12.07.2015 Views

Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian ...

Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian ...

Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Pasal 31(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankanprinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkunganDinas, antar Perangkat Daerah maupun dengan instansi lain yang terkait.(2) Kepala Dinas berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengantugas pokok dan fungsinya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) sebagai pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).(3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berkewajiban :a. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasisesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing;b. menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinyaberdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pelaksanaan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan penyusunan Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).(4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksimasing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan dan/atau pembinaankepada bawahannya dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas pokok menurutjenjang jabatannya masing-masing sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebihlanjut.BAB VIKETENTUAN LAIN–LAINPasal 32(1) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris Daerahmenunjuk Sekretaris untuk menyelenggarakan tugas sebagai Kepala Dinas.(2) Apabila Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalanganmenyelenggarakan tugas sebagai Kepala Dinas, Sekretaris Daerah menunjukKepala Bidang yang dinilai mampu atas usul Kepala Dinas untukmenyelenggarakan tugas sebagai Kepala Dinas.(3) Apabila Sekretaris berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapatmenunjuk Kepala Bidang yang dinilai mampu.(4) Apabila Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapatmenunjuk Kepala Seksi pada Bidangnya yang dinilai mampu atas usul KepalaBidang yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang.(5) Apabila Kepala Subbagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapatmenunjuk Kepala Subbagian lainnya yang dinilai mampu atas usul Sekretaris untukmelakukan tugas sebagai Kepala Subbagian.22

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!