Direktur Penyusunan APBN - Direktorat Jenderal Anggaran ...

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 11 -4.20. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut atas Laporan HasilPemeriksaan (LHP).4.20.1. Meneliti LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasanmasyarakat yang telah didisposisi oleh Direktur Jenderal Anggaranmelalui Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran;4.20.2. Menugaskan para Kepala Subdirektorat sesuai dengan bidangtugasnya untuk menindaklanjuti LHP;4.20.3. Membahas tindak lanjut LHP bersama pejabat terkait untuk menyusuntanggapan LHP;4.20.4. Mengoreksi, menandatangani dan menyampaikan tanggapan LHPtersebut kepada Direktur Jenderal Anggaran melalui SekretarisDirektorat Jenderal Anggaran.4.21. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi Direktorat PenyusunanAPBN4.21.1. Menugaskan Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan TeknisPenyusunan APBN untuk mengkoordinasikan pelaksanaan administrasikepegawaian, tata usaha dan rumah tangga Direktorat PenyusunanAPBN;4.21.2. Memantau pelaksanaan administrasi kepegawaian, tata usaha danrumah tangga Direktorat Penyusunan APBN;4.21.3. Mengoreksi dan menandatangani hasil pelaksanaan administrasikepegawaian, tata usaha dan rumah tangga Direktorat PenyusunanAPBN.4.22. Membina pegawai di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN untukmeningkatkan motivasi dan prestasi kerja4.22.1. Memberikan pengarahan dalam rangka menegakkan disiplin pegawai dilingkungan Direktorat Penyusunan APBN;4.22.2. Memberi penilaian atas pelaksanaan pekerjaan para KepalaSubdirektorat di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN;4.22.3. Mengusulkan mutasi pegawai di lingkungan Direktorat PenyusunanAPBN kepada Direktur Jenderal Anggaran melalui Sekretaris DirektoratJenderal Anggaran.5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1. Disposisi Direktur Jenderal Anggaran;5.2. Surat/nota dinas dari direktur/sekretaris Ditjen Anggaran;5.3. Rencana kerja Subdirektorat di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN;5.4. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga NonDepartemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN;5.5. Surat dari instansi lain;5.6. Surat dari lembaga internasional;5.7. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat;5.8. Laporan berkala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN;5.9. Konsep surat/nota dinas dari bawahan;5.10. Laporan realisasi pelaksanaan APBN;