Panduan_Pelaksanaan_Penelitian_dan_PPM_Edisi_X_2016

e. Iptek bagi Inovasi Kreativitas Kampus (IbKIK);
f. Iptek bagi Wilayah (IbW);
g. Iptek bagi Wilayah antara PT-CSR atau PT-Pemda-CSR;
h. Iptek bagi Desa Mitra (IbDM);
i. Program Hi-Link: dan
j. Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM).
2.3 Ketentuan Umum
Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada
standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi
sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, DRPM
menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat yang diuraikan sebagai berikut.
a. Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor
Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Direktorat
Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
b. Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen yang harus mempunyai NIDN atau NIDK,
sedangkan anggota peneliti/pelaksana bukan dosen harus dicantumkan dalam proposal.
c. Proposal diusulkan melalui Lembaga Penelitian dan atau Lembaga Pengabdian kepada
Masyarakat dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi tempat dosen tersebut bertugas
sebagai dosen tetap dan selanjutnya dikirim ke DRPM dengan cara diunggah melalui
Simlitabmas (http://simlitabmas.ristekdikti.go.id).
d. Setiap dosen boleh mengusulkan dua proposal penelitian (satu proposal sebagai ketua dan
satu proposal sebagai anggota atau dua proposal sebagai anggota pada skema yang
berbeda) dan dua proposal pengabdian kepada masyarakat (satu proposal sebagai ketua
dan satu proposal sebagai anggota atau dua proposal sebagai anggota pada skema yang
berbeda).
e. Pada tahun yang sama, setiap dosen hanya boleh terlibat dalam pelaksanaan dua kegiatan
penelitian dan dua kegiatan pengabdian kepada masyarakat (masing-masing satu skema
sebagai ketua dan satu skema sebagai anggota atau dua skema sebagai anggota).
f. Khusus untuk dosen/peneliti yang memiliki H Index lebih besar atau sama dengan 2 ( 2)
yang didapatkan dari lembaga pengindeks internasional bereputasi dapat mengajukan
proposal penelitian hingga maksimal empat proposal (dua sebagai ketua dan dua sebagai
anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota).
g. Apabila penelitian atau pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian
peneliti/pelaksana atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian atau
pengabdian atau mengusulkan kembali penelitian atau pengabdian kepada masyarakat
yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana tersebut tidak
diperkenankan mengusulkan penelitian atau pengabdian yang didanai oleh DRPM selama
2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke
kas negara.
h. Lembaga Penelitian dan atau Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat perguruan tinggi
diwajibkan untuk melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan pengelolaan
penelitian dan pengabdian dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku
di masing-masing perguruan tinggi.
i. Peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang tidak berhasil memenuhi
luaran yang dijanjikan pada proposal akan dikenai sanksi, yaitu yang bersangkutan tidak
diperbolehkan untuk mengajukan usulan baru sampai dipenuhinya luaran yang dijanjikan.
j. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
mengacu kepada aturan yang berlaku.
PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT EDISI X 11