Draft RUU Perkoperasian - Smecda

- 2 -Banyak faktor yang menghambat kemajuan Koperasi. Hal tersebutberakibat pada pengembangan dan pemberdayaan Koperasi sulit untukmewujudkan Koperasi yang kuat dan mandiri yang mampumengembangkan dan meningkatkan kerja sama, potensi, dan kemampuanekonomi Anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dansosialnya. Salah satu faktor penghambat tersebut adalah peraturanperundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian ternyata sudah tidak memadai untuk digunakan sebagaiinstrumen pembangunan Koperasi. Sebagai suatu sistem, ketentuan didalam Undang-Undang tersebut kurang memadai lagi untuk dijadikanlandasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, terlebihtatkala dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan globalyang semakin dinamis dan penuh tantangan. Hal tersebut dapat dilihatdalam ketentuan yang mengatur nilai dan prinsip Koperasi, pemberianstatus badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpanpinjam Koperasi dan peranan Pemerintah. Oleh karena itu, untukmengatasi berbagai faktor penghambat kemajuan Koperasi, perlu diadakanpembaharuan hukum di bidang Perkoperasian melalui penetapan landasanhukum baru berupa Undang-Undang. Pembaharuan hukum tersebut harussesuai dengan tuntutan pembangunan Koperasi serta selaras denganperkembangan tata ekonomi nasional dan global.Undang-Undang tentang Perkoperasian ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuatpembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagaiorganisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, sertaterpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilaidan prinsip Koperasi. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemberianstatus dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan mengenai haltertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri. Selain itu,Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuhlangkah yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembangdengan baik. Dalam menempuh langkah tersebut, Pemerintah wajibmenghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasitanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal Koperasi.Di bidang keanggotaan, Undang-Undang ini memuat ketentuan yang secarajelas menerapkan prinsip Koperasi di bidang keanggotaan, yaitu bahwakeanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka, satu orang satu suara,pengawasan Koperasi oleh Anggota, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatanekonomi Koperasi. Ketentuan mengenai perangkat organisasi Koperasimemuat adanya Pengawas dan Pengurus yang merupakan satu kesatuanyang tak terpisahkan. Pengawas bertugas memberi nasihat kepadaPengurus dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus,sedangkan Pengurus bertugas mengelola Koperasi. Ketentuan mengenaitugas dan wewenang Pengawas dan Pengurus disusun agar Pengawas danPengurus bekerja secara profesional.Dalam . . .