Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian ...

More documents

Recommendations

Info

e. penyusunan laporan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajaklainnya.f. penyusunan laporan realisasi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);g. penyusunan laporan hasil koordinasi dengan SKPD pengelola penerimaanpendapatan lain-lain;h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasdan fungsinya.Pasal 25(1) Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah melaksanakan tugas pokokpemrosesan permohonan keberatan pembayaran Pajak Daerah berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPenyelesaian Keberatan Pajak Daerah mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pemrosesanpermohonan keberatan pembayaran Pajak Daerah berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan;b. penelitian dan pemeriksaan kelengkapan permohonan keberatan Wajib PajakDaerah;c. penyampaian Laporan Hasil Penelitian kepada Kepala Dinas untukdipertimbangkan permohonan diterima atau ditolak;d. penyusunan Surat Keputusan <strong>Walikota</strong> untuk diterima sebagian atauseluruhnya atau ditolak terhadap permohonan keberatan Wajib Pajak Daerahberdasarkan pertimbangan Laporan Hasil Penelitian;e. penyusunan laporan terhadap hasil permohonan keberatan Wajib PajakDaerah;f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasdan fungsinya.Bagian KelimaBidang Pembukuan dan PelaporanPasal 26(1) Bidang Pembukuan dan Pelaporan melaksanakan tugas pokok pembukuan danpelaporan target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah, Hasil Perusahaan MilikDaerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Bagi Hasil Pajakdari PBB, BPHTB dan Pajak Penghasilan, Bagi Hasil Pajak Propinsi, penerimaanlain-lain dan pengelolaan benda berharga.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BidangPembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :18
a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pembukuan danpelaporan target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah, Hasil PerusahaanMilik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, BagiHasil Pajak dari PBB, BPHTB dan Pajak Penghasilan, Bagi Hasil Pajak Propinsi,penerimaan lain-lain dan pengelolaan benda berharga;b. penelitian terhadap pembukuan dan pencatatan Ketetapan Pajak Daerah danRealisasi Penerimaan Pajak Daerah;c. penelitian terhadap pembukuan dan pencatatan target dan realisasi PajakDaerah dan Retribusi Daerah;d. penelitian terhadap pembukuan dan pencatatan target dan realisasi HasilPerusahaan Milik Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan danpenerimaan lain-lain;e. pengendalian terhadap pembukuan dan pencatatan terhadap target danrealisasi penerimaan PBB dan BPHTB;f. pengendalian terhadap pembukuan dan pencatatan ketetapan Bagi Hasil Pajakdari PBB, BPHTB, Pajak Penghasilan dan Bagi Hasil Pajak Propinsi;g. pengendalian terhadap pengadaan, penyimpanan, pendistribusian danpelaporan benda berharga;h. penelitian terhadap akurasi pelaporan realisasi Penerimaan Pajak Daerah,Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Lain-lain, Bagi Hasil Pajak dariPBB, BPHTB dan Pajak Penghasilan, Bagi Hasil Pajak Propinsi secara berkala;i. penelitian terhadap akurasi pelaporan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB;j. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan unit kerja terkait;k. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pembukuan danpelaporan;l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasdan fungsinya.Pasal 27(1) Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari :a. Seksi Pembukuan;b. Seksi Pelaporan;c. Seksi Pengelolaan Benda Berharga.(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melakukan tugaspokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaBidang.Pasal 2819
Page 1 and 2: WALIKOTA MALANGPERATURAN WALIKOTA M
Page 3 and 4: Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tamb
Page 5 and 6: 16. Pajak yang terutang adalah paja
Page 7 and 8: g. penyusunan rencana intensifikasi
Page 9 and 10: c. penyusunan dan pelaksanaan Dokum
Page 11 and 12: c. pelaksanaan kehumasan, keprotoko
Page 13 and 14: f. pelaksanaan dokumentasi arsip No
Page 15 and 16: f. pelaksanaan tugas lain yang dibe
Page 17: (2) Masing-masing Seksi dipimpin ol
Page 21 and 22: Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan
Page 23: (6) Apabila Kepala Seksi berhalanga

Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?