design_NewsLetter STBM copy
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
(kecuali skala regional, karena membutuhkan periode<br />
lebih panjang dalam perencanaan dan<br />
pembangunannya). Tidak seperti SPM Pekerjaan<br />
Umum, konteks sanitasi dan hygiene (dan bahkan<br />
konteks kesehatan khusus lainnya) di bawah SPM<br />
Kesehatan tidak disebutkan secara eksplisit.<br />
Diharapkan ke depannya akan ada indikator SPM yang<br />
lebih spesifik untuk sanitasi dan hygiene yang dapat<br />
menjadi pendorong bagi daerah untuk<br />
mengimplementasikan kegiatan <strong>STBM</strong> serta<br />
melakukan pemantauan dan evaluasi untuk kegiatan<br />
tersebut. Kegiatan paska ODF juga diperlukan apabila<br />
tidak terlihat adanya perubahan perilaku (ke<br />
arah yang positif) terkait sanitasi di suatu<br />
wilayah. Jika dalam jangka waktu lebih dari 9<br />
bulan tidak ada perubahan terkait data <strong>STBM</strong><br />
yang diinput oleh sanitarian pada suatu wilayah<br />
tertentu, maka dapat diasumsikan bahwa tidak<br />
terjadi perubahan perilaku terkait sanitasi di<br />
wilayah tersebut. Adanya kegiatan paska ODF<br />
dapat memberikan informasi faktor-faktor apa<br />
yang menyebabkan tidak adanya perubahan<br />
perilaku tersebut, serta langkah apa yang paling<br />
tepat untuk diterapkan di wilayah tersebut.<br />
4. Pembelajaran Baik di Jawa Tengah,<br />
Aceh, dan Papua<br />
Setelah melihat peran penting kegiatan ini dalam<br />
mengatasi isu sanitasi di daerah <strong>STBM</strong> serta<br />
kelemahan dan kekuatan dalam implementasinya,<br />
maka follow-up keberlanjutan program <strong>STBM</strong> menjadi<br />
hal yang krusial.<br />
Jawa Tengah: Terus Maju Melangkah dalam<br />
Meningkatkan Sanitasi Berbasis 5 Pilar<br />
Pembelajaran utama yang dapat diambil dari proses<br />
implementasi <strong>STBM</strong> adalah krusialnya peran<br />
Pemerintah Provinsi dalam proses implementasi<br />
<strong>STBM</strong> di kabupaten/kota di bawahnya. Peran<br />
provinsi dapat dimaksimalkan dalam melakukan<br />
Pendampingan, Advokasi, dan Verifikasi. Advokasi<br />
kepada kabupaten/kota dengan membawa Surat<br />
Edaran Gubernur Jawa Tengah terkait percepatan<br />
ODF kabupaten/kota telah terbukti berdampak<br />
cukup efektif untuk memotivasi daerah. Pada tahun<br />
2019, Provinsi Jawa Tengah juga akan mendorong<br />
percepatan akses sanitasi dengan mendukung<br />
kegiatan Wusan yang merata ke seluruh wilayah<br />
Jawa Tengah melalui Bansos dan pembinaan UMKM.<br />
Jika berlandaskan kepada strategi penyelenggaraan<br />
<strong>STBM</strong>, pembelajaran yang dapat diambil dari<br />
Provinsi Jawa Tengah di setiap komponen dapat<br />
disampaikan sebagai berikut.<br />
Aceh: Penguatan Peran Fasilitator dalam<br />
Mendorong Koordinasi Horizontal Pemerintah<br />
Daerah<br />
Seperti wilayah perbukitan di Papua, isu gender<br />
juga menjadi tantangan utama implementasi<br />
<strong>STBM</strong> di Provinsi DI Aceh. Hal ini sedikit banyak<br />
dipengaruhi oleh peran agama yang dominan di<br />
wilayah tersebut. Meskipun wanita memiliki<br />
peran aktif dalam bidang kesehatan di<br />
lingkungan masyarakat (bahkan petugas sanitasi<br />
di daerah lebih didominasi oleh wanita), namun<br />
pemuka agama (umumnya laki-laki) memainkan<br />
peran yang dominan dalam menentukan arah<br />
kebijakan pembangunan di masing-masing<br />
wilayah.<br />
Dari gambaran di atas, terlihat bahwa kondisi<br />
sosial keagamaan sangat berpengaruh terhadap<br />
jalannya roda sanitasi di Aceh. Terlepas dari<br />
tantangan yang dihadapi oleh Aceh dalam<br />
implementasi program <strong>STBM</strong> (yang tersaji di<br />
bawah ini), namun ada satu pencapaian yang<br />
patut dibanggakan, dimana Kota Banda Aceh<br />
telah mencapai salah satu target pembangunan<br />
sanitasi yaitu Safely-manage sanitation.
Change language