RADAR BEKASI EDISI 3 MARET

More documents

Recommendations

Info

4 SABTU, 3 maret 2018 pilwalkot Komisioner Wajib Jaga Marwah KPU aspirasi GERAM: Ketua Dewan Pembina Gerakan Marhaen Pecinta Tanah Air (Gempita) Totok Sardjono. Foto Soekarno Dilarang, Masa Pasang Syahrini BEKASI SELATAN - Kasus tertangkapnya komisioner KPU Garut dan Panwaslu Garut dalam perkara dugaan gratifikasi, mendapat perhatian KPU RI. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI), Arief Budiman, menegaskan jika lembaganya di setiap daerah harus menjaga marwah dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Hal itu dikatakannya dalam agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan, Perhitungan Suara & Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara serta Sosialisasi Sistem Informasi Penghitungan (Situng) Pemilihan Serentak gelombang II di Hotel Aston, Bekasi Selatan, kemarin malam. Agenda itu dihadiri 143 Satker dari 9 Provinsi yang mana turut hadir Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ida Budhiati. Arief menegaskan, KPU wajib menjaga marwah untuk memutus dan mengambil sikap tindakan tegas dengan segera memberhentikan langsung penyelenggara yang melanggar. Contohnya pada kasus anggota KPU Garut yang be lum lama ini terjerat kasus operasi tangkap tangan (OTT) dimana kejadian ini menurut dia seolah meruntuhkan bangunan yang telah disusun bertahun-tahun. “Saya minta kepada pihak berwajib, tidak hanya pengirim uang yang ditangkap, melainkan pemilik uangnya pun harus ditangkap,” tegas Arif. Ia berharap betul kejadian di Garut tak kembali terulang di daerah-daerah lain termasuk Kota Bekasi. Soalnya, KPU RI telah berencana untuk menginisiasi pembentukan Asosiasi Penyelenggara Pemilu se- ASEAN. Lembaga itu nantinya diharapkan dapat menjadi Dewan Penyeleng gara Pemilu ASEAN. Semangat juga ditunjukkan Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat, Endun Abdul Haaq yang terus mengupayakan membangun kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pilkada di Bumi Pasundan. Terutama pasca kasus suap Garut, dimana kejadian ini telah mencoreng integritas penyelenggara di mata masyarakat. “Namun berkat dukungan teman-teman satker se-Indonesia, serta dukungan KPU RI, kami berusaha berjuang dan bangkit serta semangat kembali untuk menjadikan ini pelajaran untuk kita semua,” kata Endun. KPU Jawa Barat menurut dia juga terus berupaya memulihkan kepercayaan masyarakat melalui tagline Pilgub Jawa Barat, dimana penyelenggara menurut dia tidak hanya menyosialisasikan tahapan tapi juga mem promosikan wisata edukasi. (sar) JAKARTA-Aturan pelarangan pencantuman tokoh-tokoh bangsa dalam alat peraga kampanye, terus menuai polemik. Sejumlah kader partai politik memprotes ‘inovasi’ yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut. Ketua Dewan Pembina Gerakan Marhaen Pecinta Tanah Air, Totok Sardjono mengatakan, KPU sudah berlebihan dalam membuat aturan. Menurutnya, pencantuman sosok tokoh bangsa tak melulu soal kepentingan politik, tetapi mengingatkan kepada masyarakat khususnya kader bahwa ada ikatan historis yang kuat antara si tokoh dengan partai. “Contohnya PDI Perjuangan dan Bung Karno. Keduanya sama-sama melekat, tak bisa dipisahkan. Kelahiran PDIP tak lepas dari Bung Karno, relasinya sangat kuat,” ujar dia, Jumat (2/3). Towels-sapaannya- menjelaskan, memasang foto para tokoh bangsa seperti Bung Karno di alat peraga kampanye, sejatinya membawa pesan moril. Baik bagi si calon kepala daerah atau legislator maupun masyarakat. “Maknanya apa, ketika kita ingin mengabdikan diri kepada masyarakat. Tirulah keteladanan mereka. Bagaimana para founding father kita berjuang dengan harta dan nyawa untuk bangsa. Itu maknanya,” jelas pria yang juga Sekretaris PDI Perjuangan Kota Depok itu. “Jadi kalau ada yang menuduh untuk menjaring suara, itu pikiran picik dan sempit akal. Sekalian aja pasang foto Syahrini kalau gitu,” kelakar dia. Towels berharap KPU berpikir jernih sebelum membuat aturan. Alih-alih membuat kondusif, beleid pelarangan tokoh di alat peraga kampanye justru berpotensi blunder. “Yang semestinya dilarang itu, masang tokoh-tokoh yang menentang NKRI. Kalau orang mau pasang Jenderal Sudirman, KH Hasyim Asy’ari, BJ Habibie, ngapain dilarang. Mereka semua kan tokoh bangsa, gitu aja kok repot,” pungkas Towels. (mam/JPC) INSTRUKSI KETUM: Ketua Umum PPP Romahurmuzy (kanan) menginstruksikan kader PPP di Kota Bekasi menangkan paslon nomor urut satu. Instruksi Romi ke PPP Kota Bekasi BEKASI SELATAN-Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy mengajak seluruh kader PPP dan warga Nahdlatul Ulama (NU) di Kota Bekasi memenangkan pasangan Rahmat Effendi dan Tri Adhiyanto pada Pilkada 27 Juni 2018 mendatang. Menurut Romi, begitu biasa dia disapa, pasangan usungan koalisi Patriot itu adalah pilihan terbaik warga Kota Bekasi untuk mewujudkan Kota Bekasi sebagai daerah yang baik dan mendapat ampunan-Nya. “Kepada seluruh kader PPP, saya menginstruksikan untuk memenangkan pasangan Rahmat Effendi - Tri Adhiyanyo, begitupun saya yakin warga NU kota Bekasi dukung,” kata Romi usai menghadiri kegiatan di Asrama Haji, Jumat (2/3). Selain itu para kader juga diminta untuk terus berikhtiar dan bekerja keras untuk menggalang dukungan memenangkan pasangan calon yang diusung PPP baik di Pilgub, maupun pemilihan wali kota. “Semua kader harus berkerja keras. Mesin partai harus berjalan. Semua wajib turun sosialisasikan paslon yang kita usung,” tegasnya. Ia menginstruksikan seluruh kader dan struktur partai memperbanyak dan memasang spanduk, baliho, serta bilboard pasangan nomor urut satu. Ia menambahkan, cara ini dilakukan untuk lebih mensosialisasikan pasangan Rahmat Effendi - Tri Adhiyanto kepada masyarakat serta mempertegas dan menguatkan pasangan tersebut di internal PPP. Ia membenarkan jika cara sosialisasi ini bakal menjadi bukti partainya memiliki optimistis tinggi memenangkan Pilkada Kota Bekasi 2018. “Kami sangat optimis Rahmat Effendi dan Tri Adhiyanto menang di Pilkada. Mereka sudah membuktikan kerja mereka selama ini. Hasil survei juga membuktikan demikian,” tandasnya. (sar) Cikuangg Sumur Citeureup Batuhideung Labuan Munjul Rahmat Effendi G. Kabang Pandeglang Cikeusik Binuangeun POLING CALON WALI KOTA BEKASI Gunungkencana u na Malimping Muncang Bayah Leuwidamar Pamarayan Rangkasbitung Balaraja Jasinga CisolC lok Sawar rna Tigaraksa Parungpanjang Parung G. Sanggabuana Tri Adhianto Tjahyono CALON WALIKOTA : .................................. Kirim Ke Kantor Radar Bekasi Perkantoran Suncity Square, Jl M Hasibuan Blok A40-41, Bekasi Hasil Di Update Setiap Kamis Leuwiliang Serpong BOGOR G. Salak Kalapanungg gal Cibadak Pelab buhanrab r atu Pasaw aw waha n Lengkong Jamp pangkulon JAKARTA Depok G. Benten n g BEKASI Halimperdanakusuma um Cileungsi Citeureup Jamm mp pangtengah ga Cibarusa Jonggol Cisarua Puncak Ciawi C Cipanas G. Pangrango go Pacet Cicurug ug Cisar C rua Parungkuda SUKABUM UM MII Ny yalindung Sagaranten Cikarang Cibeber Cikal ongkulon Karangtengah Sukanegara Cibinon ngg Karawang Rawauncal R Sindanglaya ng aya Kosambi Purwakarta Batujajar Lemahabang Plered Ciwidey idey Cikampek Sadang Cilam amaya G. Burangrang Cikalongwetan Lembang G. Patuha G. Ciasem Sagalaherang Cisalak Padalarang an Cimahi BANDUNG Soreang Malabarar Pamanukan an Pagaden Subang MajalayaM G. Mesigit t Pangalengan Bayon ngb bong Anjatanan G. Tampomas umedang Tanjungsari CicalengkaC ka Nur Supriyanto Nagrek Garut Cibatu Kandanghaur Losarang Jatiwangi G. Papanandayan G. Cikurayy TasikmaT kmalaya Cikajang Taraju Telaga MaM alan ngbong Lelea Cikedung Jatitujuh uhu Kadipaten Ligu Indramayu Gegesik Rajaga aluh Majalengka j Ciawi Pa anjalu G. Saw wal Cikone eng Juntinyuat G. . Cerema ai Bantarujeg Ciamis C Karangampel Arjawinanan ngun Adhi Firdaus Ka awali Kapetakan u Jalaks sanaa Kuning gan Cinir ruu CIREBON Ciwaru Suban ng Ranca R ah Ba anjar a Lemahaban ng Losa Ciled dug g Cidahu Banja B njarha G. Padotel P Sa Ba Dayeuhluhur Majen Wanareja
POLITIK PDI-P PKS PPP PSI PAN HANURA DEMOKRAT PKB GERINDRA GOLKAR NASDEM GARUDA BERKARYA SABTU, 3 MARET TAHUN 2018 HALAMAN 12 pilgub 5 PERINDO SABTU, 3 MARET 2018 YANG DISOROT KPU: Status Tersangka Tidak Gugurkan Paslon Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon Gerindra Tidak Tertarik Temui Jokowi JAKARTA-- Partai Gerindra menganggap kedatangan para pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana Merdeka untuk bertemu Presiden Jokowi sebagai hal yang wajar. “Kalau ada partai lain yang ingin mengajukan courtesy call (panggilan resmi) juga harus diterima karena presiden berdiri di semua,” kata Wakil Ketua Umum Partai Geridnra Fadli Zon di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/3). Mengapa Gerindra tak melakukan courtesy call ke Presiden Jokowi? Fadli menjawab tidak tertarik. Fadli menyebut tidak tepat jika pertemuan pengurus PSI dengan Jokowi tadi malam bagian daripada penggalangan dukungan yang dilakukan Jokowi jelang Pilpres. “Sama halnya dengan info adanya penggalangan relawan di salah satu institusi pemerintah, itu sangat tidak tepat,” sindir Fadli. Ucapan Fadli merujuk rencana Kantor Staf Presiden (KSP) mengawal pembentukan organisasi relawan untuk membantu pemenangan Jokowi di Pilpres 2019 yang dinilai banyak pihak bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Presiden Jokowi mengakui dalam pertemuan dirinya meminta PSI yang berisi anak-anak muda menawarkan hal-hal yang baru kepada masyarakat. “Ini kan partainya anak muda, PSI ini. Saya sampaikan, ditawarkan hal-hal yang baru,” kata Jokowi kepada wartawan di Masjid Istiqlal siang tadi. Ditanya seperti apa hal-hal baru yang sebaiknya ditawarkan PSI ke masyarakat, Jokowi mempersilahkan para kader PSI mencari dan menemukannya sendiri. “Mungkin platform politik, cara-cara berkampanye ala anak muda. Mungkin juga dalam orasinya anak muda banget,” kata Jokowi. (dem) SEMENTARA ITU Ketua DPP Partai Gerindra Riza Patria Gerindra Yakin Pak Prabowo jadi Presiden JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra Riza Patria mengaku sudah lama mengendus ada upaya partai pendukung pemerintah untuk menjadikan Joko Widodo sebagai calon presiden (capres) tunggal. Menurut Riza, hal itu terdeteksi sejak awal pembentukan Undang-undang Pemilu beberapa waktu lalu. “Itu kami tantang, seharusnya tidak boleh ada calon tunggal,” kata Riza, Jumat (2/3). Namun, ujar Riza, pada akhirnya dalam UU itu dimungkinkan adanya calon tunggal. “Pasalnya ada, jadi melawan kotak kosong,” ungkap dia. Mantan wakil ketua Pansus UU Pemilu itu mengatakan, demokrasi harusnya membangun partisipasi masyarakat. Sesuai konstitusi, warga negara punya hak memilih dan dipilih. “Kalau ada calon tunggal, masyarakat tidak punya hak pilih karena hanya ada satu calon. Itu kami tantang,” jelasnya. Namun, kata Riza, karena di parlemen yang berkuasa adalah partai pemerintah, mereka bersikeras adanya calon tunggal. Dia menambahkan, regulasi yang mengatur ambang batas pencalonan presiden 20 persen dalam UU Pemilu, juga sebagai penggiringan ke arah calon tunggal. Meskipun masih ada 80 persen, tapi hitungan partai itu tidak persis. Jadi dimungkinkan 10 partai yang punya hak untuk mengusung itu dikerucutkan untuk mengusung satu calon tunggal. “Itu yang dipahami partai pengusung. Ini melukai demokrasi dan rasa keadilan dan kedaulatan regulasi,” kata wakil ketua Komisi II DPR itu. Lalu, kata Riza, sekarang masuk ke dalam tahap penggiringan. Saat ini sudah ada lima partai pendukung Jokowi di Pilpres. Namun, Riza memastikan bahwa Partai Gerindra akan tetap solid mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai capres 2019. “Kami yakin masyarakat Indonesia sudah cerdas dan memahami, Pak Prabowo orang yang baik dan low profile, negarawan,” katanya. “ Selama ini Pak Prabowo sangat NKRI merah putih ,dan menjunjung kedaulatan rakyat. Kami yakin dan optimistis Pak Prabowo akan menjadi presiden di 2019,” tambah Riza. (boy/jpnn) DUKUNGAN: Kandidat Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (emil) Pada saat menerima dukungan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Didukung PSI, Emil Ngarep Sedot Pemilih Milenial BANDUNG-- Calon Gubernur Jawa Barat Ridwa Kamil senang didukung Partai Solidaritas Indonesia (PSI). “Alhamdulilah ada dukungan PSI, luar biasa,” ujar Ridwan usai menerima dukungan resmi di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (2/3). Kang Emil, demikian Ridwan Kamil disapa, menyebut butuh dukungan kuat untuk memenangkan pertarungan BANDUNG - Calon Gubernur Jawa Barat dari PDIP Perjuangan TB Hasanuddin mengajak pendukung dan simpatisannya untuk menghindari hoaks dan ujaran kebencian. Mantan tentara yang sempat memimpin Komisi Pertahanan DPR itu menyatakan, semua pihak harus bersinergi mengantisipasi dan memerangi hoaks dan ujaran kebencian, termasuk yang bermuatan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). “Para penyebar isu hoaks ini sangat memprihatinkan, harus diberantas sampai akar,” ujar Hasanuddin di Bandung, Kamis (1/3). Ketua DPP PDIP Jabar yang akrab disapa dengan panggilan JAKARTA-- Status tersangka tidak menggugurkan kepesertaan seseorang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Hal itu diutarakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari di gedung Bawaslu RI, Jalan MH. Thamrin, Jumat (2/3). “Haknya tetap, pencalonan tetap jalan terus dan tetap bisa kampanye,” katanya. Hasyim menjelaskan, seorang calon kepala daerah juga tetap dilantik sebagai kepala daerah meski sudah divonis bersalah. “Dilantik untuk nanti diganti kalau sudah jadi kepala daerah,” sambung Hasyim. di Jawa Barat karena ada empat pasangan calon yang bertarung. Ia menyebut PSI dengan banyak kader mudanya menjadi modal penting bagi pasangan dengan jargon kampanye Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum alias pasangan “Rindu”. “Pemilih milenial di Jabar hampir 50 persen, kebetulan PSI bergabung dan partai anak-anak muda ini punya jaringan masing-masing. Nah KPK Dituntut Kawal Pilkada JAKARTA-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut mengawal betul Pilkada serentak tahun ini di 171 provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Lembaga antirasuah itu harus mengusut tuntas aktor di balik praktik suap dan korupsi tersangka dalam OTT kepala daerah. Tuntutan ini disuarakan sekelompok anak muda yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Ogah Korupsi (Gorok) di depan gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/3). “Uang yang seharusnya digunakan untuk kesehatan rakyat malah dikorupsi dan dipakai untuk berkampanye,” ujar seorang orator berjaket biru dongker saat unjuk rasa. Massa aksi juga menuntut KPK bertindak tanpa pandang bulu demi mewujudkan Pilkada jujur dan bersih. “OTT ini harus terus dilakukan, sangat disayangkan mereka yang harusnya menjadi penyambung lidah rakyat malah tertangkap,” lantangnya. Dalam waktu dua bulan terakhir, KPK telah menangkap sejumlah kepala daerah baik yang masih menjabat maupun yang akan mengikuti kontestasi Pilkada 2018. Beberapa di antaranya Bupati Ngada Marianus Sae, Cagub Sultra Arsun, Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra, dan Bupati Subang Imas Aryumningsih.(jar) Kang Hasan itu menambahkan, hoaks bisa memecah belah persaudaraan dan persatuan masyarakat yang selama ini harmonis. Karena itu, katanya, Terlepas dari itu, dia mengingatkan banyaknya calon kepala daerah yang terjaring OTT KPK sebagai peringatan bagi partai politik dalam melakukan perekrutan. “Dalam posisi ini yang mencalonkan adalah partai politik. Jadi proses rekrutmen menjadi suatu yang penting, track record orang orang ini harus jelas dan harus hatihati ketika mengajukan atau mencalonkan profil tertentu,” tandasnya. Calon kepala daerah yang kini berstatus tersangka adalah calon gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun. Asrun yang merupakan mantan wali ini kita hidupkan lagi mesin ini untuk memenangkan,” jelasnya. Dukungan yang diterima pasangan Rindu semakin kuat dan mantap dalam bertarung di Jabar. Sebelum mendapat dukungan PSI, pasangan ini didukung PPP, PKB, dan Nasdem. Sementara itu, Ketua Umum DPP PSI, Grace Natalie menyebut dukungan tersebut bukanlah tanpa alasan. Ridwan Kamil sebagai cagub sudah terbukti kemampuannya selama menjadi Walikota Bandung. “Kecakapan manajerial Kang Emil tak perlu diragukan, ratusan penghargaan yang diterima Kota Bandung menjadi bukti,” kata Grace di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Pernyataan dukungan PSI disampaikan langsung ke Ridwan Kamil yang hadir di kantor DPP PSI. Grace menekankan tidak hanya pembuat maupun penyebar hoaks dan ujaran kebencian harus ditindak tegas untuk menimbulkan efek jera. Karena itu, Hasanuddin yang pernah memimpin Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronok (UU ITE) itu mengapresiasi gerak cepat aparat kepolisian dalam menggulung penyebar hoaks. “Dan memang harus tegas supaya tidak semakin banyak isu isu hoaks lainnya yang menyebar dan itu sangat merugikan,” ungkapnya. Lebih lanjut Hasanuddin mengatakan, masifnya hoaks tidak terlepas dari kepentingan politik di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Narasi hoaks dan ujaran kebencian yang beredar di media-media sosial pun bermuatan serangan ke pemerintah. “Narasi yang dibangun kota Kendari ini sudah resmi menjadi Cagub Pilkada Sultra 2018. Nama lainnya Mustafa, calon Gubernur Lampung, Nyono Suharli Wihandoko yang merupakan calon Bupati Jombang, Marianus Saeyang cagub Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Imas Aryumningsih calon bupati Subang. (dem) FOTO: IST bermodal kecakapan politik, seorang pemimpin masa kini harus memiliki ide dan kreatifitas yang mumpuni. Atas itu juga, kata Grace, alasan PSI akhirnya mendukung pasangan dengan jargon kampanye “Rindu”. “Mengelola wilayah membutuhkan imajinasi, bukan kesempitan cara berpikir. Sosok Kang Emil mewakili sosok semacam itu,” tukas mantan anchor TV One. (dem) Ketua Hanura Bandung Dipecat BANDUNG-- Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) tak main-main. Demi kondisivitas dan soliditas partai, beberapa jabatan ketua di daerah diganti. Seperti Endun Hamdun yang diberhentikan dari jabatan Ketua DPC Partai Hanura Kota Bandung. Posisi Endun digantikan Ade Fahruroji sebagai pelaksana tugas (plt) Ketua DPC Partai Hanura Kota Bandung. Dalam surat keputusan yang diterima redaksi, pemberhentian Endun tertuang dalam Surat Keputusan No: SKEP/369/DPP- Hanura/I/2018 yang ditandatangani oleh Oso sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekjen Berny Tamara tertanggal 15 Januari 2018. Hal yang menjadi pertimbangan, dalam butir pertama surat itu disebutkan pencopotan Endun dilakukan lantaran telah melakukan tindakan pelanggaran terhadap AD/ ART Partai Hanura dan Keputusan Partai. Kemudian pada butir selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut perlu diambil langkah-langkah organisasi agar partai lebih akseleratif yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura. Keputusan ini juga diambil setelah dilakukan rapat terbatas DPP Partai Hanura tanggal 4 Januari 2018 lalu serta memperhatikan surat bidang hukum DPP Hanura dengan nomor 008/ BIDHUM/HANURA/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang rekomendasi Ketua DPC Kota Kang Hasan Ingin Pilkada Jabar Aman FOTO: RMOL/JPG TB Hasanuddin (paling kiri) saat bertemu dengan para pengurus Persauatn Islam (Persis) wilayah Jawa Barat Bandung dan penyampaian mosi tidak percaya. Dengan ditetapkan Surat Keputusan ini maka SK DPD Partai Hanura Provinsi Jawa Barat Nomor: SKEP/A/013/DPD-Jabar/ Hanura/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinn Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kota Bandung Masa Bakti 2015- 2020 tetap berlaku kecuali menyangkut Endun Hamdun sebagai Ketua DPC Hanura Bandung. Plt Ketua DPC Hanura Kota Bandung bertugas untyuk mempersiapkn dan melaksanakan Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) DPC Hanura Bandung paling lambat 3 bulan setelah diterbitkan Surat Keputusan ini. (nif) adalah kebencian pada pemerintah. Menyerang calon kepala daerah dengan isu PKI dan lain sebagainya,” ungkap Kang Hasan. Karena itulah Kang Hasan mengajak semua komponen untuk menjaga kesatuan dan persatuan. Dia menegaskan, berpolitik harus tetap menjunjung adab. “Dan untuk kesekian kali saya sampaikan, jangan korbankan Jawa Barat yang aman damai ini hanya karena pilkada yang sesaat. Kekuasaan di tangan rakyat, mari berlomba mendekati mereka dengan cara cara yang santun,” tegas calon gubernur yang berpasangan dengan Anton Charliyan itu.(bon/rmol/jpg)
Page 1 and 2: DOWNLOAD APLIKASI DI PLAYSTORE ATAU
Page 3: JURNALISME WARGA sabtu, 3 maret 201
Page 7 and 8: TERUSAN SABTU, 3 MARET 2018 7 BPOM
Page 9 and 10: SELALU DEKAT PEMBACA ! sabtu, 3 mar
Page 11 and 12: satelit bekasi raya sabtu, 3 maret
Page 13 and 14: gelanggang sabtu, 3 maret 2018 13 C
Page 15 and 16: Perusahaan Cuek Soal Jaminan Ketena

RADAR BEKASI EDISI 3 MARET

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?