Laporan Kinerja ITJEN DIKBUD cetak

Terdapat perubahan postur anggaran
Itjen karena adanya efisiensi APBN-P 2016,
hal ini tentu mempengaruhi anggaran
masing-masing indikator kinerja walaupun
tidak terlalu signifikan. Berikut merupakan
perubahan anggaran yang mendukung indikator
kinerja Itjen.
Tabel 3.2 Perubahan Anggaran per Indikator
Indikator Semula Menjadi
Tercapainya Opini
BPK terhadap LK
Kemendikbud WTP
Tercapainya Skor
LAKIP menjadi Baik
Satker Kemendikbud
WBK
Rp72.383.416.000
Rp14.323.315.000
Rp79.843.736.000
Sampai dengan akhir Tahun 2016 Inspektorat
Jenderal Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan telah melaksanakan kegiatan-
-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja
masing-masing kegiatan pada IKU (Indikator
Kinerja Utama) Inspektorat Jenderal
Kemendikbud.
1. IKU pertama yaitu Tercapainya opini
BPK RI terhadap LK Kemendikbud Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk memperoleh
opini WTP dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), suatu instansi pemerintah
harus memenuhi beberapa syarat
diantaranya: 1) disusun berdasarkan
sistem pengendalian intern yang memadai;
2) sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP); 3) kepatuhan terhadap
perundang-undangan; 4) pengungkapan
yang memadai; 5) tindak lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI.
Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran
strategis ini dilihat melalui indikator
kinerja “Laporan Keuangan Kemendikbud”.
Tahun 2016 opini atas laporan
keuangan Kemendikbud belum dapat
diketahui tingkat capaiannya,
hal tersebut dikarenakan BPK
belum mengeluarkan opini hasil
pemeriksanaan atas laporan
Rp73.590.426.000
keuangan Kementerian/Lembaga.
Rp14.323.315.000 Pada tahun 2015 Kemendikbud
meraih penghargaan Laporan
Rp78.636.726.000 Keuangan dengan opini WTP.
Penghargaan tersebut didapatkan
atas dasar keberhasilan
menyusun dan menyajikan Laporan
Keuangan Tahun 2015 dengan standar
tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan
keuangan pemerintah. Untuk dapat
mempertahankan opini WTP yang telah
didapat tersebut, Itjen Kemendikbud
melakukan berbagai upaya untuk terus
mengawal laporan keuangan dari setiap
satuan kerja utama. Jika laporan keuangan
di Satker Utama mengalami kendala,
maka Itjen berkewajiban melakukan
pendampingan agar dapat diperbaiki.
Upaya yang telah dilakukan Itjen Kemendikbud
dalam rangka mempertahankan
opini laporan keuangan Kemendikbud
WTP, yaitu sebagai berikut:
a. Melakukan pembinaan laporan
keuangan di masing-masing wilayah
kerja Inspektorat I, II, dan III, melalui
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
11