EDISI 18 isuuu

Recommendations

Info

:: EDUKASI Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal, Disdik Gelar Bintek PTK PNFI KAB. BANDUG |Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung menggelar bimbingan teknis, bagi peningkatan kinerja pendidik dan tenaga Kependididkan Pendidikan Non Formal (TPK PNFI) di Hotel Endah Parahyangan Cibeureum Cimahi, Rabu (26/4) lalu. Kadisdik Kab. Bandung DR.H. Juhana menyanpaikan bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) no 4 tahun 2016 bahwa, SKB ini berubah menjadi Satuan Pendidikan. Jadi SKB ini menurutnya sudah setara dengan sekolah. “Kan kepalanya dipimpin eselon IV, sama kepala SKB, UPT Disdik Kecamatan. Cuma wilayah kerjanya SKB ini satu Kabupaten. Sekarang menjadi satuan pendidikan sesuai, Pemendikbud no 4 tahun 2016,”jelasnya. “Sehingga kepala SKB ini statusnya bukan lagi pejabat struktural tetapi pejabat fungsional. Sebagai lembaga pendidikan yang mengelola kegiatan pendidikan nonformal baik itu, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Pendidikan Al Quran (TPA) dan sebagainya. “Jadi tidak ubahnya sekolah,” ujarnya. Ia mengatakan para peserta merupakan perwakilan atau penilik dari tiap Kecamatan. Mereka diberikan pelatihan, berbagai bidang ilmu, terkait kedisiplinan, kinerja dan kompetensi. Materi disampaikan pemateri dari IPI Pusat, DKPP Kab. Bandung , Pisikolog UPI “Mereka yang hadir ini dari seluruh Kecamatan,” ungkapnya. Kepala Seksi Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat Disdik Kab. Bandung Drs. H. Tedi Priayna M.MPd. mengatakan kegiatan Bintek peningkatan mutu pendidikan dan Tenaga Kependidikan , Pendisikan Non Formal ( PTK-PNF ) Bidang PAUD dan PNFI Dinas Pendidikan 40 Edukasi Kab. Bandung. Di ikuti 108 peserta terdiri dari Penilik PAUD, Kesetaraan dan Penilim Kursus se-Kab. Bandung dilaksanakan selama 3 hari, mulai Hari Rabu – Sabtu, tanggal 26 April s/d 29 April 2017. Katanya. Sementara menurut salah seorang peserta Bintek PTK-PNF Iis Rohaeti SPd. MM. dari Penilik PAUD Kecamatan Cimaung Mengaku bangga dan ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan , akan lebih meningkat keprofesionalan dan mempererat tali silaturahmi antar penilik sekab. Bandung. (Awing / Lee ) Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017
Kabid H. Maman Sudrajat: Bintek Guru Sasaran Implementasi Kurikulum 2013 KAB. BANDUNG | Kontroversinews. com–Pelaksanaan Kurikulum 2013 yang telah dimulai pada tahun lalu, namun implementasi kurikulum ini dalam kenyataannya masih memerlukan banyak perbaikan dan pembenahan, mulai dari penyiapan perangkat modul, buku siswa, buku guru, narasumber, instruktur nasional dan guru sasaran sebagai daya dukung dan penggerak implementasi Kurikulum 2013. Demikian dikatakan Drs. H. Maman Sudrajat MM.Pd disela-sela kegiatan bintek di SDN Ciwidey VI Jl. Bababakan Tiga Ciwidey Kab. Bandung, beberapa waktu lalu. Menurut dia Pada tahun ini pemberlakuan kurikulum 2013 hanya pada sekolah sasaran atau piloting guru sekolah dasar (SD) diantaranya guru kelas 1 dan kelas IV , yang telah ditunjuk Dinas Pendidikan , diharapkan pelaksanaannya akan lebih baik dan efektif terkait dengan rasional dan elemen perubahan kurikulum atau roh perubahan kurikulum. Semua guru kelas atau bidang studi sekolah sasaran diharapkan telah melaksanakan pada tahun ini. Dijelaskan H . Maman dengan dilandasi oleh pertimbangan di atas, Bidang TK,SD dan Non Formal memandang perlu mengadakan fasilitasi berupa Kegiatan Diklat Guru Sasaran Implementasi Kurikulum 2013 sebagai wujud partisipasi aktif dalam mensukseskan Implementasi Kurikulum 2013. Pelatihan ini bertujuan agar Guru Sasaran mampu memahami dan mengimplementasikan Kurikulum 2013 di sekolahnya masing-masing, yang antara lain dimulai dari perubahan mindset, proses pembelajaran dan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013. Masih kata H. Maman bintek Kurikulum 2013 ini dilaksanakan semua sekolah dasar (SD) yang jumlahnya sebanyak 1400 SD di 31 Kecamatan se- Kab. Bandung. Dari jumlah 1400 SD yang melaksanak bintek baru sekitar 35 persen atau sekitar 500 sekolah , faktor penyebabnya keterlambatan dikarenakan jumlah personil yang ada jumlahnya sedikit di banding jumlah volume kegiatan yang hatus di laksanakan, Papar H. Maman Sementara UPT TK,SD dan Non Formal Ciwidey Mamu Mulyana SPd, mengatakan kegiatan Diklat Guru Sasaran Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2017 ini di wilayah kerjanya di ikuti 70 peserta terdiri dari guru kelas 1 dan kelas 4 yang dilaksanakan selama 6 hari, mulai Hari Senin – Sabtu, tanggal 24 April s/d 30 April 2017 lalu. Masih Kata Mamu pelaksanaan Kurtilas ini, sebenarnya sudah berjalan dari tahun sebelumya, namun dengan adanya pogram bintek ini , kinerja guru lebih ditingkatkan. Di UPT Pendisikan Ciwidey sendari dari jumlah 33 SD , yang baru melaksanakan Kurtilas yang sudah berjalam sebanyak 14 SD diantaranya, SDN Nenon, Ciwidey 6, SDN Ciwideh 3, Ciwidey 4 Sindangsari, Curug , Lebakmuncang 1 , Lebakmuncanh 2, Nanjung, dan SDN Margaluyu. (Awing) Dadang Rusdiana Anggota Komisi X DPR RI :: EDUKASI Darus, Harus Ada Perbaikan Dalam Tata Kelola BOS BANDUNG | Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta semua pemerintah daerah (pemda) bisa mempercepat proses pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah daerah yang hampir empat bulan mengalami keterlambatan. Legislatif juga berharap agar ada perbaikan tata kelola dalam prosedur pencairan dana itu terutama yang bersumber dari pemprov. Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana menuturkan, komisinya sudah meminta agar permasalahan ini bisa diselesaikan sehingga tidak terus berlarut-larut. Apalagi anggaran tersebut biasa digunakan untuk kebutuhan di setiap sekolah. “Seperti untuk di SMA. Terjadinya keterlambatan pencairan BOS usai adanya peralihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi,” ujar Dadang, di Bandung, beberapa waktu lalu. Menurut Dadang, peralihan kewenangan memang cukup memberi dampak terhadap berbagai program termasuk dari hal pencairan dana bos. Untuk itu, komisinya meminta agar seluruh kepala daerah yang memiliki wewenang bisa memperbaiki tata kelola dari sistem pencairannya. “Kami sulit bila harus turun tangan karena (Dana BOS) yang kini terlambat kebijakan dari gubernur langsung,” ungkap dia. Berbeda, lanjut dia, dengan dana bos yang bersumber dari pemerintah pusat dimana komisinya selalu mengawal hingga ikut memantau mekanisme pencairannya. (gin) Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi EDISI 18 | Tahun II: MEI 2017 41
Page 1 and 2: Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa
Page 3 and 4: Diterbitkan oleh : CV. SINAR JAYA &
Page 5 and 6: Jokowi Angkat Bicara Soal Inpres BL
Page 7 and 8: :: FOKUS sok di Balik Skandal Mega
Page 9 and 10: :: REGIONAL Workshop Sistem Pengeda
Page 11 and 12: 90.000 WP Akan Kena Pemutakhiran Da
Page 13 and 14: Peyerahan SK Kenaikan Pangkat CIMAH
Page 15 and 16: :: REGIONAL HUT Ke 2 BPR Kerta Raha
Page 17 and 18: :: REGIONAL Pengadaan Belanja Bandw
Page 19 and 20: :: REGIONAL Revitalisasi Gedung Kan
Page 21 and 22: Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat
Page 23 and 24: :: REGIONAL Pelayanan RS- Al Ikhsan
Page 25 and 26: :: NUSANTARA Proyek ADD Desa Sialla
Page 27 and 28: :: NUSANTARA Disdik Minta Kontrakto
Page 29 and 30: hasil tambang minerba, serta pelaks
Page 31 and 32: :: NUSANTARA Satpol PP Kabupaten Ci
Page 33 and 34: :: NUSANTARA Dewi dating ke kantor
Page 35 and 36: semuanya harus jelas”, ujarnya. M
Page 37 and 38: :: REHAT Mewaspadai Bahaya Kanker S
Page 39: 2013, Ada 98 Ribu Orang Penderita K
Page 43 and 44: tahun 2015 dan 2016 yang hingga saa
Page 45 and 46: BEKASI KOTA | Sekolah Madrasah Alia
Page 47 and 48: SMK Sukamandi Menjuarai Berbagai Pe
Page 49 and 50: :: EDUKASI 3.760 Pelajar SD dan SMP
Page 51 and 52: :: WISATA Wisata Pasir Langlang Tem
Page 53 and 54: :: WISATA Ikon Petualang Alam Liar:
Page 55 and 56: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pro

EDISI 18 isuuu

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?