RADAR BEKASI EDISI 3 MARET

Perusahaan Cuek
Soal Jaminan
Ketenagakerjaan
TERUSAN METROPOLIS sabtu, 3 maret 2018 15
perusahaan yang malas untuk
mendaftarkan perusahaannya
atau karyawannya untuk
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Padahal manfaat
BPJS Ketenagakerjaan ini ‘kan
banyak,” paparnya.
Menurutnya, perusahaanperu
sahaan yang enggan untuk
men daftarkan diri sebagai
peserta BP JS Ketenagakerjaan
lantaran perusahaan tersebut
merasa adanya pemborosan
anggaran untuk membayar
iuran keang gotaan. Padahal
jika diuraikan, peserta BPJS
Ketenagakerjaan hanya
membayar sekitar 0,24 – 1,74
persen dari gaji untuk Ja mi nan
Kecelakaan Kerja (JKK).
Sedangkan untuk Jaminan
Ke ma tian (JKM) hanya 0,3
persen. Dan Jaminan Hari Tua
(JHT) hanya 5,7 persen, dimana
Ronny menjelaskan, hal itu
dapat dilihat dengan adanya
kearifan lokal di karnaval
tersebut seperti Ondel - Ondel,
Sisingaan, Reog Ponorogo dan
lainnya.
“Karena ini bukan perayaan
agama, kita berakulturasi dengan
kearifan lokal,” tambah
pria yang juga menjabat
sebagai anggota DPRD Kota
Bekasi ini.
3,7 persennya harus disubsidi
dari perusahaan dan dua persen
di ba yarkan sendiri oleh
karyawan.
“Iuran itu juga bisa ditentukan
oleh peserta. Jadi nanti hitungan
nya seperti tabungan.
Dan itu akan sangat bermanfaat
sekali,” tambahnya.
Sejumlah upaya pun telah
dila kukan pihak BPJS Ketenagaker
jaan Kota Bekasi untuk
menyiasati berbagai kendala
tersebut. Diantaranya bekerjasama
dengan pihak Pemerintah
Kota (Pemkot) Bekasi dan
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota
Bekasi.
Namun, hal tersebut belum
memberikan dampak yang
signifikan terhadap kesadaran
masyarakat atau perusahaan
yang ada di Kota Bekasi untuk
mendaftarkan diri sebagai peserta
BPJS Ketenagakerjaan.
“Karna berdasarkan Pasal 55
Jelang Pilkada serentak 2018,
Pileg dan Pilpres 2019, ia
berharap supaya seluruh masyarakat
di Kota Bekasi tetap
menjaga kerukunan.
“Pilihannya boleh beda. Tapi
kita tetap saudara. Jangan kita
di kotak - kotakan oleh isu - isu
yang pada akhirnya hanya akan
memecah belah,’ ujarnya.
Dirinya berharap supaya
pelaksanaan kontestasi politik
lima tahunan itu dapat berjalan
dengan kondusif. “Kita doakan
UU Nomor 24 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 86 Tahun
2013, itu terdapat konsekuensi
bagi perusahaan yang tidak mau
mendaftarkan diri sebagai peserta
BPJS Ketenagakerjaan
berupa sanksi administrasi
sebesar Rp 1 Miliar atau sanksi
pidana dengan maksimal 8 tahun
penjara,” beber Mariansah.
Di Kota Bekasi sendiri, ter dapat
sekitar 4964 perusahaan yang
terdata di kantor BPJS Ketenagakerjaan
Kota Bekasi. Namun,
jumlah perusahaan yang telah
terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan, bahkan kurang
dari satu persen
“Perusahaan yang paling
sulit untuk mau mendaftar
BPJS Ketenagakerjaan justru
perusahaan-perusahaan lokal.
Ada juga perusahaan Hongkong
yang juga sulit untuk
mau mendaftar,” ungkapnya
(pay)
Cap Go Meh Bawa Pesan Persatuan
Kota Bekasi aman,” ucapnya.
Dalam perayaan Cap Go Meh
itu ia berharap supaya Kota
Bekasi bebas dari ben cana, dari
banjir, malapetaka, dan dari
pengaruh yang buruk. “Mudah
- mudahan rakyatnya lebih
sejahtera, sehat,” tandasnya.
Berdasarkan pantauan, karnaval
itu berlangsung sam pai
dengan sekitar 2 jam. Ri buan
masyarakat terlihat di lokasi
dan pihak kepolisian juga melakukan
pengamanan.(neo)
warga negaranya memiliki hak
setara dalam pengambilan
keputusan yang dapat mengubah
hidup mereka. Demokrasi
mengizinkan warga negara
berpartisipasi baik secara
langsung atau melalui perwakilan
dalam perumusan,
pe ngembangan dan pem buatan
hukum,” ujar Kiki da lam orasinya
di depan gedung DPRD Kota
Bekasi, Jum’at (2/3).
Sejauh ini, permasalahan yang
paling menjadi sorotan adalah
sikap maupun tindakan dari
para wakil rakyat. Kiki juga
mangaku, revisi UU MD3 secara
gamblang telah me lumpuhkan
asas maupun sis tem demokrasi
yang ada dalam bangsa ini.
”Ketika UU MD3 ini diberlakukan
sama saja seperti membungkam
segala aspirasi-aspirasi
masyarakat, dan disisi lain rakyat
akan dengan mu dahnya
dikriminalisasi dengan dalil
tak mengindahkan pang gilan
DPR dan atau mengkritik kinerja
RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI
PERTUMBUHAN PENDUDUK
Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Jumat (2/3) menurut data Badan Pusat Statsitik
(BPS) Kota Bekasi proyeksi pertumbuhan penduduk Kota Bekasi meningkat 102 Persen. Tahun 2017 proyeksi
penduduk kota bekasi 2.873.484 jiwa dan di tahun 2018 meningkat menjadi 2.943.859 jiwa.
PC PMII Tolak Revisi UU MD3
DPR, apakah ini yang disebut
keadilan ?,”tegasnya
Mereka juga akan menindaklanjuti
surat terbuka bentuk
penolakan revisi UU MD3
yang di tanda tangani beberapa
anggota DPRD Kota Bekasi
melalui aksi lanjutan yang
akan dilakukan di gedung DPR
RI. (pay)
Pemerintah Dinilai Tak
Berani Tetapkan UMSK 2018
CIKARANG PUSAT - Para
buruh kembali mendatangi
kantor Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Bekasi untuk kedua
kalinya. Kalangan buruh tersebut
menuntut kenaikan Upah
Minimum Sektoral Kabupaten
(UMSK) sebanyak 15 persen.
Pasalnya, selama ini UMSK
di Kabupaten Bekasi kalah
dengan Karawang maupun
Kota Bekasi. Wakil Presiden
Federasi Serikat Pekerjaan
Metal Indonesia (FSPMI),
Obon Tabroni mengatakan,
kedatangan mereka ke kantor
Pemkab Bekasi, untuk melakukan
perundingan antara
dewan pengupahan, yang
terdiri dari Serikat Pekerjaan,
Pemkab Bekasi dan Apindo.
“Kami berharap, keputusan
soal upah sektoral sampai
ang kanya sudah ada, jangan
sampai berlarut-larut lagi.
Inikan sudah tanggal 1 Maret.
Biasanya November angka
itu sudah ada, Desember sosiali
sasinya, gaji bulan Januari
teman-teman sudah terima,”
ujar Obon, Kamis (1/3).
Dijelaskan Obon, setelah
dari kantor Pemkab Bekasi,
pihaknya akan langsung me­
Pelaku Pembunuhan Sadis
Terancam Hukuman Mati
korban menjawab agar bersabar
karena ingin membalikan
uangnya,” tutur Candra.
Sekitar pukul 01.30 WIB,
korban tertidur, namun pelaku
tidak tidur melainkan duduk
di samping korban. Kemudian
sekitar 02.45 WIB, barulah
niat pelaku untuk membunuh
korban dilakukan dengan
mengambil pisau dari dalam
tasnya dan langsung menusuk
ke bagian leher sebanyak satu
PRA/RADAR BEKASI
PERLIHATKAN SURAT: Vice President FSPMI, Obon Tabroni,
memperlihatkan surat instruksi Konsulat Cabang Forum Serikat
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi
bernomor 032/SPA/KCFSPMI/Bks/II/2018.
nuju kantor Gubernur Jawa
Barat, karena masih ada proses
lagi. Menurutnya, ini menjadi
sejarah untuk di Kabupaten
Bekasi, karena masalah UMSK
dari dulu tidak pernah berlarutlarut
seperti sekarang.
Menurut Obon, untuk sekarang
para buruh masih
menerima upah yang lama.
Ia juga khawatir, gaji bulan
April bisa jadi masih menggunakan
aturan yang lama.
“Berarti buruh kehilangan empat
bulan, selisih kenaikan upah
misalkan Rp200 ribu, berarti kami
kali.
Korban lalu terbangun sambil
berkata,”Ini kenapa? Ini
kenapa?”
Kemudian pelaku menusuk
pinggang korban sebelah
kanan, lalu korban berteriak
minta tolong, namun mulut
korban dibekap menggunakan
tangan pelaku.
“Usai membunuh, pelaku
me nyeret tubuh korban ke
kamar mandi, pelaku juga membawa
dompet, sepeda motor,
dan telepon genggam milik
korban yang berada di bawah
rugi Rp1 juta, semen tara kenaikan
barang-barang tidak pernah
ditunda,” jelasnya.
Masih kata Obon, yang
menjadikan semua ini berlarutlarut,
karena Pemkab Bekasi
penakut, tidak melihat situasi
di lapangan seperti apa.
“Disinilah dibutuhkan keberanian
dari pemerintah untuk
mengambil keputusan. Kalau
pemerintah berani, sudah
selesai, mungkin karena ada
tekanan dari Apindo,” tegas
mantan calon Bupati Bekasi
tahun 2016 ini. (pra)
kasur,” terang Candra.
Kata Candra, pihaknya
berhasil mengamankan pelaku
setelah bersembunyi di toren
rumah warga. Kini pelaku
dijerat Pasal 340 subsider Pasal
365 KUHP dengan ancaman
pidana mati atau penjara
seumur hidup.
Dari pengakuan TS, dia
sangat emosi karena sudah
enam bulan tidak ada kepastian
uang yang sudah diberikan
kepada korban. “Saya kesal
bangat dijanjiin terus,”
tukasnya. (pra)
Klenteng Tek Seng Bio Tiadakan Arak-arakan
CIKARANG UTARA - Klenteng
Tek Seng Bio dipastikan
tidak mengadakan pawai
kongco pada perayaan Cap
Go Meh tahun ini.
“Memang tahun ini kami
tidak melaksanakan pawai,”
ujar salah seorang tokoh
masyarakat Tionghoa di
Cikarang, Tjejep Djaja Laksana,
Jumat (2/3).
Semua ini karena Pihak Klenteng
Tek Seng Bio sebe lum nya
bertanya kepada kongco (leluhur)
dan mendapat jawa ban
tidak mengadakan pawai.
Komisi I Desak
Satpol PP Tertibkan
Reklame Meikarta
Menurutnya, Satpol PP jangan
hanya berani untuk
menertibkan bangunan liar
(bangli) yang ditempati rakyat
kecil untuk menyambung hidup.
Meskipun hal itu tidak
menyalahi aturan dan bertujuan
untuk kepentingan
umum. Namun perusahaan
Miliaran Potensi PAD Hilang
tertuang dalam UU 28 tahun
2009 tentang pajak daerah
dan retribusi daerah, dan
rumus pengusaha itu bagaimana
pengeluaran sedikit
namun pendapatan bisa b a­
nyak. Dan hal itu memang
bagus, tapi yang namanya
“Kami sudah tanya kongco,
jawabannya tidak, apabila
kongco telah memberi jawaban,
maka itu harus dituruti,”
ujarnya.
Pada tahun sebelumnya,
Klenteng Tek Seng Bio juga
tidak melaksanakan arakarakan
dengan alasan menjaga
kondusif Pilkada Kabupaten
Bekasi.
“Terakhir kali kami melaksanakan
arak-arakan pada
2016, karena di tahun 2017
bertepatan dengan Pilkada
Kabupaten Bekasi, sehingga
besar seperti Meikarta yang
dikembangkan oleh Lippo
Group juga harus ditindak
secara tegas.
”Pemasangan reklame tanpa
izin, tentu sangat merugikan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Bekasi dari sektor PAD
untuk penunjang pem bangunan
daerah. Sebab, untuk membangun
sebuah daerah berasal
dari PAD, jadi kalau pengusaha
kewajiban pajak harus ditaati
demi pembangunan daerah
dimana para investor berinvestasi,”
terangnya.
Sementara itu, General Affair
Manager Apartemen Palm
Springs Serviced, Rudi Rosmedia
berkilah, tidak
mengetahui soal perizinan
dan Perda di Kabupaten
Bekasi. Kata dia, jenis usaha
ditiadakan,” tukasnya.
Sesuai tradisi, pawai biasanya
dilaksanakan dari Klenteng Tek
Seng Bio, Karangasih, Cikarang
Utara, menuju Rumah Lama
di Jalan Cagak, Karangasih.
Sebanyak delapan tandu
(joli) kongco diarak dengan
rute sejauh enam kilometer
diiringi tabuhan genderang
dan barongsai. Biasanya
agenda ini dinanti masyarakat
sekitar sampai berjumlah
puluhan ribu penonton.
Dewa yang dibawa dalam arakarak
ini di antaranya Kongco
yang sudah mulai sejak 2016
lalu itu selalu membayarkan
pajak penghasilan kepada
Kantor Pajak Pratama (KPP)
Cikarang Selatan.
”Kami tidak mengetahui jenis
perizinan di Kabupaten Bekasi.
Jadi, untuk penghasilan pendapatan
kami setor ke KPP,”
jelasnya saat ditemui di lobby
Apartement Palm Springs,
Liem Thay Soe Kong sebagai
Dewa Pengobatan, Kongco Twan
Tee Koen sebagai Dewa Panglima
Perang, Kongco Hok Tek Tjeng
Sin sebagai Dewa Rejeki, Kwan
Im sebagai Dewi Maha Welas
Asih dan Lie Lo Cia sebagai
dewanya bagi anak-anak.
Para perayaan ini, joli-joli ini
diarak sambil digoyang seperti
menari. Itu merupakan bagian
dari atraksi. Namun begitu,
kaum Tionghoa pun meyakini
bahwa semakin sering digoyang
maka dewa yang dibawa semakin
senang. (pra)
tidak bayar pajak, ya harus
disanksi,” tegas Ranio.
Sementara itu, Kepala Satpol
PP Kabupaten Bekasi, Hudaya
mengaku, pihaknya sebagai
penegak Peraturan Daerah
(Perda), belum bisa mengambil
langka dalam hal menertibkan
media promosi (reklame) Meikarta,
walupun dikatakan belum
punya izin. Meski demi kian, kata
dia, pihaknya akan ber komunikasi
dengan Bapen da.
”Yang punya data kan Bapenda
terkait izin reklame atau
perusahaan yang belum bayar
pajak. Coba kami nanti berkomunikasi
dengan Bapenda
untuk mengetahui lebih lanjut.
Sebab untuk penindakan dalam
menen gakkan Perda, itu
butuh proses supaya tidak
menyalahi aturan yang ada,”
tandas Hdaya. (and)
kemarin.
Diakui Rudi, setiap hari penghasilan
dari sewa penginapan
di Apartement Palm Springs,
rata rata bisa mencapai Rp100
juta. ”Dari sewa apartemen
itu kami bisa mendapat Rp100
juta, baik yang kontrak perbulan
ataupun sesuai dengan
kesepakatan managemen,”
bebernya. (and)