Laporan_Tahunan_Pelaksanaan_Tata_Kelola_2021 BNI

550
Adapun penerapan prinsip-prinsip GCG BNI dapat diuraikan sebagai berikut:
Prinsip GCG
Transparansi
Akuntabilitas
Responsibilitas
Independensi
Kewajaran
Uraian
1. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan
serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders) sesuai dengan haknya.
2. Bank mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha,
strategi Bank, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, Pemegang Saham Pengendali,
pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan,
sistem dan implementasi good corporate governance serta informasi dan fakta material yang dapat
mempengaruhi keputusan pemodal.
3. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi
sesuai peraturan yang berlaku.
4. Kebijakan Bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders dan yang berhak memperoleh
informasi tentang kebijakan tersebut.
1. Bank menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada
stakeholders.
2. Bank menetapkan check and balance system dalam pengelolaan Bank.
3. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua organ organisasi berdasarkan ukuran yang disepakati dan
sejalan dengan nilai-nilai Perseroan (Corporate Culture Values), sasaran usaha dan strategi Bank serta
memiliki rewards and punishment system.
4. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi Bank mempunyai kompetensi sesuai dengan
tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam implementasi good corporate governance.
1. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential bank practices) dan menjamin kepatuhan
terhadap peraturan yang berlaku.
2. Bank sebagai good corporate citizen peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab
sosial secara wajar.
1. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak
terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).
2. Bank mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun.
1. Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders asas kesetaraan dan kewajaran (equal
treatment).
2. Bank memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan
menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai
dengan prinsip keterbukaan.
Landasan Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Dalam penerapan GCG di lingkup Bank, BNI mengacu
pada regulasi terkait, pedoman Tata Kelola Perusahaan
yang diterbitkan lembaga nasional dan internasional,
serta best practice yang berlaku di Indonesia maupun
internasional guna mendukung Tata Kelola Perusahaan
yang sesuai dengan standar dan measurable. Untuk
itu, BNI telah menempatkan GCG bukan hanya semata
untuk pemenuhan regulasi, namun juga sebagai bentuk
kesadaran pihak internal Bank dalam menjadikan BNI
sebagai perusahaan yang sehat dan wujud dari strategi
dan budaya perusahaan yang terus dipelihara serta
disempurnakan.
Dalam menjalankan implementasi GCG di setiap lini bisnis,
BNI berlandaskan pada berbagai ketentuan dan pedoman
sebagai berikut:
1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.
10 Tahun 1998 dan sebagaimana telah diubah sebagian
dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas dan sebagaimana telah diubah
sebagian dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) pada BUMN sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-
09/MBU/2012;
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan
Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/10/2020;
5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/2012
tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi
dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan
BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri BUMN No. PER-04/MBU/06/2020;
Laporan Tahunan Pelaksanaan GCG Tahun 2021 > PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk