EDISI 18 isuuu

Recommendations

Info

:: REGIONAL Drainasse di Kab. Bandung Tidak Ada Biaya Untuk Perawatan dan Pemeliharaan 12 KAB. BANDUNG | Betulkah drainasse di Kabupaten Bandung seolah tak bertuan? Lalu bagaimana peran instansi terkait saat menindak lanjuti permasalahan drainasse yang hingga saat ini tidak ada biaya perawatan dan pemeliharaannya kecuali penyediaan pembangunan drainasse? Fenomena itu seperti sengaja dibiarkan berlarut-larut begitu saja, kata Karyono, Senin, 24/4, alumni lulusan Akademi Tekhnik Pekerjaan Umum, ketika dimintai pendapatnya seputar infrastruktur. Tidak terkontrolnya drainasse secara signifikan akan mengakibatkan beberapa kerugian, seperti rusaknya jalan, rumah penduduk terendam banjir, dan meluapnya air selikan menggenangi jalan. Itu jelas sangat merugikan dan perlu penanggulangan secepatnya. Bila kemudian terjadi suatu permasalahan, biasanya instansi terkait dengan beberapa argumen menutupi kesalahannya. Tapi tidak dilakukan tindak pemcegahan. Sebaliknya jika terjadi suatu peristiwa kecelakaan atau kerugian yang mengakibatkan adanya korban, langsung dilakukan tindakan dengan segera dilakukan pengkahian atau penelitian. “Hal itu membuktikan bahwa petugas tersebut tidak tanggap dengan situasi dilapangan yang hanya mengandalkan turunnya anggaran,” ungkap Karyono. Karyono menambahkan, pembuatan jalan raya pun terkadang terselesaikan hanya beberapa tahapan. Salah satunya di jalan Junti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, seratus meter di beton, seratus meter masih jalan kampung yang rusak di sambung lagi seratus meter jalan di beton. Jadi tengah-tengahnya jalan tidak tersentuh perbaikan sama sekali dan dibiarkan begitu hingga turunnya anggaran yang entah kapan realisasinya. Ironisnya, jalan Terusan Kopo Soreang seputar Kantor Pemerintahan Kabupaten Bandung yang sudah mengalami perbaikan secara menyeluruh dengan biaya sangat besar tidak mampu menampung debit air hujan hingga meluber ke jalan sampai ke Warung Lobak. Kesalahannya itu, kata Karyono, ketika dilakukan pembangunan selokan dan drainasse, tidak dilakukan pembersihan sedimen-sedimen juga sesampahan di seputar itu. Entah karena waktu atau memang tidak ada tercantum diperencanaan, pihak instansi dan pengusaha melakukan pembangunan tanpa memperhitungkan akibat dari Kalimantan kelalaiannya itu. Demikian pula di Jalan Al Fathu, bila hujan deras, akan tercipta genangan air dengan ketinggian di atas tumit orang dewasa. “Apakah hal itu menjadi pembelajaran dan ada tindakan? Kami rasa tidak ada upaya dari instansi terkait untuk segera melakukan tindakkan pembersihan,” tegas Karyono. “Pada dasarnya drainasse berfungsi sebagai sirkulasi air yang bertujuan agar air hujan atau air yang tergenang bisa masuk pada celah-celah drainasse sehingga bisa mencegah terjadinya kubangan air hujan. Tapi bila kenyataannya biaya pemelihara an atau perawatan drainasse tidak ada sa ma sekali. Maka yang terjadi akan banyak kerusakan-kerusakan infrastruktur. Konotasi nya jelas, yaitu akan ada penambahan biaya atau anggaran lain yang dibutuhkan. Terutama pada perbaikan dan pembangunan kembali infrastruktur,” Karyono (Ki Agus N. Fattah). 12 Edukasi Warga Cimahi Belajar Kenali Ikan Bermutu CIMAHI | Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan (BKIPM-KKP), menggelar sosialisasi ikan bermutu dan aman dikonsumsi, di BKIPM-Bandung Jalan Ciawitali Kota Cimahi, 21/4/2017 lalu. Kegiatan yang dihadiri sejumlah warga Kota Cimahi itu merupakan rangkaian dari Bulan Bakti Karantina dan Mutu Hasil Perikanan, yang digelar serentak secara nasional. Kepala BKIPM Bandung Dedy Arief Hendriyanto, mengatakan masih banyak masyarakat Kota Cimahi yang belum mengenal ikan sehat dan layak konsumsi itu seperti apa. Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Huzen Rachmadi, menjelaskan jika tingkat konsumsi ikan masyarakat Kota Cimahi, dilihat dari pola pangan harapan dan rancah bahan makanan masih rendah di bawah standar nasional. “Makanya Kami sangat mendukung kegiatan ini, agar masyarakat tahu. Kami juga akan berkolaborasi dengan BKIPM-Bandung untuk terus mengedukasi masyarakat agar meningkatkan angka konsumsi ikan masyarakat Kota Cimahi,” paparnya. Pihak pemerintah Kota Cimahi juga akan melakukan kerjasama dalam pengecekan mutu benih ikan hias di balai benih ikan Kota Cimahi. Hal itu dilakukan agar mendapat sertifikasi dan layak ekspor,” ucap Huzen. (Jason) EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi
Peyerahan SK Kenaikan Pangkat CIMAHI | Pelaksana Tugas Wali Kota Cimahi Sudiarto menyerahkan SK Kenaikan pangkat secara simbolis kepada Para PNS Kota Cimahi yang berlangsung di Hotel Endah Parayangan, Jl. Raya Cibereum, Jum’at (21/04/2017) lalu. Sudiarto menyampaikan dalam sambutan sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 12 tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS bahwa kenaikan pangkat merupakan penghargaan yang diberikan atas pengabdian pns yang bersangkutan terhadap negara; Selain itu kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada pns untuk lebih meningkatkan pengabdiannya terhadap negara; “Dengan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka selayaknya kita mensyukuri atas penghargaan ini dan wujud syukur ini disamping diikrarkan kepada tuhan yang maha esa juga agar dapat direalisasikan dalam tindakan kerja keras, berdisiplin, jujur dan tidak korupsi,” kata sudiarto Sudiarto melanjutkan berkenaan dengan itu, kebijakan pemberian kenaikan pangkat per 1 April 2017 ini tentunya telah melalui tahapan penelitian persyaratan administrasi yang teliti baik di lingkungan unit kerja masing-masing, didalam internal bkd sendiri maupun pada jenjang bkn selaku instansi yang berwenang mengeluarkan nota persetujuan teknis kenaikan pangkat. sedang untuk usulan kenaikan pangkat pilihan pejabat struktural tentunya juga telah melalui pembahasan oleh baperjakat Kota Cimahi. (AHS) “Mudah-mudahan proses penyerahan sk yang dilaksanakan di tempat ini dapat Pengawasan Tata Ruang Harus Ditingkatkan :: REGIONAL menjadi motivasi bagi rekan-rekan sekalian bersama-sama pegawai-pegawai lainnya untuk terus tegar dan menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang telah dicanangkan sebelumnya,” lanjut sudiarto Sudiarto pun mengingatkan bahwa penyerahan sk kenaikan pangkat semacam ini merupakan suatu fenomena yang lumrah dan telah menjadi kebutuhan mendasar di dalam dinamika sebuah struktur pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah; “Oleh karena itu, kepada mereka yang mendapatkan sk kenaikan pangkat pada hari ini, tolong tetap jaga kerendahan hatinya, jangan sampai menjadi lupa diri setelah naik pangkat dan tetap mengabdi bagi kemakmuran dan kesejahteraan warga masyarakat cimahi,” kata Sudiarto Sudiarto mengajak para pns untuk terus meluangkan waktu untuk membangun cimahi agar menjadi lebih maju lagi, “sesuai dengan visi pembangunan menjadikan cimahi kota c.e.r.d.a.s. (creative, egaliter, responsif, dinamis, agamis dan dinamis),” tutupnya. (Jason) CIMAHI | Plt Walikota Cimahi Sudiarto meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan secara rutin melakukan pengawasan dan pengendalian. Dengan upaya tersebut diharapkan akan tercipta tertib pemanfaatan ruang. Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 35, tentang Penataan Ruang, telah ditetapkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi. Keempat instrumen pengendalian pemanfaatan ruang tersebut harus disusun secara komprehensif, cermat dan aplikatif, dengan mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan, sehingga peran pengendalian pemanfaatan ruang dapat berjalan dengan efektif. “Seseorang atau badan hukum yang melanggar peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah, dapat dikenai sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Sudiarto, kepada pewarta di sela-sela Sosialisasi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Industri Kota Cimahi, di Alam Wisata Cimahi, Jalan Kolonel Masturi, Selasa (18/4) lalu. Kegiatan tersebut menghadirkan pemateri dari Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Jawa Barat, Endang Damayanti, Bappeda Kota Cimahi Dewi Fajarwati serta Akademisi ITB Petrus Natalivan. Upaya pengendalian dan pemanfaatan ruang akan berjalan efektif, apabila disertai dengan sanksi tegas. Baik sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap seseorang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang. Sudiarto menjelaskan, rencana tata ruang wilayah menjadi instrument penting untuk mengarahkan pola pemanfaatan ruang wilayah secara tepat guna. Perencanaan tata ruang harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada setiap pengguna ruang dalam memanfaatkan ruang. Melalui pengendalian pemanfaatan ruang, diharapkan dapat diminimalisasi berbagai permasalahan dan konflik berkenaan dengan pemanfaatan ruang. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi mengakui mayoritas industri di Cimahi tidak mematuhi tata ruang bangunan secara pelaksanaan. Sekretaris Dinas PUPR Kota Cimahi, Yusi Karim menjelaskan, secara aturan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak melanggar, tapi pas pelaksanaannya melanggar. Pihaknya kerap melayangkan surat teguran kepada pelaku industri di Cimahi. Momentum sosialisasi kali ini, dimanfaatkan oleh Dinas PUPR untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha bahwa pemerintah memiliki aturan mengenai tata ruang. (Jason) Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 13
Page 1 and 2: Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa
Page 3 and 4: Diterbitkan oleh : CV. SINAR JAYA &
Page 5 and 6: Jokowi Angkat Bicara Soal Inpres BL
Page 7 and 8: :: FOKUS sok di Balik Skandal Mega
Page 9 and 10: :: REGIONAL Workshop Sistem Pengeda
Page 11: 90.000 WP Akan Kena Pemutakhiran Da
Page 15 and 16: :: REGIONAL HUT Ke 2 BPR Kerta Raha
Page 17 and 18: :: REGIONAL Pengadaan Belanja Bandw
Page 19 and 20: :: REGIONAL Revitalisasi Gedung Kan
Page 21 and 22: Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat
Page 23 and 24: :: REGIONAL Pelayanan RS- Al Ikhsan
Page 25 and 26: :: NUSANTARA Proyek ADD Desa Sialla
Page 27 and 28: :: NUSANTARA Disdik Minta Kontrakto
Page 29 and 30: hasil tambang minerba, serta pelaks
Page 31 and 32: :: NUSANTARA Satpol PP Kabupaten Ci
Page 33 and 34: :: NUSANTARA Dewi dating ke kantor
Page 35 and 36: semuanya harus jelas”, ujarnya. M
Page 37 and 38: :: REHAT Mewaspadai Bahaya Kanker S
Page 39 and 40: 2013, Ada 98 Ribu Orang Penderita K
Page 41 and 42: Kabid H. Maman Sudrajat: Bintek Gur
Page 43 and 44: tahun 2015 dan 2016 yang hingga saa
Page 45 and 46: BEKASI KOTA | Sekolah Madrasah Alia
Page 47 and 48: SMK Sukamandi Menjuarai Berbagai Pe
Page 49 and 50: :: EDUKASI 3.760 Pelajar SD dan SMP
Page 51 and 52: :: WISATA Wisata Pasir Langlang Tem
Page 53 and 54: :: WISATA Ikon Petualang Alam Liar:
Page 55 and 56: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pro

EDISI 18 isuuu

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?