Direktur Penyusunan APBN - Direktorat Jenderal Anggaran ...

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 13 -7.18. Nota Dinas atau Surat Direktur mengenai pendapat/tanggapan ataspermasalahan terkait dengan APBN dan atau konsep surat Direktur Jenderalmengenai pendapat/tanggapan atas permasalahan terkait dengan APBN7.19. Renstra, Renja, RKA-KL, PK, RKT, dan Lakip Direktorat Penyusunan APBN7.20. Tanggapan atas tindak lanjut LHP;7.21. Pelaksanaan administrasi Direktorat Penyusunan APBN;7.22. Peningkatan motivasi dan prestasi kerja;8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Direktur Jenderal Anggaran;8.2. Menandatangani surat dan laporan;8.3. Meminta sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkunganDepartemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya;8.4. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakankepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya;8.5. Meminta bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR RI kepada unit-unitlain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkaitlainnya;8.6. Meminta bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi denganlembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkunganDepartemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya;8.7. Menyetujui atau menunda permintaan cuti pegawai bawahan.8.8. Menilai dan menandatangani DP 3 pegawai bawahan.8.9. Mengusulkan mutasi kepegawaian.8.10. Mengusulkan hukuman disiplin pegawai yang melanggar ketentuan.8.11. Menegakan disiplin pegawai.8.12. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas.8.13. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas.9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Atas usul, saran, dan pendapat yang diajukan;9.2. Atas kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan;9.3. Atas permintaan sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkunganDepartemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya;9.4. Atas permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dankebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, danKementerian/Lembaga terkait lainnya;9.5. Atas permintaan bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR RI kepadaunit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembagaterkait lainnya;9.6. Atas permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi denganlembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkunganDepartemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya;9.7. Atas persetujuan atau penundaan permintaan cuti pegawai;9.8. Atas kebenaran penilaian dan penandatanganan DP 3 pegawai bawahan;9.9. Atas usul mutasi kepegawaian;9.10. Atas usul hukuman disiplin pegawai yang melanggar ketentuan;9.11. Atas penegakan disiplin pegawai;