1 Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor ...

C. RUANG LINGKUP.Ruang lingkup standar pelayanan minimal daerah provinsi meliputi:1. Pelayanan informasi status mutu air.2. Pelayanan informasi status mutu udara ambien.3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaanpencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.Masing-masing jenis pelayanan tersebut dijabarkan secara rinci yangmeliputi:1. Gambaran umum.2. Pengertian.3. Indikator dan cara perhitungan.4. Sumber data.5. Batas waktu pencapaian.6. Langkah kegiatan.7. Rujukan/referensi.II.PELAYANAN INFORMASI STATUS MUTU AIRA. GAMBARAN UMUM.Penetapan status mutu air merupakan tahapan yang penting dalam rangkapengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, karena akanmenjadi titik tolak untuk pelaksanaan suatu program/kegiatan selanjutnya.Status mutu air juga merupakan hak masyarakat yang harus diakomodir,sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran,bahwa “setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkaninformasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air sertapengendalian pencemaran air”. Penentuan status mutu air dan rencanatindak lanjutnya disajikan pada Gambar 1.Dari Gambar 1, diilustrasikan secara sederhana, bahwa penentuan statusmutu air pada suatu sumber air dilakukan dengan cara membandingkanhasil pemantauan kualitas air dengan baku mutu air (BMA) yang diterapkanpada sumber air tersebut. Baik atau buruknya kualitas air diindikasikanoleh parameter-parameter, antara lain parameter kadar polutan yangdikandungnya. Jika kadar polutan melebihi kadar maksimum yangdibakukan dalam BMA, air tersebut dinyatakan sebagai air yang cemar. Haltersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan PengendalianPencemaran Air, bahwa air dinyatakan dalam kondisi cemar, jika mutuairnya tidak memenuhi BMA dan air dinyatakan dalam kondisi baik, jikamutu airnya memenuhi BMA.Selanjutnya Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentangPengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dinyatakanbahwa jika status mutu air dalam kondisi baik atau tidak tercemar, upaya2

untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas air perlu dilakukan,dan jika status mutu air berada dalam kondisi cemar, dibutuhkan upayapenanggulangan dan pemulihan dengan menetapkan mutu air sasaran.STATUSMUTU AIRBAKUMUTU AIRPemantauanKualitasAirBaikUpayaMempertahankandan MeningkatkanKualitas AirCemarMutu Air SasaranUpayaPenanggulangandan PemulihanGambar 1. Status mutu air dan tindak lanjutnyaPenetapan status mutu air pada suatu sumber air dapat dilakukan jikatahapan-tahapan sebelumnya telah dilaksanakan yaitu penetapan kelas airdan BMA, penetapan titik pantau dan pemantauan kualitas air. Kegiatanpemantauan kualitas air di titik-titik pengambilan contoh merupakankegiatan yang harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Contohhasil kegiatan pemantauan kualitas air disajikan pada Tabel 1.Secara sederhana, penentuan status mutu air dilakukan dengan caramembandingkan hasil pemantauan kualitas air dengan BMA yangditerapkan pada sumber air tersebut, namun mengingat jumlah parameterdalam BMA tidak sedikit (lihat Tabel 1), sehingga dengan hanyamembandingkan masing-masing hasil pemantauan dengan BMA akanmenghasilkan status mutu yang berbeda-beda untuk tiap parameter kualitasair. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu metode yang dapat memberikan statusmutu yang merupakan gabungan dari semua parameter yang dipantausehingga menjadi satu nilai yang menggambarkan status mutu air secarakeseluruhan.3

SKOR STORETDalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Nomor 115 Tahun 2003tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air telah diatur 2 (dua) metodeuntuk menentukan status mutu air yaitu metode storet dan metode indekspencemaran. Pada metode storet, status mutu air, dengan menggunakansistem klasifikasi US-EPA, dinyatakan sebagai berikut:1. Kelas A : baik sekali, skor = 0 memenuhi baku mutu).2. Kelas B : baik, skor antara -1 sampai dengan -10 cemar ringan).3. Kelas C : sedang, skor antara -11 sampai dengan -30 cemar sedang).4. Kelas D : buruk, skor ≤ -31 cemar berat).Sedangkan metode indeks pencemaran dinyatakan bahwa nilai :1. 0 ≤ PIj ≤ 1,0 : memenuhi baku mutu.2. 1,0 < PIj ≤ 5,0 : cemar ringan.3. 5,0 < PIj ≤ 10 : cemar sedang.4. PIj > 10 : cemar berat.Contoh hasil penetapan status mutu air yang menggunakan kedua metodetersebut disajikan pada Gambar 2 dan Gambar 3.STATUS PENCEMARAN SUNGAI CISADANE TAHUN 2007-70-60-50CEMAR BERAT-40-30-20CEMAR SEDANG-100CEMAR RINGANSebelumIntakePDAMCihuniJembatanGadingSerpongJembatanCikokolJembatanRobinsonBendungPasarBaruBayurKali BaruGambar 2. Contoh status mutu air menggunakan metode soret4

25201525 Mar 200415 Jun 20047 Sep 200421 Des 2004CEMAR BERAT1050Atta AwunCiburial, CisampaiCilemberJembatan GadogKatulampaPondok RajekJembatan PanusKelapa DuaCondetManggaraiKwitangGunung SahariPIKSempurKedung HalangCEMAR SEDANGCEMAR RINGANGambar 3. Contoh status mutu air menggunakan metode indekspencemaranKewenangan penetapan status mutu air ada pada pemerintah, pemerintahprovinsi dan pemerintah kabupaten/kota, namun karena penetapan kelasair pada sumber air skala provinsi dan penetapan baku mutu air lebih ketatberada dalam kewenangan pemerintah provinsi serta penetapan status mutuair berkaitan erat dengan penetapan kelas air dan baku mutu air tersebut,sehingga dalam standar pelayanan minimal ini, penetapan status mutu airmenjadi bagian dari standar pelayanan minimal provinsi.5

Tabel 1. Contoh hasil pemantauan kualitas airHASIL PEMANTAUAN KUALITAS AIR DAS ABCPERIODE BULAN SEPTEMBER 2008Baku Mutu Berdasarkan PP No: 82 Tahun 2001 tangggal 14 desember 2001Sungai ABC ABC ABC ABC ABC BakuLokasi 1 2 3 4 5 MutuKoordinat Lokasi Lintang (S) -6.35889 -6.35917 -6.35500 -6.34917 -6.25917Bujur (T) 106.24306 106.2225 106.23083 106.24806 106.28417Tanggal 9/1/2008 9/2/2008 9/3/2008 9/4/2008 9/5/2008 KelasJam 11.30 12.15 12.14 11.45 12.55 IIParameter Satuan 1 2 3 4 5 10FISIKA1. Temperatur0C27.50 27.50 27.40 27.40 27.50 deviasi 32 Zat Terlarut/TDS mg/l 53.00 55.00 37.00 50.00 53.00 10003 Zat Tersuspensi/TSS mg/l 99 28 70.5 197 77 50KIMIA ANORGANIK1 pH - 5.68 5.60 5.72 5.67 5.71 6-92 BOD mg/l 1.007 0.402 0.604 1.007 0.806 33 COD mg/l 30.217 29.502 29.217 28.731 29.778 254 Oksigen Terlarut/DO mg/l 4.429 4.026 4.228 3.825 4.278 45 fosfat/PO4 mg/l 0.015 0.012 0.008 0.010 0.008 0.26 Nitrat/NO3 mg/l 8.050 3.280 2.627 6.392 1.827 107 Amonia mg/l 0.005 0.004 0.002 0.005 0.004 (-)8 Arsen mg/l - - - - - 19 Cobalt/Co mg/l 0.0099 0.0096 0.0095 0.0097 0.0098 0.210 Barium mg/l - - - - - (-)11 Boron mg/l - - - - - 112 Selenium mg/l - - - - - 0.0513 Kadmium Total/Cd mg/l 0.0097 0.0097 0.0096 0.0098 0.0099 0.0114 Khrom (VI) mg/l - - - - - 0.0515 Tembaga Total/Cu mg/l 0.0122 0.0124 0.0116 0.0124 0.0126 0.0216 Besi Total/Fe mg/l 0.8266 0.8371 0.6539 0.8927 0.8975 (-)17 Timbal Total/Pb mg/l 0.0116 0.0119 0.0112 0.0119 0.0121 0.0318 Mangan/Mn mg/l 0.0168 0.0174 0.0153 0.0179 0.0187 (-)19 Air Raksa mg/l - - - - - 0.00220 Seng Total/Zn mg/l 0.0165 0.0168 0.0148 0.0175 0.0183 0.0521 Clorida/Cl mg/l 5.339 11.650 2.912 3.883 5.334 60022 Sianida mg/l tt tt tt tt tt 123 Flourida mg/l - - - - - 1.524 Nitrit/NO2 mg/l 0.153 0.144 0.073 0.092 0.104 0.0525 Sulfat/SO4 mg/l 4.370 3.450 0.588 1.785 1.620 40026 Khlorin Bebas mg/l - - - - - 0.0327 Belerang sbg H2S mg/l - - - - - 0.002MIKROBIOLOGI1 E Coli koloni/100 ml 3400 4400 3400 6000 2300 10002 Total Coli koloni/100 ml 28000 28000 24000 54000 22000 5000RADIOAKTIVITAS1 Gross-A Bq/L - - - - - 0.12 Gross-B Bq/L - - - - - 1KIMIA ORGANIK1 Minyak Dan Lemak ug/l 1000 1000 500 1000 500 10002 MBAS ug/l 200 200 200 200 200 2003 Fenol ug/l 0.0302 0.0265 0.0235 0.0274 0.0259 1LAIN-LAIN (Tidak diatur PP 82/01)1 Debit m3/detik 70.12 11.22 65.31 65.11 40.15 -2 Muka Air cm 45 10 20 20 20 -6

B. PENGERTIAN.Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:1. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaantanah, kecuali air laut dan air fosil.2. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di bawah dan di ataspermukaan air, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai,rawa, danau, situ, waduk dan muara.3. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan diuji berdasarkanparameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkanperaturan perundang-undangan.4. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkankondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktutertentu dengan membandingkan baku mutu air yang ditetapkan.5. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat,energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsurpencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.6. Mutu air sasaran (water quality objective) adalah mutu air yangdirencanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentumelalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalianpencemaran air dan pemulihan kualitas air.C. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN.1. Indikator.Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutuairnya dan diinformasikan status mutu airnya.2. Cara Perhitungan.Prosentase (%) jumlahsumber air yang dipantaukualitasnya, ditetapkanstatus mutu airnya dandiinformasikan statusmutu airnya.=Jumlah sumber air yangdipantau kualitasnya, ditetapkanstatus mutu airnya dandiinformasikan status mutuairnya.Jumlah sumber air yang telahditetapkan berdasarkan hasilidentifikasi provinsi.x 100%3. Contoh Perhitungan.Misalkan: Pada tahun 2009 jumlah sumber air yang dipantaukualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikanstatus mutu airnya kepada masyarakat sebanyak 1 (satu)sumber air, sedangkan jumlah sumber air yang telahditetapkan berdasarkan hasil identifikasi provinsi sebanyak 5(lima) sumber air, prosentasenya menjadi:7

Prosentase (%) jumlahsumber air yangdipantau kualitasnya,ditetapkan status mutuairnya dandiinformasikan statusmutu airnya.=15x 100% =20 %Selanjutnya pada tahun berikutnya:Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutuairnya dan diinformasikan status mutu airnya kepada masyarakatbertambah sebanyak 1(satu) sumber air lagi sehingga menjadi 2 (dua)sumber air, sedangkan jumlah sumber air yang telah ditetapkanberdasarkan hasil identifikasi provinsi sebanyak 5 (lima) sumber air,prosentasenya menjadi 2/5 = 40%.D. SUMBER DATA.1. Laporan instansi teknis terkait antara lain: instansi lingkungan hidup,Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan.2. Hasil pemantauan (data primer).3. Sumber lain yang relevan.E. BATAS WAKTU PENCAPAIAN.1. Sampai dengan tahun 2009 : 20 %2. Sampai dengan tahun 2010 : 40 %3. Sampai dengan tahun 2011 : 60 %4. Sampai dengan tahun 2012 : 80 %5. Sampai dengan tahun 2013 : 100 %F. LANGKAH KEGIATAN.1. Perencanaan pemantauan kualitas air.a. Pengumpulan data sekunder.Data sekunder berguna untuk mendukung interpretasi data primeryang telah dihasilkan. Data sekunder yang perlu dikumpulkan antaralain gambaran lokasi pemantauan (panjang, lebar, sumber air,peruntukan, batas administrasi sumber air, peta lokasi, datapemantauan sebelumnya (jika ada), kegiatan sekitar lokasipemantauan, dan sumber pencemar.b. Penyusunan tim pemantauan kualitas lingkungan.Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di setiap daerah provinsi harusmenyusun tim teknis pemantauan yang melibatkan berbagai personilseperti pada Tabel 2 di bawah ini yang meliputi:8

Tabel 2. Susunan tim teknis pemantauan kualitas lingkungan.No. Peranan Uraian Pekerjaan1 Koordinator Bertanggungjawab terhadapkeseluruhan proses pelaksanaanpemantauan kualitas air2 Personil perencanaprogram pemantauan3 Personil pengambilsample4 Personil pengujianlaboratorium5 Personil pengolahdata dan pembuatanlaporanMerencanakan program pemantauan,dan menyusun proposal sesuai tujuanpemantauanMengambil sampel di badan air sesuaitujuan pemantauan dan standar yangditetapkanMelaksanakan pengujian parameterkualitas air sesuai standar yangditetapkanMelakukan pengumpulan data hasilanalisis yang telah diverifikasi dandivalidasi oleh penyelia laboratorium,memeriksa integritas data, melakukananalisis data (membandingkan dengankriteria mutu air kelas I sebagaimanadiatur dalam Peraturan PemerintahNomor 82 Tahun 2001 tentangPengelolaan Kualitas Air danPengendalian Pencemaran Air,melakukan penghitungan status mutuair berdasarkan Keputusan MenteriNegara Lingkungan Hidup Nomor 115Tahun 2003 tentang PedomanPenentuan Status Mutu Air, danmenginterpretasikan data sesuaitujuan pemantauan, serta menyusunlaporan sesuai format yangditentukan.c. Penetapan sumber air.Lokasi pemantauan ditetapkan terutama untuk sumber air yangdiperuntukkan untuk Air Baku Air Minum (ABAM) dengan parametersesuai kelas 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air danPengendalian Pencemaran Air.d. Penetapan tujuan pemantauan.Pemantauan bertujuan untuk mendapatkan data kualitas air sungaiyang bermanfaat bagi masing-masing daerah provinsi sebagai bahanuntuk penyusunan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan airsungai.9

e. Survei pendahuluan.Digunakan sebagai pertimbangan untuk penyusunan perencanaanpemantauan kualitas sumber air yang dijadikan sebagai ABAMtermasuk dalam hal penentuan titik pantau yang representatif,frekuensi pengambilan contoh air yang seharusnya diambil, sumberpencemar yang berpengaruh terhadap sumber air, kemudahan akses,dan kebutuhan biaya. Survei pendahuluan ini diperlukan untukkegiatan pemantauan pada lokasi dan titik pemantauan yang baru.f. Disain pemantauan.1). Identifikasi sumber air dan penetapan lokasi sumber air yangakan dipantau paling sedikit 5 (lima) lokasi sumber air.2). Penetapan lokasi sumber air diprioritaskan pada sumber airuntuk dijadikan sebagai ABAM.3). Penetapan titik pantau paling sedikit 3 (tiga) titik yang mewakilidaerah hulu, tengah dan hilir sesuai dengan SNI 6989.57:2008 Airdan Air limbah – Bagian 57: Metoda Pengambilan Contoh AirPermukaan, dan – Bagian 58: Metoda Pengambilan Contoh Airtanah.4). Penetapan parameter pemantauan sesuai dengan kriteria mutuair kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan PengendalianPencemaran Air.5). Penetapan waktu dan frekuensi pemantauan (waktu pengambilancontoh air dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu padamusim hujan dan musim kemarau disesuaikan dengan kondisicuaca).2. Pelaksanaan pemantauan.a. Pelaksanaan pengambilan contoh air.Setelah lokasi sumber air yang akan dipantau kualitasnya ditetapkandilakukan penetapan titik pantau dengan mengacu pada MetodePengambilan Contoh Air Permukaan, SNI 6989.57:2008 Air dan AirLimbah-Bagian 57 dan selanjutnya dilakukan pengambilan contoh airpada sumber air yang telah ditetapkan tersebut.b. Analisis laboratorium.Pelaksanaan analisis contoh air dapat dilakukan melalui laboratoriumyang kompeten dan menerapkan sistem mutu.c. Verifikasi dan validasi data.Laboratorium harus melakukan verifikasi dan validasi data untukmenjamin mutu data hasil pengujian.d. Analisis dan interpretasi data.Analisis dan interpretasi data hasil pengujian merupakan suatu prosespengolahan data untuk menampilkan informasi yang sesuai dengantujuan pemantauan yang mudah dipahami oleh pengguna danpengambil kebijakan.Data hasil pengujian yang telah dikeluarkan oleh laboratorium dantelah melalui proses verifikasi dan validasi data, harus ditabulasikandalam bentuk tabel data.10

Analisis dan interpretasi meliputi beberapa tahapan seperti yangtercantum dalam Gambar 4 di bawah ini:Persiapan dataPemeriksaan integritas dataGambar 4. Alur kerja analisis dan interpretasi datae. Penyebaran Informasi.Hasil analisis dan interpretasi data dari angka 2 huruf ddiinformasikan kepada masyarakat melalui :1). Papan pengumuman.2). Media cetak.3). Media elektronik.3. Penetapan status mutu air.Data hasil analisis laboratorium dilakukan verifikasi dan validasikemudian diolah dalam bentuk perhitungan status mutu air denganmetode storet atau indeks pencemaran sebagaimana diatur dalamKeputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.G. RUJUKAN/ REFERENSI.Analisis dan interpretasi data1. Membuat grafik garis atau batang yang menyatakan konsentrasiparameter dari hulu sampai ke hilir2. Membandingkan dengan kriteria mutu air pada kelas air yang telahditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan PengendalianPencemaran Air.3. Menghitung status mutu air dengan metode indek pencemar (IP)dan/atau metode storet sesuai dengan Keputusan Menteri NegaraLingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang PedomanPenentuan Status Mutu Air.Peraturan perundang-undangan, pedoman/standar teknis yang terkaitdengan pelayanan informasi status mutu air antara lain:1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang PengelolaanKualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang PengelolaanSumber Daya Air.4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.11

5. Pedoman/Standar Teknis:a. SNI 6989.57:2008 tentang Air dan Air Limbah – Bagian 57: MetodaPengambilan Contoh Air Permukaan.b. SNI 6989.58:2008 tentang Air dan Air Limbah – Bagian 58: MetodaPengambilan Contoh Air Tanah.III. PELAYANAN INFORMASI STATUS MUTU UDARA AMBIENA. GAMBARAN UMUM.Fakta empirik menunjukkan bahwa udara merupakan komponen kehidupanyang sangat penting bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya (sepertitumbuhan dan hewan). Tanpa makan dan minum manusia bisa hidup untukbeberapa hari, tetapi tanpa udara manusia hanya dapat hidup untukbeberapa menit saja. Tidak seperti air yang bisa dipilih untuk diminum,sekali udara tercemar susah untuk membersihkannya. Karena manusiatidak dapat memilih udara yang dihirup.Kualitas udara (ambien) sangat berhubungan dengan tingkat kesehatanmasyarakat dan kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan yangbertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya akanmeningkatkan penggunaan energi. Semakin banyak energi yang dibakarpada akhirnya akan meningkatkan pencemaran udara. Udara yang tercemar(tidak memenuhi baku mutu udara ambien) dapat meningkatkan berbagaijenis penyakit seperti ISPA (infeksi saluran pernapasan atas) atau bahkandapat menyebabkan kematian apabila kadarnya di udara tidak sehat atauberbahaya untuk jangka waktu yang panjang.Penduduk Indonesia diproyeksikan akan meningkat antara tahun 2000dan 2025 dari sekitar 206 juta menjadi sekitar 274 juta. Pada tahun2000 kebanyakan penduduk Indonesia masih tinggal di pedesaan,namun lambat laun jumlah penduduk yang tinggal di pedesaan semakinmenurun, yang disebabkan oleh perkembangan pedesaan menjadi kotakotabaru serta urbanisasi. Apabila pada tahun 2000 jumlah pendudukperkotaan hanya berjumlah sekitar 47 juta jiwa, pada tahun 2025jumlah penduduk perkotaan akan meningkat menjadi sekitar 187 jutajiwa atau sekitar 68% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2025.Oleh karena itu, tingkat pencemaran udara pada masa yang akandatang akan semakin meningkat khususnya di wilayah perkotaan danindustri serta wilayah permukiman.12

Gambar. 5 Dampak polusi udara ambien pada kesehatanPenjelasan gambar pencemaran udara dari sumber :1. Pembakaran terbuka (Open Burning), contoh: pembakaran sampah, TPA(tempat pengelolaan sampah ).2. Tranportasi, contoh: sepeda motor, mobil penumpang , bus dan truk.3. Permukiman, contoh: pemakaian gas LPG, kompor minyak tanah, briketbatu bara dan tungku bakar.4. Industri, contoh: pencemaran udara dari cerobong pabrik industri agro,manufaktur dan industri minyak dan gas bumi.B. PENGERTIAN.Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:a. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisantroposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesiayang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidupdan unsur lingkungan hidup lainnya.b. Status mutu udara ambien adalah tingkat kondisi mutu udara yangmenunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik dalam waktu tertentudengan membandingkan baku mutu udara yang ditetapkan.c. Kawasan padat lalu lintas adalah daerah di wilayah perkotaan yangmemiliki tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi terutama padajam-jam sibuk pagi dan sore hari.d. Kawasan permukiman adalah daerah di wilayah perkotaan yangmemiliki tingkat perumahan untuk tempat tinggal yang tinggi.e. Kawasan Industri adalah kawasan yang merupakan tempatpemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan13

sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaankawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.Contoh: kawasan industri Pulo Gadung di Jakarta, KIM di Medan,Rungkut di Surabaya, KIMA di Makassar. Apabila di daerah tidakmempunyai kawasan industri, pengukuran bisa dilakukan padadaerah sekitar industri yang berpotensi mencemari udara disekitarnya.f. Kualitas udara ambien yang dipantau adalah partikulat atau totalsuspended particulate (TSP) dan CO untuk lokasi padat lalu lintas , PM10(partikel dengan diameter di bawah 10 mikron) dan SO2 untuk kawasanindustri dan O3 dan PM untuk lokasi permukiman.g. Kualitas udara ambien yang diinformasikan adalah kualitas udaraambien pada saat dilakukan pengukuran parameter kunci di setiap lokasipemantauan (permukiman, padat lalu lintas dan industri) dandiinformasikan mutu udara ambiennya dalam satu tahun.C. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN.a. Indikator:Jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dandiinformasikan mutu udara ambiennya.b. Cara Perhitungan:Prosentase (%)jumlahkabupaten/kotayang dipantaukualitas udaraambiennya dandiinformasikanmutu udaraambiennyaJumlah kabupaten/kota yangdipantau kualitas udaraambiennya di lokasi/kawasanpadat lalu lintas, kawasanpermukiman, dan kawasanindustri dalam 1 (satu) tahundan diinformasikan mutuudara ambiennya= X 100 %Jumlah kabupaten/kotayang ada di wilayah provinsic. Contoh Perhitungan:Misalkan: Pada tahun 2009 jumlah kabupaten/kota yang dipantaukualitas udara ambien dan diinformasikan mutu udaraambiennya di lokasi/kawasan padat lalulintas, kawasanpermukiman, dan kawasan industri sebanyak 5 (lima)kabupaten/kota, sedangkan jumlah kabupaten/kota yang adadi wilayah provinsi sebanyak 25 kabupaten/kota, sehinggaprosentasenya:Prosentase (%) jumlahkabupaten/kota yangdipantau kualitas udaraambiennya dandiinformasikan mutu 14udara ambiennya5= X 100%25= 20%

Selanjutnya pada tahun berikutnya:jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dandiinformasikan mutu udara ambiennya di lokasi/kawasan padatlalulintas, kawasan permukiman, dan kawasan industri bertambahsebanyak 5 (lima) kabupaten/kota sehingga menjadi 10 (sepuluh)kabupaten/kota, sedangkan jumlah kabupaten/kota yang ada di wilayahprovinsi sebanyak 25 kabupaten/kota, sehingga prosentasenya menjadi10/25 = 40%.D. SUMBER DATA.1. Hasil pemantauan kualitas udara ambien yang dipantau oleh pemerintahprovinsi2. Laporan tahunan hasil pemantauan kualitas udara ambien daripemerintah kabupaten/kota (instansi lingkungan hidup kabupaten/kota,Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian danPerdagangan).Tabel 3. Contoh pelaporan udara ambien sekitar industri .Kualitas Udara AmbienTanggal 19 januari 2008Parameter Satuan Lokasi 1 Lokasi 2 Lokasi 3 Lokasi 4 Lokasi 5SO2 µg/Nm 3 28.19 12.01 0.69 ttd 0.21Partikulat µg/Nm 3 57.26 5.21 ttd ttd ttdPenjelasan:Lokasi 1 : lingkungan pabrik utara.Lokasi 2 : lingkungan pabrik selatan.Lokasi 3 : lingkungan pabrik barat.Lokasi 4 : lingkungan pabrik timur.Lokasi 5 : lingkungan dalam pabrik (dekat cerobong).Tabel 4. Contoh pelaporan udara ambien sekitar permukiman.Kualitas Udara AmbienTanggal 19 januari 2008Parameter Satuan Lokasi 1 Lokasi 2 Lokasi 3 Lokasi 4 Lokasi 5O3 (Ozon) µg/Nm 3 28.19 12.01 0.69 ttd 0.21Partikulat µg/Nm 3 57.26 5.21 ttd ttd ttdPenjelasan:Lokasi 1 : lingkungan permukiman utara.Lokasi 2 : lingkungan permukiman selatan.Lokasi 3 : lingkungan permukiman barat.Lokasi 4 : lingkungan permukiman timur.Lokasi 5 : lingkungan dalam permukiman (tengah).15

Tabel 5. Contoh pelaporan udara ambien daerah transportasi :Kualitas Udara AmbienTanggal 19 januari 2008Parameter Satuan Lokasi 1 Lokasi 2 Lokasi 3 Lokasi 4 Lokasi 5CO ppm ttd ttd ttd ttd 1.25Partikulat µg/Nm 3 57.26 5.21 ttd ttd ttdPenjelasan:Lokasi 1 : daerah padat lalu lintas utara.Lokasi 2 : daerah padat lalu lintas selatan.Lokasi 3 : daerah padat lalu lintas barat.Lokasi 4 : daerah padat lalu lintas timur.Lokasi 5 : daerah padat lalu lintas tengah.3. Data statistik kabupaten/kota atau data dari status lingkungan hidupdaerah (SLHD).4. Hasil pemantauan kualitas udara ambien dari Kementerian NegaraLingkungan Hidup5. Sumber lain yang relevan .E. BATAS WAKTU PENCAPAIAN.1. Sampai dengan tahun 2009 : 20 %2. Sampai dengan tahun 2010 : 40%.3. Sampai dengan tahun 2011 : 60 %4. Sampai dengan tahun 2012 : 80%5. Sampai dengan tahun 2013 : 100%F. LANGKAH KEGIATAN.1. Melakukan inventarisasi hasil laporan kualitas udara ambien darikabupaten/kota dari berbagai sumber.2. Melakukan inventarisasi laboratorium pengukuran udara yang ada diwilayahnya. Apabila daerah belum memiliki laboratorium yang bisamelakukan pengukuran udara ambien, daerah bisa melakukan kerjasamadengan laboratorium daerah lain atau dengan pihak ketiga.3. Melakukan survei pendahuluan atau mengumpulkan data pada kawasanpadat lalu lintas, kawasan permukiman, dan kawasan industri di setiapkabupaten/kota.4. Menetapkan 3 (tiga) lokasi pemantauan pada setiap kabupaten/kota.5. Menetapkan kabupaten/kota yang akan dipantau berdasarkan skalaprioritas sesuai dengan kemampuan daerah dalam rangka memenuhipencapaian standar pelayanan minimal.6. Melakukan pengumpulan data melalui pengambilan dan pemeriksaancontoh udara pada setiap lokasi pemantauan tersebut. Ditetapkanminimal 1 (satu) titik pantau pada setiap lokasi pemantauan yang diambil2 (dua) kali dalam setahun. Adapun parameter kunci yang diperiksa TSPatau PM10, CO, SO2, dan O3 (kawasan padat lalu lintas: TSP dan CO,16

kawasan permukiman: PM10, dan O3 dan kawasan industri: PM10 danSO2). Khusus untuk pemantauan parameter SO2 dan NO2 di udaraambien dapat menggunakan metoda pasif sampler yang sederhana,murah dan mudah. Pelaksanaan pemantauan mengacu pada KeputusanKepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-205/BAPEDAL/07/1996 tentang Pedoman Teknis PengendalianPencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak. Alat ukur udara ambien padaGambar 6.G.Gambar 6 . Peralatan pengukur udara ambien (TSP, O3, dan SOx).7. Hasil pemantauan kualitas udara dari masing-masing lokasi dianalisisuntuk menetapkan status mutu udara ambien dengan mengacu padaPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang PengendalianPencemaran Udara.8. Penyusunan laporan dan penyampaian informasi dilakukan denganmelibatkan pihak laboratorium dan unit/instansi terkait di daerah.G. RUJUKAN/REFERENSI.Peraturan perundang-undangan dan pedoman yang terkait denganpelayanan informasi status mutu udara ambien antara lain:1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang PengendalianPencemaran Udara.2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1999 tentangIndeks Standar Pencemaran Udara.3. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 205 Tahun 1996 tentang PedomanTeknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak.4. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor107/BAPEDAL/ II/1997 tentang Perhitungan dan Pelaporan SertaInformasi Indeks Standar Pencemar Udara.5. Pedoman Pemantauan Kualitas Udara Jalan Raya Kementerian NegaraLingkungan Hidup Tahun 2007.17

IV. PELAYANAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYADUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.A. GAMBARAN UMUMMeningkatnya pembangunan di berbagai sektor telah mengakibatkanpencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang semakinmeningkat dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut dan didorong olehmeningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan haknya ataslingkungan hidup yang baik dan sehat, menyebabkan makin meningkatnyapengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakanlingkungan hidup. Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah pengaduanmasyarakat yang masuk ke instansi lingkungan hidup provinsi meningkatsetiap tahunnya rata-rata 10% (Tahun 2005-2008).Salah satu upaya pemerintah untuk menyikapi kondisi tersebut denganpeningkatan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat. Berbagaiketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur dasar hukumupaya pemerintah tersebut. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan hakkepada setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 7ayat (1) Undang-Undang tersebut juga mengatur, bahwa masyarakatmempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperandalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan peran tersebut salahsatunya dapat dilakukan dengan cara menyampaikan informasi dan/ataulaporan. Hak setiap orang untuk melaporkan adanya potensi maupunkeadaan telah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan jugadiatur dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang melipui:1. Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentangPengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.2. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentangPengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.3. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentangPengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yangBerkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan.4. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentangPengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.Dalam rangka menjamin hak dan peran setiap orang, instansi lingkunganhidup provinsi wajib mengelola pengaduan masyarakat. Tanggung jawabpengelolaan ini sebagai bentuk pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduantersebut. Tanggung jawab pemerintah provinsi untuk menerima laporantelah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dankewajiban untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dimandatkan olehberbagai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang meliputi:1. Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.18

2. Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 150Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk ProduksiBiomassa.3. Pasal 39 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau PencemaranLingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan.4. Pasal 27 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 82Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan PengendalianPencemaran Air.Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannyatelah ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemarandan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Berdasarkan peraturan ini setiaporang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibatterjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapatmenyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan kepada gubernuratau kepala instansi lingkungan hidup provinsi.Untuk meningkatkan efektivitas waktu pengelolaan pengaduan masyarakat,instansi lingkungan hidup provinsi melalui gubernur atau kepala instansiyang bersangkutan dapat membentuk pos pengaduan lingkungan. Pospengaduan ini berfungsi sebagai unit kerja yang mengkoordinir pengelolaanpengaduan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, bagiinstansi yang belum memiliki unit kerja struktural yang bertanggung jawabuntuk mengelola pengaduan. Sedangkan bagi instansi yang telah memilikiunit kerja struktural dimaksud akan berperan untuk meningkatkankoordinasi kerja antar unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan pengaduanmasyarakat.Pengaduan masyarakat tentang kasus pencemaran dan/atau perusakanlingkungan yang wajib dikelola oleh instansi lingkungan hidup provinsimeliputi:1. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya bersifat lintaskabupaten/kota.2. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terjadi di wilayah 4-12 millaut.3. Usaha dan/atau kegiatan yang penilaian analisis mengenai dampaklingkungan hidup oleh komisi penilai analisis mengenai dampaklingkungan hidup provinsi.4. Usaha dan/atau kegiatan yang izin usaha dan/atau izin lingkungannyadiberikan oleh pejabat provinsi.B. PENGERTIAN.Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:19

1. Pengaduan adalah pemberitahuan secara tertulis dan/atau lisanmengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakanlingkungan hidup kepada instansi lingkungan hidup provinsi.2. Pengelolaan pengaduan adalah upaya terpadu untuk menerima,menelaah, mengklasifikasi, memverifikasi dan mengajukan usulan tindaklanjut hasil verifikasi serta menginformasikan proses dan hasilpengelolaan kepada pengadu.3. Mengklasifikasi pengaduan adalah mengelompokkan pengaduanberdasarkan aspek pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sertaaspek kewenangan dari instansi penerima pengaduan.4. Verifikasi pengaduan adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaranpengaduan.5. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannyamakhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalamlingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turunsampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidakdapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.Pencemaran lingkungan hidup mencakup pencemaran air, laut, tanah,dan udara termasuk dalam hal ini yang berbentuk debu, kebauan,getaran dan kebisingan.6. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkanperubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atauhayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalammenunjang pembangunan berkelanjutan.Perusakan lingkungan hidup mencakup perusakan tanah, lahan danhutan.C. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN.1. IndikatorJumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemarandan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti.2. Cara PerhitunganProsentase (%)jumlah pengaduanmasyarakat akibatadanya dugaanpencemarandan/atau perusakanlingkungan hidupyang ditindak lanjuti.=Jumlah pengaduanmasyarakat akibat adanyadugaan pencemarandan/atau perusakanlingkungan hidup yangditindak lanjuti.Jumlah pengaduan yangditerima instansilingkungan hidup provinsidalam 1 (satu) tahun.x 100%20

3. Contoh Perhitungan:Misalkan : Pada tahun 2009 instansi lingkungan hidup provinsimenerima 50 (lima puluh) pengaduan. Dari 50 (lima puluh)pengaduan, 30 (tiga puluh) pengaduan telah ditindaklanjuti,sehingga prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar60 %.Prosentase (%) jumlahpengaduanmasyarakat akibatadanya dugaanpencemaran dan/atauperusakan lingkunganhidup yang ditindaklanjuti=3050= 60%D. SUMBER DATA.Data didapat dari berbagai sumber, baik secara lisan maupun tertulis antaralain:1. Masyarakat.2. Lembaga swadaya masyarakat.3. Kementerian Negara Lingkungan Hidup.4. Instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.5. Instansi terkait di tingkat pusat, provinsi atau kabupaten/kota.6. Media cetak dan elektronik.E. BATAS WAKTU PENCAPAIAN.1. Sampai dengan tahun 2009 : 60%2. Sampai dengan tahun 2010 : 70%3. Sampai dengan tahun 2011 : 80%4. Sampai dengan tahun 2012 : 90%5. Sampai dengan tahun 2013 : 100%F. LANGKAH KEGIATAN.Instansi lingkungan hidup provinsi paling lama jangka waktu 7 (tujuh) harisetelah menerima pengaduan dari masyarakat melakukan pengelolaanpengaduan dengan tahapan:1. Mencatat pengaduan dalam buku pengaduan.2. Menelaah dan mengklasifikasikan pengaduan.Telaahan dan kalsifikasi pengaduan dilakukan paling lama 7 (tujuh) harisejak diterimanya pengaduan. Dalam rangka telaahan dan klasifikasidapat dilakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait. Berdasarkanhasil telaahan dan klasifikasi pengaduan dapat dikategorikan:21

a. Tidak termasuk pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakanlingkungan hidup, segera diteruskan kepada instansi teknis yangmembidangi usaha dan/atau kegiatan dengan tembusan kepada pihakyang mengadukan.b. Termasuk dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkunganhidup, namun bukan merupakan kewenangan instansi lingkunganhidup provinsi segera diserahkan kepada Kementerian NegaraLingkungan Hidup atau kepada instansi lingkungan hidupkabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.c. Termasuk dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkunganhidup dan merupakan kewenangan instansi lingkungan hidupprovinsi, segera dilakukan verifikasi lapangan paling lama dalamjangka waktu 14 (empat belas) hari sejak selesainya telaahan danklasifikasi.3. Melakukan verifikasi pengaduan.Pelaksanaan verifikasi harus diselesaikan dalam waktu paling lama 30(tiga puluh) hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut pelaksanaankegiatan verifikasi belum selesai dapat diperpanjang untuk waktu palinglama 30 (tiga puluh) hari. Verifikasi dilakukan dengan berpedoman pada:a. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemarandan/atau Perusakan Lingkungan.b. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan HidupBagi Pejabat Pengawas.c. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup diProvinsi/Kabupaten/Kota.d. Pedoman Verifikasi Pengaduan.Berdasarkan hasil verifikasi, tim/petugas verifikasi wajib membuatlaporan verifikasi, termasuk mengajukan usulan penanganan dalamwaktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya verifikasi kepadapejabat yang menugaskan verifikasi.4. Usulan tindak lanjut.Pejabat yang berwenang di instansi lingkungan hidup provinsi harusmemberikan keputusan menolak atau menerima usulan tersebut dalamwaktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan.Usulan tindak lanjut penanganan dapat berupa pembinaan teknis ataupenegakan hukum (administrasi, perdata dan pidana) sesuai dengan hasilverifikasi. Apabila menyetujui usulan tindak lanjut penanganantim/petugas verifikasi, selanjutnya ditindaklanjuti atau diajukan atauditeruskan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Usulan22

tindak lanjut penanganan merupakan akhir dari tahapan tindak lanjut(pengelolaan) pengaduan masyarakat yang perlu dilakukan verifikasi.Jenis usulan tindak lanjut penanganan berdasarkan hasil verifikasimeliputi:a. Diteruskan kepada instansi teknis yang berwenang apabila bukanmerupakan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkunganhidup.b. Dilakukan pembinaan teknis dan pemantauan, apabila tidak terjadipelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalianpencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.c. Dikenakan sanksi administrasi (oleh pejabat yang berwenang), apabilatelah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidangpengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup,tetapi tidak mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakanlingkungan hidup.d. Dikenakan sanksi administrasi dan/atau penyelesaian sengketalingkungan melalui pengadilan atau di luar pengadilan, apabila telahterjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidangpengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, danmengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakanlingkungan hidup, dan telah menimbulkan kerugian bagi orang ataulingkungan hidup.e. Dilakukan sanksi administrasi dan/atau penegakan hukum pidana,apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkunganhidup, mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakanlingkungan hidup atau ada indikasi tindak pidana sebagaimana diaturdalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup.f. Direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk menetapkanatau meninjau kembali kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah,apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkunganhidup karena belum adanya atau kesalahan kebijakan pemerintahatau pemerintah daerah.Mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana dijelaskan di atastertuang dalam bagan alir Gambar 7.23

Pengaduan secaratertulis atau lisanInstansi lingkungan hidupprovinsi.7 hrTelaahan dan klasifikasipengaduan7 hr 7 hrInstansi terkait diprovinsiBukan pengaduankasus lingkunganhidup.Pengaduan kasuslingkungan hidup,bukan kewenanganprovinsiPengaduan kasus lingkungan hidup30hr Verifikasi +30 hr14 hr30 hr + 30 hrInstansiteknis yangberwenangKementerianNegaraLingkunganHidupInstansilingkungan hidupkabupaten/kotaUsulan penanganan oleh tim7 hr7 hrUsulanpenanganankepadapejabat yangberwenangMenerima14 hrAtasan pengawas/pemberi perintah14 hrMenolakArah tindaklanjutGambar 7. Mekanisme pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidupG. RUJUKAN/REFERENSI.Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan tindak lanjutpengaduan masyarakat akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkunganantara lain:1. Undang-Undang:Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan LingkunganHidup.2. Peraturan Pemerintah:a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang PengelolaanLimbah Bahan Berbahaya dan Beracun.b. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang PengendalianKerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang PengendalianKerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang BerkaitanDengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.d. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Airdan Pengendalian Pencemaran Air.3. Peraturan/Keputusan Menteri:a. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat PengawasLingkungan Hidup Daerah.24