E - PAPER RADAR BEKASI EDISI 14 AGUSTUS 2019

More documents

Recommendations

Info

JURNALISME WARGA 3 RABU, 14 AGUSTUS 2019 ANDA MENULIS KAMI PUBLIKASIKAN Layangkan unek-unek dan keluhan Anda terkait berbagai persoalan, layanan publik, lingkungan, kinerja aparat baik pemerintahan maupun kepolisian, serta pelayanan umum lainnya. Kirim langsung ke : radar bekasi @radarbekasi | ariesant.radar@gmail.com radarbekasi@gmail.com bismanradarbekasi@gmail.com @gobekasi 085710036461 081319221797 MOBIL AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH Hubungi RUMAH ZAKAT BEKASI (021) 88397001 | 0817 214843 | 0817 0998267 NOMOR TELEPON PENTING Polresta Bekasi dan Polsek jajaran Polresta Bekasi (021) 89113533 Polsek Tambun (021) 8802738/97660935 Polsek Cikarang Barat (021) 88323550 Polsek Cikarang (021) 89106141/8901217 Polsek Cikarang Timur 021 89141940 Polsek Kedung Waringin (021) 89140153/89142579 Polsek Pebayuran (021) 89150110 Polsek Cikarang Selatan (021) 89901756/89901544 Polsek Cikarang Pusat (021) 89970020 Polsek Serang Baru (021) 89952376 / 89954516 Polsek Cibarusah (021) 89952516 Polsek Setu (021) 8250532 Polsek Sukatani (021) 89160765 Polsek Tambelang (021) 89170755 / 89171110 Polsek Babelan (021) 8920012 Polsek Tarumajaya (021) 88990277 Polsek Cabang Bungin (021) 89180203 / 94600096 Polsek Muara Gembong (021) 89190074 Haji dan Pesan Kemanusiaan Setiap tahun, ibadah haji menjadi ritual akbar bagi umat muslim dunia. Seorang yang melakukan haji harus memiliki kesiapan baik secara materil, fisik, pikiran, psikologi, dan hati. Sebagaimana dalam fir man Allah swt. pada QS. Ali Imran: 97 menyatakan “wa lillahi ‘alan naasi hijjul baiti manistathaa’a ilaihi sabilaa”. Orang hendak berhaji harus dilandasi niat untuk mencapai ridho Allah swt agar tercapai haji yang mabrur. Ibadah haji bukan untuk sekedar mencari status sosial. Beberapa masyarakat kita salah kaprah dalam memahami ibadah haji. Mereka berhaji semata-mata ingin dipuji, ingin disebut bapak “haji” atau ibu “haji” serta ingin meningkatkan derajat status sosialnya di mata masyarakat setempat. Hakikatnya, para haji yang pulang ke tanah air mengusung tanggungjawab sosial dan moral. Ia dituntut member dayakan mas yarakat setempat baik dalam agama, budaya, dan sosial. Keberadaan para haji dalam masyarakat ber peran penting untuk mengen taskan kesenjangan sosial dan melakukan penyuluhan agama. Namun realita berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya. Alih-alih menjadi pemberdaya umat, justru tidak sedikit mereka yang mempertegas garis kesenjangan. Gelar haji sebatas menjadi tittle yang merentangkan si kaya dengan si miskin yang belum berhaji. Eksistensi para haji belum menjadi kekuatan sosial yang nyata untuk merubah masyarakat ke arah yang bermartabat. Ironi ini terjadi karena minimnya edukasi kepada calon haji mengenai makna dan hakikat haji. Para calon haji tidak cukup dibekali pengetahuan praktis fiqih haji semata. Mereka harus tahu makna yang terkandung dalam rukun-rukun haji agar perjalanan yang religius tersebut tidak menjadi formalistik. Kesadaran Humanistik Ibadah haji memuat nilai-nilai humanistik yang universal. Menurut M. Quraisy Shihab, syariat haji penuh dengan dimensi simbol yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (1992: 35). Orang-orang yang menunaikan ibadah haji selalu mengawali diri dengan berihram yakni melepaskan pakaian dan menggantinya dengan sehelai kain putih yang tidak berjahit. Tidak dapat disangkal bahwa pakaian berfungsi sebagai peneguh identitas yang membedakan antara satu individu dengan yang lain. Tentu dalam dunia kerja, pakaian seorang direktur berbeda dengan pakaian seorang pegawai. Entitas pakaian menunjukkan perbedaan status baik sosial, ekonomi (profesi) dan politik. Selain itu, pakaian juga memberi pengaruh psikologis kepada pemakainya. Saat berada di Miqat Makani, para haji yang berirham harus me lepas segala atribut status sosialnya. Dalam ihram, semua melebur dalam persamaan dan pe rsatuan sebagai hamba Allah. Secara simbolik, ihram menyerukan kesetaraan derajat. Tidak ada kasta dan diferensiasi. Seorang Arab tidak lebih mulai dari non-Arab dan seorang bangsawan tidak lebih tinggi dari seorang rakyat biasa. Selain itu, jamaah haji yang berihram dilarang merusak lingkungan, mencabut pepoho nan, membunuh binatang dan pertumpahan darah. Dari sini, ibadah haji memupuk kesada raan kosmis dalam diri manusia. Sebagai khalifah di bumi, umat muslim dituntut menjaga keseimbangan alam dan merawat keharmonisan dengan manusia serta makhluk lainnya. Jangan sampai seorang mandataris Tuhan melakukan tindakan eksploitasi alam, radikalisme, pembunuhan dan sebagainya. Kemudian dalam tawaf, beragam suku bangsa larut dalam lingkaran spiritual. Tawaf dalam haji mengesankan suatu kebersamaan menuju satu tujuan yang sama yakni Allah swt. Seluruh elemen yang bertawaf larut dalam kesadaran ilahiah atau dalam bahasa sufi disebut al-fana’ fillah. Bahkan, Ka’bah yang dikitari mampu menghadirkan nuansa religius dan humanis (Zuhairi, 2009: 229) Begitu pula dengan sa’i yang melambangkan perjuangan manusia di dunia ini yang kelak buahnya akan dituai di akhirat. Sa’i menegaskan bahwa kehidupan dunia dan akhirat merupakan kausalitas yang padu dan tidak terpisahkan. Kemudian, wukuf di padang Arafah yang gersang menyeru manusia untuk selalu bertafakkur akan Penumpang Gelap dan Kaki Tangan HAEDAR Nashir (Ketua Umum PP Muhammadiyah) menyatakan “penumpang gelap” merupakan praktik lumrah di dunia politik. Poros III ya sinonim “Penumpang Gelap”. Sami mawon. Podo wae. “Same-same” lah. Wacana “Penumpang Gelap” terpaksa dibuka di publik domain. Karena enggak ada kapoknya. Sebuah warning; “Oh Ow kamu ketauan..!” Bukan “Evil Axis” namanya kalau penumpang gelap mudah nyerah. Alih-alih taubat, mereka serang balik figur-figur yang buka tabir hitam Poros III. Sambil buang badan dengan fitnah menuduh “ulama” dan para tokoh 02 sebagai penumpang gelap. Mereka hendak membentur kan Partai Gerindra dengan ulama. Di belakang penumpang gelap ada kekuatan negara adidaya yang tidak suka melihat kekuatan Islam, Tiongkok dan Rusia bangkit. Mereka ingin kondisikan Jakarta seperti Hongkong. Di arena social sciences, “Penumpang Gelap” disebut “free-rider”. Terminologi generic. “Penumpang Gelap” merupakan masalah. Makanya ada istilah “free-rider problem”. Menurut William Baumol dalam karya “Welfare Econo mics and the Theory of the State”, Freerider problem merupakam a type of market failure. In politics, Free-rider alias “Penumpang Gelap” bagaikan parasit benalu atau “loranthus europaeus”. Dalam buku “Principles of Microeconomics”, peneliti Rittenberg dan Tregarthen menyatakan, “Free riders are a problem because while not paying for the good, they may continue to access it”. Oportunistik. Menusuk dari dalam. Menggunting dalam lipatan. Menukik di tikungan. Enggak jadi kontestan Pilpres. Enggak keluar budget kampanye. Tanpa atribut. Enggak pakai APK. Tapi ingin berkuasa. “Penumpang gelap itu ingin Indonesia chaoz. Ingin Pak Jokowi disalahkan. Ingin Indonesia ini ribut. Pak Prabowo sebagai patriot dan negarawan menolak. Itulah penumpang gelap,” kata Andre Rosiade. Penumpang gelap punya syahwat politik. Megalomaniac. Ciptakan chaoz dan padamkan. Otaknya dia-dia juga. Modus lama. Tanpa diketahui publik dan netizens, di belakang tirai, mereka berusaha merayu Pak Prabowo merilis gerakan chaoz. Lalu Pak Prabowo ditangkap sebagai dalang. Jokowi-Maruf batal dilantik. Poros III membentuk pemerintahan transisi dan memunculkan si penumpang gelap sebagai “The New Super Hero”. Libido politik penumpang gelap enggak ragu mengor bankan relawan 02, emak-emak, purnawirawan dan siapa saja. Mereka bahkan engga ragu mengorbankan para ulama. Fortunately, Pak Prabowo menginstruksikan para kader Gerindra untuk menyelamatkan para ulama dari permainan kotor Poros III. Seandainya para penumpang gelap itu sukses dalam aksinya, maka tercipta situasi yang disebut British economist William Forster Lloyd dengan teori “The tragedy of the commons”. Sebuah situasi tragis di mana rakyat jadi korban petualangan Free-riders. Wakil Sekjen PKB Daniel Johan bertanya-tanya siapa oknum penumpang gelap yang dimaksud Bang Dasco. Semua petinggi partai TKN, dari PPP sampai PDI Perjuangan, mengetahui secara persis adanya free-rider ini. Mereka bernapas lega ketika Pak Prabowo banting stir. Eggak mau diadu-domba. Enggak mau korbankan relawan 02. Free-rider gigit jari. Poros III punya kaki tangan di kubu 01. Bermetamorfosis menjadi “Penumpang Gelap” di kubu 02. Mereka yang menuding Bu Titiek dan keluarga Cendana sebagai donatur rusuh 22 Mei dan fitnah Pak Prabowo sebagai “dalang rusuh” adalah antek-antek poros III yang beroperasi dalam tubuh 01 Jokowi-Maruf. Pasca MRT Summit, para penumpang gelap poros III menghasut residu 02 (ampas klik Jokowi’s haters) menghujat Pak Prabowo. Kulminasinya mereka bangun narasi fabrikasi soal Pak Prabowo dihina di Kongres ARIESANT/RADAR BEKASI MULAI DIBONGKAR Seorang warga sedang melihat bangunan yang sudah mulai dibongkar untuk pembangunan depo moda transportasi Lintas Rel Terpadu (LRT) Bekasi Timur, di Kampung Jati, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. kebesaran Allah serta menyelami jati dirinya sebagai hamba. Secara substantif, ibadah haji sarat muatan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam Khutbatul Wada’ Nabi Muhammad menghimbau kepada umat muslim untuk memelihara jiwa, harta, dan kehormatan orang lain. Bahkan, Nabi melarang kepada umat muslim melakukan penindasan dan pemerasan terhadap kaum lemah (minoritas). Dan, Nabi selalu menekankan persamaan derajat sesama manusia. Pandangan dan himbaun Nabi di atas menegaskan bahwa ibadah haji memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai kemanu siaan yang universal. Ibadah haji tidak lagi dimaknai sebagai ajang perlombaan mencari sta tus atau derajat sosial semata. Hari raya haji tahun ini adalah momentum untuk meneguhkan kembali jati diri kita sebagai khalifah Allah swt yang membawa perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan di muka bumi. *) Ketua Studi dan Pengembangan Bahasa Asing UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta PDI Perjuangan. Padahal satusatunya figur yang diistimewakan oleh Ibu Megawati ya Pak Prabowo. Penumpang gelap sudah kempes. Tapi belum mati. Mereka masih beroperasi. Memelihara emosi relawan 02 yang masih kecewa kalah di Pilpres. Poros III dan kaki-tangannya memprovokasi sekelompok kecil hard-liner Jokowi’s haters. Menjaga militansi Anti-Jokowi sekaligus Anti-Prabowo dengan nyanyian “pol itics of hatred”. Mereka ingin produksi delusi kekuatan. Supaya bisa “bargain” di hadapan Jokowi. Mereka akan menyatakan bahwa Poros III yang bisa meredam animosity Anti-Jokowi. Bukan Pak Prabowo. Padahal kelompok extrimis militan ini hanya grup kecil residu politik. Tidak sebesar dan senyaring suara media sosialnya. Poros kuat Jokowi- Megawati-Prabowo akan dengan mudah menyikat para penumpang gelap. Tunggu tanggal mainnya. *) Aktivis Komunitas Tionghoa Anti Korupsi Sentra Komunikasi (Senkom) Tol Cikampek 822-6666 Senkom Tol Dalam Kota 801-1735 Senkom Tol Janger 919-9999 Senkom Tol Jagorawi 917-7777 Senkom Tol TB Simatupang 920-1111 Senkom Tol Cipularang (022) 2021-666 Senkom Tol Wiyoto Wiyono 651-8350 Tol Palimanan-Kanci 0231-484268 Tol Purwakarta - Bandung (022) 2021666, (022) 91196666 Tol Semarang 024-7607777 Tol Surabaya-Gempol 031-5624444 PJR Tol Cikampek 849-71122 PJR Tol Janger 591-3648 PJR Tol Jagorawi I 877-93621 Derek 884 -1110 PEMADAM KEBAKARAN 113 Sudin Kota Bekasi 889-57805 Sudin Kabupaten Bekasi 883-36732 TERMINAL BIS Kampung Rambutan (Dalam Kota) 840-0062 Kampung Rambutan (Antar Kota) 840-0063 Pulogadung (Dalam Kota) 489-7748 Pulogadung (Antar Kota) 488-3742 Kalideres 544-5348 Lebakbulus 750-9773 Rawamangun 489-7455 Cibinong 879-00894 Tangerang-Cikokol 557-61265 Bekasi 884-1901 STASIUN KERETA API Gambir 386-2361 Jatinegara 819-2318 Pasar Senen 421-0164 Tanahabang 384-0048 Jakarta Kota 692-8515 Manggarai 829-2458 Tanjungpriok 439-31978 RUMAH SAKIT RS JATIMULYA (Bekasi Timur): Jl. Jatimulya Raya no.14 Bekasi, Telp (021) 82435001 RS Karya Medika 1 : Jl. Raya Imam Bonjol No. 9B, Cikarang Barat, Telp. (021) 8903003, (021) 8900190, (021) 890019 RS Karya Medika II: Jl. Hasanudin No.63, Tambun, Telp (021) 88361980- (021) 88327514- (021) 70207483 RS Jati Rahayu : Jl. Hankam Pondokgede, Telp. (021) 8462566 RS Permata Bekasi : Jl. Legenda Raya No. 9, Telp. (021) 8254748 RS Mekarsari : Jl. Mekar Sari No. 1, Telp. (021) 8801891 RS Amanda I: Jl. Raya Serang No.83, Cikarang Selatan, Telp (021) 8971643 RS Amanda II: Jl Raya Industri No.36, Cikarang Utara, Telp (021) 8900277 RS Ananda : Jl. Sultan Agung No.173, Medansatria, Bekasi Barat, Telp (021) 8854338 RS Annisa: Jl Cikarang Baru No.31, Cikarang Utara, Telp (021) 8904165 RS Bhakti Husada: Jl RE Martadinata Cikarang, Telp (021) 8900531 RS Bhakti Kartini: Jl RA Kartini, No. 11, Margahayu, Tep (021) 8801954 RS Budi Lestari: Jl Raya Kalimalang Depan Perum II, Telp (021) 8842336 RS Graha Juanda : Jl. Ir H Juanda No. 326, Bekasi Timur, Telp (021) 8811832 , (021) 88346880 RS Hermina Bekasi: Jl. Kemakmuran No.39, Margajaya Bekasi, Telp (021) 8842121 RS Ibu Soedibyo: Jl. KH Agus Salim 100, Telp (021) 8802435 RS Medirossa: Jl. Industri Tegalgede, Cikarang Selatan, Telp (021) 8937867 RS Mekarsari Bekasi: Jl. Raya Mekarsari No. 1, Telp (021) 8802641) RS Mitra Keluarga Bekasi: Jl. Jend A. Yani, Bekasi, Telp (021) 8853333 RS Mitra Keluarga Bekasi Timur: Jl. Pengasinan, Rawasemut, Telp (021) 8817777 RS Anna: Jl. Pekayon Raya No.36, Bekasi Selatan, Telp (021) 82432211 RS Global Awal Bros: Jl. KH Noer Alie, Kav. 17-18, Kalimalang, Bekasi, Telp (021) 8868888-(021) 88855210 RSIA Bella: Jl. Ir. H Juanda, No. 141, Telp (021) 880175-(021) 88342438 RS Islam Bani Saleh: Jl. RA Kartini 66, Telp (021) 8803386
POLITIK POLITIK 4 RABU, 14 AGUSTUS 2019 RADAR SUMEDANG 5 RABU, 14 AGUSTUS 2019 / 13 DZULHIJJAH 1440 H PKB Akan Lihat Posisi Tawar Demokrat JAKARTA – Koalisi Jokowi- Ma’ruf Amin bakal kedapatan partai baru. Sebab Partai Demokrat sudah memutuskan untuk mendukung pemerintahan selama lima tahun ke depan. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengatakan, menentukan Demokrat bergabung ke koalisi atau tidak perlu diputuskan bersama antara Jokowi dengan para ketua umum partai pendukung. “Ini kalau Pak Jokowi misalnya mengkhendaki harus ada tambahan koalisi, ya tentu akan dibahas bersama partai-partai koalisi,” ujar Karding saat dihubungi, Selasa (13/8). Karding mengatakan, kemungkinan dalam rapat antara Jokowi dan para ketua umum akan melihat bentuk tawaran dari Demokrat apabila ingin bergabung ke koalisi. Karena ia menilai, tujuan masuk ke pemerintahan adalah pembagian kekuasaan. “Sudah pasti kalau itu (pembagian kekuasaan). Tentu akan dibahas di rapat-rapat nanti misalnya soal posisi tawarnya Demokrat,” katanya. Namun demikian, menurut Karding, peran oposisi juga harus dikuatkan tidak semuanya bergabung ke koalisi. Karena sistem demokrasi harus juga tetap dijaga. Peran oposisi sangat berguna, sebagai penyeimbang jalannya roda pemerintahan selama lima tahun ke depan. “Soal siapa yang mau jadi oposisi kita kan juga belum tahu, belum melihat, yang jelas baru PKS yang menyatakan oposisi, yang lain kan kadangkadang oposisi, kadang-kadang bergabung,” katanya. Lebih lanjut Anggota Komisi VII DPR ini menambahkan, PKB juga tidak takut kehilangan jatah kursi menteri berkurang. Sebab hal itu akan ditentukan antara Presiden Jokowi dengan para ketua umum partai koalisi. “Ya nanti apakah berkurang atau bertambah tergantung kesepakatan di rapat,” pungkasnya. Sebelumnya, Sikap politik Partai Demokrat akhirnya terjawab sudah. Kepala Divisi Bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan partai yang diketuai SBY sudah menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin. Menurut Ferdinan, saat ini hanya cuma ada satu opsi, yakni bisa memberikan kontribusi aktif membantu pemerintahan ke depan menghadapi tantangan ke depan. Sehingga bisa menyelesaikan masalahmasalah yang ada. “Kalau ditanya kemana arah politik Partai Demokrat, ya arahnya adalah untuk memperkuat pemerintahan Pak Jokowi ke depan,” ujar Ferdinand saat dihubungi, Senin (12/8). Bagi Ferdinand, suatu kehormatan bagi Partai Demokrat apabila berada di dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Sehingga bisa memberikan kontribusi dalam mengelola pemerintahan lima tahun ke depan. “Kalau Pak Jokowi akan mengajak Partai Demokrat, kita akan siap mendukung beliau,” ungkapnya. Ferdinand menambahkan, sikap resmi Partai Demokrat ini nantinya akan diumumkan oleh Ketua Umum SBY atau Sekretaris Jenderal Hinca Pandjaitan. Namun sikap Demokrat adalah ingin berkontribusi membantu pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Sementara itu, Partai Demokrat sudah memutuskan sikap politiknya untuk lima tahun mendatang. Partai yang dikomandoi oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menolak untuk menjadi oposisi dan ingin bergabung ke koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin. Namun, niat Demokrat untuk merapat ke kubu pemerintah sepertinya tak menuai sambutan hangat dari politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira. Menurut Andreas, sejauh ini Demokrat dekat dengan Presiden terpilih Jokowi. Komunikasi juga terbangun baik antara Demokrat dan Jokowi. Namun, seharusnya dukungan Demokrat tersebut bisa dilakukan saat Pilpres 2019 silam. Bukan setelah hajatan selesai, dan pemenang sudah dinyatakan ke Jokowi-Ma’ruf Amin. “Sudah sangat terlambat apabila baru sekarang Demokrat mengekspresikan dukungan itu,” katanya. Andreas menduga, dukungnya Demokrat ke Jokowi-Ma’ruf Amin karena ada keinginan di belakangnya. Misalnya mendapatkan jatah kursi menteri atau masuk ke kabinet. “Tentu ada saja harapan mendapat power sharing dalam kabinet nanti,” ungkapnya. Namun demikian, Andreas menyerahkan semuanya ke Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif. Presiden akan memutuskan seadiladilnya mana partai yang dirangkul masuk ke dalam kabinet. “Tentu Presiden Jokowi akan lebih jeli melihat kemungkinankemungkinan dukungan yang mengalir pasca kemenangan,” pungkasnya. Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mencurigai ada motif di belakang keinginan Partai Demokrat bergabung ke koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin. “Sepertinya semua partai politik yang mau gabung ke pemerintah saat ini pasti punya keinginan join di kabinet,” ujar Irma kepada wartawan, Selasa (13/7). Namun demikian, Anggota Komisi IX DPR ini menilai tidak mengapa jika Demokrat bergabung ke pemerintahan. Sebab selama ini partai yang dikepalai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpolitik secara santun. Menurut Irma, Demokrat tidak pernah menjelekan Presiden Jokowi, kemudian memainkan isu politik identitas atau yang berkaitan dengan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Soal koalisi yang akan bertambah atau tidak. Hal itu ada di tangan Preisden Jokowi dan juga para ketua umum partai koalisi pendukung. Semuanya diputuskan lewat jalur komunikasi dengan partai-partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan menegaskan partainya tidak meminta jatah kursi ke Presiden Jokowi. Memberikan dukungan ke pemerintah hanya sematamata untuk memberikan bantuan. “Kami tidak pernah mengincar jatah kursi, kami tidak pernah minta kursi. Karena sadar itu adalah hak prerogatif presiden,” ujar Syarief. Menurut Syarief, Demokrat berbeda dengan partai lainnya. Misalnya memberikan dukungan salah satu tujuannya untuk mengincar jatah kursi di dalam kabinet. Sehingga partai bernuansa biru ini enggan disamakan dengan partai lain. “Jadi kami jangan disamakan dengan partai lain,” katanya. Syarief berujar, ada syarat yang diajukan oleh Partai Demokrat dengan dukungan ke Presiden Jokowi ini. Itu ada tiga. Pertama chemistry perlu ada kecocokan. Kedua perlu ada kebersamaan dalam koalisi. Kemudian ketiga adalah Demokrat perlu nyaman di dalam koalisi. “Jadi kita tiga itu saja yang menjadi persoalan,” pungkasnya. Sebelumnya, Sikap politik Partai Demokrat akhirnya terjawab sudah. Kepala Divisi Bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan partai yang diketuai SBY sudah menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin. Menurut Ferdinand, saat ini hanya cuma ada satu opsi, yakni bisa memberikan kontribusi aktif membantu pemerintahan ke depan menghadapi tantangan ke depan. Sehingga bisa menyelesaikan masalahmasalah yang ada. “Kalau ditanya kemana arah politik Partai Demokrat, ya arahnya adalah untuk memperkuat pemerintahan Pak Jokowi ke depan,” ujar Ferdinand saat dihubungi, Senin (12/8). Bagi Ferdinand, suatu kehormatan bagi Partai Demokrat apabila berada di dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Sehingga bisa memberikan kontribusi dalam mengelola pemerintahan lima tahun ke depan. “Kalau Pak Jokowi akan mengajak Partai Demokrat, kita akan siap mendukung beliau,” ungkapnya. (jpg) (DERY/JAWAPOS.COM) Sikap politik Partai Demokrat akhirnya terjawab sudah. Partai yang dikomandoi oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini bakal mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin. Demokrat Ingin Gabung Jokowi-Mar’uf JAKARTA – Sikap politik Partai Demokrat akhirnya terjawab sudah. Partai yang dikomandoi oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini bakal mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin. Sikap anti-oposisi ini juga mulai senanda dengan PAN. Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, sikap politik partai berlogo bintang mercy adalah memberikan kontribusi aktif membantu pemerintahan ke depan. Sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. “Kalau ditanya kemana arah politik Partai Demokrat, ya arahnya adalah untuk memperkuat pemerintahan Pak Jokowi ke depan,” ujar Ferdinand saat dihubungi, Senin (12/8). Menurut Ferdinand, saat ini Partai Demokrat juga terus melakukan komunikasi dengan partai koalisi Jokowi-Ma’ruf. Agar bisa membantu pemerintahan selama lima tahun ke depan. “Bahkan saat ini kita terus menjalani komunikasi dengan semua pihak yang kita anggap perlu dilakukan untuk bisa mewujudkan kontribusi itu secara nyata, nanti ke depan di Pemerintah pak Jokowi,” katanya. Bagi Ferdinand, suatu kehormatan bagi Partai Demokrat apabila berada di dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Sehingga bisa memberikan kontribusi dalam mengelola pemerintahan lima tahun ke depan. “Kalau Pak Jokowi mau mengajak Partai Demokrat, kita akan siap mendukung beliau,” ungkapnya. Lebih lanjut Ferdinand menambahkan, sikap resmi Partai Demokrat ini nantinya akan diumumkan oleh Ketua Umum SBY atau Sekretaris Jenderal Hinca Pandjaitan. Namun sikap Demokrat adalah ingin berkontribusi membantu pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. “Nanti akan disampaikan secara resmi pada saat yang tepat nanti baik oleh ketum langsung atau oleh sekjen,” IST Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengatakan, usulan 10 kursi pimpinan MPR hanya bagian dari libido politik saja. Usulan PAN Hanya Libido Politik Soal 10 Kursi Pimpinan MPR JAKARTA– Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan adanya penambahan jumlah pimpinan MPR, jumlahnya sepuluh orang dari masingmasing fraksi di DPR. Tujuannya agar semua partai terakomodir. Namun, politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengatakan, apabila ada sepulih pimpinan MPR maka otomatis mengubah kembali UU MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). Padahal UU MD3 sudah dua kali direvisi mengenai penambahan kursi. Karena itu ia menyarankan tidak perlu adanya penambahan kursi pimpinan MPR. Cukup memakai sistem yang terdahulu saja, satu ketua dan empat wakil JAKARTA – Kursi Ketua MPR terus saja masih menjadi perebutan bagi partai-partai yang lolos ke parlmen. Setidaknya ada enam partai yang mengincar yakni, Golkar, PKB, PDIP, Nasdem, PPP dan Gerindra. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, sesuai dengan arahan ketua umumnya Megawati Soekarnoputri, pemilihan Ketua MPR sebaiknya tidak dilakukan voting atau ketua. “Jadi dengan dua kali direvisi UU MD3 masa kita revisi lagi hanya untuk mengakomodasi naluri, libido politik dan seterusnya,” ujar Hendrawan saat dihubungi, Selasa (13/8). Menurut Anggota Komisi XI DPR ini mengatakan UU MD3 saat ini sudah baik. Maka sejatinya dipertahankan saja jumlah lima kursi pimpinan MPR. “Spiritnya, spirit proporsionalitas, spirit permusyawaratan, jangan sebentar-sebentar diubah hanya untuk mengakomodir libido politik, kalau orang bilang syahwat politik,” katanya. Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon tidak mempermasalahkan adanya usulan penambahkan sepuluh pimpinan MPR ini. Asalkan hal itu menjadi keputusan bersama dengan partai-partai lainnya. pengambilan dengan mekanisme suara terbanyak. Melainkan musyawarah mufakat saja. “Salah satu cara untuk bisa menuju pada pemilihan pimpinan MPR secara aklamasi atau secara musyawarah mufakat. Tentu harus ada kompromi dengan unsur parpol dari koalisi,” ujar Basarah kepada wartawan, Senin (12/8). Basarah pun percaya, kursi “Kalau disepakati bersama, why not, kalau disepakati bersama,” ujar Fadli. Wakil Ketua DPR ini menilai, usulan PAN sangat wajar. Sebab sampai saat ini belum ada titik temu mengenai siapa yang mengisi posisi Ketua MPR. Namun baiknya usulan itu didiskusikan lebih dahulu dengan partai politik yang ada di parlemen. “Jadi wacana itu sah-sah saja dilontarkan, tapi bila dengan UU yang sekarang, tapi bisa ada dialog politik yang baik,” ucapnya. Adapun usulan sepuluh pimpinan MPR itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay. Rinciannya adalah sembilan orang ewakili fraksi-fraksi dan satu mewakili kelompok DPD. Sedangkan soal siapa ketuanya, kata Saleh, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat. (jpg) pungkasnya. Sekadar informasi, selain Demokrat, salah satu parpol pendukung Prabowo – Sandi di pilpres 2019 yang dikabarkan akan masuk dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin adalah PAN. Hal ini seiring sinyalsinyal politik yang muncul. Misalnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang pernah mengatakan, tidak mengajukan syarat mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Bahkan, parpol berlogo matahari putih ini siap mendukung pemerintahan untuk hal yang dirasa baik. Sementara hal yang sama juga ada di Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pernah mengatakan, parpolnya siap JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Magawati Soekarnoputri blakblakan kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) supaya partainya bisa mendapatkan banyak menteri. Namun demikian, yang dilakukan oleh Megawati Soekarnoputri dianggap tidak etis. Karena terangterangan ‘ogah’ diberikan jatah empat menteri oleh Jokowi. Politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan yang disampaikan oleh ketua umumnya Megawati Soekarnoputri adalah kedewasaan berpolitik. Karena menyampaikan aspirasi secara terbuka. ”Itu adalah bentuk kedewasaan berpolitik. Politik tidak hanya jadi urusan sekelompok elite di loronglorong gelap, Ini bagus kok, transparansi itu bagus mas, apa anda lebih seneng bisikbisik? ngumpet-ngumpet, kan enggak,” ujar Hendrawan kepada wartawan, Senin (12/8). Sementara permintaan mengenai banyak kursi menteri untuk PDIP. Anggota Komisi XI DPR ini mengatakan sudah menjadi kewajaran partai pemenang Pemilu 2019 mendapatkan Ketua MPR ini bisa didapatkan dengan mengedepankan mekanisme musyawarah dan mufakat. Karena semua perbedaan akan disatukan dalam satu keputusan bersama. “Saya yakin dengan niat baik untuk menjaga keutuhan bangsa, menjaga pesatuan bangsa, Insyaallah segala ikhtiar untuk menyatukan semua kekuatan bangsa ini bisa dicapai dalam forum musyawarah mufakat,” katanya. Sekadar informasi, enam partai mengincar jatah kursi Ketua MPR. Misalnya saja Golkar sudah menyodorkan nama-nama calonnya, seperti Aziz Syamsuddin dan Zainudin Amali. Kemudian PKB lewat ketua umumnya Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang ‘ngotot’ bisa menempati jabatan tersebut. Selanjutnya adalah PDIP bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Bahkan, Gerindra juga telah menawarkan sejumlah konsep kepada pemerintahan periode kedua Jokowi. Menurut Dasco, apabila konsep yang ditawarkan oleh Gerindra itu cocok dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin. Maka Gerindra siap bekerja sama dalam satu koalisi. “Konsep yang ditawarkan tersebut mengenai energi, kemadirian dan ketahanan pangan. Sehingga apabila adanya kesamaan, maka Gerindra akan bekerja sama dengan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam mengelola pemerintahan selama lima tahun mendatang,” pungkasnya.(jpg) Tak Permasalahkan Minta Jatah Menteri kursi yang berbeda dengan partai lain. ”Ibu ketua umum itu hanya menegaskan kembali logika politik. Partai yang besar tentu proporsionalitasnya jatahnya lebih besar, itu logika politik,” katanya. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri berseloroh di hadapan ribuan kadernya dan di depan Presiden Jokowi meminta supaya PDIP diberikan banyak jatah kursi menteri di kabinet 2019- 2024. ”Kalau Pak Jokowi ini PDIP mesti banyak. Kalau saya dikasih cuma empat. Emoh. Tidak mau,” ujar Megawati yang disambut tawa kader PDIP di Grand Inna Beach Hotel, Bali, Kamis (8/8) lalu. Megawati berseloroh meminta banyak menteri ini karena, PDIP telah berjuang membantu Jokowi dalam memenangkan menjadi kepala negara di 2019 ini. Sehingga dia meminta kepada Preisden Jokowi supaya dikabulkan permintaanya mendapatkan banyak jatah kursi menteri. “Saya minta dengan hormat PDIP akan masuk make ke dalam kabinet dengan menteri yang harus terbanyak,” katanya.(jpg) Megawati Ingin Ketua MPR Dipilih Aklamasi punya kader yang bakal diusung seperti Ahmad Basarah, Yasonna H Laoly, Andreas Hugo Pareira, dan Trimedya Pandjaitan. Di Partai Gerindra bakal diajukan nama Ahmad Muzani. Untuk Partai Nasdem ada nama Lestari Moerdijat, dan terakhir PPP akan mencalonkan Arsul Sani yang menjabat sebagai sekretaris jenderal menjadi Ketua MPR.(jpg)
Page 1 and 2: adar_bekasi radarbekasi.id RABU, 14
Page 3: 2 rabu, 14 AGUSTUS 2019 PENGUMUMAN
Page 7 and 8: Pada pasal 12 Undang-Undang (UU) No
Page 9 and 10: RABU, 14 agustus TAHUn 2019 HALAMAN
Page 11 and 12: 10 RABU, 14 AGUSTUS 2019 RABU, 14 A
Page 13 and 14: KICKERS 7 RABU, 14 AGUSTUS 2019 / 1
Page 15 and 16: IKLAN BASKOM (BARIS & KOLOM) PATRIO
Page 17: RABU, 14 AGUSTUS TAHUn 2019 HALAMAN

E - PAPER RADAR BEKASI EDISI 14 AGUSTUS 2019

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?