12.07.2015 Views

Draft RUU Perkoperasian - Smecda

Draft RUU Perkoperasian - Smecda

Draft RUU Perkoperasian - Smecda

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

- 3 -Dalam hal pengawasan Koperasi Simpan Pinjam, peran Pemerintahdiperkuat dengan pembentukan Lembaga Pengawasan Koperasi SimpanPinjam yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri. Selain itu dalamhal jaminan terhadap Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam, KoperasiSimpan Pinjam diwajibkan menjamin Simpanan Anggotanya. Dalam kaitanini, Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan AnggotaKoperasi Simpan Pinjam.Undang-Undang ini mendorong perwujudan prinsip partisipasi ekonomiAnggota, khususnya kontribusi Anggota dalam memperkuat modalKoperasi. Salah satu unsur penting dari modal yang wajib disetorkan olehAnggota adalah Sertifikat Modal Koperasi yang tidak memiliki hak suara.Sekalipun terdapat keharusan pemilikan Sertifikat Modal Koperasi ini,namun Koperasi tetap merupakan perkumpulan orang dan bukanperkumpulan modal. Undang-Undang ini juga memuat ketentuan mengenailembaga yang didirikan oleh Gerakan Koperasi. Ditegaskan bahwa GerakanKoperasi mendirikan suatu lembaga yang berfungsi sebagai wadah untukmemperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasiKoperasi, berupa dewan Koperasi Indonesia.Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi menyatakan bahwapembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan RapatAnggota, jangka waktu berdirinya telah berakhir, atau keputusan Menteri.Ketentuan tentang ketiga alternatif tersebut beserta penyelesaiannya diaturdi dalam Undang-Undang ini.Berdasarkan hal-hal tersebut, Undang-Undang ini disusun untukmempertegas jati diri Koperasi, asas dan tujuan, keanggotaan, perangkatorganisasi, modal, pengawasan, peranan Gerakan Koperasi dan Pemerintah,pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan penjaminan Simpanan AnggotaKoperasi Simpan Pinjam, serta sanksi yang dapat turut mencapai tujuanpembangunan Koperasi. Implementasi Undang-Undang ini secarakonsekuen dan konsisten akan menjadikan Koperasi Indonesia semakindipercaya, sehat, kuat, mandiri, dan tangguh serta bermanfaat bagi Anggotapada khususnya dan masyarakat pada umumnya.II. PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelas.Pasal 2Cukup jelas.Pasal 3Cukup jelas.Pasal 4 . . .

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!