EDISI 18 isuuu

:: SOROT
Lingkaran Komplotan
Pengemplang Utang
Triliunan BLBI
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) sebelumnya
menetapkan 19 orang sebagai
tersangka dalam kasus dugaan korupsi
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
(BLBI), namun enam orang di antaranya
dihentikan penyidikan.
Jurnal Kriminologi Volume 5 Nomor
1 Februari 2009 Universitas Indonesia
menyebutkan para pelaku BLBI
dan pidana yang mereka terima.
Kasus BLBI terjadi saat krisis moneter
terjadi di Indonesia pada 1997—
1998. Sejumlah bank memiliki saldo
negatif akhirnya mengajukan permohonan
likuiditas kepada BI saat itu, namun
akhirnya diselewengkan.
Total dana yang dikucurkan mencapai
Rp144,53 triliun untuk sedikitnya
48 bank. Pada Januari 1998, Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
dibentuk untuk menagih kewajiban para
obligor.
Ada enam orang yang dihentikan
penyidikan saat Kejagung merilis Surat
Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
tujuh orang divonis di bawah 5 tahun penjara;
tiga orang dihukum di atas 5 tahun
penjara; serta tiga vonis seumur hidup.
Mereka yang mendapatkan SP3
adalah Kaharudin Ongko; Leonard Tanubrata;
Leo Ardyanto; Sjamsul Nursalim;
Hokianto; dan Jean Ronald Pea.
Pelaku yang mendapatkan vonis
di bawah 5 tahun penjara adalah Hendrawan
Haryono; Setiawan Haryono;
Samadikun Hartono; Hendri Sunardyo;
Jemy Sutjiwan; Supari Dhirjo Prawiro;
serta Soemeri.
Vonis 5 tahun penjara dijatuhkan
pada David Nusa Wijaya; Eko Adi Putranto;
dan Sherny Konjongian. Sedangkan
hukuman seumur hidup adalah Hendra
Raharja; Bambang Sutrisno; serta Adrian
Kiki Ariawan.
“Kasus Samadikun merupakan kasus
penyalahgunaan BLBI yang tergolong kelas
berat,” demikian jurnal tersebut seperti
dikutip CNNIndonesia.com, Selasa (25/4).
“Samadikun Hartono merupakan salah satu
kasus yang menjadi sorotan publik.”
Kejagung sebelumnya menetapkan
tersangka Samadikun karena ada kerugian
negara mencapai Rp169,47 miliar.
Pada pengadilan tingkat pertama,
pengusaha itu justru dibebaskan dari
segala tuduhan, namun kasasi MA menghukumnya
4 tahun penjara pada 2003.
Namun Samadikun berhasil ‘kabur’
ke luar negeri sampai akhirnya ditangkap
di Shanghai, China pada 14 April 2016.
Ia berhasil ditangkap oleh tim
gabungan dari Badan Intelijen Negara,
Polri, Kementerian Luar Negeri, Bea
Cukai, dan Kejaksaan Agung. (asa)
Sri Mulyani: Kejar Obligor BLBI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani mendukung
upaya pemerintah mengejar pihak-pihak
yang berkewajiban (obligor)
dalam menerima Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia (BLBI) pada krisis ekonomi
1998/1999 silam. “Pada dasarnya, kewajiban
yang belum dipenuhi, ya harus dikejar
dan disertai bunga. Karena, ini kejadian
sejak 20 tahun lalu,” tegas dia di Kompleks
Istana Kepresidenan.
Kendati demikian, Sri Mulyani
mengaku, tidak ingat nilai piutang yang
masih dikejar. Namun, pemerintah sudah
menyerahkan daftar piutang tersebut kepada
Kejaksaan, Kepolisian, dan Interpol.
Bahkan, hingga kini, pemerintah
masih memiliki dan mengumpulkan data
mengenai BLBI dan status yang belum terpenuhi.
Selama ini, Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) juga selalu dipasok informasi
terbaru sesuai kebutuhan.
“Selama ini, kami sampaikan itu
masalah law enforcement (penegakan
hukum). Hal yang sudah di luar niat baik
mereka (obligor),” tuturnya.
Adapun, salah satu yang belum melunasi
utang, yaitu terpidana kasus BLBI
Samadikun Hartono. Ia baru menyerahkan
uang sebesar Rp21 miliar kepada Kejaksaan
Agung. Padahal, Mahkamah Agung
(MA) memvonis pemilik Bank Modern
tersebut harus membayar pengganti kerugian
negara senilai Rp169 miliar.
Selama beberapa tahun, Samadikun
melarikan diri. Ia ditangkap Badan Intelijen
Negara (BIN) ketika hendak menyaksikan
balapan Formula 1 yang digelar di
Shanghai, China.
Pemilik Bank Modern itu kabur mengangkut
uang negara sebesar Rp169,4
miyar yang bersumber dari BLBI. Sebagai
obligor BLBI yang telah menyelewengkan
dana talangan, Samadikun kemudian divonis
empat tahun penjara. Namun, ia kabur,
kemudian jadi buronan sejak 2003.
Kemarin, KPK menetapkan mantan
Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN) Syafruddin Temenggung
sebagai tersangka perkara korupsi penerbitan
Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI
(bir)
8 Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi
EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017