RADAR BEKASI EDISI 7 APRIL 2018

More documents

Recommendations

Info

4 sabtu, 7 april 2018 Ikatan Minang Saiyo Dukung Nur-Firdaus pilwalkot BEKASI SELATAN – Berbagai komunitas primordial terus memberikan dukungannya kepada paslon wali kota Bekasi. Tidak terkecuali, komunitas Ikatan Minang Saiyo (IMS) yang pengurusnya menyatakan dukungan untuk duet Nur Supriyanto-Adhy Firdaus di Pilwalkot Bekasi. Ketua IMS Kota Bekasi, Az war Anas menyatakan alasan pihaknya mendukung Nur-Firdaus (NF) karena paslon nomor urut dua ini santun dan merakyat. “Pasangan ini santun, ya, tidak ada sekat dengan rakyat. Paslon ini juga amanah, cerdas dan berkualitas,” ujarnya saat melakukan konferensi pers di RM Wulan Sari, Bekasi Selatan, belum lama ini. Saat disinggung tentang kemungkinan adanya kontrak politik antara pengurus dengan paslon yang diusung PKS dan Gerindra tersebut, Azwar menyatakan tidak ada kontrak politik yang dimaksud karena pihaknya terdorong seruan para ulama dan pernyataan Habib Rizieq Syihab. “Tidak ada kontrak politik. Kita murni karena terdorong oleh seruan ulama dan imam besar umat Islam Habib Rizieq Syihab (HRS). Karena Minang itu identik dengan ungkapan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah.” imbuhnya. Pihaknya berharap, Paslon yang mengandalkan program Kartu Bekasi Maju (KBM) ini ke depan, jika terpilih dapat menjadi pemimpin daerah yang mampu menggerakan ekonomi rakyat. “Harapan kami beliau ber dua ini harus bisa menjadi pemimpin yang bisa mengubah kehidupan rakyat Kota Bekasi. Bukan sekadar menjalani rutinitas saja. Beliau harus bisa menggerakan ekonomi rakyat terutama menggandeng komunitas-komunitas yang banyak bergerak di bidang ekonomi. Seperti OK OCE-nya DKI Jakarta,” pungkasnya. Sementara, Calon Wali Kota Paslon Dua, Nur Supriyanto mengatakan dukungan tersebut menambah semangatnya dalam bersaing pada Pilkada Kota Bekasi. “Dukungan ini sangat berarti. Segala bentuk dukungan dan amanah kita akan jalankan de ngan baik,” jawabnya singkat. (sar) KOMPAK: Pengurus Ikatan Minang Saiyo Kota Bekasi mendukung duet Nur Supriyanto-Adhy Firdaus. kandidat Adhy Firdaus Pesimis Partisipasi Publik Meningkat BEKASI BARAT - Calon wakil wali kota Bekasi nomor urut 2, Adhy Firdaus menyoroti kinerja Komisi Pemilihan Umam (KPU) Kota Bekasi terkait sosialisasi Pilkada serempak pada 27 Juni mendatang. Menurutnya, dengan sosialisasi yang tidak maksimal, tingkat partisipasi masyarakat jangan diharapkan bakal meningkat dalam ajang demokrasi nanti. “Coba bayangkan, KPU Kota Bekasi menyediakan dua spanduk dan dua baliho untuk alat peraga kampanye atau APK di tiap wilayah kelurahan. Mana mungkin bisa tersebar sampai pelosok lingkungan masyarakat? Kalau pun kami diberikan kesempatan membuat APK sendiri, itu pun dibatasi hanya lima APK untuk tiap wilayah kelurahan,” ungkap Adhy Firdaus beberapa waktu lalu. Adhy juga menyebut masih ada kalangan masyarakat yang belum mengetahui jadwal Pilkada serempak karena sosialisasi dari KPU Kota Bekasi yang tidak merata. “Pernah saat saya berkunjung ke lingkungan masyarakat, masih banyak yang bertanya ke saya, memangnya mau ada pemilihan wali kota? Kapan pemilihannya,” ujar Adhy menirukan pertanyaan masyarakat. Yang mengejutkan, sebagai calon wakil wali kota Bekasi, Adhy mengaku belum mendapat jadwal kampanye yang resmi dari KPU Kota Bekasi. “Saya pernah diundang masyatakat Jatisampurna beberapa waktu lalu. Ternyata di hari yang sama, ada juga kegiatan dari paslon nomor urut 1 yang lokasinya berdekatan dengan tempat undangan yang akan saya hadiri. Akhirnya terpaksa saya membatalkan diri datang ke Jatisampurna,” paparnya. “Pada prinsipnya kami menginginkan Kota Bekasi tetap aman dan kondusif. Kami tak ingin adanya gesekan di kalangan masyarakat,” lanjut Adhy. Lebih lanjut dia mengingatkan KPU Kota Bekasi agar bercermin dari ajang demokrasi periode lalu yang hanya menjaring tingkat partisipasi masyarakat 49 persen. “Kalau mau tinggi tingkat partisipasi masyarakat, sosialisasi harus lebih gencar dilakukan KPU Kota Bekasi,” pungkasnya. (sar) Siapa Mau jadi Pengacara KPU BEKASI TIMUR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi mencari pengacara. Tugasnya menghadapi gugatan di Pilwalkot Bekasi. Untuk kebutuhan itu, KPU membuka lowongan bagi firma hukum yang berminat menjadi kuasa hukum penyelenggara pilkada dan pemilu itu. Komisioner KPU Kota Bekasi Syafrudin menjelaskan perekrutan konsultan hukum bukan berdasarkan personelia. Melain kan menjalin kerja sama dengan firma hukum. Menurutnya, kerja sama dengan firma hukum dapat mempermudah proses Yang tidak boleh itukan memang ada beberapa kaidah, norma-norma. Mereka tidak boleh foto bareng, like status dan sebagainya. Sepanjang norma itu tidak dilanggar, pilihannya kan boleh saja’’ Tri Adhianto Tjahyono Calon Wakil Wali Kota Bekasi pertanggungjawaban pasca menjalani tugas dalam Pilwali Kota Bekasi. “Sejauh ini sudah empat firma hukum yang men daftar kan ke lembaga kami. Dalam Pilwali ini, KPU Kota Bekasi menganggarkan Rp100 juta untuk firma hukum,” ujar Syafrudin. Dia menjelaskan kerja sama firma hukum ini dapat mengakomodir gugatan terhadap KPU Kota Bekasi. Mulai dari penanganan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PT- UN) hingga Mahkamah Konstitusi. Dia memastikan dalam proses perekrutan hanya membutuhkan satu firma Tri: Wajar ASN Dukung ASN BEKASI TIMUR - Calon wakil wali kota Bekasi, Tri Adhianto men ilai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga memiliki hak politik yang sama dengan masyarakat pada umumnya. ’’Saya kira sejauh ini pilihan ada, tentunya ASN semuanya tahu, bahwa sekarang yang nyalon sebagai kepala daerah itu orang dari ASN. Jadi sesuatu yang wajar jika ASN mendukung ASN,” ujar Tri. Hanya saja, sambung Tri, ada normanorma yang mengikat mereka dalam kapasitasnya sebagai ASN. Tri meyakini ASN sangat memahami batasan-batasan yang dilarang mereka lakukan di momen pilkada. “Yang tidak boleh itukan memang ada beberapa kaidah, norma-norma. Mereka tidak boleh foto bareng, like status dan sebagainya. Sepanjang dalam pesta demokrasi lima tahunan Kota Bekasi ini. norma itu tidak dilanggar, pilihannya kan boleh saja,” tukas Tri. Tri percaya setiap ASN memiliki pilihan masing-masing. Dia berharap pilihan tersebut diarahkan untuk dirinya bersama Rahmat Effendi. “Pada prinsipnya mereka sudah memiliki pilihan. Dan pilihan itu kemungkinan besar tidak akan berubah,” imbuhnya. Terpisah, Komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi, Tommy Siswanto menegas kan Aparatur Sipil Negara (ASN) masih diperbolehkan untuk hadir dalam kampanye paslon Pilkada 2018. Namun, kehadiran ASN ter sebut jangan sampai dalam bentuk keterlibatan aktif seperti menggu nakan atribut atau memobilisasi massa. ”Bagaimapaun juga ASN punya hak pilih sehingga dia boleh hadir dalam kampanye untuk mengetahui visi misi calon,” katanya. Karena memiliki hak pilih, kehadiran ASN dalam kampanye bukan merupakan sebuah larangan lantaran Selama ini, KPU Kota Bekasi telah mencatatkan memilikin riwayat gugatan. Pada Pilwali Kota Bekasi 2012, KPU Kota Bekasi juga menghadapi gugatan dari salah satu pendukung pasangan calon (paslon). Perkara yang diajukan pada saat itu berkaitan dengan dokumen pencalonan paslon lain. Tak berhenti di situ, dua tahun berikutnya, KPU Kota Bekasi juga kembali mendapat gugatan. Kali ini pada saat Pileg 2014. Saat itu, KPU Kota Bekasi digugat dengan perkara selisih perolehan suara calon legislatif dalam satu partai politik. “Perekrutan ini untuk jagajaga jika ada yang merasa tidak puas kemudian mengggugat. Firma hukum ini hanya dalam jangka pendek, tidak sampai Pilpres 2019,” kata Syafrudin. Sementara itu, Ketua KPU Kota Bekasi Ucu Asmara Sandi memastikan dalam perekrutan firma hukum berlangsung secar a transparan dan selektif. Panitia seleksi juga mengede pan kualitas firma hukum. Pasalnya, perekrutan ini akan menyangkut harkat dan marta bat KPU Kota Bekasi jika terjadi gugatan dalam Pilwali Kota Bekasi. “Kami memberikan kepastian bahwa firma ini dapat diandalkan,” tegas dia. (sar) mereka pun berhak men dapat informasi mengenai visi dan misi calon. Sebab, visi misi calon tentu akan menjadi bahan pertim bangan bagi seseorang untuk bisa menentukan pilihan. Namun demikian, ketentuan diperbolehkannya ASN hadir di kampanye tersebut tetap harus ada batasannya. Mereka hanya boleh hadir secara pasif guna mendengarkan kampanye yang berisi visi-misi. ”Ketika acara sudah selesai langsung kembali pulang, datang hanya untuk mendengarkan saat kampanye masih boleh,” terangnya. Tak hanya itu, jajaran Panwaslu juga harus jeli melihat kehadiran ASN tersebut dalam kegiatan kampanye. Seperti halnya jika ada ASN yang mengajak datang ke acara kampanye paslon A terus dan tidak pernah mengajak ke paslon B, tentu harus dicurigai sebagai indikasi melakukan mobilisasi. ’’Jika terjadi demikin, Panwaslu harus langsung melakukan penindakan,” tandasnya. (sar) Cikuangg Sumur Citeureup Batuhideung Labuan Munjul Rahmat Effendi G. Kabang Pandeglang Cikeusik Binuangeun POLING CALON WALI KOTA BEKASI Gunungkencana u na Malimping Muncang Bayah Leuwidamar Pamarayan Rangkasbitung Balaraja Jasinga CisolC lok Sawar rna Tigaraksa Parungpanjang Parung G. Sanggabuana Tri Adhianto Tjahyono CALON WALIKOTA : .................................. Kirim Ke Kantor Radar Bekasi Perkantoran Suncity Square, Jl M Hasibuan Blok A40-41, Bekasi Hasil Di Update Setiap Kamis Leuwiliang Serpong BOGOR G. Salak Kalapanungg gal Cibadak Pelab buhanrab r atu Pasaw aw waha n Lengkong Jamp pangkulon JAKARTA Depok G. Benten n g BEKASI Halimperdanakusuma um Cileungsi Citeureup Jamm mp pangtengah ga Cibarusa Jonggol Cisarua Puncak Ciawi C Cipanas G. Pangrango go Pacet Cicurug ug Cisar C rua Parungkuda SUKABUM UM MII Ny yalindung Sagaranten Cikarang Cibeber Cikal ongkulon Karangtengah Sukanegara Cibinon ngg Karawang Rawauncal R Sindanglaya ng aya Kosambi Purwakarta Batujajar Lemahabang Plered Ciwidey idey Cikampek Sadang Cilam amaya G. Burangrang Cikalongwetan Lembang G. Patuha G. Ciasem Sagalaherang Cisalak Padalarang an Cimahi BANDUNG Soreang Malabarar Pamanukan an Pagaden Subang MajalayaM G. Mesigit t Pangalengan Bayon ngb bong Anjatanan G. Tampomas umedang Tanjungsari CicalengkaC ka Nur Supriyanto Nagrek Garut Cibatu Kandanghaur Losarang Jatiwangi G. Papanandayan G. Cikurayy TasikmaT kmalaya Cikajang Taraju Telaga MaM alan ngbong Lelea Cikedung Jatitujuh uhu Kadipaten Ligu Indramayu Gegesik Rajaga aluh Majalengka j Ciawi Pa anjalu G. Saw wal Cikone eng Juntinyuat G. . Cerema ai Bantarujeg Ciamis C Karangampel Arjawinanan ngun Adhi Firdaus Ka awali Kapetakan u Jalaks sanaa Kuning gan Cinir ruu CIREBON Ciwaru Suban ng Ranca R ah Ba anjar a Lemahaban ng Losa Ciled dug g Cidahu Banja B njarha G. Padotel P Sa Ba Dayeuhluhur Majen Wanareja
PILGUB SABTU, 7 APRIL 2018 5 SABTU, 7 APRIL TAHUN 2018 HALAMAN 12 SEMENTARA ITU Masyarakat Papua Kehilangan Hak Pilih Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani Minta Organisasi Buruh Jaga Sinergi JAKARTA-- Sinergi antara pemerintah dan organisasi buruh dibutuhkan dalam membenahi sejumlah masalah yang berkaitan dengan buruh. Begitu kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani saat membuka gelaran Kongres VI di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (5/4). “Sehingga ke depan kesejahteraan buruh bisa meningkat dan sejahtera,” kata ketua DPP PDIP (nonaktif) itu. Puan meminta, organisasi buruh dan pemerintah terus menjaga sinergitas. Pasalnya, sinergi ini penting untuk menghindari miskomunikasi, yang acapkali menimbulkan gejolak antara pemerintah dengan buruh dan mengganggu roda perekonomian negara. Kongres SBSI, kata dia, merupakan salah satu cara efektif dan konkret untuk menjembatani suara buruh kepada pemerintah. “Organisasi buruh bisa menjembatani yang terkadang kala ada salah pengertian dari buruh dan pemerintah,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua Umum SBSI Muchtar Pakpahan mengaku gembira dengan kehadiran Puan Maharani. Menurutnya, kehadiran Puan ini telah memberikan motivasi baru dalam perjuangan SBSI. “Semoga kehadiran Ibu Puan saat ini membawa semangat baru dalam perjuangan ke depan. Sekadar mengingatkan saja, SBSI didirikan dari jiwa PDI,” tukasnya. (gun) Pengamat: Pemerintah Harus Tanggung Jawab SUKABUMI-- Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang paling bertanggung jawab jika sebagian besar warga Papua tak bisa menggunakan hak konstitusionalnya dalam ajang Pemilu 2019 nanti. “Nggak boleh negara mencari alasan ba bi bu. Pokoknya diakali dong bagaimana warga Papua dapat menggunakan hak pilihnya,” kata pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago kepada Kantor Berita Politik RMOL (group koran ini), Jumat (6/4). Pa n g i m e n e gaskan, pemerintah harus mencari solusi tepat untuk menyelesaikan masalah itu dan bukan malah sibuk berkelit. Masyarakat pemilih dan si calon yang pasti dirugikan karena hak konstitusionalnya dirampas. “Pemerintah dalam setiap kali Pemilu selalu berkelit mencari alasan dan dilogika-logikakan seolah masuk akal dan diterima alasannya. Bukannya memikirkan mengakali bagaimana warga bisa memilih. Sampai kapan kita negara yang selalu berlindung di balik kelemahannnya dengan mencari alasan,” kritik direktur eksekutif Voxpol Center seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL. Pangi yang akrab disapa Ipang menekankan, jika masyarakat tak bisa menggunakan hak konstitusionalnya dalam negara demokrasi ini hanya karena tak memiliki KTP-el, tidak terdaftar dalam DPT dan lain sebagainya, maka itu sudah masuk kategori golput administratif. “Kalau golput teknis dan golput ideologis lain cerita. Tapi Masyarakat golput karena administratif dari setiap rangkaian Pemilu. Ini musibah demokrasi,” pungkasnya. (nif) YANG DISOROT DEKLARASI: Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo akhirnya punya relawan. Gatot Nurmantyo Untuk Rakyat (GNR) di bawah kepemimpinan Dondi Rivaldi sebagai ketua presidium nasional resmi dideklarasikan di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Jumat (6/4). Akhirnya Gatot Punya Relawan JAKARTA-- Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo akhirnya punya relawan. Gatot Nurmantyo Untuk Rakyat (GNR) di bawah kepemimpinan Dondi Rivaldi sebagai ketua presidium nasional resmi dideklarasikan. “Deklarasi ini adalah suntikan energi dari kami masyarakat Indonesia kepada Gatot agar memantapkan langkahnya menuju Pilpres 2019,” kata Dondi usai deklarasi relawan GNR di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Jumat (6/4). Ia berharap seluruh elemen masyarakat Indonesia yang mendukung Gatot untuk bergabung dalam GNR sehingga mampu menghantarkan Jenderal asal Tegal, Jawa Tengah itu masuk ke dalam arena pertarungan Pilpres 2019. Sosok Gatot, sambung Dondi merupakan salah satu tokoh yang dinilai mampu untuk membangun bangsa dan negara yang lebih maju dan demokratis. “Kami mendukung Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon presiden karena dia adalah sosok pemimpin yang handal dalam menjaga Pancasila dan keutuhan NKRI,” ujarnya. Selain itu, masih kata Dondi, Gatot menjadi magnet masyarakat saat ini lantaran dinilai dekat dengan ulama dan aktivis. Makanya setelah pensiun dari dinas militer, kata Dondi, banyak pihak yang berharap alumnus Akmil 1982 itu tampil menjadi pimpinan nasional. “Harapan ini juga menjadi harapan banyak pihak melihat trend positif di berbagai hasil survei,” tegasnya.(dem) PILKADA SERENTAK Bamsoet Desak KPU Sisir Pemilih Ganda JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit guna membersihkan nama pemilih ganda dalam daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada Serentak 2018. Sebab, DPS pilkada di sejumlah daerah masih memuat nama ribuan pemilih ganda. “Mendorong KPU segera melakukan coklit atau pencocokan dan penilitian data kembali di seluruh daerah yang akan mengikuti Pilkada 2018,” kata Bamsoet -panggilan Bambang- di Jakarta, Jumat (6/4). Sebelumnya pemilih ganda dalam DPS ditemukan di sejumlah daerah. Antara lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur (5.373 nama), Bali (2.796) dan Jawa Timur (300 nama). Bamsoet menegaskan, KPU harus segera memperbaiki DPS yang memuat nama pemilih ganda. Legislator Golkar itu juga meminta KPU membersihkan DPS Pilkada 2018 dari nama warga yang sudah meninggal dunia, tidak berdomisili sesuai TPS terdaftar, masih berusia di bawah umur, ataupun yang berstatus TNI/Polri. (ara/jpnn) MENDESAK: Aksi massa di Kantor Bareskrim di Jakarta, kemarin (6/4), untuk mendesak kepolisian menuntaskan perkara penodaan agama yang dituduhkan kepada Sukmawati Soekarnoputri karena puisinya yang berjudul Ibu Indonesia dianggap melecehkan agama. Pendemo Sukmawati Hari Ini Hanya Gumpalan Salju JAKARTA-- Aksi menuntut Sukmawati Soekarnoputri diproses hukum atas tuduhan penodaan agama di depan Kantor Mabes Polri Jakarta hari Jumat (6/4) ini dihadiri sekitar 10 ribuan orang. Para pendemo mengancam akan mengerahkan massa lebih banyak jika tuntutan mereka tak dipenuhi. “Hari ini yang datang hanyalah sebanyak gumpalan salju Media Rusia Sebut Kader PSI Berwawasan Dangkal JAKARTA-- Sebuah media Rusia, yakni Russia Beyond the Headlines (RBTH) geram dengan video Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany Alatas yang mengomentari tentang keburukan Presiden Rusia? Vladimir Putin. Lewat akun Twitter @RBTHIndonesia, media itu menilai Tsamara memiliki wawasan yang dangkal tentang Rusia dan Putin. Melalui juru bicaranya, Rian Ernest, PSI pun memberikan pembelaan. PSI menyadari RBTH boleh saja kecewa dengan pernyataan Tsamara tentang Putin. Namun, PSI heran mengapa media Rusia justru menyerang Tsamara secara personal dengan mengatakan politikus cantik kelahiran 1996 itu berwawasan dangkal. Tsamara Amany Alatas saat ditemui di kantor PSI, Senin (10/7). “Media itu menyerang personal Ketua DPP PSI menggunakan ungkapan kedangkalan dan ketidakdewasaan,” ujar Rian dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (6/4). Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama itu meluruskan, pernyataan koleganya itu sebetulnya merupakan kritik atas pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Sebagaimana diketahui, Fadli Zon menginginkan agar presiden Indonesia ke depan seperti Vladimir Putin. “Jadi, tentu kritikan ke Gerindra itu didasarkan data dan fakta. Tentu bukan artinya seluruh hal di Rusia buruk. Tapi, memang Rusia memiliki masalah besar dalam bidang korupsi,” katanya. Berdasarkan indeks persepsi korupsi internasional 2017, Indonesia berada di peringkat 96, sedangkan Rusia berada di urutan 135 dari 180 negara. Rian menambahkan, dalam hal kebebasan sipil dan politik, Rusia masuk dalam kategori tidak bebas. Peringkat kebebasan sipil dan politik Rusia di angka 6,5 dari skala 7. Semakin besar angka, semakin tidak bebas. Sedangkan, Indonesia sudah naik peringkat ke level 3 sejak 2013. Dari sejumlah fakta itu, lanjutnya, sangat beralasan jika PSI mengkritik pendapat Fadli Zon yang ingin agar Indonesia dipimpin oleh presiden seperti Putin. Rian menyarankan, sebagai media akan lebih baik jika RBTH bisa memahami konteks perbedaan pandangan antara Gerindra yang diwakili Fadli Zon dan PSI dalam melihat sosok Putin. (gwn/JPC) saja. Nanti bisa datang lebih banyak lagi,” Salah satu orator, Ustad Suhada di atas mobil komando. Dia meminta kepolisian segera menangkap dan menahan Sukmawati karena telah menoda agama Islam melalui puisi ‘Ibu Indonesia’ yang ditulisnya. “Kalau hari ini apa yang disampaikan yakni menuntut Ibu Sukmawati dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku tidak diindahkan, maka singa-singa Allah akan datang lebih banyak lagi,” demikian Ustadz Suhada. Ditempat terpisah, ribuan umat Islam dari berbagai ormas yang tergabung dalam Forum Ormas Islam (Formasi) Kabupaten Tasikmalaya mendatangi Polres Tasikmalaya terkait puisi Sukmawati Soekarno Putri yang diduga mengandung unsur penistaan agama. Dalam orasinya, Ketua Formasi Anwar Nashori mengatakan mengutuk keras puisi yang dibacakan oleh Sukmawati. Anwar menilai, puisi itu mengandung unsur penistaan agama, mengganggu kebhinekaan. “Tidak hanya itu, puisi itu juga terkesan mengolokngolok ajaran islam,” kata Anwar didepan ribuan FOTO: NET/IST umat islam, Jumat (6/4). Untuk itu, Formasi menuntut kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan penistaan agama itu. Formasi juga mendorong kepolisian untuk memproses laporan yang sudah dilayangkan sejumlah elemen masyarakat. “Kami mendorong, kasus ini diusut tuntas. Agar tidak terjadi lagi hal yang sama dikemudian hari,” paparnya. (jar) Demokrat: Jokowi Jangan Pakai Fasilitas Negara Saat Kampanye JAKARTA-- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melihat tidak ada larangan bagi Joko Widodo (Jokowi) untuk menggunakan pesawat kepresidenan meski mengambil cuti kampanye Pilpres 2019. Menurut PDIP, hal itu merupakan bagian dari pengamanan seorang kepala negara. Menanggapi fasilitas yang bisa digunakan saat cuti kampanye, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan, memang zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dulu, Indonesia belum punya pesawat kepresidenan. Jokowi tidak boleh menggunakan pesawat kepresidenan karena merupakan bagian dari fasilitas negara. “(Pesawat kepresidenan) Itu kan bagian dari fasilitas negara. Kalau perangkatnya (Paspampres) bisa, misalnya (untuk) pengawalan,” ujar Syarief Hasan saat dihubungi, Jumat (6/4). “Hanya perangkat keamanan saja yang boleh karena itu untuk Presiden. (Pengawalan) itu melekat. (Tapi) kalau fasilitas kampanye termasuk pesawat kepresidenan, nggak boleh,” tambahnya. Anggota Komisi I DPR ini menambahkan, SBY juga tidak menggunakan fasilitas Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan negara saat kampanye di Pilpres 2009 silam.? Sehingga, peraturan tersebut harus dilihat secara utuh. “Iya (SBY dahulu tidak gunakan fasilitas negara) dan tidak boleh juga,” katanya. Oleh sebab itu, Jokowi perlu melihat secara jernih mengenai pemakaian pesawat kepresidenan itu. Termasuk apabila menyewa pesawat tidak boleh menggunakan biaya negara. “Misalnya dia pergi ke mana gitu, memakai pesawat harus biaya sendiri,” ungkapnya. Sebelumnya, politikus PDIP Arief Wibowo mengatakan?, Jokowi pada saat cuti kampanye mendatang boleh menggunakan pesawat kepresidenan. Pasalnya, hal itu merupakan bagian dari pengamanan seorang kepala negara. Menurut Anggota Komisi II DPR ini, keamanan seorang kepala negara harus melekat, kendati dalam kondisi cuti kampanye. Sehingga, Jokowi pun masih diperbolehkan menggunakan pesawat kepresidenan. Sekadar informasi, Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara jelas menyebutkan kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dilarang menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan sebagaimana diatur undang-undang. Pasal ini juga mewajibkan para pejabat yang terlibat kampanye mengambil cuti. (ce1/gwn/JPC)
Page 1 and 2: 19 JANUARI 2009 - 19 JANUARI 2018 S
Page 3: JURNALISME WARGA sabtu, 7 april 201
Page 7 and 8: TERUSAN SABTU, 7 APRIL 2018 7 TERKU
Page 9 and 10: SELALU DEKAT PEMBACA ! SABTU, 7 APR
Page 11 and 12: LINGKUNGAN Kompak Membersihkan Ling
Page 13 and 14: GELANGGANG 13 SABTU, 7 APRIL 2018 P
Page 15 and 16: METROPOLIS SABTU, 7 APRIL 2018 15 l

RADAR BEKASI EDISI 7 APRIL 2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?