Laporan Kinerja ITJEN DIKBUD cetak

Recommendations

Info

BAB IV penutup A. Kesimpulan Kinerja Inspektorat Jenderal Kemendikbud Tahun 2016 Sampai dengan akhir Desember 2016, Inspektorat Jenderal Kemendikbud telah menunjukkan kinerja dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Kegiatan utama seperti Pengawasan dan Pemeriksaan, baik pengawasan reguler (audit dini, audit tematik, audit tujuan tertentu, dan audit komprehensif) serta pengawasan investigasi sudah dilaksanakan sampai dengan Desember tahun 2016. Beberapa kegiatan pendukung juga sudah dilaksanakan, antara lain melaksanakan workshop Tunas Integritas yang bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Internalisasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan sasaran 30 Provinsi dengan sasaran Satuan Pendidikan, mengawal proses penilaian Reformasi Birokrasi (RB), pelaporan LHKPN dan LHKASN, melakukan monitoring tindaklanjut temuan BPK-RI, BPKP, dan Itjen, serta berbagai kegiatan manajemen antara lain manajemen pelaporan audit, manajemen perencanaan kantor, manajemen SDM, manajemen rumah tangga, manajemen keuangan, manajemen ketatalaksanaan, manajemen tindak lanjut. B. Permasalahan dan Kendala yang Dihadapi Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan program Inspektorat Jenderal Kemendikbud sampai dengan akhir Desember 2016, diketahui bahwa terdapat beberapa masalah dalam implementasi program antara lain adanya kebijakan efisiensi anggaran; keterbatasan sumber daya manusia; banyaknya revisi DIPA dan POK selama tahun 2016 menyebabkan tertundanya pelaksanaan beberapa kegiatan. Adapun kendala yang dihadapi sehingga masih terdapat program kegiatan yang belum dapat terlaksana secara maksimal, karena antara lain: 1. Program dan kegiatan belum sepenuhnya mendukung ketercapaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama. 2. Keberadaan payung hukum untuk implementasi strategi anti fraud dilingkungan Kemendikbud masih tertunda. 3. Fasilitasi/tindaklanjut hasil audit tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan karena adanya pergantian para pengelola yang di audit. 4. Belum semua pembiayaan audit dapat di akomodasi dalam sistem penganggaran Itjen Kemendikbud. 5. Belum terjadi sinergi pelaksanaan program 22 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
antar Inspektorat dan Sekretariat di lingkungan Itjen Kemendikbud. 6. Sistem dokumentasi/database proses audit belum tertata dengan tertib. 7. Pemanfaatan IT dalam proses audit belum dikuasai oleh semua auditor. C. Upaya Pemecahan Masalah Dalam pemecahan masalah, upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud adalah sebagai berikut: 1. Memberikan masukan kepada pemangku kepentingan agar kendala-kendala dalam pelaksanaan program dapat diminimalkan yang terkait dengan revisi POK, sebaiknya dilakukan pengkajian ulang dalam penyusunan jadwal kegiatan sehingga tidak terlalu sering melakukan revisi; 2. Melakukan pengendalian secara ketat terhadap implementasi program agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara konsisten sesuai dengan jadwal dan menghasilkan output dalam jumlah yang tepat sesuai dengan IKU Itjen Kemendikbud; 3. Mengintensifkan koordinasi antara Sekretariat dengan Inspektorat, agar dapat terjalin kerjasama yang baik guna menunjang pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal Kemendikbud; 4. Melakukan evaluasi berkala terhadap kemanfaatan hasil pelaksanaan program untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan Inspektorat Jenderal Kemendikbud dalam merumuskan program dan menghitung kebutuhan anggaran tahun berikutnya; Untuk mengatasi terkait adanya kendala tersebut maka dilakukan: 1. Uji Publik melalui kegiatan Seminar, Workshop, dan diskusi-diskusi dengan para pihak untuk memperoleh keyakinann yang memadai bahwa diperlukan adanya Permendikbud tentang strategi anti fraud. 2. Berupaya mendatangi/mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh bukti aksi tindaklanjut. 3. Melakukan revisi dipa dan bekerjasama dengan instansi terkait untuk memperoleh dukungan pembiayaan. 4. Rapat Konsultansi dan Koordinasi agar terjadi visioning yang equal. 5. Penataan kembali dokumen secara bertahap melalui manual dan pengamanan fisik dokumen. 6. Desiminasi dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Jenderal Kemendikbud Tahun 2016 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan agar dapat dijadikan bahan masukan bagi pimpinan Inspektorat Jenderal dalam pengambilan kebijakan di masa mendatang. *** LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 23
Page 1: LAPORAN akuntabilitas KINERJA insta
Page 4 and 5: DAFTAR ISI DAFTAR ISI..............
Page 6 and 7: kata pengantar Laporan Akuntabilita
Page 8 and 9: vi LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA IN
Page 10 and 11: BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum
Page 12 and 13: Laporan akuntabilitas kinerja Inspe
Page 14 and 15: BAB II PERENCANAAN KINERJA INSPEKTO
Page 16 and 17: BAB III AKUNTABILITAS KINERJA INSPE
Page 18 and 19: Tabel berikut ini adalah penjelasan
Page 20 and 21: pelaksanaan Audit Operasional Keuan
Page 22 and 23: . Belum optimalnya koordinasi dalam
Page 24 and 25: sistem perencanaan dan penganggaran
Page 26 and 27: Manajemen Risiko dalam Organisasi
Page 28 and 29: Tabel 3.9 Daya serap anggaran Itjen
Page 32 and 33: 24 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA IN
Page 34 and 35: Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Inspe
Page 38 and 39: RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN INSPEKT
Page 40 and 41: TARGET CAPAIAN Penguatan Pengawasan
Page 48 and 49: 40 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA IN
Page 50: 42 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA IN

Laporan Kinerja ITJEN DIKBUD cetak

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?