Laporan Kinerja ITJEN DIKBUD cetak

Recommendations

Info

. Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan program antar Inspektorat dan Sekretariat di lingkungan Itjen Kemendikbud c. Sulitnya melakukan sinkronisasi jadwal kegiatan, baik yang melibatkan pihak internal maupun eksternal d. Terkait dengan tindaklanjut terdapat kendala koordinasi yang belum maksimal dengan lembaga pengawas eksternal 2. IKU kedua yaitu Tercapainya skor LAKIP menjadi baik, dengan target skor LAKIP pada mulanya sebesar 80 poin, kemudian pada bulan April 2016 terdapat perubahan terget menjadi 75 poin. Tahun 2016 untuk skor LAKIP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh nilai 75,74 (predikat BB). Skor tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 0,74 poin, jika dibandingkan dengan tahun 2015 skor yang diperoleh tersebut meningkat 2,31 poin. Predikat BB (sangat baik) mengandung arti bahwa akuntabilitas kinerja Kemendikbud sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menunjukkan hasil yang baik. Nilai akuntabilitas kinerja tersebut merupakan akumulasi dari penerapan sistem akuntabilitas kinerja sebesar 80% dan kinerja yang dihasilkan di Kemendikbud sebesar 20%. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Tabel 3.6 Perbandingan Target dan Realisasi Skor LAKIP Tahun 2015 dan 2016 Tahun Skor LAKIP Target Realisasi 2015 80 73.43 2016 75 75.74 Itjen Kemendikbud telah melakukan upaya-upaya dalam rangka mendukung ketercapaian IKU kedua tersebut, antara lain: a. Pembinaan akuntabilitas kinerja di wilayah kerja masing-masing Inspektorat. Output yang mendukung ketercapai an pembinaan akuntabilitas kinerja yang baik di Kemendikbud adalah Reviu Akuntabilitas 14 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Keuang an yang dilaksanakan oleh Inspektorat I s.d IIII. Kegiatan reviu akuntabilitas laporan keuangan adalah bagian dari penga wasan intern yang dilakukan Itjen dalam memenuhi fungsi nya sebagai konsultan manajemen dan penjaminan mutu terutama dalam hal penyu sunan laporan keuang an Kemendikbud. Jenis-jenis reviu akuntabilitas laporan keuangan adalah reviu laporan keuangan, reviu SAKIP/LAKIP, dan pendam pingan penyusunan laporan keuang an kepada semua satuan kerja di lingkungan Kemendikbud. Kegiatan Reviu LAKIP dan SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja/satuan kerja sudah sesuai serta memenuhi target yang ingin dicapai. b. Melakukan audit khusus atas permasalahan khusus. Output yang mendukung ketercapaian audit khusus atas permasalahan khusus adalah laporan hasil audit Ket: PBJ : Pengadaan Barang dan Jasa K : Keuangan A P : Akademik : Kepegawaian As : asset L : Lain-lain Gambar 3.1 Persentase Jenis Kasus yang Masuk Selama Tahun 2016 investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Investigasi. Pelaksanaan audit investigasi untuk menindaklanjuti adanya pengaduan masyarakat baik yang disampaikan melalui surat; perangkat teknologi informasi (e-mail, SMS, WA, twitter, WBS, dll); serta yang hadir di kantor Kemendikbud melalui layanan satu pintu maupun hadir langsung ke Itjen Kemedikbud. Audit investigatif juga dilakukan atas dasar petunjuk Menteri, Inspektur Jenderal, permintaan institusi/unit kerja di lingkungan Kemendikbud, dan atau hasil evaluasi atas program strategis, tindaklanjut atas audit operasional atau kinerja, serta isu-isu dan permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat. c. Melaksanakan rencana kerja anggaran sesuai dengan peraturan perundangan. Untuk mendukung ketercapaian skor LAKIP yang baik adalah dengan melaksanakan rencana kerja anggaran sesuai dengan peraturan perundangan yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Penganggaran. Pemerintahan dengan tata kelola yang baik dapat diwujudkan di atas pilar-pilar transparasi dan akuntabilitas. Dalam upaya untuk menerapkan manajemen operasional yang lebih transparan dan akuntabel, Itjen Kemendikbud membutuhkan dukungan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 15
Page 1: LAPORAN akuntabilitas KINERJA insta
Page 4 and 5: DAFTAR ISI DAFTAR ISI..............
Page 6 and 7: kata pengantar Laporan Akuntabilita
Page 8 and 9: vi LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA IN
Page 10 and 11: BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum
Page 12 and 13: Laporan akuntabilitas kinerja Inspe
Page 14 and 15: BAB II PERENCANAAN KINERJA INSPEKTO
Page 16 and 17: BAB III AKUNTABILITAS KINERJA INSPE
Page 18 and 19: Tabel berikut ini adalah penjelasan
Page 20 and 21: pelaksanaan Audit Operasional Keuan
Page 24 and 25: sistem perencanaan dan penganggaran
Page 26 and 27: Manajemen Risiko dalam Organisasi
Page 28 and 29: Tabel 3.9 Daya serap anggaran Itjen
Page 30 and 31: BAB IV penutup A. Kesimpulan Kinerj
Page 32 and 33: 24 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA IN
Page 34 and 35: Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Inspe
Page 38 and 39: RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN INSPEKT
Page 40 and 41: TARGET CAPAIAN Penguatan Pengawasan
Page 48 and 49: 40 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA IN
Page 50: 42 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA IN

Laporan Kinerja ITJEN DIKBUD cetak

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?