Laporan Kinerja ITJEN DIKBUD cetak
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
sebesar 2,25% dari target sebesar<br />
11%. Dengan kata lain kegiatan yang<br />
dilaksanakan di Inspektorat Jenderal<br />
Kemendikbud belum mengarah ke<br />
6 (enam) aspek/kriteria/komponen<br />
pengungkit/indikator menuju WBK.<br />
Dimana Inspektorat Jenderal harus<br />
berupaya seoptimal mungkin mengelola<br />
6 (enam) aspek/kriteria/<br />
komponen pengungkit/indikator,<br />
seperti tercantum dalam tabel 3.7.<br />
Pencanangan Wilayah Bebas dari<br />
Korupsi di ketiga Unit Utama tersebut<br />
diharapkan merupakan suatu<br />
langkah awal yang baik dalam rangka<br />
pencegahan korupsi di Kemendikbud<br />
pada khususnya, dan Indonesia<br />
pada umumnya, dan selanjutnya<br />
unit-unit lainnya akan membentuk<br />
tunas-tunas integritas. Upaya-upaya<br />
yang dilakukan Itjen Kemendikbud<br />
untuk mendukung ketercapaian<br />
Satker Kemendikbud WBK tersebut<br />
antara lain:<br />
a. Itjen menerbitkan buku “Pedoman<br />
Mewujudkan Wilayah Bebas dari<br />
Korupsi (WBK)”. Buku ini menjadi<br />
rujukan bagi unit utama dan unit<br />
pelaksana teknis di lingkungan Kemendikbud<br />
yang akan menjadikan<br />
unitnya sebagai percontohan WBK.<br />
Hal ini merupakan bagian dari program<br />
reformasi birokrasi dalam<br />
bidang Penguatan Pengawasan<br />
yang penilaiannya dikoordinasikan<br />
oleh Inspektorat jenderal melalui<br />
kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan<br />
Reformasi Birokrasi (PMPRB).<br />
b. Melakukan pembinaan terhadap<br />
satker di wilayah kerja Inspektorat I,<br />
II dan III agar satker tersebut melaksanakan<br />
indikator WBK.<br />
Kegiatan yang dilakukan adalah<br />
si nergi pengawasan yang bekerjasama<br />
dengan pihak-pihak terkait.<br />
Sinergi pengawasan Inspektorat<br />
Jenderal Kemendikbud diimplementasikan<br />
melalui kegiatan sosialisasi<br />
mengenai materi WBK, seminar,<br />
rapat koordinasi (Rakor) dan workshop-workshop<br />
dengan melibatkan<br />
pemangku kepentingan di bidang<br />
pendidikan seperti para pimpinan<br />
unit utama dan unit pelaksana<br />
teknis (UPT) di daerah seperti LPMP,<br />
PPPTK, BPCB, BPNB, Balai Arkeologi<br />
serta Kepala Balai dan Kantor Bahasa<br />
di seluruh Indonesia, serta unsur<br />
dari Satuan Pengawasan Intern (SPI).<br />
Kegiatan workshop oleh Itjen de ngan<br />
mengambil tema ‘ Implementasi<br />
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016<br />
Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan<br />
17
Change language