Draft RUU Perkoperasian - Smecda

- 48 -(3) Dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia harusdiaudit oleh akuntan publik.(4) Ketentuan mengenai dana pembangunan dewan KoperasiIndonesia diatur dalam Anggaran Dasar dewan KoperasiIndonesia.BAB XVSANKSI ADMINISTRATIFPasal 120(1) Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap:a. Koperasi yang melanggar larangan pemuatanketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepadapendiri atau pihak lain dalam Anggaran Dasarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);b. Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat AnggotaTahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36setelah 2 (dua) tahun buku terlampaui;c. Koperasi yang tidak melakukan audit atas laporankeuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;d. Pengawas yang merangkap sebagai Pengurussebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5);e. Koperasi yang tidak menyelenggarakan pembukuankeuangan dan inventaris secara tertib sebagaimanadimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf f;f. Pengurus yang tidak memelihara Buku DaftarAnggota, Buku Daftar Pengawas, Buku DaftarPengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat ModalKoperasi, dan risalah Rapat Anggota sebagaimanadimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf h;g. Pengurus yang tidak terlebih dahulu mendapatkanpersetujuan Rapat Anggota sebagaimana dimaksuddalam Pasal 61;h. Koperasi Simpan Pinjam Sekunder yang memberikanPinjaman kepada Anggota perseorangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 91 ayat (3);i. Pengawas . . .