Manual BLU Kesehatan

Recommendations

Info

Proses Pengelolaan Utang dan Piutang BLU Mengelola Keuangan BLU b. Penyisihan piutang tidak tertagih yang khusus ditetapkan sebesar: 1) 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; 2) 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan 3) 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan. K/L dapat melakukan restrukturisasi terhadap debitur sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dalam hal: a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran; dan/atau b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan Restrukturisasi. Kualitas piutang setelah persetujuan restrukturisasi dapat diubah oleh K/L, yaitu: a. setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk piutang yang sebelum restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet; dan b. tidak berubah, apabila piutang yang sebelum restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar. Apabila kewajiban yang ditentukan dalam restrukturisasi tidak dipenuhi oleh debitur, maka kualitas piutang dinilai kembali seakan-akan tidak terdapat restrukturisasi. 2. Menyetujui dan Menghapus Piutang Bersyarat Satker BLU harus melakukan penagihan secara maksimal terhadap piutang BLU. Dalam hal piutang BLU tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal maka tahap-tahap yang dilakukan adalah: a. BLU menyerahkan pengurusan piutang kepada PUPN/DJKN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan piutang negara, b. PUPN mengurus sampai lunas, selesai, optimal/dinyatakan PSBDT, atau c. Pemimpin BLU melakukan penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUyang dinyatakan PSBDT denganmenerbitkan surat keputusan penghapusan. Penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLU yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLU dari pembukuan BLU tanpa menghapus hak tagih negara. Penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLU dilakukan dengan dilengkapi : a. Daftar nominatif para penanggung utang b. Besaran piutang yang dihapuskan; dan c. Surat pernyataan PSBDT dari PUPN 68 | MANUAL BLU
Proses Pengelolaan Utang dan Piutang BLU Pemimpin BLU diberikan kewenangan penghapusan secara bersyarat sesuai jenjang kewenangannya. Kewenangan penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLU adalah sebagai berikut: Tabel 4.3 Kewenangan Penghapusan secara bersyarat terhadap PiutangBLU No. Jumlah Piutang Kewenangan Keterangan 1. ≤ Rp.200.000.000 per penanggung utang. Pemimpin BLU Penghapusan piutang BLU dilaporkan kepada Dewas atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada menteri/ pimpinan lembaga Pemimpin BLU dengan Rp. 200.000.001 persetujuan Dewas atau pejabat 2. 3. sd. 500.000.000 per penanggung utang. > Rp.500.000.000 per penanggung utang yang ditunjuk oleh menteri/ pimpinan lembaga yang bersangkutan Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan Piutang Negara Mengelola Keuangan BLU Perlakuan akuntansi penghapusan piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan. Selanjutnya pemimpin BLU menyampaikan laporan penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLU kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lambat 5 hari kerja setelah surat keputusan penghapusan diterbitkan. Penghapusan secara mutlak terhadap piutang BLU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan piutang negara. MANUAL BLU | 69
Page 1 and 2:
MANUAL BLU | i
Page 3 and 4:
MANUAL BLU | iii
Page 5 and 6:
KATA PENGANTAR Undang-Undang Nomor
Page 7 and 8:
DAFTAR ISI III. MENATA KELEMBAGAAN
Page 9 and 10:
V. AKUNTABILITAS BLU 89 -- Bagaiman
Page 11 and 12:
DAFTAR TABEL Tabel 3.1. Tabel 4.1.
Page 13 and 14:
SINGKATAN DAN AKRONIM ADK APBN BAS
Page 15 and 16:
1 MEMAHAMI BLU 1 latar nelakang bad
Page 17 and 18:
Perbandingan Penerapan BLU di Beber
Page 19 and 20:
“ “ Dalam pengelolaan keuangann
Page 21 and 22:
Fleksibilitas diberikan dalam rangk
Page 23 and 24:
Kontribusi PNBP Satker BLU Kesehata
Page 25 and 26:
MEMBENTUK SATKER BLU pemenuhan pers
Page 27 and 28:
Beberapa Kasus Persiapan Menjadi BL
Page 29 and 30:
Apa Persyaratan Administratif Menja
Page 31 and 32: Persyaratan Administratif Menjadi S
Page 33 and 34: Persyaratan Administratif Menjadi S
Page 35 and 36: Bagaimana Proses Pengusulan Satker
Page 37 and 38: MENATA KELEMBAGAAN BLU struktur org
Page 39 and 40: fungsi pengawasan. b. Adanya badan/
Page 41 and 42: Gambar 3.2 Ilustrasi Struktur Organ
Page 43 and 44: Siapa Unsur Pengelola BLU? BLU dike
Page 45 and 46: dan tanggung jawab atas aktivitas y
Page 47 and 48: Dewan Pengawas dan Menteri Keuangan
Page 49 and 50: Dewan Pengawas menyampaikan rekomen
Page 51 and 52: Bagaimana menata Kepegawaian BLU? P
Page 53 and 54: Unsur Pejabat BLU (output) yang dit
Page 55 and 56: Unsur Pejabat BLU anggaran yang tel
Page 57 and 58: MENGELOLA KEUANGAN BLU perencanaan
Page 59 and 60: Sistematika Usulan Tarif Layanan BL
Page 61 and 62: Perencanaan dan Penganggaran BLU bi
Page 63 and 64: Perencanaan dan Penganggaran BLU SB
Page 65 and 66: Perencanaan dan Penganggaran BLU me
Page 67 and 68: Perencanaan dan Penganggaran BLU Ga
Page 69 and 70: Perencanaan dan Penganggaran BLU ta
Page 71 and 72: Proses Pelaksanaan Anggaran BLU Pen
Page 73 and 74: Gambar 4.12 Permohonan Persetujuan
Page 75 and 76: Ilustrasi penyampaian SP3B BLU ke K
Page 77 and 78: Proses Pelaksanaan Anggaran BLU a.
Page 79 and 80: Proses Pelaksanaan Anggaran BLU Rev
Page 81: Proses Pengelolaan Utang dan Piutan
Page 85 and 86: Proses Pengelolaan Utang dan Piutan
Page 87 and 88: Bagaimana Mengelola Risiko BLU Bida
Page 89 and 90: Mengelola Resiko BLU 3. Struktur Ma
Page 91 and 92: Mengelola Resiko BLU Tiga level ris
Page 93 and 94: Tabel 4.7. Menentukan Risiko dan ti
Page 95 and 96: terlebih dahulu. c. Memindahkan (tr
Page 97 and 98: Mungkin terjadi (score 3) Cukup den
Page 99 and 100: Menerapkan Remunerasi BLU yang bers
Page 101 and 102: Proposal Usulan Remunerasi Bab I. P
Page 103 and 104: AKUNTABILITAS BLU pertanggungjawaba
Page 105 and 106: Bentuk Pertanggungjawaban BLU akhir
Page 107 and 108: Bentuk Pertanggungjawaban BLU siste
Page 109 and 110: Bentuk Pertanggungjawaban BLU lapor
Page 111 and 112: Bentuk Pertanggungjawaban BLU KPKNL
Page 113 and 114: Balanced Scorecard Perspektif Uraia
Page 115 and 116: Tabel 5.1. Aspek dalam Penilaian Ki
Page 117 and 118: . Indikator Kinerja Mutu Pelayanan
Page 119 and 120: profesionalisme pegawai dengan tuju
Page 121 and 122: Pengawasan dan Pemeriksaan BLU d. P
Page 123 and 124: Pengawasan dan Pemeriksaan BLU 3) M
Page 125 and 126: Pengawasan dan Pemeriksaan BLU (unq
Page 127 and 128: 21. Peraturan Menteri Keuangan No.
show all

Manual BLU Kesehatan

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?