Perda Parkir - SKPD Pemerintah Kota Batam

PEMERINTAH KOTA BATAMPERATURAN DAERAH KOTA BATAMNOMOR 1 TAHUN 2012TENTANGPENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIRDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAWALIKOTA BATAM,Menimbang : a. bahwa pesatnya perkembangan Kota Batam danpertambahan kendaraan bermotor yang makin meningkat,selain mengakibatkan meningkatnya kebutuhanpelayanan tempat parkir juga berpengaruh terhadappembinaan penyelenggaraan tempat parkir sebagai bagiandari sistem lalu lintas di Kota Batam;b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,daerah berwenang untuk melakukan pemungutanretribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum danretribusi tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkanPeraturan Daerah Kota Batam tentang Penyelenggaraandan Retribusi Parkir;Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3821);3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten RokanHulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, KabupatenKarimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten KuantanSingingi dan Kota Batam (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan KetigaAtas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten RokanHulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, KabupatenKarimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten KuantanSingingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4880);4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 125) sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5025);6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5049);7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang TataCara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif PemungutanPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 nomor 119, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006tentang Pokok Pokok Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran DaerahKota Batam Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan LembaranDaerah Kota Batam Nomor 40);12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata KerjaDinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota BatamTahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah KotaBatam Nomor 51);

13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi KewenanganPemerintahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota BatamTahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah KotaBatam Nomor 67);Dengan persetujuan bersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAMdanWALIKOTA BATAMM E M U T U S K A N :Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DANRETRIBUSI PARKIR.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.2. Walikota adalah Walikota Batam.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnyadisingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Batam.4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberikewenangan oleh Walikota untuk mengelola danmenerbitkan perizinan.5. Orang adalah orang perorangan Warga Negara RepublikIndonesia dan Warga Negara Asing di Kota Batam.6. Badan usaha adalah sekelompok orang dan/atau modalyang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, yangmeliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atauDaerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi,Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, DanaPensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan UsahaLainnya, sesuai peraturan perundang-undangan yangberlaku.7. Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yangtidak bersifat sementara dan/atau ditinggalkanpengemudinya.8. Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaanpetak parkir.

9. Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pungutandaerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepijalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerahuntuk kepentingan orang pribadi atau badan.10. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan daerahsebagai pembayaran atas pelayanan parkir di luar badanjalan yang disediakan/dikelola oleh Pemerintah Daerahuntuk kepentingan orang pribadi atau badan.11. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan ditepi jalan umum yang ditentukan atau diluar badan jalanyang meliputi tempat khusus parkir, tempat penitipankendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupunyang tidak memungut bayaran, yang harus dinyatakandengan rambu lalulintas, dan/atau marka jalan.12. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yangdigerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selainkendaraan yang berjalan diatas rel.13. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunanpelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagilalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah,diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah,dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan reldan jalan kabel.14. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalulintas umum.15. Penyelenggara parkir adalah orang atau badan yangmenyelenggarakan usaha dibidang pelayanan parkir yangtelah mendapatkan izin dari Pemerintah Kota.16. Biaya Parkir adalah pembayaran atas penggunaan petakparkir atau tanda masuk parkir di luar badan jalantermasuk tanda masuk atau pass masuk kendaraan dilokasi pelabuhan dan bandara.17. Tanda Biaya Parkir adalah tanda bukti pembayaran ataspemakaian petak parkir pada tempat parkir di luar badanjalan termasuk tanda masuk atau pass masuk kendaraandi lokasi pelabuhan dan bandara.18. Tanda Masuk Parkir/Pass Masuk adalah tanda masukkendaraan yang diberikan dengan nama, dan dalambentuk apapun untuk memasuki tempat parkir.19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnyadisingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukanbesarnya pokok retribusi.20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnyadisingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihanretribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga danatau denda.21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yangselanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapanretribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaranretribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar

daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnyaterutang.22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnyadisingkat SSRD, adalah bukti pembayaran ataupenyetoran retribusi yang telah dilakukan denganmenggunakan formulir atau telah dilakukan dengan caralain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yangditunjuk oleh Kepala Daerah.23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam atau unitkerja di dalam lingkungan Pemerintah Kota Batam yangdiberi wewenang dan tanggungjawab oleh Walikotasebagai pemegang kas daerah Kota Batam.24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkatPPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentudilingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenangkhusus oleh undang-undang untuk melakukanpenyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah KotaBatam yang memuat ketentuan Pidana.25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukanoleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnyadisebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkanbukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakpidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi sertamenemukan tersangkanya.BAB IIPENYELENGGARAAN PARKIRBagian KesatuBentuk Penyelenggaraan ParkirPasal 2(1) Penyelenggaraan parkir dilaksanakan dalam bentuk :a. Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum;b. Penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir.(2) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah padalokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.(3) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, dapat dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerahdengan Badan Usaha.(4) Penyelenggaraan parkir ditempat khusus parkirsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :a. gedung parkir sebagai pokok usaha;b. gedung parkir sebagai penunjang usaha; danc. pelataran parkir.(5) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, dapat diselenggarakan oleh :

a. Pemerintah;b. Pemerintah Provinsi;c. Pemerintah Kota; dand. Badan Usaha.(6) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.Bagian KeduaPenyelenggara ParkirPasal 3(1) Dalam menyelenggarakan parkir, penyelenggara parkirdapat mempekerjakan petugas parkir.(2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilengkapi dengan pakaian seragam dan tanda pengenal.(3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1),melaksanakan tugas sebagai berikut :a. menjaga keamanan dan ketertiban di tempat parkir;b. menyerahkan tanda masuk parkir sebagai bukti untuksetiap kali parkir dan memungut retribusi parkir ataubiaya parkir; danc. membantu dan memandu pengemudi masuk dan keluarkendaraannya dari tempat parkir.(4) Setiap penyelenggara parkir wajib :a. membuat tata tertib di tempat parkir, menyediakantanda-tanda/rambu-rambu parkir dan/atau petunjuk;b. mengadakan tanda masuk parkir, tanda biaya parkiratau tanda retribusi parkir; dan,c. bertanggungjawab terhadap keamanan, ketertiban,kebersihan, keindahan dan kenyamanan di tempatkhusus parkir.Bagian KetigaPengguna Tempat ParkirPasal 4Setiap pengguna tempat parkir wajib :a. Mematuhi semua tata tertib yang diberlakukan olehpenyelenggara parkir, tanda-tanda/rambu-rambu dan/ataupetunjuk yang ada;b. Meminta tanda masuk parkir sebagai bukti danmenyerahkan kembali serta membayar retribusiparkir/biaya parkir setelah selesai parkir kepada petugasparkir; danc. Mengunci kendaraan yang diparkir dan turut menjagakeamanan kendaraan beserta perlengkapannya.

BAB IIIPERIZINANPasal 5Setiap penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (4) dan ayat (5) wajib memiliki izin dari Walikotaatau pejabat yang ditunjuk.Pasal 6(1) Setiap orang atau badan yang ingin mendapatkan izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mengajukanpermohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabatyang ditunjuk dengan melampirkan persyaratanadministrasi dan persyaratan teknis.(2) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknissebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata carapemberian izin diatur lebih lanjut dengan PeraturanWalikota.Pasal 7(1) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ditetapkan dalam bentuk Surat Izin.(2) Izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berlaku selama badan usaha yangbersangkutan masih menyelenggarakan pengusahaantempat parkir.(3) Penyelenggara tempat khusus parkir wajib melakukanpendaftaran ulang kepada Walikota atau pejabat yangditunjuk setiap 2 (dua) tahun sekali.(4) Tata cara pendaftaran ulang izin sebagaimana dimaksudpada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan PeraturanWalikota.Pasal 8Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (1) tidak dapat dialihkan/dipindahtangankankepada pihak lain.BAB IVBIAYA PARKIRPasal 9(1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempatkhusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(4), dapat memungut biaya parkir kepada pengguna parkir.(2) Pemungutan biaya parkir sebagaimana dimaksud padaayat (1), dihitung berdasarkan penggunaan tempat parkirper jam, per hari atau sesuai perjanjian penggunaan dalamjangka waktu tertentu.

(3) Besaran biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaantempat khusus parkir diatur lebih lanjut dengan PeraturanWalikota dengan terlebih dahulu dikonsultasikan denganDPRD.(4) Biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatditinjau ulang untuk paling banyak 1 (satu) kali dalam 2(dua) tahun.BAB VRETRIBUSI PARKIRBagian KesatuRetribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan UmumParagraf 1Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib RetribusiPasal 10Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umumdipungut retribusi atas jasa pelayanan parkir di tepi jalanumum.Pasal 11(1) Objek retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umumadalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umumyang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai denganketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.(2) Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan olehPemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Peraturan Walikota.Pasal 12(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi yangmenggunakan/menikmati jasa pelayanan parkir di tepijalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota.(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurutPeraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkanuntuk melakukan pembayaran retribusi, termasukpemungut atau pemotong retribusi tertentu.Paragraf 2Golongan RetribusiPasal 13Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasukgolongan retribusi jasa umum.

Paragraf 3Cara Mengukur Tingkat Penggunaan JasaPasal 14(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jeniskendaraan dan waktu penggunaan.(2) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi :a. Bus/Truk;b. Mobil penumpang/Van/pick Up/Taksi; dan,c. Sepeda Motor (roda dua/roda tiga).Paragraf 4Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif RetribusiPasal 15Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusisebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan denganmemperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitaspengendalian atas pelayanan tersebut.Paragraf 5Struktur dan Besarnya Tarif RetribusiPasal 16(1) Tarif dan besarnya retribusi Pelayanan Parkir di Tepi JalanUmum ditetapkan dengan cara penghitungan sebagaiberikut :a. Tarif Retribusi parkir kendaraan bermotor di tepi jalanumum untuk 1 (satu) kali parkir adalah sebagaiberikut :1. Bus/truk Rp.3.000,-2. Mobil penumpang/Van/pick up/taksi Rp.2.000,-3. Sepeda motor (roda dua/roda tiga) Rp.1.000,-b. Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum untuk 1 (satu)tahun, dikenakan sebagai berikut :1. Bus/Truk Rp.300.000,-2. Mobil penumpang/Van/Pick Up/Taksi Rp.250.000,-3. Sepeda motor (roda dua/roda tiga) Rp.100.000,-Paragraf 6Saat Retribusi TerutangPasal 17Saat retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian KeduaRetribusi Tempat Khusus ParkirParagraf 1Nama, Objek dan SubjekPasal 18Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungutRetribusi atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir yangkhusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola olehPemerintah Kota, tidak termasuk yang disediakan dandikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.Pasal 19(1) Objek Retribusi adalah jasa pelayanan penyediaan tempatparkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelolaoleh Pemerintah Kota, tidak termasuk yang disediakan dandikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.(2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)meliputi :a. Penyediaan fasilitas parkir di tempat khusus parkir;b. Penempatan dan penataan atas kendaraan yangdiparkir di tempat khusus parkir; danc. Menjaga ketertiban di tempat khusus parkir.Pasal 20Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yangmenggunakan jasa pelayanan tempat khusus parkir.Paragraf 2Golongan RetribusiPasal 21Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagaiRetribusi Jasa Usaha.Paragraf 3Cara Mengukur Tingkat Penggunaan JasaPasal 22Tingkat penggunaan Jasa Parkir di Tempat Khusus Parkirdiukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.Paragraf 4Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Besaran TarifPasal 23(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur danbesaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkanpada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanantersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi padaharga pasar.Paragraf 5Struktur dan Besarnya TarifPasal 24Tarif Retribusi parkir kendaraan bermotor di Tempat KhususParkir untuk 1 (satu) kali parkir adalah sebagai berikut :1. Mobil Penumpang/Van/Pick Up/Taksi :a. Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesarRp. 2.000,-b. Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.000,-c. Tarif parkir inap sebesar Rp. 30.000,- perhari.2. Sepeda Motor :a. Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesarRp. 1.000,-b. Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 500,-c. Tarif parkir inap sebesar Rp. 15.000,- perhari.3. Bus /Truk :a. Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesarRp. 3.000,-b. Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.500,-c. Tarif parkir inap sebesar Rp. 50.000,- perhari.Bagian KetigaWilayah PemungutanPasal 25Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.Bagian KeempatPenetapan Retribusi dan Tata cara PemungutanPasal 26Retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10, dapat dibayar dengan dua cara sebagaiberikut :a. Pembayaran langsung setiap kali parkir pada saatmenggunakan tempat parkir di tepi jalan umum; ataub. Pembayaran secara tahunan di tempat-tempat yangditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27(1) Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf adapat dilakukan secara borongan yang pelaksanaannyadilakukan secara lelang;(2) Tata cara pelaksanaan pemungutan secara borongansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjutdengan Peraturan Walikota.Pasal 28(1) Penetapan retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRDatau dokumen lainnya yang dipersamakan.(2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) diatur dengan Peraturan Walikota.Pasal 29(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan.(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartulangganan.(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepatpada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksiadministratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiapbulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurangdibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud padaayat (3) didahului dengan Surat Teguran.(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diaturdengan Peraturan Walikota.Pasal 30Tata cara pemungutan retribusi dilakukan secara :a. setiap kali parkir; ataub. tahunan.Bagian KelimaTata cara pembayaran RetribusiPasal 31(1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerahatau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yangditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumenlain yang dipersamakan.(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yangditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harusdisetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam.(3) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan KeputusanWalikota.Pasal 32(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai danlunas.(2) Khusus untuk parkir di tepi jalan umum yangpemungutannya dilaksanakan setiap satu kali parkir,pembayaran retribusi parkir dilakukan di depan, dimanapelaksanaan pembayaran retribusi parkir dilaksanakansetelah pengendara memarkirkan kendaraannya ditempatparkir.Pasal 33(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalamPasal 32 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.(3) Bentuk tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut denganPeraturan Walikota.Bagian KeenamTata Cara Penyelesaian KeberatanPasal 34(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepadaWalikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan.(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam BahasaIndonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu palinglama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan,kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwajangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaandiluar kekuasaannya.(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksudpada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luarkehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajibanmembayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.Pasal 35(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulansejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikeputusan atas keberatan yang diajukan.(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupamenerima seluruhnya atau sebagian, menolak ataumenambah besarnya retribusi yang terutang.(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatukeputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggapdikabulkan.Pasal 36(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atauseluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikandengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dihitung sejak bulan pelunasan sampai denganditerbitkannya SKRDLB.Bagian KetujuhTata Cara Pembetulan Ketetapan RetribusiPasal 37(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonanpembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannyaterdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ataukekeliruan dalam penerapan Peraturan perundangundanganretribusi daerah.(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalamayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh wajibretribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjukpaling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanyaSKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelasdan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.(3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabatyang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak suratpermohonan diterima.(4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimanadimaksud dalam ayat (3) Walikota atau pejabat yangditunjuk tidak memberikan keputusan, makapermohonan pembetulan ketetapan dianggap dikabulkan.Bagian KedelapanTata Cara Penghitungan Pengembalian KelebihanPembayaran RetribusiPasal 38(1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secaratertulis kepada Walikota untuk perhitunganpengembalian kelebihan pembayaran retribusi.(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapatlangsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utangretribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bungadan/ atau pembayaran retribusi selanjutnya olehWalikota.

Pasal 39(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yangmasih tersisa setelah dilakukan perhitungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diterbitkanSKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanyapermohonan pengembalian kelebihan pembayaranretribusi.(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi palinglambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukansetelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannyaSKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (duapersen) sebulan atas keterlambatan pembayarankelebihan retribusi.(4) Tata cara pembayaran kelebihan retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut denganPeraturan Walikota.Pasal 40(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintahmembayar kelebihan retribusi.(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku jugasebagai bukti pembayaran.Bagian KesembilanTata Cara Pengurangan, Keringanan dan PembebasanRetribusiPasal 41(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan danpembebasan retribusi.(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan danpembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur lebih lanjut oleh Walikota setelahdikonsultasikan dengan DPRD.Bagian KesepuluhKedaluwarsa PenagihanPasal 42(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadikedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahunterhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jikaWajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidangRetribusi.(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tertangguh jika :

a. diterbitkan Surat Teguran; ataub. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi,baik langsung maupun tidak langsung.(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihandihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusidengan kesadarannya menyatakan masih mempunyaiutang Retribusi dan belum melunasinya kepadaPemerintah Daerah.(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsungsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapatdiketahui dari pengajuan permohonan angsuran ataupenundaan pembayaran dan permohonan keberatan olehWajib Retribusi.Pasal 43(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karenahak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsadapat dihapuskan.(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan PiutangRetribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksudpada ayat (1).(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudahkedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.Bagian KesebelasTata Cara Pemeriksaan RetribusiPasal 44(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untukmenguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalamrangka melaksanakan peraturan daerah ini.(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku ataucatatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumenlain yang berhubungan dengan objek Retribusi yangterutang;b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atauruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuanguna kelancaran pemeriksaan; dan/atauc. memberikan keterangan yang diperlukan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaanRetribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIINSENTIF PEMUNGUTANPasal 45(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapatdiberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.(2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diberikan sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) daritarget pemungutan retribusi atau sesuai kemampuankeuangan daerah dan Peraturan perundang-undanganyang berlaku.(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah.(4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Walikota.BAB VIIKETENTUAN PENYIDIKANPasal 46(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkunganPemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaipenyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahpejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkunganPemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yangberwenang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah :a. menerima, mencari, mengumpulkan dan menelitiketerangan atau laporan berkenaan dengan tindakpidana di bidang retribusi daerah agar keteranganatau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keteranganmengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaranperbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakpidana retribusi daerah;c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orangpribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidanadi bidang retribusi daerah;d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dandokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindakpidana di bidang retribusi daerah;e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-

ahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumendokumenlain serta melakukan penyitaan terhadapbahan bukti tersebut;f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangkapelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorangmeninggalkan ruangan atau tempat pada saatpemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksaidentitas orang dan atau dokumen yang dibawasebagaimana dimaksud dalam huruf e;h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakpidana retribusi daerah;i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dandiperiksa sebagai tersangka atau saksi;j. menghentikan penyidikan;k. melakukan tindakan lain yang perlu untukkelancaran penyidikan tindak pidana di bidangretribusi daerah menurut hukum yang dapatdipertanggungjawabkan.(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberitahukan dimulainya penyidikan danmenyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntutumum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam Undang- UndangHukum Acara Pidana yang berlaku.BAB VIIISANKSIBagian KesatuSanksi AdministratifPasal 47Setiap pengguna tempat khusus parkir yang tidak dapatmenunjukkan tanda masuk parkir atau tanda retribusiparkir, dapat dikenakan denda oleh penyelenggara parkirpaling tinggi sebesar 5 (lima) kali tarif dasar parkir per jamatau retribusi setelah menunjukan buktipemilikan/penguasaan kendaraan yang sah.Bagian KeduaSanksi PidanaPasal 48(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannyamembayar retribusi sehingga merugikan keuangan daerahdiancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan ataupidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusiterutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Setiap penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 yang tidak memiliki izin dari Pemerintah Kota,diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulanatau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).(3) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) danayat (2) tidak menghapuskan kewajiban retribusi untukmembayar retribusinya.(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) adalah pelanggaran.(5) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disetorke kas negara.BAB IXKETENTUAN PENUTUPPasal 49Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kota Batam.Ditetapkan di Batampada tanggal 16 Januari 2012WALIKOTA BATAM,TtdDiundangkan di Batampada tanggal 16 Januari 2012SEKRETARIS DAERAHKOTA BATAMDrs. AHMAD DAHLAN, MHTtdAGUSSAHIMANLEMBARAN DAERAH KOTA BATAMTAHUN 2012 NOMOR 1Salinan sesuai dengan aslinyaAn. Sekretaris DaerahAsisten PemerintahanUbKepala Bagian HukumDemi Hasfinul Nasution SH, M.SiPembina, Nip. 19671224 199403 1 009

PENJELASANATASPERATURAN DAERAH KOTA BATAMNOMOR 1 TAHUN 2012TENTANGPENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIRI. PENJELASAN UMUMKota Batam dengan perkembangan yang pesat dan pertambahankendaraan bermotor yang makin meningkat sangat tinggi dari tahun ketahun, selain mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan tempatparkir juga berpengaruh terhadap pembinaan penyelenggaraan tempat parkirsebagai bagian dari sistem lalu lintas di Kota Batam.Kebutuhan akan pengaturan pelayanan parkir bagi masyarakat,diartikan tidak saja pada ketersedian tempat parkir, juga mengarah kepadabesaran biaya penyelenggaraan pelayanannya, sehingga didapat kepastianpola penetapan tarif oleh Pihak Penyelenggara maupun yang dilaksanakanoleh Pemerintah Kota Batam, sebagaimana hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,dimana daerah berwenang untuk melakukan pemungutan retribusipelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkiroleh Pemerintah Daerah.Kewenangan penyelenggaraan parkir oleh Pemerintah Kota Batammenurut ketentuan Peraturan Daerah ini, dapat dikerjasamakan denganbadan usaha sebaai upaya peningkatan pelayanan dan memaksimalkantarget penerimaan daerah dari penerimaan lain-lain yang sah, dan selaindari pada itu, retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota untukmemungutnya pun dapat di borongkan pemungutannya kepada PihakKetiga.II. PENJELASAN PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelasPasal 2Cukup jelasPasal 3Ayat 1Cukup jelasAyat 2Cukup jelasAyat 3Huruf aCukup jelas

Pasal 4Cukup jelasPasal 5Cukup jelasPasal 6Cukup jelasPasal 7Cukup jelasPasal 8Cukup jelasPasal 9Cukup jelasPasal 10Cukup jelasPasal 11Cukup jelasPasal 12Cukup jelasPasal 13Cukup jelasPasal 14Cukup jelasPasal 15Cukup jelasPasal 16Cukup jelasPasal 17Cukup jelasPasal 18Cukup jelasPasal 19Cukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cyang dimaksud dengan keamanan pada ayat ini adalahkeselamatan terhadap kendaraan yang diparkir darikehilangan atau kerusakan.

Pasal 20Cukup jelasPasal 21Cukup jelasPasal 22Cukup jelasPasal 23Cukup jelasPasal 24Cukup jelasPasal 25Cukup jelasPasal 26Cukup jelasPasal 27Ayat (1)Yang dimaksud pemungutan secara borongan yang pelaksanaannyadilakukan secara lelang adalah lelang kegiatan pemungutanretribusi yang dianggarkan dalam APBD, bukan pelelanganretribusinya.Ayat (2)Cukup JelasPasal 28Cukup jelasPasal 29Cukup jelasPasal 30Cukup jelasPasal 31Cukup jelasPasal 32Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Yang dimaksud dengan pembiayaan didepan adalah pelaksanaanpembayaran yang dilakukan setelah/sesaat pengendaramemarkirkan kendaraannya.Pasal 33Cukup jelasPasal 34Cukup jelas

Pasal 35Cukup jelasPasal 36Cukup jelasPasal 37Cukup jelasPasal 38Cukup jelasPasal 39Cukup jelasPasal 40Cukup jelasPasal 41Cukup jelasPasal 42Cukup jelasPasal 43Cukup jelasPasal 44Cukup jelasPasal 45Cukup jelasPasal 46Cukup jelasPasal 47Cukup jelasPasal 48Cukup jelasPasal 49Cukup jelasTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 81Salinan sesuai dengan aslinyaAn. Sekretaris DaerahAsisten PemerintahanUbKepala Bagian HukumDemi Hasfinul Nasution SH, M.SiPembina, Nip. 19671224 199403 1 009