Laporan_Tahunan_Pelaksanaan_Tata_Kelola_2021 BNI

Laporan

Tahunan

Pelaksanaan

GCG Tahun 2021

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

546

Praveen JORDAN

“Rahasia menang adalah manajemen konstan dan

konsisten.”

- Tom Landry

Laporan Tahunan Pelaksanaan GCG Tahun 2021 > PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Laporan Tahunan Pelaksanaan GCG Tahun 2021

547

548

560

Penerapan Prinsip-Prinsip Good

Corporate Governance

Struktur dan Mekanisme Good


564 Rapat Umum Pemegang Saham

582 Dewan Komisaris

600 Komisaris Independen

602 Direksi

620 Penilaian Kinerja Direksi

621

635

646

Kebijakan Keberagaman Komposisi

Anggota Dewan Komisaris dan

Direksi

Penilaian Good Corporate

Governance

Remunerasi Dewan Komisaris dan

Direksi

662 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

699 Hubungan Afiliasi

701

Informasi Pemegang Saham Utama

dan Pengendali

703

Organ dan Komite di Bawah Dewan

Komisaris

762 Organ Pendukung Direksi

815 Auditor Eksternal Independen

819 Manajemen Risiko

847 Sistem Pengendalian Internal

854 Perkara Penting

863 Sanksi Administratif

863

876

Akses Informasi dan Data

Perusahaan

Program Anti Pencucian Uang

(APU) dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme (PPT)

879 Perlindungan Hak Kreditur

879 Program Anti Korupsi

880 Kode Etik Perusahaan

883

Kebijakan Anti Gratifikasi & Anti

Suap

887 Sistem Pelaporan Pelanggaran

890 Penyimpangan Internal

905 Transparansi Penyampaian Laporan

913

913

914

915

916

917

Perlakuan yang Sama Terhadap

Seluruh Pemegang Saham

Kebijakan Benturan Kepentingan

(Termasuk Insider Trading)

Pembelian Kembali (Buyback)

Saham dan Obligasi

Pengelolaan Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN)

Transparansi Kondisi Keuangan dan

Non Keuangan

Transparansi Tata Cara Pengaduan

Nasabah dan Penyelesaian

Sengketa kepada Nasabah

920 Praktik Bad Corporate Governance

921 Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

932

944

Pelaksanaan Penerapan Aspek

dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan

Pelaksanaan Penerapan Asean

Corporate Governance Scorecard

891

892

893

Penyediaan Dana untuk Pihak-Pihak

Terkait dan Nasabah Besar

Pemberian Kredit Kepada Pihak

Terkait

Penyediaan Dana untuk Kegiatan

Sosial dan Politik

894 Pengadaan Barang dan/atau Jasa

901 Rencana Strategis Bank


548

Penerapan Prinsip-Prinsip

Good Corporate Governance

BNI menempatkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

(Good Corporate Governance atau GCG) sebagai landasan

bagi terbentuknya sistem, struktur dan budaya Bank yang

kuat dalam menunjang keberhasilan dan keberlanjutan

usaha Bank serta perubahan lingkungan bisnis dalam

mencapai nilai-nilai Bank bagi pemangku kepentingan

(stakeholders). Oleh karena itu, Bank meyakini penerapan

GCG perlu dilakukan secara berkesinambungan dan

bukan hanya sekedar kepatuhan terhadap standar dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan praktik GCG yang kuat di Bank tercermin

dalam semua aspek kegiatan bisnis Bank mulai dari

pengambilan keputusan, hubungan dengan mitra kerja

hingga kegiatan operasi Bank didasari oleh prinsip-prinsip

dasar GCG secara konsisten dan berkesinambungan.

Implementasi GCG yang baik akan mengurangi adanya

risiko yang berdampak sehingga kelangsungan Bank

tetap terjaga.

Prinsip-Prinsip Tata

Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan merupakan rangkaian mekanisme

yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan

perusahaan secara profesional dengan berlandaskan

prinsip-prinsip GCG. Implementasi GCG dilaksanakan

untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang

saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam jangka

panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan

stakeholders Bank dengan berlandaskan peraturan

perundang-undangan dan nilai etika usaha yang dijunjung

tinggi oleh manajemen dan pegawai Bank.

Dalam praktiknya, GCG dapat meningkatkan nilai

perusahaan diantaranya dengan mengoptimalkan

potensi yang dimiliki agar Bank memiliki daya saing

sehingga mampu mempertahankan keberadaannya



549

dalam mencapai tujuan Bank. Selain itu, pemantauan dan

penilaian risiko usaha yang bertujuan untuk mengurangi

risiko yang dapat merugikan Bank, dan memaksimalkan

upaya peningkatan kinerja serta pengembangan budaya

kerja di lingkungan Bank. Untuk itu, Bank meyakini

peningkatan kualitas penerapan GCG merupakan hal

yang penting dalam menunjang jalannya kegiatan usaha

yang efektif dan berkelanjutan.

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang

keuangan, BNI senantiasa berkomitmen untuk

menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking)

dan secara konsisten mengedepankan etika dan integritas

dalam pengelolaan Bank yang bertujuan mendorong

peningkatan kinerja, memberikan jaminan dipenuhinya

hak-hak para pemangku kepentingan (stakeholders),

serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku umum pada industri

perbankan dan Pasar Modal. Dalam pengembangan

GCG yang selaras dengan best practice secara

berkesinambungan mendorong Bank untuk menyediakan

sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang

handal. Selain itu, pengembangan GCG yang dilakukan

secara konsisten dapat memacu kinerja Bank melalui

peningkatan shareholder value secara maksimal berupa

perlindungan serta perlakuan adil kepada pemegang

saham dan pemangku kepentingan lainnya.

BNI mendasarkan efektivitas implementasi GCG

kepada 3 (tiga) aspek governance yaitu governance

structure, governance process dan governance outcome.

Governance Structure terkait dengan kecukupan Struktur

dan Infrastruktur Tata Kelola agar proses penerapan

prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan outcome yang

sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Struktur

Tata Kelola Perusahaan meliputi Dewan Komisaris, Direksi,

Komite-Komite dan Satuan Kerja Perusahaan. Adapun

yang termasuk infrastruktur Tata Kelola antara lain adalah

kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen

serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur

organisasi.

Sedangkan, Governance Process merupakan efektivitas

proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang

didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata

Kelola Perusahaan sehingga menghasilkan outcome yang

sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan.

Hasilnya, Governance Outcome yang memenuhi harapan

pemangku kepentingan yang dicapai melalui proses

penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik serta didukung

oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola.

Dengan demikian, Governance Outcome merupakan

hasil akhir atas penerapan Governance Process dan

dukungan yang memadai dari Governance Structure.

Adanya permasalahan pada Governance Structure dapat

menimbulkan kelemahan pada Governance Process. Di

lain pihak, adanya kelemahan pada Governance Process

akan berdampak pada Governance Outcome.

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai

berkomitmen untuk membangun sistem perbankan

yang sehat sehingga mampu tumbuh berkesinambungan

dengan menerapkan prinsip GCG dalam pengelolaannya.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi referensi bagi

pengambilan keputusan yang bertanggung jawab,

menghindari konflik kepentingan, optimalisasi kinerja,

dan peningkatan akuntabilitas. Peningkatan kualitas

pelaksanaan prinsip-prinsip GCG juga dilaksanakan

oleh seluruh BNI Hi-Movers yang diharapkan mampu

memaksimalkan kegiatan bisnis di seluruh aspek

termasuk pada Perusahaan Anak secara terintegrasi.

Seiring berkembangnya Best Practices pelaksanaan Tata

Kelola Perusahaan, baik pada industri perbankan maupun

industri jasa keuangan, sebagai Bank BUMN yang terdaftar

di pasar modal, BNI memahami bahwa penerapan dan

pengembangan GCG memiliki manfaat yang sangat besar

bagi BNI. Dengan adanya penerapan dan pengembangan

GCG, BNI telah memiliki pedoman dalam menjalankan

kegiatan usaha bisnisnya agar senantiasa selaras dengan

tujuan dan kebutuhan setiap stakeholder. Keselarasan

antara stakeholder dan BNI akan menumbuhkan sikap

saling percaya dan sikap yang kondusif di lingkungan

Bank yang berujung pada peningkatan sifat kerja unggul

dan profesionalisme di setiap BNI Hi-Movers.

BNI berkomitmen melaksanakan GCG berlandaskan

pada integritas yang kokoh sehingga prinsip-prinsip

GCG dapat dilaksanakan oleh seluruh tingkatan

organisasi dan dilaksanakan pada seluruh aktivitas

BNI yang nantinya akan berpengaruh pada kegiatan

operasional perbankan agar dapat berjalan secara

konsisten dan berkesinambungan. Implementasi praktik

GCG BNI mengacu pada prinsip-prinsip dasar GCG

yakni Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban,

Independensi dan Kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip

tersebut di lingkungan BNI, sudah disepakati oleh Dewan

Komisaris, Direksi, jajaran manajemen dan seluruh BNI Hi-

Movers guna menciptakan Bank yang senantiasa tumbuh

dan berdaya saing global, serta kuat dan bertahan dalam

menjalankan roda bisnisnya.


550

Adapun penerapan prinsip-prinsip GCG BNI dapat diuraikan sebagai berikut:

Prinsip GCG

Transparansi

Akuntabilitas

Responsibilitas

Independensi

Kewajaran

Uraian

1. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan

serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders) sesuai dengan haknya.

2. Bank mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha,

strategi Bank, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, Pemegang Saham Pengendali,

pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan,

sistem dan implementasi good corporate governance serta informasi dan fakta material yang dapat

mempengaruhi keputusan pemodal.

3. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi

sesuai peraturan yang berlaku.

4. Kebijakan Bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders dan yang berhak memperoleh

informasi tentang kebijakan tersebut.

1. Bank menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada

stakeholders.

2. Bank menetapkan check and balance system dalam pengelolaan Bank.

3. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua organ organisasi berdasarkan ukuran yang disepakati dan

sejalan dengan nilai-nilai Perseroan (Corporate Culture Values), sasaran usaha dan strategi Bank serta

memiliki rewards and punishment system.

4. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi Bank mempunyai kompetensi sesuai dengan

tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam implementasi good corporate governance.

1. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential bank practices) dan menjamin kepatuhan

terhadap peraturan yang berlaku.

2. Bank sebagai good corporate citizen peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab

sosial secara wajar.

1. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak

terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

2. Bank mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun.

1. Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders asas kesetaraan dan kewajaran (equal

treatment).

2. Bank memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan

menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai

dengan prinsip keterbukaan.

Landasan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Dalam penerapan GCG di lingkup Bank, BNI mengacu

pada regulasi terkait, pedoman Tata Kelola Perusahaan

yang diterbitkan lembaga nasional dan internasional,

serta best practice yang berlaku di Indonesia maupun

internasional guna mendukung Tata Kelola Perusahaan

yang sesuai dengan standar dan measurable. Untuk

itu, BNI telah menempatkan GCG bukan hanya semata

untuk pemenuhan regulasi, namun juga sebagai bentuk

kesadaran pihak internal Bank dalam menjadikan BNI

sebagai perusahaan yang sehat dan wujud dari strategi

dan budaya perusahaan yang terus dipelihara serta

disempurnakan.

Dalam menjalankan implementasi GCG di setiap lini bisnis,

BNI berlandaskan pada berbagai ketentuan dan pedoman

sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.

10 Tahun 1998 dan sebagaimana telah diubah sebagian

dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja;

2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas dan sebagaimana telah diubah

sebagian dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate

Governance) pada BUMN sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-

09/MBU/2012;

4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan

Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan

Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/10/2020;

5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/2012

tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi

dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan

BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri BUMN No. PER-04/MBU/06/2020;



551

6. Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/11/2020

tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen

Tahunan Direksi BUMN;

7. Peraturan Menteri BUMN PER-11/MBU/07/2021

tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan

Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik

Negara;

8. Surat Edaran Menteri BUMN No. 2/MBU/07/2019

tentang Pengelolaan BUMN yang Bersih Melalui

Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme, dan Penanganan Benturan Kepentingan

serta Penguatan Pengawasan Intern;

9. Surat Menteri BUMN No. S-289/MBU/04/2020

tanggal 28 April 2020 tentang Penataan Direksi dan

Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan dan Afiliasi

terkonsolidasi BUMN;

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/

POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi

Bank Umum;

11. Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang

Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;

12. POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata

Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;

13. POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan

Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi

Keuangan;

14. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan

Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

15. POJK No. 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban

Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi

bagi Konglomerasi Keuangan;

16. POJK No. 56/PPOJK.04/2015 tentang Pembentukan

dan Pedoman Piagam Unit Audit Internal;

17. POJK No. 27/POJK.03/2016 Perihal Penilaian

Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama

Lembaga Jasa Keuangan;

18. POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan

Fungsi Kepatuhan Bank Umum;

19. POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi

Audit Intern pada Bank Umum;

20. POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi

Keuangan;

21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/

POJK.03/2021 tentang Bank Umum;

22. POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;


POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten

atau Perusahaan Publik;

24. POJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat

Kesehatan Bank Umum;

25. POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs website

Emiten atau Perusahaan Publik;

26. POJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Keterbukaan

atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau

Perusahaan Publik;

27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.

16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan

Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;

28. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan

Tata Kelola bagi Bank Umum;


Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;


Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi

Keuangan;

31. SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Tata Kelola

Perusahaan Terbuka;

32. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)

Satuan Kerja Audit Terintegrasi tentang

Pengembangan Kualitas Audit bagi Konglomerasi

Keuangan BNI;

33. Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan BNI;

34. Berbagai pedoman implementasi GCG antara

lain Prinsip-prinsip Corporate Governance yang

dikembangkan oleh Organization for Economic

Cooperation and Development (OECD), ASEAN

Corporate Governance Scorecard, dan Principles for

Enhancing Corporate Governance yang diterbitkan

oleh Basel Committee on Banking Supervision.

Tujuan Penerapan Good


Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di

lingkungan Bank bertujuan untuk:

1. Meningkatkan corporate value BNI dengan

menerapkan prinsip GCG yang terdiri dari Transparansi,

Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi serta

Keadilan dan Kewajaran dalam melaksanakan bisnisnya

agar BNI memiliki daya saing yang kuat, baik di tingkat

nasional maupun regional;

2. Mendorong setiap organ BNI untuk selalu menekankan

budaya GCG dalam setiap pengambilan keputusan

yang dilandasi nilai dan norma yang berlaku serta

tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

3. Meningkatkan kinerja BNI melalui programprogram

efisiensi Perusahaan yang tercipta dari

terimplementasinya budaya GCG di setiap organ BNI;

4. Meningkatkan kepercayaan investor dan menempatkan

BNI sebagai pilihan utama tempat berinvestasi.


552

Keterkaitan Good Corporate Governance

dengan Kinerja Perusahaan

Hasil implementasi GCG yang dilakukan secara berkelanjutan secara positif mempengaruhi kinerja BNI. Hal ini terbukti

dengan pencapaian BNI di sepanjang tahun 2021 baik dalam aspek keuangan, operasional maupun penghargaan

yang diraih. Peningkatan implementasi GCG berbanding lurus dengan peningkatan kinerja BNI secara keseluruhan.

Pengakuan pihak eksternal dalam bentuk berbagai penghargaan, baik terkait kinerja BNI, keterbukaan Informasi dan

juga implementasi GCG telah diperoleh, antara lain adalah:

1. Memperoleh Penghargaan sebagai “Most Trusted Company” dari The Indonesia Institute for Corporate Governance

pada tanggal 8 Desember 2021, dengan kenaikan skor sebesar 90,74 di tahun 2020 apabila dibandingkan dengan

skor tahun 2019 sebesar 91,60. Saat ini hanya terdapat 13 Perusahaan yang memiliki predikat “Most Trusted Company”;

2. Memperoleh predikat sebagai perusahaan yang “Very Good” dalam penerapan GCG berdasarkan standar ASEAN

Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2021 dari Indonesia Institute for Corporate Directorship (IICD) pada

tanggal 14 Desember 2021. Skor ACGS BNI tahun 2021 adalah sebesar 97,33 (berada jauh di atas rata-rata 100

emiten dengan kapitalisasi terbesar di Indonesia dengan rata-rata skor 73,67). Skor BNI naik dibandingkan tahun

2020 dari 97,02 menjadi 97,33;

3. Memperoleh Juara 2 The Best Indonesia GCG Award VI-2021 untuk kategori Public Company - Bank Buku IV yang

diselenggarakan oleh Economic Review.

Selain pencapaian tersebut, BNI juga berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang baik di tahun 2021 dibandingkan

dengan tahun 2020 (Kinerja keuangan tahun 2020 disajikan kembali dengan memperhitungkan dampak dikeluarkannya

kinerja BNI Syariah) sebagai berikut:

1. Pendapatan bunga secara bersih mengalami peningkatan sebesar 12,4% menjadi Rp38,2 triliun;

2. Laba Bersih mengalami peningkatan 232,2% menjadi Rp10,9 triliun;

3. Pinjaman yang diberikan secara neto meningkat sebesar 4,3% menjadi Rp532,1 triliun;

4. Simpanan nasabah meningkat 15,5% menjadi Rp729,2 triliun;

5. Total Aset meningkat 14,9% menjadi Rp964,8 triliun;

6. Total Ekuitas meningkat 14,3% menjadi menjadi Rp126,5 triliun.

Perkembangan Penerapan GCG

Tahun

Aktivitas dan Kegiatan

2001 BNI berkomitmen untuk melaksanakan Tata Kelola Penyelenggaraan Perusahaan yang Baik (Good Corporate

Governance). Komitmen tersebut dipelopori oleh Komisaris dan Direksi BNI dengan ditandatanganinya Surat Keputusan

Bersama Komisaris dan Direksi No. KEP/001/DK dan KP/001/DIR tanggal 3 Januari 2001 perihal Pelaksanaan Prinsip

Good Corporate Governance sebagaimana tercantum dalam Corporate Governance Handbook PT Bank Negara

Indonesia (Persero) Tbk yang kemudian dijadikan pedoman bagi Direksi dan Komisaris untuk mengelola BNI.

2002 Sebagai bagian dari komitmen untuk mengadakan perbaikan yang terus menerus atas implementasi corporate

governance, BNI melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Membentuk Unit Kepatuhan dan Unit Anti Money Laundering di bawah tanggung jawab Divisi Hukum dan

Kepatuhan.

2. Membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menyusun kriteria

penilaian kinerja bagi setiap anggota Komisaris dan Direksi serta melakukan penilaian struktur, sistem, dan

pelaksanaan kompensasi bagi Direksi dan memberi saran untuk perubahannya kepada Komisaris bila diminta.

3. Membentuk assessment center untuk memperbaiki proses/sistem seleksi posisi pejabat eksekutif.

4. Memperbaiki sistem informasi perbankan.

5. Komisaris telah menetapkan Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) sebagai panduan bagi anggota

Komite Audit dalam melaksanakan tugas.

2003 BNI terus melakukan perbaikan corporate governance-nya, baik dari segi komitmen maupun kepatuhan terhadap

penerapannya. Setiap pegawai diharuskan menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap Kode Etik Perilaku.

Salah satu usaha perbaikan Tata Kelola tersebut, maka pada tahun 2003, BNI membentuk Komite Eksekutif yang

bertugas membantu Direksi pada bidang-bidang tertentu, yakni:

1. Komite Asset & Liability Committee (ALCO).

2. Komite Manajemen Risiko.

3. Komite Kebijakan Kredit.

4. Komite Sumber Daya Manusia.

5. Komite Manajemen Teknologi.



553

Tahun


2004 Berikut adalah pencapaian penting di bidang penerapan Tata Kelola Perusahaan selama tahun 2004:

1. Manajemen BNI telah menyetujui pembentukan Komite Good Corporate Governance yang bertugas membantu

Direksi dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan efektivitas kebijakan maupun implementasi Tata Kelola

Perusahaan di lingkungan kerja BNI.

2. BNI dinilai sebagai salah satu dari lima Perusahaan publik dengan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam

survey yang diadakan oleh Standard & Poor’s Governance Services serta Corporate Governance and Financial

Reporting Center (CGFRC) yang berkantor pusat di Singapura.

3. Manajemen melaksanakan program Zero Fraud guna menumbuhkan praktik perbankan yang sehat dan

bertanggung jawab, kesadaran akan risiko, serta pengawasan melekat atas perilaku yang menyimpang. Melalui

program ini, BNI memberi imbalan bagi unit kerja yang berhasil mencapai Zero Fraud dalam operasinya dan

sebaliknya memberi sanksi kepada unit kerja yang gagal mencegah Fraud.

4. BNI membentuk Tim Etika Kerja yang bekerja di bawah Komite Sumber Daya Manusia. Secara berkala tim ini

mengevaluasi kemajuan etika kerja di lingkungan kerja BNI.

BNI telah meningkatkan akses para stakeholder terhadap seluruh informasi yang memiliki dampak material terhadap

BNI, termasuk laporan keuangan triwulanan, Laporan Tahunan, informasi mengenai penggunaan dana hasil corporate

action, informasi yang dapat mempengaruhi keputusan berinvestasi pemodal, hasil-hasil Rapat Umum Pemegang

Saham, serta peristiwa penting lainnya menyangkut BNI, baik melalui situs website BNI, laporan ke OJK, Bursa Efek,

media massa, paparan publik, maupun analis meeting.

2005 Komitmen BNI dalam peningkatan Tata Kelola dibuktikan dengan pembentukan suatu unit organisasi Pemantauan

GCG melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/174/DIR/R tanggal 26 April 2005.

2006 Ditandatanganinya ‘Pernyataan Komitmen untuk Menerapkan Good Corporate Governance’ oleh segenap Direksi,

Komisaris, dan Pemimpin Divisi pada Rapat Kerja Perusahaan, yang selanjutnya diikuti oleh segenap pegawai di

seluruh jenjang organisasi dan diperbaharui setiap tahun.

2007 Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan ‘Pernyataan Komitmen untuk Menerapkan Good Corporate Governance’

di tahun sebelumnya, maka BNI menyusun program GCG antara lain:

1. GCG e-learning.

2. Buku Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris dan Direksi BNI.

3. Buku Tuntutan Perilaku Insan BNI, yang terdiri dari Nilai-Nilai Budaya Kerja dan Perilaku Utama Insan BNI yang

disebut PRINSIP 46.

4. BNI memperoleh predikat sebagai Perusahaan Terpercaya dalam pemeringkatan Corporate Governance Perception

Index yang diselenggarakan The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan majalah SWA.

2008 Terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) dan pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian

Uang (UU TPPU), Divisi Kepatuhan bekerja sama dengan Divisi Teknologi Informasi telah mengembangkan dan terus

menyempurnakan sistem yang terintegrasi dengan sistem iCONS untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang

mencurigakan.

2009 BNI berhasil meningkatkan kinerja yang berdampak pada peningkatan laba hingga 103% dibandingkan tahun

sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari pelaksanaan GCG yang konsisten oleh segenap insan BNI.

2010 Peluncuran Whistleblowing System (WBS) secara terintegrasi agar transparansi terjaga dan pelaksanaannya dipahami

oleh segenap pegawai BNI. Penyempurnaan code of conduct pegawai BNI yang ditujukan agar terdapat peningkatan

kualitas pegawai BNI. Keikutsertaan BNI dalam peratingan/pemeringkatan implementasi GCG yang dilakukan oleh

lembaga pemeringkat independen, yaitu Center for Good Corporate Governance Universitas Gadjah Mada (CGCG

UGM), The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).

2011 BNI meraih berbagai penghargaan dari berbagai institusi skala nasional maupun internasional. Beberapa penghargaan

besar diantaranya:

1. Best of The Best Company BUMN 2011.

2. The Most Admired ASEAN Enterprise Economics Challenges Award 2011.

3. Most Trusted Company dari The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG).

4. Tata kelola teknologi informasi BNI telah diakui kehandalannya dengan diberikannya IT Governance Award oleh

Kementerian BUMN.

2012 1. Hasil self assessment sesuai ketentuan Bank Indonesia di tahun 2011 dan 2012 menunjukkan tren yang stabil

dengan predikat komposit Sangat Baik.

2. Pembentukan Komite Anti Fraud yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/508/DIR/R tanggal

9 November 2012 perihal Pembentukan Komite Anti Fraud (KAF). Dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya, KAF dibantu oleh Unit Pengelolaan Ethics Management yang berada di Divisi Kepatuhan, yang salah

satu fungsinya sebagai liaison data dan pelaporan dengan Divisi/Unit lain serta pihak eksternal terkait Strategi Anti

Fraud dan mengelola database terkait Fraud yang ada di BNI.

2013 BNI meraih penghargaan:

1. Most Trusted Company Based on Investors and Analysts assessment Survey pada Good Corporate Governance

Award 2013.

2. Most Trusted Company Based on Corporate Governance Index (CGPI) pada Good Corporate Governance Award

2013.

3. Penghargaan sebagai The Best Bank in Indonesia in Developing Good Corporate Governance (GCG) dari

Asiamoney Magazine.


554

Tahun


2014 1. BNI terus melakukan peningkatan dan pembaharuan untuk meningkatkan Tata Kelola Perusahaan.

2. BNI juga terus mendukung pertumbuhan terhadap ekonomi dan lingkungan dengan menyelenggarakan program

Kampoeng BNI, PKBL, aktivitas CSR yang diselenggarakan BNI Syariah, dan komitmen terhadap program One

Billion Indonesian Trees (OBIT) yang telah menanam lebih dari 7 juta pohon dalam 7 tahun terakhir.

2015 BNI meraih penghargaan sebagai:

The Best State Owned Enterprise dan Top 50 Public Listed Companies dalam acara Good Corporate Governance

Award yang diselenggarakan The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).

2016 BNI kembali meraih penghargaan sebagai:

1. The Best State Owned Enterprise dan Top 50 Public Listed Companies dalam acara Good Corporate Governance

Award yang diselenggarakan Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).


2016.


1. Juara 1 Kategori BUMN Keuangan Listed dalam acara Annual Report Award 2016.


Award yang diselenggarakan The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).


2017.




2. Most Trusted Based on Corporate Governance Index (CGPI) pada Good Corporate Governance.

2019 Upaya keras BNI untuk mempertahankan pelaksanaan GCG sesuai dengan best practice, ketentuan dan standar

membawa BNI sebagai:



2. Most Trusted Based on Corporate Governance Index (CGPI) pada Good Corporate Governance.

3. The Best Good Corporate Governance Emiten dari IDX Channel.

Selain itu BNI juga melakukan digitalisasi dalam pelaksanaan Rapat Direksi dan pelaksanaan pemberian komitmen

GCG bagi segenap BNI Hi-Movers. Dalam upaya penyempurnaan penerapan GCG, perseroan juga aktif mengadakan

kerja sama dengan lembaga eksternal IICD dalam rangka meningkatkan penerapan GCG di BNI.

2020 BNI selalu berusaha terus melakukan upaya perbaikan dan melakukan inovasi-inovasi untuk mewujudkan salah satu

misi BNI “Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi industri”. Upaya tersebut

mendapat pengakuan dan penghargaan dari pihak eksternal dan Independen berupa:

1. Penghargaan sebagai “Most Trusted Company” dari The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG).

2. Predikat sebagai perusahaan yang “Very Good” dalam penerapan GCG berdasarkan standar ASEAN Corporate

Governance Scorecard (ACGS) dari Indonesia Institute for Corporate Directorship (IICD).

3. The Best GRC Overall for Corporate Governance & Performance 2020 (International Trade & Corporate Banking)

pada ajang GRC (Governance, Risk & Compliance) & Performance Excellence Award 2020 yang diadakan oleh

Businessweek Indonesia dan CEO Forum.

4. Penghargaan Peringkat I Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2021 Pada tahun ini, BNI terus berupaya meningkatkan kinerja dengan mempertahankan pelaksanaan penerapan GCG dan

kembali berhasil memperoleh penghargaan, sebagai berikut:

1. Penghargaan sebagai “Most Trusted Company” dari The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG).

2. Predikat sebagai perusahaan yang “Very Good” dalam penerapan GCG berdasarkan standar ASEAN Corporate

Governance Scorecard (ACGS) dari Indonesia Institute for Corporate Directorship (IICD).

3. Memperoleh Juara 2 The Best Indonesia GCG Award VI-2021 untuk kategori Public Company - Bank Buku IV yang

diselenggarakan oleh Economic Review.

4. Selain itu, untuk memperkuat pengelolaan GCG, BNI melakukan perubahan pengelolaan GCG menjadi di bawah

koordinasi dua divisi atau unit kerja, yakni Divisi Kepatuhan dan Corporate Secretary. Hal ini dilaksanakan agar

pengelolaan GCG baik secara individual maupun terintegrasi lebih efektif lagi.

5. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BNI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi perihal

Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan PKS No. 67 Tahun

2021 dan No. DIR/153 tanggal 2 Maret 2021, yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan efektivitas dan

efisiensi penanganan pengaduan baik secara internal maupun eksternal yang terintegrasi dengan mengutamakan

kerahasiaan dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan kerja;

6. Sebagai bentuk implementasi GCG, manajemen menyetujui pembentukan Unit Satuan Anti Fraud berdasarkan

Surat Keputusan Direksi No. KP/291/DIR/R tanggal 28 Juni 2021 perihal pembentukan Organisasi Satuan

Anti Fraud (SAF) yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan Strategi Anti Fraud di BNI melalui aktivitas

pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan sanksi, pemantauan dan evaluasi.



555

Sepanjang tahun 2021, BNI telah melaksanakan implementasi GCG sebagai berikut:

Januari

1. Penyampaian Self Assessment GCG dan TKT posisi 30

Desember 2020 kepada OJK dan Kementerian BUMN;

2. Pelaksanaan e-learning Mandatory melalui BNI Smarter,

dengan materi antara lain: GCG, Anti Fraud Awareness,

Gratifikasi, APU-PPT, Sustainability Finance, Risk Culture

dan Budaya Kerja;

3. Penayangan video AKHLAK series dengan tema “BNI

Hi-Movers Tolak Gratifikasi dan Suap” selama 2 bulan

pada website BNI Corpu pada Januari & Februari 2021;

4. Penerbitan Compliance Reminder (CORE) periode

Januari 2021 dengan tema “Skim Stimulus untuk Debitur

Terdampak COVID-19”;

5. Penyampaian informasi perubahan komite audit pada

7 Januari 2021.

Februari

1. Sosialisasi dengan tema “Upaya dan Corrective Action

sebagai langkah preventif meminimalisir pengenaan

sanksi eksternal oleh Regulator” ke segenap Pimpinan

Wilayah/Cabang/Sentra pada 3 Februari 2021;

2. Laporan informasi atau fakta material sehubungan

dengan transaksi afiliasi penggabungan usaha antara

PT Bank BNI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT

Bank BRI Syariah pada 3 Februari 2021;

3. Pengumuman RUPS tahun buku 2020 pada 9 Februari

2021;

4. Penyampaian bukti iklan pengumuman RUPS tahun buku

2020 pada 9 Februari 2021;

5. Himbauan atas Penerimaan/Pemberian Gratifikasi terkait

Tahun Baru Imlek 2021 kepada Segenap Divisi/Satuan

yang diunggah di BNI Forum;

6. Penyampaian Laporan Tahunan tahun buku 2020 pada

tanggal 24 Februari 2021;

7. Penyampaian Laporan Berkelanjutan tahun buku 2020

pada tanggal 24 Februari 2021;


Februari 2021 dengan tema “Larangan Melakukan

Transaksi Tertentu antara Bank dengan Pihak Asing”.

Maret

1. Penerbitan Compliance Reminder (CORE) periode Maret

2021 dengan tema “Pelaporan Data Penjaminan Simpanan

Berbasis Nasabah Bank Umum”;

2. Pemanggilan RUPS Tahunan tahun buku 2020 pada

tanggal 5 Maret 2021;

3. Penyampaian bukti iklan RUPS Tahunan tahun buku 2020

pada tanggal 5 Maret 2021;


dengan roadshow dan pricing rencana penerbitan BNI

Tier II Capital Bonds 2021 pada 24 Maret 2021;

5. Pelaksanaan RUPS Tahunan tahun buku 2020 pada 29

Maret 2021;


dengan penerbitan Tier II Subordinated Notes (BNI Tier

II Capital Bonds 2021 pada 31 Maret 2021;

7. Penyampaian ringkasan risalah RUPS Tahunan tahun

buku 2020 pada 31 Maret 2021;

8. Pemberitahuan pelaksanaan pembayaran dividen tunai

tahun buku 2020 pada 31 Maret 2021.

April


April 2021 dengan tema “Pahami, Cegah dan Laporkan

Benturan Kepentingan”;

2. Sharing Session terkait Integritas kepada segenap

GM (Pemimpin Divisi) di BNI secara berkelanjutan

selama bulan April-Mei 2021. GM KPN/Ketua UPG

mensosialisasikan Pengendalian Gratifikasi & Sistem

Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);

3. Himbauan atas Penerimaan/Pemberian Gratifikasi terkait

Idul Fitri 2021 kepada Segenap Divisi/Satuan/Unit dan

Kantor Wilayah yang diunggah di website BNI;

4. Sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal melalui

pemasangan digital banner terkait Gratifikasi dan Sistem

Manajemen Anti Penyuapan SMAP di media-media

internal BNI;

5. Pemaparan dan Diskusi Laporan Riset ASEAN CG

ScoreCard oleh IICD.

Mei

1. Penerbitan Compliance Reminder (CORE) periode Mei

2021 dengan tema “Outlet Compliance Review (OCR)”;

2. Penerbitan Compliance Reminder (CORE) periode Mei

2021 dengan tema “Penyesuaian Ketentuan Rasio Loan

To Value (LTV) BNI Griya tekait Peraturan Bank Indonesia

(PBI) No. 23/2/PBI/2021;

3. Sharing Session terkait Integritas kepada segenap

GM (Pemimpin Divisi) di BNI secara berkelanjutan

selama bulan April-Mei 2021. GM KPN/Ketua UPG

mensosialisasikan Pengendalian Gratifikasi & Sistem

Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);

4. Himbauan pencegahan gratifikasi terkait Hari Raya Idul

Fitri 1442H tahun 2021 pada 7 Mei 2021;

5. Iklan himbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya

Idul Fitri 1442H tahun 2021 pada 7 Mei 2021;

6. Webinar oleh Dir. HN melalui BNI Corpu Live Streaming

dengan materi “Penegakan Integritas dalam Proses

Perkreditan” pada 10 Mei 2021.


556

Juni

1. Penerbitan Compliance Reminder (CORE) periode Juni

2021 dengan tema” Seperti Apakah Badan Usaha Milik

Desa itu?”;

2. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Anti Suap ke

segenap pegawai Kantor Wilayah Denpasar;

3. Sosialisasi ke segenap Head of Region (HOR) terkait

Pengendalian Gratifikasi & Sistem Manajemen Anti

Penyuapan (SMAP) sebagai bagian dari Risiko

Operasional;

4. Webinar wajib Good Corporate Governance – Sistem

Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang di dalamnya

terdapat materi Pengendalian Gratifikasi, pada tanggal

21 Juni 2021;

5. Sosialisasi SMAP melalui webinar kepada segenap BNI

Hi-Movers pada 21 Juni 2021 diikuti oleh 21.975 pegawai

yang disampaikan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi

(UPG) dan Konsultan Robere;

6. Sosialisasi GCG kepada pegawai-pegawai Officer

Development Program.

Juli

1. Peyampaian Self Assessment GCG dan TKT periode Juni

2021 kepada OJK;

2. Penerbitan Compliance Reminder (CORE) periode Juli

2021 dengan tema “Pemberian Preferensi Harga bagi

Barang dan/atau Jasa yang Memiliki Tingkat Komponen

Dalam Negeri (TKDN)”;

3. Sosialisasi GCG, Gratifikasi dan Anti Fraud Awareness di

Wilayah Bandung;

4. Laporan informasi dalam rangka pembelian kembali

saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara

signifikan BNI pada 21 Juli 2021;

5. Webinar wajib bagi segenap mitra bisnis/Rekanan BNI

mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

termasuk di dalamnya materi Pengendalian Gratifikasi pada

tanggal 22 Juli 2021 yang disaksikan oleh segenap mitra

bisnis/Rekanan dan BNI Hi-Movers melalui Live Youtube

BNI Corpu dan Aplikasi BNI Smarter.

Agustus

1. Penandatanganan Pakta Integritas Direksi pada 12

Agustus 2021;

2. Penandatanganan Pakta Integritas Dewan Komisaris

pada 13 Agustus 2021;

3. Penyampaian modul/materi GCG serta Gratifikasi dan

Anti Suap pada pelatihan Officer Development Program;


Agustus 2021 dengan tema “Screening KYC on Board”;


Agustus 2021 dengan tema “Rahasia Bank”.

September


September 2021 dengan tema “User-ID and Password

is Yours and Yours Only”;


September 2021 dengan tema “BNI & Aktivitas Pajaknya”;

3. Penyampaian hasil public expose tahunan pada 9

September 2021;

4. Webinar wajib bersama Ketua KPK yang dihadiri

oleh segenap Direksi dan Dewan Komisaris serta

unsur Pemimpin Divisi/satuan/Wilayah, dengan tema

“Pencegahan Korupsi di Sektor Perbankan” pada 21

September 2021 yang disaksikan oleh segenap BNI Hi-

Movers melalui Live Youtube BNICorpu dan Aplikasi BNI

Smarter;

5. Webinar GCG “Fraud Awareness Series” IT Fraud tanggal

1 September 2021;

6. Pelaporan informasi atau fakta material sehubungan

dengan rencana penerbitan AT-1 Perpetual Non Cumulative

Capital Securities pada 17 September 2021;


dengan penyelesaian penerbitan AT-1 Perpetual Non

Cumulative Capital Securities pada 27 September 2021;

8. Laporan informasi sehubungan dengan operasional entitas

BNI Securities Pte. Ltd. pada 10 September 2021.

Oktober


Oktober 2021 dengan tema “Penyediaan Dana Kepada

Selain Pihak Terkait (Kelompok Peminjam)”;


dengan persetujuan OJK terkait pencatatan BNI AT-1

Perpetual Non Cumulative Capital Securities pada 1

Oktober 2021;

3. Webinar GCG “Fraud Awareness Series” Pengawalan

Risiko dan Pengembangan Bisnis Internasional tanggal

28 Oktober 2021.

November

1. Pelatihan online bagi pegawai baru (ODP) terkait

penerapan Good Corporate Governance;


November 2021 dengan tema “Sistem Manajemen Anti

Penyuapan”.

Desember

1. Himbauan tertulis ke segenap unit mengenai larangan

menerima gratifikasi dalam rangka Natal 2021 dan Tahun

Baru 2022;

2. Updating Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2021

tanggal 8 Desember 2021;

3. Penghargaan sebagai “Most Trusted Company” dari The

Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG)




557

4. Publikasi Anti Gratifikasi terkait Hari Natal 2021 dan Tahun

Baru 2022 di Investor Daily pada tanggal 14 Desember

2021 dan website Perseroan;

5. Pemasangan poster larangan menerima gratifikasi tanggal

14 Desember 2021 di segenap Divisi/Satuan;


dengan transaksi afiliasi BNIS sebagain lead advisor pada

20 Desember 2021;

7. Pelatihan online bagi pegawai baru (ODP) terkait

penerapan Good Corporate Governance tanggal 27

Desember 2021;

8. Refleksi AKHLAK BUMN Pada 30 Desember 2021;


Desember 2021 dengan tema “Pemantauan Transaksi

melalui Suspect Account to Verify”;


Desember 2021 dengan tema “RUPS Elektronik”.

Peningkatan Kualitas

Penerapan Tata Kelola Bank

Upaya peningkatan kualitas penerapan GCG merupakan

langkah BNI dalam menciptakan, mengembangkan serta

memperbaiki diri agar selaras dengan prinsip-prinsip

GCG. Hal ini diwujudkan dengan penyusunan Roadmap

yang digunakan sebagai acuan dalam mendukung praktik

implementasi GCG. BNI senantiasa melakukan evaluasi

penerapan Tata Kelola Perusahaan secara berkelanjutan,

sehingga penerapan Tata Kelola Perusahaan akan selalu

mengalami peningkatan. Untuk itu, BNI memiliki upaya

dalam meningkatkan kualitas penerapan GCG yang secara

konsisten direalisasikan dengan cara sebagai berikut:

1. Review pedoman/kebijakan terkait dengan Tata Kelola

Perusahaan baik untuk BNI maupun terintegrasi di

konglomerasi keuangan BNI untuk disesuaikan dengan

ketentuan regulator, pedoman dan best practice terbaru;

2. Penyusunan inisiatif hal-hal baru terkait dengan

pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, termasuk di

dalamnya updating ketentuan baru kepada Direksi

dan Dewan Komisaris, program GCG campaign, dan

sebagainya;

3. Peningkatan kualitas penerapan GCG antara lain

melalui Compliance Index termasuk penyempurnaan

metode perhitungannya, penguatan organisasi

dengan membentuk Satuan Anti Fraud, implementasi

Whistleblowing System (WBS), program Pengendalian

Gratifikasi dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

(SMAP) serta pelaksanaan Forum Governance, Risk and

Compliance (GRC) di segenap Unit;

4. Penyusunan Laporan terkait Tata Kelola Perusahaan,

diantaranya Laporan Tata Kelola, Laporan Tata Kelola

Terintegrasi, Laporan Corporate Secretary, serta laporan

terkait lainnya;

5. Sarana Pengaduan Eksternal terkait GCG untuk

mendorong kesadaran BNI Hi-Movers agar senantiasa

berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG sebagai

suatu budaya, BNI juga melibatkan peran serta

masyarakat/publik sebagai pengawas implementasi

GCG di BNI antara lain dengan menyediakan sarana

bagi masyarakat umum (publik) untuk menyampaikan

keluhan serta pengaduan terjadinya pelanggaran Tata

Kelola Perusahaan yang dilakukan oleh pegawai BNI

melalui sarana pelaporan Whistleblowing System (WBS)

antara lain melalui website, telepon, email, surat, SMS/

Whatsapp.

Masyarakat yang merasa dirugikan oleh perbuatan BNI Hi-

Movers atau mengetahui adanya perbuatan pegawai BNI

yang menyimpang dari prinsip Tata Kelola Perusahaan dapat

menginformasikan melalui saluran WBS.

Pengaduan atau keluhan yang diterima melalui saluran

WBS BNI selain dimaksudkan untuk membantu proses

penyelesaian permasalahan yang dihadapi pihak yang

menyampaikan keluhan/informasi juga diharapkan dapat

menjadi bahan review/masukan serta evaluasi bagi BNI

untuk melakukan perbaikan secara terus menerus serta

meningkatkan kualitas penerapan GCG di BNI sehingga

dapat menekan terjadinya tindakan penyimpangan atau

pelanggaran prinsip GCG oleh pegawai BNI.

Awareness

Sosialisasi GCG

Sosialisasi terkait GCG di sepanjang tahun 2021 telah

dilakukan di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah serta

Entitas Anak. Adapun kegiatan sosialisasi tersebut

meliputi pemaparan mengenai prinsip-prinsip GCG,

contoh implementasi, serta ketentuan terbaru yang terkait

dengan GCG. Dengan sosialisasi ini diharapkan para BNI

Hi-Movers memiliki tekad serta komitmen bersama untuk

mewujudkan implementasi GCG di BNI.

Program Induksi Pegawai Baru

Pegawai baru merupakan cikal bakal BNI Hi-Movers yang

nantinya akan belajar, tumbuh dan berkembang di BNI.

Sebagai tunas atau cikal bakal maka pembekalan corporate

value sangat penting, karena dalam pembekalan tersebut

akan ditanamkan nilai-nilai GCG dan Kode Etik yang

diharapkan nantinya akan bermanfaat dalam perjalanan

karier di BNI. Pembekalan diberikan oleh Unit GCG yang

bekerja sama dengan BNI Corporate University untuk

memberikan jam pembekalan khusus terkait GCG dan Kode

Etik bagi pegawai baru.

Komitmen Tata Kelola

Sebagai komitmen dalam menegakkan penerapan GCG,

BNI melakukan penandatanganan Komitmen Tata Kelola

(Pakta Integritas, Deklarasi Gratifikasi dan Anti Suap)


558

yang dilakukan dalam jangka waktu setahun sekali. Setiap

pegawai baik dari berbagai tingkat jenjang jabatan wajib

memahami dan mengirim komitmen Tata Kelola. Pengisian

komitmen dilakukan melalui DigiHC, yakni platform

komunikasi dan informasi human capital yang diakses

melalui handphone/telepon genggam, tablet, dan gadget

serupa lainnya.

Program ini dilakukan untuk menekankan kepada para

BNI Hi-Movers akan pentingnya nilai-nilai dalam komitmen

dimaksud. Komitmen Tata Kelola dimaksud menyatakan

antara lain bahwa BNI Hi-Movers berkomitmen untuk:

1. Senantiasa melaksanakan tugas dan pekerjaan

dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab

serta menerapkan AKHLAK sebagai nilai-nilai utama

BUMN, Prinsip 46, Kode Etik BNI, mematuhi ketentuan

internal perusahaan, hukum dan peraturan perundangundangan

yang berlaku serta prinsip-prinsip Tata Kelola

Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance);

2. Bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika

dan moral, adil, transparan, konsisten serta menjunjung

tinggi kejujuran dan komitmen serta selalu mendorong

seluruh mitra kerja untuk mengedepankan praktik bisnis

beretika, sehat dan transparan;

3. Berperan aktif untuk mencegah dan memberantas

Fraud dengan tidak melakukan maupun mentolerir

segala bentuk Fraud yang terjadi di lingkungan BNI

dan bersedia melaporkan tindakan Fraud melalui media

pelaporan yang ada di BNI;

4. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi,

kolusi, dan nepotisme (KKN), antara lain dengan

menerapkan dan memastikan Sistem Manajemen Anti

Penyuapan (SMAP) dan/atau Pengendalian Gratifikasi

yang diwujudkan melalui aktivitas antara lain namun

tidak terbatas pada tidak memberikan, menjanjikan

dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun

kepada atau dari nasabah dana maupun debitur,

vendor, rekanan, mitra kerja, regulator/pengawas dan/

atau pihak lainnya baik eksternal maupun internal;

5. Menghindari diri dari segala bentuk kemungkinan

benturan kepentingan (conflict of interest) dalam

melaksanakan tugas, serta tidak mempengaruhi

independensi Insan BNI lainnya;

6. Bekerja dengan penuh kehati-hatian (duty of care and

loyalty) dan profesional dalam kegiatan operasional

BNI diantaranya pengadaan barang maupun jasa,

Pengelolaan SDM, pemberian penyediaan dana dan

pengelolaan kegiatan usaha lainnya demi kepentingan

BNI;

7. Tidak menggunakan dana pribadi sebagai dana

talangan dan/atau rekening pribadi untuk kepentingan

kegiatan operasional perusahaan;

8. Menjaga seluruh data-data yang berhubungan dengan

keterangan mengenai nasabah penyimpan dan/atau

nasabah peminjam berikut nominal simpanan dan/

atau nominal pinjamannya dengan tidak memberikan

data-data tersebut kepada pihak lain di luar BNI kecuali

ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang atau

peraturan lain;

9. Tidak menggunakan informasi dan data perusahaan

untuk kepentingan pribadi atau pihak lain dimana hal

tersebut dilarang berdasarkan ketentuan internal dan

eksternal, seperti insider trading, penyalahgunaan data

perusahaan, dan sebagainya;

10. Bertindak adil dan setara dalam memenuhi hak-hak

stakeholder;

11. Menggunakan media sosial secara profesional, tidak

bertentangan dengan moralitas, menjaga nama baik

dan rahasia perusahaan serta tunduk pada peraturan


12. Bersedia dikenakan sanksi apabila dalam pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab saya sebagai Insan BNI

terbukti tidak melaksanakan komitmen sebagai tersebut

di atas.

Internalisasi

BNI memahami bahwa Corporate Culture memberikan

kontribusi pada bentuk sikap (attitude). Bentuk sikap inilah

yang akan membentuk kepribadian dari tiap individu pada

suatu perusahaan, sehingga kumpulan attitude ini membentuk

interaksi antar individu dan integritas yang selanjutnya akan

memunculkan karakter yang ada pada suatu perusahaan.

Internalisasi Corporate Culture termasuk di dalamnya

penerapan atas prinsip Tata Kelola Perusahaan di BNI dilakukan

melalui berbagai macam tools, yang dapat memudahkan

proses adopsi nilai-nilai yang nantinya dapat diterapkan dalam

melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Tools yang digunakan

antara lain dalam bentuk:

1. Pembacaan Prinsip 46 dan Kode Etik BNI pada setiap

hari mutu yang diadakan 1 (satu) bulan sekali di tiap

unit maupun pada morning briefing;

2. Metode self education melalui e-learning GCG dan DEEP

46 (Daily Exercise Employee Program) melalui BNI

Smarter dan DigiHC yang memberikan kemudahan

pembelajaran GCG untuk para BNI Hi-Movers;

3. Pelatihan online dan webinar dengan narasumber yang

melibatkan pihak internal dan eksternal professional,

antara lain:

a. Pelatihan Risiko Operasional;

b. Brevet Budaya Disiplin Eksekusi;

c. Pelatihan Literasi International Banking;

4. Penyebaran dan pemasangan poster serta e-leaflet

anti gratifikasi dan penegakan GCG pada tiap unit, BNI

Forum, website sehingga para pegawai dapat aware

setiap saat;

5. Kemudahan akses Kode Etik dan Corporate Culture

melalui website BNI yang dapat diakses kapanpun dan

di manapun;

6. Kompetisi terkait GCG dengan maksud dan tujuan untuk

menumbuhkan awareness segenap BNI Hi-Movers selalu

mematuhi dan melaksanakan komitmen Tata Kelola

Perusahaan;



559

7. Video Anti Gratifikasi dan Anti Fraud yang disampaikan

oleh Direksi;

8. Modul pembelajaran dalam berbagai format seperti

e-book, podcast, bite size video learning, serta

gamification.

9. Learnes’s Virtual Assistant (LeVA) yang merupakan

aplikasi chatbot berbasis artificial intelligence yang

dapat di akses dengan voice dan typing command.

10. BNI Learning Wallet (BLW) yang merupakan kebebasan

menentukan pembelajaran melalui anggaran

pembelajaran individu.

Eksternalisasi

Eksternalisasi GCG melekat kaitannya dengan prinsip

transparansi dan kewajaran, di mana prinsip keterbukaan

senantiasa memperhatikan ketentuan rahasia Bank dan

rahasia jabatan serta memperlakukan stakeholder dan

masyarakat dengan perlakuan yang adil dan kesempatan yang

sama sesuai dengan proporsinya. BNI mengimplementasikan

eksternalisasi GCG kepada stakeholder dan masyarakat

luas melalui berbagai macam sarana yaitu sebagai berikut:

1. RUPS

RUPS merupakan sarana media komunikasi stakeholder

kepada Perseroan dan merupakan perwujudan

penyelenggaraan prinsip GCG, karena di dalam RUPS

dipaparkan perwujudan tanggung jawab Pengurus

Perseroan dari berbagai aspek. Penjelasan RUPS

lebih rinci dapat dilihat pada Bagian RUPS Bab Tata

Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini. Hak-Hak

Pemegang Saham dan Fungsi Kepemilikan Hak-hak

Pemegang Saham senantiasa dilindungi dan difasilitasi, di

BNI hak Pemegang Saham diimplementasikan diantaranya

melalui pembayaran dividen, hak mengajukan pertanyaan

dalam RUPS, hak memperoleh informasi, dan hak untuk

menyetujui/tidak menyetujui keputusan RUPS melalui

kartu suara yang diberikan pada saat RUPS.

Monitoring Penerapan Good Corporate Governance

2. Disclosure dan Transparansi

Sebagai wujud pilar transparansi dalam prinsip GCG,

maka BNI terus berupaya untuk memberikan keterbukaan

informasi kepada para stakeholder dan masyarakat luas

melalui berbagai macam sarana diantaranya melalui

Laporan Tahunan, website BNI, media massa, portal

Sistem Pelaporan Elektronik bagi Emiten IDX, serta

pemberitahuan kepada regulator melalui hardcopy

maupun sarana pelaporan elektronik. Mengingat status

BNI sebagai emiten, maka keterbukaan informasi ini dirasa

sangat penting sebagai media komunikasi perusahaan

terbuka, keterbukaan informasi dilakukan dengan

berpedoman pada ketentuan pasar modal yang berlaku.

3. Perlakuan Setara

Seluruh Pemegang Saham BNI termasuk Pemegang

Saham Minoritas dan Pemegang Saham Asing

diperlakukan setara. Seluruh Pemegang Saham diberikan

kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi.

Perlakuan ini diterapkan di BNI dalam rangka pemberian

informasi baik dalam rangka Corporate Action maupun

dalam keterbukaan informasi yang diatur dalam

ketentuan pasar modal. Seluruh masyarakat diberikan

kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi

dan menyampaikan kritik/saran kepada Bank. Informasi,

kritik dan/atau saran dapat diakses melalui website BNI

dan layanan BNI Call 1500046.

4. Mewujudkan Citra Positif Bank

Praktik GCG yang sehat dari seluruh pihak internal

Perusahaan dan stakeholder dapat meningkatkan citra

Perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka

panjang sehingga trust kepada perseroan akan terus

terjaga. Dalam era digital, BNI berupaya memanfaatkan

berbagai tools untuk meningkatkan citra positif perseroan

melalui berbagai media diantaranya melalui media cetak

(surat kabar, tabloid, majalah), media elektronik (radio

dan televisi) dan cyber media (website, twitter, instagram,

email, portal berita, facebook, blog dan media sosial

lainnya). Pemanfaatan media untuk mendukung praktik

GCG dilakukan untuk penyebarluasan anti gratifikasi, anti

fraud, GCG awareness, WBS, dan sebagainya.

1 2 3 4

Optimalisasi fungsi

pengawasan

terhadap tugas dan

tanggung jawab tiap

pegawai, dilakukan

di tiap unit oleh

atasan langsung,

unsur Pimpinan unit,

Kontrol Internal

maupun Satuan

Audit Internal.

Penyusunan dan

monitoring Key

Performance Indicator

(KPI). Pimpinan

unit memiliki peran

aktif dalam proses

monitoring KPI.

Branch Performance

Reward yaitu reward

yang dilakukan

terhadap cabangcabang

dengan

penilaian operasional,

bisnis, dan upaya

perbaikan.

Know Your Employee

(KYE) sebagai salah

satu upaya pengawasan

melekat terhadap pegawai.

Atasan langsung wajib

melakukan pengawasan

terhadap pegawai di

bawah supervisinya

untuk memastikan tidak

terjadi kecurangan/Fraud

dengan memperhatikan

apakah terdapat indikasi

yang perlu mendapatkan

perhatian lebih lanjut

(irregularities).


560

Struktur dan Mekanisme


Implementasi GCG di BNI mengacu pada roadmap yang telah disusun, melalui 3 (tiga) kelompok proses utama

(structure, process dan outcome), serta berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG.

Governance Governance

Output Principles

Process

Structure

Transparency

Prinsip-Prinsip GCG

Accountability

Komite Dewan

Komisaris

Internal Audit

Responsibility

Organ-organ Utama

RUPS

Dewan Komisaris

Direksi

Organ-Organ Pendukung

Komite Direksi

Corporate

Secretary

Kebijakan-kebijakan Perusahaan

dan Alur Proses Pelaporan

Implementasi GCG

Independency

Enterprises Risk

Management

Compliance Unit

Awareness Internalisasi Assessment Eksternalisasi Monitoring/Evaluasi

Pertumbuhan Kinerja dan Peningkatan Skor Assessment GCG (GCPI, ACGS, SA, KPKU )

Fairness

Struktur Organ Tata Kelola

Struktur tata kelola di BNI terdiri dari organ utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris,

dan Direksi serta organ penunjang antara lain komite-komite di bawah Dewan Komisaris, Komite-komite di bawah

Direksi, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan.

Setiap organ Bank mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG yang efektif dengan berkewajiban menjalankan

fungsinya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, melindungi

harapan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi BNI, penerapan serta pengembangan GCG di lingkup Bank dan Entitas Anak menjadi hal penting dalam menjaga

kesinambungan usaha Perusahaannya. Melalui prinsip tersebut, BNI yakin dapat tangguh menghadapi persaingan

yang semakin ketat.



561

Struktur Organ Tata Kelola

Rapat Umum

Pemegang Saham

Elect & Dismisses

Direksi

Check & Balances

Dewan Komisaris

Satuan Audit Internal

Review

Internal Audit

Reports

Divisi Kepatuhan

Unit GCG

Reports to

Review

Compliance

Report

Sekretaris Dewan

Komisaris

Komite Audit

Corporate Secretary

• Divisi Manajemen Risiko Bank

• Divisi Tata Kelola Kebijakan

Review Risk

Independent Auditor

Komite Pemantau Risiko

Management reports

Komite Produk

Komite Manajemen

Terintegrasi

Komite Human Capital

(SDM)

Komite Asset dan Liability

Komite Manajemen Risiko

& Anti Fraud

Sub Komite

Manajemen Risiko

Komite Manajemen Kinerja

Komite Manajemen

Teknologi

Komite Kebijakan

Prosedur & Perkreditan


Terintegrasi

Komite Nominasi &

Remunerasi

Komite Tata Kelola

Terintegrasi

Fungsi Kepatuhan

Terintegrasi

Fungsi Audit Intern

Terintegrasi

Fungsi Manajemen Risiko

Terintegrasi

Fungsi Pengelolaan

Perusahaan Anak

Sub Komite Anti-Fraud

Governance Structure

Proses penerapan GCG oleh organ Perusahaan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya didukung oleh berbagai

kebijakan/pedoman yang disebut dengan infrastruktur GCG. Infrastruktur GCG yang telah dimiliki oleh BNI antara

lain adalah:

1. Anggaran Dasar Perseroan No. 23 tanggal 20 April 2021 telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0264697

Tahun 2021 tanggal 26 April 2021. Anggaran Dasar tersebut dapat diakses dan diunduh di website Perseroan:

https://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/anggarandasarbni;

2. Kode Etik BNI sebagai Pedoman Perilaku BNI Hi-Movers (Code of Conduct). Kode etik tersebut dapat diakses

dan diunduh di website Perseroan: https://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/kodeetik;

3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang telah diperbaharui melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris

No. KEP/0049/DK/2017 tanggal 26 Oktober 2017. Pedoman tersebut dapat diakses dan diunduh di website

Perseroan: https://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/SK%20Pedoman%20dan%20Tata%20Tertib%20

Kerja%20Dewan%20Komisaris616.pdf;


562

4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang telah

diperbaharui melalui Surat Keputusan Direksi BNI No.

KP/228/DIR/R tanggal 29 Juni 2018. Pedoman tersebut

dapat diakses dan diunduh di website Perseroan:

https://tinyurl.com/TataTertibKerjaDireksiBNI;

5. Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit

yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/007/

DK/2021 tanggal 15 April 2021. Piagam tersebut dapat

diakses dan diunduh di website Perseroan: https://

tinyurl.com/PiagamKomiteAuditBNI;

6. Piagam Komite Pemantau Risiko yang telah disetujui

oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan

Dewan Komisaris No. KEP/028/DK/2017 tanggal

18 Mei 2017. Piagam tersebut dapat diakses dan

diunduh di website Perseroan: https://tinyurl.com/

PiagamKomitePemantauRisikoBNI;

7. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi yang

telah disahkan melalui Surat Keputusan Dewan

Komisaris No. KEP/048/DK/20 tanggal 22

Oktober 2020. Piagam tersebut dapat diakses dan

diunduh di website Perseroan: https://tinyurl.com/

PiagamKomiteRemunerasiBNI;

8. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah

disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat

Keputusan Dewan Komisaris BNI No. KEP/049/

DK/2020 tanggal 22 Oktober 2020. Piagam

tersebut dapat diakses dan diunduh di website

Perseroan:https://tinyurl.com/PiagamKomiteTKTBNI;

9. Corporate Governance Handbook (Pelaksanaan

Prinsip Good Corporate Governance). Prinsipprinsip

tersebut dapat diakses dan diunduh

di website Perseroan:https://tinyurl.com/

CorporateGovernanceHandbookBNI

10. Updating Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Konglomerasi Keuangan BNI berdasarkan Persetujuan

Dewan Komisaris No. DK/22 tanggal 8 Desember

2021 dan Persetujuan Direksi No. DIR/947 tanggal

1 Desember 2021. Pedoman tersebut dapat diakses

dan diunduh di website Perseroan:https://tinyurl.com/

TKTKonglomerasiKeuanganBNI;

11. Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi yang

telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat

Dewan Komisaris No. DK/120 tanggal 30 Desember

2020 dan dituangkan dalam e-PP No. IN/592/

ERM/004 tanggal 09 Agustus 2021;

12. Piagam Audit Intern yang telah diperbaharui melalui

Surat Keputusan Direksi BNI No. KP/139/DIR/R

tanggal 14 April 2021. Piagam tersebut dapat diakses

dan diunduh di website perseroan: https://tinyurl.

com/PiagamAuditInternBNI;

13. Pedoman Benturan Kepentingan yang telah

dituangkan dalam Pedoman Perusahaan Online (e-

PP) No. IN/695/KMP/001 tanggal 29 Oktober 2014;

14. Pedoman Sekretaris Perusahaan yang telah disahkan

melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/356/DIR/R

tanggal 2 September 2016;

15. Pedoman Perusahaan Transaksi Efek yang Dilarang

dan Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam, yang telah


PP) No. IN/707/KMP/001 tanggal 27 Desember 2018;

16. Pedoman Perusahaan Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), yang

telah dituangkan dalam Pedoman Perusahaan Online

(e-PP) No. IN/10/KPN/002 tanggal 5 Januari 2021;

17. Pedoman Perusahaan Pengadaan, yang telah


PP) No. IN/948/PGV/011 tanggal 8 Desember 2021;

18. Pedoman Perusahaan Tata Kerja Kepatuhan, yang

telah dituangkan dalam Pedoman Perusahaan Online

(e-PP) No. IN/963/KPN/002 tanggal 14 Desember

2021;

19. Pedoman Pelaksanaan Kepatuhan: Whistleblowing

System, yang telah dituangkan dalam Pedoman

Perusahaan Online (e-PP) No. IN/604/KPN/003

tanggal 16 Oktober 2020;

20. Pedoman Pelaksanaan Kepatuhan: Strategi Anti Fraud,

yang telah dituangkan dalam Pedoman Perusahaan

Online (e-PP) No. IN/283/KPN/003 tanggal 18 Mei

2020;

21. Pedoman Pelaksanaan Kepatuhan: Sistem Manajemen

Anti Penyuapan, yang telah dituangkan dalam

Pedoman Perusahaan Online (e-PP) No. IN/725/

KPN/003 tanggal 24 September 2021;

22. Pedoman Pelaksanaan Kepatuhan: Pengendalian

Gratifikasi, yang telah dituangkan dalam Pedoman

Perusahaan Online (e-PP) No. IN/709/KPN/002


23. Pedoman Perusahaan Aktivitas Hubungan Investor,

yang telah dituangkan dalam Pedoman Perusahaan

Online (e-PP) No. IN/41/KMP/001 tanggal 26 Januari

2015;

24. Pedoman Perusahaan Perencanaan Strategis: Rencana

Bisnis Bank, yang telah dituangkan dalam Pedoman

Perusahaan Online (e-PP) No. IN/401/REN/002

tanggal 30 Agustus 2017;

25. Pedoman Perusahaan Manajemen Mutu Laporan

Keuangan Publikasi, yang telah dituangkan dalam

Pedoman Perusahaan Online (e-PP) No. IN/749/

PKU/002 tanggal 28 September 2021;

26. Pedoman Aktivitas Pemantauan GCG dan Laporan

Penilaian Sendiri yang tertuang dalam e-PP No.

IN/462/KMP/001 tanggal 22 Oktober 2015;



563

27. Pedoman Kerja Komite Asset & Liability (ALCO) yang telah disetujui oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi

No. KP/437/DIR/DIR/R tanggal 22 September 2021 tentang Penataan Komite Asset & Liability (ALCO);

28. Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud Kapital yang telah disetujui oleh Direksi melalui Surat

Keputusan Direksi No. KP/484/DIR/DIR/R tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penataan Komite Manajemen Risiko

dan Anti Fraud;

29. Pedoman Kerja Komite Kebijakan Perkreditan dan Bisnis yang di dalamnya terdapat Sub-Komite Kebijakan

Perkreditan (KKP), Sub-Komite Komite Prosedur Perkreditan (KPP) dan Sub-Komite Bisnis (KBI). Komite Kebijakan

Perkreditan dan Bisnis (KRB) dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi No. KP/333/DIR/R tanggal 21 Agustus

2019 dengan keanggotaan yang diperbaharui melalui memo REN/2/828 tanggal 13 Juli 2020;

30. Pedoman Komite Manajemen Kinerja yang telah disetujui oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/353/

DIR/R tanggal 21 Juni 2017 perihal Performance Management Committee (PMC) BNI;

31. Pedoman Komite Produk yang telah disetujui oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/448/DIR/R

tanggal 20 September 2012 perihal Product Committee (PRC) BNI;

32. Pedoman Komite Manajemen Teknologi yang telah disetujui oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No.

KP/364/DIR/R tanggal 13 Agustus 2021 perihal Penataan Komite Manajemen Teknologi.

Mekanisme Good Corporate Governance

Mekanisme Good Corporate Governance merupakan proses atas implementasi prinsip Tata Kelola yang didukung

oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank, sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan

harapan pemangku kepentingan. Penerapan Tata Kelola tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar governance

structure, melainkan dibutuhkan adanya structure yang jelas dalam proses mekanisme. Proses penerapan corporate

governance melekat pada struktur corporate governance sebagaimana yang terlihat dari Struktur Organ Tata Kelola

Bank.


564

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ

perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak

diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam

batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan

Terbatas dan/atau Anggaran Dasar perusahaan. RUPS

merupakan wadah bagi para Pemegang Saham untuk

dapat menggunakan haknya dalam mengemukakan

pendapat dan memperoleh informasi yang berkaitan

dengan perusahaan sepanjang berhubungan dengan

mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan

kepentingan perusahaan serta memperhatikan ketentuan

Anggaran Dasar perusahaan dan peraturan perundangundangan.

Penyelenggaraan RUPS BNI dilakukan dengan mengacu

pada ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja;

2. Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana

dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka;

3. Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;

4. Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 Tahun 2020 tentang

Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting

System KSEI (eASY.KSEI) Sebagai Mekanisme

Pemberian Kuasa Secara Elektronik Dalam Proses

Penyelenggaraan RUPS Bagi Penerbit Efek yang

Merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya

Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI;

5. Anggaran Dasar Perseroan.

Waktu dan Tempat

Penyelenggaraan RUPS

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya. RUPS

Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling

lambat 6 bulan setelah tahun berakhir atau dalam kondisi

tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu lainnya,

sedangkan RUPS Lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu

sesuai kebutuhan. Sesuai dengan ketentuan, RUPS wajib

diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di:

1. Tempat kedudukan Perusahaan Terbuka;

2. Tempat Perusahaan Terbuka melakukan kegiatan usaha

utamanya;

3. Ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat

kegiatan usaha utama Perusahaan Terbuka; atau

4. Provinsi tempat kedudukan bursa efek yang

mencatatkan saham Perusahaan Terbuka.

Hingga akhir tahun 2021, BNI telah melaksanakan 1 (satu)

kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 dengan

rincian sebagai berikut:



565

No. RUPS Tanggal & Tempat Agenda

1 RUPS

Tahunan

29 Maret 2021, bertempat di

Ballroom Menara BNI Lantai 6

Jl. Pejompongan Raya No. 7,

Bendungan Hilir, Jakarta

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan

Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan

Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, sekaligus

pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya

(volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah

dijalankan selama Tahun Buku 2020.

2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku

2020.

3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun

Buku 2021 serta Tantiem Tahun Buku 2020 bagi Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan.

4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program

Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021.

5. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

6. Persetujuan atas Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham

(Buyback) yang Disimpan sebagai Saham Treasuri (Treasury Stock).

7. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.

8. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/

MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen

dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.

9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Prosedur


Sesuai Peraturan OJK, dalam menyelenggarakan RUPS,

Perusahaan Terbuka wajib memenuhi ketentuan sebagai

berikut:

1. Menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat

kepada OJK, yakni paling lambat 5 (lima) hari

kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak

memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS;

2. Melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang

saham, yakni paling lambat 14 (empat belas)

hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak

memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal

pemanggilan; dan

3. Melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang

saham, yakni paling lambat 21 (dua puluh satu) hari

sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak

memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal

penyelenggaraan RUPS.

Dengan berpedoman pada:

1. Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana

dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka;

2. Pasal 23 ayat (5) huruf d dan Pasal 23 ayat (7) huruf

c Anggaran Dasar Perseroan.

Pengumuman dan Pemanggilan kepada pemegang

saham paling kurang dilakukan melalui:

1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang

berperedaran nasional;

2. Situs website Bursa Efek; dan

3. Situs website Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa

Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa

asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.


566

RUPS yang telah diselenggarakan BNI sepanjang tahun 2021 telah memenuhi prosedur Pemberitahuan, Pengumuman,

dan Pemanggilan RUPS, dengan keterangan sebagai berikut:

RUPS

RUPS Tahunan

29 Maret 2021

Pemberitahuan

kepada OJK

Pengumuman

Pemanggilan

Tanggal Melalui Tanggal Melalui

1 Februari 2021 9 Februari 2021 1. Surat Kabar Harian

Berbahasa Indonesia;

2. Situs website Bursa

Efek;

3. Situs website KSEI;

4. Situs website

Perseroan.

Pemanggilan: 24

Februari 2021;

Pemanggilan

Ulang: 5 Maret

2021

1. Surat Kabar Harian

Berbahasa Indonesia;

2. Situs website Bursa

Efek;

3. Situs website KSEI;

4. Situs website

Perseroan.

Bahan Mata Acara RUPS

1. Bahan Mata Acara RUPS adalah dokumen yang

berisikan susunan Mata Acara Rapat yang disertai

landasan hukum serta penjelasan-penjelasan terkait

Mata Acara RUPS;

2. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara

rapat bagi pemegang Saham, yang dapat diakses dan

diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.

Bahan mata acara rapat tersebut wajib tersedia sejak

tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai

dengan penyelenggaraan RUPS;

3. Dalam hal Mata Acara Perubahan Pengurus Perseroan,

daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris

dan Direksi BUMN Terbuka yang akan diusulkan untuk

diangkat dalam RUPS, tersedia dan diumumkan

pada saat penyelenggaraan RUPS, yakni sebelum

pengambilan keputusan mengenai pengangkatan

yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris

dan Direksi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-

02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan

Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik

Negara dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik

Negara No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan

dan Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian

Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;

4. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak

memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan

terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan

dengan kepentingan Perseroan.

Tata Tertib RUPS

1. Tata Tertib RUPS dilaksanakan dengan berpedoman

pada Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

2. Tata Tertib RUPS dibagikan kepada pemegang saham/

kuasanya pada saat registrasi;

3. Tata tertib RUPS mengatur antara lain peserta rapat

yang berhak hadir dalam RUPS, Pimpinan Rapat,

Bahasa yang digunakan dalam RUPS, kuorum

pelaksanaan rapat dan pengambilan keputusan,

mekanisme tanya jawab dan pemberian tanggapan,

mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara

pemungutan suara;

4. Pokok-pokok tata tertib RUPS dibacakan sebelum

RUPS dimulai;

5. Sesuai dengan ketentuan Tata Tertib RUPS yang

diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, pada saat

pembukaan RUPS, Pimpinan RUPS memberikan

penjelasan kepada pemegang saham mengenai:

a. Kondisi umum Perseroan secara singkat;

b. Mata acara RUPS;

c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata

acara RUPS; dan

d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.



567

Hak Pemegang Saham dan Kehadiran Pihak Lain dalam RUPS

Hak Pemegang Saham

Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. Pemegang saham

yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham

Perusahaan Terbuka 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

Dalam penyelenggaraan RUPS Perseroan pada tahun 2021, Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam

RUPS adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal:

RUPS

RUPS Tahunan 29 Maret 2021

Tanggal Pencatatan Pemegang Saham yang Berhak Hadir

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan

yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, 4

Maret 2021 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

Pemberian Kuasa dan Pemberian Kuasa Secara

Elektronik

Sesuai Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

Saham Perusahaan Terbuka, Pemegang Saham baik

sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak

menghadiri RUPS. Dalam pemungutan suara, suara yang

dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh

saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak

berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang

kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya

dengan suara yang berbeda.

Dalam RUPS Tahunan tanggal 29 Maret 2021, Pemegang

saham yang berhalangan hadir diberikan hak untuk diwakili

oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah.

Selain itu, dalam upaya pencegahan dan pengendalian

COVID-19, Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya

kepada Penerima Kuasa melalui Fasilitas Electronic General

Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT

Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

Saham Perusahaan Terbuka mengatur kewajiban bagi

Perusahaan Terbuka untuk menyediakan alternatif

pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham

untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.

Hak Pemegang Saham untuk Mengajukan Pertanyaan

dan/atau Tanggapan:

1. Yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau

tanggapan dalam RUPS hanyalah pemegang saham

atau kuasanya yang telah melakukan registrasi RUPS;

2. Formulir pertanyaan dan/atau tanggapan disampaikan

kepada pemegang saham atau kuasanya pada saat

registrasi RUPS;

3. Setelah Pimpinan RUPS atau pihak yang ditunjuk

Pimpinan RUPS menyampaikan usulan mengenai halhal

yang akan diputuskan dalam RUPS, Pimpinan RUPS

akan memberikan kesempatan kepada pemegang

saham Perseroan atau kuasanya untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan sebelum

diadakan pemungutan suara mengenai hal yang

dimaksud;

4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin

mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan,

Pimpinan RUPS mempersilahkan pemegang saham/

kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau

tanggapan kepada Pimpinan RUPS secara tertulis

dengan menuliskan nama dan jumlah saham yang

dimiliki atau diwakili. Pertanyaan dan/atau tanggapan

yang diajukan harus berhubungan langsung dengan

Mata Acara RUPS yang sedang dibicarakan.

Dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku

2020 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Maret 2021,

Pemegang Saham yang berhak mendapat kesempatan

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.


568

Upaya Perseroan untuk Meningkatkan

Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS

Dalam rangka memfasilitasi Pemegang Saham untuk

menggunakan hak dan kewenangannya dalam RUPS,

BNI telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Perusahaan melakukan Pengumuman dan Pemanggilan

RUPS secara tepat waktu, dalam bahasa Indonesia dan

bahasa Inggris yang dipublikasikan pada 2 (dua) surat

kabar berperedaran nasional, website perusahaan, dan

website Bursa Efek Indonesia;

2. Dalam Pengumuman dan Pemanggilan RUPS,

Perusahaan memaparkan secara jelas pemegang

saham yang berwenang untuk menghadiri/mewakili

dan memberikan suara dalam RUPS, yakni Pemegang

Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar

Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham

dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek

Indonesia pada hari Pemanggilan;

3. Pada website, Perusahaan menyediakan kontak

yang dapat digunakan pemegang saham untuk

berkomunikasi sehubungan dengan penyelenggaraan

RUPS;

4. Perusahaan memberikan pelayanan kepada pemegang

saham yang membutuhkan informasi dan/atau

akan mengajukan pertanyaan sehubungan dengan

rencana RUPS dan/atau mata acara RUPS baik melalui

pertemuan langsung maupun korespondensi via e-mail.

Ketentuan Kuorum

Kehadiran dan

Keputusan RUPS

Kuorum Kehadiran

Sesuai dengan Peraturan OJK, RUPS dapat dilangsungkan

jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang

hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perusahaan

Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, RUPS untuk

melakukan perubahan Direksi dan perubahan Dewan

Komisaris diatur bahwa RUPS harus dihadiri oleh

pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham

lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah bersamasama

mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,

serta RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar

diatur bahwa RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham

Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau

wakil-wakil mereka yang sah bersama-sama paling sedikit

2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara yang sah.

Keputusan RUPS

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk

mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah

untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil

melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan

melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan

memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum

keputusan RUPS.

Kuorum keputusan RUPS adalah keputusan harus disetujui

oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh

saham yang hadir. RUPS untuk menyetujui perubahan

anggaran dasar harus disetujui oleh pemegang saham Seri

A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau

wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili

lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, serta

RUPS untuk menyetujui perubahan susunan Direksi dan

Dewan Komisaris harus disetujui oleh pemegang saham Seri

A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau

wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku

2020 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Maret 2021,

seluruh keputusan atas agenda yang dibicarakan dalam

RUPS diambil berdasarkan pemungutan suara dengan

memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum

keputusan RUPS.

Penerapan Prinsip One Share One Vote (Satu

Saham Satu Suara)

Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 yang

diselenggarakan pada tanggal 29 Maret 2021, Prinsip

One Share One Vote (Satu Saham Satu Suara) telah

diterapkan dalam tata cara pengambilan keputusan dan

pemungutan suara. Ketentuan mengenai hal tersebut

tertuang dalam Tata Tertib RUPS Tahunan Tahun Buku

2020 yang diantaranya mengatur bahwa tiap saham

memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan

1 (satu) suara.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020

tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan

Terbuka, dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2020, Tata Tertib

RUPS diberikan kepada pemegang saham yang hadir, serta

Pokok Tata Tertib RUPS dibacakan sebelum RUPS dimulai.



569

Pihak yang Memvalidasi Hasil Pemungutan Suara

Dalam pelaksanaan RUPS, Perseroan melibatkan Pihak Independen dan profesional untuk menunjang kewajaran dan

validitas penyelenggaraan maupun keputusan RUPS. Pihak Independen tersebut yaitu:

1. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

sebagai profesi penunjang pasar modal. Notaris turut berperan untuk meneliti keabsahan dokumen-dokumen

pendukung dan memperhatikan syarat formalitas pelaksanaan RUPS agar tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan dan anggaran dasar.

2. Biro Administrasi Efek

Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perusahaan/Emiten melaksanakan pencatatan

pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Biro Administrasi Efek membantu Perusahaan/

Emiten dalam penyelenggaraan RUPS, yakni antara lain dalam:

a. Mempersiapkan proxy dari pemegang saham minoritas;

b. Menerbitkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR);

c. Memvalidasi pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS dan meregistrasikannya;

d. Melakukan penghitungan kehadiran pemegang saham sehubungan dengan kuorum pelaksanaan RUPS;

e. Menyediakan kartu suara bagi pemegang saham;

f. Membantu Notaris dalam melaksanakan penghitungan suara menggunakan sarana pemindai barcode.

Laporan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada RUPS Perseroan yang diselenggarakan selama tahun 2021 adalah

sebagai berikut:

Hasil Pengambilan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 yang diselenggarakan tanggal 29 Maret 2021

Mata Acara I

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,

Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan

Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah

dijalankan selama Tahun Buku 2020

Pengambilan Keputusan

Hasil Pemungutan Suara

Setuju Tidak Setuju Abstain

Keputusan Rapat

14.857.107.687 suara atau

99,8776481% bagian dari

seluruh saham dengan hak

suara yang hadir dalam Rapat

0 suara atau 0% bagian dari



18.200.218 suara atau

0,1223519% bagian dari seluruh

saham dengan hak suara yang

hadir dalam Rapat

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah

dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020, dan mengesahkan Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

Purwantono, Sungkoro & Surja – firma anggota jaringan global Ernst & Young sesuai Laporan No.

00022/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 dengan pendapat wajar dalam

semua hal yang material.

2. Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun

Buku 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – firma

anggota jaringan global Ernst & Young sesuai Laporan No. 00100/2.1032/AU.2/10/0240-1/1/II/2021

tanggal 9 Februari 2021 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de

charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan

dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sejauh tindakan tersebut bukan

merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan

Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan

Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020.


570

Mata Acara II Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020


Keputusan Rapat



14.855.929.205 suara atau







hadir dalam Rapat

37.300 suara atau 0,0002508%

bagian dari seluruh saham dengan

hak suara yang hadir dalam Rapat

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2020 dengan penggunaan sebagai berikut:

1. Dividen sebesar 25% atau senilai Rp820.100.820.494,00 (delapan ratus dua puluh miliar seratus juta

delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat Rupiah) ditetapkan sebagai dividen

tunai dibagikan kepada para pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan 60% saham atau senilai Rp492.577.663.633,03 (empat

ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu

enam ratus tiga puluh tiga Rupiah koma nol tiga sen) akan disetorkan ke rekening Kas Umum Negara.

b. Sementara atas kepemilikan 40% saham publik senilai Rp327.523.159.322,46 (tiga ratus dua puluh

tujuh miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh

dua Rupiah koma empat enam sen) akan diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan

kepemilikannya masing-masing.

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk

menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2020 sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

2. Sebesar 75% atau senilai Rp2.460.302.461.482,00 (dua triliun empat ratus enam puluh miliar tiga

ratus dua juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua Rupiah) akan

digunakan sebagai Saldo Laba Ditahan

Mata Acara III


Keputusan Rapat

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2021 serta Tantiem

Tahun Buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan



14.373.904.904 suara atau







hadir dalam Rapat




hadir dalam Rapat

Menyetujui:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan

besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas

dan insentif lainnya untuk Tahun Buku 2021, bagi anggota Dewan Komisaris.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan

persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya Tantiem

untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif

lainnya untuk Tahun Buku 2021, bagi anggota Direksi.



571

Mata Acara IV


Keputusan Rapat

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan

Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021



14.136.135.759 suara atau







hadir dalam Rapat




hadir dalam Rapat

Menyetujui:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota

jaringan global PwC), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan, BNI Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan, serta Laporan Lainnya untuk Tahun Buku 2021.

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk

Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2021 untuk tujuan dan kepentingan

Perseroan.

3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan

persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma

anggota jaringan global PwC), dan memberhentikan serta menetapkan Kantor Akuntan Publik

Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota

jaringan global PwC), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan, Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan

lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Mata Acara V


Keputusan Rapat

Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan



14.136.135.759 suara atau











hadir dalam Rapat

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan POJK No.

32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019;

POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka;

dan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara

Elektronik.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan

sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan

segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini. Kuasa dan

wewenang tersebut termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar

Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang

untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan,

melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan

tidak ada satu pun yang dikecualikan, beserta mengadakan penambahan dan/atau perubahan

dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang

berwenang.


572

Mata Acara VI


Keputusan Rapat

Persetujuan atas Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham (Buyback) yang Disimpan

sebagai Saham Treasuri (Treasury Stock)



12.605.996.460 suara atau




2.263.697.745 suara atau



hadir dalam Rapat




hadir dalam Rapat

1. Menyetujui untuk mengalihkan secara keseluruhan saham hasil pembelian kembali (buyback)

tahun 2020 yang disimpan sebagai saham treasuri (treasury stock) sebanyak 19.579.700 lembar

saham dalam rangka program kepemilikan saham oleh pegawai dan/atau program kepemilikan

saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi perseroan untuk menetapkan program kepemilikan saham oleh

pegawai dan/atau program kepemilikan saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Mata Acara VII


Keputusan Rapat

Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan



14.875.270.605 suara atau




0 suara atau 0% bagian dari



37.300 suara atau 0,0002508%

bagian dari seluruh saham

dengan hak suara yang hadir

dalam Rapat

Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan Tahun 2020 dalam Rangka

memenuhi regulasi POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank

Sistemik.

Mata Acara VIII Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12

November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha

Milik Negara




Keputusan Rapat

14.875.270.505 suara atau




100 suara atau 0,0000007%



dalam Rapat

37.300 suara atau 0,0002508%



dalam Rapat

Menyetujui untuk mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020

tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi

Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya bagi Perseroan.



573

Mata Acara IX


Keputusan Rapat

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan



12.116.088.144 suara atau




2.529.940.745 suara atau







hadir dalam Rapat

Menyetujui:

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Joni Swastanto sebagai Komisaris Perseroan yang

diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015, terhitung sejak ditutupnya

RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama

menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. Mengangkat Bapak Erwin Rijanto Slamet sebagai Komisaris Independen Perseroan.

3. Masa jabatan Komisaris Independen yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai

dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan

di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan

sewaktu-waktu.

4. Dengan pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris pada angka 1 dan angka 2,

maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Komisaris Utama/Komisaris Independen : Bapak Agus Dermawan Wintarto Martowardojo

b. Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Bapak Pradjoto

c. Komisaris : Ibu Ratih Nurdiati

d. Komisaris : Bapak Askolani

e. Komisaris : Bapak Susyanto

f. Komisaris Independen : Bapak Erwin Rijanto Slamet

g. Komisaris Independen : Bapak Sigit Widyawan

h. Komisaris Independen : Bapak Asmawi Syam

i. Komisaris Independen : Bapak Septian Hario Seto

j. Komisaris Independen : Bapak Iman Sugema

5. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, baru dapat

melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundangundangan

yang berlaku. Dalam hal anggota Dewan Komisaris Perseroan kemudian dinyatakan

tidak disetujui sebagai anggota Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

(Fit and Proper Test) oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris tersebut diberhentikan dengan

hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Fit and Proper Test OJK dimaksud.

6. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih

menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap

dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan

harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan

untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) atas anggota

Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2.

8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang

diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang

berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila

dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.


574

Kehadiran Manajemen dalam RUPS

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang Hadir pada Saat RUPS

RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 (29 Maret 2021)

Dewan Komisaris

Direksi

Wakil Komisaris Utama Pradjoto Direktur Utama Royke Tumilaar

Komisaris Independen Asmawi Syam Wakil Direktur Utama Adi Sulistyowati

Komisaris Independen Sigit Widyawan Direktur Human Capital &

Kepatuhan

Bob Tyasika Ananta

Komisaris Independen Septian Hario Seto Direktur Manajemen Risiko David Pirzada

Komisaris Independen Iman Sugema Direktur Keuangan Novita Widya Anggraini

Komisaris Joni Swastanto Direktur Hubungan Kelembagaan Sis Apik Wijayanto

Komisaris Susyanto Direktur Bisnis Konsumer Corina Leyla Karnalies

Direktur IT dan Operasi

Direktur Layanan dan Jaringan

Direktur Treasury & International

Direktur Bisnis UMKM

Direktur Corporate Banking

Y.B. Hariantono

Ronny Venir

Henry Panjaitan

Muhammad Iqbal

Silvano Winston Rumantir

Keputusan dan Tindak Lanjut RUPS yang

dilaksanakan pada Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, BNI telah melaksanakan 2 (dua) kali RUPS, yakni RUPS Tahunan pada tanggal 20 Februari

2020 dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 2 September 2020 dengan hasil dan tindak lanjut sebagai berikut:

Hasil Pengambilan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 (20 Februari 2020)

Mata Acara I

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,

Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan

Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan

dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan

Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama

Tahun Buku 2019




Keputusan Rapat

15.498.040.727 suara atau



hadir dalam Rapat

3.587.070 suara atau 0,023%

dari seluruh saham dengan hak


52.795.139 suara atau 0,339%



dalam Rapat

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah

dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

Purwantono, Sungkoro & Surja – firma anggota jaringan global Ernst & Young sesuai Laporan No.

00014/2.1032/AU.1/07/1008-2/1/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 dengan pendapat wajar dalam

semua hal yang material.

2. Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk

tahun 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – firma

anggota jaringan global Ernst & Young sesuai Laporan No. 00071/2.1032/AU.2/10/1008-2/1/

II/2020 tanggal 3 Februari 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et

de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan

tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan

Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2019.



575

Tindak Lanjut Keputusan

Rapat

Status

Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan telah disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia

dengan informasi sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Keuangan

Penyampaian laporan dimaksud juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan

Bursa Efek Indonesia.

2. Penyampaian Laporan Tahunan

Disampaikan kepada OJK dengan tembusan kepada Bursa Efek Indonesia melalui Surat No.

KMP/7/0763 tanggal 24 Februari 2021. Laporan disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik

OJK dan Bursa Efek Indonesia.

Terealisasi

Mata Acara II Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019




Keputusan Rapat


Rapat

Status

15.531.272.500 suara atau



hadir dalam Rapat

23.150.436 suara atau 0,148%



dalam Rapat

0 suara atau 0.000% bagian

dari seluruh saham dengan hak


1. Dividen sebesar 25% atau senilai Rp3.846.119.011.149,58 (Tiga triliun delapan ratus empat puluh

enam miliar seratus sembilan belas juta sebelas ribu seratus empat puluh sembilan Rupiah koma

lima delapan sen) ditetapkan sebagai dividen tunai dibagikan kepada para pemegang saham yang

akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan 60% saham atau senilai Rp2.307.671.406.731 (dua

triliun tiga ratus tujuh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam ribu tujuh ratus

tiga puluh satu Rupiah) akan disetorkan ke rekening Kas Umum Negara.

b. Sementara atas kepemilikan 40% saham publik atau senilai Rp1.538.447.604.418,58 (satu triliun

lima ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat ribu

empat ratus delapan belas Rupiah koma lima delapan sen) akan diberikan kepada pemegang

saham sesuai dengan kepemilikannya masing-masing.

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk

menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2019 sesuai dengan


2. Sebesar 75% atau senilai Rp11.538.357.022.201,42 (sebelas triliun lima ratus tiga puluh delapan

miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua puluh dua ribu dua ratus satu Rupiah koma empat dua

sen) akan digunakan sebagai Saldo Laba Ditahan.

Pada tanggal 24 Maret 2020 Perseroan telah melakukan pembayaran dividen kepada seluruh

pemegang saham yang berhak dividen, yakni pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar

Pemegang Saham Perseroan atau recording date dan/atau pemilik saham perseroan pada sub

rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan tanggal 3 Maret

2020.

Terealisasi

Mata Acara III


Keputusan Rapat

Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2020 serta tantiem

Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan



14.865.964.751 suara atau



hadir dalam Rapat

621.638.847 suara atau 3,996%



dalam Rapat

66.819.338 suara atau 0,429%



dalam Rapat

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan

besarnya tantiem untuk tahun buku 2019, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas

dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan

persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem

untuk tahun buku 2019, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya

bagi anggota Direksi untuk tahun 2020.


576


Rapat

Status

Penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris, dan pemberian

tunjangan, fasilitas, dan/atau benefit lainnya untuk tahun buku 2020, serta penetapan tantiem

atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2019 telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan

persetujuan Kementerian BUMN.

Terealisasi

Mata Acara IV


Keputusan Rapat


Rapat

Status

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan

Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020



14.552.514.187 suara atau



hadir dalam Rapat

942.455.411 suara atau 6,059%



dalam Rapat

59.453.338 suara atau 0,382%



dalam Rapat

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – Firma anggota jaringan

global Ernst & Young, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan (PKBL) untuk Tahun Buku 2020.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan

Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya

pada Tahun Buku 2020 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.

3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit

dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan

Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – Firma

anggota jaringan global Ernst & Young, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program

Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020, termasuk menetapkan imbalan

jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwantono, Sungkoro & Surja – Firma

anggota jaringan global Ernst & Young sebagai KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan, Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan,

serta Laporan Lainnya Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Terealisasi

Mata Acara V


Keputusan Rapat


Rapat

Status

Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan



15.552.285.936 suara atau



hadir dalam Rapat

2.137.000 suara atau 0,013%



dalam Rapat

0 suara atau 0.000% bagian dari

seluruh saham dengan hak suara

yang hadir dalam Rapat

Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan Tahun 2019 dalam rangka memenuhi

regulasi Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017

Perseroan telah melakukan penyesuaian pada trigger Level Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net

Stable Funding Ratio (NSFR) dalam Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan tahun 2019

Terealisasi



577

Mata Acara VI

Pengambilan

Keputusan

Keputusan Rapat




14.865.874.197 suara atau



hadir dalam Rapat

678.754.346 suara atau 4,363%



dalam Rapat

9.794.393 suara atau 0,062%



dalam Rapat

1. Menyetujui:

Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus

Perseroan:

No. Nama Jabatan

1 Bapak Ari Kuncoro Komisaris Utama/Komisaris Independen

2 Bapak Hambra Wakil Komisaris Utama

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017 tanggal 2

November 2017 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 13 Mei 2019, terhitung sejak

tanggal 18 Februari 2020 dan 18 November 2019, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga

dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

No. Nama Jabatan

1 Bapak Ahmad Fikri Assegaf Komisaris Independen

2 Bapak Pataniari Siahaan Komisaris Independen

3 Bapak Revrisond Baswir Komisaris Independen

4 Bapak Achmad Baiquni Direktur Utama

5 Bapak Herry Sidharta Wakil Direktur Utama

6 Ibu Adi Sulistyowati Direktur Hubungan Kelembagaan

7 Bapak Anggoro Eko Cahyo Direktur Bisnis Konsumer

8 Bapak Bob Tyasika Ananta Direktur Treasury & Internasional

9 Bapak Rico Rizal Budidarmo Direktur Manajemen Risiko

10 Bapak Ario Bimo Direktur Keuangan

11 Bapak Dadang Setiabudi Direktur Teknologi Informasi dan Operasi

12 Bapak Endang Hidayatullah Direktur Human Capital & Kepatuhan

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, Keputusan

RUPS Tahunan Tahun Buku 2014, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014, Keputusan RUPS

Tahunan Tahun Buku 2014, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014, Keputusan RUPS Tahunan

Tahun Buku 2014, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku

2014, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014, Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2019, Keputusan

RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, terhitung sejak

ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan

selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No. Semula Menjadi

1 Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) dan Jaringan

Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM)

2 - Direktur Layanan dan Jaringan

4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

No. Nama Semula Menjadi

1 Putrama Wahju

Setyawan

2 Tambok P.S.

Simanjuntak

Direktur Bisnis Korporasi

Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah (UMKM) dan

Jaringan

Direktur Treasury & Internasional

Direktur Bisnis Usaha Mikro,Kecil,

dan Menengah (UMKM)

yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahun Buku 2015 dan Keputusan RUPS

Tahun Buku 2017, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing sesuai dengan

keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.


578

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

No. Nama Jabatan

1 Bapak Agus Dermawan Wintarto Martowardojo Komisaris Utama/Komisaris Independen

2 Bapak Pradjoto Wakil Komisaris Utama/Komisaris

Independen

3 Bapak Susyanto Komisaris

4 Bapak Asmawi Syam Komisaris Independen

5 Bapak Septian Hario Seto Komisaris Independen

6 Bapak Iman Sugema Komisaris Independen

7 Bapak Herry Sidharta Direktur Utama

8 Bapak Anggoro Eko Cahyo Wakil Direktur Utama

9 Bapak Benny Yoslim Direktur Bisnis Korporasi

10 Ibu Corina Leyla Karnalies Direktur Bisnis Konsumer

11 Bapak Sigit Prastowo Direktur Keuangan

12 Bapak Osbal Saragi Rumahorbo Direktur Manajemen Risiko

13 Bapak Y.B. Hariantono Direktur IT & Operasi

14 Bapak Bob Tyasika Ananta Direktur Human Capital & Kepatuhan

15 Bapak Sis Apik Wijayanto Direktur Hubungan Kelembagaan

16 Ibu Adi Sulistyowati Direktur Layanan dan Jaringan

6. Masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud

pada angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan

sewaktu-waktu.

7. Dengan pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan

tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud

pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi

sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

No. Nama Jabatan

1 Bapak Agus Dermawan Wintarto Martowardojo Komisaris Utama/Komisaris Independen

2 Bapak Pradjoto Wakil Komisaris Utama/Komisaris

Independen

3 Ibu Ratih Nurdiati Komisaris

4 Bapak Askolani Komisaris

5 Bapak Joni Swastanto Komisaris

6 Bapak Susyanto Komisaris

7 Bapak Sigit Widyawan Komisaris Independen

8 Bapak Asmawi Syam Komisaris Independen

9 Bapak Septian Hario Seto Komisaris Independen

10 Bapak Iman Sugema Komisaris Independen



579

b. Direksi

No. Nama Jabatan


2 Bapak Anggoro Eko Cahyo Wakil Direktur Utama



5 Ibu Tambok P.S. Simanjuntak Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM)

6 Bapak Putrama Wahju Setyawan Direktur Treasury & Internasional






12 Ibu Adi Sulistyowati Direktur Layanan dan Jaringan

Tindak Lanjut

Keputusan Rapat

Status

8. Anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5,

baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi setelah mendapat

persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

9. Anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka

5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk

dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Badan Usaha Milik Negara,

maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

10. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan

untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) atas anggota-anggota

Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5.




dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

1. Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang diangkat telah

mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) OJK.

2. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan beserta hasil keputusan

OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) telah dituangkan dalam Akta

Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 2 tanggal 2 September 2020 dan perubahan data Perseroan

telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-

AH.01.03-0389501 tanggal 22 September 2020.

Terealisasi


580

Hasil Pengambilan Keputusan RUPS Luar Biasa (2 September 2020)

Mata Acara


Keputusan Rapat




11.409.820.487 suara atau



hadir dalam Rapat

3.119.735.223 suara atau 21,47%



dalam Rapat

137.314.703 suara atau 0,94%



dalam Rapat

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Anggoro Eko Cahyo sebagai Wakil Direktur Utama

Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal

20 Februari 2020 serta memperhatikan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 30/

KDK.03/2020 tanggal 2 Juni 2020 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

No. Nama Jabatan





5 Ibu Tambok P. Setyawati Direktur Bisnis UMKM

6 Bapak Putrama Wahju Setyawan Direktur Treasury & Internasional

3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No. Semula Menjadi

1 Direktur Bisnis Korporasi Direktur Corporate Banking

4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:

No. Nama Semula Menjadi

1 Ibu Adi Sulistyowati Direktur Layanan & Jaringan Wakil Direktur Utama

yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dengan masa jabatan

meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

No. Nama Jabatan

1 Bapak Royke Tumilaar Direktur Utama

2 Ibu Novita Widya Anggraini Direktur Keuangan

3 Bapak Silvano W. Rumantir Direktur Corporate Banking

4 Bapak David Pirzada Direktur Manajemen Risiko

5 Bapak Muhammad Iqbal Direktur Bisnis UMKM

6 Bapak Ronny Venir Direktur Layanan dan Jaringan

7 Bapak Henry Panjaitan Direktur Treasury & International

6. Masa jabatan anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka

5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk

memberhentikan sewaktu-waktu.



581

7. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan

pengangkatan anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5, maka

susunan keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Direksi

No. Nama Jabatan

1 Bapak Royke Tumilaar Direktur Utama

2 Ibu Adi Sulistyowati Wakil Direktur Utama


4 Ibu Novita Widya Anggraini Direktur Keuangan



7 Bapak Silvano W. Rumantir Direktur Corporate Banking

8 Bapak David Pirzada Direktur Manajemen Risiko


10 Bapak Ronny Venir Direktur Layanan & Jaringan

11 Bapak Muhammad Iqbal Direktur Bisnis UMKM

12 Bapak Henry Panjaitan Direktur Treasury & International


Rapat

Status

8. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, baru dapat

melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Direksi setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa

Keuangan.

9. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana yang dimaksud pada angka 5 yang masih

menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap

dengan jabatan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus

mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.




dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

1. Masing-masing anggota Direksi Perseroan yang diangkat telah mengikuti Penilaian Kemampuan

dan Kepatutan (Fit and Proper Test) OJK.

2. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan beserta hasil keputusan OJK atas Penilaian Kemampuan

dan Kepatutan (Fit and Proper Test) telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Nomor 7 tanggal 11 Januari 2021 dan perubahan data Perseroan telah diterima oleh Kementerian

Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0024996 tanggal 15

Januari 2021.

Terealisasi

Kebijakan Hubungan dengan Pemegang Saham

Dalam rangka penerapan prinsip tata kelola yang baik khususnya pada aspek keterbukaan, Perseroan senantiasa

berupaya untuk menjamin transparansi informasi perusahaan baik finansial maupun non finansial secara wajar dan

tepat waktu kepada seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing.

Dalam rangka mewujudkan transparansi informasi tersebut, Sekretaris Perusahaan berperan aktif dalam pelaksanaan

kegiatan keterbukaan informasi perusahaan kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan

OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, dimana Sekretaris

Perusahaan bertugas sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham, termasuk kepada Otoritas

Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain tunduk pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, dalam rangka membina hubungan dengan Pemegang

Saham yang intensif, sistematis, dan terencana, Perseroan memiliki kebijakan internal perusahaan sebagaimana diatur

dalam Pedoman Perusahaan No. IN/794/KMP/001 tanggal 23 Desember 2014.


582

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang

bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif

untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat

kepada Direksi terkait pengawasan terhadap kebijakan

pengurusan, jalanannya pengurusan pada umumnya

baik mengenai Bank maupun kegiatan usaha Bank yang

dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada

Direksi untuk kepentingan BNI dan sesuai dengan maksud

dan tujuan Bank.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan

pembentukan dan penunjukan Dewan Komisaris

Bank mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain

berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia

No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Undang-Undang

Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan

Perundang-undangan lainnya khususnya Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal

8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris

Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember

2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Struktur dan Komposisi

Anggota Dewan Komisaris

1. Struktur keanggotaan Dewan Komisaris BNI terdiri

dari Komisaris Utama, Wakil Komisaris Utama dan

Komisaris;

2. Komposisi Dewan Komisaris BNI terdiri dari Komisaris

Non Independen dan Komisaris Independen;

3. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap

anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak

sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan

Dewan Komisaris.

Pedoman dan Tata Tertib

Kerja Dewan Komisaris

BNI memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan

Komisaris BNI diatur dalam Surat Keputusan Dewan

Komisaris BNI No. KEP/49/DK/2017 tanggal 26 Oktober

2017, yang pada pokoknya meliputi pengaturan mengenai

hal-hal sebagai berikut:

1. Landasan Hukum;

2. Struktur;

3. Persyaratan Anggota Dewan Komisaris;

4. Komisaris Independen;

5. Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris;

6. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan

Komisaris;

7. Masa Jabatan Dewan Komisaris dan Jabatan Lowong;

8. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris

bersama Direksi;

9. Pembagian Kerja dan Waktu Kerja Dewan Komisaris;

10. Kesekretariatan Dewan Komisaris dan Sekretaris

Dewan Komisaris;

11. Nilai-nilai Perseroan;

12. Etika Kerja Dewan Komisaris dan Larangan;

13. Transparansi.

Tugas dan Tanggung

Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40

Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas sebagaimana

telah diubah sebagian dengan UU No. 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja dan Anggaran Dasar BNI, Dewan

Komisaris bertugas dan bertanggung jawab untuk

melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,

jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai

Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan

oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi,

termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana

Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran

Tahunan Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar,

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan

tujuan Perseroan.



583

Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota Dewan

Komisaris wajib:

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan

serta prinsip-prinsip profesionalisme,

efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,

pertanggungjawaban, serta kewajaran dan kesetaraan;

2. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan

bertanggungjawab dalam menjalankan tugas

pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi

untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan

maksud dan tujuan Perseroan.

Dalam rangka menjaga objektivitas dan independensi

dalam melakukan fungsi dan tugas pengawasan,

sebagaimana diatur dalam POJK yang mengatur

penerapan tata kelola bagi Bank Umum, Dewan Komisaris

dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan

operasional Bank kecuali untuk:

1. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana

diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum

pemberian kredit bank umum; dan

2. Hal-hal lain yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank

atau Peraturan Perundang-undangan.

Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh

Dewan Komisaris tersebut di atas, merupakan bagian dari

tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak

meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan

kepengurusan Bank.

Wewenang Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank, Dewan Komisaris

memiliki wewenang untuk:

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumendokumen

lainnya, memeriksa kas untuk keperluan

verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa

kekayaan Perseroan;

2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang

dipergunakan oleh Perseroan;

3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat

lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut

pengelolaan Perseroan;

4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah

dan akan dijalankan oleh Direksi;

5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah

Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk

menghadiri rapat Dewan Komisaris;

6. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris

Dewan Komisaris;

7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai

dengan ketentuan Anggaran Dasar;

8. Membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan

Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata

Kelola Terintegrasi, dan komite-komite lain, jika

dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan

perusahaan;

9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan

dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan,

jika dianggap perlu;

10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam

keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai

dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;

11. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian

Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan

Pengawas Intern;

12. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandanganpandangan

terhadap hal-hal yang dibicarakan;

13. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau

keputusan RUPS.

Kewajiban Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar BNI, Dewan Komisaris

berkewajiban untuk:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam

melaksanakan pengurusan Perseroan;

2. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana

Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana

kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan

ketentuan Anggaran Dasar;

3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan,

memberikan pendapat dan saran kepada RUPS

mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi

kepengurusan Perseroan;

4. Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna

apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;

5. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik

yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku

Perseroan;

6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan

tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani

laporan tahunan;

7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada

RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;

8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan

menyimpan 1 salinannya;

9. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan

sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan

Perseroan lain;

10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang

telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau

kepada RUPS;


584

11. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang

ditanyakan atau yang diminta pemegang saham

Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan khususnya yang berlaku di

bidang Pasar Modal;

12. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas

pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS;

13. Memberikan persetujuan secara tertulis atas perbuatan

hukum yang dilakukan Direksi sebagaimana diwajibkan

dalam Anggaran Dasar BNI dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan dan ketentuan di

bidang Pasar Modal:

a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau

mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan

nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh

Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai

persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di

bidang pasar modal dan sektor perbankan;

b. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha

atau pihak lain, dalam bentuk Kerja Sama Operasi

(KSO), Kerja Sama Usaha (KSU), Kerja Sama Lisensi,

Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/

BOT), Bangun Serah Guna (Build, Transfer and

Operate/BTO), Bangun Guna Milik (Build, Operate

and Own/BOO) dan perjanjian perjanjian lain yang

mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya

ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh

Dewan Komisaris;

c. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;

d. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di

bawah Direksi;

e. Melakukan penyertaan modal, melepaskan

penyertaan modal termasuk perubahan struktur

permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan

Dewan Komisaris pada Perseroan lain, anak

perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak

dalam rangka penyelamatan piutang dengan

memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;

f. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan

patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan

Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan

di bidang Pasar Modal;

g. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak

perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan

kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang

ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

h. Melakukan penggabungan, peleburan,

pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak

perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai

tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan


i. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam

transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh

peraturan perundang undangan di bidang pasar

modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan

Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam

transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar

Modal;

j. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam

RKAP;

k. Perbuatan untuk mengalihkan termasuk menjual,

melepaskan hak untuk menagih dan/atau tidak

menagih lagi atas:

i) Piutang pokok macet yang telah dihapusbuku

dalam rangka penyelesaian kredit, baik untuk

sebagian maupun keseluruhan;

ii) Selisih antara nilai piutang pokok macet yang telah

dihapusbuku dengan nilai pengalihan termasuk

penjualan atau dengan nilai pelepasan hak;

dilaksanakan berdasarkan kebijakan Direksi yang

telah disetujui Dewan Komisaris dan dalam jumlah

plafon (limit) hapus tagih yang telah ditetapkan

RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan

adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS.

Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan huruf a, b, e, f, g,

dan h di atas dengan batasan dan/atau kriteria tertentu,

ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang

Saham Seri A Dwiwarna. Penetapan batasan dan/atau

kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, b, e, f, g, dan h di atas dilakukan

setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham

Seri A Dwiwarna.

Pembagian Peran

dan Tanggung Jawab

Pengawasan Masing-Masing

Anggota Dewan Komisaris

Tugas Komisaris Utama

1. Koordinator pelaksanaan tugas-tugas Dewan

Komisaris;

2. Memimpin Rapat Dewan Komisaris;

3. Menandatangani dokumen tertulis termasuk surat

menyurat dengan salah seorang Komisaris lainnya;

4. Mewakili Dewan Komisaris menghadiri forum

pertemuan serta acara yang diselenggarakan pihak

otoritas, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan

instansi lain;

5. Mewakili Dewan Komisaris memimpin Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan.



585

Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dijelaskan di atas, masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank

memiliki pembagian peran dan tanggung jawab tambahan. Pembagian kerja anggota Dewan Komisaris BNI antara

lain dilakukan dengan menetapkan pembagian anggota Dewan Komisaris sebagai anggota Komite-komite yang

dibentuk Dewan Komisaris untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, yang terdiri dari Komite Audit,

Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Penetapan masingmasing

anggota Dewan Komisaris sebagai anggota komite-komite dimaksud ditetapkan dalam Surat Keputusan

Dewan Komisaris.

Pada tahun 2021, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris sehingga pembagian peran dan tanggung jawab

Dewan Komisaris menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi terkini. Adapun perubahan terakhir

susunan keanggotaan Dewan Komisaris sebagai anggota komite-komite selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Periode 1 Januari 2021-29 Maret 2021

Nama Jabatan Periode Pembagian Bidang Tugas

Agus Dermawan

Wintarto

Martowardojo

Pradjoto

Komisaris Utama/

Komisaris

Independen

Wakil Komisaris

Utama/Komisaris

Independen

• 1 Januari 2021 - saat ini




Joni Swastanto 1) Komisaris • 1 Januari 2021 - 29 Maret 2021

• 1 Januari 2021 - 29 Maret 2021

Sigit Widyawan Komisaris Independen • 1 Januari 2021 - saat ini


Askolani Komisaris • 1 Januari 2021 - saat ini


Ratih Nurdiati Komisaris • 1 Januari 2021 - saat ini


Asmawi Syam Komisaris Independen • 1 Januari 2021 - saat ini


Iman Sugema Komisaris Independen • 1 Januari 2021 - saat ini


Susyanto Komisaris • 1 Januari 2021 - saat ini


Septian Hario

Seto

Komisaris Independen • 1 Januari 2021 - saat ini


Keterangan:

1)

Berhenti menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 29 Maret 2021

• Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

• Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi

• Ketua Komite Pemantau Risiko

• Anggota Komite Nominasi dan

Remunerasi


Remunerasi

• Anggota Komite Pemantau Risiko

• Anggota Komite Audit



Remunerasi

• Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi


Remunerasi


• Ketua Komite Audit


Remunerasi


Remunerasi



Remunerasi



Remunerasi



586

Periode 29 Maret 2021-31 Desember 2021

Nama Jabatan Periode Pembagian Bidang Tugas

Agus Dermawan

Wintarto

Martowardojo

Pradjoto

Komisaris Utama/

Komisaris

Independen

Wakil Komisaris

Utama/Komisaris

Independen


• 1 Januari2021 - saat ini



Sigit Widyawan Komisaris Independen • 1 Januari 2021 - saat ini


Askolani Komisaris • 1 Januari 2021 - saat ini


Ratih Nurdiati Komisaris • 1 Januari 2021 - saat ini


Asmawi Syam Komisaris Independen • 1 Januari 2021 - saat ini


Iman Sugema Komisaris Independen • 1 Januari 2021 - saat ini


Susyanto Komisaris • 1 Januari 2021 - saat ini


Septian Hario

Seto

Komisaris Independen • 1 Januari 2021 - saat ini


Erwin Rijanto Komisaris Independen • 16 Agustus 2021-saat ini

Slamet 1) • 16 Agustus 2021-saat ini

• Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

• Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi

• Ketua Komite Pemantau Risiko


Remunerasi


Remunerasi



Remunerasi

• Anggota Tata Kelola Terintegrasi


Remunerasi


• Ketua Komite Audit


Remunerasi


Remunerasi



Remunerasi



Remunerasi



Remunerasi


Keterangan:

1)

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 29 Maret 2021 dan efektif berdasarkan persetujuan OJK sejak tanggal 6 Agustus 2021

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti persyaratan dan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas,

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan

yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Berdasarkan Anggaran Dasar BNI, yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan,

yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;

2. Cakap melakukan perbuatan hukum;

3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

a. Tidak pernah dinyatakan pailit;

b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan

suatu perusahaan dinyatakan pailit;

c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang

berkaitan dengan sektor keuangan; dan

d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:



587

i) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

ii) Pertanggungjawabannya sebagai anggota

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah

tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris kepada RUPS; dan

iii) Pernah menyebabkan perusahaan yang

memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran

dari OJK tidak memenuhi kewajiban

menyampaikan laporan tahunan dan/atau

Iaporan keuangan kepada OJK.

4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan

perundang undangan;

5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang

yang dibutuhkan Perseroan;

6. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

7. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara

anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi

dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah sampai

dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus

maupun garis ke samping atau hubungan semenda/

hubungan kekeluargaan yang timbul karena ikatan

perkawinan termasuk menantu atau ipar;

8. Selain memenuhi kriteria tersebut di atas pengangkatan

anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan

mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman

mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan

yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen,

memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha

Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup

untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Periode Jabatan Anggota

Dewan Komisaris

Periode jabatan Dewan komisaris paling banyak selama 2

(dua) periode berturut-turut dengan ketentuan sebagai

berikut:

1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka

waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS

yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan

RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah tanggal

pengangkatannya dengan syarat tidak boleh melebihi

jangka waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal,

namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk

sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota

Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir;

2. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan

Komisaris diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu)

kali masa jabatan.

Proses Pengangkatan

Dewan Komisaris

Proses Pengangkatan calon anggota Dewan komisaris

dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan

perundang-undangan yang mengatur tata cara

pengangkatan anggota Dewan Komisaris sektor Bank

dan BUMN khususnya:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-

02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan

Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan

Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016

tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan

dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa

Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016

tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi

Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota

Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;

3. Anggaran Dasar BNI yang mengatur pengangkatan

anggota Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS yang

dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A

Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui

oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan

memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota

Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya

pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal

RUPS tidak menetapkan maka pengangkatannya sebagai

anggota Dewan Komisaris mulai berlaku sejak penutupan

RUPS. Penyampaian usulan bakal calon anggota Dewan

Komisaris kepada RUPS melalui Pemegang Saham Seri A

Dwiwarna dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi

Komite Nominasi dan Remunerasi.


588

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016

tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan

Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

antara mengatur bahwa calon anggota Dewan Komisaris

yang termasuk sebagai Pihak Utama BNI yang merupakan

Lembaga Jasa Keuangan wajib memperoleh persetujuan

dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan

tindakan, tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan

Komisaris. Dalam rangka memberikan persetujuan tersebut,

OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit

and proper test) kepada calon anggota Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris yang telah lulus penilaian

kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) tanpa

catatan dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas

Jasa Keuangan, mengindikasikan bahwa anggota Dewan

Komisaris yang bersangkutan memiliki dan memenuhi

persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan

yang memadai.

Seluruh anggota Dewan Komisaris BNI memiliki integritas,

kompetensi, dan reputasi yang baik. Hal tersebut terbukti

dengan lulusnya fit and proper test yang dapat dilihat

dalam tabel di bawah ini:

Periode 1 Januari-29 Maret 2021

Nama Jabatan Pelaksana

Agus Dermawan Wintarto

Martowardojo

Pradjoto

Komisaris Utama/Komisaris

Independen

Wakil Komisaris Utama/

Komisaris Independen

Tanggal

Efektif

Otoritas Jasa Keuangan 23 Juni 2020 Lulus


Joni Swastanto 1) Komisaris Otoritas Jasa Keuangan 20 April 2016 Lulus

Sigit Widyawan Komisaris Independen Otoritas Jasa Keuangan 7 September 2018 Lulus

Askolani Komisaris Otoritas Jasa Keuangan 20 Desember 2019 Lulus

Ratih Nurdiati Komisaris Otoritas Jasa Keuangan 16 Maret 2020 Lulus

Asmawi Syam Komisaris Independen Otoritas Jasa Keuangan 23 Juni 2020 Lulus

Iman Sugema Komisaris Independen Otoritas Jasa Keuangan 19 Agustus 2020 Lulus

Susyanto Komisaris Otoritas Jasa Keuangan 3 Agustus 2020 Lulus

Septian Hario Seto Komisaris Independen Otoritas Jasa Keuangan 19 Agustus 2020 Lulus

Keterangan:

1)


Hasil


Nama Jabatan Pelaksana


Martowardojo

Pradjoto


Independen



Tanggal

Efektif



Sigit Widyawan Komisaris Independen Otoritas Jasa Keuangan 7 September 2018 Lulus

Askolani Komisaris Otoritas Jasa Keuangan 20 Desember 2019 Lulus

Ratih Nurdiati Komisaris Otoritas Jasa Keuangan 16 Maret 2020 Lulus

Asmawi Syam Komisaris Independen Otoritas Jasa Keuangan 23 Juni 2020 Lulus

Iman Sugema Komisaris Independen Otoritas Jasa Keuangan 19 Agustus 2020 Lulus

Susyanto Komisaris Otoritas Jasa Keuangan 3 Agustus 2020 Lulus

Septian Hario Seto Komisaris Independen Otoritas Jasa Keuangan 19 Agustus 2020 Lulus

Erwin Rijanto Slamet 1) Komisaris Independen Otoritas Jasa Keuangan 6 Agustus 2021 Lulus

Hasil

Keterangan:

1)




589

Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dalam RUPS yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS. Secara rinci,

informasi dasar pengangkatan masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:


Nama Jabatan Dasar Pengangkatan

Agus Dermawan Wintarto Martowardojo Komisaris Utama/Komisaris Independen RUPST 20 Februari 2020

Pradjoto Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen RUPST 20 Februari 2020

Joni Swastanto 1) Komisaris RUPST 10 Maret 2016

Sigit Widyawan Komisaris Independen RUPST 20 Maret 2018

Askolani Komisaris RUPSLB 30 Agustus 2019

Ratih Nurdiati Komisaris RUPST 13 Mei 2019

Asmawi Syam Komisaris Independen RUPST 20 Februari 2020

Iman Sugema Komisaris Independen RUPST 20 Februari 2020

Susyanto Komisaris RUPST 20 Februari 2020

Septian Hario Seto Komisaris Independen RUPST 20 Februari 2020

Keterangan:

1)



Nama Jabatan DOMISILI


Martowardojo

Pradjoto

Komisaris Utama/




Dasar

Pengangkatan

TANGGAL EFEKTIF

Jakarta RUPST 20 Februari 2020 17 Juni 2020

Jakarta RUPST 20 Februari 2020 17 Juni 2020

Sigit Widyawan Komisaris Independen Jakarta RUPST 20 Maret 2018 7 September 2018

Askolani Komisaris Jakarta RUPSLB 30 Agustus 2019 20 Desember 2019

Ratih Nurdiati Komisaris Jakarta RUPST 13 Mei 2019 16 Maret 2020

Asmawi Syam Komisaris Independen Jakarta RUPST 20 Februari 2020 16 Maret 2020

Iman Sugema Komisaris Independen Jakarta RUPST 20 Februari 2020 17 Juni 2020

Susyanto Komisaris Jakarta RUPST 20 Februari 2020 14 Agustus 2020

Septian Hario Seto Komisaris Independen Jakarta RUPST 20 Februari 2020 27 Juli 2020

Erwin Rijanto Slamet 1) Komisaris Independen Jakarta RUPST 29 Maret 2021 14 Agustus 2020

Keterangan:

1)


Program Orientasi dan Pengenalan Anggota Komisaris Baru

Program orientasi bagi Dewan Komisaris yang baru diangkat sekurang-kurangnya mendapatkan materi berupa

penyampaian dokumen, pemaparan atau penjelasan yang dapat dilakukan oleh Direksi, Sekretaris Perusahaan, Divisidivisi

atau unit-unit terkait, yang secara umum antara lain mencakup informasi/hal-hal sebagai berikut:

1. Visi, misi, struktur organisasi Perseroan, kegiatan usaha/bisnis dan jaringan operasional;

2. Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB), Kode Etik

perseroan, Budaya Kerja BNI, Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Corporate Governance Handbook, dan

Anggaran Dasar Perseroan;

3. Good Corporate Governance (rangkap jabatan, kepemilikan saham dan komisaris independen);

4. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, pendelegasian kewenangan serta batasan

kewenangan Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan terhadap perseroan berdasarkan peraturan


5. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung terhadap Dewan

Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dan Kesekretariatan Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas

Dewan Komisaris;

6. Remunerasi dan fasilitas yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris.


590

Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2021, komposisi dan jumlah Dewan Komisaris mengalami 1 (satu) kali perubahan dengan penjelasan

sebagai berikut:


Pada periode 1 Januari-29 Maret 2021, Dewan Komisaris berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris

Independen, 4 (empat) orang Komisaris Independen dan 4 (empat) orang Komisaris.

Nama Jabatan Domisili

Tanggal

Pengangkatan

Tanggal

Efektif

Agus Dermawan

Wintarto

Martowardojo

Komisaris Utama/Komisaris Independen Jakarta RUPST 20 Februari 2020 23 Juni 2020

Pradjoto Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Jakarta RUPST 20 Februari 2020 23 Juni 2020

Joni Swastanto 1) Komisaris Jakarta RUPST 10 Maret 2016 20 April 2016

Sigit Widyawan Komisaris Independen Jakarta RUPST 20 Maret 2018 7 September 2018

Askolani Komisaris Jakarta RUPSLB 30 Agustus 2019 20 Desember 2019

Ratih Nurdiati Komisaris Jakarta RUPST 13 Mei 2019 16 Maret 2020

Asmawi Syam Komisaris Independen Jakarta RUPST 20 Februari 2020 23 Juni 2020

Iman Sugema Komisaris Independen Jakarta RUPST 20 Februari 2020 19 Agustus 2020

Susyanto Komisaris Jakarta RUPST 20 Februari 2020 3 Agustus 2020

Septian Hario Seto Komisaris Independen Jakarta RUPST 20 Februari 2020 19 Agustus 2020

Keterangan:

1)



Pada periode 29 Maret-31 Desember 2021, jumlah Dewan Komisaris tetap berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari

1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen, 5 (lima) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris.

Nama Jabatan Dasar Pengangkatan Tanggal Efektif

Agus Dermawan

Wintarto Martowardojo

Komisaris Utama/Komisaris Independen RUPST 20 Februari 2020 23 Juni 2020

Pradjoto Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen RUPST 20 Februari 2020 23 Juni 2020

Sigit Widyawan Komisaris Independen RUPST 20 Maret 2018 7 September 2018

Askolani Komisaris RUPSLB 30 Agustus 2019 20 Desember 2019

Ratih Nurdiati Komisaris RUPST 13 Mei 2019 16 Maret 2020

Asmawi Syam Komisaris Independen RUPST 20 Februari 2020 23 Juni 2020

Iman Sugema Komisaris Independen RUPST 20 Februari 2020 19 Agustus 2020

Susyanto Komisaris RUPST 20 Februari 2020 3 Agustus

Septian Hario Seto Komisaris Independen RUPST 20 Februari 2020 19 Agustus 2020

Erwin Rijanto Slamet 1) Komisaris Independen RUPST 29 Maret 2021 6 Agustus 2021

Keterangan:

1)




591

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris BNI tidak memiliki rangkap jabatan yang tidak diperbolehkan berdasarkan Peraturan Perundangundangan.

Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris yang diperbolehkan dilaksanakan oleh anggota Dewan

Komisaris yang bersangkutan dengan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota

Dewan Komisaris Bank.

Informasi terkait rangkap jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2021 dapat dilihat

pada tabel di bawah ini.

Nama

Agus Dermawan


Anggota Direksi

pada Badan Usaha

Milik Negara, Badan

Usaha Milik Daerah,

Badan Usaha Milik

Swasta

Pengurus partai politik

dan/atau calon/

anggota DPR, DPD, DPRD

Tingkat I, dan DPRD

Tingkat II dan/atau

calon kepala daerah/

wakil kepala daerah

Jabatan LAINNYA

sesuai dengan

ketentuan dalam

peraturan

perundangundangan

Jabatan LAIN

yang dapat

menimbulkan

benturan

kepentingan

Tidak Tidak Tidak Tidak

Pradjoto Tidak Tidak Tidak Tidak

Sigit Widyawan Tidak Tidak Tidak Tidak

Askolani Tidak Tidak Tidak Tidak

Ratih Nurdiati Tidak Tidak Tidak Tidak

Asmawi Syam Tidak Tidak Tidak Tidak

Iman Sugema Tidak Tidak Tidak Tidak

Susyanto Tidak Tidak Tidak Tidak

Septian Hario Seto Tidak Tidak Tidak Tidak

Joni Swastanto 1) Tidak Tidak Tidak Tidak

Erwin Rijanto Slamet 2) Tidak Tidak Tidak Tidak

1)

Berhenti menjabat sejak tanggal 29 Maret 2021

2)


Pengelolaan Benturan

Kepentingan Dewan

Komisaris

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana

kepentingan ekonomis Bank berbenturan dengan

kepentingan ekonomis pribadi. Atas hal tersebut maka

Anggota Komisaris hendaknya senantiasa harus:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak

mengurangi keuangan Perseroan dalam hal terjadi

benturan kepentingan;

2. Menghindari diri dari pengambilan keputusan dalam

situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan;

3. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan,

hubungan keuangan, hubungan kepengurusan,

hubungan kepemilikan dengan Anggota Komisaris

lain dan/atau anggota Direksi dan/atau pemegang

saham pengendali bank dan atau pihak lainnya dalam

rangka bisnis Perseroan;

4. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan

keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya

benturan kepentingan.

Pelaksanaan Tugas

Dewan Komisaris

Sebagai acuan dalam melaksanakan tugas kewenangan

dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan

Komisaris yang disampaikan kepada Direksi sejak awal

tahun. Penyusunan RKA tersebut sebagaimana diwajibkan

dalam:

1. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011

tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah

dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik

Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 Pasal

12 ayat (5) yang mengatur bahwa Dewan Komisaris/

Dewan Pengawas wajib menyusun rencana kerja dan

anggaran tahunan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan RKAP;

serta

2. Anggaran Dasar BNI pasal 17 ayat (2) yang mengatur

bahwa Dewan Komisaris wajib menyusun program

kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Perseroan yang disusun oleh Direksi.


592

Mekanisme Pelaksanaan

Tugas Pengawasan

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris BNI melaksanakan fungsi, tugas, dan

kewajibannya dilakukan melalui mekanisme sebagai

berikut:

1. Mekanisme Rapat Dewan Komisaris Rapat Dewan

Komisaris baik Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan

secara internal Dewan Komisaris, atau dengan

mengundang Direktur sektor atau Senior Executive

Vice President terkait agenda pembahasan serta rapat

Dewan Komisaris bersama Direksi secara rutin;

2. Peran aktif komite-komite di bawah Dewan Komisaris

dalam membantu dan mendukung kelancaran tugas

Dewan Komisaris antara lain melalui pelaksanaan

rapat-rapat Komite, serta pelaksanaan/pembuatan

evaluasi, kajian atau penelaahan terhadap hal-hal yang

menjadi tugas Dewan Komisaris;

3. Pemberian arahan, pendapat atau keputusan Dewan

Komisaris secara tertulis kepada Direksi sebagai:

a. Tindak lanjut hasil Rapat Dewan Komisaris atau

rapat Dewan Komisaris bersama Direksi;

b. Tanggapan terhadap laporan pelaksanaan tugas

Direksi atau permohonan persetujuan, konsultasi

atau usulan yang disampaikan oleh Direksi kepada

Dewan Komisaris, serta informasi mengenai

permasalahan-permasalah yang bersifat strategis

dan signifikan berdasarkan hasil evaluasi dan

penelaahan Dewan Komisaris terhadap laporan

tertulis laporan pelaksanaan tugas Direksi kepada

Dewan Komisaris.

4. Pelaksanaan kunjungan kerja Dewan Komisaris ke

lingkungan unit kerja BNI serta Pemberian arahan dan

pendapat Dewan Komisaris kepada Direksi berdasarkan

hasil kunjungan Kerja Dewan Komisaris dimaksud.

Realisasi Tugas Pengawasan

Dewan Komisaris

Sepanjang 2021, Dewan Komisaris BNI telah

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait

pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan dan

jalannya pengurusan Bank yang sejalan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar

Perseroan serta Rencana Kerja yang ditetapkan awal

tahun, yang antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan fungsi pengawasan Rencana Bisnis Bank

(RBB), antara lain:

a. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi

pelaksanaan kebijakan strategis Bank tahun 2020,

antara lain evaluasi terhadap Corporate Plan dan

RBB serta kinerja keuangan tahun 2020 setiap

bulan;

b. Melakukan pengawasan terhadap upaya

pencapaian RBB, khususnya terhadap pencapaian

beberapa aspek penting rencana bisnis seperti

penyaluran kredit, perbaikan kualitas aset,

penghimpunan dana pihak ketiga, produktivitas

dan efisiensi;

c. Melakukan penelaahan Revisi RBB Tahun 2021-

2023;

d. Melakukan evaluasi atas realisasi RBB yang

dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan

setiap semester serta menyampaikan laporan

pengawasan RBB kepada Otoritas Jasa Keuangan;

e. Melakukan penelaahan dan memberikan

persetujuan RBB Tahun 2022-2024.

2. Melakukan evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Konsolidasi BNI setiap bulan serta menyampaikan

Laporan Kinerja kepada Kementerian BUMN secara

triwulanan;

3. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan

Perusahaan;

4. Melakukan review pelaksanaan audit laporan keuangan

tahun buku 2020 yang dilakukan Kantor Akuntan

Publik (KAP) atau pihak eksternal lainnya;

5. Melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan

pengendalian internal di BNI, antara lain dengan:

a. Memastikan terselenggaranya sistem pengendalian

internal di BNI telah berjalan dengan baik;

b. Memastikan bahwa Direksi telah memantau

efektivitas pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern

(SKAI) atau Satuan Audit Internal BNI;

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

tugas Satuan Audit Internal BNI, antara lain:

i) Melakukan evaluasi atas internal control atau

Satuan Audit Internal BNI;

ii) Melakukan review rencana dan pelaksanaan

audit serta pemantauan tindaklanjut hasil audit

dari pelaksanaan tugas Satuan Audit Internal

BNI;

iii) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti

temuan audit dan rekomendasi dari Satuan

Audit Internal BNI, hasil pengawasan Otoritas

Jasa Keuangan dan/atau pengawasan otoritas

lainnya, temuan Badan Pemeriksa Keuangan,

auditor eksternal atau hasil audit akuntan

publik, antara lain dengan memastikan adanya

tindak lanjut Direksi terhadap temuan audit

baik secara tertulis maupun secara lisan;

iv) Melakukan review atas pokok-pokok hasil

audit dari Satuan Audit Internal BNI yang

dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan

setiap semester.



593

6. Melakukan pengawasan, pemantauan serta evaluasi

terhadap Tingkat Kesehatan Bank Semester II-2020

dan Semester I-2021 dan mendukung Direksi untuk

mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam

rangka memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat

Kesehatan Bank.

7. Melakukan fungsi pengawasan terhadap Manajemen

Risiko BNI serta Manajemen Risiko Terintegrasi, antara

lain:

a. Mengevaluasi tugas Direksi atas pelaksanaan

kebijakan Manajemen Risiko dan memberikan

arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan

Manajemen Risiko secara berkala untuk

memastikan bahwa pengelolaan aktivitas dan

risiko Bank telah dilaksanakan secara efektif;

b. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko BNI

dan strategi Manajemen Risiko;

c. Melakukan review atas Profil Risiko secara

triwulanan, serta melakukan evaluasi atas posisi

dan perkembangan risiko BNI secara berkala;

d. Memastikan kebijakan dan proses Manajemen Risiko

dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam

proses Manajemen Risiko secara keseluruhan;

e. Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan

atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko

Terintegrasi secara berkala;

f. Memberikan persetujuan Kebijakan/Pedoman

Manajemen Risiko Terintegrasi;

g. Memastikan penerapan Manajemen Risiko

Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan

kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan serta

memastikan penerapan Manajemen Risiko pada

masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam

Konglomerasi Keuangan BNI untuk mendukung

penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi secara

efektif.

8. Melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan

kepatuhan di BNI antara lain dengan:

a. Melakukan evaluasi terhadap fungsi kepatuhan di

BNI, memastikan bahwa fungsi kepatuhan di BNI

telah dilaksanakan dengan baik serta memberikan

saran kepada Direksi untuk meningkatkan kualitas

pelaksanaan fungsi kepatuhan;

b. Melakukan review atas laporan pelaksanaan

fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur

Kepatuhan yang disampaikan Direksi secara

berkala;

c. Melakukan pemantauan terhadap implementasi

Strategi Anti Fraud, Program Anti Pencucian Uang

dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT),

serta Prinsip Mengenal Nasabah.

9. Berkenaan dengan penerapan prinsip dan praktek

penerapan Tata Kelola yang baik/Good Corporate

Governance (GCG):

a. Memastikan terselenggaranya penerapan prinsip

dan praktek GCG pada seluruh tingkatan atau

jenjang organisasi BNI serta pada Lembaga Jasa

Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI;

b. Melakukan pengawasan terhadap penerapan

GCG dalam Konglomerasi Keuangan BNI serta

melakukan evaluasi/review Pedoman Tata Kelola

Terintegrasi dalam rangka penyempurnaan;

c. Mendorong penyempurnaan praktik GCG dengan

mengacu kepada Peraturan perundang-undangan

yang berlaku serta international best practices;

d. Melakukan review terhadap laporan pelaksanaan

GCG yang disampaikan Direksi;

e. Melakukan pemantauan terhadap hasil self

assessment GCG, serta melakukan self assessment

penilaian efektivitas implementasi GCG Dewan

Komisaris termasuk komite-komite di bawah

Dewan Komisaris setiap semester sebagaimana

diwajibkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

yang mengatur pelaksanaan GCG bagi Bank

Umum.

10. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja

Perusahaan Anak serta kebijakan Direksi yang terkait

dengan penciptaan sinergi dan penguatan bisnis

Perusahaan Anak;

11. Mengevaluasi, mengarahkan dan memantau rencana

strategis, pelaksanaan Teknologi Informasi dan

kebijakan Bank terkait Teknologi Informasi BNI;

12. Melakukan review terhadap laporan perkembangan

perkara materiil secara berkala;

13. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan prinsip

kehati-hatian dalam pemberian fasilitas kredit oleh

Direksi antara lain:

a. Mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit

dan pembiayaan yang telah dituangkan dalam

RBB;

b. Memberikan saran dan pendapat atas keputusan

Direksi terhadap pemberian fasilitas kredit diatas

jumlah tertentu yang wajib dikonsultasikan kepada

Dewan Komisaris;

c. Memberikan persetujuan atas pemberian fasilitas

kredit kepada pihak terkait yang berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris;

d. Melakukan review secara rutin dan berkala

terhadap perkembangan dan tindak lanjut

kredit-kredit yang dikonsultasikan kepada Dewan

Komisaris;


594

e. Melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan

atas kebijakan dan strategi perkreditan sesuai

kewajiban yang diatur oleh Peraturan Perundangundangan

yang berlaku;

f. Melakukan review secara berkala terhadap

perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan

atau pembiayaan secara keseluruhan termasuk

Non Performing Loan (NPL).

14. Memantau serta mengevaluasi perkembangan

pengembangan serta pengelolaan Sumber Daya

Manusia (SDM) khususnya berkenaan dengan fungsi

strategis Sumber Daya Manusia dalam mendukung

pencapaian kinerja Bank;

15. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab Direktur Sektor secara berkala

termasuk pencapaian rencana kerja Direktur Sektor,

khususnya terkait isu-isu yang bersifat strategis dan

signifikan;

16. Melakukan review Kinerja Dana Pensiun Lembaga

Keuangan (DPLK) Tahun 2020 selaku Dewan

Pengawas DPLK dan menyampaikan Laporan

Pengawasan Rencana Bisnis Dana Pensiun Lembaga

Keuangan (DPLK) BNI Semester II tahun 2020 dan

Semester I tahun 2021 kepada OJK;

17. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala

terhadap penerapan kebijakan dan sistem remunerasi

di BNI termasuk remunerasi Direksi dan Dewan

Komisaris serta pegawai;

18. Memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib

mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Anggaran Dasar Perseroan antara lain:

a. Persetujuan Pemberian kredit kepada Pihak terkait;

b. Persetujuan Penataan Organisasi BNI;

c. Persetujuan Revisi Rencana Bisnis Bank BNI Tahun

2020-2023;

d. Persetujuan Rencana Bisnis Bank BNI tahun 2022-

2024;

e. Persetujuan Corporate Plan BNI 2021-2025;

f. Persetujuan Kebijakan Perkreditan Bank;

g. Persetujuan Dokumen Recovery Plan BNI Tahun

2021/2022;

h. Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

BNI Tahun 2022;

i. Persetujuan Pengurus Perusahaan Anak BNI;

j. Persetujuan Pembelian Kembali (buyback) Saham

BNI;

k. Persetujuan Updating Kebijakan Anti Pencucian

Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU

& PPT) DPLK BNI;

l. Persetujuan Usulan Perubahan Peraturan Dana

Pensiun BNI;

m. Persetujuan Rencana Bisnis DPLK BNI Tahun 2022;

n. Persetujuan terhadap Kebijakan-kebijakan

atau Pedoman Perusahaan yang berdasarkan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib mendapat

persetujuan Dewan Komisaris;

o. Persetujuan Pergantian Pemimpin Divisi Satuan

Audit Internal (SAI);

p. Persetujuan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Konglomerasi Keuangan BNI.

19. Menyampaikan laporan kepada Kementerian BUMN

berupa tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan

kinerja BNI setiap triwulan sebagai tindak lanjut

Surat Menteri BUMN pada tahun 2014 kepada Dewan

Komisaris BNI bahwa dalam rangka mengefektifkan

pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja BUMN,

Dewan Komisaris diminta untuk menyampaikan

pendapat dan tanggapan atas laporan kinerja BNI

untuk periode triwulanan;

20. Mengadakan Rapat-Rapat Dewan Komisaris baik

Rapat internal Dewan Komisaris maupun dengan

mengundang anggota Direksi atau Direktur Sektor

terkait serta Rapat Dewan Komisaris bersama

Direksi secara teratur untuk membahas aspek-aspek

tertentu seperti aspek bisnis, organisasi, manajemen

risiko, pengendalian internal hukum dan kepatuhan,

sumber daya manusia, teknologi dan lain-lain yang

diselenggarakan secara rutin sebanyak 74 (tujuh puluh

empat) pertemuan;

21. Melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah, Kantor

Cabang termasuk Kantor Cabang Luar Negeri

secara daring dalam rangka melaksanakan fungsi

pengawasan.

Keputusan Dewan Komisaris

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah menetapkan

keputusan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan

tanggung jawabnya, sebagai berikut:

1. Pengangkatan Saudari Dwita Suherlina sebagai

Anggota Independen Komite Pemantau Risiko;

2. Pengangkatan Saudara Bambang Setyogroho sebagai

Anggota Independen Komite Tata Kelola Terintegrasi;

3. Pengangkatan Saudari Indrayeti sebagai Anggota

Independen Komite Tata Kelola Terintegrasi;

4. Pengangkatan Saudara Human Brillianto sebagai

Anggota Independen Komite Audit;

5. Pengukuhan Pengakhiran Pengangkatan Saudara

Max R Niode sebagai Anggota Komite Tata Kelola

Terintegrasi;


Hasanuddin sebagai Anggota Komite Tata Kelola

Terintegrasi;

7. Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit PT

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;


Joni Swastanto sebagai Anggota Komite Nominasi

dan Remunerasi;



595

9. Pengukuhan Pengakhiran Pengangkatan Saudara Joni Swastanto sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko;

10. Pengakhiran Pengangkatan Saudari Pasu Donnaria sebagai Anggota Independen Komite Audit;

11. Pengangkatan Saudari Pasu Donnaria sebagai Tenaga Ahli Dewan Komisaris;

12. Pengangkatan Saudara Suhendi Muharam sebagai Anggota Independen Komite Audit;

13. Pengangkatan Saudari Nurani Raswindriati sebagai Anggota Independen Komite Pemantau Risiko;

14. Pengangkatan Saudara Erwin Rijanto Slamet sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi;

15. Pengangkatan Saudara Erwin Rijanto Slamet sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko;

16. Perpanjangan Pengangkatan Saudari Pasu Donnaria sebagai Tenaga Ahli Dewan Komisaris.

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Pengembangan kompetensi Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian pembahasan Profil Perusahaan dalam

Laporan Tahunan ini.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Nama Jabatan Sertifikasi

Agus Dermawan Wintarto Martowardojo Komisaris Utama/Komisaris Independen Level 5

Pradjoto Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Level 2

Joni Swastanto Komisaris Level 2

Sigit Widyawan Komisaris Independen Level 2

Askolani Komisaris Level 1

Ratih Nurdiati Komisaris Level 1

Asmawi Syam Komisaris Independen Level 5

Iman Sugema Komisaris Independen Level 2

Susyanto Komisaris Level 1

Septian Hario Seto Komisaris Independen Level 2

Erwin Rijanto Slamet 1) Komisaris Independen Level 2

Keterangan:

1)


Mekanisme Pemberhentian dan

Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar BNI, mekanisme pemberhentian dan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris

adalah sebagai berikut:

1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh

pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A

Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar;

2. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan

alasannya. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dimaksud dilakukan apabila berdasarkan kenyataan

anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:

a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;

c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;

d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota

Dewan Komisaris;

e. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

f. Mengundurkan diri.


596

3. Disamping alasan pemberhentian anggota Dewan

Komisaris tersebut di atas, anggota Dewan Komisaris

dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan

lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan

dan tujuan Perseroan;

4. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana

dimaksud dalam angka 2 huruf a, b, c dan d dan angka

3 di atas diambil setelah yang bersangkutan diberi

kesempatan membela diri dalam RUPS;

5. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf

angka 2 butir c dan e di atas merupakan pemberhentian

dengan tidak hormat;

6. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara

anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi

tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai

dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus

maupun garis kesamping, atau hubungan semenda/

hubungan kekeluargaan yang timbul karena ikatan

perkawinan, termasuk menantu atau ipar). Dalam

hal terjadi keadaan tersebut maka RUPS berwenang

memberhentikan salah seorang di antara mereka;

7. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak

mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa

jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara

tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada

Perseroan;

8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk

memutuskan permohonan pengunduran diri anggota

dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat

90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat

pengunduran diri;

9. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi

kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya

permohonan pengunduran diri anggota Dewan

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan

hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud

dalam butir 8 di atas;

10. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota

Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap

berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung

jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang

mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas

tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya

sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan

yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya

pengunduran dirinya dalam RUPS;

12. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan

Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah

RUPS Tahunan membebaskannya;

13. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan

diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan

Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka

pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan

oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan

Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan

minimal jumlah anggota Dewan Komisaris;

14. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

a. Pengunduran dirinya telah efektif sebagaimana

dimaksud pada butir 8 di atas;

b. Meninggal dunia;

c. Masa jabatannya berakhir;

d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau

e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah

mempunyai kekuatan hukum; yang tetap atau

ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu

keputusan pengadilan;

f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota

Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan

peraturan perundang-undangan lainnya.

15. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti

sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir

kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka

yang bersangkutan tetap bertanggung jawab

atas tindakan-tindakannya yang belum diterima

pertanggungjawabannya oleh RUPS.

Kelengkapan Organ

Dewan Komisaris

Untuk membantu kelancaran tugas dan tanggung

jawabnya Dewan Komisaris membentuk organ pendukung

yang terdiri dari komite-komite di bawah Dewan Komisaris

dan Sekretariat Dewan Komisaris.

Pembentukan dan pelaksanaan Sekretariat Dewan

Komisaris dan komite-komite di bawah Dewan Komisaris

dilakukan dengan memperhatikan Peraturan perundangundangan

yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan (POJK) serta Peraturan Menteri Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya:


No. PER-06/MBU/2021 tanggal 13 April 2021 tentang

Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Badan Usaha Milik Negara, organ Dewan Komisaris

dapat terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi dan

Remunerasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata

Kelola Terintegrasi serta Sekretariat Dewan Komisaris;



597

2. POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016

tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dalam

rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk

paling sedikit Komite Audit, Komite Pemantau Risiko

dan Komite Nominasi dan Remunerasi;

3. POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014

mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi

Konglomerasi Keuangan, dalam rangka mendukung

efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris

Entitas Utama wajib membentuk Komite Tata Kelola

Terintegrasi.

Komite-Komite di bawah Dewan

Komisaris

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari

Komite Audit (KA), Komite Pemantau Risiko (KPR),

Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) dan Komite

Tata Kelola Terintegrasi (TKT).

Dewan Komisaris menetapkan suatu pedoman yang

mengatur tata cara pengangkatan, pemberhentian,

pengaturan tugas serta honorarium anggota Komitekomite

di bawah Dewan Komisaris yang secara terus

menerus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan

perkembangan/perubahan peraturan hukum yang berlaku

serta kondisi terkini. Pembaharuan terakhir dilakukan

pada tahun 2018, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan

Dewan Komisaris No. KEP/002/DK/2018 tanggal 8

Februari 2018 tentang “Ketentuan Umum Pengangkatan,

Pemberhentian, Pengaturan Tugas serta Honorarium

Anggota komite-komite di Bawah Dewan Komisaris”

yang pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Tata Cara Pengangkatan anggota Komite;

2. Pokok-pokok materi yang perlu diatur dalam

perjanjian kerja anggota komite yang berasal dari

pihak independen dengan BNI;

3. Rangkap jabatan yang mengatur rangkap jabatan

yang diperbolehkan dan yang dilarang bagi anggota

komite berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku;

4. Jangka waktu pengangkatan/masa jabatan anggota

komite;

5. Pembagian tugas dan ruang lingkup tugas Komite;

6. Kewajiban kehadiran anggota komite pada Perseroan;

7. Honorarium bagi anggota Komite yang berasal dari

pihak independen;

8. Evaluasi/penilaian kinerja anggota komite yang berasal

dari pihak independen;

9. Pengakhiran Pengangkatan anggota komite;

10. Pengunduran diri anggota komite.

Mekanisme kerja Komite-komite di

bawah Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas komite-komite di bawah Dewan

Komisaris berpedoman pada Piagam Komite masingmasing

Komite yang telah disusun.

Setiap awal tahun, komite-komite di bawah Dewan

Komisaris menyusun Program Rencana Kerja masingmasing

Komite yang digunakan sebagai acuan dalam

pelaksanaan tugasnya dalam membantu pelaksanaan

tugas Dewan Komisaris, melalui pemantauan, penelaahan/

review serta pemberian saran atau rekomendasi kepada

Dewan Komisaris terhadap hal-hal yang terkait dengan

fungsi dan tugas komite-komite yang bersangkutan

melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Komite melakukan rapat baik secara internal maupun

dengan mengundang Direktur terkait, satuan dan/atau

divisi dan/atau unit terkait;

2. Komite melakukan penelaahan/evaluasi/review serta

diskusi/pembahasan di luar forum rapat yang apabila

diperlukan dilakukan diskusi bersama satuan atau

divisi-divisi/unit-unit terkait;

3. Hasil rapat atau evaluasi/review serta diskusi/

pembahasan di luar forum rapat disampaikan oleh

Ketua Komite kepada Dewan Komisaris sebagai

laporan baik secara tertulis atau dalam forum Rapat

Dewan Komisaris yang membahas agenda terkait;

4. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris

menyampaikan laporkan realisasi program kerja/

kegiatannya setiap triwulan kepada Dewan Komisaris.

Informasi mengenai masing-masing Komite disampaikan

dalam sub bab tersendiri.

Penilaian Kinerja Komite di

Bawah Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

dalam mengawasi dan mengelola Perseroan didukung

oleh Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi,

Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola

Terintegrasi. Di tahun 2021, Dewan Komisaris menilai

bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan fungsi,

tugas, dan tanggung jawab dengan baik yang terlihat dari:

1. Tercapainya seluruh Rencana/Program Kerja komitekomite

yang ditetapkan pada awal tahun 2021; serta

2. Pelaksanaan Rapat Komite dan tingkat kehadiran

anggota Komite.


598

Pelaksanaan Program/Rencana kerja komite-komite

dilakukan melalui mekanisme rapat komite termasuk

dengan mengundang Direktorat atau divisi-divisi/satuan

kerja terkait serta penelaahan/evaluasi/review secara

mendalam oleh masing-masing komite di luar forum

rapat yang hasilnya disampaikan secara tertulis kepada

Dewan Komisaris.

Komite Audit telah melaksanakan fungsi, tugas, dan

tanggung jawabnya diantaranya melakukan penelaahan

atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank

kepada publik dan/atau pihak Otoritas. Komite Audit

juga melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan yang berhubungan

dengan kegiatan Bank, serta mengevaluasi efektivitas

pelaksanaan audit/jasa yang diberikan Kantor Akuntan

Publik (KAP), termasuk menelaah independensi dan

objektivitas KAP.

Kemudian, Komite Nominasi dan Remunerasi juga

telah melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab

pengawasannya terhadap pelaksanaan kebijakan nominasi

dan remunerasi pada setiap tingkatan organisasi, mulai

dari Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai sesuai dengan


Komite Pemantau Risiko telah memberikan dukungan

kepada Dewan Komisaris terkait pelaksanaan tugas

dan tanggung jawab penerapan manajemen risiko

di Bank. Sementara, Komite Tata Kelola Perusahaan

Terintegrasi melakukan pengawasan atas konsistensi

dan keberlangsungan pelaksanaan tata kelola perusahaan

terpadu di seluruh kelompok konglomerasi keuangan

Bank.

Berdasarkan realisasi penyelesaian seluruh program/

rencana kerja serta pelaksanaan tugasnya komite-komite

di bawah Dewan Komisaris yang ditetapkan pada awal

tahun dapat dilihat bahwa frekuensi dan tingkat kehadiran

rapat dan laporan pelaksanaan kegiatan Komite Audit,

Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau

Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi menunjukkan

bahwa tiap-tiap komite telah menjalankan tugasnya

dengan baik.

Penilaian Kinerja atau Evaluasi

Anggota Komite yang Berasal dari

Pihak Independen

Ketua komite melakukan evaluasi/penilaian terhadap

kinerja anggota komite yang berasal dari pihak

independen dalam jangka waktu setiap 6 (enam) bulan

maupun sewaktu-waktu. Evaluasi atau penilaian tersebut

meliputi Indikator Penilaian Kinerja yang antara lain

namun tidak terbatas pada kompetensi dan keahlian,

kualitas output, kedisiplinan dan tingkat kehadiran

anggota komite yang bersangkutan pada perseroan,

serta pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai dengan

piagam komite dan tata tertib kerja yang berlaku bagi

anggota independen komite di bawah Dewan komisaris.

Hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud

disampaikan sebagai rekomendasi kepada Dewan

Komisaris untuk memperpanjang atau melanjutkan

atau mengakhiri pengangkatan anggota komite yang

bersangkutan pada perseroan.

Penilaian Komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan

untuk anggota Komite dari Pihak Independen (bukan

Dewan Komisaris). Adapun Faktor penilaiannya adalah:

1. Tugas sesuai Piagam Komite (bobot 25%);

2. Kompetensi dan Skill (bobot 30%);

3. Kualitas Output (bobot 30%);

4. Tingkat Kehadiran (15%).

Kewajiban Kehadiran Anggota

Komite yang Berasal dari Pihak

Independen

Anggota Komite yang berasal dari luar perseroan

(anggota independen) memiliki kewajiban untuk hadir

secara rutin pada hari dan jam kerja perseroan sesuai hari,

jumlah hari dan jadwal yang ditetapkan Dewan Komisaris

dan/atau ketua komite, antara lain untuk menghadiri

Rapat Komite dan melaksanakan tugas-tugas lainnya,

dan wajib mengisi daftar hadir pada Perseroan dalam

rangka pelaksanaan tugas selain menghadiri rapat komite.

Apabila diperlukan, atas permintaan Dewan Komisaris

dan/atau ketua komite, anggota Komite yang berasal

dari luar perseroan juga wajib hadir pada perseroan atau

pada Rapat Dewan Komisaris atau rapat komite, atau

pada kegiatan yang harus dihadiri oleh Dewan Komisaris

sesuai dengan keperluannya di luar frekuensi dan jadwal

kehadiran rutin tersebut.

Informasi mengenai komite-komite di bawah Dewan

Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris disampaikan

dalam sub bab tersendiri.



599

Sekretariat Dewan Komisaris

Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh Sekretaris yang berasal dari luar perusahaan

dibantu oleh staf sekretariat Dewan Komisaris. Pelaksanaan fungsi dan tugas Sekretariat

Dewan komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris berpedoman pada Peraturan Menteri

BUMN yang mengatur Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan

Usaha Milik Negara.

Informasi mengenai Kesekretariatan Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris

disampaikan dalam sub bab tersendiri.


600


Kriteria dan Jumlah Komisaris Independen

Keberadaan Komisaris Independen yang ada di BNI telah

sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Dalam peraturan

tersebut, Komisaris Independen pada Bank umum wajib

paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari

jumlah anggota Dewan Komisaris. Komposisi Komisaris

BNI per 31 Desember 2021 berjumlah 10 (sepuluh) orang

yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama

merangkap Komisaris Independen, 5 (lima) orang Komisaris

Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris. Dengan demikian

komposisi Komisaris Independen BNI lebih dari 50% dari

seluruh jumlah Dewan Komisaris serta telah memenuhi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penetapan Komisaris Independen BNI dilakukan dengan

memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan yang

mengatur persyaratan dan kriteria Komisaris Independen

dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

khususnya:

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/

SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang

Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Komisaris

Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang

tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan

kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau

hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota

Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham

pengendali, atau hubungan dengan Bank yang

dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak

independen. Pengertian memiliki hubungan keuangan,

hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/

atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi,

anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang

saham pengendali, atau hubungan dengan bank yang

dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak

tidak independen dimaksud berpedoman kepada

pengertian yang diatur dalam Peraturan Perundangundangan

yang berlaku, khususnya Surat Edaran

Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola

bagi Bank Umum.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/

POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan

Komisaris Independen Publik Pasal 1 ayat (4) dan Pasal

21 ayat 2 yang mengatur bahwa:

a. Komisaris Independen adalah anggota Dewan

Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau

Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan

sebagai Komisaris Independen sebagaimana

dimaksud dalam POJK.

b. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan:

i) Bukan merupakan orang yang bekerja atau

mempunyai wewenang dan tanggung jawab

untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan,

atau mengawasi kegiatan Emiten atau

Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan

terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali

sebagai Komisaris Independen Emiten atau

Perusahaan Publik pada periode berikutnya;

ii) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun

tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan

Publik;

iii) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan

Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan

Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang

saham utama Emiten atau Perusahaan Publik;

dan

iv) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung

maupun tidak langsung yang berkaitan dengan

kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) UU Perseroan Terbatas

yang menyatakan bahwa:

a. Anggaran Dasar Perseroan dapat mengatur adanya

1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan

1 (satu) orang komisaris utusan;

b. Komisaris independen diangkat berdasarkan

keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi

dengan pemegang saham utama, anggota Direksi

dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.



601

4. Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang

Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum sebagaimana

diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 yang

menyatakan bahwa setiap Komisaris Independen wajib memiliki Sertifikat Manajemen

Risiko tingkat 2.

Pernyataan Independensi


Setiap anggota Komisaris Independen membuat pernyataan independensi dan telah

disampaikan kepada OJK sebagai salah satu persyaratan untuk dapat mengikuti proses

uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) pada OJK. Selama tahun 2021, Komisaris

Independen yang menjabat adalah sebagai berikut:

Lampiran Surat Pernyataan Independensi Komisaris Independen


602

Direksi

Direksi sebagai organ Perseroan bertugas dan

bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola

BNI untuk kepentingan dan tujuan BNI, serta mewakili

Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai

dengan Anggaran Dasar.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan

tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara

penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan BNI.

Selain itu, anggota Direksi wajib mematuhi Anggaran

Dasar dan peraturan perundang-undangan serta

wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme,

efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,

pertanggungjawaban serta kewajaran. Setiap anggota

Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab

dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehatihatian,

dengan mengindahkan perundang-undangan

yang berlaku.

Dasar Hukum

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah

sebagian dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/

POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris

Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi berwenang dan

bertanggung jawab penuh atas Perusahaan serta mewakili

Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan

sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Pedoman dan Tata

Tertib Kerja Direksi

Direksi BNI memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang

telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi BNI No.

KP/228/DIR/R tanggal 29 Juni 2018.

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi mengatur antara lain

tentang Landasan Hukum, Struktur, Persyaratan, Tugas,

Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi, Pengangkatan

dan Pemberhentian Anggota Direksi, Masa Jabatan

Direksi, Pembentukan Komite di Bawah Direksi, Rapat

Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris,

Waktu Kerja Direksi, Nilai Perseroan, Etika Kerja Direksi,

Transparansi, serta Pelaporan dan Tanggung Jawab.

Selain beberapa hal terkait tata tertib kerja yang diatur di

atas, beberapa pokok pedoman kerja Direksi yang diatur

dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dijabarkan

pada pembahasan selanjutnya di bawah ini.

Tugas dan Tanggung

Jawab Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang

berkaitan dengan pengurusan dan bertanggung jawab

atas pengurusan BNI untuk kepentingan Perseroan sesuai

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili

Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan

tentang segala hal dan segala kejadian dengan

pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/

atau Keputusan RUPS.

Ruang Lingkup Pekerjaan,

Tanggung Jawab, dan

Wewenang Masing-

Masing Direksi

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat perubahan

Nomenklatur Direksi dari yang ditetapkan dalam RUPS

Tahunan 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 20

Februari 2020, adapun pembidangan tugas atau sektor

masing-masing Direksi ditetapkan berdasarkan Surat

Keputusan Direksi perihal Penataan Organisasi Direksi

BNI sebagaimana diubah terakhir melalui Surat Keputusan

Direksi No. KP/347/DIR/R tanggal 30 Juli 2021.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,

Direktur Bidang berwenang penuh atas SEVP atau unit

kerja yang dikelolanya dan berwenang bertindak untuk

dan atas nama Direksi, sepanjang tidak menyimpang dari:

1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

2. Anggaran Dasar Perseroan;

3. Corporate Plan;

4. Kebijakan Umum Direksi (KUD); dan

5. Kebijakan khusus Direksi yang ditetapkan dalam Rapat

Direksi atau dalam Surat Keputusan Direksi atau dalam

bentuk tertulis lainnya.



603

Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi periode 1 Januari-31 Desember 2021

No. Nama Jabatan Sektor

1 Royke Tumilaar Direktur Utama • Satuan Audit Internal

• Divisi Perencanaan Strategis

• Divisi Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan

• SEVP Corporate Transformation

2 Adi Sulistyowati Wakil Direktur Utama • Divisi Tata Kelola Kebijakan

• Satuan Anti Fraud

• SEVP Bisnis Digital

• Divisi Solusi Wholesale

• Divisi Solusi Ritel

3 Corina Leyla Karnalies Direktur Bisnis Konsumer • Divisi Manajemen Produk Konsumer

• Divisi Bisnis Kartu

• Divisi Manajemen Wealth

• Divisi Komunikasi Pemasaran

4 Novita Widya Anggraini Direktur Keuangan • Divisi Penganggaran & Pengendalian Keuangan

• Divisi Pengelolaan Aset & Pengadaan

• Divisi Manajemen Data & Analytics

• Divisi Pengembangan Perusahaan Anak

• Divisi Investor Relations

• Office of Chief Economist

5 Y.B. Hariantono Direktur IT dan Operasi • Divisi Strategi & Arsitektur TI

• Divisi Pengembangan TI

• Divisi Pengembangan Digital

• Divisi Operasional TI

• Divisi Keamanan Informasi

• SEVP Operasional

• Divisi Operasional

• Divisi Operasional Digital

• Divisi Operasional Kredit

6 Bob Tyasika Ananta Direktur Human Capital &

Kepatuhan

• Divisi Kepatuhan

• Divisi Hukum

• Divisi Human Capital Strategy

• Divisi Human Capital Services

• BNI Corporate University

7 Silvano Winston Rumantir Direktur Corporate Banking • Divisi Bisnis Korporasi 1

• Divisi Bisnis Korporasi 2

• Divisi Bisnis Korporasi 3

• Divisi Sindikasi & Solusi Korporasi

8 David Pirzada Direktur Manajemen Risiko • Divisi Manajemen Risiko Bank

• Divisi Risiko Kredit Korporasi

• Divisi Risiko Kredit Komersial & SME

• Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumer

• SEVP Remedial & Recovery

• Divisi Remedial & Recovery Korporasi

• Divisi Remedial & Recovery Komersial & SME

9 Sis Apik Wijayanto Direktur Hubungan Kelembagaan • Divisi Hubungan Kelembagaan 1

• Divisi Hubungan Kelembagaan 2

• Divisi Bisnis Usaha Kecil & Program

10 Ronny Venir Direktur Layanan dan Jaringan • Divisi Pengelolaan Jaringan

• Divisi Penjualan

• Divisi Kualitas Layanan

• Unit Pusat Layanan Pelanggan

• Wilayah 01-17

• Optimalisasi Bisnis

11 Muhammad Iqbal Direktur Bisnis UMKM • Divisi Bisnis Komersial 1

• Divisi Bisnis Komersial 2

• Divisi Bisnis SME

12 Henry Panjaitan Direktur Treasury & International • Divisi Internasional

• SEVP Treasury

• Divisi Tresuri

• Divisi Dana Pensiun Lembaga Keuangan


604

Hak dan Wewenang Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berwenang untuk:

1. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam

kepengurusan Perseroan;

2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk

mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan

kepada seorang atau beberapa orang yang khusus

ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik

sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan

lain;

3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang pekerja

Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau

jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja

Perseroan berdasarkan peraturan perundangundangan

yang berlaku;

4. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan

berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris

Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Audit Internal

dengan persetujuan Dewan Komisaris;

6. Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan yang

selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris,

selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan

dalam Laporan Tahunan;

7. Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkosongkos,

dan piutang lainnya di luar pokok yang

dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau

penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan lain

dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan, dengan

kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang

ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh

Dewan Komisaris;

8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya

mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan

Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain

dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili

Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang

segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasanpembatasan

sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau

Keputusan RUPS.

Kewajiban Direksi

Direksi memiliki kewajiban untuk:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha

dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan

tujuan serta kegiatan usahanya;

2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka

Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran

Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya serta

perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan

Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan

Komisaris;

3. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus,

Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;

4. Membuat Laporan Tahunan yang antara lain

berisi Laporan Keuangan, sebagai wujud

pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta

dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;

5. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar

Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada

Akuntan Publik untuk diaudit;

6. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh

Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat

5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir

kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;

7. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai

Laporan Tahunan;

8. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang

telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri di Bidang

Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

9. Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh

ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus,

Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan

Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen

keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya;

11. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar

Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS,

Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat

Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan

Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;

12. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan

administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang

berlaku bagi suatu Perseroan;

13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar

Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip

pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan,

pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;



605

14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan

lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/

atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan

khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;

15. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap

dengan perincian dan tugasnya;

16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang

ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan

Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna,

dengan memperhatikan peraturan perundangundangan

khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;

17. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau

yang ditetapkan oleh RUPS.

Perbuatan Direksi

yang Harus Mendapat

Persetujuan Tertulis

Dewan Komisaris

1. Perbuatan Direksi berikut harus mendapatkan

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan

Komisaris:

a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau

mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan

nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh

Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai

persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di

bidang pasar modal dan sektor perbankan;

b. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha

atau pihak lain, dalam bentuk Kerja Sama Operasi

(KSO), Kerja Sama Usaha (KSU), Kerja Sama Lisensi,

Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/

BOT), Bangun Serah Guna (Build, Transfer and

Operate/BTO), Bangun Guna Milik (Build, Operate

and Own/B00) dan perjanjian-perjanjian lain yang

mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya

ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh

Dewan Komisaris;

c. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;

d. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di

bawah Direksi;

e. Melakukan penyertaan modal, melepaskan

penyertaan modal termasuk perubahan struktur

permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan

Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak

perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak

dalam rangka penyelamatan piutang dengan


f. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan

patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan

Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan


g. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak

perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan

kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang

ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

h. Melakukan penggabungan, peleburan,

pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak

perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai

tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan


i. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam

transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh

peraturan perundang undangan di bidang pasar

modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan

Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk

dalam transaksi material yang dikecualikan oleh

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di

bidang Pasar Modal;

j. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam

RKAP;

k. Perbuatan untuk mengalihkan termasuk menjual,

melepaskan hak untuk menagih dan/atau tidak

menagih lagi atas:

i) Piutang pokok macet yang telah dihapusbuku

dalam rangka penyelesaian kredit, baik untuk

sebagian maupun keseluruhan;

ii) Selisih antara nilai piutang pokok macet yang

telah dihapusbuku dengan nilai pengalihan

termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan

hak.

Dilaksanakan berdasarkan kebijakan Direksi yang

telah disetujui Dewan Komisaris dan dalam jumlah

plafon (limit) hapus tagih yang telah ditetapkan

RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan

adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS.


606

2. Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan dengan huruf

a, b, e, f, g, dan h dengan Batasan dan/atau kriteria

tertentu, ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;

3. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan

Komisaris untuk hal sebagaimana dimaksud huruf

a, b, e, f, g, dan h, dilakukan setelah mendapatkan

persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;

4. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud huruf b

sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan

kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan

dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan

memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan,

tidak memerlukan persetujuan Dewan

Komisaris dan/atau RUPS;

5. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

diterimanya permohonan atau penjelasan dan

dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris

harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud

pada angka 1.

Perbuatan Direksi

yang Wajib Mendapat

Persetujuan RUPS

1. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau

b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan.

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen)

jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)

transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama

lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksanaan

kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud

pada Anggaran Dasar.

2. Perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS,

tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam

perbuatan hukum tersebut beritikad baik;

3. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap

tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar

ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi

selain yang diatur dalam Anggaran Dasar.

Perbuatan Direksi

yang Harus Mendapat

Tanggapan Tertulis dari

Dewan Komisaris dan

Persetujuan RUPS

1. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat

dilakukan ofeh Direksi setelah mendapatkan tanggapan

tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat

persetujuan dari RUPS untuk:

a. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk

dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan

oleh peraturan perundang undangan di bidang

pasar modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh

persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan

tersebut termasuk dalam transaksi material yang

dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku di bidang Pasar Modal;

b. Melakukan transaksi yang mengandung benturan

kepentingan sebagaimana ditentukan dalam

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di

pasar modal;

c. Melakukan transaksi lain guna memenuhi Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.

2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak

diterimanya permohonan atau penjelasan dan

dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris

tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS

dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan

tertulis dari Dewan Komisaris.

3. Perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS,

tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam

perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Direktur yang Membawahi

Fungsi Kepatuhan

Seiring meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha

BNI sebagai Bank dan Perusahaan Terbuka, diperlukan

mitigasi terhadap risiko yang mungkin dihadapi oleh

Perseroan. Untuk memitigasi risiko kegiatan usaha

tersebut, diperlukan berbagai upaya baik yang bersifat

preventif (ex-ante) maupun kuratif (ex-post). Sebagai

bagian dari upaya preventif, Perseroan senantiasa

mematuhi berbagai kaidah Perbankan yang berlaku untuk

mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha Bank.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi memiliki

kewajiban untuk menumbuhkan dan mewujudkan

terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan

organisasi dan kegiatan usaha Bank.



607

Dalam rangka penegakan fungsi kepatuhan (compliance)

Perseroan, maka BNI memiliki Direktur yang

membawahkan fungsi kepatuhan, di mana fungsinya

berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Bank Umum dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Persyaratan Direktur yang

Membawahi Fungsi Kepatuhan

Sehubungan dengan fungsinya, calon Direktur yang

membawahkan fungsi kepatuhan memiliki persyaratan

sebagai berikut:

1. Calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

wajib memiliki integritas dan pengetahuan yang

memadai mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,

Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

2. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib

memenuhi persyaratan independensi. “Persyaratan

independensi” adalah tidak memiliki hubungan

keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/

atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan

anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang

Saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak

independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

mengenai Pelaksanaan Good Corporate Governance

bagi Bank Umum.

Struktur

1. Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama tidak

diperkenankan merangkap jabatan sebagai Direktur

yang membawahi Fungsi Kepatuhan.

2. Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dilarang

membawahi fungsi-fungsi:

a. Bisnis dan operasional;

b. Manajemen risiko yang melakukan pengambilan

keputusan pada kegiatan usaha Bank;

c. Tresuri;

d. Keuangan dan akuntansi;

e. Logistik dan pengadaan barang/jasa;

f. Teknologi informasi; dan

g. Audit intern.

3. Penggantian Direktur yang membawahi fungsi

kepatuhan:

a. Dalam hal Direktur yang membawahkan fungsi

Kepatuhan tidak dapat menjalankan tugas

jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari

kerja berturut-turut maka pelaksanaan tugas

yang bersangkutan wajib digantikan sementara

oleh Direktur lain sampai dengan Direktur

yang membawahkan fungsi Kepatuhan dapat

menjalankan tugas jabatannya kembali;

b. Dalam hal Direktur yang membawahkan fungsi

Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan

diri, atau habis masa jabatannya, maka Bank wajib

segera mengangkat pengganti Direktur yang

membawahkan fungsi Kepatuhan, paling lama 6

(enam) bulan setelah Direktur yang membawahkan

fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan

diri, atau habis masa jabatannya;

c. Selama dalam proses penggantian Direktur yang

membawahkan fungsi Kepatuhan, Bank wajib

menunjuk atau menugaskan salah satu Direktur

lainnya untuk sementara melaksanakan tugas

Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan;

d. Direktur yang melaksanakan tugas sementara

sebagai Direktur yang membawahkan fungsi

Kepatuhan, wajib memenuhi persyaratan di atas,

hal tersebut dikecualikan apabila di dalam Perseroan

tidak terdapat Direktur yang memenuhi syarat

dimaksud;

e. Penggantian sementara jabatan Direktur yang

membawahkan fungsi Kepatuhan tersebut wajib

dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Direktur yang Membawahi Fungsi

Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahi

fungsi Kepatuhan, paling kurang mencakup:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya

Budaya Kepatuhan Bank;

2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip

kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;

3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan

digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman

internal Bank;

4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan ketentuan, sistem,

dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan

Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundangundangan

yang berlaku;

5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;

6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/

atau keputusan yang diambil oleh Direksi Bank tidak

menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,

Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

7. Dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian

Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

(PPT), Direktur Kepatuhan memiliki tugas dan

tanggung jawab sekurang-kurangnya untuk:

a. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis

bersifat strategis mengenai penerapan program

APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;


608

b. Memastikan adanya pembahasan terkait pencucian

uang dan/atau pendanaan terorisme dalam rapat

Direksi dan Dewan Komisaris;

c. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan

untuk memastikan Bank telah memenuhi ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan tentang APU dan PPT

dan peraturan perundang-undangan lainnya yang

terkait;

d. Memastikan cakupan pengawasan aktif Direksi telah

terpenuhi secara memadai;

e. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap

seluruh komitmen yang dibuat oleh Bank kepada

Otoritas Jasa Keuangan antara lain komitmen dalam

Action Plan, Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian

Data, dan hasil pengawasan Bank Indonesia yang

terkait dengan penerapan Program APU dan PPT;

f. Memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Khusus

dan/atau pejabat Bank yang bertanggung jawab

atas penerapan APU dan PPT;

g. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama

mengenai pejabat yang akan memimpin Unit Kerja

Khusus atau pejabat yang bertanggung jawab atas

penerapan Program APU dan PPT;

h. Memberikan persetujuan terhadap Laporan

Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM);

i. Mengusulkan Laporan Action Plan dan Laporan

Rencana Pengkinian Data sebelum disampaikan

kepada Otoritas Jasa Keuangan.

8. Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan

wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa

Keuangan tentang pelaksanaan tugasnya, meliputi:

a. Rencana Kerja Kepatuhan yang dimuat dalam

Rencana Bisnis Bank;

b. Laporan Kepatuhan; dan

c. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/

atau keputusan Direksi yang menurut Direktur

yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah

menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

dan/atau peraturan perundang-undangan yang

berlaku sebagai bagian dari tugas Direktur yang

membawahkan fungsi Kepatuhan.

9. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada

Dewan Komisaris paling kurang secara triwulanan;

10. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan

Fungsi Kepatuhan.

Kriteria Direksi

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah

orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan

hukum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Integritas, yang paling kurang mencakup:

a. Cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan

dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan:

i) Tidak pernah dinyatakan pailit; atau

ii) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau

anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu perseroan

dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan

pengadilan.

b. Memiliki akhlak dan moral yang baik;

c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan


d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan

operasional Bank yang sehat;

e. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji

kemampuan dan kepatutan (fit and proper test);

f. Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau

mengulangi perbuatan dan/atau Tindakan tertentu,

bagi calon anggota Direksi atau calon anggota

Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat

tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan

dan telah menjalani sanksi.

2. Kompetensi, yang paling kurang mencakup:

a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai

dan relevan dengan jabatannya;

b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/

atau bidang keuangan; dan

c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis

dalam rangka pengembangan perseroan dan anak

usahanya;

3. Memiliki reputasi keuangan yang baik dengan tidak

memiliki kredit macet;

4. Memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang

Perbankan, Pasar Modal, peraturan perundangundangan

lainnya dan Anggaran Dasar Perseroan;

5. Antara para anggota Direksi, dan antara anggota

Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh

ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan

derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis

ke samping atau hubungan semenda (menantu atau

ipar).



609

Periode Jabatan Direksi

Periode jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang

mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya

dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan peraturan perundangundangan

di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat

memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir;

2. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Jumlah dan Komposisi Direksi

Pada tahun 2021, tidak terjadi perubahan komposisi Direksi. Dengan demikian komposisi Direksi BNI per 31 Desember

2021 sebagai berikut:

Nama Jabatan Domisili

Tanggal

Pengangkatan

Tanggal Efektif

Royke Tumilaar Direktur Utama Jakarta 2 September 2020 19 November 2020

Adi Sulistyowati Wakil Direktur Utama Jakarta • 17 Maret 2015 (diangkat

menjadi Direktur

Hubungan Kelembagaan)

• 02 September 2020

(pengalihan menjadi Wakil

Direktur Utama)

• 22 Mei 2015

• 6 November 2020

Corina Leyla Karnalies Direktur Bisnis Konsumer Jakarta 20 Februari 2020 26 Juni 2020

Novita Widya Anggraini Direktur Keuangan Jakarta 2 September 2020 19 November 2020

Y.B. Hariantono Direktur IT & Operasi Jakarta 20 Februari 2020 12 Agustus 2020

Bob Tyasika Ananta

Direktur Human Capital &

Kepatuhan

Jakarta • 17 Maret 2015 (diangkat

menjadi Direktur

Manajemen Risiko)

• 20 Februari 2020

(pengalihan menjadi


Kepatuhan)

22 Mei 2020

Silvano Winston Rumantir Direktur Corporate Banking Jakarta 2 September 2020 1 Desember 2020

David Pirzada

Sis Apik Wijayanto

Ronny Venir

Direktur Manajemen

Risiko

Direktur Hubungan

Kelembagaan

Direktur Layanan dan

Jaringan

Jakarta 2 September 2020 1 Desember 2020

Jakarta 20 Februari 2020 26 Juni 2020

Jakarta 2 September 2020 6 November 2020

Muhammad Iqbal Direktur Bisnis UMKM Jakarta 2 September 2020 19 November 2020

Henry Panjaitan

Direktur Treasury &

International

Jakarta 2 September 2020 12 November 2020


610

Dasar Pengangkatan Anggota Direksi

Sesuai Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Pengangkatan masing-masing anggota Direksi dapat diuraikan sebagai berikut:

No. Nama Jabatan Dasar Pengangkatan

1 Royke Tumilaar Direktur Utama RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2020

2 Adi Sulistyowati Wakil Direktur Utama RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2015 kemudian diberhentikan

dan diangkat kembali sebagai Direktur Layanan dan Jaringan

pada RUPS Tahunan tanggal 20 Februari 2020 kemudian

dialihkan penugasannya menjadi Wakil Direktur Utama pada

RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2020

3 Corina Leyla Karnalies Direktur Bisnis Konsumer RUPS Tahunan tanggal 20 Februari 2020

4 Novita Widya Anggraini Direktur Keuangan RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2020

5 Y.B. Hariantono Direktur IT & Operasi RUPS Tahunan tanggal 20 Februari 2020


Kepatuhan

RUPS Tahunan tanggal 20 Februari 2020

7 Silvano Winston Rumantir Direktur Corporate Banking RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2020

8 David Pirzada Direktur Manajemen Risiko RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2020

9 Sis Apik Wijayanto Direktur Hubungan

Kelembagaan

RUPS Tahunan tanggal 20 Februari 2020

10 Ronny Venir Direktur Layanan & Jaringan RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2020

11 Muhammad Iqbal Direktur Bisnis UMKM RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2020

12 Henry Panjaitan Direktur Treasury &

International

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2020

Pengangkatan anggota Direksi berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan serta

memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat mengikuti proses Fit and Proper Test, Perseroan

mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan calon anggota Direksinya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

No. Nama Jabatan Pelaksana

Tanggal Efektif

Berdasarkan Surat OJK

1 Royke Tumilaar Direktur Utama Otoritas Jasa Keuangan 19 November 2020

2 Adi Sulistyowati Wakil Direktur Utama Otoritas Jasa Keuangan 6 November 2020

3 Corina Leyla Karnalies Direktur Bisnis Konsumer Otoritas Jasa Keuangan 30 Juni 2020

4 Novita Widya Anggraini Direktur Keuangan Otoritas Jasa Keuangan 19 November 2020

5 Y.B. Hariantono Direktur IT & Operasi Otoritas Jasa Keuangan 14 Agustus 2020


Kepatuhan

Otoritas Jasa Keuangan 22 Mei 2020

7 Silvano Winston Rumantir Direktur Corporate Banking Otoritas Jasa Keuangan 1 Desember 2020

8 David Pirzada Direktur Manajemen Risiko Otoritas Jasa Keuangan 1 Desember 2020

9 Sis Apik Wijayanto Direktur Hubungan Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan 30 Juni 2020

10 Ronny Venir Direktur Layanan dan Jaringan Otoritas Jasa Keuangan 6 November 2020

11 Muhammad Iqbal Direktur Bisnis UMKM Otoritas Jasa Keuangan 19 November 2020

12 Henry Panjaitan Direktur Treasury & International Otoritas Jasa Keuangan 13 November 2020



611

Program Orientasi dan Pengenalan Anggota Direksi Baru

Program orientasi dan pengenalan bagi anggota Direksi baru dilakukan antara lain dengan:

1. Diskusi Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang

Perusahaan (RJPP), Kode Etik, Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi, Corporate Governance Handbook, dan Anggaran

Dasar Perseroan;

2. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan

kebijakan pengendalian internal serta tugas dan peran Komite Audit dan komite-komite lain yang ada di bawah

Direksi dan Komisaris;

3. Penjelasan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

Penjelasan tersebut diberikan dengan cara melakukan presentasi oleh Unit terkait kepada anggota Direksi dimaksud

serta melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah/Cabang BNI.

Program Orientasi dan Pengenalan Anggota Direksi Baru tidak dilakukan sepanjang tahun 2021 dikarenakan tidak

terdapat pengangkatan anggota Direksi Baru pada tahun 2021.

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Direksi tidak memiliki rangkap jabatan yang tidak

diperbolehkan berdasarkan Peraturan perundangundangan

yang berlaku. Rangkap jabatan anggota

Direksi yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh

anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan

tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Ketentuan mengenai rangkap jabatan bagi Direksi diatur

dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-

11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

BUMN, para anggota Direksi dilarang memangku

jabatan rangkap sebagai:

a. Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah,

badan usaha milik swasta;

b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN

dan perusahaan lain;

c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada

instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau

daerah;

d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan;

e. Pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau

kepala daerah/wakil kepala daerah;

f. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan

kepentingan; dan/atau

g. Menjadi calon legislatif atau calon kepala daerah/

wakil kepala daerah.

Selain jabatan rangkap tersebut, anggota Direksi

dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota

Dewan Komisaris pada perusahaan lain, kecuali:

a. Dewan Komisaris pada anak perusahaan BUMN/

perusahaan terafiliasi BUMN yang bersangkutan,

dengan ketentuan hanya berhak atas penghasilan

tertinggi dari jabatan yang dirangkapnya, kecuali

ditetapkan lain oleh Menteri;

b. Dewan Komisaris pada perusahaan lain untuk

mewakili/memperjuangkan kepentingan BUMN

sepanjang memperoleh izin dari Menteri BUMN.

2. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

55/POJK.03/2016, para anggota Direksi dilarang

memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi,

anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada

Bank, Perusahaan dan/atau lembaga lain. Namun,

tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal Direksi

yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas

penyertaan Bank pada Perusahaan Anak, menjalankan

tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris

pada Perusahaan Anak bukan Bank yang dikendalikan

oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang

bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.


612

Nama

Anggota Direksi

pada Badan Usaha

Milik Negara,

Badan Usaha Milik

Daerah, Badan

Usaha Milik Swasta

Pengurus partai

politik dan/atau

calon/anggota DPR,

DPD, DPRD Tingkat

I, dan DPRD Tingkat

II dan/atau calon

kepala daerah/wakil

kepala daerah

Jabatan Lainnya

sesuai dengan

ketentuan

dalam

peraturan

perundangundangan

Jabatan Lain

yang dapat

menimbulkan

benturan

kepentingan

Royke Tumilaar Tidak Tidak Tidak Tidak

Adi Sulistyowati Tidak Tidak Tidak Tidak

Corina Leyla Karnalies Tidak Tidak Tidak Tidak

Novita Widya Anggraini Tidak Tidak Tidak Tidak

Y.B. Hariantono Tidak Tidak Tidak Tidak

Bob Tyasika Ananta Tidak Tidak Tidak Tidak

Silvano Winston Rumantir Tidak Tidak Tidak Tidak

David Pirzada Tidak Tidak Tidak Tidak

Sis Apik Wijayanto Tidak Tidak Tidak Tidak

Ronny Venir Tidak Tidak Tidak Tidak

Muhammad Iqbal Tidak Tidak Tidak Tidak

Henry Panjaitan Tidak Tidak Tidak Tidak

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi diatur dalam Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan No. IN/695/

KMP/001 tanggal 29 Oktober 2014. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi di mana kepentingan ekonomis

Perseroan berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi. Atas hal tersebut maka Anggota Direksi hendaknya

senantiasa:

1. Wajib mendahulukan kepentingan ekonomis Perseroan di atas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga

maupun pihak lainnya;

2. Tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang

bertentangan dengan kepentingan Perseroan;

3. Wajib mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya yang mencapai 5%

(lima persen) atau lebih pada Bank maupun Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;

4. Wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lain, anggota

Direksi dan/atau Pemegang Saham pengendali Perseroan;

5. Dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan

wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan;

6. Tidak akan ikut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan

kepentingan.



613


614

Independensi Direksi

Setiap anggota Direksi membuat pernyataan independensi berupa Surat Pernyataan Bertindak Independen dalam

Pelaksanaan Pengelolaan Operasional Perseroan pada tiap awal tahun untuk menyatakan status independensinya

dan setiap akhir tahun untuk menyatakan apakah selama tahun terakhir terdapat situasi yang memiliki benturan

kepentingan oleh Direksi atas tindakan yang dilakukan.

Anggota Direksi berkewajiban melapor apabila terjadi perubahan status yang mempengaruhi independensinya

termasuk apabila terdapat perubahan kepemilikan saham baik pribadi maupun keluarga di BNI dan atau pada bank

lain, lembaga keuangan bukan bank, dan perusahaan lain.

Pernyataan Independensi Anggota Direksi

No

Pernyataan

1 Merupakan pihak yang

independen terhadap pemilik

bank atau PSP

2 Tidak memiliki hubungan

keuangan, kepengurusan,

kepemilikan saham dan/

atau hubungan keluarga

dengan anggota Dewan

Komisaris lainnya, anggota

Direksi dan/atau pemegang

saham pengendali atau

hubungan lain yang dapat

mempengaruhi kemampuan

untuk bertindak independen

Royke

Tumilaar

Adi

Sulistyowati

Corina

Leyla

Karnalies

Novita

Widya

Anggraini

Y.B.

Hariantono

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2021

Selama tahun 2021, Direksi telah melaksanakan tugas yang bersifat strategis sesuai dengan peraturan perundangundangan

yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

1. Penyusunan perencanaan Perseroan, antara lain revisi Corporate Plan, RBB, dan revisi RBB;

2. Pemenuhan target kinerja Perseroan;

3. Pengelolaan aset dan keuangan;

4. Penyelenggaraan Rapat Direksi;

5. Menghadiri Rapat Dewan Komisaris;

6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;

7. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal;

8. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan.



615

Bob Tyasika

Ananta

Silvano

Winston

Rumantir

David

Pirzada

Sis Apik

Wijayanto Ronny Venir Muhammad

Iqbal

Henry

Panjaitan

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √


616

Keputusan Direksi 2021

Sepanjang tahun 2021, Anggota Direksi telah menerbitkan 94 Surat Keputusan, sebagai berikut:

No

Perihal

1 Keputusan Yudisium Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2020 dan Talent Classification 2021 untuk Pegawai C-1

2 Kewenangan Individu Memutus Kredit Sementara

3 Kewenangan Memutus Kredit

4 Masa Persiapan Pensiun (MPP)

5 Mutasi/Perubahan Posisi

6 Panitia HUT ke 75 BNI

7 Panitia Pelaksana Revaluasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Milik BNI

8 Pembentukan Organisasi Divisi Pengembangan Digital

9 Pembentukan Organisasi Divisi Bisnis Komersial 1

10 Pembentukan Organisasi Divisi Hubungan Kelembagaan 1

11 Pembentukan Organisasi Divisi Hubungan Kelembagaan 2

12 Pembentukan Organisasi Divisi Human Capital

13 Pembentukan Organisasi Divisi Human Capital Services

14 Pembentukan Organisasi Divisi Human Capital Strategy

15 Pembentukan Organisasi Divisi Investor Relations

16 Pembentukan Organisasi Divisi Pengembangan TI

17 Pembentukan Organisasi Office of Chief Economist

18 Pembentukan Organisasi Satuan Anti Fraud

19 Pembentukan Tim Annual Report BNI Tahun Buku 2021

20 Pembentukan Tim Implementasi Organisasi Kantor Wilayah

21 Pembentukan Tim Penyusun Sustainability Report BNI Tahun 2021

22 Pembentukan Tim Task Force Akselerasi Implementasi Cross Selling Nasabah Korporasi

23 Pembentukan Tim Task Force Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) BNI Tahun 2022

24 Pembentukan Tim Task Force Penerbitan BNI Tier 2 Capital Bond 2021

25 Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Program TJSL BUMN)

26 Penataan Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA)

27 Penataan Komite Manajemen Teknologi

28 Penataan Organisasi Direksi BNI

29 Penataan Organisasi Divisi Bisnis Korporasi 1



32 Penataan Organisasi Divisi Bisnis SME

33 Penataan Organisasi Divisi Dana Pensiun Lembaga Keuangan

34 Penataan Organisasi Divisi Hukum

35 Penataan Organisasi Divisi Internasional

36 Penataan Organisasi Divisi Kepatuhan

37 Penataan Organisasi Divisi Operasional Kredit

38 Penataan Organisasi Divisi Operasional TI

39 Penataan Organisasi Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumer

40 Penataan Organisasi Divisi Penganggaran & Pengendalian Keuangan

41 Penataan Organisasi Divisi Pengembangan Perusahaan Anak



617

No

Perihal

42 Penataan Organisasi Divisi Penjualan

43 Penataan Organisasi Divisi Risiko Kredit Korporasi

44 Penataan Organisasi Divisi Sindikasi & Solusi Korporasi

45 Penataan Organisasi Divisi Solusi Ritel

46 Penataan Organisasi Divisi Solusi Wholesale

47 Penataan Organisasi Divisi Strategi & Arsitektur TI

48 Penataan Organisasi Divisi Tresuri

49 Penataan Organisasi Kantor Cabang Luar Negeri Singapore

50 Penataan Organisasi Kantor Wilayah (Regional Office)

51 Penataan Organisasi Satuan Audit Internal

52 Penataan Organisasi Unit Dana Pensiun Lembaga Keuangan

53 Penetapan Grade Posisi

54 Mutasi/Perubahan Posisi

55 Pengakhiran Hubungan Kerja

56 Pengakhiran Penugasan sebagai Pengurus Dana Pensiun Bank Negara Indonesia

57 Pengakhiran SK Pengganti Sementara

58 Pengangkatan/Pengukuhan Pegawai

59 Pengangkatan Kembali sebagai Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Negara Indonesia

60 Pengganti Sementara Pemimpin Divisi DGL

61 Pengganti Sementara Pemimpin Divisi HCE

62 Pengganti Sementara Pemimpin Divisi KMP

63 Pengganti Sementara Pemimpin Divisi MTI

64 Pengganti Sementara Pemimpin Divisi OPK

65 Pengganti Sementara Pemimpin Divisi OTI

66 Pengganti Sementara Pemimpin Divisi REN

67 Pengganti Sementara Pemimpin Divisi STI

68 Pengganti Sementara Pemimpin SAF

69 Penghargaan Masa Bhakti Pegawai

70 Pengukuhan/Perubahan Posisi Sehubungan dengan Perubahan Organisasi

71 Pengukuhan Pegawai

72 Pensiun

73 Penataan Organisasi Divisi Perencanaan Strategis

74 Penugasan sebagai Pengurus Dana Pensiun Bank Negara Indonesia

75 Penunjukan/Penugasan Tim Implementasi Program BNI Corporate Transformation

76 Penunjukan dan Penugasan Pegawai sebagai PIC Kontributor Konten Portal Publik Kementerian BUMN

77 Penunjukan Penanggung jawab APU & PPT DPLK BNI

78 Penunjukan Penugasan Pelaksana Tugas Pengurus Unit Dana Pensiun Lembaga Keuangan

79 Penunjukan/Penugasan Tim Implementasi Program BNI Corporate Transformation

80 Penyesuaian Grade Posisi

81 Penyesuaian Jenjang Jabatan dan Grade Posisi

82 Perubahan Kedua SK Project dan Tim Ad-hoc Crash Program Cleansing Data 2021

83 Perubahan SK Project dan Tim Ad-hoc Crash Program Cleansing Data 2021

84 Piagam Audit Intern PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

85 Proyek Optimalisasi Pengelolaan Loan at Risk Business Banking BNI

86 SK Program Aksi Korporasi BNI


618

No

87 SK Tim Implementasi Penguatan Capital Management BNI

88 SK Tim Implementasi Program BNI Corporate Transformation

89 SK Tim Proyek Digitalisasi Bisnis UMKM

90 Tim Ad-hoc Crash Program Cleansing Data 2021

Perihal

91 Tim Proyek Implementasi Konsolidasi Sentra Kredit Menengah (SKM)

92 Tim Transisi Pembentukan Divisi Bisnis UKM1

93 Penunjukan Penanggung Jawab APU & PPT DPLK BNI BNI

94 Pencabutan Penunjukan Penanggung Jawab APU & PPT DPLK BNI

Pengembangan Kompetensi Direksi

Informasi terkait program peningkatan kompetensi Direksi dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan dalam



Seluruh Direksi BNI telah lulus Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 sebagai salah satu syarat untuk mengikuti fit and

proper test yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Direksi

Mekanisme pemberhentian dan pengunduran diri Direksi

telah diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan yang

mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

33/POJK.04/2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

No. 15/POJK.04/2020 yaitu:

1. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi

sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya;

2. Alasan pemberhentian anggota Direksi dilakukan

apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang

bersangkutan:

a. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang

telah disepakati dalam kontrak manajemen;

b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau

peraturan perundang-undangan;

d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan

dan/atau Negara;

e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/

atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai

Direksi;

f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan

yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

g. Mengundurkan diri;

h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi

kepentingan dan tujuan Perseroan.

3. Keputusan pemberhentian diambil setelah yang

bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri,

kecuali untuk alasan sebagaimana tersebut pada butir

2 huruf f dan g;

4. Pemberhentian karena alasan sebagaimana tersebut

pada butir 2 huruf d dan f merupakan pemberhentian

dengan tidak hormat;

5. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari

jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam

hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan

diri, anggota Direksi yang bersangkutan wajib

menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada

Perseroan.

6. BNI wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan

permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling

lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya

surat pengunduran diri;

7. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun

setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti

karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan

wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas

tindakan-tindakannya yang sebelum diterima

pertanggungjawabannya oleh RUPS.

8. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan

untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan

menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak

bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau

terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan

Bank atau melalaikan kewajiban atau terdapat alasan

yang mendesak bagi Bank dengan memperhatikan

ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



619

a. Pemberhentian sementara dimaksud harus

diberitahukan secara tertulis kepada anggota

Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang

menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan

Direksi;

b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada

butir 8 huruf a disampaikan dalam waktu paling

lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya

pemberhentian sementara tersebut;

c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara

tidak berwenang menjalankan pengurusan

Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta

mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar

pengadilan;

d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan

puluh) hari setelah pemberhentian sementara

dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan

RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan

pemberhentian sementara tersebut;

e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan

RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf d

atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka

pemberhentian sementara tersebut menjadi batal;

f. Pembatasan kewenangan pada butir 8 huruf c

berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara

oleh Dewan Komisaris sampai dengan:

i) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan

atau membatalkan pemberhentian sementara

pada butir 8 huruf d; atau

ii) Lampaunya jangka waktu pada butir 8 huruf d.

g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 8

huruf d, anggota Direksi yang bersangkutan diberi

kesempatan untuk membela diri;

h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang

atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama,

apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal

sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf e;

i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian

sementara atau terjadi keadaan sebagaimana

dimaksud pada butir 8 huruf e, maka anggota

Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan

tugasnya kembali sebagaimana mestinya;

j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan

pemberhentian sementara, maka anggota Direksi

yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya;

k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan

sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah

dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi

yang diberhentikan sementara tersebut dianggap

tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya

dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS.

Penilaian Kinerja Komite

di Bawah Direksi

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi

membentuk organ pendukung sesuai dengan kebutuhan

bisnis BNI dan ketentuan regulasi yang diharapkan

dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi operasional,

diantaranya:

1. Komite Kredit;

2. Komite Kebijakan Perkreditan dan Bisnis;

3. Komite Produk;

4. Komite Asset & Liability (ALCO);

5. Komite Human Capital (SDM);

6. Komite Manajemen Kinerja;

7. Komite Manajemen Risiko dan Anti Fraud;

8. Komite Manajemen Teknologi;

9. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Sepanjang tahun 2021, Direksi menilai bahwa kinerja Komite

di bawah Direksi telah menjalankan fungsinya masingmasing

dengan baik, sesuai tujuan pembentukannya.

Hal ini didasari oleh realisasi pemenuhan tugas masingmasing

komite sesuai dengan Piagam Komite, Kompetensi

dan Skill serta Tingkat Kehadiran Rapat anggota Komite

tersebut.


620

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi tahun 2021 mengacu Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November

2020 perihal Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN dan Surat KBUMN No. S-63 /

MBU/01/2021: 29 Januari 2021.

Key Performance Indicator (KPI) Direksi 2021 terdiri dari KPI secara Kolegial dan KPI secara Individual. KPI Kolegial

dijabarkan ke dalam 5 (lima) program prioritas, yaitu Nilai Ekonomi Sosial, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan

Teknologi, Peningkatan Investasi, dan Pengembangan Talenta. Masing-masing program prioritas terdiri dari beberapa

KPI yang mencerminkan sasaran kinerja keuangan dan non-keuangan yang selaras dengan inisiatif strategis yang

telah ditetapkan.

Berikut KPI Kolegial Direksi tahun 2021:

Tabel KPI Kolegial Direksi 2021

Perspektif Bobot No KPI Direksi 2021 Satuan

Finansial 17% 6% 1 Net Profit After Tax (NPAT) Rp T

7% 2 PPOP (Pre Provision Operating Profit) Margin %

4% 3 ROIC (Return on Invested Capital) ≥ WACC %

Operasional 29% 6% 4 Fee-Based Income Ratio %

7% 5 CKPN to NPL %

7% 6 CKPN to LaR %

5% 7 Cost of Credit %

4% 8 Cost of Fund %

Sosial 4% 4% 9 Penyaluran KUR %

Nilai Ekonomi & Sosial Untuk

Indonesia

Inovasi Model Bisnis 18% 5% 10 Pertumbuhan nasabah yang menggunakan fasilitas

M-Banking/Internet Banking/fintech

5% 11 Pemimpin pembiayaan wholesale banking melalui

pendekatan value chain

3% 12 Pemimpin Bisnis International Banking %

5% 13 Pertumbuhan nasabah SME Jumlah

Kepemimpinan Teknologi 11% 3% 14 Penajaman strategi bisnis inisiatif blockchain untuk

mendukung bisnis Wholesale

4% 15 IT Maturity Level Skor

4% 16 Penambahan Partner API Jumlah

Peningkatan Investasi 9% 5% 17 Implementasi merger BSM, BRIS, dan BNIS %

4% 18 Enviroment Social Governance (ESG) Assessment Rating

Pengembangan Talenta 12% 3% 19 % Perempuan dalam nominated talent pada level

C-1 dan C-2

3% 20 % Milenial (<40 tahun) pada level C-1 dan C-2 %

3% 21 Jumlah Difable Employee Jumlah

3% 22 Development index %

KPI individual Direksi merupakan KPI sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab utama masing-masing Direksi.

%

%

%

%



621

Kebijakan Keberagaman Komposisi

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan Keberagaman

Komposisi Dewan Komisaris

Sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 27 November

2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, menyebutkan bahwa

komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi

organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai

dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin

dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam

pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris

Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan

Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan

keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan

mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas. Dengan demikian, komposisi

Dewan Komisaris saat ini telah memenuhi unsur keberagaman yang tercermin

dalam pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin, sebagaimana disajikan

pada tabel berikut:


622

Nama

Jabatan

Usia

(tahun)

Jenis

Kelamin

Pendidikan Pengalaman Kerja Keahlian

Agus Dermawan

Wintarto

Martowardojo

Komisaris

Utama/

Komisaris

Independen

65 tahun

per 31

Desember

2021

Pria • S1 Ekonomi • International Loan Officer,

Bank of America NT & SA

• Assistance Vice President

Business & Risk Management

Division Head, Corporate

Banking Group Bank Niaga

• Area II Jawa Timur-Bali

Vice President, Corporate

Banking Head Surabaya

Bank Niaga

• Area II Jawa Timur-Bali

Vice President, Regional

Commercial Banking Head

Area II Surabaya Bank Niaga

• Vice President Corporate

Banking Group Head Bank

Niaga

• Deputy CEO Maharani

Holding

• Direktur Utama PT Bank

Bumiputera


Ekspor Impor Indonesia

(Persero)

• Managing Director Risk

Management and Credit

Restructuring PT Bank

Mandiri (Persero)

• Managing Director Retail

Banking and Operation

Coordinator PT Bank Mandiri

(Persero)

• Managing Director Human

Resources and Support

Services PT Bank Mandiri

(Persero)

• Advisor to Chairman BPPN


Permata Tbk


Mandiri (Persero) Tbk

• Menteri Keuangan

Kementerian Keuangan RI

• Gubernur Bank Indonesia

• Komisaris PT AKR Corprindo

Tbk

• Komisaris Utama

PT Tokopedia

• Komisaris Utama

PT Sarana Multi Infrastruktur

(Persero)

• Komisaris Utama/Komisaris

Independen PT Bank

Negara Indonesia (Persero)

Tbk

Ekonomi



623

Nama

Jabatan

Usia

(tahun)

Jenis

Kelamin


Pradjoto

Wakil

Komisaris

Utama/

Komisaris

Independen

68 tahun

per 31

Desember

2021

Pria • S1 Hukum

• S2 Ekonomi

• Staf Profesional PT Bank

Pembangunan Indonesia

(Bapindo)

• Research Associate Institute

of Economic Research Kyoto

University

• Pendiri/Pimpinan Pradjoto

& Associates Advocates and

Legal Consultant

• Dosen Manajemen Program

Pascasarjana Management,

Universitas Atmajaya

Yogyakarta

• Anggota Sub Komisi E

Komisi Hukum Nasional

Republik Indonesia

• Anggota Komisi

Ombudsman Nasional

• Anggota Himpunan

Konsultan Hukum Pasar

Modal (HKHPM)

• Anggota Tim Gabungan

Tindak Pidana Korupsi

(TGTPK)

• Ketua Ombudsman BPPN

• Komisaris Independen Bank

Internasional Indonesia

• Anggota Perhimpunan

Advokat Indonesia (Peradi)

• Dewan Kode Etik Badan


(BSMR)

• Komisaris Independen

PT Bank Mandiri (Persero)

Tbk

• Ketua Dewan Kode Etik

Perhimpunan Bank Bank

Nasional (Perbanas)

• Dewan Penasihat Ikatan

Bankir Indonesia (IBI)

• Penasihat Senior Bank

Internasional Indonesia

• Ketua Dewan Pengawas

Etika Bisnis Perbankan

Perhimpunan Bank-Bank

Nasional (Perbanas)

• Anggota Badan Pengawas

Ikatan Bankir Indonesia (IBI)

• Wakil Komisaris Utama/


PT Bank Negara Indonesia

• Hukum

• Ekonomi


624

Nama

Jabatan

Usia

(tahun)

Joni Swastanto 1) Komisaris 65 tahun

per 31

Desember

2021

Sigit Widyawan

Komisaris

Independen

56 tahun

per 31

Desember

2021

Jenis

Kelamin

Pria • S1 Ekonomi

• S2 Ekonomi

• S3 Ekonomi

Pria • S1 Ekonomi

• S2 Magister

Akuntansi


• Kepala Seksi Bank Indonesia

Bandung

• Wakil Kepala Bagian

Pengawasan Bank Bukan

Devisa 2 Bank Indonesia

• Pengawas Bank Senior

Urusan Pengawasan Bank 3

Bank Indonesia

• Pengawas Bank Eksekutif

Urusan Pengawasan Bank 3

Bank Indonesia

• Kepala Bagian Analisis

Pengelolaan Devisa Bank

Indonesia

• Kepala Bagian Divisi

Moneter Bank Indonesia

• Kepala Bagian Bank

Indonesia Surabaya

• Pengawas Bank Eksekutif

Senior Bank Indonesia

Surabaya

• Deputi Direktur Departemen

Pengawasan Perbankan 3

Bank Indonesia

• Direktur Departemen

Pengawasan Perbankan 3

Bank Indonesia


Perizinan dan Informasi

Perbankan Bank Indonesia

• Kepala Perwakilan Semarang

Bank Indonesia.

• Kepala Departemen

Penelitian dan

Pengembangan Perbankan

Otoritas Jasa Keuangan

• Kepala Departemen

Perizinan dan Informasi

Perbankan Otoritas Jasa

Keuangan

• Advisor Kelompok Panelis


• Deputi Komisioner

Manajemen Strategis 1B


• Deputi Komisioner

Manajemen Strategis 2B


• Komisaris PT Bank Negara

Indonesia (Persero) Tbk

• Kepala Bagian Perpajakan

– Divisi Produk Beton PT

Wijaya Karya (Persero)

• Kepala Bagian Keuangan PT

Wijaya Karya Beton

• Direktur Keuangan Roda Jati

Grup

• Direktur PT Roda

Pembangunan Jaya


PT Jasamarga (Persero) Tbk



(Persero) Tbk

Ekonomi

• Ekonomi

Akuntansi

• Keuangan



625

Nama

Jabatan

Usia

(tahun)

Askolani Komisaris 55 tahun

per 31

Desember

2021

Jenis

Kelamin


Pria • S1 Ekonomi

& Studi

Pembangunan

• S2 Ekonomi

• Kepala Bidang Analisa

Pengeluaran Rutin Pusat

Analis Belanja Negara,

Badan Analisa Fiskal

Departemen Keuangan

• Dosen Program Magister

dan Perencanaan

Kebijakan Publik, Pasca

Sarjana Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia

• Kepala Subdirektorat

Penyusunan Anggaran

Belanja Pemerintah Pusat

Direktorat Penyusunan

APBN, Direktorat Jendral

Anggaran dan Perimbangan

Keuangan Departemen

Keuangan

• Kepala Bidang Perumusan

Rekomendasi Kebijakan

Belanja Negara Pusat

Kebijakan Belanja Negara,

Badan Kebijakan Fiskal

Departemen Keuangan

• Kepala Bidang Kebijakan

PNBP Pusat Kebijakan

APBN, Badan Kebijakan

Fiskal Kementerian

Keuangan

• Kepala Pusat Kebijakan

APBN, Badan Kebijakan

Fiskal Kementerian

Keuangan

• Direktur PNPB Direktorat

PNPB, Direktorat Jenderal

Anggaran Kementerian

Keuangan

• Alternate Governor of the

OPEC Fund for Indonesia

OPEC Fund for International

Development (OFID),

Austria.

• Governor of the OPEC Fund

for Indonesia OPEC Fund for

International Development

(OFID), Austria

• Komisaris PT Pertamina Gas

• Komisaris PT Angkasa Pura I

(Persero)

• Komisaris PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk

• Direktur Jenderal Anggaran

Direktorat Jenderal

Anggaran Kementerian

Keuangan

• Direktur Jendral Bea dan

Cukai Direktorat Jenderal

Bae dan Cukai Kementerian

Keuangan

• Komisaris Independen PT

Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk

Ekonomi


626

Nama

Jabatan

Usia

(tahun)

Ratih Nurdiati Komisaris 60 tahun

per 31

Desember

2021

Asmawi Syam

Iman Sugema

Komisaris

Independen

Komisaris

Independen

66 tahun

per 31

Desember

2021

57 tahun

per 31

Desember

2021

Jenis

Kelamin

Perempuan • S1 Hukum

Tata Negara

• S2

Commercial

Law

Pria • S1 Ekonomi

• S2 Ekonomi


Pria • S1 Agribisnis

• S2 Master of

Economics

• S3 Ph. D in

Economics

• Kepala Biro Perekonomian

dan Industri Deputi Seskab

Bidang Hukum Sekretariat

Kabinet RI

• Asisten Deputi Bidang

Industri Usaha Kecil dan

Menengah Perdagangan dan

Ketenagakerjaan Sekretariat

Kabinet RI

• Deputi Bidang

Perekonomian Sekretariat

Kabinet RI

• Deputi Bidang Kemaritiman

Sekretariat Kabinet RI

• Wakil Sekretaris Kabinet

Sekretariat Kabinet RI



• Pemimpin Divisi Korporasi

PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk

• Pemimpin Wilayah BRI

Denpasar PT Bank Rakyat


• Pemimpin Wilayah BRI

Bandung PT Bank Rakyat


• Kepala Divisi Consumer

Banking PT Bank Rakyat


• Kepala Divisi Bisnis Umum


(Persero) Tbk

• Direktur Bisnis Kelembagaan

dan BUMN PT Bank Rakyat


• Direktur Utama


(Persero) Tbk

• Direktur Utama

PT Askrindo (Persero)

• Direktur Utama PT Asuransi

Jiwasraya (Persero)

• Staf Khusus Menteri BUMN,

Kementerian BUMN

• Komisaris Utama Non

Independen PT Bank

Tabungan Negara (Persero)

Tbk



(Persero) Tbk

• Senior Lecturer (Lektor

Kepala) di Institusi Pertanian

Bogor

• Komisaris Utama/Komisaris

Independen PT Perusahaan

Gas Negara (Persero) Tbk

• Komisaris PT Bank Tabungan

Negara (Persero) Tbk



(Persero) Tbk

Hukum

Ekonomi

• Agribisnis

• Economics



627

Nama

Jabatan

Usia

(tahun)

Susyanto Komisaris 59 tahun

per 31

Desember

2021

Jenis

Kelamin

Pria • S1 Hukum

Perdata

• S2 Hukum


• Kepala Sub Bagian

Dokumentasi Hukum

Direktorat Jenderal Minyak

dan Gas Bumi

• Kepala Sub Bagian

Perumusan Rancangan

Perundang-undangan


dan Gas Bumi

• Kepala Sub bagian

Pertimbangan Direktorat

Jenderal Minyak dan Gas

Bumi

• Kepala Bagian Hukum

dan Perundang-undangan


dan Gas Bumi

• Kepala Pusat Pengelolaan

Barang Milik Negara

Sekretariat Jenderal

Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral

• Kepala Biro Hukum dan

Hubungan Masyarakat


Sumber Daya Mineral

• Kepala Biro Hukum



Sumber Daya Mineral

• Sekretaris Direktorat

Jenderal Minyak dan Gas

Bumi Direktorat Jenderal

Minyak dan Gas Bumi

• Kepala Pusat Pengelolaan

Barang Milik Negara



Sumber Daya Mineral

• Sekretaris Kementerian

Badan Usaha Milik Negara



Hukum


628

Nama

Jabatan

Usia

(tahun)

Jenis

Kelamin


Septian Hario Seto

Komisaris

Independen

37 tahun

per 31

Desember

2021

Pria • S1 Akuntansi

• S2

International

Finance

• Pengajar dan Peneliti

Departemen Akuntansi,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Indonesia

• Analis Investasi Ciptadana

Asset Management

• Auditor Junior

PricewaterhouseCoopers

(PwC) Indonesia

• Analis Principia Management

Group

• Manajer Keuangan PT Toba

Bara Sejahtera Tbk

• Direktur/Eselon II Kantor

Staf Presiden Republik

Indonesia

• Tenaga Ahli Menteri

Koordinator Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan

Kementerian Koordinator

Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan

• Tenaga Ahli Menteri

Koordinator Bidang

Kemaritiman Kementerian

Koordinator Bidang

Kemaritiman

• Staf Khusus Menteri

Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi


Bidang Kemaritiman dan

Investasi

• Deputi Bidang Koordinasi

Investasi dan Pertambangan


Bidang Kemaritiman dan

Investasi

• Komisaris Independen PT


(Persero) Tbk

• Akuntansi

• Keuangan



629

Nama

Jabatan

Usia

(tahun)

Jenis

Kelamin


Erwin Rijanto

Slamet 2)

Komisaris

Independen

63 tahun

per 31

Desember

2021

Pria • S1 Ekonomi

• S2 Ekonomi

• Kepala Seksi Urusan

Pengawasan Bank Bukan

Devisa Bank Indonesia

• Deputi Kepala Bagian

Departemen Luar Negeri/

INDRA Bank Indonesia

• Kepala Bagian Urusan

Pemeriksaan Bank 1 Bank

Indonesia

• Analis Eksekutif Departemen

Penelitian dan Pengaturan

Bank, Bank Indonesia

• Kepala Bagian Humas Biro

Gubernur Bank Indonesia

• Deputi Kepala Biro Gubernur

Bank Indonesia

• Peneliti Utama Departemen

Penelitian dan Pengaturan

Bank, Bank Indonesia

• Deputi Direktur Departemen

Pengawasan Bank 3, Bank

Indonesia


Pengawasan Bank 3, Bank

Indonesia

• Direktur Kantor Perwakilan

Singapura Bank Indonesia

• Direktur Eksekutif

Departemen Surveillance

Sistem Keuangan Bank

Indonesia

• Direktur Eksekutif

Departemen Kebijakan

Makroprudensial Bank

Indonesia

• Anggota Dewan Komisioner

Lembaga Penjaminan

Simpanan Ex Officio

Bank Indonesia Lembaga

Penjamin Simpanan

• Deputi Gubernur Bank

Indonesia

• Komisaris Utama Lintasarta



(Persero) Tbk

Ekonomi

Keterangan:

1)


2)



630

Kebijakan Keberagaman Komposisi Direksi

Dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka menyatakan bahwa komposisi anggota

Direksi memperhatikan keberagaman komposisi anggota Direksi. Keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan

kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai

dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian,

pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai

tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak

dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial.

Sesuai Pasal 5 ayat (4) huruf c.2 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham seri A Dwiwarna memiliki hak

istimewa untuk mengusulkan calon anggota Direksi Perseroan. Berdasarkan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar, para

anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, di mana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham

Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna dengan

memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar tersebut, maka penentuan komposisi anggota Direksi yang memperhatikan

keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi

Otoritas Jasa Keuangan pada Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dilakukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna selaku Pemegang Saham

yang berhak mengajukan calon anggota Direksi. Dengan demikian, komposisi Direksi saat ini telah memenuhi unsur

keberagaman yang tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin, sebagaimana disajikan

pada tabel berikut:

Nama

Jabatan

Usia

(tahun)

Jenis

Kelamin


Royke

Tumilaar

Direktur Utama

57 tahun

per 31

Desember

2021

Pria • Sarjana Ekonomi

• Master Business

Bidang Finance

• Direktur Tresury, FI & Special

Asset Management PT Bank


• Direktur Corporate Banking


Tbk

• Direktur Wholesale Banking


Tbk



Tbk





Tbk

Management,

Credit, Risk,

Marketing,

Treasury,

International,

Procurement,

Special Asset,

Finance,

Strategic

Planning



631

Nama

Jabatan

Usia

(tahun)

Jenis

Kelamin


Adi

Sulistyowati

Wakil Direktur

Utama

54 tahun

per 31

Desember

2021

Perempuan Sarjana Ekonomi • VP Marketing and Sales

BNI Divisi Jasa Keuangan

dan Dana Institusi PT Bank


Tbk

• Pemimpin Wilayah Jakarta

Senayan PT Bank Negara


• Pemimpin Divisi Pengelolaan

Jaringan PT Bank Negara


• Direktur Jaringan dan

Layanan PT Bank Negara


• Direktur Hubungan

Kelembagaan &

Transaksional Perbankan


(Persero) Tbk


Kelembagaan PT Bank


Tbk

• Direktur Layanan dan



• Wakil Direktur Utama PT


(Persero) Tbk

Marketing &

Networking;

Transaksional

Banking,

Kredit;

Jaringan

Operasional

Corina Leyla

Karnalies

Direktur Bisnis

Konsumer

53 tahun

per 31

Desember

2021

Perempuan Sarjana Fisika • VP Deputy Division Head

Operations Kartu Kredit &

Acquiring Bisnis PT Bank


Tbk

• VP Deputy Division Head

Collection Management


(Persero) Tbk

• SVP – Pemimpin Divisi

Bisnis Kartu PT Bank Negara


• SVP – Pemimpin Divisi

Product Development

Management PT Bank


Tbk

• SVP – Pemimpin Divisi Data

Management dan Analytic


(Persero) Tbk

• Direktur Bisnis Konsumer


(Persero) Tbk

Consumer

Banking;

Product

Management;

Collection;

Portofolio

Management


632

Nama

Jabatan

Usia

(tahun)

Jenis

Kelamin


Novita

Widya

Anggraini

Direktur

Keuangan

45 tahun

per 31

Desember

2021

Perempuan Sarjana Ekonomi • Group Head Accounting PT

Bank Mandiri (Persero) Tbk

• Group Head Strategy &

Performance Management


Tbk

• Direktur Keuangan PT Bank


Tbk

Strategic and

Corporate

Plan;

Performance

Management

(Planning &

Budgeting);

Finance &

Accounting;

Risk

Management

Y.B.

Hariantono

Direktur IT &

Operasi

55 tahun

per 31

Desember

2021

Pria

Sarjana Teknik

Elektro

• EVP, Head Special Project

Bank Permata

• EVP, Network Head Bank

Permata

• EVP, IT Head BII – Maybank

• Direktur Teknologi Informasi

Bank Mega

• Head of Information

Technology Bank BTPN

• Direktur IT & Operasi PT


(Persero) Tbk

Teknologi

Informasi dan

Operasi

Bob Tyasika

Ananta

Direktur

Human Capital

& Kepatuhan

58 tahun

per 31

Desember

2021

Pria • Sarjana Akuntansi

• Master of Finance

• Pemimpin Divisi

Perencanaan Strategis

• Direktur Operasional dan

Teknologi Informasi PT Bank


Tbk

• Direktur Perencanaan dan

Operasional PT Bank Negara


• Direktur Manajemen Risiko


(Persero) Tbk

• Direktur Treasury &

International PT Bank


Tbk

• Direktur Human Capital &

Kepatuhan PT Bank Negara


Human

Capital,

International

Banking,

Treasury,

Corporate

Finance dan

Strategic

Management

Silvano

Winston

Rumantir

Direktur

Corporate

Banking

43 tahun

per 31

Desember

2021

Pria • Sarjana

• Master of Finance

• President Director PT

Mandiri Sekuritas

• Advisor PT Mandiri Sekuritas

• SEVP Corporate Banking PT


• Direktur Keuangan dan

Strategi PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk



(Persero) Tbk

Finance,

Capital Market,

Corporate

Banking



633

Nama

Jabatan

Usia

(tahun)

Jenis

Kelamin


David

Pirzada

Direktur

Manajemen

Risiko

53 tahun

per 31

Desember

2021

Pria • Sarjana Sains

bidang Teknik

Elektro

• Master

Management

Business

• Head of Commercial

Portfolio Administration The

Bank of Tokyo

• Head of Credit and Market

Middle Department The

Bank of Tokyo

• Head of Risk Administration

Departement The Bank of

Tokyo

• Country Chief Risk Officer

The Bank of Tokyo

• SEVP Wholesale Risk


Tbk



(Persero) Tbk

Risk, Credit

Sis Apik

Wijayanto

Direktur

Hubungan

Kelembagaan

60 tahun

per 31

Desember

2021

Pria • Sarjana

Administrasi

Niaga

• Master

Manajemen

• Doktor Ilmu

Administrasi

• Pemimpin Wilayah

Banjarmasin PT Bank Rakyat



2 PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk

• Direktur Funding &

Distribution PT Bank

Tabungan Negara (Persero)

Tbk

• Direktur Konsumer PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk


Kelembagaan & BUMN


(Persero) Tbk


Kelembagaan PT Bank Negara


Management

Strategic;

Hubungan

Kelembagaan;

Operasional

Ronny Venir

Direktur

Layanan dan

Jaringan

54 tahun

per 31

Desember

2021

Pria • Sarjana bidang

Peternakan

• Master bidang

Agribisnis

• Pemimpin Kantor Wilayah

Padang PT Bank Negara


• Pemipin Kantor Wilayah

Jakarta Kota PT Bank


Tbk

• Pemimpin Divisi Bisnis

Usaha Kecil PT Bank Negara


• SEVP Bisnis Menengah


(Persero) Tbk

• SEVP Jaringan PT Bank


Tbk

• Direktur Layanan dan



Management,

Kredit dan

Risk


634

Nama

Jabatan

Usia

(tahun)

Jenis

Kelamin


Muhammad

Iqbal

Direktur Bisnis

UMKM

48 tahun

per 31

Desember

2021

Pria • Sarjana Teknik

• Master General

Management

• Master Business

• Pemimpin Divisi Risiko

Bisnis Konsumer & Ritel


(Persero) Tbk

• Pemimpin Divisi Manajemen

Produk Konsumer PT Bank


Tbk

• Head of Consumer Banking

Business PT Bank Muamalat

(Persero) Tbk

• SVP Group Head Retail

Product & Transaction Risk

PT Bank Mandiri (Pesero)

Tbk

• SVP Group Head Small

Medium Enterprise & Micro

Risk PT Bank Mandiri

(Pesero) Tbk

• SVP Group Head Small

Medium Enterprise Banking


Tbk

• Direktur Bisnis UMKM PT


(Persero) Tbk

Strategic

Management,

Risk

Management,

Credit

Underwriting,

Customer

Relationship

Management,

Marketing

Management,

Management

Consulting,

Product

Management,

Business

Banking,

Consumer/

Retail Banking

Henry

Panjaitan

Direktur

Treasury dan

International

52 tahun

per 31

Desember

2021

Pria • Sarjana Ekonomi

• Master of

Commerce

• Master

Management

• General Manager Cabang

Hongkong PT Bank Negara


• Head of Business & Banking

Kantor Wilayah Jakarta



• Pemimpin Divisi Business &

Intitution PT Bank Negara


• Pemimpin Divisi Internasional


(Persero) Tbk


BSD PT Bank Negara





• Direktur Treasury &

International PT Bank


Tbk

Management,

Risk, Kredit,

Marketing



635

Penilaian Good Corporate Governance

Setiap tahunnya, BNI melaksanakan penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengukur atau memetakan kondisi

Bank atas implementasi prinsip GCG. Upaya ini dilakukan untuk memastikan level penerapan GCG di lingkungan Bank

dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur Bank yang

kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. Oleh karena itu, GCG Assessment dibutuhkan untuk mengidentifikasi

aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk

mewujudkannya. Untuk mengetahui tingkat kecukupan penerapan GCG, BNI melaksanakan GCG Assessment yang

dilaksanakan secara periodik dan konsisten setiap tahun yang terdiri dari Self Assessment sesuai ketentuan BI/OJK

dan Third Party Assessment, sebagai berikut:

Self Assessment

Penilaian terhadap penerapan GCG di BNI dilaksanakan

dengan mengacu pada SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017

tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum,

POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata

Kelola Bagi Bank Umum, POJK No. 21/POJK.04/2015

tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Terbuka, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.

32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola

Perusahaan Terbuka serta POJK No. 4/POJK.03/2016

tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, serta

Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Tingkat

Kesehatan Bank, salah satu penilaian poin penilaian

Tingkat Kesehatan Bank adalah penilaian sendiri (self

assessment) atas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola

Perusahaan yang Baik (GCG) pada Bank. Pelaksanaan Self

Assessment tersebut dilakukan secara periodik setiap

semester yaitu pada bulan Juni dan Desember pada

tahun berjalan.

Penilaian GCG juga ditujukan untuk menghasilkan

Peringkat Tata Kelola yang menjadi faktor dalam

menentukan Tingkat Kesehatan Bank. Penilaian ini

dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek dalam sistem Tata

Kelola, yaitu struktur, proses dan hasil Tata Kelola

terhadap 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata

Kelola. Ketiga aspek tersebut sebagai berikut:

1. Governance Structure

Penilaian Governance Structure bertujuan untuk menilai

kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank

agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan

outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders

Bank. Yang termasuk dalam struktur Tata Kelola Bank

adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja

pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata

Kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur

Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok

dan fungsi masing-masing struktur organisasi. Aspek

Governance Structure adalah penilaian terhadap

pemenuhan struktur dan infrastruktur Perusahaan

dalam menerapkan GCG yang diukur melalui struktur

tata kelola yang meliputi:

a. Komposisi Pemegang Saham serta Organ

Perusahaan; struktur dan fungsi penanggung

jawab dalam rangka pelaksanaan GCG; struktur

penanggung jawab penegakan etik; struktur

penanggung jawab keterbukaan informasi;

struktur penanggung jawab pengawasan dan audit;

struktur penanggung jawab pengelolaan SDM;

struktur penanggung jawab operasional/produksi;

struktur penanggung jawab pemasaran; struktur

penanggung jawab keuangan; struktur manajemen

risiko, struktur penanggung jawab pengelolaan

teknologi informasi; struktur penanggung jawab

hubungan stakeholders; struktur penanggung

jawab pengadaan barang dan jasa; serta struktur

penanggung jawab manajemen perubahan;

b. Pemenuhan terhadap kebijakan-kebijakan

Perusahaan terutama terkait penegakan fungsi GCG

dalam melaksanakan operasional Perusahaan, yang

diantaranya mencakup pedoman dan kebijakan

terkait GCG, penegakan etika, keterbukaan

informasi, pengawasan dan audit serta kepatuhan,

pengelolaan SDM, operasional/produksi, pemasaran,

keuangan dan akuntansi, manajemen risiko, tata

kelola teknologi informasi, hubungan dengan

stakeholders.


636

2. Governance Process

Penilaian Governance Process bertujuan untuk menilai

efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang

didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur

Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan outcome

yang sesuai dengan harapan stakeholders Bank.

Aspek Governance Process adalah penilaian terhadap

pelaksanaan sistem dan mekanisme Perusahaan dalam

menerapkan GCG yang diukur melalui:

a. Proses pelaksanaan implementasi GCG, penegakan

etika, keterbukaan informasi, pengawasan dan audit

serta kepatuhan, pengelolaan SDM, operasional/

produksi, pemasaran, keuangan dan akuntansi,

manajemen risiko, tata kelola teknologi informasi,

hubungan dengan stakeholders dan sebagainya;

b. Mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang

mencakup mekanisme dan proses implementasi

GCG, penegakan etika, keterbukaan informasi,

pengawasan dan audit serta kepatuhan, pengelolaan

SDM, operasional/produksi, pemasaran, keuangan

dan akuntansi, manajemen risiko, pengelolaan

teknologi informasi, hubungan stakeholder dan

sebagainya.

3. Governance Outcome

Aspek Governance Outcome adalah penilaian terhadap

hasil pelaksanaan sistem dan mekanisme Perusahaan

dalam menerapkan GCG yang diukur melalui Hasil

Pelaksanaan Implementasi GCG, mencakup output dan

hasil dari proses implementasi GCG penegakan etika,

keterbukaan informasi, pengawasan dan audit serta

kepatuhan, pengelolaan SDM, operasional/produksi,

pemasaran, keuangan dan akuntansi, manajemen risiko,

tata kelola teknologi informasi, hubungan dengan

stakeholders dan sebagainya.

Sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan GCG BNI

telah melakukan penilaian terhadap implementasi

pelaksanaan GCG. Adapun penilaian tersebut

bertujuan untuk mengukur proses pelaksanaan GCG

di BNI. Penilaian dilakukan melalui self assessment

berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi

Bank Umum yang mengukur pelaksanaan GCG dari 11

(sebelas) aspek yang terdiri dari:

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan

Komisaris;

b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;

d. Penanganan benturan kepentingan;

e. Penerapan fungsi kepatuhan;

f. Penerapan fungsi audit intern;

g. Penerapan fungsi audit ekstern;

h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem

pengendalian intern;

i. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related

party) dan penyediaan dana besar (large exposure);

j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Bank, laporan pelaksanaan Good Corporate

Governance dan pelaporan internal;

k. Rencana Strategis Bank.

Bank wajib melakukan penilaian sendiri (Self

Assessment) atas pelaksanaan GCG selaras dengan

Peraturan OJK. Hasil GCG Self Assessment selama

3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat melalui tabel di

bawah ini:

Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Tahun 2019

Nilai Komposit 2 2 2

Hasil Penilaian

Pada semester I 2021, BNI telah melakukan penilaian sendiri/self assessment GCG secara individual dan telah

disampaikan kepada OJK, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG Semester I/Juni 2021

Peringkat Definisi Peringkat Tren

2 “Menunjukkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola

yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai

atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip

Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut dapat diselesaikan dengan

tindakan normal oleh Manajemen Bank. Saat ini Bank sedang terus

melakukan upaya-upaya perbaikan (corrective action) untuk menindaklanjuti

hasil temuan Regulator.”

Stabil



637

Pada semester II 2021, BNI telah melakukan penilaian sendiri/self assessment GCG dan telah disampaikan kepada

OJK, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG Semester II/Desember 2021

Peringkat Definisi Peringkat Tren

2 “Menunjukkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola

yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai

atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip

Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut dapat diselesaikan dengan

tindakan normal oleh Manajemen Bank. Saat ini Bank sedang terus

melakukan upaya-upaya perbaikan (corrective action) untuk menindaklanjuti

hasil temuan Regulator.”

Stabil

Penetapan peringkat tersebut di atas didasari pada kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) pelaksanaan

implementasi GCG di BNI pada tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kekuatan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

a. Governance structure

i) Kelengkapan struktur Tata Kelola BNI telah

memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga

mendukung pelaksanaan Tata Kelola di setiap

unit di BNI;

ii) Penerapan Tata Kelola yang baik di BNI juga

didukung dengan struktur perangkat Satuan

Audit Intern, Divisi Manajemen Risiko Bank,

serta Divisi Kepatuhan yang profesional dan

independen;

iii) Setiap Insan BNI memiliki komitmen untuk

melaksanakan tata kelola yang baik di BNI,

yang diwujudkan dalam penetapan misi keenam

BNI yaitu "menjadi acuan dalam pelaksanaan

kepatuhan dan Tata Kelola yang baik bagi

industri”;

iv) Kecukupan aspek Governance Structure terkait

penerapan fungsi Satuan Kerja Bank telah

memadai serta Bank telah memiliki kebijakan,

prosedur, dan struktur organisasi yang memadai.

b. Governance process

i) Proses implementasi Tata Kelola secara umum

telah dilaksanakan dengan baik yang tercermin

dalam pemenuhan kewajiban BNI sebagai Bank

dan Emiten kepada seluruh stakeholder BNI;

ii) Proses pengambilan keputusan baik bisnis

dan non bisnis telah dilaksanakan dengan

berpedoman kepada prinsip Tata Kelola sehingga

dapat meningkatkan efisiensi dan pencapaian

target-target perusahaan;

iii) Tata Kelola secara umum telah dilaksanakan

dengan baik dan efektif, yakni tercermin dari

Satuan Kerja Audit Intern telah melaksanakan

tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

iv) Dalam rangka penerapan pengendalian gratifikasi,

BNI telah memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi

(UPG), Kebijakan dan Program Pengendalian

Gratifikasi serta Sistem Manajemen Anti Penyuapan

(SMAP) yang sudah tersertifikasi ISO 37001 dan

berada di bawah supervisi dan kelolaan Divisi

Kepatuhan.

c. Governance outcome

i) Peningkatan Implementasi Tata Kelola yang baik

memiliki dampak positif terhadap kinerja BNI,

yakni di tengah ketidakpastian global akibat

dampak Pandemi COVID-19, BNI tetap dapat

mempertahankan kinerja serta memastikan

operasional perbankan terlaksana dengan baik

dan prudent.

ii) Perolehan score CGPI BNI mengalami peningkatan

dari 90.74 pada tahun 2020 menjadi 91,60 pada

tahun 2021 dengan predikat “Most Trusted

Company”, serta perolehan score ACGS BNI yang

mengalami peningkatan dari 97,03 pada tahun

2020 menjadi 97,33 pada tahun 2021 dengan

predikat “Very Good”;

iii) Penerapan fungsi audit intern telah memadai

dan memenuhi harapan stakeholders (dhi.

Dewan Komisaris), hal ini tercermin dari laporan

yang disampaikan oleh SAI kepada Dewan

Komisaris melalui Komite Audit secara berkala

(setiap triwulan), yaitu realisasi Rencana Audit

Tahunan (RAT), temuan dan rekomendasi audit,

serta penyelesaian tindak lanjut hasil audit dan

disposisi Direksi;

iv) Kualitas hasil audit dan management letter

menggambarkan kondisi bank secara

komprehensif termasuk permasalahan Bank

secara signifikan dengan cakupan hasil audit

Akuntan Publik/KAP sesuai ruang lingkup audit

sebagaimana diatur dalam ketentuan yang

berlaku dan telah dituangkan dalam perjanjian

kerja antara Bank dengan KAP.


638

2. Kelemahan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

a. Governance structure

Struktur dan infrastruktur Tata Kelola BNI telah

tersedia lengkap sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, namun demikian BNI terus berupaya

menyempurnakan struktur dan infrastruktur dengan

selalu menyesuaikan perkembangan/kondisi bisnis

dan regulasi yang berlaku.

b. Governance process

Secara keseluruhan governance process

dilaksanakan secara baik dalam setiap kegiatan/

bisnis dan Operasional Bank, namun demikian masih

terdapat hal-hal yang memerlukan perbaikan antara

lain:

i) Dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal

masih belum berjalan optimal sehingga

menimbulkan kasus fraud, kasus kelalaian,

temuan audit berulang dan sanksi denda dari

regulator;

ii) Dalam penerapan Manajemen Risiko, khususnya

pada Risiko Kredit dan Risiko Operasional.

Kelemahan penerapan manajemen risiko kredit

yang ditandai dengan masih belum membaiknya

kualitas kredit sebagai dampak pandemi

COVID-19, serta kelemahan dalam penerapan

manajemen risiko operasional yang terlihat dari

masih tingginya beban risiko operasional karena

fraud (baik internal maupun eksternal).

Upaya perbaikan yang telah dilakukan yaitu:

i) Risiko Kredit antara lain melalui, perbaikan Endto-end

Credit Process (pipeline management,

penajaman verifikasi dokumen kredit,

pengembangan tools untuk referensi analisa

kredit, meningkatkan kualitas pemantauan

berdasarkan profil Risiko Debitur), serta

pengelolaan LaR yang lebih terstruktur (Account

Prioritization & Hand Over, mekanisme Account

Tracking & Dashboard serta pengelolaan LaR

Non Konvensional);

ii) Risiko Operasional, dengan penerapan single

sanction untuk menimbulkan efek jera dan

sebagai awareness bagi segenap pegawai,

perbaikan proses/sistem untuk memitigasi fraud

internal serta percepatan migrasi kartu debit

chip dan upgrade kapabilitas ATM EMV/NSICCS

Ready untuk mitigasi fraud eksternal (dhi. Card

Skimming);

iii) Sistem Pengendalian Internal, dengan

menyempurnakan sistem pengendalian/waskat

khususnya di Kantor Wilayah dan Cabang, antara

lain dengan pendudukan Kontrol Internal (KI)

di bawah supervisi wilayah, penyempurnaan IT

Security/System, mewujudkan budaya kepatuhan

dan risiko, serta awareness kepada segenap

pegawai dan pihak ketiga.

c. Governance Outcome

Selama tahun 2021 masih terdapat pengenaan

sanksi berupa teguran maupun denda oleh regulator

sehingga menunjukkan masih diperlukannya

peningkatan risk awareness dan peningkatan

implementasi sistem pengendalian internal yang

efektif pada segenap lini bisnis dan operasional.

Berdasarkan hasil Self Assessment terhadap Profil

Risiko posisi 31 Desember 2021, Risiko Kredit dan

Risiko Operasional masih berada pada peringkat 3

(tiga) atau Fair. Hal ini menggambarkan bahwa Bank

harus memberi fokus perhatian pada penerapan

manajemen risiko terhadap kedua risiko tersebut

serta masih memerlukan upaya-upaya perbaikan

terhadap risiko tersebut.


Perception Index (CGPI)

Dalam menilai kualitas penerapan tata kelola, BNI

mengikuti Corporate Governance Perception Index

(CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesian

Institute for Corporate Governance (IICG) dengan tujuan

untuk mengevaluasi pelaksanaan Implementasi GCG

di BNI. Hasil evaluasi tersebut menjadi acuan bagi BNI

untuk melakukan penyempurnaan Implementasi GCG

ke depannya.

CGPI 2020 dilaksanakan pada tahun 2021, dengan aspek

penilaian mencakup struktur governansi (governance

structure), proses governansi (governance process), dan

hasil governansi (governance outcome).

Penilaian CGPI menggunakan acuan penerapan GCG

yang bersifat wajib (mandatory) dan praktik terbaik yang

berlaku umum (best practices) serta pendekatan dengan

perspektif stakeholder di mana hubungan dengan seluruh

pemangku kepentingan (stakeholder) semakin penting

dalam menjaga kesinambungan bisnis Perusahaan dalam

jangka panjang.

Dengan demikian, BNI telah menyelesaikan seluruh

persyaratan dan tahapan penilaian CGPI Tahun Buku

2020 dengan hasil menunjukkan capaian sangat baik

dan mendapat predikat “Most Trusted Company”. Hasil

penilaian CGPI mulai dari tahun Buku 2017-2021 adalah

sebagai berikut:



639

Skor CGPI

91,60

90,74

89,74

88,94

88,38

2017

2018

2019

2020

2021

Hasil Penilaian CGPI Tahun Buku 2017-2021

Indikator 2021 2020 2019 2018 2017

Governance Structure 32,48 24,59 31,39 23,03 29,06

Governance Process 33,20 33,01 28,84 38,14 29,73

Governance Outcome 25,92 33,14 29,51 27,77 29,59

Skor CGPI 91,60 90,74 89,74 88,94 88,38

Dalam periode 5 (lima) tahun terakhir, penilaian yang diberikan oleh IICG dalam keikutsertaan BNI dalam CGPI selalu

mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan GCG di BNI semakin baik dari tahun

ke tahun.

Adapun rekomendasi yang didapatkan BNI dari CGPI tahun buku 2020 yang dilaksanakan tahun 2021 dan telah

ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

Rekomendasi dan Tindak Lanjut Assessment CGPI

No Rekomendasi Tindak Lanjut

1. Aspek Struktur Governance

1. BNI perlu mempertimbangkan rancangan

struktur organisasi disesuaikan dengan rencana

bisnis perusahaan yang formasi struktur

fungsionalnya mulai diisi oleh para talenta

muda dimana hal ini juga menjadi program

pemegang saham (Kementerian BUMN).

1. Pengembangan struktur organisasi BNI senantiasa dievaluasi

dan diselaraskan dengan strategi bisnis perusahaan agar dapat

berkompetisi dan memenangkan persaingan. Sejalan dengan

program Kementerian BUMN yang telah menetapkan target

keterwakilan Talent Muda untuk menduduki posisi-posisi strategis,

BNI mendukung hal ini dengan program akselerasi karier bagi

pegawai yang memiliki kompetensi dan kinerja unggul. Saat ini

komposisi Talent Muda di BNI pada posisi pimpinan (C-1 & C-2)

adalah sebesar 7,6%.

2. BNI perlu mengembangkan struktur dan/atau

fungsi khusus yang bertanggung jawab atas

penanganan krisis dan membangun ketahanan

perusahaan agar dapat mengoptimalkan

pengembangan program membangun

ketahanan perusahaan yang terintegrasi dan

berkelanjutan.

2. BNI telah menerapkan Manajemen Keberlangsungan Usaha/Business

Continuity Management (BCM) dengan dibentuknya organisasi Crisis

Management Team (CMT) dan atau Emergency Tasks Force (ETF) di

segenap unit baik di dalam maupun di luar negeri, yang diharapkan

dapat meminimalisir risiko operasional pada saat terjadinya kondisi

darurat atau bencana.


640


2. Aspek Proses Governansi (Governance Process)

1. BNI perlu mengoptimalkan seluruh sumber

daya perusahaan untuk membangun

ketahanan perusahaan melalui manajemen

krisis, manajemen kelangsungan bisnis,

dan menguatkan fondasi ketahanan, serta

pengembangan program ketahanan yang

terintegrasi.

2. BNI perlu mengembangkan dan

memutakhirkan kebijakan dan pedoman

pengungkapan dan Keterbukaan Informasi

Perusahaan khususnya terkait pemanfaatan

media sosial elektronik dengan mengacu pada

perkembangan regulasi dan pedoman yang

berlaku.

3. BNI perlu mengoptimalkan mekanisme

keberlanjutan bisnis di perusahaan dengan

melakukan sertifikasi sesuai dengan standar

SNI ISO 22301:2014 tentang Sistem Manajemen

Keberlanjutan Bisnis (Business Continuity

Management).

4. BNI perlu mengoptimalkan sistem dan

mekanisme pengelolaan kepatuhan dengan

mengimplementasikan dan melakukan

sertifikasi sesuai dengan standar ISO 37301

tentang Sistem Manajemen Kepatuhan.

1. BNI sedang melakukan perbaikan dan inovasi proses bisnis untuk

menjawab beberapa tantangan yang dihadapi di industri perbankan

melalui Program BNI Corporate Transformation. Beberapa inisiatif

strategis pada program BNI Corporate Transformation yang

dikembangkan antara lain melalui perbaikan kualitas kredit, SME

Exporter Hub (BNI XPORA) dan pengembangan digital capability

dalam memenuhi kebutuhan nasabah dengan mengembangkan

inovasi dan solusi berbasis digital yang didukung dengan

peningkatan kapabilitas data dan partnership.

2. BNI terus melakukan penyempurnaan kebijakan terkait Keterbukaan

Informasi Perusahaan khususnya pemanfaatan channel-channel

media yang dimiliki oleh BNI. Selain itu, BNI juga telah menyediakan

beberapa sarana yang berfungsi sebagai saluran pengungkapan

informasi, melalui channel-channel media yang dimiliki oleh BNI.

3. Untuk mengantisipasi kejadian bencana BNI telah menerapkan

Manajemen Keberlangsungan Usaha/Business Continuity

Management (BCM) di segenap unit baik di dalam maupun di luar

negeri. Pengembangan ini sejalan dengan peraturan Regulator yang

mewajibkan Bank untuk melaksanakan proses pengendalian risiko

untuk mengelola risiko yang dapat membahayakan kelangsungan

usaha Bank, serta selaras dengan persyaratan pada dokumen Basel II

yang mewajibkan Bank untuk memiliki pengelolaan keberlangsungan

usaha dan rencana darurat (business continuity management dan

contingency plan) guna memastikan kemampuan Bank untuk dapat

tetap beroperasi dan meminimalisir kerugian jika terjadi gangguan

terhadap aktivitas bisnisnya.

4. BNI telah memiliki sistem manajemen yang memastikan bahwa

perusahan beroperasi sesuai dengan undang-undang, peraturan,

dan kode etik yang berlaku, serta selalu meningkatkan implementasi

pelaksanaan Sistem Manajemen Kepatuhan antara lain melalui

pelaksanaan review kepatuhan (Credit Compliance Review,

Procurement Compliance Review, kebijakan internal, sertifikasi

kepatuhan) dan pengukuran Compliance Index (CIX). Berdasarkan

hal tersebut, BNI telah menargetkan salah satu sasaran perseroan

dalam misi ke enam perusahaan yakni Menjadi Acuan Pelaksanaan

Kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Industri.

5. BNI perlu mengembangkan pedoman

pengelolaan kegiatan inovasi di perusahaan

dan meningkatkan capaian inovasi bisnis

perusahaan menjadi salah satu yang terbaik

pada produk, proses, fungsi pendukung,

kinerja organisasi atau strategi sehingga dapat

menjadi benchmark bagi perusahaan lain.

5. BNI memiliki rencana strategis yang telah dituangkan dalam

Corporate Plan BNI sebagai pedoman dalam kegiatan inovasi di

perusahaan yang memiliki 7 (tujuh) kebijakan strategis, yaitu:

a. Meningkatkan kualitas kredit melalui perbaikan manajemen risiko;

b. Meningkatkan digital capability dalam memenuhi kebutuhan

nasabah dengan mengembangkan inovasi dan solusi berbasis

digital yang didukung dengan peningkatan kapabilitas data,

partnership melalui pemanfaatan API Management, platform

blockchain, dan business process re-engineering;

c. Meningkatkan ekspansi bisnis secara berkelanjutan;

d. Meningkatkan FBI dan CASA melalui peningkatan transaksi

dengan menawarkan total solution dan optimalisasi account serta

meningkatkan transaksi bisnis melalui pengembangan ekosistem

bisnis, cross selling, dan optimalisasi channel-channel lainnya;

e. Optimalisasi jaringan dan bisnis Internasional dengan memperkuat

kerjasama partnership;

f. Optimalisasi Kontribusi Perusahaan Anak;

g. Optimalisasi Human Capital dalam mendukung bisnis Bank.



641


6. BNI perlu mengembangkan sistem dan

mekanisme pengendalian intern perusahaan,

serta melakukan penyelesaian tindak lanjut dari

hasil temuan Satuan Audit Internal.

6. BNI telah mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern dan

terus dilakukan penguatan, antara lain melalui:

a. Melakukan review Kebijakan Sistem Pengendalian Intern;

b. Melakukan review dan penilaian implementasi Sistem

Pengendalian Intern;

c. Menyempurnakan Sistem Pengendalian Intern di Cabang/Sentra/

Kantor Wilayah/Divisi, antara lain dengan:

i) Re-organisasi Dedicated Auditor menjadi Kontrol Internal

di bawah supervisi unit Bisnis/Operasional di level Kantor

Wilayah guna memperkuat fungsi pengendalian internal pada

higher ownership atas risiko serta higher responsiveness dan

flexibility dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian

masalah;

ii) Penyempurnaan IT Security/System dan Sistem Informasi

Manajemen Risiko;

iii) Kaji ulang manajemen risiko oleh ERM dan unit independen

(SAI);

iv) Mewujudkan budaya kepatuhan dan risiko, serta awareness

kepada segenap pegawai dan pihak ketiga.

d. Penyempurnaan dan pengembangan perangkat audit al

pengembangan berkelanjutan terhadap aplikasi Audit

Management System (FAST) untuk menunjang aktivitas audit,

program transformasi SAI, pengkinian audit tools, dan penguatan

pelaksanaan audit terintegrasi;

e. SAI ikut berperan dalam menyempurnakan fungsi dan peran

Kontrol Internal antara lain melalui pengembangan Metodologi

Kontrol Internal;

f. Peningkatan monitoring penyelesaian temuan Audit Internal

antara lain dengan penetapan KPI penyelesaian tindak lanjut

temuan audit internal ke segenap Cabang/Sentra/Kantor

Wilayah/Divisi.

7. BNI perlu mengoptimalkan sistem dan

mekanisme komunikasi serta koordinasi yang

intensif dan jelas antara anggota Komite

Audit dan Audit Intern/SAI dengan Auditor

Eksternal/KAP yang telah dipilih oleh RUPS

dalam pelaksanaan fungsi pengawasan,

sehingga hasil audit bisa digunakan untuk

optimalisasi program pengawasan oleh organ

Perusahaan serta digunakan oleh seluruh

pemangku kepentingan.

3. Aspek Hasil Governansi (Governance Outcome)

1. Dari kinerja keuangan BNI didapati bahwa Bank

terkendala dengan adanya pandemi COVID-19

yang mempengaruhi seluruh sektor ekonomi

dan sosial, sehingga BNI perlu tetap menjaga

prinsip kehati-hatian dalam membangun

ketahanan keuangan dan non keuangan agar

tetap tumbuh dan berkelanjutan.

7. Komunikasi serta koordinasi yang intensif antara anggota Komite

Audit dan Audit Intern dengan Auditor Eksternal/KAP telah

dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan antara lain

berupa:

a. Komunikasi periodik dengan Komite Audit. SAI bertindak

sebagai counterparty dengan auditor eksternal (BPK, OJK, BI)

dan melaksanakan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil

pemeriksaan beserta pelaporannya;

b. Berkomunikasi dengan KAP untuk mendukung proses

pemeriksaan antara lain berupa pemenuhan Laporan Hasil

Audit SAI sebagai salah satu data yang diminta oleh KAP dalam

melaksanakan audit;

c. Hasil audit berguna untuk KAP dalam melakukan Assesment

terhadap kecukupan pengelolaan manajemen risiko dan

pengendalian intern di BNI.

1. Tahun 2022, BNI optimis untuk tumbuh positif seiring dengan

terkendalinya pengelolaan pandemi COVID-19. Dalam rangka

pengembangan bisnis, telah dilakukan analisis posisi Bank dalam

menghadapi persaingan usaha, kebijakan manajemen risiko dan

kebijakan kepatuhan. Bedasarkan analisis tersebut, BNI telah

menetapkan strategi pengembangan bisnis untuk meningkatkan

kinerja keuangan, pertumbuhan bisnis dan kepuasan nasabah

dilakukan melalui sinergi bisnis, peningkatan digital banking,

penguatan solusi bisnis terintegrasi dengan tetap menerapkan

prinsip kehati-hatian (prudential banking) yang bertujuan mendorong

peningkatan kinerja, memberikan jaminan dipenuhinya hak-hak

para pemangku kepentingan (stakeholders), serta meningkatkan

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

umum pada industri perbankan dan Pasar Modal.


642


2. BNI perlu meningkatkan besaran dividen

secara proposional dan konsisten bagi seluruh

pemegang saham.

3. BNI perlu mengembangkan tindak lanjut

penanganan dan penyelesaian seluruh keluhan

dari nasabah.

4. BNI perlu menumbuhkan budaya ketahanan

dengan kemampuan untuk beradaptasi dan

merespon serta mengelola setiap perubahan

dan krisis yang terjadi.

2. BNI memiliki kebijakan dividen progresif, artinya perseroan akan

membayar dividen yang lebih tinggi jika terdapat tren pemulihan

profitabilitas yang kuat dan berkelanjutan, dan Perseroan telah

mencapai tingkat kecukupan modal yang baik untuk mengantisipasi

volatilitas ekonomi di masa depan.

Dengan tingkat kecukupan modal yang lebih kuat saat ini sebagai

dampak pemulihan kinerja dan penerbitan instrumen surat berharga

di tahun 2021, serta didukung kondisi perekonomian yang lebih

prospektif, kami berharap dapat merealisasikan dividen payout ratio

yang lebih baik.

3. Pengaduan nasabah tercatat pada aplikasi Online Request

Management yang terintegrasi dengan seluruh kantor cabang BNI

dan value chain sehingga memudahkan pemantauan Service Level

Agreement (SLA) penyelesaian pengaduan. Selain itu, nasabah dapat

mengetahui status pengaduan melalui seluruh touch point BNI dan

mendapatkan experience yang sama terkait informasi pengaduan

yang disampaikan.

Menindaklanjuti pengaduan nasabah sebagai bentuk voice of

customer, BNI Contact Center berperan aktif dalam melakukan

program perbaikan, antara lain:

a. Memberikan insight dan lesson learned kepada unit bisnis dalam

peningkatan produk, fitur dan layanan yang unggul kepada

nasabah serta perbaikan proses internal;

b. Kolaborasi dengan unit terkait melalui Focus Group Discussion

sehingga root cause keluhan diindentifikasi dan diperbaiki untuk

meminimalisir keluhan berulang. Bersamaan dengan lesson

learned, dilakukan percepatan dan perbaikan bisnis proses

sehingga experience nasabah menjadi lebih baik;

c. Melakukan edukasi kepada nasabah terkait fitur, risiko, serta

manfaat produk dan jasa perbankan melalui seluruh channel

layanan yang dimiliki.

4. BNI dalam menjalankan seluruh aktivitas perusahaan senantiasa

melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik, benar dan penuh

tanggung jawab. Saat ini BNI memiliki nilai-nilai yang menjadi

pedoman pegawai dalam melaksanakan kegiatan dalam bekerja

maupun kegiatan sehari-hari yaitu Core Value AKHLAK (Amanah,

Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang

menjadi nilai inti dari budaya kerja BNI, Corporate Value PRINSIP46

(Profesionalisme, Integritas, Orientasi Pelanggan, dan Perbaikan

Tiada Henti) yang menjadi nilai perusahaan yang terus dipedomani,

serta Transformation Value RACE (Risk Culture, Agile, Collaboration,

dan Execution Oriented) menjadi nilai utama dalam transformasi

bisnis. Ketiga value tersebut dirancang dan diimplementasi secara

penuh agar BNI mampu beradaptasi, terus berinovasi, dan merespon

setiap perubahan bisnis serta krisis yang terjadi di pasar global.



643

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Salah satu bentuk assessment yang dilakukan terkait dengan implementasi GCG di BNI adalah ASEAN Corporate

Governance Scorecard yang merupakan salah satu inisiatif dari Forum Pasar Modal ASEAN (ASEAN Capital Market

Forum) yang bertujuan untuk meningkatkan standar dan praktik tata kelola korporasi dari perusahaan-perusahaan

terbuka di ASEAN, memperbesar kelayakan global bagi perusahaan-perusahaan terbuka ASEAN dengan tata kelola

korporasi yang baik serta menunjukkan kepada masyarakat global bahwa perusahaan peserta ACGS adalah tempat

yang baik untuk berinvestasi.

ASEAN CG Scorecard menggunakan parameter berdasarkan prinsip-prinsip corporate governance yang dikeluarkan

oleh The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sebagai berikut:

1. Hak-hak Para Pemegang Saham;

2. Perlakuan yang Setara Terhadap Para Pemegang Saham;

3. Peran Para Pemangku Kepentingan;

4. Pengungkapan dan Transparansi;

5. Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

Hasil penilaian ASEAN CG Scorecard untuk tahun 2021 menunjukkan skor secara keseluruhan tertimbang (overall

score) Perseroan adalah 97,33 poin dan termasuk dalam predikat “Very Good” atau Level 4 (90-100). Dengan demikian

praktik yang dilakukan BNI secara keseluruhan sudah mengadopsi standar internasional.

No. Komponen Penilaian Tahun Buku 2021 Tahun Buku 2020

1 Hak-hak Pemegang Saham 9,52 9,52

2 Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham 6,67 6

3 Peran Pemangku Kepentingan 13,85 15

4 Keterbukaan dan Transparansi 22,66 21,88

5 Tanggung Jawab Dewan Komisaris 35,63 35,63

6 Bonus 11 11

7 Penalti (2) (2)

Total Skor 97,33

(Very Good)

97,03

(Very Good)

Dari hasil penilaian ASEAN CG Scorecard BNI di tahun 2021, terdapat beberapa rekomendasi yang harus diperbaiki

ke depannya. Rekomendasi tersebut antara lain:

No. Rekomendasi Tindak Lanjut

1 Perusahaan diharapkan dapat secepatnya untuk mengumumkan hasil RUPST

ke publik dalam jangka waktu 1 hari kerja. Agar pengumuman hasil RUPST

dapat dilakukan dengan segera, perusahaan dapat memanfaatkan website

(dengan tetap menginformasikan tanggal atau waktu upload informasi

tersebut).

2 Bundling agenda dapat diatasi oleh perusahaan apabila proses pemungutan

suara (voting) untuk agenda yang terkait dengan perubahan susunan

keanggotaan komisaris/direksi perusahaan (pemilihan atau re-election

anggota dewan komisaris dan/atau direksi baru) dilakukan secara individual

per masing-masing kandidat, jadi bukan melalui pemungutan suara (voting)

terhadap paket kandidat yang telah berlangsung selama ini.

3 Dalam dokumen undangan atau panggilan RUPST, direkomendasikan

untuk diungkapkan secara eksplisit penjelasan mengenai profil (kandidat)

dari setiap Komisaris atau Direksi baru yang akan diangkat dalam RUPST.

Minimal, dalam pengungkapan tersebut adalah umur, kualifikasi, tanggal

bergabung di perusahaan, pengalaman, dan jabatan rangkap di perusahaan

terbuka lainnya. Penjelasan mengenai profil tersebut dapat disajikan secara

eksplisit pada beberapa alternatif sumber informasi, diantaranya seperti

dalam dokumen atau penjelasan undangan RUPST (AGMS invitation),

supporting material atau lampiran untuk RUPST, website perusahaan, serta

Annual Report.

Proses pengumuman ringkasan risalah

RUPS saat ini telah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku di Indonesia, namun BNI

selalu berupaya untuk dapat mempercepat

penyampaian informasi Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan/Luar Biasa

sehingga dapat memenuhi kriteria ini.

Proses pemungutan suara untuk agenda

perubahan susunan pengurus saat ini telah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di

Indonesia, namun BNI selalu berupaya untuk

dapat mempercepat penyampaian informasi

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/Luar

Biasa sehingga dapat memenuhi kriteria ini.

Publikasi profil calon Pengurus yang akan

diangkat dalam RUPS saat penyampaian

undangan RUPS, akan menjadi bahan

perbaikan kami dalam penyelenggaraan

RUPS di masa yang akan datang, dengan

memperhatikan ketentuan yang berlaku di

Bank BUMN.


644


4 Melakukan identifikasi dan pengungkapan identitas atau nama dari auditor

eksternal yang akan ditunjuk untuk melakukan audit laporan keuangan

periode berjalan. Untuk identitas atau nama auditor eksternal yang dimaksud

disini adalah nama dari seseorang, bukannya nama KAP.

5 Membuat aturan atau kebijakan mengenai jangka waktu pelaporan

(maksimal 3 hari) untuk transaksi perdagangan saham perusahaan yang

dilakukan oleh Direksi/Komisaris dan menuangkannya di dalam Pedoman

Tata Kelola Perusahaan atau Board Charter. Jadi setiap perubahan

kepemilikan saham perusahaan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi

sedapat mungkin disampaikan kepada Corporate Secretary selambatlambatnya

dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya transaksi.

Selanjutnya, Corporate Secretary akan memproses pelaporannya kepada

OJK dan BEI.

6 Kebijakan Related Party Transaction agar di-review dan memasukkan

ketentuan yang mengatur mengenai larangan pinjaman atau memastikan

bahwa pemberian pinjaman yang diperbolehkan bagi anggota komisaris dan

direksi perusahaan dilakukan dalam suatu transaksi yang wajar dan pada

tingkat suku bunga yang wajar/suku bunga pasar.

7 Perusahaan perlu mempertimbangkan kembali untuk menyelenggarakan

program/kebijakan kompensasi atau reward bagi karyawan (bukan hanya

Dewan Komisaris dan Direksi), misalnya ESOP/MSOP atau opsi saham, serta

harus juga disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan lebih lanjut

mengenai lock out period dari program-program kompensasi jangka panjang

tersebut.

8 Mengungkapkan secara eksplisit informasi di dalam laporan tahunan

mengenai kebijakan pembayaran dividen (c/o: target dividend payout ratio

atau dividend per share) untuk tahun buku yang dinilai tersebut (bukan

kebijakan dividen untuk tahun buku yang lampau). Kebijakan ini berlaku baik

untuk perusahaan yang memutuskan melakukan pembagian dividen maupun

tidak kepada para pemegang sahamnya terhadap kinerja operasi perusahaan

pada tahun buku yang sedang dinilai.

9 Melakukan pengungkapan di Laporan Tahunan (Annual Report) mengenai

nilai total remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota komisaris

perusahaan. Pengungkapan yang diminta harus sampai meliputi nama

komisaris yang bersangkutan beserta jumlah remunerasi yang diterimanya.

Jadi tidak cukup hanya diindentifikasi berdasarkan nama posisi pada struktur

jabatan Dewan Komisaris atau penyampaian jumlah remunerasinya dilakukan

secara aggregate nilai saja.

10 Perusahaan diminta untuk mengungkapan informasi mengenai aktivitas

transaksi saham perusahaaan yang dimiliki dan dilakukan oleh insiders

atau anggota Komisaris/Direksi perusahaan selama 1 periode tahun buku.

Informasi mengenai ada atau tidaknya transaksi yang hanya menampilkan

kepemilikan saham insiders di awal dan di akhir periode pelaporan masih

dianggap belum cukup memenuhi aspek transparansi yang diminta pada

item penilaian ini.

11 Terkait dengan Komite Audit, disarankan untuk menambahkan peran atau

fungsinya, yakni tidak hanya merekomendasikan penunjukan auditor eksternal

saja, namun juga sampai pada pemberian rekomendasi untuk pemberhentian

auditor eksternal perusahaan. Peran atau fungsi tersebut seharusnya dapat

dituangkan atau ditetapkan secara jelas dalam piagam Komite Audit.

12 Perusahaan perlu mendorong anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri

setidaknya 75% dari total rapat yang diadakan selama setahun atau perlu

dipertimbangkan untuk menyusun kebijakan yang menetapkan batas

minimum tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat (minimal

75% dari total rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam setahun).

13 Perlu diusulkan untuk mengubah ketentuan syarat kuorum dalam rapat

pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris, dari sebelumnya yang hanya

mensyaratkan lebih dari 1/2 anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam

rapat menjadi minimal 2/3.

Akan menjadi perhatian Perseroan dalam

penyelenggaraan RUPS selanjutnya.

Mekanisme pelaporan transaksi maksimal

3 (tiga) hari kerja oleh Direksi dan Dewan

Komisaris telah dilaksanakan dengan mengacu

pada ketentuan yang berlaku serta telah

diatur dalam Board Manual Direksi dan Dewan

Komisaris.

Untuk memfasilitasi hal tersebut, Perseroan

telah menyusun ketentuan pemberian fasilitas

pinjaman bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

RUPS tahunan perseroan yang diselenggarakan

tanggal 29 Maret 2021 telah menyetujui

pengalihan saham hasil buy back tahun

2020 digunakan untuk program kepemilikan

saham manajemen dan karyawan, laporan

pelaksanaan program telah disampaikan dalam

laporan tahun ini.

Kebijakan pembayaran dividen telah

diungkapkan dalam Laporan Tahunan

Perseroan. Untuk pengungkapan yang lebih

lengkap akan menjadi penyempurnaan

selanjutnya.

Total remunerasi telah diungkapkan dalam AR

Telah diungkap dalam AR

Telah menjadi bagian tugas dan tanggung

jawab Komite Audit sebagaimana tertuang

dalam dokumen Komite Audit.

Seluruh Dewan Komisaris telah menghadiri

rapat yang diadakan setahun lebih dari 75%

Akan menjadi perhatian Perseroan dalam

melakukan review perubahan Anggaran Dasar

dan Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris.



645


14 Sirkulasi materi rapat hendaknya dapat diterima oleh masing-masing

anggota Dewan Komisaris paling lambat dalam jangka waktu lima (5)

hari (kerja) sebelum pelaksanaan rapat Dewan Komisaris. Oleh karena itu,

perusahaan disarankan agar merubah ketentuan yang terdapat pada BOC

Charter terkait jangka waktu sirkulasi materi rapat, dari minimal atau paling

lambat 3 (tiga) hari kerja menjadi minimal atau paling lambat lima 5 (lima)

hari kerja sebelum jadwal pelaksanaan rapat Dewan Komisaris.

15 Mendorong agar corporate secretary perusahaan mendapatkan sertifikasi

atau gelar dasar yang dibutuhkan oleh seorang corporate secretary

serta aktif mengikuti pelatihan-pelatihan yang relevan dengan lingkup

pekerjaannya sebagai corporate secretary. Hal ini mengingat corporate

secretary perusahaan untuk tahun buku 2020 tidak memiliki latar belakang

di bidang akuntansi ataupun hukum.

16 Merumuskan kebijakan remunerasi dengan menetapkan standar yang

terukur yang mengkaitkan antara kinerja direksi dengan kepentingan jangka

panjang perusahaan, seperti adanya claw back provision, reward atau

deferred bonuses yang menggunakan pengukuran-pengukuran, seperti ROE,

Cummulative Free Cash Flow, Operating Profit atau lainnya. Di Indonesia

untuk perbankan sudah diatur dalam POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang

Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

17 Perusahaan disarankan untuk melakukan penilaian kinerja tahunan

terhadap setiap atau masing-masing anggota Dewan Komisaris (atau

mengungkapkannya jika sudah ada praktik ini) serta disarankan juga untuk

mengungkapkan proses penilaian terhadap kinerja anggota Dewan Komisaris

maupun kriteria-kriteria yang digunakan dalam melakukan penilaian kinerja

anggota Dewan Komisaris perusahaan. Pengungkapan tersebut dapat

melalui Board Manual ataupun Annual Report perusahaan.

Bank telah menetapkan aturan dan tata kerja

Direksi dan Dewan Komisaris yang di dalamnya

telah menetapkan penyampaian materi rapat

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2021 melaksanakan

pengembangan kompetensi diantaranya di

bidang hukum dan akuntansi

Bank telah mengungkapkan kebijakan

remunerasi baik terkait guaranted income

maupun insentif jangka pendek dan Insentif

jangka panjang (Long Term Insentif) dengan

selalu menyelaraskan kepada kinerja perseroan.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan

oleh Pemegang Saham melalui penyampaian

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dalam

RUPS Tahunan


646

Remunerasi

Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan Remunerasi

Dewan Komisaris

Tata Kelola Remunerasi

Dalam pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris, BNI

berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang

Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi

Bank Umum, serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik

Negara yang mengatur Pedoman Penetapan Penghasilan

Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan

Usaha Milik Negara.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan

Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas

termasuk tantiem dan Santunan Purna Jabatan yang

jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan

memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap penerapan

Kebijakan Remunerasi dan melakukan evaluasi secara berkala

yang dilakukan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.

Evaluasi Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut didasarkan

atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran

dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.

Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan BNI Tahun Buku

2020 yang dilaksanakan tanggal 29 Maret 2021, RUPS

memutuskan:

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan

besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2020 serta

menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan

insentif lainnya untuk Tahun Buku 2021, bagi anggota

Dewan Komisaris;

2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada

Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan

persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A

Dwiwarna untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk

Tahun Buku 2020, serta menetapkan gaji/honorarium,

tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun

Buku 2021, bagi anggota Direksi.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Secara garis besar prosedur penetapan remunerasi

Dewan Komisaris dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi

terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi

Dewan Komisaris;

2. Selanjutnya Komite Nominasi dan Remunerasi akan

memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris;

3. Dewan Komisaris menyampaikan usulan rekomendasi

remunerasi berupa gaji/honorarium dan tantiem

kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk

mendapat persetujuan RUPS.



647

Proses Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Pengkajian

Usulan Besaran

Penghasilan

Dewan Komisaris

dan Direksi oleh

Komite Nominasi

dan Remunerasi

disampaikan

kepada Dewan

Komisaris

Surat Dewan

Komisaris kepada

Pemegang Saham

Seri A Dwiwarna

Perihal Usulan

Penghasilan Dewan

Komisaris dan

Direksi

Keputusan

RUPS terkait

Pendelegasian

Wewenang

kepada Pemegang

Saham Seri A

Dwiwarna dan

Dewan Komisaris

untuk Menetapkan

Besaran

Penghasilan Dewan

Komisaris dan

Direksi

Surat Penetapan

oleh Pemegang

Saham Seri A

Dwiwarna atas

Penghasilan

Dewan Komisaris

dan Direksi BNI

Surat Dewan

Komisaris kepada

Direksi terkait

Penetapan

Penghasilan

Direksi dan Dewan

Komisaris

Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris

Struktur remunerasi anggota Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal

10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan

Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-

13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021, serta Surat Menteri BUMN No. SR-33/Wk2.MBU.A/10/2021 tanggal

1 Oktober 2021 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero)

Tbk Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris

Jenis Remunerasi/Fasilitas

Keterangan

Honorarium

1. Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama

2. Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% dari gaji Direktur Utama

3. Komisaris sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama

Tunjangan

Hari Raya Keagamaan

Dewan Komisaris diberikan tunjangan hari raya sebesar 1 (satu) kali honorarium.

Transportasi

Dewan Komisaris diberikan tunjangan transportasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari

honorarium

Asuransi Purna Jabatan

Fasilitas

Kesehatan

1. Diberikan selama menjabat (mulai efektif diangkat sampai berhenti)

2. Premi yang ditanggung Perseroan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari

honorarium dalam satu tahun

3. Pemilihan program untuk asuransi purna jabatan ditetapkan oleh Direksi dan Dewan

Komisaris yang dikoordinasikan oleh unit yang mengelola fasilitas dan tunjangan anggota

Direksi dan Dewan Komisaris

4. Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan sudah

termasuk didalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian

1. Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dalam bentuk asuransi

kesehatan atau penggantian biaya pengobatan

2. Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris serta suami/istri dan

maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun

dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut

pernah menikah atau bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan

fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan diberikan berupa:

a. Rawat jalan dan obat

b. Rawat inap dan obat

c. Medical check up dengan ketentuan 1 (satu) kali setiap tahun dan dilakukan di dalam

negeri

3. Apabila Dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat ke luar negeri, fasilitas

kesehatan diberikan secara penuh


648


Bantuan Hukum

Keterangan

1. Fasilitas bantuan hukum kepada anggota Dewan Komisaris diberikan dalam hal terjadi

tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatan anggota Dewan Komisaris yang

berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan

2. Fasilitas bantuan hukum sebesar pemakaian (at cost)

3. Fasilitas bantuan hukum dianggarkan atas beban Perseroan yang dicantumkan dalam

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

4. Fasilitas bantuan hukum hanya dapat digunakan selama masih menjabat atau sudah

berhenti dari jabatannya atas kebijakan yang diambil selama menjabat dan tidak dapat

diberikan secara langsung kepada yang bersangkutan

5. Dalam hal anggota Dewan Komisaris menggunakan pengacara/konsultan hukum atas

pilihannya sendiri baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama,

banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, maka biaya pengacara/konsultan hukum

tidak ditanggung/diganti oleh Perseroan

6. Tata cara prosedur bantuan hukum bagi Dewan Komisaris dilaksanakan dengan

berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara yang Mengatur Pedoman Penetapan

Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Dalam menetapkan indikator remunerasi yang diterima anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengacu

kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan

Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

BUMN No. PER-13/MBU/09/2021, sebagai berikut:

1. Faktor skala usaha;

2. Faktor kompleksitas usaha;

3. Tingkat inflasi;

4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan;

5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

TOTAL Nominal/Komponen Remunerasi Dewan Komisaris

Pengungkapan komponen remunerasi Dewan Komisaris mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum.

Berikut total nominal/komponen remunerasi Dewan Komisaris tahun 2021:

Total Remunerasi dan Fasilitas Lain

Total diterima dalam 1 (satu) Tahun

Orang

Rp Juta

Remunerasi

Honorarium 10 18.468

Tunjangan Perumahan - -

Tunjangan Transportasi 10 3.694

Tunjangan Hari Raya 10 1.539

Tantiem 10 52.233

Fasilitas Lain dalam Bentuk Natura

Perumahan (tidak dapat dimiliki) - -

Transportasi (tidak dapat dimiliki) - -

Asuransi Purna Jabatan (dapat dimiliki) 10 3.432

Kesehatan (tidak dapat dimiliki) 10 1.897



649

Komposisi honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:

1. Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama;

2. Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% dari gaji Direktur Utama;

3. Komisaris sebesar 90% dari Komisaris Utama.

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

Kelompok Total Remunerasi Dewan Komisaris

Total Remunerasi Total Komisaris Rp Juta

Di atas Rp2 miliar 10 81.263

Di atas Rp1 miliar-Rp2 miliar - -

Di atas Rp500 juta-Rp1 miliar - -

Rp500 juta ke bawah - -

Tantiem

Tantiem yang dibayarkan pada tahun 2021 adalah sebesar

7,18% dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari 2020-

31 Desember 2020, diberikan kepada anggota Dewan

Komisaris dengan proporsi sebagai dasar perhitungan

terhadap Direktur Utama yaitu Komisaris Utama sebesar

45%, Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% dan anggota

Komisaris lainnya sebesar 90% dari tantiem Komisaris

Utama.

Dalam rangka memenuhi Pasal 23 Peraturan OJK No.

45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam

Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, maka untuk

Kinerja Tahun 2020 yang dibayarkan pada tahun 2021,

sebesar 20% (dua puluh persen) dari total Tantiem

dibayarkan sebagai Remunerasi yang Bersifat Variabel

yang Ditangguhkan (Long Term Incentive/LTI).

Bentuk LTI kepada Anggota Dewan Komisaris

Non Independen, diberikan dalam bentuk saham

BNI, sedangkan kepada anggota Dewan Komisaris

Independen, diberikan dalam bentuk Tunai yang disimpan

dalam bentuk Deposito. Penangguhan pembayaran

LTI menggunakan system Malus, yakni kebijakan yang

menunda pembayaran sebagian dari Tantiem selama

periode tertentu dan dibayarkan apabila penerima

memenuhi kriteria tertentu.

Kebijakan Remunerasi

Direksi

Tata Kelola Remunerasi

Dalam pemberian remunerasi bagi Direksi, BNI mengacu

kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/

SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam

Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. Dalam

Kebijakan Tata Kelola Remunerasi Direksi disebutkan

bahwa remunerasi yang diberikan bersifat tetap dan

variabel. Pemberian remunerasi yang bersifat tetap dan

variabel didasarkan pada skala usaha, kompleksitas

usaha, peer group, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan

keuangan Perseroan serta tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan penentuan remunerasi yang bersifat tetap

juga memperhatikan perbedaan (gap) remunerasi antar

tingkat jabatan, sehingga mencegah potensi terjadinya

konflik internal dan risiko operasional seperti fraud atau

risiko operasional lainnya. Terkait dengan penentuan

remunerasi yang bersifat variabel, Perseroan telah

mendasarkan pada prudent risk taking yang mengacu

pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur

mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi

diberikan gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem

dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya

ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan


Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap

penerapan kebijakan remunerasi serta melakukan evaluasi

secara berkala melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi

terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas

kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran,

dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan

sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan

dan potensi pendapatan Bank di masa yang

akan datang.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Secara garis besar prosedur penetapan remunerasi Direksi

dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi

terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi

Direksi;


650

2. Selanjutnya Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai

kebijakan remunerasi bagi Direksi;

3. Dewan Komisaris akan menyampaikan usulan rekomendasi remunerasi yang berbentuk gaji/honorarium dan

tantiem tersebut untuk disetujui oleh RUPS.

Proses Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Pengkajian

Usulan Besaran

Penghasilan

Dewan Komisaris

dan Direksi oleh

Komite Nominasi

dan Remunerasi

Disampaikan

kepada Dewan

Komisaris

Surat Dewan

Komisaris kepada

Pemegang Saham

Seri A Dwiwarna

Perihal Usulan

Penghasilan Dewan

Komisaris dan

Direksi

Keputusan

RUPS terkait

Pendelegasian

Wewenang

kepada Pemegang

Saham Seri A

Dwiwarna dan

Dewan Komisaris

untuk Menetapkan

Besaran

Penghasilan Dewan

Komisaris dan

Direksi

Surat Penetapan

oleh Pemegang

Saham Seri A

Dwiwarna atas

Penghasilan

Dewan Komisaris

dan Direksi BNI

Surat Dewan

Komisaris kepada

Direksi terkait

Penetapan

Penghasilan

Direksi dan Dewan

Komisaris

Struktur Remunerasi Anggota Direksi

Struktur remunerasi anggota Direksi yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal

10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan

Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/

MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 serta Surat Menteri BUMN SR-33/WK2.MBU.A/10/2021 tanggal 1 Oktober

2021 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun

2021, berikut:

Struktur Remunerasi Anggota Direksi Tahun 2021


Keterangan

Gaji 1. Direktur Utama sebesar 100%

2. Wakil Direktur Utama sebesar 95% dari gaji Direktur Utama

3. Direktur lain sebesar 85% dari gaji Direktur Utama

Tunjangan

Hari Raya Keagamaan

Anggota Direksi diberikan tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar 1 (satu) kali gaji setiap

tahun

Perumahan

Asuransi Purna Jabatan

Fasilitas

Kendaraan

Anggota Direksi diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp27.500.000 per bulan

1. Diberikan selama menjabat (mulai efektif diangkat sampai berhenti)

2. Premi yang ditanggung Perseroan adalah maksimal 25% dari gaji dalam 1 (satu) tahun

3. Pemilihan program untuk asuransi purna jabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota

Direksi yang dikoordinasikan oleh unit yang mengelola fasilitas dan tunjangan anggota

Direksi dan anggota Dewan Komisaris

4. Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan sudah

termasuk didalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian

1. Anggota Direksi disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas serta 1 (satu) orang pengemudi

yang dapat dipergunakan secara full time oleh anggota Direksi dengan uang lembur

ditanggung oleh Perseroan

2. Merk dan jenis kendaraan ditetapkan oleh Perseroan

3. Biaya pemeliharaan dan biaya operasional kendaraan serta biaya lain yang timbul

sehubungan dengan fasilitas kendaraan dinas ditanggung Perseroan sebesar pemakaian

(at cost)

4. Anggota Direksi yang tidak lagi menjabat wajib mengembalikan kendaraan dinas kepada

Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari



651


Kesehatan

Bantuan Hukum

Fasilitas Perumahan

Keterangan

1. Fasilitas kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya

obat

2. Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Direksi serta suami/istri dan maksimal 3

(tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan

apabila anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut pernah menikah atau

pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan.

Fasilitas kesehatan diberikan berupa:

a. Rawat jalan dan obat

b. Rawat inap dan obat

c. Medical check up dengan ketentuan 1 (satu) kali setiap tahun dan dilakukan di dalam

negeri

3. Apabila dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat ke luar negeri, fasilitas

kesehatan diberikan secara penuh

1. Fasilitas bantuan hukum kepada anggota Direksi diberikan dalam hal terjadi tindakan/

perbuatan untuk dan atas nama jabatan anggota Direksi dengan maksud dan tujuan serta

kegiatan usaha Perseroan

2. Fasilitas bantuan hukum sebesar pemakaian (at cost)

3. Fasilitas bantuan hukum kepada anggota Direksi dianggarkan atas beban Perseroan yang

dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

4. Fasilitas bantuan hukum hanya dapat digunakan apabila terdapat tuntutan dari pihak

ketiga, baik selama masih menjabat atau sudah berhenti dari jabatannya atas kebijakan

yang diambil selama menjabat dan tidak dapat diberikan secara langsung kepada yang

bersangkutan

5. Dalam hal anggota Direksi menggunakan pengacara/konsultan hukum atas pilihannya

sendiri baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding,

kasasi maupun peninjauan kembali, maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak

ditanggung/diganti oleh Perseroan

6. Tata cara dan prosedur bantuan hukum Direksi dilaksanakan dengan berpedoman pada

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Badan Usaha

Milik Negara yang mengatur Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris

dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

1. Dalam hal Perseroan menyediakan rumah jabatan Direksi maka yang bersangkutan wajib

mempergunakan rumah tersebut sebagai fasilitas perumahan dan yang bersangkutan

tidak diberikan tunjangan perumahan

2. Dalam hal Perseroan tidak menyediakan rumah jabatan Direksi, maka anggota Direksi

yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan

3. Fasilitas perumahan yang diterima Direksi termasuk utilitas dan pemeliharaan rumah

jabatan Direksi yang bersangkutan

4. Besarnya perincian utilitas (listrik, air, telepon, dan lain-lain) sebagaimana dimaksud di

atas mengacu kepada kebijakan yang ditetapkan pada Perseroan

Indikator Penetapan Remunerasi Direksi

Dalam menetapkan indikator Direksi, BNI mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang

Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2021 sebagai berikut:

1. Faktor skala usaha;

2. Faktor kompleksitas usaha;

3. Tingkat inflasi;

4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan;

5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.


652

Total Nominal & Komponen Remunerasi Direksi

Pengungkapan komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum.

Komponen Remunerasi dan Fasilitas Lain

Remunerasi

Total diterima dalam 1 (satu) Tahun

Orang

Rp Juta

Gaji 12 46.900

Tunjangan Perumahan 12 2.640

Tunjangan Transportasi - -

Tunjangan Hari Raya 12 3.908

Tantiem 12 145.515

Fasilitas Lain dalam Bentuk Natura

Perumahan (tidak dapat dimiliki) - -

Transportasi (tidak dapat dimiliki) 12 9.515

Asuransi Purna Jabatan (dapat dimiliki) 12 8.760

Kesehatan (tidak dapat dimiliki) 12 3.209

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

Kelompok Jumlah Remunerasi Direksi

Jumlah Remunerasi Jumlah Direksi Rp Juta

Di atas Rp2 miliar 12 220.447

Di atas Rp1 miliar-Rp2 miliar - -

Di atas Rp500 juta-Rp1 miliar - -

Rp500 juta ke bawah - -

Tantiem

Tantiem yang dibayarkan pada tahun 2021 adalah sebesar 7,18% dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari 2020-31

Desember 2020 diberikan kepada anggota Direksi dengan proporsi terhadap Direktur Utama yaitu Direktur Utama

sebesar 100%, Wakil Direktur Utama sebesar 90% dan anggota Direksi lainnya sebesar 85%.

Dalam rangka memenuhi Pasal 23 Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam

Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, maka maka untuk Kinerja Tahun 2020 yang dibayarkan pada tahun 2021,

sebesar 20% (dua puluh persen) dari total Tantiem dibayarkan sebagai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang

Ditangguhkan (Long Term Incentive/LTI).

Bentuk LTI kepada Anggota Direksi diberikan dalam bentuk saham BNI. Penangguhan pembayaran LTI menggunakan

system Malus, yakni kebijakan yang menunda pembayaran sebagian dari Tantiem selama periode tertentu dan

dibayarkan apabila penerima memenuhi kriteria tertentu.

Remunerasi Pegawai

Strategi remunerasi pegawai ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip supply and demand, posisi remunerasi BNI

dibandingkan market serta mempertimbangkan talent classification pegawai. Komponen remunerasi pegawai terdiri

atas remunerasi bersifat tetap yang dibedakan berdasarkan bobot jabatan dan person value. Sedangkan remunerasi

yang bersifat variabel diberikan berdasarkan kinerja yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja bank, kinerja unit

serta kinerja pegawai yang bersangkutan. Adapun kinerja unit dimaksud dicerminkan dengan klasifikasi unit bisnis,

wilayah, Perusahaan Anak dan kantor cabang yang berlokasi di luar negeri.

Konsultan kebijakan remunerasi menggunakan jasa konsultan PT Tower Watson Indonesia untuk menyelenggarakan

salary survey setiap tahun. Hasil survey digunakan sebagai acuan remunerasi pegawai.



653

Rasio Gaji Pegawai

Tertinggi dan Terendah

Gaji merupakan hal yang diterima dan diberikan dalam

bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau

pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan,

atau peraturan perundang-undangan.

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah:

42,38:1;

2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah: 1,18:1;

3. Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

dan terendah: 1,11:1;

4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi:

2,24:1.

Program Kepemilikan

Saham oleh Pegawai

dan/atau Manajemen

Perseroan (MSOP/ESOP)

RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 yang dilaksanakan pada

tanggal 29 Maret 2021 menyetujui untuk mengalihkan

secara keseluruhan saham hasil pembelian kembali

(buyback) tahun 2020 yang disimpan sebagai saham

tresuri (treasury stock) sebanyak 19.579.700 saham

dalam rangka program kepemilikan saham oleh Pegawai

dan program kepemilikan saham oleh Direksi dan Dewan

Komisaris.

Pada tanggal 3 Januari 2022, Perseroan telah

menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material

melalui Surat No. KMP/7/0002 tanggal 3 Januari 2022

yang melaporkan bahwa pada tanggal 30 Desember

2021, Perseroan telah melakukan distribusi saham hasil

pembelian kembali (buyback) tahun 2020 yang disimpan

sebagai saham tresuri (treasury stock) sebanyak

19.579.700 saham dalam rangka Program Kepemilikan

Saham oleh Pegawai dan Program Kepemilikan Saham

oleh Direksi dan Dewan Komisaris Non Independen dalam

bentuk Long Term Incentive.

Menindaklanjuti keputusan RUPS Tahunan tersebut,

maka sebanyak 5.724.673 lembar saham telah didistribusi

kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan

Komisaris Non Independen yang memiliki masa kerja

pada tahun 2020 sebagai Bagian dari Remunerasi yang

bersifat variable yang ditangguhkan kepada anggota

Direksi dan anggota Dewan Komisaris Non Independen.

Selebihnya digunakan untuk Program Kepemilikan Saham

Pegawai/Employee Stock Option Plan (ESOP).

KEPEMILIKAN SAHAM

PERSEROAN OLEH ANGGOTA

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017

tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan

Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, Anggota Direksi

atau anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada

Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap

perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan

Terbuka baik langsung maupun tidak langsung. Laporan

dimaksud wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh)

hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan.

Selain ketentuan pelaporan kepada Otoritas Jasa

Keuangan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

juga wajib menyampaikan informasi kepada Perusahaan

Terbuka mengenai kepemilikan dan setiap perubahan

kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka.

Penyampaian informasi tersebut dilakukan paling lambat

3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau

setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan

Terbuka. Dalam praktik di Perseroan, anggota Direksi

dan anggota Dewan Komisaris menyampaikan informasi

tersebut kepada Sekretaris Perusahaan atau Pemimpin

Divisi Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan.

Kebijakan mengenai kewajiban anggota Direksi dan

anggota Dewan Komisaris untuk menyampaikan

informasi mengenai kepemilikan dan setiap perubahan

kepemilikan saham atas saham Perseroan diatur dalam

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/049/DK/2017

tanggal 26 Oktober 2017 tentang Pedoman dan Tata

Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk. dan Surat Keputusan Direksi No. KP/228/

DIR/R tanggal 29 Juni 2018 tentang Penyempurnaan

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Selama tahun 2021, terdapat perubahan kepemilikan

saham Perseroan yang dimiliki anggota Direksi dan

anggota Dewan Komisaris Non-Independen yang telah

disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan

Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan

Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham

Perusahaan Terbuka.

Laporan kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota

Dewan Komisaris sepanjang tahun 2021 dapat dijabarkan

sebagai berikut:


654

Nama

Jabatan

Kepemilikan Saham 31

Desember 2020


Desember 2021


Martowardojo

Pradjoto


Independen

Wakil Komisaris Utama/Komisaris

Independen

0 0

0 0

Sigit Widyawan Komisaris Independen 0 0

Septian Hario Seto Komisaris Independen 0 0

Asmawi Syam Komisaris Independen 0 0

Erwin Rijanto Slamet 1) Komisaris Independen 0 0

Iman Sugema Komisaris Independen 0 0

Askolani Komisaris 61.833- lembar/0,0003316% 244.205 lembar/0,0013095%

Joni Swastanto 2) Komisaris 235.120 -

Ratih Nurdiati Komisaris 116.628 lembar/0,0006254% 299.000 lembar/0,0016033%

Susyanto Komisaris 0 156.959 lembar/0,0008417%

Royke Tumilaar Direktur Utama 0 163.584 lembar/0,0008772%



655

Perubahan Kepemilikan Saham

Keterangan

Transaksi

Jumlah

Saham

Tujuan

Transaksi

Harga

Tanggal

Transaksi

Tanggal

Pelaporan

kepada

Perseroan

Tanggal

Pelaporan

kepada

OJK

Status

Kepemilikan

Saham

- - - - - - - -

Pengalihan

Pengalihan

Pengalihan

Pengalihan

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

182.372

lembar

Dalam rangka

pelaksanaan

Peraturan

Otoritas Jasa

Keuangan No. 45/

POJK.03/2015

tentang

Penerapan Tata

Kelola Dalam

Pemberian

Remunerasi Bagi

Bank Umum.

Rp 4.057,7

30 Desember

2021

30 Desember

2021

3 Januari 2021 Langsung

- - - - - - - -

182.372

lembar

156.959

lembar

163.584

lembar

Dalam rangka

pelaksanaan

Peraturan

Otoritas Jasa

Keuangan No. 45/

POJK.03/2015

tentang

Penerapan Tata

Kelola Dalam

Pemberian

Remunerasi Bagi

Bank Umum.

Dalam rangka

pelaksanaan

Peraturan

Otoritas Jasa

Keuangan No. 45/

POJK.03/2015

tentang

Penerapan Tata

Kelola Dalam

Pemberian

Remunerasi Bagi

Bank Umum.

Dalam rangka

pelaksanaan

Peraturan

Otoritas Jasa

Keuangan No. 45/

POJK.03/2015

tentang

Penerapan Tata

Kelola Dalam

Pemberian

Remunerasi Bagi

Bank Umum.

Rp 4.057,7

Rp 4.057,7

Rp 4.057,7

30 Desember

2021

30 Desember

2021

30 Desember

2021

30 Desember

2021

30 Desember

2021

30 Desember

2021





656

Nama

Jabatan


Desember 2020


Desember 2021

Adi Sulistyowati Wakil Direktur Utama 575.102 lembar/0,0030839% 1.007.373 lembar/0,0054019%

Novita Widya Anggraini Direktur Keuangan 0 139.046 lembar/0,0007456%

David Pirzada Direktur Manajemen Risiko 0 139.046 lembar/0,0007456%

Henry Panjaitan

Direktur Treasury and

International

10.844 lembar/0,0000581% 149.890 lembar/0,0008038%

Corina Leyla Karnalies Direktur Bisnis Konsumer 44 lembar/0,0000002% 365.041 lembar/0,0019575%



657


Keterangan

Transaksi

Jumlah

Saham

Tujuan

Transaksi

Harga

Tanggal

Transaksi

Tanggal

Pelaporan

kepada

Perseroan

Tanggal

Pelaporan

kepada

OJK

Status

Kepemilikan

Saham

Pengalihan

432.271

lembar

Dalam rangka

pelaksanaan

Peraturan

Otoritas Jasa

Keuangan No. 45/

POJK.03/2015

tentang

Penerapan Tata

Kelola Dalam

Pemberian

Remunerasi Bagi

Bank Umum.

Rp 4.057,7

30 Desember

2021

30 Desember

2021


Pengalihan

139.046

lembar

Dalam rangka

pelaksanaan

Peraturan

Otoritas Jasa

Keuangan No. 45/

POJK.03/2015

tentang

Penerapan Tata

Kelola Dalam

Pemberian

Remunerasi Bagi

Bank Umum.

Rp 4.057,7

30 Desember

2021

30 Desember

2021


Pengalihan

139.046

lembar

Dalam rangka

pelaksanaan

Peraturan

Otoritas Jasa

Keuangan No. 45/

POJK.03/2015

tentang

Penerapan Tata

Kelola Dalam

Pemberian

Remunerasi Bagi

Bank Umum.

Rp 4.057,7

30 Desember

2021

30 Desember

2021


Pengalihan

139.046

lembar

Dalam rangka

pelaksanaan

Peraturan

Otoritas Jasa

Keuangan No. 45/

POJK.03/2015

tentang

Penerapan Tata

Kelola Dalam

Pemberian

Remunerasi Bagi

Bank Umum.

Rp 4.057,7

30 Desember

2021

30 Desember

2021


Pengalihan

364 997

lembar

Dalam rangka

pelaksanaan

Peraturan

Otoritas Jasa

Keuangan No. 45/

POJK.03/2015

tentang

Penerapan Tata

Kelola Dalam

Pemberian

Remunerasi Bagi

Bank Umum.

Rp 4.057,7

30 Desember

2021

30 Desember

2021



658

Nama

Jabatan


Desember 2020


Desember 2021

Muhammad Iqbal Direktur Bisnis UMKM 0 139.046 lembar/0,0007456%

Y.B. Hariantono Direktur IT dan Operasi 0 364.997 lembar/0,0019572%

Bob Tyasika Ananta


Kepatuhan

657.669 lembar/0,0035266% 1.088.761 lembar/0,0058383%

Sis Apik Wijayanto Direktur Hubungan Kelembagaan 90.000 lembar/0,0004826% 454.997 lembar/0,0024398%

Silvano Winston Rumantir Direktur Corporate Banking 0 139.046 lembar/0,0007456%



659


Keterangan

Transaksi

Jumlah

Saham

Tujuan

Transaksi

Harga

Tanggal

Transaksi

Tanggal

Pelaporan

kepada

Perseroan

Tanggal

Pelaporan

kepada

OJK

Status

Kepemilikan

Saham

Pengalihan

139.046

lembar

Dalam rangka

pelaksanaan

Peraturan

Otoritas Jasa

Keuangan No. 45/

POJK.03/2015

tentang

Penerapan Tata

Kelola Dalam

Pemberian

Remunerasi Bagi

Bank Umum.

Rp 4.057,7

30 Desember

2021

30 Desember

2021


Pengalihan

364.997

lembar

Dalam rangka

pelaksanaan

Peraturan

Otoritas Jasa

Keuangan No. 45/

POJK.03/2015

tentang

Penerapan Tata

Kelola Dalam

Pemberian

Remunerasi Bagi

Bank Umum.

Rp 4.057,7

30 Desember

2021

30 Desember

2021


Pengalihan

431.092

lembar

Dalam rangka

pelaksanaan

Peraturan

Otoritas Jasa

Keuangan No. 45/

POJK.03/2015

tentang

Penerapan Tata

Kelola Dalam

Pemberian

Remunerasi Bagi

Bank Umum.

Rp 4.057,7

30 Desember

2021

30 Desember

2021


Pengalihan

364.997

lembar

Dalam rangka

pelaksanaan

Peraturan

Otoritas Jasa

Keuangan No. 45/

POJK.03/2015

tentang

Penerapan Tata

Kelola Dalam

Pemberian

Remunerasi Bagi

Bank Umum.

Rp 4.057,7

30 Desember

2021

30 Desember

2021


Pengalihan

139.046

lembar

Dalam rangka

pelaksanaan

Peraturan

Otoritas Jasa

Keuangan No. 45/

POJK.03/2015

tentang

Penerapan Tata

Kelola Dalam

Pemberian

Remunerasi Bagi

Bank Umum.

Rp 4.057,7

30 Desember

2021

30 Desember

2021



660

Nama

Jabatan


Desember 2020


Desember 2021

Ronny Venir Direktur Layanan dan Jaringan 26.700 lembar/0,0001432% 172.746 lembar/0,0009263%

Keterangan:

1)


2)


Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan

Direksi pada Bank atau Perusahaan Lain

Untuk menjaga independensi masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dilakukan pula pengungkapan

informasi kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada bank lain, lembaga keuangan bukan bank

dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. Sampai dengan 31 Desember 2021,

seluruh Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham pada bank lain, Lembaga Keuangan bukan Bank dan

Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.



661


Keterangan

Transaksi

Jumlah

Saham

Tujuan

Transaksi

Harga

Tanggal

Transaksi

Tanggal

Pelaporan

kepada

Perseroan

Tanggal

Pelaporan

kepada

OJK

Status

Kepemilikan

Saham

Pengalihan

139 046

lembar

Dalam rangka

pelaksanaan

Peraturan

Otoritas Jasa

Keuangan No. 45/

POJK.03/2015

tentang

Penerapan Tata

Kelola Dalam

Pemberian

Remunerasi Bagi

Bank Umum.

Rp4.057,7

30 Desember

2021

30 Desember

2021



662

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Dewan Komisaris

Mekanisme Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama

Direksi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan

Anggaran Dasar Perseroan No. 33/POJK.04/2014

tanggal 8 Desember 2014 mengenai Direksi dan Dewan

Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Anggaran

Dasar Perseroan menyatakan bahwa Dewan Komisaris

wajib mengadakan Rapat paling kurang 1 (satu) kali

dalam 2 (dua) bulan dan mengadakan rapat bersama

Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam

4 (empat) bulan. Di samping itu, Dewan Komisaris dapat

mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan

1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris

atau Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan

dibicarakan.

Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang

sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris

dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris

telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota

Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai

usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani

persetujuan tersebut.

Sebagai pedoman bagi pelaksanaan Rapat Dewan

Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi,

maka Dewan Komisaris telah menetapkan tata cara dan

mekanisme pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan

Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dalam Surat

Keputusan Dewan Komisaris No. Kep/049/DK/2017

tanggal 26 Oktober 2017 tentang Pedoman dan Tata

Tertib Kerja Dewan Komisaris yang selanjutnya dijabarkan

lebih lanjut dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.

KEP/010/DK/2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang Tata Tertib

Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris

bersama Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero)

Tbk, yang pada pokoknya memuat ketentuan mengenai:

1. Jadwal Rapat;

2. Agenda Rapat;

3. Tempat Pelaksanaan Rapat;

4. Peserta Rapat;

5. Kuasa dan Perwakilan;

6. Pemanggilan Rapat;

7. Kehadiran dan Pengambilan Keputusan Rapat;

8. Dokumentasi Pelaksanaan Rapat dan Pengelolaan

Administrasi Risalah Rapat;

9. Keputusan Dewan Komisaris di luar Rapat;

10. Rapat Dewan Komisaris melalui Media Telekonferensi;

11. Format dan Materi Bahan Presentasi Rapat.

Rapat Dewan Komisaris terdiri atas:

1. Rapat Dewan Komisaris (Rakom) yang terdiri dari

Rapat Internal Dewan Komisaris;

2. Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direktur

Bidang/Sektor atau Senior Executive Vice President

(SEVP);

3. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris (Radikom) yaitu

Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi yang dihadiri

Corporate Secretary dan Sekretaris Dewan Komisaris.



663

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Dewan Komisaris 2021

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat dengan agenda, tanggal dan kepesertaan

sebagai berikut:


No. Tanggal Agenda Rapat Peserta Rapat Kehadiran Keterangan

1. 07 Januari

2021


mengundang Direktur terkait

1. Usulan Pergantian Pimpinan

Satuan Audit Intern

2. Pembahasan Surat

Kementerian BUMN

Penyampaian Usulan Revisi

Key Performance Indicators

(KPI) BNI Tahun 2020

3. Pembahasan Penetapan

Konsultan Independen

Remunerasi Eksekutif

• Agus Dermawan Wintarto

Martowardojo

• Pradjoto

• Joni Swastanto 1)

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema

• Septian Hario Seto

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

2. 14 Januari

2021



Penetapan Harga Perkiraan

Sendiri (HPS) Pengadaan Jasa

General Audit atas Laporan

Keuangan Konsolidasian dan

Laporan Lainnya untuk Tahun

Buku yang Berakhir pada Tanggal

31 Desember 2021

Rapat Internal Dewan Komisaris

Penetapan Calon Anggota Komite

Dewan Komisaris yang berasal

dari luar Perseroan


Martowardojo

• Pradjoto


• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema


• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak hadir

• Hadir

Video

Conference

3. 19 Januari

2021



1. Permohonan Kantor Akuntan

Publik mengenai pelaksanaan

closing audit dengan Dewan

Komisaris

2. Pembahasan issue-issue di

Kantor Cabang Luar Negeri

BNI


Martowardojo

• Pradjoto


• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema


• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

Video

Conference

4. 21 Januari

2021



1. Pembahasan Konsultasi kredit

kepada Dewan Komisaris

2. Dukungan Dewan Komisaris

terhadap Rencana Pendirian

Anak Perusahaan BNI

Sekuritas di Singapura (Cucu

Perusahaan BNI)

3. Closing meeting dengan

Kantor Akuntan Publik

4. Closing meeting dengan

Kantor Akuntan Publik dan

seluruh Direksi


Martowardojo

• Pradjoto


• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema


• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference


664


5. 28 Januari

2021

Rapat Dewan Komisaris bersama

Direksi

1. Laporan Profil Risiko dan

Tingkat Kesehatan Bank

Desember 2020

2. Review Risk Appetite dan Risk

Tolerance 2021

3. Kinerja BNI Tahun Buku 2020

Posisi Per 31 Desember 2020


1. Surat OJK terkait Penerapan

Tata Kelola Dana Pensiun

2. Rencana Pendirian Anak

Perusahaan BNI Sekuritas di

Singapura


Martowardojo

• Pradjoto


• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema


• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

6. 02 Februari

2021



1. Pembahasan Surat OJK terkait

Penerapan Tata Kelola Dana

Pensiun

2. Laporan Realisasi Rencana

Bisnis DPLK BNI Tahun 2020


Martowardojo

• Pradjoto


• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema


• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

7. 04 Februari

2021



1. Pembahasan Lanjutan

Pergantian Pemimpin Satuan

Audit Internal

2. Laporan hasil Rapat Komite

Tata Kelola Terintegrasi

3. Permohonan Persetujuan

kepada Dewan Komisaris atas

Mekanisme Pemberian Fasilitas

Kredit Konsumer kepada Pihak

Terkait


Martowardojo

• Pradjoto


• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema


• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak hadir

• Tidak hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

8. 11 Februari

2021



1. Pemaparan kajian Remunerasi

Direksi dan Komisaris

2020-2021 oleh Konsultan

Independen

2. Pemaparan Komite Nominasi

dan Remunerasi perihal

usulan posisi Komisaris BNI

Multifinance

3. Pemaparan oleh Direktur

Utama dan Wakil Direktur

Utama perihal pencapaian Key

Perfomance Indicator (KPI)

2020 Direksi secara Kolegial

dan Individual


Martowardojo

• Pradjoto


• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema


• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference



665


9. 18 Februari

2021



1. Usulan Penggantian Direktur

Utama PT BNI Sekuritas

2. Konsultasi Kredit kepada

Dewan Komisaris

3. Hasil Self Assessment Profil

Risiko Terintegrasi dan Kualitas

Penyediaan Modal Minimum

Terintegrasi Posisi Desember

2020

4. Rencana Kerja Satuan Audit

Internal (SAI) dan Piagam

Audit Intern SAI

5. Tingkat Kesehatan DPLK BNI

Tahun 2020


Martowardojo

• Pradjoto


• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema


• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

Video

Conference

10. 25 Februari

2021


Direksi

1. Usulan Pemenang Pengadaan

Jasa General Audit atas

Laporan Keuangan

Konsolidasian BNI Tahun Buku

2021

2. Kinerja Keuangan

Konsolidasian Januari 2021

3. Kewajiban Penyediaan Modal

Minimum sesuai Profil Risiko


Martowardojo

• Pradjoto


• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema


• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

11. 04 Maret

2021



One on One Meeting Key

Perfomance Indicator Direksi


Martowardojo

• Pradjoto


• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema


• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

12. 08 Maret

2021



1. Penunjukan Pimpinan RUPS

Tahunan BNI dan Penggantinya

2. Update Persiapan RUPS

Tahunan BNI

3. Penetapan Key Perfomance

Indicator Dewan Komisaris


Dewan Komisaris


Talenta BNI Pejabat 1 (satu)

tingkat di bawah Direksi (BOD-1)


Martowardojo

• Pradjoto


• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema


• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference


666


13. 10 Maret

2021


Talenta BNI Pejabat 1 (satu)

tingkat di bawah Direksi (BOD-1)


Martowardojo

• Pradjoto


• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema


• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

14 18 Maret

2021



1. Pembahasan RUPS Tahunan

BNI Tahun Buku 2020

2. Penataan Organisasi Direksi

(Pembidangan Direksi) BNI

3. Laporan tindak lanjut

Keputusan Dewan Komisaris

atas Pengusulan calon Direktur

Utama BNI Sekuritas


Dewan Komisaris


Martowardojo

• Pradjoto


• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema


• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

15. 23 Maret

2021



Konsultasi Kredit kepada Dewan

Komisaris


Martowardojo

• Pradjoto


• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema


• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

Video

Conference

16. 25 Maret

2021


Direksi

1. Kinerja Keuangan

Konsolidasian Februari 2021


Updating Kebijakan Anti

Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan

Terorisme (APU dan PPT)

DPLK BNI kepada Dewan

Komisaris


Martowardojo

• Pradjoto


• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema


• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

Video

Conference


Pengakhiran Keanggotaan Komite




667


17. 01 April

2021



Konsolidasi Internal Dekom


Komisaris


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema

• Erwin Rijanto Slamet 2)


• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

18. 08 April

2021



1. Laporan Perkembangan

Bisnis Konsumer dan Bisnis

Digital BNI serta Strategi

Pengembangan ke Depan

2. Kinerja Kredit UMKM dan

Upaya Pengembangan ke

Depan


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

19. 15 April

2021




Dewan Komisaris atas

Kebijakan Perkreditan Bank


Dewan Komisaris


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

20. 22 April

2021


Direksi

1. Kinerja Keuangan BNI

Konsolidasian Maret 2021 dan

Pembahasan Perkembangan

dan Rencana Jaringan dan

Layanan

2. Profil Risiko BNI Posisi 31 Maret

2021


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema




Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

Video

Conference

21. 29 April

2021




Komisaris


• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

Video

Conference


668


22. 06 Mei 2021 Rapat Dewan Komisaris



Komisaris


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

23. 07 Mei 2021 Rapat Internal Dewan Komisaris

Review Kebijakan Perkreditan

Bank BNI (lanjutan)


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference



1. Review Kebijakan Perkreditan

Bank BNI (lanjutan)


Dewan Komisaris


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference



1. Penyampaian Tanggapan

Dekom atas Usulan Review

Kebijakan Perkreditan dari

Direksi

2. Pembahasan Laporan

Keuangan DPLK BNI

Unaudited untuk Tahun yang

Berakhir pada Tanggal 31

Desember 2020

3. Pembahasan terkait

Persetujuan Penunjukan Jasa

Kaji Ulang Fungsi Satuan Audit

Internal Tahun 2021


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

26 27 Mei 2021 Rapat Dewan Komisaris bersama

Direksi

1. Kinerja Keuangan

Konsolidasian April 2021

2. Perkembangan dan Rencana

Jaringan dan Layanan


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

Video

Conference



669


27. 03 Juni

2021


1. Persetujuan Kajian Penguatan

Pemodalan Tier 1 BNI 2021

2. Seleksi Calon Anggota Komite

Independen Non-Dekom


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolan

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

28. 10 Juni 2021 Rapat Dewan Komisaris


1. Persetujuan Kajian Penguatan

Pemodalan Tier 1 BNI 2021

2. Konsultasi Kredit Kepada

Dewan Komisaris


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

29. 17 Juni 2021 Rapat Dewan Komisaris


1. Pembahasan konsultan

independen terkait

Pembahasan Benefit Analysis

anggota Dewan Komisaris dan

Direksi

2. Usulan Direksi mengenai

Permohonan Persetujuan

Pencalonan Direktur dan

Komisaris Perusahaan Anak


Dewan Komisaris


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

30. 24 Juni 2021 Rapat Dewan Komisaris Bersama

Direksi

1. Kinerja Keuangan

Konsolidasian Mei 2021 dan

Pembahasan Revisi Rencana

Bisnis Bank BNI 2021-2023

2. Kick Off Meeting audit laporan

keuangan tahunan BNI tahun

buku 2021 oleh KAP

3. Revisi Rencana Bisnis Bank

(RBB) BNI Tahun 2021-2023


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

31. 30 Juni

2021



1. Revisi Rencana Bisnis Bank

(RBB) BNI Tahun 2021-2023

(lanjutan)

2. Pembahasan Permohonan

Usulan Perubahan Peraturan

Dana Pensiun BNI


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

Video

Conference


670


32. 01 Juli 2021 Rapat Dewan Komisaris


1. Buyback Saham BNI


Dewan Komisaris

3. Pemaparan Komite Pemantau

Risiko dan Komite Audit

terkait Perkembangan

Penanganan Loan at Risk

(LaR) BNI


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

Video

Conference

33. 08 Juli

2021



1. Usulan Direksi mengenai

Organisasi Divisi Manajemen

Modal Manusia

2. Pembahasan lanjutan terkait

Permohonan Persetujuan atas

Usulan Perubahan Peraturan

Dana Pensiun BNI


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference



1. Evaluasi Pengendalian Internal

BNI termasuk Efektivitas

Satuan Audit Internal BNI

2. Evaluasi Pelaksanaan Fungsi

Kepatuhan dan Evaluasi

Program dan Penanganan

Strategi Anti Fraud dan

Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan

Terorisme (APU PPT) di BNI


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference



Hasil Self Assessment Tingkat

Kesehatan Bank dan Profil Risiko

BNI Secara Individu Posisi 31 Juni

2021


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

Video

Conference




Dewan Komisaris

2. Pembahasan Laporan

Pengawasan Semesteran DPLK

BNI


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference



671


37. 03 Agustus

2021



Konsultasi Kredit Kepada Dewan

Komisaris


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

38. 05 Agustus

2021


Direksi

1. Kinerja Keuangan

Konsolidasian Posisi Juni

2021, Update dan Tindak

Lanjut Rencana Penguatan

Permodalan Tier 1 BNI,

khususnya terkait PMN

2. Permohonan Dukungan Serta

Persetujuan Pendirian dan

Penyertaan Modal Ventura BNI

kepada Dewan Komisaris


Dewan Komisaris


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference


1. Persetujuan Permohonan izin

Cuti Direksi

2. Pembahasan Usulan PMN BNI

39. 12 Agustus

2021



1. Evaluasi Profil Risiko

Terintegrasi dan Kualitas

Penerapan Manajemen Risiko

(KPMR) Terintegrasi Semester

I 2021

2. Clearance Meeting Kantor

Akuntan Publik Perihal Audit

BNI Posisi 30 Juni 2021



Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

40. 19 Agustus

2021




Dewan Komisaris

2. Pembahasan Mengenai

Target dan Pencapaian

Key Perfomance Indicator

Kolegial dan Individual Direksi

Semester I


Martowardojo

• Pradjoto


• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference


672


41. 26 Agustus

2021

Rapat Dewan Komisaris Bersama

Direksi

1. Kinerja Keuangan BNI Posisi

Juli 2021 dan Perkembangan

Ekonomi dan Industri

2. Update terkait Perkara Materiil

Rapat Internal Dekom


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

42. 02

September

2021



1. Pembahasan Perkembangan

dan Rencana Segmen

Konsumer & Digital Banking

BNI

2. Pembahasan Rencana Bisnis

dan Kinerja Direktur Hubungan

Kelembagaan


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

Video

Conference

43. 09

September

2021



1. Paparan hasil kaji ulang fungsi

Satuan Audit Internal di BNI

oleh RSM


Dewan Komisaris


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

44. 16

September

2021



1. Pembahasan target dan

pencapaian Key Perfomance

Indicator Direksi secara

kolegial dan individual Tahun

2021 semester I dan semester II

2. Kebijakan Remunerasi

Pegawai di BNI, dalam konteks

pemenuhan ketentuan/

peraturan yang berlaku dan

penerapannya di lapangan

3. Update Komite Audit

mengenai Pemberian KUR

di Kantor Cabang Mataram

dan Pemaparan Satuan Audit

Internal (SAI) kepada Dewan

Komisaris perihal Progress

penyelesaian tindak lanjut hasil

Audit SAI, Rekomendasi SAI

perihal Laporan Hasil Audit

(LHA)


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference



673


45. 23

September

2021




Komisaris


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

46. 30

September

2021


Direksi

1. Kinerja Keuangan

Konsolidasian BNI Posisi

Agustus 2021

2. Laporan Implementasi Aset

yang Diambil Alih (AYDA)


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

Video

Conference

47. 7 Oktober

2021



1. Perkembangan dan Kebijakan

Pengadaan dan Pengelolaan

Aset

2. Perkembangan dan Kinerja

Kredit Usaha Kecil


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

Video

Conference

48. 14 Oktober

2021


Laporan Komite-Komite di Bawah

Dewan Komisaris Tahun 2021 dan

Persetujuan Dewan Komisaris

Perihal Dokumen Laporan yang

Perlu Disiapkan Secara Berkala

oleh Direksi Untuk Memperoleh

Review dari Dewan Komisaris


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Tidak Hadir

• Tidak Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

49. 21 Oktober

2021


Direksi

1. Kinerja Keuangan


September 2021


Dewan Komisaris


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference


674


50. 28 Oktober

2021



1. Updating Aksi Korporasi BNI

2. Hasil Self Assessment Profil

Risiko BNI secara Individu

Posisi 30 September 2021


Dewan Komisaris


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

51. 4 November

2021



1. Hasil audit khusus Satuan

Audit Internal atas Aset

yang Diambil Alih (AYDA),

Penyertaan Sementara Bank

(PSB) dan Debt to Aset Swap

(DAS)

2. Updating Realisasi peran

BNI di Program Pemulihan

Ekonomi Nasional


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

52. 11 November

2021




Internasional termasuk Kantor

Cabang Luar Negeri BNI


Treasury BNI


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

53 18

November

2021



1. Pengadaan Kantor Akuntan

Publik (KAP) Laporan

Keuangan Konsolidasian dan

Kantor Cabang Luar Negeri

(KCLN) BNI Tahun 2022

2. Konsultasi kepada Dewan

Komisaris


Martowardojo

• Pradjoto


• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference



675


54. 25

November

2021



1. Pembahasan mengenai

Rencana Jangka Panjang

Perusahaan (RJPP)/Corporate

Plan BNI Tahun 2021-2025,

Rencana Bisnis Bank (RBB)

BNI Tahun 2022-2024 dan

Rencana Aksi Keuangan

Berkelanjutan (RAKB) Tahun

2022

2. Pembahasan RBB DPLK

BNI Tahun 2021 dan Draf

Perubahan PDP DPLK BNI

Tahun 2021

3. Pembahasan Recovery Plan

BNI Tahun 2021/2022

4. Pembahasan Tindak Lanjut

Rencana Pendirian Modal

Ventura BNI


Martowardojo

• Pradjoto


• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

55. 02

Desember

2021


Direksi

1. Kinerja Keuangan


Oktober 2021 Laporan Direksi

mengenai penyediaan Dana

kepada pihak terkait


Dewan Komisaris

3. Pembahasan usulan penetapan

pengurus PT BNI Multifinance

dan BNI Sekuritas


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

56. 07

Desember

2021



Konsultasi kredit kepada Dewan

Komisaris


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema




Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

57. 09

Desember

2021




Komisaris


• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference


676


58. 16

Desember

2021




Komisaris


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

59. 20

Desember

2021


Pemaparan Rencana Kerja

Komite-komite di bawah Dewan

Komisaris


Direksi

Rapat Akhir Tahun Dewan

Komisaris dan Direksi -

Penyampaian feedback kinerja

Direksi


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

60. 22

Desember

2021



Persiapan Exit Meeting

Pemeriksaan OJK


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

Video

Conference

61. 23

Desember

2021


Evaluasi Tenaga Ahli dan Anggota

Komite Independen


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

62. 24

Desember

2021



Penyampaian Pandangan

Dewan Komisaris terkait Hasil

Pemeriksaan Otoritas Jasa

Keuangan Tahun 2021


Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

Video

Conference

Keterangan:

1)

Berhenti menjabat sebagai Komisaris terhitung sejak tanggal 29 Maret 2021

2)




677

Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat bersama Direksi dengan agenda, tanggal

dan kepesertaan sebagai berikut:

Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi

No. Tanggal Agenda Rapat

Peserta

Rapat Dewan

Komisaris

Kehadiran

Peserta Rapat

Direksi

Kehadiran

Keterangan

1. 28 Januari

2021

Rapat Dewan

Komisaris

bersama Direksi

1. Laporan

Profil Risiko

dan Tingkat

Kesehatan

Bank

Desember

2020

2. Review Risk

Appetite dan

Risk Tolerance

2021

3. Kinerja BNI

Tahun Buku

2020 Posisi Per

31 Desember

2020

• Agus

Dermawan

Wintarto

Martowardojo

• Pradjoto

• Joni

Swastanto 1)

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema

• Septian Hario

Seto

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Royke Tumilaar

• Adi

Sulistyowati

• Bob Tyasika

Ananta

• Sis Apik

Wijayanto

• Corina Leyla

Karnalies

• Y.B. Hariantono

• Novita Widya

Anggraini

• Ronny Venir

• David Pirzada

• Henry Panjaitan

• Muhammad

Iqbal

• Silvano

Winston

Rumantir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

2. 25

Februari

2021

Rapat Dewan

Komisaris

bersama Direksi

1. Usulan

Pemenang

Pengadaan

Jasa General

Audit atas

Laporan

Keuangan

Konsolidasian

BNI Tahun

Buku 2021

2. Kinerja

Keuangan

Konsolidasian

Januari 2021

3. Kewajiban

Penyediaan

Modal

Minimum

sesuai Profil

Risiko

• Agus

Dermawan

Wintarto

Martowardojo

• Pradjoto

• Joni

Swastanto 1)

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema

• Septian Hario

Seto

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Royke Tumilaar

• Adi

Sulistyowati

• Bob Tyasika

Ananta

• Sis Apik

Wijayanto

• Corina Leyla

Karnalies

• Y.B. Hariantono

• Novita Widya

Anggraini

• Ronny Venir

• David Pirzada

• Henry Panjaitan

• Muhammad

Iqbal

• Silvano

Winston

Rumantir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

Video

Conference


678


Peserta

Rapat Dewan

Komisaris

Kehadiran

Peserta Rapat

Direksi

Kehadiran

Keterangan

3. 25 Maret

2021

Rapat Dewan

Komisaris

bersama Direksi

1. Kinerja

Keuangan

Konsolidasian

Februari 2021

2. Permohonan

Persetujuan

Updating

Kebijakan Anti

Pencucian

Uang dan

Pencegahan

Pendanaan

Terorisme

(APU dan PPT)

DPLK BNI

kepada Dewan

Komisaris

• Agus

Dermawan

Wintarto

Martowardojo

• Pradjoto

• Joni

Swastanto 1)

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema

• Septian Hario

Seto

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Royke Tumilaar

• Adi

Sulistyowati

• Bob Tyasika

Ananta

• Sis Apik

Wijayanto

• Corina Leyla

Karnalies

• Y.B. Hariantono

• Novita Widya

Anggraini

• Ronny Venir

• David Pirzada

• Henry Panjaitan

• Muhammad

Iqbal

• Silvano

Winston

Rumantir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

Video

Conference

4. 22 April

2021

Rapat Dewan

Komisaris

bersama Direksi

Kinerja Keuangan

BNI Konsolidasian

Maret 2021 dan

Pembahasan

Perkembangan

dan Rencana

Jaringan dan

Layanan

Profil Risiko BNI

Posisi 31 Maret

2021

• Agus

Dermawan

Wintarto

Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema

• Erwin Rijanto

Slamet 2)

• Septian Hario

Seto

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Royke Tumilaar

• Adi

Sulistyowati

• Bob Tyasika

Ananta

• Sis Apik

Wijayanto

• Corina Leyla

Karnalies

• Y.B. Hariantono

• Novita Widya

Anggraini

• Ronny Venir

• David Pirzada

• Henry Panjaitan

• Muhammad

Iqbal

• Silvano

Winston

Rumantir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

Video

Conference

5. 27 Mei

2021

Rapat Dewan

Komisaris

bersama Direksi

1. Kinerja

Keuangan

Konsolidasian

April 2021

2. Perkembangan

dan Rencana

Jaringan dan

Layanan

• Agus

Dermawan

Wintarto

Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema

• Erwin Rijanto

Slamet 2)

• Septian Hario

Seto

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Royke Tumilaar

• Adi

Sulistyowati

• Bob Tyasika

Ananta

• Sis Apik

Wijayanto

• Corina Leyla

Karnalies

• Y.B. Hariantono

• Novita Widya

Anggraini

• Ronny Venir

• David Pirzada

• Henry Panjaitan

• Muhammad

Iqbal

• Silvano

Winston

Rumantir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

Video

Conference



679


Peserta

Rapat Dewan

Komisaris

Kehadiran

Peserta Rapat

Direksi

Kehadiran

Keterangan

6. 24 Juni

2021

Rapat Dewan

Komisaris

Bersama Direksi

1. Kinerja

Keuangan

Konsolidasian

Mei 2021 dan

Pembahasan

Revisi Rencana

Bisnis Bank BNI

2021-2023

2. Kick Off

Meeting

audit laporan

keuangan

tahunan BNI

tahun buku

2021 oleh KAP.

3. Revisi Rencana

Bisnis Bank

(RBB) BNI

Tahun 2021-

2023

• Agus

Dermawan

Wintarto

Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema

• Erwin Rijanto

Slamet 2)

• Septian Hario

Seto

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Royke Tumilaar

• Adi

Sulistyowati

• Bob Tyasika

Ananta

• Sis Apik

Wijayanto

• Corina Leyla

Karnalies

• Y.B. Hariantono

• Novita Widya

Anggraini

• Ronny Venir

• David Pirzada

• Henry Panjaitan

• Muhammad

Iqbal

• Silvano

Winston

Rumantir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

7. 05

Agustus

2021

Rapat Dewan

Komisaris

bersama Direksi

1. Kinerja

Keuangan

Konsolidasian

Posisi Juni

2021, Update

dan Tindak

Lanjut Rencana

Penguatan

Permodalan

Tier 1 BNI,

khususnya

terkait PMN

2. Permohonan

Dukungan

Serta

Persetujuan

Pendirian dan

Penyertaan

Modal Ventura

BNI kepada

Dewan

Komisaris

3. Konsultasi

Kredit Kepada

Dewan

Komisaris

• Agus

Dermawan

Wintarto

Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema

• Erwin Rijanto

Slamet 2)

• Septian Hario

Seto

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Royke Tumilaar

• Adi

Sulistyowati

• Bob Tyasika

Ananta

• Sis Apik

Wijayanto

• Corina Leyla

Karnalies

• Y.B. Hariantono

• Novita Widya

Anggraini

• Ronny Venir

• David Pirzada

• Henry Panjaitan

• Muhammad

Iqbal

• Silvano

Winston

Rumantir

• Tidak hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

Rapat Internal

Dewan Komisaris

1. Persetujuan

Permohonan

Izin Cuti Direksi

2. Pembahasan

Usulan PMN

BNI


680


Peserta

Rapat Dewan

Komisaris

Kehadiran

Peserta Rapat

Direksi

Kehadiran

Keterangan

8. 26

Agustus

2021

Rapat Dewan

Komisaris

Bersama Direksi

1. Kinerja

Keuangan

BNI Posisi

Juli 2021 dan

Perkembangan

Ekonomi dan

Industri

2. Update terkait

Perkara Materiil

Rapat Internal

Dekom

• Agus

Dermawan

Wintarto

Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema

• Erwin Rijanto

Slamet 2)

• Septian Hario

Seto

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Royke Tumilaar

• Adi

Sulistyowati

• Bob Tyasika

Ananta

• Sis Apik

Wijayanto

• Corina Leyla

Karnalies

• Y.B. Hariantono

• Novita Widya

Anggraini

• Ronny Venir

• David Pirzada

• Henry Panjaitan

• Muhammad

Iqbal

• Silvano

Winston

Rumantir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

Video

Conference

9. 30

September

2021

Rapat Dewan

Komisaris

bersama Direksi

1. Kinerja

Keuangan

Konsolidasian

BNI Posisi

Agustus 2021

2. Laporan

Implementasi

Aset yang

Diambil Alih

(AYDA)

• Agus

Dermawan

Wintarto

Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema

• Erwin Rijanto

Slamet 2)

• Septian Hario

Seto

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Royke Tumilaar

• Adi

Sulistyowati

• Bob Tyasika

Ananta

• Sis Apik

Wijayanto

• Corina Leyla

Karnalies

• Y.B. Hariantono

• Novita Widya

Anggraini

• Ronny Venir

• David Pirzada

• Henry Panjaitan

• Muhammad

Iqbal

• Silvano

Winston

Rumantir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

Video

Conference

10. 21 Oktober

2021

Rapat Dewan

Komisaris

bersama Direksi

1. Kinerja

Keuangan

Konsolidasian

BNI Posisi

September

2021

2. Konsultasi

Kredit kepada

Dewan

Komisaris

• Agus

Dermawan

Wintarto

Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema

• Erwin Rijanto

Slamet 2)

• Septian Hario

Seto

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Royke Tumilaar

• Adi

Sulistyowati

• Bob Tyasika

Ananta

• Sis Apik

Wijayanto

• Corina Leyla

Karnalies

• Y.B. Hariantono

• Novita Widya

Anggraini

• Ronny Venir

• David Pirzada

• Henry Panjaitan

• Muhammad

Iqbal

• Silvano

Winston

Rumantir

• Tidak Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

Video

Conference



681


Peserta

Rapat Dewan

Komisaris

Kehadiran

Peserta Rapat

Direksi

Kehadiran

Keterangan

11. 02

Desember

2021

Rapat Dewan

Komisaris

mengundang

Direktur terkait

Kinerja Keuangan

Konsolidasian BNI

Posisi Oktober

2021 Laporan

Direksi mengenai

penyediaan Dana

kepada pihak

terkait

Konsultasi Kredit

kepada Dewan

Komisaris

Pembahasan

usulan penetapan

pengurus PT BNI

Multifinance dan

BNI Sekuritas

• Agus

Dermawan

Wintarto

Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema

• Erwin Rijanto

Slamet 2)

• Septian Hario

Seto

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Royke Tumilaar

• Adi

Sulistyowati

• Bob Tyasika

Ananta

• Sis Apik

Wijayanto

• Corina Leyla

Karnalies

• Y.B. Hariantono

• Novita Widya

Anggraini

• Ronny Venir

• David Pirzada

• Henry Panjaitan

• Muhammad

Iqbal

• Silvano

Winston

Rumantir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hair

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

12. 20

Desember

2021

Rapat Dewan

Komisaris

bersama Direksi

Rapat Akhir Tahun

Dewan Komisaris

dan Direksi -

Penyampaian

Apresiasi dan

Nasihat Dewan

Komisaris kepada

Direksi

• Agus

Dermawan

Wintarto

Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema

• Erwin Rijanto

Slamet 2)

• Septian Hario

Seto

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Royke Tumilaar

• Adi

Sulistyowati

• Bob Tyasika

Ananta

• Sis Apik

Wijayanto

• Corina Leyla

Karnalies

• Y.B. Hariantono

• Novita Widya

Anggraini

• Ronny Venir

• David Pirzada

• Henry Panjaitan

• Muhammad

Iqbal

• Silvano

Winston

Rumantir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

Keterangan:

1)

Berhenti menjabat sebagai Komisaris terhitung sejak tanggal 29 Maret 2021

2)



682

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama

Direksi

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melakukan 62 (enam puluh dua) Rapat Dewan Komisaris beserta 12

(dua belas) kali Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi. Adapun frekuensi dan kehadiran Rapat masing-masing

anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama

Agus Dermawan

Wintarto

Martowardojo

Pradjoto

Jabatan


Jumlah dan (%) kehadiran

Jumlah

Rapat

Jumlah

Kehadiran

%


bersama Direksi


Jumlah

Rapat

Jumlah

Kehadiran

Komisaris Utama/

Komisaris Independen 62 58 93,54 12 11 91,66



62 55 88,70 12 9 75,00

Joni Swastanto 1) Komisaris 16 16 100,00 3 3 100,00

Sigit Widyawan Komisaris Independen 62 61 98,38 12 12 100,00

Askolani Komisaris 62 40 64,51 12 9 75,00

Ratih Nurdiati Komisaris 62 50 80,64 12 9 75,00

Asmawi Syam Komisaris Independen 62 61 98,38 12 12 100,00

Susyanto Komisaris 62 51 82,25 12 11 91,66

Iman Sugema Komisaris Independen 62 60 96,77 12 12 100,00

Erwin Rijanto

Slamet 2)

Septian Hario

Seto



25 25 100,00 5 5 100,00

62 49 79,03 12 8 66,66

Keterangan:

1)

Berhenti menjabat sebagai Komisaris sejak 29 Maret 2021

2)


%

Rencana Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Tahun 2022

Rencana agenda Rapat Dewan Komisaris dan Rapat

Dewan Komisaris bersama Direksi tahun 2022 disusun

berdasarkan Rencana Kerja Komisaris yang ditetapkan

pada awal tahun 2022 dengan memperhatikan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku khususnya yang

mengatur tugas, kewajiban dan tanggung jawab Dewan

Komisaris:

1. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi:

a. Kinerja Keuangan BNI konsolidasi per bulan;

b. Laporan Keputusan pemberian kredit yang perlu

dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris;

c. Isu-isu yang bersifat strategis.

2. Rapat Dewan Komisaris yang terdiri dari Rapat Internal

Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dengan

mengundang Direktur Sektor/Bidang yang secara

umum antara lain mengenai:

a. Persetujuan Rencana Bisnis Bank serta monitoring

implementasi Rencana Bisnis Bank BNI;

b. Tingkat Kesehatan Bank BNI Semester II-2021 dan

Semester I-2022 serta Profil Risiko BNI per triwulan;

c. Pelaksanaan Manajemen Risiko BNI dan Manajemen

Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan

BNI;

d. Efektivitas pelaksanaan Satuan Pengendalian Intern

BNI;

e. Temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh

Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, serta auditor

ekstern;

f. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BNI paling sedikit

2 (dua) kali dalam satu tahun;

g. Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU)

dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di

Sektor Jasa Keuangan, Penerapan Strategi Anti

Fraud serta Prinsip Mengenal Nasabah BNI;

h. Isu-isu strategis Sumber Daya Manusia BNI;

i. Implementasi Good Corporate Governance di BNI;

j. Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi

Konglomerasi Keuangan BNI;

k. Kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan

BNI;



683

l. Tata Kelola dan isu-isu strategis Teknologi Informasi BNI;

m. Kinerja Direktur Sektor terkait isu-isu strategis BNI;

n. Laporan perkara materiil BNI;

o. Persetujuan terhadap hal-hal yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar BNI wajib

mendapat persetujuan Dewan Komisaris, antara lain:

i) Persetujuan pemberian Kredit terhadap pihak terkait;

ii) Persetujuan Kebijakan/Pedoman Perusahaan.

Rapat Direksi

Mekanisme Rapat Direksi

Penyelenggaraan Rapat Direksi Perseroan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Pasal 13

Anggaran Dasar Perseroan.

Adapun Rapat Direksi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Penyelenggaraan

Rapat

Pemanggilan Rapat

Pemimpin Rapat

Direksi

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu)

kali dalam 4 (empat) bulan.

3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:

a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;

b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.

1. Rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik

Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.

2. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi.

3. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung

kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai atau dengan pos tercatat atau dengan

jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (email) paling lambat 5 (lima) hari sebelum

rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu

yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.

4. Pemanggilan harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

5. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan

berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi

hadir dalam rapat.

1. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan,

maka Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis

oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Wakil Direktur

Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur yang memimpin

Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak

melakukan penunjukan.

2. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak hadir

atau berhalangan maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang

memimpin Rapat Direksi.

3. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam

jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi.

4. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu)

orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas yang tertua dalam usia yang bertindak

sebagai pimpinan Rapat Direksi.


684

Kehadiran

Pengambilan

Keputusan

Risalah Rapat

Keputusan di Luar

Rapat Direksi

1. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan

surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.

2. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya

secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur

Utama atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai

apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini

akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.

3. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Direksi dapat

menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik

lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara

tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan

dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu

Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal-hal yang

berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

1. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan/atau

diwakili oleh lebih dari 1⁄2 (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi.

2. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah satu usulan

memperoleh suara lebih dari 1⁄2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

3. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan

berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan

pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1⁄2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang sah

yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.

4. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)

suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.

5. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah

dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,

sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Pimpinan Rapat

menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

1. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang

hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota

Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

2. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat

harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian

ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan

kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

3. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani

hasil rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan

alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.

4. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas wajib didokumentasikan oleh

Perseroan.

5. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga

mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

1. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan

semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

2. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang

diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.



685

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Direksi 2021

Sepanjang tahun 2021, Direksi telah menyelenggarakan rapat dengan agenda, tanggal dan kepesertaan sebagai berikut:

Rapat Direksi


1 6 Januari 2021 1. Umum

2. Pengadaan Tingkat Rapat Direksi

3. Update Kinerja dan Permodalan

• Royke Tumilaar

• Adi Sulistyowati

• Novita Widya Anggraini

• David Pirzada

• Henry Panjaitan

• Corina Leyla Karnalies

• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono

• Bob Tyasika Ananta

• Sis Apik Wijayanto

• Silvano W. Rumantir

• Ronny Venir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

Video

Conference


2. Persetujuan Terkait KCLN

Hongkong dan London

3. Update Persiapan Business

Meeting

4. Penataan Organisasi Direksi dan

Wilayah

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference


2. Penataan Organisasi Direksi dan

Wilayah

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference


2. Pembahasan:

a. Laporan Hasil Penilaian Tingkat

Kesehatan Bank dan Profil

Risiko BNI Secara Individu

Posisi 31 Desember 2020;

b. Review Manajemen Risiko.

3. Pembahasan Laporan Keuangan

Audit Tahun 2020

4. KPI BOD

5. a. Executive Talent Development;

b. Individual Performance

Management.

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference


686



2. Pembahasan RBB BNI 2021-2023

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

6 24 Januari 2021 Lanjutan Radisi 21 Januari 2021:

Pembahasan RBB BNI 2021-2023

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference


2. Update Persiapan Business

Meeting

3. Update terkait Aset Perseroan

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

8 26 Januari 2021 1. Usulan Review Pengaturan

Kewenangan Memutus Pengadaan

Barang dan/atau Jasa

2. Strategi Penanganan AYDA

3. Persiapan Analyst Meeting

4. Finalisasi Skor PMS Unit Q4

2020 dan Individual Performance

Management

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference



687


9 02 Februari 2021 1. Umum

2. Executive Talent Development

3. Update Infrastruktur IT

4. Strategi Penyaluran KUR 2021

5. Persetujuan Rencana Aksi

Korporasi

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

10 08 Februari 2021 Umum • Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir


2. Executive Talent Committee (ETC)

3. Kondisi Operasional saat Pandemi

Covid


2. Update Strategi Anti Fraud

3. Kebijakan Perkreditan

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

Video

Conference

Video

Conference

Video

Conference



• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference


688


14 02 Maret 2021 1. Umum

2. Update Program BNI Go Global

3. Update AYDA

4. Tindak Lanjut Executive Talent

Committee (ETC)

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

15 03 Maret 2021 Kajian Remunerasi • Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

16 09 Maret 2021 1. Umum

2. Update Persiapan RUPS

3. Pembahasan terkait ATM

4. Laporan Hasil IT Assessment oleh

Konsultan

17 16 Maret 2021 1. Umum

2. Penggunaan Tools (IT) pada Kredit

3. Umbrella Campaign BNI Digital

Produk

4. Update KCLN Seoul

18 30 Maret 2021 1. HCT

2. Umum

3. Pengadaan Tingkat Radisi

4. Transformation Journey of BNI

Contact Center

5. Review Kebijakan Perkreditan

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

Video

Conference

Video

Conference

Video

Conference

Video

Conference

Video

Conference



689


19 06 April 2021 1. Umum

2. Branchless Banking Agen46

20 13 April 2021 1. Umum

2. UMKM Ekspor dan Diaspora

3. Usulan terkait KCLN Tokyo

4. Update Tindak Lanjut Kunjungan

Wilayah

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

21 15 April 2021 Pengadaan Tingkat Rapat Direksi • Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

22 20 April 2021 1. Umum

2. Update Analyst Meeting, Public

Expose

3. Update RUPST Perusahaan Anak

Tahun Buku 2020


5. Laporan Hasil Penilaian Risiko BNI

secara Individu Posisi 31 Maret 2021

23 27 April 2021 1. Umum

2. Permintaan Persetujuan KPI Direksi

2021

3. Update Progress Loan at Risk

(LaR)

4. Usulan Branding SMExporter HUB

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

Video

Conference

Video

Conference

Video

Conference

Video

Conference


690


24 4 Mei 2021 1. Umum

2. Pembahasan Corporate Action

3. Update Aktivitas dan Transaksi

Divisi OPR

4. Pemaparan Blueprint Proyek

Peningkatan Kinerja Tabungan

5. Update Persiapan Operasional

Menjelang Hari Raya Idul Fitri

1442H

6. Update CMT

7. a. Manajemen Human Capital

b. Usulan Manfaat Pensiun

Tahun 2021

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

25 5 Mei 2021 Persiapan Radikom terkait Human

Capital Management

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

26 11 Mei 2021 1. Umum

2. Update Kinerja Keuangan April

2021

3. Update CMT

4. Update Persiapan Operasional

Menjelang Hari Raya Idul Fitri

1442H

5. Update Progress Xpora

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

27 25 Mei 2021 1. Umum

2. Radisi Pengelolaan Kredit Usaha

Kecil & Program

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

28 31 Mei 2021 1. Pembahasan Rencana Corporate

Action


• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference



691


29 08 Juni 2021 1. Umum

2. Revisi RBB 2021

3. Update Rencana Penerbitan

Additional Tier 1

4. Marketing Communication dan

Media Sosial

30 15 Juni 2021 1. Umum

2. Update Persiapan Aksi Korporasi

3. Strategi Peningkatan Bisnis Garansi

Bank

4. Update Branchless Banking –

Branding Agen46

5. Update Xpora

31 22 Juni 2021 1. Umum


3. Hasil Identifikasi Survei Dampak

COVID-19 Periode Q2 2021

4. Usulan Aksi Korporasi

32 29 Juni 2021 1. Umum

2. Pembahasan Proyek Cost

Management (Corporate

Transformation)

3. Update Penyaluran Bansos dan

Program Pemerintah melalui BNI

33 06 Juli 2021 1. Umum

2. Complaint Handling

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

Video

Conference

Video

Conference

Video

Conference

Video

Conference


692


34 13 Juli 2021 Umum • Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

35 21 Juli 2021 1. Umum

2. Pembahasan TKB dan Profil Risiko

per Juni 2021

36 27 Juli 2021 1. Umum


37 02 Agustus 2021 Update Progress Audit Laporan

Keuangan tanggal 30 Juni 2021

38 03 Agustus 2021 1. Executive Talent Committee (ETC)

2. Umum

3. Update ESG BNI

4. Update Event Divisi Internasional

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

Video

Conference

Video

Conference

Video

Conference

Video

Conference



693


39 10 Agustus 2021 1. Umum

2. Closing Audit LK 30 Juni 2021

3. Kinerja Keuangan Juli 2021


40 16 Agustus 2021 1. Umum

2. Kick Off Annual Strategy and

Business Plan

3. Komite Manajemen Teknologi

(KMT)

4. Sharing Session Kesehatan

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

41 24 Agustus 2021 Umum • Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

42 30 Agustus 2021 Umum (Update Mesin DigiCS (Sonic)) • Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

43 06 September

2021

1. Umum (termasuk Pengelolaan

ATM dan EDC)

2. Klasifikasi Wilayah, SBK, SBE,

Cabang, dan KCP/KK


• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

Video

Conference

Video

Conference

Video

Conference

Video

Conference


694


44 13 September

2021

45 22 September

2021

46 27 September

2021

1. Umum

2. Top Complaint Bisnis Digital

3. Kinerja Agustus dan Prognosa

September


2. Project Additional Tier 1 (AT-1)

1. Umum

2. Update Peningkatan kapasitas RM

dalam rangka Menunjang Bisnis

Digital

3. Update Corporate Action

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

47 05 Oktober 2021 Pengadaan Tingkat Rapat Direksi • Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

48 11 Oktober 2021 1. a. Umum

b. i) Business process Divisi DMA

dalam rangka menunjang

bisnis digital;

ii) Dashboard value chain 38

group.

2. Update Corporate Action

3. Kinerja Keuangan September 2021

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

Video

Conference

Video

Conference

Video

Conference

Video

Conference



695


49 02 November

2021

50 08 November

2021

1. Umum

2. Data Surveillance

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

Umum • Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

51 15 November 2021 1. Umum


3. Evaluasi Wave 1 dan Launch Wave

2 BNI Corporate Transformation

4. Kinerja Keuangan Oktober 2021 +

Segmen Profitability

5. Pengkinian Dokumen Recovery

Plan BNI Tahun 2021/2022

52 16 November

2021

53 23 November

2021

1. Evaluasi Wave 1 dan Launch Wave

2 BNI Corporate Transformation

2. Persetujuan Corporate Plan BNI

2021-2025

3. Rencana Bisnis Bank (RBB) Non

Finansial 2022-2024

4. RBB Perusahaan Anak 2022

1. Umum

2. Persetujuan Business Plan

Perusahaan Anak 2022

3. Presentasi Customer Satisfaction

Survey

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Tidak Hadir

Video

Conference

Video

Conference

Video

Conference

Video

Conference

Video

Conference


696


54 29 November

2021

1. Umum

2. Presentasi Customer Satisfaction

Survey

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

55 06 Desember

2021

1. Umum

2. IT Update

3. Update Event Divisi Internasional

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

56 13 Desember 2021 1. Umum

2. Komite Manajemen Teknologi

3. Pengelolaan ATM

4. Update Tabungan dan Kredit

Konsumer

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

Video

Conference

57 21 Desember 2021 1. Umum

2. Persiapan Exit Meeting

3. Persetujuan Corporate Action

4. Kinerja Keuangan November 2021

& Prognosa Keuangan Desember

2021

5. KPI Direksi 2022

• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

58 28 Desember

2021

1. Umum

2. Pelaksanaan ESG di BNI

3. Laporan Hasil Revaluasi Aset BNI

Tahun 2021


• Royke Tumilaar



• David Pirzada

• Henry Panjaitan


• Muhammad Iqbal

• Y.B. Hariantono




• Ronny Venir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir

• Hadir



697

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2021, Direksi telah melakukan 58 (lima puluh delapan) kali Rapat Direksi dan 12 (dua belas)

kali rapat Direksi dengan Dewan Komisaris. Adapun frekuensi dan kehadiran Rapat masing-masing anggota

Direksi sebagai berikut.

Nama

Jabatan

Rapat Direksi


Jumlah

Rapat

Jumlah

Kehadiran

%


bersama Direksi


Jumlah

Rapat

Jumlah

Kehadiran

Royke Tumilaar Direktur Utama 58 51 88 12 6 50

Adi Sulistyowati Wakil Direktur Utama 58 57 98 12 9 75

Corina Leyla

Karnalies

Novita Widya

Anggraini

Direktur Konsumer 58 58 100 12 10 83

Direktur Keuangan 58 57 98 12 12 100

Y.B. Hariantono Direktur IT & Operasi 58 58 100 12 12 100

Bob Tyasika

Ananta

Silvano Winston

Rumantir

David Pirzada

Sis Apik Wijayanto

Ronny Venir

Direktur Human Capital

& Kepatuhan

Direktur Corporate

Banking

Direktur Manajemen

Risiko

Direktur Hubungan

Kelembagaan

Direktur Layanan dan

Jaringan

58 55 95 12 9 75

58 51 88 12 7 58

58 56 97 12 10 83

58 55 95 12 9 75

58 55 95 12 11 92

Muhammad Iqbal Direktur Bisnis UMKM 58 53 91 12 10 83

Henry Panjaitan

Direktur Treasury dan

International

58 52 90 12 10 83

%

Rapat yang Dijadwalkan pada Tahun 2022

Berdasarkan Pasal 13 Anggaran Dasar Bank, Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang

1 (satu) kali dalam setiap bulan. Rapat Direksi dapat diselenggarakan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh

seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.

Pada tahun 2022, Rapat Direksi dijadwalkan akan dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali. Jadwal Rapat Direksi

untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No. Bulan Agenda

1 Januari 2022 1. Pembahasan Business Meeting 2022

2. Laporan Keuangan

3. Evaluasi Kinerja dan Keuangan

4. Evaluasi Penanggulangan Dampak COVID-19 Bisnis dan Operasional

5. Transformasi

6. Evaluasi implementasi ESG

2 Februari 2022 1. Corporate Plan dan RBB

2. Business Continuity Management

3. Investor Relation & Saham BNI

4. Review & Strategi Bisnis UMKM

3 Maret 2022 1. Arsitektur TI dan Digitalisasi

2. Operasional Perbankan

3. Evaluasi & Strategi Sumber Daya Manusia

4. Review & Strategi Bisnis Corporate Banking


698

No. Bulan Agenda

4 April 2022 1. Manajemen Risiko

2. Pengendalian Intern

3. Review & Strategi Bisnis Konsumer

4. Evaluasi Kebijakan Perkreditan, Dana, & Jasa


5 Mei 2022 1. Penyertaan Modal

2. Evaluasi Kinerja Perusahaan Anak

3. Manajemen Risiko & Tata Kelola Terintegrasi

4. Evaluasi & Strategi Remedial Recovery

6 Juni 2022 1. Government, Risk & Compliance

2. Review Kebijakan Anti Gratifikasi & Anti Penyuapan

3. Evaluasi Jaringan Kantor & Digitalisasi Layanan

4. Strategi Pemulihan Dampak COVID-19

5. Rasio-Rasio Perbankan

6. Review Realisasi RBB

7 Juli 2022 1. Evaluasi Kinerja dan Keuangan

2. Review Kinerja dan Bisnis Internasional

3. Review Bisnis Tresuri

4. Transformasi

5. Evaluasi dan Strategi Big Data


8 Agustus 2022 1. Permodalan Bank

2. Aset & Liability

3. Review Efektivitas Organisasi Perusahaan

4. Review & Strategi Bisnis Hubungan Kelembagaan & Transaksional

9 September 2022 1. Evaluasi dan Strategi Pendapatan Bank

2. Evaluasi Kinerja dan Keuangan

3. Strategi Digitalisasi dan Anti Cyber Crime

10 Oktober 2022 1. Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia

2. Rasio-Rasio Perbankan


11 November 2022 1. Pengelolaan Aset Bank

2. Inovasi Bisnis

3. Evaluasi Produk & Layanan Bank

12 Desember 2022 1. Evaluasi Kinerja & Keuangan

2. Evaluasi Pencapaian Target

3. Evaluasi Strategi & Transformasi

4. Evaluasi Kinerja Saham BNI




699

Hubungan Afiliasi

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dilarang memiliki

hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk

hubungan yang timbul karena perkawinan. Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, keluarga

dan kepengurusan baik dengan sesama Dewan Komisaris maupun dengan Direksi.

Independensi dan hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Nama

Agus Dermawan

Wintarto

Martowardojo

Pradjoto

Jabatan

Komisaris

Utama/

Komisaris

Independen

Wakil

Komisaris

Utama/

Komisaris

Independen

Hubungan Keuangan, Keluarga, dan Kepengurusan Dewan Komisaris

Hubungan Keuangan dengan Hubungan Keluarga dengan Hubungan

Kepengurusan

Dewan

Pemegang Dewan

Pemegang

dengan

Direksi

Direksi

Komisaris

Saham Komisaris

Saham

Perusahaan

Lain

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √

Joni Swastanto 1) Komisaris √ √ √ √ √ √ √

Sigit Widyawan

Komisaris

Independen

√ √ √ √ √ √ √

Askolani Komisaris √ √ √ √ √ √ √

Ratih Nurdiati Komisaris √ √ √ √ √ √ √

Asmawi Syam

Iman Sugema

Komisaris

Independen

Komisaris

Independen

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √

Susyanto Komisaris √ √ √ √ √ √ √

Septian Hario

Seto

Erwin Rijanto

Slamet

Komisaris

Independen

Komisaris

Independen

Keterangan:

1)

Berhenti menjabat sebagai Komisaris sejak 29 Maret 2021

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √


700

Hubungan Afiliasi Direksi

Direksi senantiasa bertindak independen, dalam arti

tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat

mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas

secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu

sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris.

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan

kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan

keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya,

Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau

hubungan dengan Bank, sehingga, dapat melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan

Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau

Pengendali, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan

anggota Direksi lainnya;

2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota

Dewan Komisaris;

3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan

Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Independensi dan hubungan afiliasi Direksi dapat dilihat

sebagaimana tabel di bawah ini:

Hubungan Keuangan, Keluarga, dan Kepengurusan Dewan Komisaris

Nama

Royke

Tumilaar

Adi

Sulistyowati

Corina Leyla

Karnalies

Novita

Widya

Anggraini

Y.B.

Hariantono

Bob Tyasika

Ananta

Silvano

Winston

Rumantir

David

Pirzada

Sis Apik

Wijayanto

Ronny Venir

Muhammad

Iqbal

Henry

Panjaitan

Jabatan

Direktur

Utama

Wakil

Direktur

Utama

Direktur

Bisnis

Konsumer

Hubungan Keuangan dengan Hubungan Keluarga dengan Hubungan

Kepengurusan

Dewan

Komisaris

Direksi

Pemegang

Saham

Dewan

Komisaris

Direksi

Pemegang

Saham

dengan

Perusahaan

Lain

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √

Direktur

Keuangan √ √ √ √ √ √ √

Direktur IT &

Operasi

Direktur

Human

Capital &

Kepatuhan

Direktur

Corporate

Banking

Direktur

Manajemen

Risiko

Direktur

Hubungan

Kelembagaan

Direktur

Layanan dan

Jaringan

Direktur

Bisnis UMKM

Direktur

Treasury dan

International

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √



701

Informasi Pemegang Saham

Utama dan Pengendali

BNI merupakan Badan Usaha Milik Negara di mana kepemilikan saham terbesar dimiliki oleh Negara Republik

Indonesia. Negara Republik Indonesia memiliki satu lembar Saham Seri A Dwiwarna dengan kepemilikan saham

sebesar 60%. Sehingga tidak terdapat Pemegang Saham Utama dan Pengendali Individu.

Negara Republik Indonesia


Skema Pemegang Saham Terbesar

Saham Seri A Dwiwarna memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh Pemegang

Saham lainnya, yaitu:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal

sebagai berikut:

a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;

b. Persetujuan perubahan Permodalan;

c. Persetujuan Pengangkatan dan pemberhentian

anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan,

pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran;

e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan

Komisaris;

f. Persetujuan pemindahtanganan aset yang

berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan

RUPS;

g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan

persentase penyertaan modal pada perusahaan

lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu

persetujuan RUPS;

h. Persetujuan penggunaan laba;

i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan

jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang

berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan

RUPS;

2. Hak untuk mengusulkan Calon Anggota Direksi dan

Calon Anggota Dewan Komisaris;

3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS;

4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen

perusahaan, dengan mekanisme penggunaan hak

dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran

Dasar dan peraturan perundang-undangan. Informasi

Rinci Pemegang Saham Utama dan Pengendali dilihat

pada bagian Komposisi Pemegang Saham pada



702

Kebijakan Perlakuan yang Setara

bagi Seluruh Pemegang Saham

Seluruh Pemegang Saham termasuk Pemegang Saham Minoritas dan Pemegang Saham

Asing diberikan perlakuan dan kesempatan yang setara dalam memperoleh informasi

tentang Bank. BNI aktif melakukan disklosur atau pengungkapan yang tepat waktu dan

akurat mengenai segala aspek material Perseroan, termasuk situasi keuangan, kinerja,

kepemilikan dan governance Perseroan (Daftar Keterbukaan Informasi Tahun 2021 telah

diungkapkan pada pembahasan Sekretaris Perusahaan).

BNI melindungi hak-hak Pemegang Saham sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan

Pasar Modal. Hak-hak para pemangku kepentingan (stakeholders) harus diakui sesuai

peraturan perundangan yang berlaku, dan kerja sama aktif antara Bank dan para

stakeholders harus dikembangkan dalam upaya bersama menciptakan kekayaan, pekerjaan,

dan keberlanjutan Bank.



703

Organ dan Komite di Bawah

Dewan Komisaris

Untuk mendukung fungsi pengawasan, Dewan Komisaris

telah memiliki organ pendukung Dewan Komisaris, serta

Komite Penunjang Dewan Komisaris, yaitu Sekretaris

Dewan Komisaris, Komite Audit, Remunerasi dan

Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata

Kelola Terintegrasi.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris dalam struktur tata kelola

perusahaan yang baik merupakan organ pendukung

Dewan Komisaris. Berdasarkan Anggaran Dasar BNI,

Sekretaris Dewan Komisaris diangkat dan bertanggung

jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Sekretaris

Dewan Komisaris BNI berasal dari luar Perseroan, yang

diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris

berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan

bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris BNI membawahi

Kesekretariatan Dewan Komisaris. Kesekretariatan Dewan

Komisaris dibentuk dan bertugas untuk membantu dan

mendukung kelancaran kegiatan serta tugas Dewan

Komisaris. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris

Dewan Komisaris dibantu oleh staf Sekretaris Dewan

Komisaris yang berasal dari luar Bank dan staf yang

berasal dari internal Bank.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja

Dewan Komisaris telah menerbitkan Surat Keputusan

Dewan Komisaris No. KEP/041/DK/2017 tanggal 28

September 2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja

Kesekretariatan Dewan Komisaris yang mengatur hal-hal

sebagai berikut:

1. Pengangkatan dan Kedudukan Sekretaris Dewan

Komisaris;

2. Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris dan Staf

Sekretariat Dewan Komisaris yang berasal dari luar

perusahaan;

3. Persyaratan Sekretaris Dewan Komisaris;

4. Penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris dan Staf


perseroan;

5. Tugas Sekretariat dan Sekretaris Dewan Komisaris;

6. Akses dan kerahasiaan informasi;

7. Waktu kerja Sekretaris Dewan Komisaris dan staf


perseroan;

8. Evaluasi kinerja Sekretariat Dewan Komisaris;

9. Larangan rangkap jabatan;

10. Mekanisme koordinasi Sekretariat Dewan Komisaris

dengan Corporate Secretary dan komite-komite di

bawah Dewan Komisaris.

Dasar Hukum Pembentukan

Pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Komisaris dan

Sekretariat Dewan Komisaris berpedoman pada Peraturan

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/

MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ

Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan

Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

No. PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 yang

antara lain mengatur Sekretariat Dewan Komisaris dan

Sekretaris Dewan Komisaris.


704

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Periode 1 Januari 2021-31 Desember 2021

Anas Puji Istanto

Sekretaris Dewan Komisaris

(1 November 2019-Saat ini)

Anas Puji Istanto, diangkat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris BNI sejak tanggal 1 November 2019 diangkat sebagai Sekretaris

Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/015/DK/2019 tanggal 24 Oktober 2019.

Lahir tahun 1986, Lulus Diploma Sarjana Hukum (S1) Universitas Gadjah Mada tahun 2008 Saat ini juga menjabat sebagai Kepala

Sub Bidang Layanan Hukum BUMN pada Kementerian BUMN (2019), sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Peraturan

Perundang-undangan I (2014-2017).

Persyaratan Sekretaris Dewan

Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:

1. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan

pembinaan BUMN;

2. Memiliki integritas yang baik;

3. Memahami fungsi kesekretariatan;

4. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan

berkoordinasi dengan baik;

5. Memiliki waktu yang cukup memadai untuk

melaksanakan tugasnya pada Perseroan.



Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung

jawab untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugastugas

Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab

Sekretaris Dewan Komisaris meliputi hal-hal sebagai

berikut:

1. Mengkoordinir tugas Sekretariat Dewan Komisaris

dalam melaksanakan tugas sebagai berikut:

a. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat

(briefing sheet) Dewan Komisaris;

b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai

ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk

menghadiri dan membuat risalah rapat bersama

Dewan Komisaris dan Direksi;

c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris

baik berupa surat masuk, surat keluar, risalah rapat

maupun dokumen lainnya;

d. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran

Dewan Komisaris;

e. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan

Komisaris.

2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam angka 1 di atas, Sekretaris Dewan Komisaris

selaku pimpinan Sekretariat Dewan Komisaris

melaksanakan tugas berupa:

a. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi

perundang-undangan serta menerapkan prinsipprinsip

Good Corporate Governance;

b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan

Komisaris secara berkala atau sewaktu-waktu

apabila diminta;

c. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan

dalam rangka memperlancar tugas Dewan

Komisaris;

d. Sebagai penghubung (liaison officer) Dewan

Komisaris dengan pihak lain;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan

Komisaris, antara lain namun tidak terbatas pada:

i) Mengkoordinir penyusunan rancangan Surat

Keputusan Dewan Komisaris;

ii) Mengkoordinir pembuatan kajian/review yang

diperlukan Dewan Komisaris;

iii) Mendampingi kunjungan kerja/perjalanan dinas

Dewan Komisaris pada unit-unit kerja dalam

lingkungan Perseroan dan berkoordinasi dengan

komite-komite di bawah Dewan Komisaris dalam

pembuatan laporan kunjungan kerja/perjalanan

dinas Dewan Komisaris tersebut;

iv) Mendampingi Dewan Komisaris pada pertemuan

dengan pihak regulator atau pihak pengawas

Bank terkait dengan tugas dan kewajiban Dewan

Komisaris sebagai pengawas perseroan.



705

3. Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan

tata kelola Perusahaan yang baik, Sekretariat

Dewan Komisaris wajib memastikan dokumen

penyelenggaraan kegiatan Dewan Komisaris tersimpan

dengan baik di Perseroan.

Larangan Rangkap Jabatan bagi


Sekretaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris yang

berasal dari luar Bank tidak boleh merangkap sebagai:

1. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada

BUMN/perusahaan lain;

2. Sekretaris/Staf Sekretaris Dewan Komisaris pada

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan

lain;

3. Anggota Komite lain pada Perseroan; dan/atau;

4. Anggota Komite pada BUMN/perusahaan lain.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris

Dewan Komisaris Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Sekretaris Dewan Komisaris telah

melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam membantu

dan mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris

melalui pemberian informasi, kajian, serta laporan yang

dibutuhkan kepada Dewan Komisaris. Secara umum

pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Komisaris pada

tahun 2021 meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Membantu menyusun Rencana Kerja Dewan Komisaris

Tahun 2022 dan Laporan Realisasi Rencana Kerja

Dewan Komisaris 2021.

2. Membantu penyusunan draft laporan Dewan Komisaris

yang merupakan kewajiban Dewan Komisaris sesuai

ketentuan regulator yang berlaku antara lain:

a. Laporan kepada Kementerian BUMN RI per triwulan;

b. Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

c. Laporan kunjungan kerja Dewan Komisaris.

3. Memantau, me-review dan menginformasikan

perkembangan peraturan perundang-undangan

terbaru untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris,

termasuk pembuatan, pembaharuan/penyesuaian

Surat Keputusan Dewan Komisaris berdasarkan


4. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Rapat

Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama

Direksi termasuk mempersiapkan jadwal rapat, materi

rapat, menyusun dan mengadministrasikan risalah

rapat Dewan Komisaris, menyampaikan saran dan

pendapat Dewan Komisaris berdasarkan hasil rapat

Dewan Komisaris kepada Direksi serta melakukan

pemantauan terhadap tindak lanjut saran dan

pendapat Dewan Komisaris tersebut.

5. Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas komitekomite

di bawah Dewan Komisaris sebagai bagian dari

tugas Dewan Komisaris berdasarkan peraturan yang

berlaku, antara lain:

a. Mengkoordinasikan pembagian tugas komitekomite

di bawah Dewan Komisaris;

b. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan

penyelenggaraan rapat komite-komite di bawah

Dewan Komisaris termasuk mempersiapkan materi

rapat, menyusun dan mengadministrasikan risalah

rapat, serta menyampaikan saran dan pendapat

hasil evaluasi dan rapat komite-komite kepada

Dewan Komisaris sebagai masukan;

c. Memantau pelaksanaan Rencana Kerja komitekomite

di bawah Dewan Komisaris;

d. Memastikan penyelesaian laporan komite-komite

di bawah Dewan Komisaris.

6. Melaksanakan tugas administratif terkait kelancaran

tugas Komisaris, yaitu pengelolaan, penyimpanan dan

administrasi Risalah Rapat Dewan komisaris dan Rapat

Dewan Komisaris bersama Direksi serta Risalah rapat

komite-komite di bawah Dewan Komisaris, dokumen/

surat-menyurat Komisaris kepada Direksi dan pihak

lain, termasuk mempersiapkan draft surat-surat

persetujuan serta masukan/saran Dewan Komisaris

yang bersifat strategis yang disampaikan kepada

Direksi.

7. Mendampingi kunjungan kerja/perjalanan dinas

(daring) Dewan Komisaris pada unit-unit kerja dalam

lingkungan Perseroan pada pertemuan dengan pihak

regulator atau pihak pengawas bank terkait dengan

tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.


706

Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab

kepada Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk, dengan tujuan untuk membantu

melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Dewan

Komisaris yang mencakup atas review terhadap sistem

pengendalian internal Perseroan, kualitas Laporan

Keuangan Perseroan, efektivitas fungsi Audit Internal,

serta seluruh pelaksanaan fungsi Direksi sesuai dengan

Good Corporate Governance (“GCG”)

Dasar Pembentukan Komite Audit

Komite Audit BNI dibentuk pada tahun 2000 berdasarkan

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kep/05/DK/2000

tanggal 28 Juli 2000 tentang Pembentukan Komite Audit.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja berupa Piagam Komite

Audit BNI secara terus menerus disempurnakan dan

diperbaharui sesuai dengan perkembangan/perubahan

peraturan hukum yang berlaku serta kondisi terkini.

Penyempurnaan/ pembaharuan terhadap Piagam Komite

Audit BNI terakhir dilakukan pada tahun 2021 yang

ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris

No. KEP/007/DK/2021 tanggal 15 April 2021 tentang

Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit PT

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan dasar

peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik

Negara No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus

2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/

Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.

PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021;

2. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.

Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014,

tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang

Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Saham

yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

No. 55/ POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015,

tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan

Kerja Komite Audit;


No. 55/ POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016,

tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;


No. 13/ POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017, tentang

Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan

Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;


No. 1/ POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019, tentang

Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

Piagam Komite Audit

Dalam Piagam Komite Audit diatur struktur dan

persyaratan keanggotaan, masa tugas, tugas dan

tanggung jawab, wewenang, rapat Komite Audit, serta

kewajiban pelaporan pelaksanaan tugas atau aktivitas

Komite Audit. Kode Etik Komite Audit mencakup

integritas, objektivitas dan independensi, kompetensi

serta kerahasiaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki

tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang

akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau

pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi,

dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan

Perseroan;

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap


dengan kegiatan Perseroan;

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi:

a. Perbedaan pendapat antara manajemen dan

Akuntan atas jasa yang diberikannya; dan/atau

b. Ketidaksesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor

Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor

Akuntan Publik untuk disampaikan kepada Rapat

Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur oleh

regulator.

Komite Audit wajib memastikan bahwa laporan

penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan

Publik dalam rangka audit atas informasi keuangan

historis tahunan yang dilaporkan Perseroan kepada

OJK paling lama 10 hari kerja setelah penunjukan

Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik harus

disertai rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan

yang digunakan dalam memberikan rekomendasi.

5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian

jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan

oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik,

paling sedikit melalui:

a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik

dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar

audit yang berlaku;

b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;

c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan

kecukupan uji petik; dan

d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh

Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

Komite Audit wajib memastikan bahwa laporan



707

hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan

pemberian jasa audit atas informasi keuangan

historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau

Kantor Akuntan Publik, dilaporkan Perseroan

kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala

setiap tahun paling lama 6 (enam) bulan setelah

tahun buku berakhir.

6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan

oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan

mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas

hasil temuan auditor, guna memberikan rekomendasi

kepada Dewan Komisaris;

7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses

akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;

8. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya

kesalahan dalam keputusan Rapat Direksi atau

penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan

Rapat Direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan

oleh Komite Audit atau pihak independen yang

diusulkan oleh Komite Audit dan disetujui oleh Dewan

Komisaris atas biaya Perseroan;

9. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan

Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan

kepentingan Perseroan;

10. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan

Komisaris mengenai pengangkatan dan pemberhentian

Pemimpin Satuan Audit Internal (SAI), dan wajib

memastikan bahwa laporan pengangkatan atau

pemberhentian Pemimpin SAI yang ditandatangani

oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama disampaikan

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10

(sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan

atau pemberhentian Pemimpin SAI;


mengenai penetapan Piagam Audit Intern. Komite

Audit wajib memastikan bahwa Piagam Audit Intern

dikaji paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun;

12. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Komite Audit

bertanggung jawab:

a. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan

audit intern Bank;

b. Mengevaluasi kinerja SAI;

c. Memastikan SAI melakukan komunikasi dengan

Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksternal, dan

Otoritas Jasa Keuangan;

d. Memastikan SAI bekerja secara independen;

e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

terkait penyusunan dan penetapan rencana audit,

ruang lingkup, dan anggaran SAI;

f. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi

mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan

secara cepat untuk mengantisipasi kelemahan

pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap

kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau

masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan

oleh SAI;

g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

terkait pemberian remunerasi tahunan SAI secara

keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan

h. Memastikan SAI menjunjung tinggi integritas dalam

pelaksanaan tugas.


mengenai penunjukan pengendali mutu independen

dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang

terhadap kinerja SAI. Komite Audit wajib memastikan

bahwa laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang

independen yang ditandatangani oleh Direktur Utama

dan Komisaris Utama disampaikan kepada Otoritas

Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah

periode pengkajian berakhir;

14. Komite Audit wajib memastikan bahwa laporan khusus

mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan

dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank yang

ditandatangani oleh Direktur Utama dan Ketua Komite

Audit disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan

paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditemukan;

15. Komite Audit wajib memastikan bahwa laporan

pelaksanaan pokok-pokok hasil audit intern yang

ditandatangani oleh Direktur Utama dan Ketua Komite

Audit disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan

secara semesteran paling lambat:

a. Tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester

kesatu;

b. Tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester

kedua dan

16. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi

Perseroan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Komite

Audit memperhatikan Kode Etik Komite Audit sebagai

berikut:

a. Integritas

Anggota Komite Audit berkomitmen untuk selalu

konsisten antara pikiran, perkataan dan perbuatan

yang dilandasi oleh kata hati dan keyakinan pada

prinsip-prinsip kebenaran yang hakiki. Dalam

melaksanakan tugasnya Anggota Komite Audit:

i) Wajib melaksanakan tugas dengan jujur, tekun,

dan bertanggung jawab;

ii) Wajib mematuhi peraturan hukum dan membuat

pengungkapan sesuai dengan peraturan hukum

dan profesi;

iii) Wajib mempraktikkan dan mendorong pihak lain

untuk bertindak secara profesional;

iv) Wajib menghargai dan mendukung Visi dan Misi

BNI yang telah ditetapkan;

v) Dilarang dengan sengaja menjadi bagian dari

kegiatan ilegal, atau terlibat dalam perbuatan

yang merusak kredibilitas Komite Audit;

vi) Dilarang dengan sengaja membuat kekeliruan atau

melakukan manipulasi dalam melaksanakan tugas,

tanggung jawab, dan wewenang yang diberikan.


708

b. Objektivitas dan Independensi

Anggota Komite Audit memberikan penilaian secara

wajar dan seimbang terhadap seluruh kondisi yang

relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan

pribadi atau pihak lain dalam menyampaikan

pendapatnya. Dalam melaksanakan tugasnya

Anggota Komite Audit:

i) Wajib memperhatikan keseimbangan dan

menempatkan kepentingan stakeholders di atas

kepentingan lainnya;

ii) Wajib mengungkapkan seluruh fakta material

yang dimiliki, yang apabila tidak diungkapkan

dapat mengaburkan pelaporan yang dihasilkan;

iii) Wajib mengungkapkan apabila terdapat

hubungan yang berpotensi mempengaruhi

penilaian yang tegas dan menimbulkan benturan

kepentingan;

iv) Dilarang menerima sesuatu yang dapat atau

berpotensi mempengaruhi penilaian yang

profesional.

c. Kompetensi

Anggota Komite Audit menggunakan pengetahuan,

keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam

melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan

wewenang yang diberikan. Dalam menjalankan

tugasnya Anggota Komite Audit:

i) Wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab,

dan wewenang yang diberikan sesuai dengan

kompetensi yang dimiliki;

ii) Wajib menjaga dan meningkatkan pengetahuan

dan keahlian secara berkelanjutan.

d. Kerahasiaan

Anggota Komite Audit senantiasa menjaga

kerahasiaan informasi yang merupakan rahasia Bank

dan rahasia Jabatan sesuai dengan kebijakan Bank

dan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan

tugasnya Anggota Komite Audit:

i) Wajib bersikap prudent dalam menggunakan

dan menjaga informasi yang diperoleh;

ii) Dilarang menggunakan informasi untuk kepentingan

pribadi atau kepentingan lainnya kecuali terdapat

kewajiban hukum atau kewajiban profesi.

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai

wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan

tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya

perusahaan yang diperlukan, termasuk mengakses

informasi mengenai seluruh kegiatan Perseroan;

2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk

Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit

internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas

dan tanggung jawab Komite Audit;

3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite

Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan

tugasnya (jika diperlukan); dan

4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh

Dewan Komisaris.

Masa Jabatan Anggota Komite Audit

1. Masa tugas anggota Komite Audit yang berasal dari

anggota Dewan Komisaris tidak boleh lebih lama dari

masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur

dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya

untuk 1 (satu) periode berikutnya;

2. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi

Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya

sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite

Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya;

3. Masa tugas anggota Komite Audit yang berasal dari

pihak independen paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat

diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa

tugas sehingga masa tugas anggota Komite Audit

yang berasal dari pihak independen maksimal adalah

5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan

Komisaris untuk dapat memberhentikan sewaktuwaktu

para anggota komite sebelum jangka waktu

pengangkatannya berakhir.

Struktur, Keanggotaan, dan

Keahlian Komite Audit

Struktur Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit

yang ditetapkan Dewan Komisaris, yaitu sebagai berikut:

1. Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab


2. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan

oleh Dewan Komisaris;

3. Anggota Komite Audit beranggotakan paling sedikit:

a. Seorang Komisaris Independen;

b. Seorang dari pihak independen yang memiliki

keahlian di bidang keuangan atau akuntasi; dan

c. Seorang dari pihak independen yang memiliki

keahlian di bidang hukum atau perbankan.

4. Komisaris Independen dan pihak independen yang

menjadi anggota Komite Audit paling sedikit berjumlah

51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota

Komite Audit;

5. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan

sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu)

komite lainnya;

6. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris

Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi

anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka

salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.



709

Di tahun 2021, susunan keanggotaan Komite Audit mengalami perubahan yang dapat disampaikan sebagai berikut:

Periode 1 Januari 2021–31 Mei 2021

Nama Jabatan Keterangan Keahlian

Asmawi Syam Ketua Komisaris Independen Perbankan dan Keuangan

Sigit Widyawan Anggota Komisaris Independen Akuntansi dan Keuangan

Iman Sugema Anggota Komisaris Independen Ekonomi dan Keuangan

Donnaria Silalahi 1) Anggota Pihak Independen Perbankan dan Teknologi

Human Brilianto 2) Anggota Pihak Independen Perbankan dan Keuangan

keterangan:

1)

Berakhir menjabat sebagai anggota independen Komite Audit pada tanggal 31 Mei 2021

2)

Menjabat sebagai anggota independen Komite Audit pada tanggal 25 Januari 2021

Periode 1 Juni 2021 – 31 Desember 2021

Nama Jabatan Keterangan Keahlian

Asmawi Syam Ketua Komisaris Independen Perbankan dan Keuangan

Sigit Widyawan Anggota Komisaris Independen Akuntansi dan Keuangan

Iman Sugema Anggota Komisaris Independen Ekonomi dan Keuangan

Human Brillianto 1) Anggota Pihak Independen Perbankan dan Keuangan

Suhendi Muharam 2) Anggota Pihak Independen Perbankan dan Teknologi

keterangan:

1)

Menjabat sebagai anggota independen Komite Audit pada tanggal 25 Januari 2021

2)

Menjabat sebagai anggota independen Komite Audit pada tanggal 5 Juli 2021

Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan

Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit telah

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan

atau pemberhentian, dan telah dimuat dalam situs web Bursa Efek dan/atau situs web Perseroan.

Profil Komite Audit

Asmawi Syam

Ketua Komite Audit

Profil Ketua Komite Audit Asmawi Syam dapat dilihat pada bagian profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan pada


Sigit Widyawan

Anggota Komite Audit

Profil Anggota Komite Audit Sigit Widyawan dapat dilihat pada bagian profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan pada


Iman Sugema


Profil Anggota Komite Audit Iman Sugema dapat dilihat pada bagian profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan pada



710

Donnaria Silalahi 1)

Anggota Independen Komite Audit

Warga Negara Indonesia. Beliau sebelumnya berkarier di PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk & PT Bank BTPN Syariah

dengan jabatan QA & HC Operation Division Head (EVP) dan Operational Division Head (EVP), Operational Risk Division Head

(EVP) di PT Bank OCBC NISP Tbk, berbagai posisi jabatan dengan posisi terakhir sebagai Operation Risk Management Head

(EVP) di PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan berbagai posisi jabatan dengan posisi terakhir sebagai System and Operation

Policy Group Head (VP) di PT Bank Niaga Tbk.

Human Brillianto


Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir pada tahun 1963, saat ini berusia 58 tahun. Diangkat sebagai anggota Komite

Audit BNI sejak Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/004/DK/2021/ tanggal 25 Januari 2021.

Beliau sebelumnya berkarier di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan jabatan antara lain sebagai Pemimpin Cabang di beberapa

daerah (1993-2000), Staf Madya Divisi Bisnis Ritel (2000-2002), Group Head Divisi Bisnis Umum (2002-2005), Senior Auditor Audit

Intern (2005-2009), Group Head Audit Intern (2009-2018), dan terakhir sebagai Wakil Inspektur BRI Makassar (2018-2019).

Suhendi Muharam


Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta Lahir pada tahun 1962, saat ini berusia 59 tahun. Memperoleh gelar sarjana (S1) Teknik

Industri di Institut Teknologi Bandung dan sarjana (S2) Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada. Diangkat sebagai anggota

Komite Audit BNI sejak Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/012/DK/2021/ tanggal 5 Juli 2021.

Sebelumnya berkarier di Bank Niaga (Bank CIMB Niaga) selama lebih dari 27 tahun, di mana 14 tahun diantaranya di bidang Audit

Intern. Jabatan yang pernah dipegang antara lain sebagai Kepala Operasional Cabang Bandung Buah Batu, staf Audit Operasional,

Kepala Audit Policy and Administration, Kepala Divisi Audit Operasional, Kepala Divisi Audit Teknologi Sistem Informasi, Information

Security and System Group Head, System Operation and Assurance Group Head, Process Quality Improvement Group Head, Business

Process Management Group Head, serta terlibat dalam Proyek Merger Operasional Bank Niaga – Bank Lippo sebagai Organization and

Method Head, dan Proyek Penggantian Core Banking System sebagai Change Management and Training.

Keterangan:

1)

Berakhir menjabat sebagai anggota independen Komite Audit pada tanggal 31 Mei 2021

Kualifikasi, Pendidikan, dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Secara Umum, persyaratan keanggotaan Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai

dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;

2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan,

memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali

Komisaris Independen;

3. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik

atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada

Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

4. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan

usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal

serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

5. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;

6. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;

7. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;

8. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat

suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama

6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;

9. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham

Utama Perseroan; dan

10. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha

Perseroan.



711

Per 31 Desember 2021, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Audit adalah sebagai

berikut:

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama Jabatan Pendidikan Pengalaman Kerja

Asmawi

Syam

Sigit

Widyawan

Iman

Sugema

Donnaria

Silalahi 1)

Human

Brillianto

Suhendi

Muharam

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Independen

Anggota

Independen

Anggota

Independen

Riwayat Pendidikan Beliau dapat

dilihat pada bagian Keberagaman








Riwayat Pengalaman Kerja Beliau dapat dilihat pada bagian

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris





- QA & HC Operation Division Head (EVP) dan Operational Division Head

(EVP) pada PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk & PT Bank BTPN

Syariah, Operational Risk Division Head (EVP) pada PT Bank OCBC

NISP Tbk, Berbagai posisi jabatan dengan posisi terakhir sebagai

Operation Risk Management Head (EVP) pada PT Bank Danamon

Indonesia Tbk, Berbagai posisi jabatan dengan posisi terakhir sebagai

System and Operation Policy Group Head (VP) pada PT Bank Niaga

Tbk

S2 Magister Manajemen

S2 Magister Manajemen

Wakil Inspektur BRI Makassar, Group Head Audit Intern, Senior Auditor

Audit Intern, Group Head Divisi Bisnis Umum, Staf Madya Divisi Bisnis

Ritel, Pemimpin Cabang di beberapa daerah pada PT Bank Rakyat

Indonesia (BRI)

Kepala Operasional Cabang Bandung Buah Batu, Staf Audit

Operasional, Kepala Audit Policy and Administration, Kepala Divisi

Audit Operasional, Kepala Divisi Audit Teknologi Sistem Informasi,

Information Security and System Group Head, System Operation and

Assurance Group Head, Process Quality Improvement Group Head,

Business Process Management Group Head, serta terlibat dalam Proyek

Merger Operasional Bank Niaga – Bank Lippo sebagai Organization

and Method Head, dan Proyek Penggantian Core Banking System

sebagai Change Management and Training pada Bank Niaga (Bank

CIMB Niaga)

Keterangan:

1) Berakhir menjabat sebagai anggota independen Komite Audit pada tanggal 31 Mei 2021

Independensi Komite Audit

Independensi Komite Audit diatur dalam Kode Etik Komite Audit BNI. Anggota Komite Audit memberikan penilaian

secara wajar dan seimbang terhadap seluruh kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi

atau pihak lain dalam menyampaikan pendapatnya.

Seluruh Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,

kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham

Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen. Tidak

ada Anggota Komite Audit yang merangkap menjadi anggota Komite lainnya.


712

Independensi Komite Audit

Aspek Independensi

Tidak memiliki hubungan

keuangan dengan Dewan

Komisaris dan Direksi


kepengurusan di perusahaan,

anak perusahaan, maupun

perusahaan afiliasi


kepemilikan saham di

perusahaan


keluarga dengan Dewan

Komisaris, Direksi, dan/atau

sesama anggota Komite Audit

Tidak menjabat sebagai

pengurus partai politik, pejabat

dan pemerintah

Asmawi

Syam

Sigit

Widyawan

Iman

Sugema

Donnaria

Silalahi 1)

Human

Brillianto

Suhendi

Muharam

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

Keterangan:

1) Berhenti menjabat sebagai anggota independen Komite Audit sejak 31 Mei 2021

Rapat Komite Audit

1. Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan;

2. Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 51% (lima puluh satu

per seratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen;

3. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat,

pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak;

4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit dari Komisaris Independen apabila Ketua

Komite Audit berhalangan hadir;

5. Setiap rapat Komite Audit harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite

Audit yang hadir. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam

risalah rapat beserta alasan perbedaan tersebut;

6. Rapat dapat dilakukan baik secara fisik maupun melalui video conference atau sarana media lainnya yang

memungkinkan semua peserta Rapat Komite Audit saling melihat dan mendengar secara langsung serta

berpartisipasi dalam rapat.

Sepanjang tahun 2021, Komite Audit telah melaksanakan 29 (dua puluh sembilan) kali rapat, baik rapat internal Komite,

rapat bersama Direktur Sektor dan Divisi terkait, serta melalui Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Anggota

Komite Audit dengan tujuan agar hal-hal yang bersifat substantif dapat segera dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Berikut frekuensi dan tingkat kehadiran Rapat Komite Audit:

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama Jabatan Jumlah Rapat Kehadiran Persentase

Asmawi Syam Ketua 29 29 100%

Sigit Widyawan Anggota 29 29 100%

Iman Sugema Anggota 29 29 100%

Donnaria Silalahi 1) Anggota Independen 8 8 100%

Human Brillianto 2) Anggota Independen 27 27 100%

Suhendi Muharam 3) Anggota Independen 17 17 100%

Keterangan:

1)

Berhenti menjabat sebagai anggota independen Komite Audit sejak 31 Mei 2021

2)

Menjabat sebagai anggota independen Komite Audit sejak 25 Januari 2021

3)

Menjabat sebagai anggota independen Komite Audit sejak 5 Juli 2021



713

Agenda Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2021, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan peserta Rapat Komite Audit, sebagai berikut:

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

No. Tanggal Rapat Agenda Rapat Peserta Rapat

1 8 Januari 2021 Progres Audit Laporan Keuangan Konsolidasi BNI tahun buku 2020 • Asmawi Syam

• Sigit Widyawan

• Iman Sugema

• Donnaria Silalahi

2 12 Januari 2021 Evaluasi pelaksanaan RKAT SAI Semester II 2020, Evaluasi Pokok-pokok

hasil audit, Tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal

• Asmawi Syam

• Sigit Widyawan

• Iman Sugema


3 28 Januari 2021 Pembahasan surat teguran OJK atas DPLK BNI • Asmawi Syam

• Sigit Widyawan

• Iman Sugema


• Human Brilianto

4 9 Februari 2021 Pembahasan tindak lanjut Disposisi surat masuk Dewan Komisaris. • Asmawi Syam

• Sigit Widyawan

• Iman Sugema


• Human Brilianto

5 3 Maret 2021 1. Realisasi Review Divisi Kepatuhan Triwulan IV Tahun 2020, Tindak

lanjut hasil review Divisi KPN, SAF, WBS, Kasus Pegawai

2. Pembahasan surat OJK No. S-32/PB.31/2021 mengenai Laporan

Strategi Anti Fraud

6 23 Maret 2021 Pembahasan hasil review anggota KA non Dekom terkait konsultasi

kredit

• Asmawi Syam

• Sigit Widyawan

• Iman Sugema


• Human Brilianto

• Asmawi Syam

• Sigit Widyawan

• Iman Sugema


• Human Brilianto

7 30 Maret 2021 Penjelasan mengenai konsultasi kredit • Asmawi Syam

• Sigit Widyawan

• Iman Sugema


• Human Brilianto

8 20 April 2021 Pembahasan Kinerja Keuangan dan Publikasi Laporan Keuangan BNI

Periode Maret 2021

9 8 Juni 2021 1. Realisasi Review Divisi Kepatuhan Triwulan IV Tahun 2020, Tindak

lanjut hasil review Divisi KPN, SAF, WBS

2. Pembahasan surat OJK No. S-32/PB.31/2021 mengenai Laporan

Strategi Anti Fraud

10 16 Juni 2021 Pembahasan persiapan audit laporan keuangan BNI konsolidasi tahun

buku 2021

11 22 Juni 2021 Realisasi Review Divisi Kepatuhan Triwulan I Tahun 2021, Tindak lanjut

hasil review Divisi KPN, SAF, WBS

12 28 Juni 2021 Tindak lanjut atas permohonan persetujuan revisi RBB BNI 2021 kepada

Dewan Komisaris

• Asmawi Syam

• Sigit Widyawan

• Iman Sugema


• Human Brilianto

• Asmawi Syam

• Sigit Widyawan

• Iman Sugema

• Human Brilianto

• Asmawi Syam

• Sigit Widyawan

• Iman Sugema

• Human Brilianto

• Asmawi Syam

• Sigit Widyawan

• Iman Sugema

• Human Brilianto

• Asmawi Syam

• Sigit Widyawan

• Iman Sugema

• Human Brilianto


714


13 6 Juli 2021 Pembahasan Laporan Hapus Buku Periode Juni 2021, Laporan Recovery

Hapus Buku, serta Recovery Plan Hapus Buku BNI

• Asmawi Syam

• Sigit Widyawan

• Iman Sugema

• Human Brilianto

• Suhendi Muharam

14 28 Juli 2021 Pembahasan dan updating kasus-kasus • Asmawi Syam

• Sigit Widyawan

• Iman Sugema

• Human Brilianto

• Suhendi Muharam

15 10 Agustus 2021 1. Pembahasan mengenai program kerja dan hasil review Komite Audit

2. Pembahasan laporan hasil audit SAI kepada OJK periode Semester

I 2021

16 10 Agustus 2021 Pembahasan Laporan KAP PWC perihal hasil audit kinerja keuangan

BNI periode Juni 2021

• Asmawi Syam

• Sigit Widyawan

• Iman Sugema

• Human Brilianto

• Suhendi Muharam

• Asmawi Syam

• Sigit Widyawan

• Iman Sugema

• Human Brilianto

• Suhendi Muharam

17 24 Agustus 2021 Review Realisasi Fasilitas Dewan Komisaris & Direksi Tahun 2020 • Asmawi Syam

• Sigit Widyawan

• Iman Sugema

• Human Brilianto

• Suhendi Muharam

18 27 Agustus 2021 Paparan dan diskusi hasil kaji ulang SAI oleh Konsultan RSM • Asmawi Syam

• Sigit Widyawan

• Iman Sugema

• Human Brilianto

• Suhendi Muharam

19 3 September 2021 Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit SAI Triwulan II tahun 2021, Evaluasi

Pokok-pokok Hasil Audit, Tindak Lanjut Pemeriksaan SAI dan Auditor

Eksternal

20 7 September 2021 Realisasi review Divisi Kepatuhan TW II tahun 2021; Tindak lanjut review

Div. KPN; Program Strategi Anti Fraud; Program WBS

• Asmawi Syam

• Sigit Widyawan

• Iman Sugema

• Human Brilianto

• Suhendi Muharam

• Asmawi Syam

• Sigit Widyawan

• Iman Sugema

• Human Brilianto

• Suhendi Muharam

21 15 September 2021 Pembahasan dan updating kasus-kasus • Asmawi Syam

• Sigit Widyawan

• Iman Sugema

• Human Brilianto

• Suhendi Muharam

22 29 September 2021 Pembahasan hasil review kinerja keuangan BNI Agustus 2021 oleh

Komite Audit

• Asmawi Syam

• Sigit Widyawan

• Iman Sugema

• Human Brilianto

• Suhendi Muharam

23 19 Oktober 2021 Pembahasan hasil audit khusus SAI atas AYDA, PSB dan DAS • Asmawi Syam

• Sigit Widyawan

• Iman Sugema

• Human Brilianto

• Suhendi Muharam



715


24 16 November 2021 Pembahasan disposisi surat masuk Dewan Komisaris yang di-review

oleh Komite Audit

• Asmawi Syam

• Sigit Widyawan

• Iman Sugema

• Human Brilianto

• Suhendi Muharam

25 23 November 2021 Pembahasan aplikasi FAST serta aplikasi pendukung SAI • Asmawi Syam

• Sigit Widyawan

• Iman Sugema

• Human Brilianto

• Suhendi Muharam

26 7 Desember 2021 Realisasi review Divisi Kepatuhan TW III tahun 2021; Tindak lanjut review

Div. KPN; Program Strategi Anti Fraud; Program WBS

• Asmawi Syam

• Sigit Widyawan

• Iman Sugema

• Human Brilianto

• Suhendi Muharam

27 14 Desember 2021 Pembahasan rencana kerja KA 2022 • Asmawi Syam

• Sigit Widyawan

• Iman Sugema

• Human Brilianto

• Suhendi Muharam

28 21 Desember 2021 Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Triwulan III, Evaluasi Pokok-pokok

Hasil Audit, Tindak Lanjut Pemeriksaan SAI dan Auditor Eksternal

29 22 Desember 2021 Laporan progres audit laporan keuangan tahunan BNI 2021 oleh KAP

PWC

• Asmawi Syam

• Sigit Widyawan

• Iman Sugema

• Human Brilianto

• Suhendi Muharam

• Asmawi Syam

• Sigit Widyawan

• Iman Sugema

• Human Brilianto

• Suhendi Muharam

Selain rapat tersebut di atas, Komite Audit juga turut

menghadiri serta memberikan masukan dalam rapatrapat

Komite Dewan Komisaris yang mengundang

Komite Audit. Tercatat selama tahun 2021, Komite Audit

menghadiri undangan rapat Komite lain sebanyak 9

(sembilan) rapat.

Laporan Singkat Pelaksanaan

Kegiatan Komite Audit Tahun 2021

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan Perseroan yang

baik (Good Corporate Governance), Dewan Komisaris

telah membentuk Komite Audit dengan berpedoman

kepada ketentuan yang berlaku. Tugas dan Tanggung

Jawab Komite Audit, serta Kode Etik Komite Audit diatur

dalam Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit

yang telah ditetapkan Dewan Komisaris.

Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015

tanggal 23 Desember 2015, BNI telah memuat Piagam

Komite Audit dan informasi lainnya yang diwajibkan

dalam Peraturan OJK tersebut pada situs web Perseroan.

Selama tahun 2021 Komite Audit telah melakukan tugas

dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang

akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau

pihak Otoritas;

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap


dengan kegiatan Perseroan;

3. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit/jasa yang

diberikan Kantor Akuntan Publik (KAP), termasuk

menelaah independensi dan objektivitas;


mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP untuk

audit tahun buku 2021;

5. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi KA terhadap

pelaksanaan pemberian jasa audit KAP tahun buku

2020;

6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan

oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan

mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas

hasil temuan auditor.


716

a. Melakukan penelaahan terhadap perencanaan

dan pelaksanaan audit dan konsultasi SAI, serta

pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan SAI;

b. Melakukan penelaahan terhadap perencanaan dan

pelaksanaan review Divisi Kepatuhan (KPN), serta

pengawasan tindak lanjut hasil review Divisi KPN;

c. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan

Pemeriksaan OJK, serta pengawasan tindak lanjut

hasil pemeriksaan OJK;

d. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan

Pemeriksaan BPK, serta pengawasan tindak lanjut

hasil pemeriksaan BPK;

e. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan

Pemeriksaan KAP, serta pengawasan tindak lanjut

hasil pemeriksaan KAP (Management Letter);

f. Memantau penyiapan laporan Direksi dan Komisaris

tentang pokok-pokok hasil audit;

g. Memantau perkembangan penyelesaian kasus

pegawai, dan tindak lanjut kasus-kasus yang

berkenaan dengan fraud.

7. Melakukan assessment terhadap Sistem Internal

Control BNI.

a. Melakukan evaluasi penerapan Whistleblowing

System (WBS);

b. Melakukan evaluasi penerapan Program Strategi

Anti Fraud.

8. Melakukan penelaahan terhadap laporan kinerja

bulanan Perseroan;

9. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan Good

Corporate Governance (GCG) Perseroan;

10. Review Kinerja Investasi Dana Pensiun Lembaga

Keuangan (DPLK);

11. Melakukan penelaahan atas usulan-usulan Manajemen

yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;

12. Membuat laporan terkait pelaksanaan tugas Komite

Audit.

a. Laporan Komite Audit untuk Annual Report;

b. Laporan realisasi program kerja Komite Audit.

13. Review progres Remedial & Recovery;

14. Melakukan koordinasi antar Komite;

15. Melaksanakan disposisi Dewan Komisaris.

Dalam tahun buku 2021, Komite Audit melalui rapat-rapat

Komite juga telah melakukan pembahasan dengan pihak

terkait mengenai hal-hal berikut:

1. Manajemen

Komite Audit melakukan review atas laporan keuangan

audited dan unaudited yang akan dipublikasikan

pada tahun 2021, guna memastikan bahwa isi dan

pengungkapan informasi telah sesuai dengan standar

akuntansi dan ketentuan yang berlaku. Evaluasi

terhadap efektivitas pelaksanaan audit oleh auditor

eksternal, independensi, objektivitas, serta kecukupan

lingkup pemeriksaannya juga dilakukan oleh Komite

Audit melalui pembahasan bersama Manajemen.

Komite Audit juga melakukan pembahasan dan

monitoring tindak lanjut penyelesaian temuan audit

baik audit internal maupun audit eksternal, monitoring

tindak lanjut penyelesaian kasus-kasus yang terjadi

dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian

serta tindakan-tindakan sanksi administratif yang

diperlukan.

Berkenaan dengan upaya untuk lebih meningkatkan

kualitas kredit Bank, Komite Audit melalui Dewan

Komisaris telah merekomendasikan kepada Manajemen

untuk melakukan review secara menyeluruh terhadap

proses kredit BNI.

2. Auditor Eksternal

Dalam rangka proses audit laporan keuangan

perusahaan per 31 Desember 2021 yang dilakukan oleh

Kantor Akuntan Publik (KAP), Komite Audit membahas

rencana audit, monitoring progress pelaksanaan audit

termasuk temuan yang memerlukan penyesuaianpenyesuaian,

evaluasi terhadap pengendalian internal

termasuk pengendalian internal atas pelaporan

keuangan Perseroan, serta kualitas pelaporan

keuangan Perseroan secara keseluruhan.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi monitoring terhadap

hasil audit yang dilakukan oleh auditor eksternal, yaitu

Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa keuangan (OJK),

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan

dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan KAP,

Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap tindak

lanjut yang dilakukan Manajemen terhadap hasil audit

auditor eksternal dimaksud. Penelaahan dan evaluasi

terhadap hasil audit eksternal yang dilakukan Komite

Audit sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebagai

berikut:

a. Progress penyelesaian hasil audit BI sebesar

100% atau seluruh rekomendasi telah selesai

ditindaklanjuti;

b. Progress penyelesaian hasil audit OJK sebesar

98,29% dengan jumlah pending sebanyak 23 (dua

puluh tiga) rekomendasi;

c. Progress penyelesaian hasil audit BPK sebesar

83,43% dengan jumlah pending sebanyak 57 (lima

puluh tujuh) rekomendasi;

d. Progress penyelesaian Management Letter KAP

Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst

& Young) sebesar 92,86% dengan jumlah pending

sebanyak 1 (satu) rekomendasi.



717

Komite Audit telah menyusun Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan

Historis Tahunan Tahun Buku 2020 oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young). Untuk

memenuhi Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik

dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Perseroan telah melaporkan Laporan Hasil Evaluasi

Komite Audit tersebut kepada OJK pada bulan Juni 2021.

3. Satuan Audit Internal

Komite Audit melakukan penelaahan terhadap rencana audit internal tahunan, memonitor pelaksanaan dan hasil

pemeriksaan, serta tindak lanjut penyelesaiannya oleh Manajemen Perseroan. Komite Audit juga melakukan

pembahasan dengan Satuan Audit Internal (SAI), dalam upaya mendorong efektivitas dan penguatan fungsi SAI.

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) SAI Tahun 2021, realisasi dari rencana aktivitas yang

dilakukan SAI sebagai berikut:

No. Jenis Aktivitas Rencana Realisasi

1 Audit Delivery Channel 130 130

2 Audit KCLN 4 5

3 Audit Divisi 5 5

4 Audit Subsidiaries 3 3

5 Audit Mandatory 14 12

6 Audit Tematik/Aktivitas TI incl. Aplikasi IT dan Non IT 67 70

7 Independent Review 5 5

Jumlah 228 230

Dari hasil penelaahan dan evaluasi atas tindak lanjut

audit SAI sampai dengan akhir tahun 2021 progres

penyelesaian tindak lanjut hasil audit SAI mencapai

99,67%. Terdapat 99 (sembilan puluh sembilan) tindak

lanjut yang masih dalam proses penyelesaian, yaitu

13 (tiga belas) pending tindak lanjut audit SAI tahun

2020 dan 86 (delapan puluh enam) tindak lanjut atas

audit SAI tahun 2021.

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi atas

proses penyelesaian kasus pegawai pada tahun 2021

terdapat 119 (seratus sembilan belas) kasus. Sebanyak

107 (seratus tujuh) kasus telah selesai diproses,

sementara sebanyak 12 (dua belas) kasus masih dalam

proses penyelesaian. Terhadap pegawai yang terbukti

melakukan pelanggaran dan/atau fraud, ditindaklanjuti

dengan memberikan sanksi PHK (Pengakhiran

Hubungan Kerja) kepada 64 (enam puluh empat)

pegawai, pemberian sanksi Demosi kepada 23 (dua

puluh tiga) pegawai, pemberian sanksi STK (Surat

Teguran Keras) kepada 26 (dua puluh enam) pegawai,

pemberian sanksi STE (Surat Teguran) kepada 61

(enam puluh satu) pegawai dan pemberian sanksi

SP (Surat Pembinaan) kepada 71 (tujuh puluh satu)

pegawai.

Berkenaan dengan upaya untuk lebih mengoptimalkan

fungsi SAI, Komite Audit telah merekomendasikan

untuk menerapkan Risk Based Audit sebagai metode

dan pendekatan audit yang digunakan SAI dalam

melakukan pemeriksaan.

4. Direktur Kepatuhan

Berdasarkan hasil penelaahan Komite Audit atas

Laporan Kepatuhan terhadap ketentuan Perbankan

dan perundang-undangan lainnya yang terkait,

disampaikan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Tugas

Direktur Kepatuhan. Selama tahun 2021, Perseroan

secara rutin telah menyampaikan laporan tersebut

kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 46/

POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Bank Umum. Selain hal tersebut, Komite Audit juga

melakukan penelaahan dan pembahasan mengenai

rencana kerja Divisi Kepatuhan, proses kasus pegawai,

pelaksanaan Whistleblowing System (WBS), dan

penerapan Program Strategi Anti Fraud.

Pembahasan terhadap rencana kerja dari Divisi

Kepatuhan dilakukan untuk mendorong efektivitas

sinergi antara Divisi Kepatuhan dan SAI dalam

menjalankan fungsi pengawasan, terutama kepatuhan

Perseroan terhadap peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi terhadap

laporan WBS, selama tahun 2021 terdapat 100

(seratus) laporan yang disampaikan melalui WBS,

yang terdiri dari 46 (empat puluh enam) laporan

di luar lingkup WBS, 17 (tujuh belas) laporan tidak

cukup bukti/tidak terbukti kebenarannya, 2 (dua)

laporan terbukti terkait kelakuan tidak etis, 3 (tiga)

laporan terbukti terkait kecurangan, 7 (tujuh) laporan


718

terbukti terkait pelanggaran peraturan/hukum, 3 (tiga)

laporan terbukti terkait gratifikasi, 2 (dua) laporan

terbukti terkait benturan kepentingan, dan 20 (dua

puluh) laporan tindak lanjutnya masih dalam proses

penyelesaian.

Penerapan Strategi Anti Fraud semester II tahun 2020

telah dilaporkan kepada OJK pada bulan Januari 2021,

dan Penerapan Strategi Anti Fraud semester I tahun

2021 telah dilaporkan kepada OJK pada bulan Juli 2021.

Pada tahun 2021, terdapat 6 (enam) kasus fraud yang

dilaporkan sebagai laporan insidentil kepada OJK.

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi terhadap

penerapan Strategi Anti Fraud, pada tahun 2021 jumlah

fraud internal yang terjadi sebanyak 63 (enam puluh

tiga) kejadian dan jumlah fraud eksternal outlet yang

terjadi sebanyak 14 (empat belas) kejadian.

5. Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta

rekomendasi Komite Audit, secara periodik dilaporkan

kepada Dewan Komisaris. Secara garis besar sebagai

berikut:

a. Pelaksanaan review atas usulan penunjukan KAP

dan Komite Audit telah memberikan rekomendasi

kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor

Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis

& Rekan (firma anggota jaringan global PwC)

untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan

Konsolidasian BNI yang berakhir 31 Desember 2021,

serta melakukan review atas efektivitas pelaksanaan

Jasa Audit Kantor Akuntan Publik termasuk aspek

independensi dan objektivitas;

b. Pelaksanaan review atas Laporan Keuangan

Publikasi Bank;

c. Pelaksanaan review atas efektivitas fungsi Internal

Audit berkaitan dengan realisasi RKAT, temuantemuan

dan rekomendasi audit mencakup

kepatuhan atas Internal Control, proses pengelolaan

risiko dan pelaksanaan tata kelola perusahaan

(GCG);

d. Pelaksanaan review efektivitas tindak lanjut atas

penyelesaian temuan-temuan Auditor Internal

maupun Auditor Eksternal (OJK, BPK, PPATK);

e. Melakukan penelaahan terhadap laporan kinerja

bulanan Perseroan, usulan revisi RBB Tahun 2021-

2023, dan usulan RBB Tahun 2022-2024 yang

disampaikan Manajemen;

f. Melakukan penelaahan atas usulan-usulan

Manajemen yang memerlukan persetujuan Dewan

Komisaris;

g. Menyusun Pokok-Pokok Saran dan Pendapat Komite

Audit berdasarkan hasil Rapat Komite Audit, dan

merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk

menyampaikan Pokok-Pokok Saran dan Pendapat

Komite Audit tersebut kepada Manajemen untuk

ditindaklanjuti.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Sepanjang tahun 2021, Anggota Komite Audit Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi

berupa pelatihan, workshop, konferensi, seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Nama

Jabatan

Materi Pengembangan

Kompetensi/Pelatihan

Jenis

Pelatihan dan

Penyelenggara

Waktu dan

Tempat

Pelaksanaan

Asmawi Syam Ketua Pengembangan Kompetensi Komite Audit dapat dilihat pada bagian pengembangan

kompetensi Dewan Komisaris, Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini

Sigit Widyawan Anggota Pengembangan Kompetensi Komite Audit dapat dilihat pada bagian pengembangan


Iman Sugema Anggota Pengembangan Kompetensi Komite Audit dapat dilihat pada bagian pengembangan


Donnaria Silalahi 1)

Human Brillianto 2)

Suhendi Muharam 3)

Anggota

Independen

Anggota

Independen

Anggota

Independen

- - -

- - -

- - -

Keterangan:

1)

Berhenti menjabat sebagai anggota independen Komite Audit sejak 31 Mei 2021

2)

Menjabat sebagai anggota independen Komite Audit sejak 25 Januari 2021

3)

Menjabat sebagai anggota independen Komite Audit sejak 5 Juli 2021



719

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan untuk

membantu Dewan Komisaris terkait dengan implementasi kebijakan nominasi dan remunerasi di tingkat Dewan Komisaris,

Direksi, anggota Komite di tingkat Dewan Komisaris dan keseluruhan pegawai Bank berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dasar Pembentukan Komite Nominasi

dan Remunerasi

BNI membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi

pada tahun 2002 berdasarkan Surat Keputusan Dewan

Komisaris No. Kep/01/DK/2002 tanggal 2 Desember 2002

tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan

Komisaris dan menjalankan tugasnya sesuai peraturan,

diantaranya adalah sebagai berikut:


No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012

tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan

Usaha Milik Negara

No. PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021;


No. 34/ POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014

tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten



No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015

tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian

Remunerasi bagi Bank Umum;

4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016

tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian

Remunerasi bagi Bank Umum;


No. 55/ POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016

tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;

6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

No. 13/ SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang

Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Piagam Komite Nominasi dan

Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki Piagam

Komite yang secara terus menerus disempurnakan dan

diperbaharui sesuai dengan perkembangan peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta kondisi terkini.

Pembaharuan/penyempurnaan atas Piagam Komite

Nominasi dan Remunerasi BNI terakhir dilakukan pada

tahun 2020 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan

Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero)

Tbk No. KEP/048/DK/2020 tanggal 22 Oktober 2020

mengenai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut

memuat:

1. Landasan hukum;

2. Struktur organisasi dan keanggotaan Komite Nominasi

dan Remunerasi;

3. Persyaratan keanggotaan Komite Nominasi dan

Remunerasi;

4. Tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi;

5. Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi;

6. Wewenang, hak dan kewajiban Komite Nominasi dan

Remunerasi;

7. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi;

8. Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan

Nominasi.

Struktur, Keanggotaan dan

Keahlian Komite Nominasi dan

Remunerasi

Struktur, keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

yang diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan

Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh

Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat membentuk

Komite Nominasi dan Remunerasi secara terpisah;

2. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak

independen dan bertanggung jawab langsung kepada

Dewan Komisaris;

3. Pengangkatan anggota Komite Nominasi dan

Remunerasi dilakukan oleh Direksi berdasarkan

Keputusan Rapat Dewan Komisaris;

4. Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya

terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu 1 (satu)

orang Komisaris Independen merangkap sebagai

ketua, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang

pejabat eksekutif yang membawahi fungsi sumber

daya manusia atau pihak yang menduduki jabatan

manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber

daya manusia pada BNI;

5. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya

selain anggota yang sekurang-kurangnya harus

terpenuhi sebagaimana disebutkan dalam butir 4 di

atas dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris

lainnya, dan pihak yang berasal dari luar BNI;

6. Dalam hal anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota

komite yang merupakan Komisaris Independen paling

kurang berjumlah 2 (dua) orang;


720

7. Anggota Komite Nominasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir 5 di atas sebagian besar tidak dapat

berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia;

8. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Komisaris Independen pada BNI;

9. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang merangkap jabatan sebagai Ketua Komite lebih dari 1 (satu)

pada Komite lain dan hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite

lain pada BNI;

10. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang berasal dari anggota Direksi, baik pada BNI maupun pada

Bank lain;

11. Jika dianggap perlu, Komite dapat mengangkat seorang Sekretaris Komite dengan penugasan, hak, wewenang

dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Ketua Komite.

Pada periode 2021, struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi mengalami 2 (dua) kali perubahan

sebagaimana penjelasan tabel di bawah ini:


No. Nama Jabatan Keterangan Keahlian

1 Agus Dermawan

Wintarto

Martowardojo

Ketua Komisaris Utama/Komisaris Independen Ekonomi

2 Pradjoto Anggota Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen • Hukum

• Ekonomi

3 Sigit Widyawan Anggota Komisaris Independen • Ekonomi Akuntansi

• Keuangan

4 Joni Swastanto 1) Anggota Komisaris Ekonomi

5 Askolani Anggota Komisaris Ekonomi

6 Ratih Nurdiati Anggota Komisaris Hukum

7 Asmawi Syam Anggota Komisaris Independen Ekonomi

8 Susyanto Anggota Komisaris Hukum

9 Iman Sugema Anggota Komisaris Independen • Agribisnis

• Ekonomi

10 Septian Hario Seto Anggota Komisaris Independen • Akuntansi

• Keuangan

11 Efita Praharani Anggota SVP Business Partner • Psikologi

• Ilmu Administrasi

12 Danni Tri Suryani Anggota Pihak Independen • Ekonomi

• Manajemen SDM

Keterangan:

1)

Berhenti menjabat sebagai anggota KNR sejak tanggal 29 Maret 2021

Periode 29 Maret-16 Agustus 2021


1. Agus Dermawan



2. Pradjoto Anggota Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen • Hukum

• Ekonomi

3. Sigit Widyawan Anggota Komisaris Independen • Ekonomi Akuntansi

• Keuangan

4. Askolani Anggota Komisaris Ekonomi

5. Ratih Nurdiati Anggota Komisaris Hukum

6. Asmawi Syam Anggota Komisaris Independen Ekonomi

7. Susyanto Anggota Komisaris Hukum

8. Iman Sugema Anggota Komisaris Independen • Agribisnis

• Ekonomi



721


9. Septian Hario Seto Anggota Komisaris Independen • Akuntansi

• Keuangan

10 Erwin Rijanto

Slamet 1) Anggota Komisaris Independen Ekonomi

11. Efita Praharani Anggota SVP Business Partner • Psikologi


12. Danni Tri Suryani Anggota Pihak Independen • Ekonomi

• Manajemen SDM

1)

Menjabat sebagai anggota KNR terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2021

Periode 16 Agustus 2021-31 Desember 2021


1 Agus Dermawan

Wintarto

Martowardojo


2 Pradjoto Anggota Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen • Hukum

• Ekonomi

3 Sigit Widyawan Anggota Komisaris Independen • Ekonomi Akuntansi

• Keuangan

4 Askolani Anggota Komisaris Ekonomi


6 Asmawi Syam Anggota Komisaris Independen Ekonomi

7 Susyanto Anggota Komisaris Hukum

8 Iman Sugema Anggota Komisaris Independen • Agribisnis

• Ekonomi


• Keuangan

10 Erwin Rijanto

Slamet 1) Anggota Komisaris Independen Ekonomi

11 Efita Praharani Anggota SVP Business Partner • Psikologi


12 Danni Tri Suryani Anggota Pihak Independen • Ekonomi

• Manajemen SDM

1)


Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil singkat mengenai Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BNI sebagai berikut:

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Agus Dermawan Wintarto Martowardojo

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Pradjoto




Joni Swastanto 1)



722

Sigit Widyawan



Askolani



Ratih Nurdiati



Asmawi Syam



Susyanto



Iman Sugema



Septian Hario Seto



Erwin Rijanto Slamet 2)



Efita Praharani


Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bekasi Jawa Barat. Saat ini berusia 54 tahun. Diangkat sebagai Anggota Komite Nominasi dan

Remunerasi pada Perseroan sejak September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/018/DK/2018 tanggal 17

Desember 2018.

Meraih gelar Sarjana di bidang Psikologi Universitas Gadjah Mada pada tahun 1992 dan memperoleh gelar Master of Science di bidang

Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia pada tahun 2005.

Pernah menjabat sebagai Pemimpin Konsumer Banking Wilayah – Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk (2016-2018), Wakil Pemimpin Divisi Manajemen Produk Konsumer PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Mei-

September 2018) dan Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia (September 2018-September 2021) PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk. Saat ini menjabat sebagai SVP Business Partner (September 2021-sekarang) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero)

Tbk.

Danni Tri Suryani

Anggota Independen

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir tahun 1966. Saat ini berusia 55 tahun. Diangkat sebagai Anggota Independen

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/032/

DK/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

Meraih gelar Sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Manajemen dari Universitas Indonesia, dan Master of Science untuk bidang Human

Resources Development dari University of Stirling, Scotland, UK.

Pernah menjabat sebagai Learning and Knowledge Management Group Head pada PT Bank Niaga (Persero) Tbk (2006-2009),

Executive Vice President Human Capital pada Bank Mutiara/J Trust (2014-2015), Human Capital Director pada perusahaan Sekuritas

Sucorinvest (2015-2016), Pemimpin Human Capital dan Corporate Secretary Mandiri Manajemen Investasi (2017-2020) dan Human

Capital Advisor pada beberapa perusahaan finansial, baik Perbankan maupun non Perbankan.

Keterangan:

1)


2)

Menjabat sebagai anggota KNR sejak tanggal 16 Agustus 2021



723

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Nominasi dan

Remunerasi

Persyaratan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, antara lain:

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai di bidang

tugas Komite Nominasi dan Remunerasi, serta memiliki pemahaman di bidang Perbankan;

b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan

kepentingan terhadap Perseroan;

c. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;

d. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dan secara efektif.

2. Di samping persyaratan sebagaimana disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas, anggota Komite Nominasi dan

Remunerasi yang berasal dari Pihak Independen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Tidak memiliki hubungan afiliasi atau hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan

dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham

Seri A Dwiwarna BNI atau hubungan dengan BNI yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak

independen. Pengertian Pihak Independen dalam piagam ini berpedoman pada ketentuan yang mengatur Pihak

Independen komite di bawah Dewan Komisaris dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;

b. Memiliki pengalaman terkait nominasi dan/atau remunerasi;

c. Bukan merupakan karyawan BNI;

d. Tidak merangkap sebagai:

i) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Perusahaan lain;

ii) Sekretaris/staf Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/Perusahaan lain;

iii) Anggota komite lainnya yang ada pada Perseroan.

e. Pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia harus memiliki pengetahuan mengenai sistem

remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan Bank;

f. BNI harus meneliti kebenaran dari seluruh dokumen atau data pendukung pemenuhan persyaratan Pihak

Independen, antara lain surat pernyataan pribadi mengenai integritas Pihak Independen.

Per 31 Desember 2021, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan

Remunerasi adalah sebagai berikut:



Martowardojo

Pradjoto

Joni Swastanto 1)

Sigit Widyawan

Askolani

Ratih Nudiati

Asmawi Syam

Susyanto

Ketua Komite/Komisaris

Utama/Komisaris

Independen

Anggota Komite/Wakil

Komisaris Utama/


Anggota Komite/

Komisaris

Anggota Komite/

Komisaris

Independen

Anggota Komite/

Komisaris

Anggota Komite/

Komisaris

Anggota Komite/

Komisaris

Independen

Anggota Komite/

Komisaris

Riwayat pendidikan Beliau dapat

dilihat pada bagian keberagaman























Riwayat pengalaman kerja beliau dapat


komposisi Dewan Komisaris























724


Iman Sugema

Septian Hario Seto


Efita Praharani

Anggota Komite/

Komisaris

Independen

Anggota Komite/

Komisaris

Independen

Anggota Komite/

Komisaris

Independen

Anggota/SVP Business

Partner










• S1 Psikologi

• S2 Ilmu Administrasi

Danni Tri Suryani Anggota Independen • S1 Ekonomi Manajemen

• Master of Science untuk

bidang Human Resources










• Pemimpin Consumer Banking

Wilayah - Kantor Wilayah Jakarta

Kemayoran BNI

• Wakil Pemimpin Divisi Manajemen

Produk Konsumer BNI

• Pemimpin Divisi Manajemen Modal

Manusia BNI

• Learning and Knowledge

Management Group Head pada PT

Bank Niaga (Persero) Tbk

• Executive Vice President Human

Capital pada Bank Mutiara/J Trust

• Human Capital Director pada

perusahaan Sekuritas Sucorinvest

• Pemimpin Human Capital dan

Corporate Secretary Mandiri

Manajemen Investasi

• Human Capital Advisor pada

beberapa perusahaan finansial, baik

Perbankan maupun non Perbankan

Keterangan:

1)


2)


Masa Jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris adalah sama

dengan masa penunjukannya sebagai Komisaris yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;

2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya

apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir;

3. Apabila anggota Dewan Komisaris yang diangkat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berhenti

dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris sebelum masa tugasnya selesai, maka jabatan anggota Komite

dimaksud dapat digantikan oleh anggota Komisaris yang lain;

4. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhenti dari

jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris maka jabatan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi wajib diganti

oleh anggota Dewan Komisaris Independen lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;

5. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi

melaksanakan fungsinya;

6. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari pihak independen paling lama adalah

3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan sehingga akumulasi masa

jabatannya pada Perseroan maksimal adalah selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris

untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan sewaktu-waktu.



725

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan penilaian secara wajar dan seimbang terhadap seluruh kondisi

yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam menyampaikan pendapatnya.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama

Agus Dermawan

Wintarto

Martowardojo

Tidak memiliki

hubungan

keuangan

dengan Dewan

Komisaris dan

Direksi

Tidak memiliki

hubungan

kepengurusan

di BNI,

perusahaan

anak, maupun

perusahaan

afiliasi

Tidak memiliki

hubungan

kepemilikan

saham di BNI

Tidak memiliki

hubungan

keluarga dengan

Dewan Komisaris,

Direksi, dan/atau

sesama anggota

Komite Nominasi

dan Remunerasi

Tidak menjabat

sebagai

pengurus partai

politik, pejabat

dan pemerintah

√ √ √ √ √

Pradjoto √ √ √ √ √

Joni Swastanto 1) √ √ √ √ √

Asmawi Syam √ √ √ √ √

Sigit Widyawan √ √ √ √ √

Askolani √ √ √ √ √

Ratih Nudiati √ √ √ √ √

Susyanto √ √ √ √ √

Iman Sugema √ √ √ √ √

Septian Hario Seto √ √ √ √ √

Erwin Rijanto

√ √ √ √ √

Slamet 2)

Efita Praharani √ √ √ √ √

Danni Tri Suryani √ √ √ √ √

Keterangan:

1)


2)


Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi

serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada

Dewan Komisaris mengenai sistem/kebijakan nominasi dan

remunerasi bagi Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan

pegawai secara menyeluruh.

1. Terkait dengan fungsi nominasi:

a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

mengenai:

i) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris;

ii) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam

proses Nominasi; dan

iii) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/

atau anggota Dewan Komisaris.

b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian

kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun

sebagai bahan evaluasi;

c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

mengenai program pengembangan kemampuan

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

d. Memberikan usulan/rekomendasi calon anggota

Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris

yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris untuk

disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

e. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada

Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur

pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan

Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk

disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

f. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada

Dewan Komisaris mengenai proses pengelolaan dan

Implementasi pengembangan talenta untuk kebutuhan

eksekutif Badan Usaha Miliki Negara (Direksi dan satu

level di bawah Direksi);

g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris


726

mengenai pihak Independen yang akan menjadi

anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

2. Terkait fungsi Remunerasi

a. Melakukan evaluasi terhadap sistem/kebijakan

remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko,

kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi

jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan

sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan

dan potensi pendapatan Bank di masa yang

akan datang.

b. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada

Dewan Komisaris mengenai:

i) Struktur remunerasi;

ii) Kebijakan remunerasi; dan

iii) Besaran remunerasi;

iv) Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi

Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas

dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi

sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

c. Menyampaikan hasil evaluasi dan memberikan

rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

i) Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan

Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat

Umum Pemegang Saham;

ii) Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan

pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan

kepada Direksi.

d. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap

penerapan kebijakan remunerasi.

f. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian

kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima

masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota

Dewan Komisaris.

3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan

Komisaris terkait fungsi nominasi dan remunerasi.

4. Prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi Komite

Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan

pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang

mengatur Komite Nominasi dan Remunerasi Bank

Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang

mengatur Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten

atau Perusahaan publik serta Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan yang mengatur penerapan tata kelola dalam

pemberian remunerasi bagi Bank umum.

Wewenang, Hak dan Kewajiban


1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan

Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat

mengakses catatan atau informasi tentang karyawan,

dana, aset, serta sumber daya lainnya milik BNI yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite wajib

melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut


2. Untuk melaksanakan tugasnya Komite Nominasi dan

Remunerasi dapat bekerja sama dengan Divisi Sumber

Daya Manusia dan Divisi lainnya yang terkait;

3. Komite Nominasi dan Remunerasi atas persetujuan

Dewan Komisaris berhak menunjuk pihak ketiga (orang

atau badan usaha) untuk membantu pelaksanaan

tugasnya;

4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib

menjalankan tugas dengan baik dan menjaga

kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi

Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak

eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan

pelaksanaan tugas Komite;

5. Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan

tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan

remunerasi wajib memperhatikan sekurang-kurangnya:

a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan

sebagaimana diatur dalam perundang-undangan

yang berlaku;

b. Prestasi kerja individual;

c. Kewajaran dengan peer group; dan

d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang

Bank.

6. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Nominasi dan

Remunerasi wajib menyusun dan menyampaikan

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada

Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang salinannya

disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk

diketahui. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut

dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

7. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat dan

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung

jawab dan prosedur nominasi dan remunerasi yang

dijalankan kepada Dewan Komisaris.

Rapat Komite Nominasi dan

Remunerasi

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank,

sekurang-kurangnya dilaksanakan 4 (empat) kali

dalam setahun;

2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat

dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah

anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan dari

mayoritas jumlah tersebut merupakan Ketua Komite

Nominasi dan Remunerasi serta 1 (satu) orang Pejabat

Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia atau

pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah

Direksi yang membidangi sumber daya manusia;

3. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Nominasi dan

Remunerasi, dan apabila Ketua Komite berhalangan



727

hadir maka rapat dipimpin oleh anggota Komite senior yang ditunjuk/disepakati dalam rapat;

4. Pengambilan keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak

dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara;

5. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama

banyaknya, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara,

tanpa menghitung suara dari anggota yang berasal dari Pejabat Eksekutif Sumber Daya Manusia atau pihak yang

menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia;

6. Hasil Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh

seluruh anggota Komite dan didokumentasikan dengan baik;

7. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam

Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;

8. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud dalam butir 6 tersebut di atas disampaikan secara tertulis oleh Komite

Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris;

9. Kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan

laporan tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2021 KNR telah melakukan 19 (sembilan belas) kali rapat dengan tabel penjelasan sebagai berikut:

Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi


1 14 Januari 2021 Wawancara Kandidat Anggota Komite dibawah

Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk

2 11 Februari 2021 1. Kajian Remunerasi Direksi dan Komisaris 2020-

2021

2. Pengisian Posisi Komisaris Perusahaan Anak

3. Pencapaian Key Performance Indicator (KPI)

2020 Direksi secara Kolegial dan Individual

• Agus Dermawan Wintarto Martowardojo

• Sigit Widyawan


• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema


• Danni Tri Suryani


• Pradjoto

• Sigit Widyawan


• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema


• Efita Praharani


3 18 Februari 2021 Penggantian Direktur Utama Perusahaan Anak • Agus Dermawan Wintarto Martowardojo

• Pradjoto

• Sigit Widyawan


• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema

• Efita Praharani



728


4 4 Maret 2021 Evaluasi Kinerja dan Kompetensi Direksi Tahun

2020

5 8 Maret 2021 1. Penunjukan Pimpinan RUPS Tahunan BNI dan

Penggantinya

2. Persetujuan Key Perfomance Indicator (KPI)

Dewan Komisaris 2021

6 10 Maret 2021 Wawancara Validasi Selected Talent 2021 PT Bank

Negara Indonesia (Persero) Tbk

7 18 Maret 2021 1. Kajian Remunerasi Direksi dan Dewan

Komisaris BNI

2. Penataan Organisasi (Pembidangan Direksi)

3. Laporan Penggantian Direktur Utama

Perusahaan Anak BNI

8 29 Maret 2021 Perubahan Kepengurusan Dewan Komisaris

Perseroan dalam rangka RUPS Tahunan PT BNI

(Persero) Tbk


• Pradjoto

• Sigit Widyawan


• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema




• Pradjoto

• Sigit Widyawan


• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema




• Pradjoto

• Sigit Widyawan


• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Pradjoto

• Sigit Widyawan


• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema




• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema


• Efita Praharani




729


9 6 Mei 2021 1. Presentasi Willis Towers Watson (WTW) (1)

terkait Benefit Analysis Direksi dan Komisaris

2. Presentasi Direktur HC dan Kepatuhan terkait:

a. Evaluasi atas penerapan kebijakan

remunerasi pegawai, sistem nominasi dan

pengelolaan sumber daya manusia secara

keseluruhan

b. Proses pengelolaan dan implementasi

pengembangan talenta untuk kebutuhan

eksekutif BUMN (Direksi dan BOD-1), serta

untuk talenta internal Perseroan


• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema


• Efita Praharani


10 3 Juni 2021 Wawancara Kandidat Anggota Komite Independen

di bawah Dewan Komisaris


• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



11 17 Juni 2021 1. Presentasi Benefit Analysis Anggota Direksi

dan Dewan Komisaris dari Konsultan Willis

Tower Watson

2. Perubahan Kepengurusan Perusahaan Anak

BNI

12 17 Juni 2021 Self-Assessment KNR atas Bp. Erwin Rijanto

Slamet selaku Komisaris Independen PT Bank

Negara Indonesia (Persero) Tbk

13 30 Juni 2021 Pembahasan Usulan Perubahan Peraturan Dana

Pensiun BNI


• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema


• Efita Praharani



• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema


• Efita Praharani



• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema


• Efita Praharani



730


14 8 Juli 2021 1. Pembahasan Usulan Pemecahan Organisasi

Divisi Manajemen Modal Manusia

2. Pembahasan (lanjutan) terkait Permohonan

Persetujuan atas Usulan Perubahan Peraturan

Dana Pensiun BNI

• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema


• Efita Praharani


15 19 Agustus 2021 Target KPI 2021 dan Pencapaian KPI Semester

1/2021 – Direksi secara Kolegial dan Individual

16 16 September 2021 1. Pembahasan (lanjutan) atas Target 2021 dan

Pencapaian Semester 1 KPI Direksi baik secara

Kolegial dan Individual

2. Kebijakan Remunerasi Pegawai di BNI, dalam

konteks terkait pemenuhan ketentuan/aturan

yang berlaku dan implementasinya di lapangan

17 4 Oktober 2021 1. Pembahasan Surat Kementerian BUMN Perihal

Remunerasi 2021 dan Tantiem 2020

2. Lain-lain


• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema





• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Iman Sugema



• Efita Praharani



• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema



• Efita Praharani


18 25 November 2021 Keputusan Lebih Lanjut Terkait Remunerasi 2021

dan Tantiem 2020


• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema






731


19 2 Desember 2021 Pembahasan Usulan Penetapan Pengurus

Perusahaan Anak BNI


• Pradjoto

• Sigit Widyawan

• Askolani

• Ratih Nurdiati

• Asmawi Syam

• Susyanto

• Iman Sugema




Keterangan:

1)


2)


Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi



Martowardojo

Pradjoto

Ketua Komite/ Komisaris Utama/


Anggota Komite/Wakil Komisaris

Utama/Komisaris Independen

19 18 94,74%

19 18 94,74%

Joni Swastanto 1) Anggota Komite/Komisaris 8 7 87,50%

Sigit Widyawan

Anggota Komite/Komisaris

Independen

19 19 100%

Askolani Anggota Komite/Komisaris 19 14 73,68%

Ratih Nudiati Anggota Komite/Komisaris 19 18 94,74%

Asmawi Syam


Independen

19 19 100%

Susyanto Anggota Komite/Komisaris 19 18 94.74%

Iman Sugema

Septian Hario Seto



Independen


Independen


Independen

19 19 100%

19 17 89,47%

5 5 100%

Efita Praharani Anggota/SVP Business Partner 19 10 52,63%

Danni Tri Suryani Anggota Independen 19 19 100%

Keterangan:

1)


2)



732


Kegiatan Komite Nominasi dan

Remunerasi Tahun 2021

Selama tahun 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi

(KNR) telah melaksanakan seluruh program/Rencana

Kerja yang ditetapkan pada awal tahun 2021 dalam

rangka membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan/tugas KNR dilakukan

melalui:

1. Pelaksanaan Rapat KNR;

2. Penelaahan/evaluasi/review di luar forum rapat.

Hasil Rapat KNR dan pemantauan, penelaahan/evaluasi/

review KNR tersebut disampaikan kepada Dewan

Komisaris sebagai laporan dan rekomendasi baik secara

tertulis maupun dalam forum Rapat Dewan Komisaris.

Pelaksanaan kegiatan KNR tersebut secara umum

meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas nominasi

a. Melakukan review/penelaahan terhadap calon

pengurus BNI yang berasal dari pihak internal BNI

serta memberikan usulan/rekomendasi mengenai

calon pengurus BNI yang memenuhi persyaratan

untuk diusulkan dalam RUPS BNI melalui Pemegang

Saham Seri A Dwiwarna;

b. Melakukan review/penelaahan terhadap

kelengkapan persyaratan calon pengurus BNI untuk

keperluan pengajuan uji kepatutan dan kelayakan

(fit and proper test) pada Otoritas Jasa Keuangan

sebagai calon pengurus BNI;

c. Melakukan review/penelaahan terhadap para

calon pengurus Perusahaan Anak BNI yang wajib

mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan yang

akan diusulkan kepada Pemegang Saham Seri A

Dwi Warna (Kementerian BUMN);

d. Membuat rekomendasi mengenai Program

Pengembangan Kemampuan anggota Direksi dan


e. Menyusun rekomendasi terhadap Sistem Nominasi

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris;

f. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi

terhadap usulan calon anggota Komite Audit,

Komite Pemantau Risiko serta Komite Tata Kelola

Terintegrasi yang berasal dari pihak independen


g. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan


h. Melakukan review terhadap sistem nominasi

pengelolaan SDM secara keseluruhan;

i. Melakukan evaluasi pengembangan Sumber Daya

Manusia sesuai Corporate Plan;

j. Melakukan evaluasi sistem mutasi, promosi dan

sanksi pegawai;

k. Melakukan evaluasi terhadap Talent Management

System;

l. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai

struktur organisasi Perusahaan.

2. Pelaksanaan tugas remunerasi

a. Melakukan evaluasi atas sistem/kebijakan

remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan

Komisaris, pejabat eksekutif serta pegawai secara

keseluruhan;

b. Menelaah remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

untuk tahun 2021 dan tantiem tahun 2020;

c. Melakukan evaluasi dan membuat rekomendasi

mengenai struktur remunerasi, kebijakan remunerasi

dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan

Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS

melalui Pemegang Saham Seri A Dwiwarna termasuk

review terhadap usulan remunerasi Direksi terkait

alokasi Long Term Incentive.

Memastikan bahwa kebijakan remunerasi pegawai telah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melakukan

evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan

remunerasi pegawai.

Kewajiban Komite Nominasi dan

Remunerasi terkait Kebijakan

Suksesi Direksi

Dalam rangka mempersiapkan regenerasi kepemimpinan

di masa yang akan datang, secara internal Perseroan

memiliki program yang telah diselaraskan dengan Peraturan

Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tanggal 24 Agustus

2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan

Pemberhentian Anggota Direksi BUMN. Dalam program

ini para pegawai potensial yang termasuk ke dalam Talent

Pool akan mendapat kesempatan untuk mengikuti program

pelatihan atau aktivitas terkait bidang manajemen, strategi

bisnis, perencanaan strategis, analisis risiko dan potensi

bisnis, analisis kinerja operasional dan keuangan serta

berbagai program sejenis lainnya.

Dengan adanya program ini, apabila Bank membutuhkan

penggantian kepemimpinan, BNI akan mengajukan

kandidat internal dari peserta program yang di fasilitasi

oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan

rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Selanjutnya hasil pemilihan kandidat internal tersebut

akan diajukan kepada Kementerian BUMN untuk menjalani

uji kelayakan dan kepatutan.



733

Pengembangan Kompetensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Sepanjang tahun 2021, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah mengikuti berbagai program

peningkatan kompetensi berupa pelatihan, workshop, konferensi, seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Pengembangan Kompetensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama

Agus Dermawan

Wintarto

Martowardojo

Pradjoto

Sigit Widyawan

Askolani

Ratih Nudiati

Susyanto

Asmawi Syam

Iman Sugema

Septian Hario

Seto

Erwin Rijanto

Slamet 1)

Joni Swastanto 2)

Efita Praharani

Jabatan

Ketua Komite/

Komisaris Utama/


Anggota Komite/Wakil

Komisaris Utama/


Anggota Komite/

Komisaris

Independen

Anggota Komite/

Komisaris

Anggota Komite/

Komisaris

Anggota Komite/

Komisaris

Anggota Komite/

Komisaris

Independen

Anggota Komite/

Komisaris

Independen

Anggota Komite/

Komisaris

Independen

Anggota Komite/

Komisaris

Independen

Anggota Komite/

Komisaris

Anggota/SVP Business

Partner

Materi Pengembangan


Jenis

Pelatihan dan

Penyelenggara

Waktu dan

Tempat

Pelaksanaan

Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada bagian

pengembangan kompetensi Dewan Komisaris, Bab Profil Perusahaan dalam Laporan

Tahunan ini



Tahunan ini



Tahunan ini



Tahunan ini



Tahunan ini



Tahunan ini



Tahunan ini



Tahunan ini



Tahunan ini



Tahunan ini

- - -

Instructional System Design (ISD) &

Module Developer Digital Learning

Internalisasi AKHLAK untuk Senior

Leaders C-1

How Does The Year 2021 Look For

The Wealth Management Industry

BNI 12 Januari 2021

BNI 5 Maret 2021

BNI 16 April 2021

Danni Tri Suryani Anggota Independen - - -

1)


2)



734


Komite Pemantau Risiko dibentuk dan bertanggung

jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka mendukung

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

yang berhubungan dengan penerapan Manajemen Risiko

di Bank serta penerapan prinsip-prinsip Good Corporate

Governance.

Dasar Pembentukan Komite

Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko BNI dibentuk pada tahun

2004 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris

No. Kep/002/DK/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang

Pembentukan Komite Risiko dan Kepatuhan. BNI

membentuk Komite Pemantau Risiko dan menjalankan

tugasnya sesuai Peraturan perundang-undangan, antara

lain:


No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012

tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan

Usaha Milik Negara No. PER-06/MBU/04/2021 tanggal

13 April 2021;



Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan

Publik;

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 55/POJK.03/2016

tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata

Kelola bagi Bank Umum;

4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/


Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki Piagam Komite Pemantau

Risiko yang secara terus menerus disempurnakan dan


peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

kondisi terkini. Pembaharuan/penyempurnaan atas

Piagam Komite Pemantau Risiko BNI terakhir dilakukan

pada tahun 2017, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan

Dewan Komisaris No. KEP/028/ DK/2017 tanggal 18 Mei

2017 tentang “Piagam Komite Pemantau Risiko”.

Piagam Komite Pemantau Risiko tersebut memuat:

1. Dasar pembentukan dan pelaksanaan tugas Komite

Pemantau Risiko;

2. Maksud dan tujuan pembentukan Komite Pemantau

Risiko;

3. Struktur dan keanggotaan, Komite Pemantau Risiko;

4. Persyaratan keanggotaan Komite Pemantau Risiko;

5. Tugas Komite Pemantau Risiko;

6. Wewenang Komite Pemantau Risiko;

7. Hak dan kewajiban Komite Pemantau Risiko;

8. Rapat Komite Pemantau Risiko;

9. Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko.

Struktur dan Keanggotaan Komite

Pemantau Risiko

1. Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan

keputusan rapat Dewan Komisaris dan didudukkan

dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris;

2. Komite Pemantau Risiko berada di bawah koordinasi

Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung


3. Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko

dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat

Dewan Komisaris;

4. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko sekurangkurangnya

terdiri dari:

a. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang

merangkap sebagai ketua;

b. 1 (satu) orang dari pihak independen yang memiliki

keahlian di bidang manajemen risiko;

c. 1 (satu) orang dari pihak independen yang memiliki

keahlian di bidang keuangan.

5. Komisaris independen dan pihak independen yang

menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling

sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu per seratus)

dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko;

6. Ketua Komite Pemantau Risiko adalah seorang

Komisaris Independen merangkap sebagai anggota

yang ditetapkan dalam keputusan rapat Dewan

Komisaris, dan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan

Dewan Komisaris;

7. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap

jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1

(satu) Komite lainnya pada BNI;

8. Mantan anggota Direksi dan mantan pejabat eksekutif

BNI atau pihak yang memiliki hubungan dengan

BNI yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk

bertindak independen yang akan menjadi anggota

independen Komite Pemantau Risiko wajib menjalani

masa tunggu (cooling off) paling singkat 6 (enam)

bulan. Ketentuan masa tunggu (cooling off) tersebut

tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi dan

mantan pejabat eksekutif BNI yang bertugas hanya

melaksanakan fungsi pengawasan paling singkat 6

(enam) bulan. Yang dimaksud dengan masa tunggu

(cooling off) adalah masa tunggu (cooling off)

sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Surat Edaran

Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata




735

9. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak diperkenankan merangkap jabatan

sebagai:

a. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ perusahaan lain;

b. Sekretaris/staf Sekretaris Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada BUMN/Perusahaan lain.

10. Direksi melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak

independen berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan Surat Keputusan Dewan Komisaris;

11. Ketua Komite Pemantau Risiko berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan

Komisaris jika salah seorang dari anggota Komite Pemantau Risiko berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri

atau diberhentikan;

12. Anggota Komite Pemantau Risiko dilarang berasal dari anggota Direksi BNI maupun bank lain;

13. Komite Pemantau Risiko bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris;

14. Komite Pemantau Risiko bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan

bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris;

15. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Komite dapat dibantu oleh staf yang berasal dari pihak luar BNI atau

sekretaris Komite. Staf atau Sekretaris Komite tersebut ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris

dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Pada periode 2021, struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko mengalami beberapa perubahan sebagaimana

penjelasan tabel di bawah ini:



1 Pradjoto Ketua Wakil Komisaris Utama/


• Hukum

• Ekonomi

2 Joni Swastanto 1) Anggota Komisaris Ekonomi



• Keuangan

5 Dwita Suherlina Anggota Anggota Independen • Pertanian

• Keuangan

Keterangan

1)

Berhenti menjabat sebagai anggota KPR sejak 29 Maret 2021

Periode 29 Maret-15 Juli 2021




• Hukum

• Ekonomi



• Keuangan


• Keuangan

Periode 15 Juli-16 Agustus 2021




• Hukum

• Ekonomi



• Keuangan


736



• Keuangan

5 Nurani Raswindriati 1) Anggota Anggota Independen • Akuntansi

• Keuangan

Keterangan:

1)

Menjabat sebagai anggota independen KPR sejak tanggal 15 Juli 2021

Periode 16 Agustus-31 Desember 2021




• Hukum

• Ekonomi



• Keuangan

4 Erwin Rijanto Slamet 1) Anggota Komisaris Independen Ekonomi


• Keuangan

6 Nurani Raswindriati Anggota Anggota Independen • Akuntansi

• Keuangan

Keterangan:

1)

Menjabat sebagai anggota KPR sejak tanggal 16 Agustus 2021

Profil Komite Pemantau Risiko

Profil singkat mengenai Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

Ketua Komite Pemantau Risiko

Pradjoto

Ketua Komite Pemantau Risiko


Anggota Komite Pemantau Risiko

Ratih Nurdiati



Joni Swastanto 1)







737

Septian Hario Seto



Dwita Suherlina

Anggota Independen Komite Pemantau Risiko

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Saat ini berusia 57 tahun. Diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko

Perseroan sejak Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/001/DK/202021 tanggal 18 Januari 2021.

Meraih gelar Sarjana Pertanian di bidang Agronomi dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1986 dan memperoleh gelar Magister

Manajemen bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2003. Pernah menjabat sebagai Assistant

Vice President Regional Risk Management Bandung PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2006-2012), Vice President Regional Risk

Management Bandung PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012), Vice President Regional Risk Management Jakarta Kelapa Gading PT

Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012-2016), Vice President Departemen IV Corporate Risk Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-

2020).

Nurani Raswindriati (3)

Anggota Independen Komite Pemantau Risiko

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Saat ini berusia 59 tahun. Diangkat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko

Perseroan sejak Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/013/DK/2021 tanggal 15 Juli 2021. Lahir tahun

1962 Memperoleh gelar Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran dan gelar Magister Management (S2) Jurusan

Keuangan dari Universitas Gadjah Mada.

Pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Operasional PT Niaga International Factors (2002-2005), Pemimpin Credit Risk

Control, Risk Management Group PT Bank Permata Tbk (2007-2012), Senior Vice President di Lembaga Penjamin Simpanan/LPS

(2012-2015) Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Resonia Perdania (2015-2016) Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank

Tabungan Negara, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Victoria Syariah (2016-2021), Senior Vice President Indonesia

Eximbank (2021).

Keterangan:

1)

Berhenti menjabat sebagai anggota KPR sejak tanggal 29 Maret 2021

2)


3)



738

Persyaratan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

1. Persyaratan Umum

a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan

tugas komite lain;

b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan

kepentingan terhadap BNI.

2. Persyaratan Kompetensi

a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang ekonomi, keuangan

dan perbankan atau manajemen risiko sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan yang mengatur persyaratan bagi anggota Komite Pemantau Risiko;

b. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif dan menyediakan waktu

cukup untuk melaksanakan tugasnya;

c. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup memadai mengenai peraturan perundangan di bidang

perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas

operasional BNI, penerapan Good Corporate Governance dan manajemen risiko.

3. Persyaratan Independensi

Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen:

a. Merupakan pihak di luar BNI yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/

atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang saham Seri A Dwiwarna atau

hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, berdasarkan


b. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BNI;

c. Dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko bukan merupakan

orang dalam Kantor Akuntan Publik maupun konsultan yang memberikan jasa audit, jasa manajemen risiko

dan/atau konsultasi non audit kepada BNI;

d. Bukan merupakan pihak yang berasal dari karyawan perusahaan.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Per 31 Desember 2021, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko,


Nama Nama Pendidikan Pengalaman Kerja

Pradjoto

Ketua Komite/Wakil Komisaris


Riwayat pendidikan Beliau

dapat dilihat pada bagian

keberagaman Komposisi Dewan

Komisaris.

Joni Swastanto 1) Anggota/Komisaris Riwayat pendidikan Beliau



Komisaris.

Ratih Nurdiati Anggota/Komisaris Riwayat pendidikan Beliau



Komisaris.


Septian Hario Seto

Anggota/Komisaris

Independen

Anggota/Komisaris

Independen




Komisaris.




Komisaris.

Riwayat pengalaman kerja

beliau dapat dilihat pada bagian

keberagaman komposisi Dewan

Komisaris




Komisaris




Komisaris




Komisaris




Komisaris



739

Nama Nama Pendidikan Pengalaman Kerja

Dwita Suherlina Anggota Independen • S1 Pertanian

• S2 Manajemen Keuangan

Nurani Raswindriati 3) Anggota Independen • S1 Akuntansi

• S2 Keuangan

Keterangan:

1)


2)


3)

Menjabat sebagai anggota Independen KPR sejak tanggal 15 Juli 2021

• Assistant Vice President Regional

Risk Management Bandung PT


• Vice President di Regional Risk

Management Bandung PT Bank


• Vice President Regional Risk

Management Jakarta Kelapa

Gading PT Bank Mandiri (Persero)

Tbk

• Vice President Departemen IV

Corporate Risk Group PT Bank


• Direktur Keuangan dan

Operasional PT Niaga

International Factors

• Pemimpin Credit Risk Control,

Risk Management Group di PT

Bank Permata Tbk

• Senior Vice President di Lembaga

Penjamin Simpanan/LPS


di Bank Resonia Perdania


di PT Bank Tabungan Negara

• Direktur Kepatuhan dan

Manajemen Risiko di PT Bank

Victoria Syariah

• Senior Vice President di Indonesia

Eximbank

Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

1. Anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan

anggota Dewan Komisaris, masa tugasnya sebagai

anggota komite adalah sama dengan masa jabatannya

sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan

oleh RUPS;

2. Anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan

anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya

sebagai anggota komite apabila masa jabatannya

sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir;

3. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi

Ketua Komite Pemantau Risiko berhenti sebelum

masa tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris

berakhir maka jabatan Ketua Komite Pemantau Risiko

digantikan oleh Komisaris Independen lainnya;

4. Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang

berasal dari pihak independen paling lama adalah

3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali

selama 2 (dua) tahun masa jabatan sehingga total

masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko pada

perseroan maksimal hanya selama 5 (lima) tahun

dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk

memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan

sewaktu-waktu;

5. Dewan Komisaris dengan memperhatikan usulan dari

Ketua Komite Pemantau Risiko, dapat memberhentikan

sewaktu-waktu anggota Komite Pemantau Risiko

yang berasal dari pihak independen apabila dianggap

tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai

anggota komite sebagaimana ditetapkan dalam Surat

Keputusan penunjukan/pengangkatan anggota komite

yang bersangkutan dan/atau Perjanjian Kerja antara

anggota komite yang bersangkutan dengan BNI, serta

berdasarkan peraturan yang berlaku;

6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang menjabat

sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko berhenti

sebagai anggota Dewan Komisaris maka Ketua Komite

yang bersangkutan wajib diganti oleh anggota Dewan

Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga

puluh) hari.


740

Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang

Saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Nama

Tidak memiliki

hubungan

keuangan

dengan

Dewan

Komisaris dan

Direksi

Tidak memiliki

hubungan

kepengurusan

di BNI,

Perusahaan

Anak, maupun

perusahaan

afiliasi

Tidak memiliki

hubungan

kepemilikan

saham di BNI

Tidak memiliki

hubungan

keluarga

dengan

Dewan

Komisaris,

Direksi, dan/

atau sesama

anggota

Komite

Nominasi dan

Remunerasi

Tidak

menjabat

sebagai

pengurus

partai

politik,

pejabat dan

pemerintah

Pradjoto

Joni Swastanto 1)

Ratih Nurdiati


Septian Hario Seto

Dwita Suherlina

Nurani Raswindriati 3)

Keterangan:

1)


2)


3)


Tugas Komite Pemantau Risiko

Tugas Komite Pemantau Risiko meliputi hal-hal sebagai

berikut:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara

kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan

kebijakan Bank, yang antara lain:

a. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara

kebijakan manajemen risiko bank dengan

pelaksanaan kebijakan tersebut, yang terdiri dari

risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko

operasional, risiko stratejik, risiko hukum, risiko

kepatuhan, dan risiko reputasi;

b. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara

kebijakan manajemen risiko terintegrasi dengan

pelaksanaan kebijakan tersebut, yang terdiri dari 8

(delapan) risiko pada butir 1.a di atas, serta risiko

asuransi dan risiko transaksi intra grup;


mengenai kesesuaian kebijakan manajemen

risiko dan manajemen risiko terintegrasi dengan

implementasinya untuk memastikan bahwa BNI

telah mengelola risiko-risiko secara memadai;

d. Melakukan penelaahan dan memberikan pendapat

kepada Dewan Komisaris atas Kebijakan Umum

Perkreditan serta kebijakan lainnya yang diwajibkan

oleh regulator yang disampaikan Direksi untuk

mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja

manajemen risiko, guna memberikan rekomendasi

kepada Dewan Komisaris, antara lain:

a. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan

rencana kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko dan

tugas Komite Manajemen Risiko;

b. Melakukan pemantauan pelaksanaan rencana kerja

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan

tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi;


guna peningkatan efektivitas pelaksanaan

manajemen risiko pada BNI, termasuk pelaksanaan

manajemen risiko secara terintegrasi dengan

Perusahaan Anak;

d. Memberikan hasil evaluasi terhadap tanggapantanggapan

(penilaian) regulator terkait risiko

kepada Dewan Komisaris.

3. Melaksanakan tugas-tugas tertentu lainnya yang

terkait dengan fungsi dan ruang lingkup tugas Komite

Pemantau Risiko yang diberikan oleh Dewan Komisaris.



741

Wewenang Komite Pemantau Risiko

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan

Komisaris, Komite Pemantau Risiko dapat mengakses

catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset,

serta sumber daya lainnya milik BNI yang berkaitan

dengan pelaksanaan tugasnya. Komite wajib

melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut


2. Komite Pemantau Risiko berwenang untuk melakukan

pengujian secara uji petik dan melakukan inspeksi

terhadap kantor-kantor cabang/perwakilan/wilayah

dan unit-unit bisnis BNI apabila diperlukan;

3. Anggota Komite Pemantau Risiko berwenang

melakukan komunikasi secara langsung dengan

pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas Komite

Pemantau Risiko, termasuk dalam mengkomunikasikan

hal-hal terkait informasi keuangan dan manajemen;

4. Untuk melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko

dapat bekerja sama dengan Komite Manajemen Risiko,

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja

Manajemen Risiko serta unit-unit kerja yang relevan.

Hak dan kewajiban Komite Pemantau

Risiko

1. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib menjalankan

tugas dengan baik dengan berpedoman pada Piagam

Komite Pemantau Risiko;

2. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari

pihak independen memiliki hak untuk menerima

honorarium dari BNI yang besarnya ditetapkan oleh

Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundangundangan

yang berlaku;

3. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib menjaga

kerahasiaan atas seluruh dokumen, data, informasi

dan segala sesuatu yang berhubungan dengan

pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko;

4. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Pemantau Risiko

wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja

dan Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris

untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan

Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Komite Pemantau Risiko tersebut dilaporkan kepada

Dewan Komisaris;

5. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib membuat

dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris

yang ditandatangani oleh Ketua Komite dan Anggota

Komite sebagai berikut:

a. Laporan atas setiap pelaksanaan tugas disertai

dengan rekomendasi jika diperlukan;

b. Laporan triwulanan dan laporan tahunan.

6. Setiap tahun Komite melalui Dewan Komisaris

melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham

mengenai tanggung jawab dan pencapaian serta

informasi lainnya yang perlu disampaikan;

7. Anggota Komite Pemantau Risiko dilarang menerima

hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang

terkait jabatannya;

8. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib menyediakan

waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya secara optimal;

9. Anggota Komite yang berasal dari pihak independen

wajib hadir pada hari dan jam kerja Perseroan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dalam satu minggu

sesuai hari dan jadwal kehadiran yang ditetapkan

Dewan Komisaris dan/atau Ketua Komite, antara lain

untuk menghadiri Rapat Komite dan melaksanakan

tugas-tugas lainnya sesuai tugas dan kewajiban

yang telah ditetapkan serta;

b. Apabila diperlukan, atas permintaan Dewan

Komisaris dan/atau Ketua Komite, anggota Komite

yang berasal dari pihak independen wajib hadir

pada perseroan atau pada Rapat Dewan Komisaris

atau Rapat Komite, atau pada kegiatan yang harus

dihadiri oleh Dewan Komisaris sesuai dengan

keperluannya di luar hari dan jadwal kehadiran

rutin tersebut.

10. Dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih

pelaksanaan tugas di antara komite-komite di bawah

Dewan Komisaris dan kerja sama pelaksanaan tugas,

Komite Pemantau Risiko wajib melakukan koordinasi

dengan komite-komite di bawah Dewan Komisaris

lainnya.

Rapat Komite Pemantau Risiko

1. Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya

mengadakan rapat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

2. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat

dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51%

(lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota

termasuk seorang Komisaris Independen dan anggota

yang berasal dari Pihak Independen;

3. Rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua

Komite Pemantau Risiko atau anggota Komite

Pemantau Risiko yang paling senior apabila Ketua

Komite Pemantau Risiko berhalangan hadir;

4. Jika dipandang perlu, Komite Pemantau Risiko dapat

mengundang pihak lain yang terkait dengan rapat

untuk hadir dalam Rapat Komite Pemantau Risiko;

5. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan

musyawarah mufakat;

6. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat,

pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara

terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara;


742

7. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah

anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir. Pengaturan hak suara anggota Komite menganut prinsip 1 (satu)

orang 1 (satu) suara;

8. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang

hadir dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan;

9. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam

risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;

10. Risalah Rapat Komite disusun oleh Sekretaris Komite atau oleh salah satu anggota komite yang berasal dari pihak

independen dalam hal tidak terdapat Sekretaris Komite;

11. Risalah Rapat Komite disampaikan secara tertulis oleh Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris;

12. Kehadiran Anggota Komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite.

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2021, Komite Pemantau Risiko (KPR) telah melaksanakan 16 (enam belas) rapat secara daring baik

rapat internal KPR maupun rapat bersama divisi-divisi terkait dengan agenda sebagai berikut:


Tanggal

No.

Agenda Rapat Anggota KPR Peserta

Rapat

1 24 Februari 2021 Perkembangan Task Force untuk

Loan at Risk (LaR) dan Restrukturisasi

Kredit

2 22 Maret 2021 Evaluasi atas Pelaksanaan Fungsi

Manajemen Risiko BNI selama Tahun

2020 dan Rencana Kerja Divisi

Enterprise Risk Manajemen tahun 2021

• Pradjoto


• Ratih Nurdiati


• Dwita Suherlina

• Pradjoto


• Ratih Nurdiati


• Dwita Suherlina

KPR, Direktur Manajemen Risiko,

Direktur Corporate Banking,

Direktur Bisnis UMKM, Tim

Optimalisasi LaR, Senior Credit

Officer (SCO), serta Divisi-divisi

terkait

KPR, Divisi Enterprise Risk

Management

3 24 Maret 2021 Updating Perkembangan Pendalaman

Kualitas Kredit Grup Debitur BUMN

• Pradjoto


• Ratih Nurdiati


• Dwita Suherlina

KPR, Direktur Manajemen Risiko,

Direktur Corporate Banking,

Direktur Hubungan Kelembagaan

serta Divisi-divisi terkait

4 5 April 2021 Recovery atas Kredit Hapus Buku BNI • Pradjoto

• Ratih Nurdiati


• Dwita Suherlina

KPR, Komite Audit, anggota

Independen Komite Tata Kelola

Terintegrasi, Direktur Manajemen

Risiko, SEVP Remedial & Recovery


5 7 April 2021 Upaya Pengendalian LaR BNI dengan

Fokus pada 50 Debitur terbesar di

Segmen Korporasi dan Menengah

• Pradjoto

• Ratih Nurdiati


• Dwita Suherlina

KPR, Komite Audit, anggota

independen Komite Tata Kelola

Terintegrasi, Direktur Manajemen

Risiko, Direktur Corporate Banking,

Tim Optimalisasi LaR BNI, SCO


6 5 Mei 2021 Updating Perkembangan Kondisi

Group Debitur dan Dampak Negatif

terhadap BNI

• Pradjoto

• Ratih Nurdiati


• Dwita Suherlina

KPR, Komite Audit, Direktur

Manajemen Risiko, Direktur

Corporate Banking, Direktur

Treasury & Internasional, Divisidivisi

serta KCLN-KCLN terkait

7 7 Juni 2021 Updating Perkembangan Upaya

Perbaikan LaR BNI dan Up date

Kondisi Terkini Fasilitas Kredit Grup

Debitur

• Pradjoto

• Ratih Nurdiati

• Dwita Suherlina



Corporate Banking, SCO serta

Divisi-divisi terkait



743


No.

Tanggal

Rapat

8 23 Juni 2021 Updating perkembangan Pemberian

Fasilitas group debitur

Agenda Rapat Anggota KPR Peserta

• Pradjoto

• Ratih Nurdiati

• Dwita Suherlina



Corporate Banking, Tim

Optimalisasi LaR SCO-SCO serta

Divisi-divisi terkait

9 16 Agustus 2021 Pembahasan Internal persiapan

konsultasi Kredit grup debitur

10 23 Agustus 2021 Updating Perkembangan Upaya

Perbaikan LaR BNI

11 8 September 2021 Laporan Perkembangan Penanganan

Debitur Remedial & Recovery BNI

sampai dengan Juli 2021

12 26 Oktober 2021 a. Pendalaman Risiko isu-isu yang

berkaitan dengan Risiko Kredit,

Risiko Pasar, Risiko Likuiditas,

Risiko Operasional, Risiko Hukum,

Risiko Kepatuhan, Risiko Stratejik,

Risiko Reputasi, Risiko Intra Group

dan Risiko Asuransi BNI

b. Evaluasi atas Realisasi

Pelaksanaan Tugas Komite

Manajemen Risiko dan Komite

Manajemen Risiko Terintegrasi

13 9 November 2021 Kesiapan Kebijakan, Organisasi dan

SDM BNI untuk Rencana Piloting dan

Launching Kegiatan Terbatas Program

Xpora BNI terkait surat OJK

14 9 November 2021 Kesiapan BNI dalam Penerapan

Program APU PPT Berbasis Risiko

terkait Business Email Compromise

(BEC), Khususnya Langkah Perbaikan

dan Preventif untuk Potensi Risiko

yang Dapat Terjadi, terkait surat OJK.

• Pradjoto

KPR, Komisaris Utama

• Nurani Raswindriati 3)



• Dwita Suherlina

• Pradjoto



• Erwin Rijanto Slamet 2) Manajemen Risiko, Direktur Bisnis

• Ratih Nurdiati

UMKM, SEVP Remedial & Recovery,

Tim Optimalisasi LaR, Senior Credit


Officer (SCO), serta Divisi-divisi

• Dwita Suherlina terkait

• Pradjoto

KPR, Komite Audit, SEVP Remedial


• Erwin Rijanto Slamet 2) & Recovery, serta Divisi-divisi

• Ratih Nurdiati

terkait


• Dwita Suherlina

• Pradjoto

Komite Audit, Direktur Manajemen


• Erwin Rijanto Slamet 2) Risiko, Divisi-Divisi Terkait serta Tim

• Septian Hario Seto Optimalisasi LaR

• Dwita Suherlina

• Pradjoto

Direktur Bisnis UMKM, Direktur


• Erwin Rijanto Slamet 2) Layanan dan Jaringan, Direktur IT &

• Ratih Nurdiati

Operasi, Direktur Human Capital &

Kepatuhan dan Divisi-divisi terkait


• Dwita Suherlina

• Pradjoto

Komite Audit, Direktur Human


• Erwin Rijanto Slamet 2) Capital & Kepatuhan, Direktur IT &

• Ratih Nurdiati

Operasi, dan Divisi-divisi terkait

• Dwita Suherlina

15 29 November 2021 Evaluasi atas Laporan Pelaksanaan

Tugas Direktur Kepatuhan sampai

dengan Sementer 1 Tahun 2021.

• Pradjoto

Komite Audit, Direktur Human


• Erwin Rijanto Slamet 2) Capital & Kepatuhan, Direktur IT &

• Septian Hario Setio Operasi, dan Divisi-divisi terkait

• Dwita Suherlina

Direktur Manajemen Risiko dan

16 22 Desember 2021 Penanganan Beban Risiko Operasional • Pradjoto


• Erwin Rijanto Slamet 2) Divisi-divisi terkait

• Ratih Nurdiati

• Dwita Suherlina

Keterangan:

1)


2)


3)



744

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2021, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan 16 (enam belas) rapat KPR baik rapat internal KPR

maupun rapat bersama Direktur terkait, divisi-divisi atau unit. Jumlah kehadiran masing-masing anggota KPR dalam

Rapat KPR adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko


Pradjoto

Ketua Komite/Wakil Komisaris


16 16 100%

Joni Swastanto 1) Anggota/Komisaris 3 3 100%

Ratih Nurdiati Anggota/Komisaris 16 13 81,25%

Septian Hario Seto Anggota/Komisaris Independen 16 12 75%

Erwin Rijanto Slamet 2) Anggota/Komisaris Independen 8 8 100%

Dwita Suherlina Anggota Independen 16 16 100%

Nurani Raswindriati 3) Anggota Independen 8 8 100%

Keterangan:

1)


2)


3)


Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2021, Komite Pemantau Risiko telah

melaksanakan seluruh program/Rencana Kerja yang

ditetapkan pada awal tahun 2021 dalam rangka membantu

pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Mekanisme

pelaksanaan kegiatan/tugas KPR melalui:

• Pelaksanaan Rapat KPR termasuk dengan mengundang

Direktur terkait, divisi-divisi/unit-unit terkait;

• Mengikuti Rapat Dewan Komisaris dan Dewan

Komisaris bersama Direksi dalam agenda yang terkait

dengan pelaksanaan tugas KPR;

• Penelaahan/evaluasi/review di luar forum rapat.

Hasil Rapat KPR dan pemantauan, penelaahan/evaluasi/

review KPR tersebut disampaikan kepada Dewan

Komisaris sebagai laporan dan rekomendasi baik secara

tertulis maupun dalam forum Rapat Dewan Komisaris.

Selama tahun 2021 KPR telah melaksanakan 16 (enam

belas) kali rapat daring dan membuat 80 (delapan puluh)

review/evaluasi. Pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau

Risiko tersebut secara umum meliputi hal-hal sebagai

berikut:

1. Review dan rapat Tingkat Kesehatan Bank BNI,

Profil Risiko BNI, Profil Risiko Terintegrasi serta

Pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi BNI;

2. Rapat dan review pendalaman isu-isu utama Risiko

Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko

Stratejik, Risiko Reputasi, Risiko Kredit, Risiko Pasar

dan Risiko Likuiditas, Risiko Asuransi dan Risiko Intra

Grup;

3. Pelaksanaan tugas terkait perkreditan:

a. Rapat dan review Pendalaman kualitas kredit grup

debitur dan debitur-debitur besar BNI;

b. Rapat dan review dan Rapat mengenai

Perkembangan Penanganan Loan at Risk (LaR)

dan restrukturisasi kredit;

c. Rapat dan review konsultasi kredit yang disampaikan

Direksi kepada Dewan Komisaris;

d. Rapat dan review mengenai Pembahasan Recovery

atas Kredit Hapus Buku;

e. Review mengenai Laporan Batas Maksimum

Pemberian Kredit.

4. Review pengkinian Kebijakan Perkreditan Bank BNI

yang diusulkan Direksi kepada Dewan Komisaris;

5. Review Dokumen Rencana Aksi (Recovery Plan)

BNI 2021 dan Laporan Perkembangan Manajemen

Pemulihan Recovery Plan yang disampaikan Direksi

kepada Dewan Komisaris serta review mengenai

Pengkinian Dokumen Recovery Plan 2020 yang

diusulkan kepada Direksi untuk mendapat persetujuan;

6. Review Rencana Bisnis Bank BNI Tahun 2020-2022;

7. Rapat dan review Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

serta Strategi Anti Fraud yaitu:

a. Review Laporan-laporan Implementasi Program

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme (APU dan PPT) serta Strategi Anti Fraud

yang disampaikan oleh Direksi;

b. Review mengenai Permohonan Persetujuan

Updating Kebijakan Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI;



745

c. Rapat penerapan APU PPT berbasis risiko berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan.

8. Review bersama Komite Audit dan Komite Tata Kelola Terintegrasi mengenai Pengajuan Persetujuan Kajian

Penguatan Permodalan Tier 1 BNI 2021;

9. Review mengenai Revisi Corporate Plan BNI Tahun 2019-2023;

10. Review Usulan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali (buy back);

11. Review mengenai Evaluasi atas Usulan Penggunaan Laba Bersih dan Dividend Pay Out Ratio;

12. Review Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) 2021-2023.

Pengembangan Kompetensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2021, Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan

kompetensi berupa pelatihan, workshop, konferensi, seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Nama

Pradjoto

Jabatan

Ketua Komite/Wakil


Independen

Materi

Pengembangan

Kompetensi/

Pelatihan

Jenis

Pelatihan

dan

Penyelenggara

Waktu

dan Tempat

Pelaksanaan

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada

bagian pengembangan kompetensi Dewan Komisaris, Bab Profil Perusahaan

dalam Laporan Tahunan ini

Ratih Nurdiati Anggota/Komisaris Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada



Joni Swastanto 1) Anggota/Komisaris Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada



Septian Hario Seto


Anggota/Komisaris

Independen

Anggota/Komisaris

Independen

Dwita Suherlina Anggota Independen BNI Sharing Session: Makro

Ekonomi – Indonesia

Economic Outlook

Nurani Raswindriati 3) Anggota Independen BNI Sharing Session: Makro

Ekonomi – Indonesia

Economic Outlook

Keterangan:

1)


2)


3)








Webinar, BNI

Corporate

University

Webinar, BNI

Corporate

University

Jakarta, 27 Agustus

2021

Jakarta, 27 Agustus

2021

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dibentuk dengan berpedoman dan

berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dengan berpedoman kepada POJK

No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi

Keuangan serta Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/12/2012 tanggal 24 Agustus

2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021.

Dasar Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan di BNI didudukkan melalui Surat Keputusan

Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KEP/006/DK/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite Tata Kelola Terintegrasi bersifat independen baik dalam

pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris Entitas

Utama.


746

Piagam Komite Tata Kelola

Terintegrasi

Perseroan memiliki Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

yang secara terus-menerus disempurnakan dan


peraturan hukum yang berlaku serta kondisi terkini.

Pembaharuan/penyempurnaan atas Piagam Komite

Pemantau Risiko BNI terakhir dilakukan pada tahun

2020, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan

Komisaris No. KEP/049/DK/2020 tanggal 22 Oktober

2020 tentang Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut memuat

dasar hukum; pengertian; pembentukan dan struktur

komite; persyaratan anggota komite; keanggotaan

komite; tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite;

pengangkatan, pemberhentian serta masa tugas anggota

komite; rapat komite, dan pelaporan.

Persyaratan Anggota Komite Tata

Kelola Terintegrasi

1. Persyaratan Umum

a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta

pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan

dengan tugas komite;

b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi

yang dapat menimbulkan dampak negatif dan

benturan kepentingan terhadap Lembaga Jasa

Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI.

2. Persyaratan Kompetensi

a. Memiliki latar belakang pendidikan, kemampuan,

pengetahuan dan pengalaman yang memadai di

bidang perbankan atau lembaga jasa keuangan

lainnya;

b. Mampu bekerja sama, memiliki kemampuan

berkomunikasi dengan baik dan efektif, dan

menyediakan waktu cukup untuk melaksanakan

tugasnya;

c. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang

memadai mengenai prinsip dan proses penerapan

Good Corporate Governance secara umum,

peraturan perundang-undangan di bidang

perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya,

khususnya yang berkaitan dengan aktivitas

operasional perbankan dan lembaga jasa keuangan

lainnya.

3. Persyaratan Independensi

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal

dari pihak independen:

a. Merupakan pihak di luar BNI yang tidak memiliki

hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan

saham dan/atau hubungan keluarga dengan

Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi dan/

atau Pemegang Saham Pengendali Lembaga Jasa

Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI,

atau hubungan dengan Lembaga Jasa Keuangan

dalam Konglomerasi Keuangan BNI yang dapat

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak

independen. Hubungan keuangan, kepengurusan,

kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga

dimaksud sesuai dengan pengertian yang

ditetapkan Peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

b. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung

maupun tidak langsung yang berkaitan dengan

kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan dalam


Keanggotaan Komite Tata Kelola

Terintegrasi

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi paling kurang terdiri

dari:

a. Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua

pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai

Ketua merangkap anggota;

b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk

dari masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam

Konglomerasi Keuangan BNI, sebagai anggota;

c. Seorang pihak independen sebagai anggota. Pihak

independen dapat berasal dari pihak independen

anggota Komite pada Entitas Utama;

d. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga

Jasa Keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha

berdasar prinsip Syariah dalam Konglomerasi

Keuangan BNI sebagai anggota, yang jumlahnya

disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi

Keuangan BNI serta efisiensi dan efektivitas

pelaksanaan tugas dari Komite Tata Kelola

Terintegrasi.

2. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang

menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf b di

atas disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi

Keuangan BNI serta efisiensi dan efektivitas

pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi

dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan

masing-masing sektor jasa keuangan;

3. Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Tata

Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada butir

1 huruf b di atas dapat berupa keanggotaan tetap dan

tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi

Keuangan BNI, dimana apabila diperlukan Entitas

Utama dapat menambah keanggotaan tidak tetap

Komisaris Independen dari Lembaga Jasa Keuangan

yang belum menjadi anggota Komite Tata Kelola

Terintegrasi;

4. Keanggotaan Komisaris Independen, pihak Independen

dan anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana

dimaksud dalam butir 1 tersebut di atas pada Komite

Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan

BNI tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.



747

Tugas, Tanggung Jawab, dan

Wewenang Komite Tata Kelola

Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan

tanggung jawab paling sedikit meliputi:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

paling sedikit melalui penilaian kecukupan

pengendalian intern, pelaksanaan fungsi kepatuhan

secara terintegrasi dan pelaksanaan Pedoman Tata

Kelola Terintegrasi.

Dalam melakukan evaluasi, Komite Tata Kelola

Terintegrasi memperoleh informasi berupa hasil

evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan fungsi

kepatuhan masing-masing Lembaga Jasa Keuangan

dari anggota Dewan Komisaris masing-masing

Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi anggota pada

Komite Tata Kelola Terintegrasi;


Entitas Utama mengenai hasil evaluasi pelaksanaan

Tata Kelola Terintegrasi serta penyempurnaan

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;

3. Melaksanakan tugas-tugas dari Dewan Komisaris

Entitas Utama untuk melakukan review dan evaluasi

atas materi yang terkait dengan tugas Komite Tata

Kelola Terintegrasi dan/atau tugas lainnya yang

ditetapkan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama;

4. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara Kebijakan

Tata Kelola Terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan

tersebut dan memberikan rekomendasi kepada

Dewan Komisaris Entitas Utama mengenai kebijakan

Tata Kelola Terintegrasi dan implementasinya untuk

memastikan pengelolaan Tata Kelola Terintegrasi telah

dilakukan secara memadai;

5. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Tata Kelola

Terintegrasi wajib menyusun dan menyampaikan

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Dewan

Komisaris Entitas Utama untuk ditetapkan, yang

salinannya disampaikan oleh Dewan Komisaris Entitas

Utama kepada Direksi Entitas Utama untuk diketahui.

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut dilaporkan

kepada Dewan Komisaris Entitas Utama;

6. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib

menjalankan tugas dengan baik dan menjaga

kerahasiaan atas seluruh dokumen, data, informasi,

dan segala sesuatu yang berhubungan dengan

pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi

dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan

tugasnya.

Dalam menjalankan tugasnya membantu Dewan Komisaris

Entitas Utama, Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki

kewenangan sebagai berikut:

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat meminta

penjelasan atau informasi yang diperlukan mengenai

karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada

Lembaga Jasa Keuangan dalam konglomerasi

keuangan BNI, dengan tetap memperhatikan peraturan

yang berlaku. Komite wajib melaporkan secara tertulis

hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris

Entitas Utama;

2. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang

melakukan komunikasi secara langsung dengan pihakpihak

yang terkait dengan tugas-tugas Komite Tata

Kelola Terintegrasi;

3. Untuk melaksanakan tugasnya Komite Tata Kelola

Terintegrasi dapat bekerja sama atau berkoordinasi

dengan Komite di bawah Dewan Komisaris Entitas

Utama lainnya, serta divisi-divisi/satuan/unit-unit kerja

yang relevan pada Entitas Utama atau pada Lembaga

Jasa Keuangan lainnya dalam Konglomerasi Keuangan

BNI.

Pengangkatan, Pemberhentian,

serta Masa Tugas Anggota Komite


1. Ketua dan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris

Entitas Utama;

2. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang

merupakan anggota Dewan Komisaris Entitas Utama,

atau Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Lembaga

Jasa Keuangan:

a. masa tugasnya adalah sama dengan masa

penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris

atau Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh RUPS;

b. berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya

sebagai anggota Dewan Komisaris atau Dewan

Pengawas berakhir.

3. Masa jabatan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

yang berasal dari pihak independen paling lama

adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu

kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan sehingga total

masa jabatan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

yang berasal dari pihak independen pada perseroan

maksimal selama 5 (lima) tahun dengan tidak

mengurangi hak Dewan Komisaris Entitas Utama untuk

memberhentikan anggota komite yang bersangkutan

sewaktu-waktu;

4. Dewan Komisaris Entitas Utama, dapat

memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Tata

Kelola Terintegrasi jika dianggap tidak melaksanakan

tugasnya sebagai anggota komite sebagaimana yang

dituangkan dalam Surat Keputusan penunjukan/

pengangkatan anggota komite yang bersangkutan;


748

5. Dalam hal anggota Dewan Komisaris Entitas Utama yang menjabat sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi

berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Entitas Utama, maka Ketua Komite wajib diganti oleh

anggota Dewan Komisaris Independen Entitas Utama lainnya yang menjadi Ketua pada salah satu Komite pada

Entitas Utama dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;

6. Pemberhentian dan pengangkatan anggota Komite dilaporkan kepada RUPS.

Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sepanjang tahun 2021, terdapat perubahan struktur dan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana

penjelasan tabel di bawah ini.

Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Tata Kelola Terintegrasi Per 31 Desember 2021

Nama Jabatan Periode Keterangan Keahlian

Agus Dermawan


Ketua

1 Januari-

31 Desember 2021

Askolani Anggota 1 Januari-

31 Desember 2021

Susyanto Anggota 1 Januari-

31 Desember 2021

Parikesit Suprapto Anggota 1 Januari-

31 Desember 2021

Utang Ranuwijaya Anggota 1 Januari-

31 Desember 2021

Rosa De Lima Dwi

Mutiari

Anggota

1 Januari-

31 Desember 2021

Eddy Siswanto Anggota 1 Januari-

31 Desember 2021

Boyke Wibowo Mukiyat Anggota 1 Januari-

31 Desember 2021

Bambang Setyogroho 1) Anggota 18 Januari-

31 Desember 2021

Indrayeti 2) Anggota 18 Januari-

31 Desember 2021

Komisaris Utama/Independen


(Persero) Tbk

Komisaris PT Bank Negara


Komisaris PT Bank Negara



PT BNI Life Insurance

Dewan Pengawas Syariah PT BNI

Life Insurance


PT BNI Multifinance


PT BNI Asset Management


PT BNI Sekuritas

Pihak Independen

Pihak Independen

Keterangan:

1)

Menjabat sebagai anggota independen Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 18 Januari 2021

2)


Ekonomi, Keuangan,

Perbankan

Ekonomi, Keuangan

Hukum

Economic Development

Ekonomi Syariah

Perbankan (Perkreditan)

Finance, Tax and

Accounting, Capital

Market, Pension Fund

Perbankan

Perbankan (Perkreditan)

Keuangan, Perbankan

Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Tata Kelola Terintegrasi (Masa Keanggotaan Telah Berakhir pada 2021)

Nama Jabatan Periode Keterangan Keahlian

Max R. Niode 1) Anggota 1 Januari-1 Februari 2021 Komisaris Independen

PT Bank BNI Syariah

Hasanuddin 2) Anggota 1 Januari-1 Februari 2021 Dewan Pengawas Syariah

PT Bank BNI Syariah

Keterangan:

1)

Berhenti menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 1 Februari 2021

2)


Hukum

Hukum Ekonomi

Syariah

Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi


Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi


Askolani

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi




749

Susyanto



Parikesit Suprapto


(Komisaris Utama/Independen PT BNI Life Insurance)

Lahir tahun 1951. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Perusahaan dari Sekolah Tinggi Manajemen Industri (1980), Master (economic

development) dari Indiana University/USA (1990), Doktor (economic development) dari University of Notre Dame/USA (1995).

Menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak Desember 2018. Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris PT Indocement

Tunggal Perkasa Tbk (2001-2006), Komisaris PT Hutama Karya (2002-2007), Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero)

Tbk (2008-2010), Komisaris Utama PT Pusri (Persero) (2008-2012), Komisaris Utama PT Balai Pustaka (Persero) (2008-2012),

Komisaris PT Indosat (Persero) Tbk (2011), Komisaris PT Telkom (Persero) Tbk (2012-2014), Komisaris PT KPEI (2013-2016), Komisaris

Independen PT Bank Bukopin Tbk (2013-2018), Komisaris Utama PT BNI Life Insurance (2018-sekarang), Direktur Info Usaha Jasa

Keuangan Kementerian Negara BUMN/Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN (2000-2001), Direktur Restrukturisasi dan

Privatisasi, Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan (2001-2002), Asisten Deputi Restrukturisasi dan Privatisasi

Usaha Jasa Keuangan, Konstruksi dan lainnya (2002-2005), Staf Ahli Menteri Negara BUMN Bidang Kemitraan Usaha Kecil (2005-

2008), Deputi Bidang Usaha Perbankan dan Jasa Keuangan Kementerian Negara BUMN (2008-2010), Deputi Bidang Usaha Jasa

Kementerian Negara BUMN (2010-2012), Tenaga Perbantuan Menteri BUMN (2012-2014).

Utang Ranuwijaya


(Anggota Dewan Pengawas Syariah di PT BNI Life Insurance)

Lahir tahun 1958. Memperoleh gelar Sarjana Fakultas Syari’ah IAIN “SGD” Bandung (1984), gelar Sarjana (S2) IAIN “Syahid” Jakarta

(1992) dan gelar Sarjana (S3) IAIN “Syahid” Jakarta (1998).

Menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BNI sejak Januari 2017. Sebelumnya menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah dan

Ekonomi Islam IAIN “SMH” Banten (2011-2015), Direktur Pasca Sarjana IAIN SMH Banten (2015-2017).

Rosa De Lima Dwi Mutiari


(Komisaris Utama/Independen PT BNI Multifinance)

Lahir tahun 1956. Memperoleh gelar Sarjana (S1) Bidang Ekonomi Perusahaan dari Universitas Diponegoro (1980) dan gelar Sarjana

(S2) Sekolah Ilmu Ekonomi IPWI (1995).

Menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BNI sejak Oktober 2016. Sebelumnya menjabat berbagai posisi jabatan dari tahun

2004 dengan posisi terakhir sebagai Pemimpin Divisi BUMN dan Institusi Pemerintah pada PT Bank Negara Indonesia (Persero)

Tbk. (2012-2014), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Indonesian Profesional Certification Authority), Asesor Kompetensi di Lembaga

Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) (2012-sekarang), Tenaga Pengajar dan Konsultan Perkreditan pada BNI Corporate University

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2014-sekarang).

Eddy Siswanto


(Komisaris Independen PT BNI Asset Management)

Lahir tahun 1956. Lulus sebagai Sarjana Accounting di Universitas Sumatera Utara - Medan (1982) dan memperoleh gelar Master

Finance and Banking di Universitas Gadjah Mada - Yogyakarta (1993). Memiliki tax brevet A, B, dan C serta sertifikasi Pasar Modal WMI

serta pernah memperoleh WPPE dan WPEE.

Menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak September 2017. Sebelumnya berkarier di BNI Group sejak tahun 1982. Pada

tahun 2001-2010 menjabat sebagai Akuntan di Divisi Keuangan PT BNI Sekuritas (2001-2004), Direktur Investasi di Dana Pensiun BNI

(2004-2006), Pemimpin Divisi Penganggaran & Pengendalian Keuangan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2006-2009),

Direktur Utama di PT BNI Sekuritas (2009-2010), dan Direktur Utama di PT Tri Handayani Utama (Perusahaan Anak Dana Pensiun

BNI) (2011-Desember 2018).


750

Boyke Wibowo Mukiyat


(Komisaris Utama/Komisaris Independen PT BNI Sekuritas)

Lahir tahun 1958. Meraih gelar sarjana manajemen dari Universitas Indonesia tahun 1993.

Menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak 17 November 2020. Sebelumnya menjabat berbagai posisi strategis, antara

lain merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (sekarang) dan Komisaris Utama/Komisaris

Independen PT BNI Sekuritas (2020-sekarang), Komisaris Independen PT Indika Energy Tbk. (2016-2020), Presiden Komisaris PT

Rukun Raharja Tbk. (2014-2019), Presiden Direktur PT Truba Jaya Engineering (2014-2018), Presiden Komisaris PT Jakarta Propertindo

(2015-2016), Komisaris PT Pertamina EP Cepu (2014-2015), Presiden Direktur PT Perusahaan Pengelola Aset (2008-2013), Presiden

Direktur PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (2006-2008), Presiden Komisaris PT Bahana TCW Investment Management (2003-

2009), Komisaris PT Bahana Artha Ventura (2003-2009), Direktur PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (2001-2006), Presiden

Komisaris PT Bahana Securities (2001-2003), Presiden Direktur PT Niaga Asset Management (1999-2001), Direktur Investasi PT Niaga

Asset Management (1997-2001).

Bambang Setyogroho

Anggota Independen Komite Tata Kelola Terintegrasi

Lahir tahun 1958. Memperoleh gelar S1 Bidang Teknik Geologi, Universitas Padjadjaran (1985), dan gelar S2 Bidang Administrasi Bisnis,

Universitas Indonesia (2001).

Menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sejak tanggal 18

Januari 2021. Sebelumnya menjabat Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit pada PT Sarana Multi Infrastructure (Persero)

(2014-2017), pengalaman di perbankan sejak 1990 yaitu di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Dagang Negara (Persero)

dengan berbagai posisi diantaranya yaitu EVP Corporate Banking, SVP Commercial Risk, SVP Central Operations Group, VP Corporate

Credit Risk Management Group dan RM Corporate & Commercial Credit.

Indrayeti

Anggota Independen Komite Tata Kelola Terintegrasi

Lahir tahun 1972. Memperoleh gelar S1 Bidang Ekonomi Akuntansi, Universitas Trisakti (1995), dan gelar S2 Master of Commerce,

University of New South Wales, Australia (2000).

Menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sejak tanggal 18

Januari 2021. Sebelumnya menjabat sebagai Adviser Financial Services (2020-sekarang), Komite Pemantau Manajemen Risiko dan

Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank BRI (Persero) Tbk (2014-2019).

Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi (Masa Keanggotaan Telah Berakhir pada 2021)

Max R. Niode


Komisaris Independen PT Bank BNI Syariah (Periode 1 Januari-1 Februari 2021)

Lahir tahun 1957. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar (1983) dan gelar Magister Hukum dari

Universitas Indonesia, Jakarta (1999).

Menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak Juni 2019. Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris PT Asuransi Tri Pakarta

(2014-2015), Pemimpin Satuan Pengawasan Internal (Internal Audit) BNI (2011-2014), Pemimpin Divisi Hukum Bank BNI (2004-2011),

Komisaris Utama PT Swadharma Surya Finance (2003-2006), dan Komisaris PT Swadharma Surya Finance (2000-2003).

Hasanuddin


Komisaris Independen PT Bank BNI Syariah (Periode 1 Januari-1 Februari 2021)

Lahir tahun 1961. Memperoleh gelar Sarjana Muda Fakultas Syariah dari Universitas Islam Tribhakti, Kediri tahun 1985, Sarjana Fakultas

Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN- sekarang UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 1998, dan telah menyelesaikan program

Doktor pada tahun 2008 dalam studi Pengkajian Syariah dari universitas yang sama.

Menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BNI sejak Januari 2017. Menjabat sebagai anggota Tim Ahli LPPOM - MUI tahun

2006, hingga saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (BPH - DSN) MUI. Aktif dalam

kegiatan akademik dan pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah IIQ, Jakarta tahun 1993 - 1997 dan 1999 - 2002 serta menjadi

dosen Hukum Islam di UIN dan IIQ hingga saat ini.



751

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola

Terintegrasi

Per 31 Desember 2021, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi


Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Per 31 Desember 2021

Nama Jabatan Periode Pendidikan Pengalaman Kerja

Agus Dermawan

Wintarto

Martowardojo

Ketua

1 Januari-

31 Desember 2021


31 Desember 2021


31 Desember 2021


31 Desember 2021


31 Desember 2020

Riwayat pendidikan

beliau dapat dilihat pada

bagian keberagaman

komposisi Dewan

Komisaris.

Riwayat pendidikan


bagian keberagaman

komposisi Dewan

Komisaris.

Riwayat pendidikan


bagian keberagaman

komposisi Dewan

Komisaris.

• S1 Bidang Ekonomi

• S2 Bidang Economic

Development

• S3 Bidang Economic

Development

• S1 Bidang Peradilan

Agama

• S2 Bidang Studi Islam

• S3 Bidang Studi Islam


dilihat pada bagian keberagaman komposisi

Dewan Komisaris



Dewan Komisaris



Dewan Komisaris

• Komisaris PT Indocement Tunggal

Perkasa Tbk

• Komisaris PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk

• Komisaris Utama PT Pusri (Persero)

• Komisaris PT Indosat (Persero) Tbk

• Komisaris PT Telkom (Persero) Tbk

• Komisaris PT KPEI

• Komisaris Independen PT Bank Bukopin

Tbk

• Direktur Analisis Info Usaha Jasa

Keuangan Kementerian Negara

BUMN/Badan Penanaman Modal dan

Pembinaan BUMN

• Direktur Restrukturisasi dan Privatisasi,

Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN,

Departemen Keuangan

• Asisten Deputi Restrukturisasi dan

Privatisasi Usaha Jasa Keuangan,

Konstruksi dan lainnya

• Staf Ahli Menteri Negara BUMN Bidang

Kemitraan Usaha Kecil

• Deputi Bidang Usaha Perbankan dan

Jasa Keuangan Kementerian Negara

BUMN

• Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian

Negara BUMN

• Direktur Pascasarjana IAIN SMH Banten

• Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi

Islam IAIN “SMH” Banten

• Ketua MUI Pusat 2020-2025

• Pengurus Pleno Dewan Syari’ah Nasional

2020-2025


752



Rosa De Lima Dwi

Mutiari

Anggota

1 Januari-

31 Desember 2021


31 Desember 2021

Boyke Wibowo

Mukiyat

Anggota

1 Januari-

31 Desember 2021


Perusahaan

• Magister (S2) Sekolah

Ilmu Ekonomi IPWI

• S1 Bidang Accounting

• S2 Bidang Finance

and Banking

• Pemimpin Divisi BUMN dan Institusi

Pemerintah pada PT Bank Negara

Indonesia (Persero) Tbk.

• Pemimpin Divisi Korporasi 1 pada


• Badan Nasional Sertifikasi Profesi

(Indonesian Profesional Certification

Authority)

• Asesor Kompetensi di Lembaga

Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)

• Tenaga Pengajar dan Konsultan

Perkreditan pada BNI Corporate

University PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk.

• Direktur Utama PT Tri Handayani Utama

(Anak Perusahaan Dana Pensiun BNI)

• Direktur Utama PT BNI Sekuritas

• Pemimpin Divisi Penganggaran &

Pengendalian Keuangan PT BNI

(Persero) Tbk

• Direktur Investasi di Dana Pensiun BNI

• Akuntan di Divisi Keuangan PT BNI

Sekuritas

S1 Bidang Manajemen • Komisaris Utama PT Krakatau Industrial

Estate Cilegon

• Komisaris Utama/Komisaris Independen

PT BNI Sekuritas

• Komisaris Independen PT Indika Energy

Tbk.

• Presiden Komisaris PT Rukun Raharja

Tbk.

• Presiden Direktur PT Truba Jaya

Engineering

• Presiden Komisaris PT Jakarta

Propertindo

• Komisaris PT Pertamina EP Cepu

• Presiden Direktur

PT Perusahaan Pengelola Aset

• Presiden Direktur PT Bahana Pembinaan

Usaha Indonesia

• Presiden Komisaris PT Bahana TCW

Investment Management

• Komisaris PT Bahana Artha Ventura

• Direktur PT Bahana Pembinaan Usaha

Indonesia

• Presiden Komisaris PT Bahana Securities

• Presiden Direktur PT Niaga Asset

Management

• Direktur Investasi PT Niaga Asset

Management



753



Bambang

Setyogroho 1)

Indrayeti 2)

Anggota

Independen

Anggota

Independen

18 Januari-

31 Desember 2021

18 Januari-

31 Desember 2021

• S1 Bidang Teknik

Geologi

• S2 Bidang

Administrasi Bisnis


Akuntasi

• S2 Master of

Commerce

Keterangan:

1)


2)


• Komisaris Independen dan Ketua Komite

Audit pada PT Sarana Multi Infrastucture

(Persero) (2014-2017)

• PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan

berbagai posisi diantaranya yaitu EVP

Corporate Banking, SVP Commercial

Risk, SVP Central Operations Group,

VP Corporate Credit Risk Management

Group

• PT Bank Dagang Negara (Persero) dan


• Adviser Financial Services

(2020-sekarang)

• Komite Pemantau Manajemen Risiko dan

Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank

BRI (Persero) Tbk (2014-2019)

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi (Masa Keanggotaan Telah

Berakhir pada 2021)


Max R. Niode 1) Anggota 1 Januari-1 Februari

2021

• S1 Hukum (Perdata)

• S2 Hukum (Ilmu

Hukum)

• Advisor Law Firm Rahmad Irwan

and Partners

• Komisaris PT Asuransi Tri Pakarta

• Pemimpin Satuan Pengawasan

Internal (Internal Audit) BNI

• Anggota Dewan Pengawas Dana

Pensiun Bank BNI

• Pemimpin Divisi Hukum BNI

• Pemimpin Sentra Kredit Menengah

Bandung Bank BNI

• Komisaris Utama PT Swadharma

Surya Finance

• Komisaris PT Swadharma Surya

Finance


754

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi (Masa Keanggotaan Telah

Berakhir pada 2021)


Hasanuddin 2) Anggota 1 Januari-1 Februari

2021

• Sarjana Muda

Fakultas Syariah dari

Universitas Islam

Tribhakti

• Sarjana Fakultas

Syariah, Institut

Agama Islam Negeri

IAIN (sekarang UIN)

• Magister Agama

dalam studi

Pengkajian Islam

(konsentrasi syariah)

dari UIN Syarif

Hidayatullah

• Doktor dalam studi

Pengkajian Islam

(konsentrasi syariah)

dari UIN Syarif

Hidayatullah

Keterangan:

1)


2)


• Ketua Dewan Pengawas Syariah di

PT Bank BNI Syariah,

PT Toyota Astra Finance Services

(Unit Usaha Syariah, PT Trimegah

Asset Management (Reksa Dana

Syariah), PT Sarana Multigriya

Finansial (Persero) (Unit Usaha

Syariah)

• Anggota Dewan Pengawas Syariah

pada Unit Usaha Syariah Bank

Danamon

• Wakil Ketua Badan Pelaksana

Harian Dewan Syariah Nasional

(BPH – DSN) MUI

• Tenaga pengajar bidang Hukum

Islam di UIN dan IIQ

• Dekan Fakultas Syariah LIQ,

Jakarta

• Anggota Tim Ahli LPPOM - MUI

Anggota Komite Akuntansi Syariah

(KAS) – IAI

• Anggota Tim Kerja KPJKS OJK

• Anggota Tim Pengembangan

Pasar Modal Syariah Bursa Efek

Indonesia (BEI)

• Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi memberikan penilaian secara wajar dan seimbang terhadap seluruh kondisi

yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam menyampaikan pendapatnya.

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi Per 31 Desember 2021

Aspek

Independensi

Agus Dermawan

Wintarto

Martowardojo

Askolani

Susyanto

Parikesit

Suprapto

Utang

Ranuwijaya

Rosa De

Lima Dwi

Mutiari

Eddy

Siswanto

Boyke

Wibowo

Mukiyat

Bambang

Setyogroho 1) Indrayeti 2)

Tidak memiliki

hubungan

keuangan

dengan Dewan

Komisaris dan

Direksi

Tidak memiliki

hubungan

kepengurusan

di perusahaan,

anak

perusahaan,

maupun

perusahaan

afiliasi

Tidak memiliki

hubungan

kepemilikan

saham di

perusahaan



755

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi Per 31 Desember 2021

Aspek

Independensi

Agus Dermawan

Wintarto

Martowardojo

Askolani

Susyanto

Parikesit

Suprapto

Utang

Ranuwijaya

Rosa De

Lima Dwi

Mutiari

Eddy

Siswanto

Boyke

Wibowo

Mukiyat

Bambang

Setyogroho 1) Indrayeti 2)

Tidak memiliki

hubungan

keluarga

dengan Dewan

Komisaris,

Direksi, dan/

atau sesama

anggota Komite

Tata Kelola

Terintegrasi

Tidak menjabat

sebagai

pengurus partai

politik, pejabat

dan pemerintah

Keterangan:

1)


2)

Menjabat sebagai anggota independen Komite Tata Kelola Terintegras sejak tanggal 18 Januari 2021

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi (Masa Keanggotaan Telah Berakhir pada 2021)

Aspek Independensi Max R. Niode 1) Hasanuddin 2)

Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi

Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun

perusahaan afiliasi

Tidak memiliki hubungan kepemilikan

saham di perusahaan

Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama

anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah

Keterangan:

1)


2)


Rapat Komite Tata Kelola

Terintegrasi

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi harus melaksanakan

rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester;

2. Rapat Tata Kelola Terintegrasi hanya dapat dilaksanakan

apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu

per seratus) dari jumlah anggota;

3. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dipimpin oleh

Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi atau anggota

Komite Tata Kelola Terintegrasi yang paling senior

apabila Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi

berhalangan hadir;

4. Jika dipandang perlu, Komite Tata Kelola Terintegrasi

dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan

agenda/pembahasan rapat untuk hadir dalam Rapat

Komite Tata Kelola Terintegrasi;

5. Rapat komite wajib dihadiri oleh masing-masing

Komisaris Independen dari Lembaga Jasa Keuangan

dalam Konglomerasi Keuangan BNI yang menjadi

anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi. Dalam hal

Komisaris independen yang bersangkutan tidak dapat

menghadiri rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, maka

Komisaris lain yang bukan merupakan anggota Komite

Tata Kelola Terintegrasi atau pejabat pada Lembaga

Jasa Keuangan yang bersangkutan dapat diminta

untuk menghadiri rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

dengan mengisi daftar hadir rapat, tetapi tidak dihitung

dalam kuorum kehadiran dan pengambilan jumlah

suara untuk mencapai keputusan dalam rapat tersebut;

6. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan

musyawarah mufakat;

7. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat,

pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara

terbanyak. Keputusan rapat dianggap sah apabila

disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah

anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang hadir.

Pengaturan hak suara anggota Komite menganut

prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara;


756

8. Rapat Komite dapat dilaksanakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik

lainnya;

9. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang

hadir dan didokumentasikan secara baik;

10. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat

beserta alasan perbedaan pendapat;

11. Kehadiran anggota Komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan komite.

Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2021 Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan 6 (Enam) kali rapat dengan agenda dan peserta

rapat sebagai berikut:

Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi


1. 20 Januari 2021 • Kinerja Keuangan Perusahaan Anak per Desember 2020

• Rencana Strategi Bisnis Perusahaan Anak Tahun 2021

2. 23 Maret 2021 • Hasil Self Assessment Pelaksanaan Budaya Kepatuhan oleh

Masing-Masing Perusahaan Anak

• Evaluasi Efektivitas Strategi Anti Fraud pada Konglomerasi

Keuangan BNI

• Pelaksanaan Action Plan Perbaikan Root Cause

Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk Perbaikan Sistem

Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi

3. 25 Mei 2021 • Perbaikan kualitas dan jumlah auditor pada Perusahaan

Anak

• Evaluasi efektivitas sistem pengendalian internal

terintegrasi

• Hasil audit intern Perusahaan Anak dan tindak lanjutnya

4. 18 Agustus 2021 • Evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi

Semester I/2021

• Evaluasi Tata Kelola, struktur, proses, dan hasil terintegrasi

Semester I/2021


Martowardojo

• Askolani

• Parikesit Suprapto

• Max R. Niode

• Rosa De Lima Dwi Mutiari

• Eddy Siswanto

• Boyke Wibowo Mukiyat

• Bambang Setyogroho

• Indrayeti


Martowardojo

• Askolani

• Susyanto


• Utang Ranuwijaya


• Eddy Siswanto



• Indrayeti


Martowardojo

• Askolani

• Susyanto



• Eddy Siswanto



• Indrayeti


Martowardojo

• Askolani

• Susyanto




• Eddy Siswanto



• Indrayeti



757

Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi


5. 27 Oktober 2021 • Review Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

• Presentasi Anggota Pihak Independen: Rencana Kerja

Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2022

6. 22 Desember 2021 • Evaluasi kecukupan fungsi pengendalian intern dan fungsi

kepatuhan di Perusahaan Anak

• Evaluasi Bancassurance dan Reksadana yang diterbitkan

BNI Life Insurance (Perusahaan Anak)


Martowardojo

• Askolani

• Susyanto




• Eddy Siswanto



• Indrayeti


Martowardojo

• Askolani

• Susyanto



• Eddy Siswanto


• Indrayeti

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sepanjang tahun 2021 Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan 6 (enam) kali rapat dengan tingkat

kehadiran anggota sebagai berikut:

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi Per 31 Desember 2021

Nama Jabatan Periode Total Rapat Jumlah Rapat Persentase

Agus Dermawan

Wintarto

Martowardojo

Ketua 1 Januari-31 Desember 2021 6 6 100%

Askolani Anggota 1 Januari-31 Desember 2021 6 6 100%

Susyanto Anggota 1 Januari-31 Desember 2021 6 5 83%

Parikesit Suprapto Anggota 1 Januari-31 Desember 2021 6 6 100%

Utang Ranuwijaya Anggota 1 Januari-31 Desember 2021 6 3 50%

Rosa De Lima Dwi

Mutiari

Anggota 1 Januari-31 Desember 2021 6 6 100%

Eddy Siswanto Anggota 1 Januari-31 Desember 2021 6 6 100%

Boyke Wibowo

Mukiyat

Bambang Setogroho 1)

Indrayeti 2)

Anggota 1 Januari-31 Desember 2021 6 5 83%

Anggota

Independen

Anggota

Independen

18 Januari-31 Desember 2021 6 6 100%

18 Januari-31 Desember 2021 6 6 100%

Keterangan:

1)


2)


Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi (Masa Keanggotaan Telah Berakhir pada 2021)

Nama Jabatan Periode Total Rapat Jumlah Rapat Persentase

Max R. Niode 1) Anggota 1 Januari-1 Februari 2021 1 1 100%

Hasanuddin 2) Anggota 1 Januari-1 Februari 2021 1 0 0%

Keterangan:

1)

Berhenti menjabat sebagai anggota independen Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 1 Februari 2021

2)

Berhenti menjabat sebagai anggota independen Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 1 Februari 2021


758


Kegiatan Komite Tata Kelola

Terintegrasi Tahun 2021

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

di tahun 2021, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah

melakukan aktivitas dan memberikan saran/rekomendasi

atas aktivitas sebagai berikut:

1. Melakukan review dan membahas kinerja Perusahaan

Anak berikut strategi pengembangan Perusahaan

Anak sejalan dengan visi PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk menjadi lembaga keuangan yang

unggul dalam layanan dan kinerja sehingga corporate

plan Perusahaan Anak terintegrasi dengan corporate

plan Perusahaan Induk;

2. Mendorong dan memberikan saran untuk peningkatan

pelaksanaan sinergi Perusahaan Anak sebagai bagian

dari BNI Group, diantaranya sinergi dalam kerja sama

pembiayaan, sharing informasi know your customer,

eksplorasi produk-produk baru yang prospektif dan

optimalisasi peluang bisnis dari PT Bank Negara

Indonesia (Persero) Tbk sebagai Perusahaan Induk;

3. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada

Dewan Komisaris atas penerapan Tata Kelola

Terintegrasi meliputi evaluasi kecukupan pengendalian

intern terintegrasi; evaluasi pelaksanaan fungsi

kepatuhan terintegrasi; pelaksanaan manajemen risiko

terintegrasi; implementasi pelaksanaan Pedoman

Tata Kelola Terintegrasi, dan pencapaian kinerja

Perusahaan Anak;

4. Melakukan evaluasi dan memberikan saran atas

penerapan Strategi Anti Fraud dan Pelaksanaan

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme (APU-PPT) di seluruh anggota Konglomerasi

Keuangan BNI;

5. Melakukan review dan merekomendasikan pengkinian

Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi, Kebijakan

Manajemen Risiko Terintegrasi dan Manajemen

Permodalan Terintegrasi;

6. Melakukan evaluasi dan memberikan saran

terhadap kecukupan metodologi dan permasalahan

pengendalian internal terintegrasi berdasarkan hasil

audit pada Entitas Utama dan Perusahaan Anak;

7. Melakukan evaluasi dan memberikan saran terhadap

penyusunan profil risiko terintegrasi, risk appetite

terintegrasi, dan limit seluruh eksposur terintegrasi;

8. Mendorong percepatan dan memberikan saran agar

BNI Incorporated berjalan dengan baik sehingga

berdampak pada profitability masing-masing

Perusahaan Anak diiringi dengan manajemen risiko

dan pengendalian internal yang memadai, pemenuhan

sumber daya manusia yang berkualitas, serta Tata

Kelola yang Baik;

9. Membahas dan merekomendasikan penyelesaian

permasalahan Tata Kelola yang terjadi di Perusahaan

Anak dan perbaikan fungsi kepatuhan terintegrasi;

10. Melakukan review dan memastikan Laporan Tata

Kelola Terintegrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan

telah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan

pelaksanaan Tata Kelola terintegrasi serta memastikan

atas kelemahan yang ada telah dibuat action plan/

langkah-langkah perbaikan;

11. Menyusun laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola

Terintegrasi beserta rekomendasi perbaikan kepada

Dewan Komisaris;

12. Melakukan review dan pemantauan bulanan terhadap

financial performance Perusahaan Anak dalam rangka

pencapaian target bisnis sebagai salah satu hasil dari

Tata Kelola Terintegrasi;

13. Melakukan review dan memberikan saran terhadap

revisi RBB BNI 2021 dan RBB 2022 untuk mendapat

persetujuan Dewan Komisaris;

14. Meningkatkan komitmen bersama bagi semua

komisaris Perusahaan Anak dan seluruh anggota

Komite Tata Kelola Terintegrasi bahwa dalam

melakukan pengawasan harus berdasarkan pada

konteks risiko terhadap entitas utama;

15. Melakukan pemantauan dan memastikan hasil

temuan OJK dan audit internal pada Entitas Utama

dan Perusahaan Anak telah ditindaklanjuti serta

memberikan saran perbaikan-perbaikan terkait

sumber daya manusia, kebutuhan database,

kelengkapan aturan diantaranya terkait benturan

kepentingan pada Perusahaan Anak;

16. Memastikan Perusahaan Anak telah mengantisipasi

adanya perubahan kondisi eksternal yaitu gejolak nilai

tukar rupiah serta era digital yang saat ini menjadi

tren dan berkembang di masyarakat;

17. Melakukan review efektivitas dan memberikan

rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas

pengendalian internal terintegrasi dan hasil audit

pada Perusahaan Anak;

18. Melakukan review dan pengkinian Piagam Komite Tata

Kelola Terintegrasi sesuai perkembangan pelaksanaan

tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi;

19. Melaporkan pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola

Terintegrasi setiap triwulan kepada Dewan Komisaris;

20. Menyusun program kerja Komite Tata Kelola

Terintegrasi tahun 2022 dengan fokus: meningkatkan

kualitas fungsi kepatuhan terintegrasi, meningkatkan

kualitas pengendalian intern terintegrasi,

meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko

terintegrasi, memantau efektivitas hasil tata kelola

terintegrasi.



759

Pengembangan Kompetensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sepanjang tahun 2021, Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Perseroan telah mengikuti berbagai program

peningkatan kompetensi berupa pelatihan, workshop, konferensi, seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Pengembangan Kompetensi Komite Tata Kelola Terintegrasi Per 31 Desember 2021

Nama Jabatan Periode

Agus Dermawan

Wintarto

Martowardojo

Ketua

1 Januari-

31 Desember

2021


31 Desember

2021


31 Desember

2021


31 Desember

2021

Materi

Pengembangan

Kompetensi/

Pelatihan

Waktu dan

Tempat

Pelaksanaan

(Online)

Jenis

Pelatihan dan

Penyelenggara

Pengembangan Kompetensi Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilihat

pada bagian pengembangan kompetensi Dewan Komisaris, Bab Profil

Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini







1. Claim Risk

Management:

Mengidentifikasi dan

Mencegah Kerugian

Perusahaan Asuransi

akibat Kejahatan

dan Mafia Asuransi,

serta Meminimalkan

Kerugian akibat Klaim

yang Tidak Benar

2. Antisipasi Risiko

Megashift terhadap

Pasar Industri

Asuransi di Indonesia

3. Expatriates/

Executives

Development

Program Webinar

Series

4. Member Gathering &

International Webinar

"Amplifying Business

Resilience with Digital

Technology: Exploit

the Opportunity &

Manage the Risk"

5. Machine Learning

With Supercomputer:

Case Of Financial

Service

28 Januari 2021 ITIKAD AKADEMI

25 Februari 2021 ITIKAD AKADEMI

12 Maret 2021 ISEA

31 Maret 2021 IRMAPA

7 Apil 2021 AAMAI


760




31 Desember

2021

Materi

Pengembangan

Kompetensi/

Pelatihan

6. Virtual Hands-On

Workshop on Big

Data Analytics in

Financial Services

Using DGX

7. Indonesia Insurance

2022: Risk &

Opportunity from

Macroeconomics,

Pandemic COVID-19,

and Insurance 4.0

8. Evaluasi Manajemen

Risiko dan Dasar

Teknis Aktuaria pada

Perusahaan Asuransi

1. Sertifikasi Kompetensi

“Sharia Supervisor

oleh Lembaga

Sertifikasi Profesi

Majelis Ulama

Indonesia Bidang

Ekonomi Syariah

2. Webinar Workshop

Pra-Ijtima Sanawi

(Annual Meeting)

Dewan Pengawas

Syariah Tahun 2021

– Bidang Perbankan

Syariah

3. Webinar Workshop

Pra-Ijtima Sanawi

(Annual Meeting)

Dewan Pengawas

Syariah Tahun 2021 –

Bidang Perasuransian

dan Dana Pensiun

Syariah

4. Webinar Sosialisasi

POJK No. 44/

POJK.05/2020 bagi

DPS Perusahaan

Anggota AASI

Waktu dan

Tempat

Pelaksanaan

(Online)

7 April 2021 AAMAI

Jenis

Pelatihan dan

Penyelenggara

31 Agustus 2021 ITIKAD AKADEMI

25 September 2021 ITIKAD AKADEMI

02 Juni 2021 Badan Nasional Sertifikasi

Profesi

4-5 Oktober 2021 DSN – MUI

4 & 7 Oktober 2021 DSN – MUI

8 Desember 2021 AASI



761



Rosa De Lima Dwi

Mutiari

Anggota

1 Januari-

31 Desember

2021


31 Desember

2021

Boyke Wibowo

Mukiyat

Bambang

Setyogroho 1)

Indrayeti 2)

Anggota

Anggota

Independen

Anggota

Independen

1 Januari-

31 Desember

2021

18 Januari-

31 Desember

2021

18 Januari-

31 Desember

2021

Materi

Pengembangan

Kompetensi/

Pelatihan

1. Penguatan Peran

Direksi & Dewan

Komisaris Penyedia

Jasa Keuangan

Non-Bank dalam

Menunjang Efektivitas

Penerapan Program

APU-PPT

2. Bertumbuh di

tengah Pandemi

(Multifinance 2021)

3. Keuangan

Berkelanjutan

Pemulihan Ekonomi

Nasional

4. Memahami dan

Mencegah Fraud

dan Tindak Pidana

Korupsi bagi

Lembaga Pembiayaan

5. Arah Perkembangan

Perbankan Indonesia

Tahun 2022 Ditengah

Upaya Menuju

Digitalisasi Perbankan

How Indonesia's

Financial Institutions &

Shakeholders Respond

to Climate-Related

Financial Risks

Engagement Program -

Stronger Together with

RACE

Kelengkapan Identifikasi

TKM Pasar Modal -

PPATK

BNI Sharing Session:

Makro Ekonomi –

Indonesia Economic

Outlook

Market Outlook 2022:

Indonesia Towards 2022-

Economic Recovery

Stability or Growth?


Makro Ekonomi –

Indonesia Economic

Outlook


Makro Ekonomi –

Indonesia Economic

Outlook

Waktu dan

Tempat

Pelaksanaan

(Online)

Jenis

Pelatihan dan

Penyelenggara

9 Februari 2021 Webinar untuk Direksi &

Dewan Komisaris, OJK

23 Februari 2021 Webinar untuk Direktur,

Komisaris, Pemegang

Saham Pengendali dan

Dewan Pengawas Syariah,

APPI

15 Juni 2021 Webinar, LPPI

2 November 2021 Sosialisasi, OJK

8 Desember 2021 Webinar, FKDKP

18 Februari 2021 LPPI

Keterangan:

1)


2)


10 April 2021 Inpiring KITA

26 November 2021 Internal

(RCD-APUPPT)

27 Agustus 2021 Webinar, BNI Corporate

University

9 Desember 2021 Webinar, BNI Corporate

University


University


University


762

Organ Pendukung Direksi

Sekretaris Perusahaan

Perseroan sebagai badan hukum merupakan persekutuan

modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya

terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang

ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan

pelaksanaannya. Dalam hal ini, Perseroan perlu mengelola

modalnya dengan baik yang didasarkan melalui

mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Diharapkan

dengan pelaksanaan tata kelola tersebut akan membawa

dampak positif bagi keberlangsungan usaha Perseroan,

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemegang

saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

Perseroan sebagai badan hukum memiliki 3 (tiga) organ

yang berfungsi untuk menjalankan perusahaan, yakni

Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan

Direksi. Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan

bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola

perusahaan. Dalam pengelolaan dimaksud, Direksi

harus memastikan kelancaran komunikasi antara

perusahaan dengan pemangku kepentingan, dan

salah satu caranya adalah dengan memberdayakan

fungsi Sekretaris Perusahaan. Dengan berkembangnya

perekonomian, khususnya di bidang Pasar Modal,

peran Sekretaris Perusahaan semakin dibutuhkan

tidak hanya berkaitan dengan fungsi administrasi dan

komunikasi, namun juga untuk memastikan kepatuhan

perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan,

dan meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan.

Sekretaris Perusahaan juga diharapkan mampu senantiasa

memutakhirkan informasi tentang peraturan yang dipatuhi

oleh perusahaan dan menyediakan informasi penting bagi

Direksi dan Dewan Komisaris dalam membuat keputusan.

Sekretaris Perusahaan dituntut untuk memiliki kualifikasi

yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta

untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk

mendukung dalam pelaksanaan tugasnya. Keberadaan

Sekretaris Perusahaan memberikan nilai positif dalam

membantu pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik,

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemegang

saham, serta pemangku kepentingan lainnya.

Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan atau

penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan

fungsi Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan

diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan

Direksi. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan

Komisaris berwenang untuk menyetujui pengangkatan

dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan. Sekretaris

Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di

Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Dasar Hukum

Peraturan dan perundang-undangan yang menjadi acuan

dalam pembentukan, pengangkatan dan pelaksanaan

Sekretaris Perusahaan, antara lain:

1. Anggaran Dasar BNI;


POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten


3. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.

KEP-00001/BEI/01-2014 Perihal Perubahan Peraturan

No. I-A: tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat

Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan

Tercatat;

4. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik

Negara, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/

MBU/2012;

5. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara;

6. Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP117/

MMBU/2002 tanggal 31 Juli 2002;

7. Keputusan Direksi BEJ No. 339/BEJ/07-2001 tanggal

20 Juli 2001 Perihal Perubahan Ketentuan huruf C.2.e

Peraturan Pencatatan Efek No. I-A: tentang Ketentuan

Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa;

8. Peraturan No. IX.I.4 Keputusan Ketua Bapepam No.

Kep 63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996.



763

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan BNI dilaksanakan oleh Pemimpin Divisi Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/089/DIR/R tanggal 19 Februari 2020 yang diperbarui melalui Memo

REN No. REN/2/160/R tanggal 06 Juli 2021 dengan gambaran struktur sebagai berikut:

Direktur

Utama

Dewan

Komisaris

Divisi Komunikasi

Perusahaan &

Kesekretariatan

Komunikasi

Perusahaan

Wakil Pemimpin

Divisi I

Wakil Pemimpin

Divisi II

Kelompok

Komunikasi

Internal

Kelompok

Komunikasi

Eksternal

Kelompok

Corporate

Branding

Kelompok

Bina

Lingkungan

Kelompok

Pengembangan

Kelompok Hukum

Pasar Modal &

Corporate Secretary

Assistance

Kelompok

Biro Direksi

Penunjang

Komisaris

Pengelolaan

Komunikasi

Internal

Pengelolaan

Hubungan

Lembaga

Pengelolaan

Hubungan Media

Pengelolaan

Corporate

Branding

Pengelolaan

Bina

Lingkungan

Pengelolaan

Riset

Pengembangan

& Pelaporan

Asisten

Personal

Direksi

Hukum Pasar

Modal &

Corporate

Secretary

Assistance

Bagian

Kesekretariatan

Kerumah-

Tanggaan

Bagian Umum

Pengelolaan

Komunikasi

Elektronik

Pengelolaan

Pengembangan

Program Bina

Lingkungan &

CSR

Pengelolaan

Protokol

Pengelolaan

Rekanan dan

Sponsor



Sekretaris Perusahaan BNI bertanggung jawab langsung

kepada Direktur Utama dan bertugas mengemban misi

untuk mendukung terciptanya citra Perusahaan yang

baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui

pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada

segenap stakeholder. Sekretaris Perusahaan memiliki

akses terhadap informasi material dan relevan yang

berkaitan dengan Bank dan menguasai peraturan

perundang-undangan di bidang pasar modal khususnya

yang berkaitan dengan masalah keterbukaan informasi.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/

POJK/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau

Perusahaan Publik, fungsi Corporate Secretary paling

kurang meliputi:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya

peraturan perundang-undangan yang berlaku di

bidang Pasar Modal;

2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan

Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk

mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan


3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam

pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang meliputi:

a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat,

termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web


b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa

Keuangan tepat waktu;

c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum

Pemegang Saham;

d. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi

dan/atau Dewan Komisaris;

e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan

bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan

Publik dengan pemegang saham Emiten atau

Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan

pemangku kepentingan lainnya.


764

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut

di atas dan dalam pencapaian dan pelaksanaan visi dan

misi Sekretaris Perusahaan yang selaras dengan visi dan

misi BNI, Sekretaris Perusahaan BNI memiliki fungsi dan

tugas yang tertuang dalam Pedoman Perseroan Divisi

Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan antara lain

sebagai berikut:

1. Fungsi pokok Sekretaris Perusahaan untuk Perseroan


a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal. Khususnya

peraturan-peraturan yang berlaku di Pasar Modal;

b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas

setiap informasi yang dibutuhkan pemodal (investor

relation) yang berkaitan dengan kondisi Bank;

c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas

setiap informasi yang dibutuhkan stakeholder

(public relations) yang berkaitan dengan kondisi

Bank;

d. Memberikan masukan kepada Direksi untuk

mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 8

Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan

pelaksanaannya;

e. Sebagai penghubung atau contact person

antara Bank dengan Otoritas Jasa Keuangan dan

masyarakat.

2. Selain melaksanakan fungsi pokok tersebut di atas,

Sekretaris Perusahaan juga menjalankan tugas-tugas

sebagai berikut.

a. Menghadiri Rapat Direksi dan membuat minutes

of meeting;

b. Menyiapkan Daftar Khusus yang berkaitan dengan

Direksi, Komisaris dan keluarganya baik dalam

Perseroan maupun afiliasinya yang antara lain

mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis

dan peranan lain yang menimbulkan benturan

kepentingan dengan Perseroan;

c. Membuat Daftar Pemegang Saham termasuk

kepemilikan 5% (lima per seratus) atau lebih;

d. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS.

Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan

berkaitan dengan laporan-laporan/kegiatan rutin

Direksi yang akan disampaikan kepada pihak

luar. Mempersiapkan bahan-bahan/materi yang

diperlukan berkaitan dengan hal hal yang harus

mendapatkan keputusan Direksi berkenaan dengan


e. Menyelenggarakan rapat-rapat dalam lingkungan

Direksi, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin.

Profil Sekretaris Perusahaan

Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Mucharom sejak Desember 2020.

Mucharom, S.E., M.M


(23 Desember 2020 – Saat ini)

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 52 tahun. Memperoleh gelar Magister Manajemen khususnya di bidang Manajemen

Internasional, Universitas Gadjah Mada (1997)

Beliau mengawali karier di BNI pada saat krisis ekonomi tahun 1998 sebagai Analis Sistem Informasi Perkreditan. Selanjutnya berkiprah

selama lebih dari 10 tahun di bidang Risk Management dengan menduduki jabatan akhir sebagai Wakil Pemimpin Divisi Bidang Risiko

Operasional (2008-2011). Selanjutnya Beliau dipercaya sebagai Pemimpin Wilayah Makasar (2012-2014), General Manager Kantor

Cabang Luar Negeri BNI Hong Kong (2015-2016), Pemimpin Divisi Tata Kelola Kebijakan (2016-2017), Pemimpin Divisi Perencanaan

Strategis (2017-2021), Senior Vice President Divisi Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan (2021-Sekarang).

Saat ini Beliau menjabat sebagai Pemimpin Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan berdasarkan Surat Keputusan Direksi

No. KP/428/DIR/R tanggal 22 Desember 2020.

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan yang dilarang di BNI atau Perusahaan Publik lain sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.

35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.



765

Alur Pengangkatan/Pemberhentian Sekretaris Perusahaan

Penyampaian usulan

Pengangkatan dan

Pemberhentian

Sekretaris Perusahaan/

Pemimpin Divisi

Komunikasi

Perusahaan &

Kesekretariatan

diputuskan dalam

Rapat Direksi

(Executive Talent

Committee)

Keputusan Rapat

Direksi (Executive

Talent Committee)

diusulkan untuk

diputuskan oleh

Dewan Komisaris

Penetapan

Pengangkatan dan

Pemberhentian

melalui Surat

Keputusan Direksi

Menyampaikan

Laporan

Pengangkatan/

Pemberhentian


kepada OJK

Laporan pengangkatan Mucharom sebagai Sekretaris Perusahaan telah dilaporkan Perseroan pada tanggal 23

Desember 2020 kepada OJK, Bursa Efek Indonesia dan Kementerian BUMN.

Program Pengembangan Keahlian Sekretaris Perusahaan

Program pengembangan keahlian yang diikuti Sekretaris Perusahaan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.

Pelatihan / Workshop

Tanggal Pelaksanaan

Training

Penyelenggara

1. Internalisasi Akhlak Untuk Senior Leaders C-1 5 Maret 2021 PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk

2. Pendalaman POJK No. 42/POJK.04/2020

tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan

Kepentingan

25 Maret 2021 Indonesia Corporate

Secretary Association (ICSA)

3 Internalisasi Akhlak Untuk Senior Leaders C-1 19 April 2021 PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk

4 Tugas dan Fungsi Direksi, Dewan Komisaris, Komite

Nominasi, Remunerasi, Komite Audit, dan Sekretaris

Perusahaan

5 Pendalaman POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang

Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan

Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang

Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara

Elektronik

6 Pendalaman POJK No. 03/POJK.04/2021 tentang

Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

7 Pendalaman Implementasi POJK 15/POJK.04/2020

& POJK 16/POJK.04/2020 serta Penerapan Modul

e-Proxy & Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI

30 April 2021 ICSA

27 Mei 2021 ICSA

23 Juni 2021 ICSA

1 Juli 2021 Asosiasi Emiten Indonesia

(AEI)

8 Pendalaman POJK 17/POJK.04/2020 tentang

Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

9 Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/

Pojk.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan

di Bidang Pasar Modal (POJK pengganti PP No.

45/1995)

10 Penyusunan Annual Report & Sustainability Report

oleh Emiten dan Perusahaan Publik

22 Juli 2021 ICSA

12 Agustus 2021 AEI

3 November 2021 ICSA


766



Sekretaris Perusahaan BNI bertanggung jawab langsung

kepada Direktur Utama dan bertugas mengemban misi

untuk mendukung terciptanya citra Perusahaan yang

baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui

pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada

segenap stakeholder. Sekretaris Perusahaan memiliki

akses terhadap informasi material dan relevan yang

berkaitan dengan Bank dan menguasai peraturan

perundang-undangan di bidang pasar modal khususnya

yang berkaitan dengan masalah keterbukaan informasi.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/

POJK/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau

Perusahaan Publik, fungsi Corporate Secretary paling

kurang meliputi:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya

peraturan perundang-undangan yang berlaku di

bidang Pasar Modal;


Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk

mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan


3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam

pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi:

a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat,

termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web


b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa

Keuangan tepat waktu;

c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum

Pemegang Saham;

d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi

dan/atau Dewan Komisaris;

e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan

bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan

Publik dengan pemegang saham Emiten atau

Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan

pemangku kepentingan lainnya.

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut

di atas dan dalam pencapaian dan pelaksanaan visi dan

misi Sekretaris Perusahaan yang selaras dengan visi dan

misi BNI, Sekretaris Perusahaan BNI memiliki fungsi dan

tugas yang tertuang dalam Pedoman Perseroan Divisi

Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan antara lain

sebagai berikut:

1. Fungsi pokok Sekretaris Perusahaan untuk Perseroan


a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal. Khususnya

peraturan-peraturan yang berlaku di Pasar Modal;

b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas

setiap informasi yang dibutuhkan pemodal (investor

relation) yang berkaitan dengan kondisi Bank;

c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas

setiap informasi yang dibutuhkan stakeholder

(public relations) yang berkaitan dengan kondisi

Bank;

d. Memberikan masukan kepada Direksi untuk

mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 8

Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan

pelaksanaannya;

e. Sebagai penghubung atau contact person

antara Bank dengan Otoritas Jasa Keuangan dan

masyarakat.

2. Selain melaksanakan fungsi pokok tersebut di atas,

Sekretaris Perusahaan juga menjalankan tugas-tugas

sebagai berikut.

a. Menghadiri Rapat Direksi dan membuat risalah

rapat;

b. Menyiapkan Daftar Khusus yang berkaitan dengan

Direksi, Komisaris dan keluarganya baik dalam

Perseroan maupun afiliasinya yang antara lain

mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis

dan peranan lain yang menimbulkan benturan

kepentingan dengan Perseroan;

c. Membuat Daftar Pemegang Saham termasuk

kepemilikan 5% (lima per seratus) atau lebih;

d. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS.

Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan

berkaitan dengan laporan-laporan/ kegiatan rutin

Direksi yang akan disampaikan kepada pihak

luar. Mempersiapkan bahan-bahan/ materi yang

diperlukan berkaitan dengan hal hal yang harus

mendapatkan keputusan Direksi berkenaan dengan


e. Menyelenggarakan rapat-rapat dalam lingkungan

Direksi, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin.



767

Pelaksanaan Tugas Sekretaris

Perusahaan Tahun 2021

Beberapa kegiatan terkait dengan pemangku kepentingan

yang telah dilakukan Sekretaris Perusahaan selama tahun

2021, antara lain:

1. Menyelenggarakan Corporate Action yaitu:

a. RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 pada tanggal 29

Maret 2021;

b. Pembayaran Dividen pada tanggal tanggal 30 April

2021.

2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal sesuai

ketentuan Pasar Modal yang berlaku;

3. GCG Awareness untuk Direksi dan Dewan Komisaris

BNI termasuk di dalamnya update kebijakan baru dan

isu mengenai GCG;

4. Melakukan Keterbukaan Informasi sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

5. Dalam upaya mengelola komunikasi dengan komunitas

pasar modal khususnya investor dan analyst untuk

menjamin keterbukaan atau transparansi informasi,

BNI mengadakan kegiatan Analyst Meeting dan

Public Expose, menerima Investor/Analyst Visit dan

Conference Call, menyelenggarakan Analyst Gathering,

Economic Outlook serta menerbitkan BNI Monthly

Report;

6. Mengikuti Non Deal Roadshow baik di dalam maupun

luar negeri, yakni di wilayah Asia, Eropa dan Amerika;

7. Penyediaan akses informasi yang up to date pada

akses yang dapat dijangkau publik secara luas, antara

lain membangun database saham, mengembangkan

aplikasi website, mempersiapkan Annual Report Tahun

Buku 2020;

8. Mengoptimalkan strategi penerapan GCG Organ

Perseroan (RUPS, Dewan Komisaris, Direksi) melalui

program-program yang dilaksanakan secara internal

maupun bekerja sama dengan pihak eksternal;

9. Penyampaian laporan rutin dan insidentil kepada

regulator antara lain Laporan Registrasi Pemegang

Efek, Daftar Pemegang Saham, Laporan Utang Valas,

dsb;

10. Pengurusan Fit and Proper Test Direksi dan Dewan

Komisaris;

11. Dokumentasi data legalitas Perusahaan antara lain

Akta RUPS, Akta Perubahan Susunan Pengurus, dsb;

12. Menyelenggarakan press Conference dan

teleconference dengan para stakeholder;

13. Menjalin komunikasi dengan Kementerian Negara

BUMN, Kementerian Keuangan, Sekretaris Negara,

Otoritas Jasa Keuangan, Self Regulatory Organization

(Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek

Indonesia, dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia),

Biro Administrasi Efek, dan lembaga-lembaga terkait

lainnya;

14. Berpartisipasi aktif dalam rapat dengar pendapat dan

kunjungan kerja dengan DPR-RI;

15. Menghadiri setiap pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

dan Rapat Direksi dan membuat Notulen hasil Rapat

Dewan Komisaris dan Rapat Direksi;

16. Mengikuti pelatihan dalam rangka memahami

perkembangan pasar modal khususnya peraturan

perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar

modal;


Komisaris Perusahaan untuk mematuhi ketentuan

perundang-undangan di bidang pasar modal;

18. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan

Pemegang Saham, Regulator dan Pemangku

Kepentingan lainnya.

Laporan Sekretaris Perusahaan

Tahun Buku 2021

Sebagaimana Laporan Corporate Secretary yang diatur

dalam Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/

POJK/2014 yang menyatakan bahwa:

1. Sekretaris Perusahaan wajib membuat laporan secara

berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

mengenai pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan

kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan

Komisaris;

2. Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan

uraian singkat pelaksanaan fungsi Sekretaris

Perusahaan dan informasi mengenai pendidikan dan/

atau pelatihan yang diikuti Sekretaris Perusahaan

dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.


768

Laporan Pelaksanaan Fungsi Corporate Secretary:

No Fungsi Menurut OJK Program Realisasi

1. Mengikuti Perkembangan

Pasar Modal

2. Memberikan masukan

kepada Direksi dan

Dewan Komisaris untuk

mematuhi ketentuan

Pasar Modal

3. Membantu Direksi dan

Dewan Komisaris Dalam

Pelaksanaan Tata Kelola

Perseroan

Terkait perkembangan Pasar

Modal, khususnya peraturan

perundang-undangan Pasar

Modal

Memberikan masukan

kepada Direksi dan Dewan

Komisaris untuk mematuhi

ketentuan Pasar Modal

dalam setiap pengambilan

keputusan atau penetapan

kebijakan

Membantu Direksi dan

Dewan Komisaris dalam

pelaksanaan Tata Kelola

Perseroan antara lain

dalam menjamin hak-hak

pemegang saham, fungsi

dan peran Dewan Komisaris,

fungsi dan peran Direksi,

partisipasi pemangku

kepentingan, keterbukaan

informasi

Penyampaian laporan

kepada Pengawas &

Regulator sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

Penyelenggaraan dan

dokumentasi Rapat Direksi,


dan Rapat Direksi bersama

dengan Dewan Komisaris

• Memberikan tanggapan kepada Otoritas Jasa Keuangan

selaku regulator pasar modal mengenai Rancanganrancangan

Peraturan OJK tahun 2021

• Menghadiri sosialisasi dan diskusi pemberlakuan

ketentuan dan sistem Pasar Modal

• Melakukan review dan memberikan usulan sehubungan

dengan keputusan dan/atau kebijakan Direksi dan Dewan

Komisaris serta unit di bawah Direksi, berdasarkan

ketentuan Pasar Modal

• Melakukan sosialisasi perubahan ketentuan Pasar Modal

kepada Direksi dan Dewan Komisais

• Melakukan penyampaian kembali (reminder) peraturan

Pasar Modal kepada Direksi dan Dewan Komisaris

• Membantu Direksi dalam penyelenggaraan RUPS dengan

memperhatikan peraturan Pasar Modal dan best practice.

RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 29

Maret 2021 dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan

yang berlaku, diantaranya terkait voting, dihadiri oleh

anggota Direksi dan Dewan Komisaris, publikasi risalah

RUPS yang tersedia dalam situs web Perusahaan

• Membantu Direksi dalam meningkatkan kualitas

komunikasi perusahaan dengan Pemegang Saham atau

Investor

• Membantu Direksi dalam menyusun kebijakan komunikasi

perusahaan dengan pemegang saham atau investor

• Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam

meningkatkan kompetensi anggota Direksi dan Dewan

Komisaris melalui pelaksanaan pelatihan

• Membantu Direksi dalam rangka pencegahan terjadinya

insider trading melalui penyusunan Pedoman Perusahaan

Insider Trading

• Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka

pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang/long

term incentive kepada Direksi dan Karyawan dengan

berkoordinasi dengan Divisi Human Capital Strategy dan

Divisi Human Capital Services

• Melakukan peningkatan pelaksanaan keterbukaan

informasi, yakni selain situs web, Perusahaan

menggunakan media lain, yaitu twitter, facebook,

instagram, linkedin, dan youtube

Perseroan menyampaikan laporan berkala dan insidentiil

kepada regulator melalui media penyampaian reporting

sebagaimana diatur oleh masing-masing regulator

Membantu Direksi dalam penyelenggaraan Rapat Direksi,

Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat Direksi bersama Dewan

Komisaris secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Seluruh Notulen Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris

dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris telah

didokumentasikan dengan baik, dalam bentuk hardcopy

maupun softcopy



769

No Fungsi Menurut OJK Program Realisasi

4. Penghubung Antara

Emiten Dengan Pemegang

Saham Emiten atau

Perusahaan Publik, Otoritas

Jasa Keuangan, dan Pemangku

Kepentingan Lainnya

Pelaksanaan program

orientasi bagi Direksi dan/

atau Dewan Komisaris

Perseroan

Lain-lain terkait

implementasi GCG

Melakukan strategi

peningkatan kualitas

komunikasi Perseroan

dengan segenap

stakeholder

Melaksanakan Program Orientasi bagi Direksi dan/atau

Dewan Komisaris dengan pembahasan terkait:

• Visi, misi, struktur organisasi Perseroan, kegiatan usaha/

bisnis dan jaringan operasional

• Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB),

Kode Etik perseroan, Budaya Kerja BNI, Pedoman Tata

Tertib Kerja Dewan Komisaris, Corporate Governance

Handbook, dan Anggaran Dasar Perseroan

• Good Corporate Governance (rangkap jabatan,

kepemilikan saham dan komisaris independen);

• Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris

dan Direksi, pendelegasian kewenangan serta batasan

kewenangan Dewan Komisaris dalam melakukan tugas

pengawasan terhadap perseroan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

• Komite-komite di bawah Direksi dan Dewan Komisaris

yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung

terhadap Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris

dan Kesekretariatan Dewan Komisaris yang membantu

kelancaran tugas Dewan Komisaris

• Remunerasi dan fasilitas yang diberikan kepada anggota

Direksi dan Dewan Komisaris

• Bersama Divisi Kepatuhan melakukan persiapan Laporan

Penilaian Sendiri atas Implementasi GCG di Perseroan

• Komitmen GCG/Pakta Integritas Direksi dan Dewan

Komisaris

• Sosialisasi GCG

• Pengelolaan Saham

• Keterbukaan Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan

• Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

• Reward dan Penilaian GCG dari PIhak Eksternal terkait

dengan Fungsi Coporate Secretary

Melakukan komunikasi antara Perusahaan dengan regulator,

pemegang saham atau investor, dan segenap stakeholder

untuk memberikan pemahaman yang jelas atas keadaan dan

atau informasi lainnya yang berkaitan dengan Perusahaan.

Terkait hal ini pada tahun 2021 Sekretaris Perusahaan telah

melakukan penyampaian laporan berkala, keterbukaan

informasi, keterbukaan terkait kondisi atau prospek bisnis

dan kinerja, serta pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Intensifikasi komunikasi

efektif dengan publik/

investor sehingga dapat

meningkatkan stakeholder

satisfaction

Sebagai komitmen Perusahaan, Pemegang Saham atau

investor tertuang dalam pedoman perusahaan Hubungan

Investor No. IN/41/KMP/001 tanggal 26 Januari 2015

yang mencakup kebijakan aktivitas hubungan investor

seperti analyst meeting, penyusunan annual report,

investor meeting, public expose, dan roadshow. Dalam

kebijakan tersebut mencakup strategi, program, dan waktu

pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung

Pemegang Saham atau investor untuk berpartisipasi dalam

komunikasi. Adanya kebijakan komunikasi dengan para

Pemegang Saham atau investor menunjukkan BNI sebagai

Perusahaan Terbuka berkomitmen melaksanakan komunikasi

dengan para Pemegang Saham atau investor

Pada tahun 2021, bersama Divisi Investor Relations,

Perseroan telah melaksanakan:

• Analyst Meeting

• Public Expose

• Non Deal Roadshow/Conference Dalam Negeri

• Non Deal Roadshow/Conference Luar Negeri

• Investor and Analyst Visit

• Teleconference

• Analyst Gathering


770

FUNGSI INVESTOR RELATIONS

Investor Relations merupakan fungsi strategis dalam

perusahaan yang menjadi bagian dari aktivitas corporate

public relations. Investor Relations memiliki akuntabilitas

membangun dan memelihara hubungan yang saling

menguntungkan dengan pemegang saham dan komunitas

keuangan lainnya dalam rangka memaksimalkan

kapitalisasi pasar perusahaan. Fungsi Pokok Divisi Investor

Relations antara lain:

1. Mengelola hubungan kerja sama dengan pihak terkait

pasar modal Indonesia antara lain fund managers,

analysts, stock broker, investments bankers, rating

agencies, serta pihak-pihak yang terkait dengan

Asosiasi Emiten Indonesaia (AEI);

2. Mengkomunikasikan kinerja dan strategi perusahaan

kepada analyst dan investor dalam rangka tercapainya

valuasi saham BNI yang optimal dalam jangka panjang

melalui analyst meeting, conference call, roadshow

dan event terkait;

3. Mewakili manajemen BNI dalam pertemuan dengan

analyst dan investor baik secara one-on-one

maupun melalui presentasi publik dalam rangka

mengkomunikasikan opini, sikap dan reaksi terhadap

tantangan dan/atau peluang perusahaan serta

menyampaikan tindak lanjut strategis bagi manajemen

BNI;

4. Mengelola kegiatan yang berhubungan dengan kinerja

dan rating perusahaan;

5. Memantau dan menganalisa perkembangan kinerja

saham perusahaan, bursa, peer group;

6. Mengelola database kinerja perusahaan, saham,

investor, contact report, mailing list fund managers,

dan pihak terkait lainnya;

7. Menjaga keterbukaan, keakuratan dan ketepatan waktu

pengungkapan informasi kepada pelaku pasar modal.

Berikut merupakan rangkuman aktivitas Investor Relations selama tahun 2021 yang dilakukan dalam rangka menjalankan

fungsi pokok Investor Relations:

Aktivitas Investor Relations 2021

Analyst Meetings 4

Public Exposes 1

Conference Calls 51

Non-Deal Roadshow 15

Meeting with Investors 150

Total 221

FUNGSI KEPATUHAN

BNI merupakan lembaga keuangan yang melakukan aktivitas berdasarkan prinsip kepercayaan, agar mampu tumbuh

secara sehat dan berkelanjutan diperlukan landasan good corporate governance yang kuat serta penerapan prinsipprinsip

prudential banking yang konsisten, salah satunya melalui pelaksanaan kepatuhan Bank. Atas hal tersebut,

maka BNI telah menargetkan salah satu sasaran perseroan dalam misi ke-enam perusahaan yakni “Menjadi Acuan

Pelaksanaan Kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Industri”.

Berdasarkan misi tersebut, pelaksanaan kepatuhan tidak hanya untuk memenuhi kepatuhan terhadap regulasi tetapi

juga suatu kebutuhan organisasi. Dengan demikian kepatuhan harus dibangun menjadi sebuah budaya (culture)

yang terinternalisasi dan terorganisasi.



771

Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan

Dalam pelaksanaan kepatuhan, BNI memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan membentuk Divisi

Kepatuhan sebagai pelaksana fungsi kepatuhan. Selain hal tersebut, Dewan Komisaris BNI juga terlibat melakukan

pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kepatuhan bank. Adapun struktur organisasi satuan kerja kepatuhan cfm

Surat Keputusan Direksi No. KP/133/DIR/R tanggal 7 April 2021 adalah sebagai berikut:

PEMIMPIN DIVISI

KEPATUHAN

WAKIL PEMIMPIN DIVISI

KELOMPOK

KEPATUHAN BISNIS

& OPERASIONAL

BANK 1

KELOMPOK

KEPATUHAN BISNIS

& OPERASIONAL

BANK 2

KELOMPOK

KEPATUHAN

PERATURAN &

KEBIJAKAN

KELOMPOK

KEBIJAKAN &

PENGEMBANGAN

APU PPT

KELOMPOK

ANALISIS

TRANSAKSI APU

PPT

KELOMPOK GCG

& MANAJEMEN

ETIKA

KEPATUHAN

BISNIS &

OPERASIONAL

BANK 1

KEPATUHAN

BISNIS &

OPERASIONAL

BANK 2

PENGELOLAAN

KEPATUHAN DIGITAL

BANKING

PENGELOLAAN

KEBIJAKAN &

PENGEMBANGAN APU

PPT

PENGELOLAAN

ANALISIS TRANSAKSI

APU PPT

PENGELOLAAN GCG

PENGELOLAAN

KEPATUHAN

WILAYAH*

PENGELOLAAN

KEPATUHAN

WILAYAH*

PENGELOLAAN

KEPATUHAN

PERATURAN &

KEBIJAKAN

PENGELOLAAN

MANAJEMEN ETIKA

PENGELOLAAN TATA

KELOLA KEPATUHAN

TERINTEGRASI

PENGELOLAAN RISIKO

KEPATUHAN

BAGIAN UMUM

* Pengelolaan Kepatuhan Wilayah memiliki fungsi memastikan penerapan APU dan PPT di Kantor Wilayah, Cabang dan Sentra.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris terhadap

Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris

serta pemenuhan POJK terkait Pelaksanaan Fungsi

Kepatuhan Bank Umum dilaksanakan dengan cara:

1. Mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan bank

paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun;

2. Memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan

kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan bank.

Dewan Komisaris BNI secara langsung ataupun melalui

Komite di bawah Komisaris, secara aktif melakukan,

pengawasan dan memberikan saran perbaikan melalui

sarana pertemuan atau melalui laporan berkala, seperti:

1. Pertemuan berkala Dewan Komisaris dengan Direktur

yang membawahkan fungsi Kepatuhan;

2. Pertemuan berkala Komite di bawah Dewan Komisaris

(Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan/atau

Komite Tata Kelola Terintegrasi) dengan Direktur yang

membawahkan fungsi kepatuhan dan/atau Divisi

Kepatuhan;

3. Laporan yang disampaikan secara berkala antara lain

Laporan Self Assessment Tata Kelola Perusahaan,

Laporan Self Assessment Tata Kelola Terintegrasi,

Laporan Kepatuhan, Laporan Pelaksanaan Fungsi

Kepatuhan Terintegrasi, dan Laporan terkait

Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan di BNI

saat ini adalah Sdr. Bob Tyasika Ananta selaku Direktur

Human Capital & Kepatuhan BNI. Pengangkatan dan

pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi

kepatuhan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan

yang berlaku, khususnya ketentuan mengenai Pelaksanaan

Fungsi Kepatuhan, Ketentuan Umum, Ketentuan Uji

Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), serta

ketentuan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing di Sektor

Perbankan, yang antara lain mengatur:

1. Wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) sebelum menjalankan tugas dan

fungsi dalam jabatannya. Melalui surat Otoritas Jasa

Keuangan No. 22/KDK.03/2020 tanggal 20 Mei 2020,

Otoritas Jasa Keuangan menyetujui pengangkatan Sdr.

Bob Tyasika Ananta selaku Direktur Human Capital &

Kepatuhan;


772

2. Wajib memenuhi persyaratan independensi, yakni

tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,

kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga

sampai derajat kedua dengan anggota Dewan

Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham

Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak

independen;

3. Wajib memiliki integritas dan pengetahuan yang

memadai mengenai ketentuan perbankan dan


4. Bukan tenaga kerja asing;

5. Tidak merangkap sebagai Direktur Utama dan/atau

Wakil Direktur Utama;

6. Tidak membawahkan fungsi-fungsi: bisnis operasional,

manajemen risiko yang mengambil keputusan pada

kegiatan bank, treasury, keuangan, akuntansi, logistik,

pengadaan, teknologi informasi dan audit internal.

Berdasarkan struktur organisasi BNI yang berlaku

bahwa Direktur Human Capital & Kepatuhan BNI

membawahi organisasi sebagai berikut:

a. Divisi Kepatuhan;

b. Divisi Hukum;

c. Divisi Human Capital Strategy;

d. Divisi Human Capital Services;

e. BNI Corporate University.

Secara umum tugas dan tanggung jawab Direktur yang

membawahkan fungsi kepatuhan adalah:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya

budaya kepatuhan Bank;

2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip

kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;

3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan

digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman

internal Bank;

4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem

dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan


Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundangundangan

yang berlaku;

5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;

6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan

dan/agar keputusan yang diambil Direksi Bank tidak

menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,

BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan

fungsi kepatuhan, seperti memantau dan menjaga

kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh

Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, BI maupun

otoritas pengawas lainnya yang berwenang;

8. Selain tugas dan tanggung jawab di atas, dalam rangka

pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi Direktur

yang membawahi fungsi kepatuhan memiliki tugas

untuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi

pelaksanaan fungsi kepatuhan Terintegrasi serta

menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris

Entitas Utama atau Komite Tata Kelola Terintegrasi

dalam rangka penyempurnaan fungsi kepatuhan

Terintegrasi.

Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan

dilaksanakan oleh Divisi Kepatuhan. Divisi Kepatuhan

merupakan satuan kerja yang independen dan

bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur

yang membawahkan fungsi kepatuhan. Selain itu,

Divisi Kepatuhan juga ditetapkan sebagai Satuan Kerja

Kepatuhan Terintegrasi.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan OJK No. 18/

POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

bagi Konglomerasi Keuangan, Divisi Kepatuhan selaku

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) BNI telah

melakukan tugas memantau dan mengevaluasi penerapan

fungsi kepatuhan di masing-masing Perusahaan Anak,

yaitu:

1. Memastikan penerapan fungsi kepatuhan dan

penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme (APU dan PPT);

2. Menyelaraskan metodologi Pengelolaan Risiko

Kepatuhan termasuk Pelaksanaan ketentuan APU

dan PPT;

3. Mengintegrasikan dan menyelaraskan kebijakan dan

prosedur fungsi kepatuhan, termasuk kebijakan dan

prosedur APU dan PPT;

4. Memastikan kepatuhan Perusahaan Anak atas

pelaksanaan kewajiban pelaporan internal dan

eksternal;

5. Mengembangkan SDM Satuan Kerja Kepatuhan dalam




773

Profil Pemimpin Satuan Kerja Kepatuhan

Suryo Utomo

Pemimpin Divisi Kepatuhan

(22 Agustus 2019-Saat ini)

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntan pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas

Airlangga di tahun 1995, dan memperoleh gelar Magister Sains Akuntansi pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

di tahun 2009. Memimpin Divisi Kepatuhan sejak 22 Agustus 2019 sampai dengan sekarang. Sebelumnya menjabat sebagai Vice

President di Satuan Audit Internal dan Wakil Pemimpin Wilayah Surabaya.

Dalam menentukan dan menetapkan Pemimpin Divisi Kepatuhan manajemen senantiasa memperhatikan syarat

minimum sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan independensi;

2. Menguasai ketentuan perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar fungsi kepatuhan;

4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan budaya kepatuhan (compliance culture).

Pengembangan Pemimpin Satuan Kerja Kepatuhan

Materi Pengembangan Kompetensi/

Waktu Pelaksanaan

Pelatihan

Suryo Utomo

Lembaga Penyelenggara

Pemimpin Divisi Kepatuhan menjadi narasumber bagi lingkungan internal BNI, sebagai berikut:

Implementasi New Compliance Index (CIX) kepada segenap 7 April 2021 BNI - Divisi Pengelolaan Jaringan

Wilayah

Refreshment Risiko Operasional kepada segenap Wakil

7 Mei 2021 BNI Corporate University

Pemimpin Cabang

Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk

Mitra BNI

22 Juli 2021 BNI – Divisi Kepatuhan

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Penandatanganan

Pakta Integritas

17 Desember 2021 BNI – Divisi Pengelolaan Aset &

Pengadaan

In House Training:

Internalisasi Core Values AKHLAK Senior Leaders (C-1) 5 Maret 2021 BNI Corporate University

Pengelolaan Risiko Operasional 4 Juni 2021 BNI Corporate University

Digital Mindset for Leader 7 Juni 2021 BNI Corporate University

Instructional System Design (ISD) & Module Developer Digital

Learning Batch 8

24-26 Agustus 2021 BNI Corporate University

Pencegahan Korupsi di Sektor Perbankan 21 September 2021 BNI Corporate University

Public Training:

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 26 Februari 2021 Komisi Pemberantasan Korupsi

Whistleblowing System Terintegrasi 2 Maret 2021 Komisi Pemberantasan Korupsi

Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam rangka

Menjaga Kepatuhan Bank Dalam Menuju Era Pengaturan

Principle Based.

PLPS No. 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank

Umum

25 Maret 2021 Forum Komunikasi Direktur

Kepatuhan Perbankan

27 Mei 2021 Lembaga Penjamin Simpanan


774

Materi Pengembangan Kompetensi/

Pelatihan

Training on Countering the Financing of Proliferation of

Weapons of Mass Destruction for Financial Institutions (FIs)

and Fis’ Supervisors

Waktu Pelaksanaan


22-24 Juni 2021 Otoritas Jasa Keuangan

Implementasi Aplikasi Sipendar 29 Juni 2021 Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan

Platform Pertukaran Informasi Dalam Rangka Upaya

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan

Pencucian Uang

2 Agustus 2021 Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan

Komunikasi Efektif 25 Oktober 2021 Dunamis

Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan 26 Oktober 2021 Otoritas Jasa Keuangan

Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practice dengan

tema “Executive Insight – Leadership Series”

2-4 November 2021 Pertamina Training & Consulting

Bank Indonesia –Fast Payment (BI – FAST) 21 Desember 2021 Bank Indonesia

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan

Sesuai SK DIR No. KP/133/DIR/R tanggal 7 April 2021, tugas dan tanggung jawab Divisi Kepatuhan secara garis

besar terbagi atas fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksana Fungsi Kepatuhan;

2. Pelaksana Fungsi yang bertanggung jawab atas Penerapan Program APU dan PPT;

3. Pelaksana Fungsi pemantauan atas implementasi Good Corporate Governance dan Tata Kelola Terintegrasi di BNI;

4. Pelaksana Fungsi Kepatuhan Terintegrasi;

5. Pelaksana Pengendalian Gratifikasi & Anti Suap.

Pengembangan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan

Dalam rangka menjadikan Divisi Kepatuhan sebagai strategic partner bagi setiap lini organisasi, maka pegawai

Kepatuhan juga terus ditingkatkan kompetensinya dengan mengikutsertakan dalam pelaksanaan sertifikasi/seminar/

workshop/pelatihan, seperti:

Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan

Waktu

pelaksanaan

Lembaga

Penyelenggara

Sertifikasi:

Pembekalan dan Uji Sertifikasi Kepatuhan Level 1&2 2021 Forum Komunikasi Direktur

Kepatuhan Perbankan

Pembekalan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1-4 2021 Badan Sertifikasi Manajemen

Risiko

Ahli Pembangun Integritas 2021 Lembaga Sertifikasi Profesi

Perbankan

Pembekalan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Level 1 Batch 15

Tahun 2021

Brevet Pengadaan Barang dan/atau Jasa

In House Online Training:

E-Learning Mandatory, dengan materi :

Anti Fraud Awareness

Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU – PPT) :

Divisi/Satuan/Unit/Wilayah

Budaya Kerja : Core Value AKHLAK


Gratifikasi dan Anti Suap

Risk Culture

Sustainability Finance

Kupas Tuntas Peraturan Menteri BUMN Per-08/MBU/12/2019 tentang

Pedoman Standar Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa beserta

Ketentuan untuk Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi BUMN serta

Bagaimana Menjalankan Amanatnya

2-5 Juli 2021 Badan Sertifikasi Manajemen

Risiko

2 Agustus-3 September

2021

Januari 2021

BNI Corporate University


28–29 Januari 2021 BNI Corporate University



775


Online Workshop, Webinar & Sosialisasi Ketentuan Eksternal:

Peraturan Bank Indonesia No. 22/8/PBI/2020 tentang Perizinan Terpadu

melalui Front Office Perizinan dan PADG No. 22/12/PADG/2020 tentang

Peraturan Pelaksanaan Perizinan Terpadu melalui Front Office Perizinan

Waktu

pelaksanaan

Lembaga

Penyelenggara

29 Januari 2021 Bank Indonesia

Pengendalian Gratifikasi dan Anti Suap Perbankan 22 Februari 2021 Forum Komunikasi Direktur

Kepatuhan Perbankan

Refreshment Budaya Disiplin Eksekusi Dilaksanakan dalam 4

batch (bulan Februari–

Maret 2021)


Brevet Credit for non-credit 16–19 Maret 2021 BNI Corporate University

Trade Base Money Laundering 18 Maret 2021 David Kane – Head of World

Custom Organization Daniel

Strack – Australian Border

Marcy Forman – Citigroup

LTF FTV & RIM PLM (PBI No. 23/2/PBI/2021 tanggal 26 Februari 2021

tentang Perubahan Ketiga atas PBI No. 20/8/PBI/2018 tentang Rasio

Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk

Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan

Kendaraan Bermotor)

Peraturan Bank Indonesia No. 22/20/PBI/2020 tanggal 22 Desember

2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

DHE SDA (PADG No. 21/26/PADG/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan

Devisa Pembayaran Impor sebagaimana telah diubah dengan PADG No.

23/2/PADG/2021, PBI No. 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor

dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana telah diubah dengan PBI No.

22/21/PBI/2020)

9 April 2021 Bank Indonesia



Integrated Governance, Risk & Compliance (GRC) 22–23 April 2021 Asia Strategy Consulting

Audit Internal dan Audit Forensik dalam Pendeteksian Adanya Kecurangan

dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) serta Peran Digital Audit

dalam Menurunkan Fraud

28–29 April 2021 Lembaga Kebijakan Publik

Nasional

Cyber Crime Typology & Cross Border Money Laundering 29 April 2021 FKDKP

Penegakan Integritas dalam Proses Perkreditan dan Penandatanganan

Pakta Integritas Pegawai

10 Mei 2021 BNI Corporate University

Pelatihan Awareness ISO 37001:2016 25 Mei 2021 BNI – Divisi Kepatuhan

PLPS No 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank umum 27 Mei 2021 Lembaga Penjamin

Simpanan

Bribery Risk Assessment Training 4 Juni 2021 PT. Robere Manajemen

Indonesia (Robere &

Associates)

Penguatan Sismontavar (PBI No. 23/5/PBI/2021 tentang Sistem

Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah)

9 Juni 2021 Bank Indonesia

Fraud Awareness Series – Tata Kelola BUMN 10 Juni 2021 BNI Corporate University

Talkshow “Erick Thohir Menyapa” 14 Juni 2021 KBUMN

Implementasi APOLO Modul Laporan APU/PPT Bank Umum sebagaimana

diatur dalam POJK No.63/POJK.03/2020

16 Juni 2021 Otoritas Jasa Keuangan

SMAP “Good Corporate Governance” 21 Juni 2021 BNI Corporate University

& PT. Robere Manajemen

Indonesia (Robere &

Associates)

Penguatan Sismontavar (PBI No. 23/5/PBI/2021 Tentang Sistem

Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah)

24 Juni 2021 Bank Indonesia

Program Literasi Internasional Banking – Level Beginner Juli–September 2021 BNI Corporate University

Gratifikasi Talk (GTalk – Ep. 4 “Bangun Kompetensi dengan Sertifikasi

Antikorupsi”

28 Juli 2021 BNI Corporate University

Expert Sharing BNI terkait Go Global Bersama KCLN BNI 12 Agustus 2021 BNI Corporate University

Turning Compliance Into Competitive Advantage 19 Agustus 2021 Kathiravan Manoharan, Mike

Hooper


776


Waktu

pelaksanaan

Lembaga

Penyelenggara

Pengelolaan Arsip Dinamis 25–27 Agustus 2021 Divisi PFA dan ANRI (Arsip

Nasional Republik Indonesia)

Fraud Awareness Series – IT Fraud 1 September 2021 BNI Corporate University

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/POJK.03/2021 tentang

Bank Umum, POJK No. 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk

Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 12/

SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia (PBI):

PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran

PBI No. 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem

Pembayaran

PBI No. 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran

PBI No. 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang

Akselerasi Tranformasi Digital Sektor Perbankan (Sosialisasi Dampak RUU

Data Pribadi dan Permen Kominfo 10 Tahun 2021)

1 September 2021 Otoritas Jasa Keuangan

1 September 2021 Bank Indonesia


Pencegahan Korupsi di Sektor Perbankan 21 September 2021 BNI Corporate University

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Mengajar “Pencegahan Penyuapan di

Industri Jasa Keuangan”


Risk Management Refreshment Series – Fraud Awareness dalam Digital

Environment”

ATMR Risiko Pasar (FGD) (POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana

telah diubah dengan POJK No. 34/POJK.03/2016; SEOJK No. 38/

SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar Dalam

Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan

Memperhitungkan Risiko Pasar)

PADG No. 23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-

Fast Payment (PADG BI-FAST)

23 September 2021 BNI Corporate University

19 Oktober 2021 Otoritas Jasa Keuangan

25 November 2021 Bank Indonesia

Giro Wajib Minimum serta Rasio Intermediasi Makropudensial (GWM RIM) 15 Desember 2021 Bank Indonesia

Pendaftaran PSE Lingkup Privat Sektor BUMN 20 Desember 2021 KOMINFO

Internal Sharing Session:

Bimbingan Teknis dan Sharing Session Pengendalian Gratifikasi 27 Mei 2021 BNI – Divisi Kepatuhan

Friday Sharing Session perihal “Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah

Massal”

2 Juli 2021 Kelompok Kebijakan &

Pengembangan APU PPT

(AMP) Divisi Kepatuhan

Friday Sharing Session perihal “Bincang Santai perihal COVID-19” 16 Juli 2021 BNI – Divisi Kepatuhan

Friday Sharing Session perihal “Penggunaan Tanda Tangan Digital di Era

Pandemi”

Pelaksanaan Hari Bulan Mutu (HBM) dengan tema “Pengadaan Barang

dan Jasa (Updating PP)”

20 Agustus 2021 Kelompok Kepatuhan

Peraturan & Kebijakan (CRP)

Divisi KPN

10 September 2021 Kelompok Kepatuhan Bisnis

dan Operasional Bank 2

(CBG 2) Divisi Kepatuhan



777

Pelaksanaan Program Kerja Satuan Kerja

Kepatuhan Tahun 2021

Dalam menjalankan kegiatan operasional dengan

kompleksitas usaha yang semakin meningkat, sejalan

dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi

dan integrasi pasar keuangan mengakibatkan tantangan

dan eksposur risiko yang dihadapi semakin besar,

sehingga BNI terus berupaya untuk melakukan mitigasi

risiko kegiatan usaha bank baik yang bersifat preventif

(ex-ante) maupun kuratif (ex-post). Sejalan dengan

peraturan yang diatur pada Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan

Fungsi Kepatuhan Bank Umum yaitu perlu adanya

peningkatan peran dan fungsi kepatuhan.

Dalam rangka mendorong terwujudnya budaya kepatuhan

di segenap unit organisasi telah disusun dan dilaksanakan

Program Kepatuhan (compliance) sebagai berikut:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada

semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank:

a. Penyampaian materi kepatuhan melalui hari bulan

mutu, video conference, email (BNI Menyapa) yang

mencakup materi pencegahan fraud, kasus kelalaian

yang sering terjadi, sanksi/denda dari otoritas,

temuan audit, APU PPT serta materi WBS;

b. Penyampaian Compliance Reminder (CORE) setiap

periode untuk meningkatkan budaya kepatuhan

pegawai dan pelaksanaan Daily Exercise Employee

Program (DEEP) antara lain terkait dengan materi

Legal Governance Risk & Compliance (LGRC) dalam

media ujian online yang dilakukan setiap hari kerja

kepada segenap pegawai BNI;

c. Pelaksanaan supervisi maupun koordinasi secara

intensif dengan unit lain terkait dengan kebijakan,

sistem dan prosedur, serta juklak dan juknis baru,

dan isu-isu yang perlu diperhatikan antara lain

terkait dengan pencegahan terjadinya fraud,

kasus kelalaian, sanksi eksternal dan merumuskan

rekomendasi dan corrective action yang dapat

ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masingmasing

unit;

d. Pengendalian Gratifikasi di lingkungan kerja BNI

bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) guna meningkatkan Good Corporate

Governance (GCG) dan Budaya Kepatuhan;

e. Pelaksanaan pengembangan aplikasi system berupa

Compliance Information Management System

(CIMS) yang merupakan suatu sistem informasi,

database dan pemantauan atas hasil review

kepatuhan dan pelaksanaan APU PPT secara online;

f. Pengukuran Compliance Index (CIX) sebagai

acuan untuk mengukur dan memastikan bahwa

pelaksanaan fungsi kepatuhan berjalan dengan baik;

g. Pemantauan terkait efektivitas implementasi Good

Corporate Governance dan Tata Kelola Terintegrasi

di BNI.

2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat

bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan

peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang

berlaku. Berdasarkan hal tersebut Divisi Kepatuhan

aktif dalam meminimalkan tingkat risiko kepatuhan.

Penilaian profil risiko kepatuhan secara komposit

mencakup penilaian terhadap Risiko inheren dan

penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen

Risiko sehingga mencerminkan sistem pengendalian

Risiko (risk control system) kepatuhan. Secara

komposit, Profil Risiko Kepatuhan BNI pada tahun

2021 berada pada level 2 (low to moderate), dengan

rincian sebagai berikut:

a. Risiko Inheren BNI pada tahun 2021 BNI berada

pada level 2 (low to moderate);

b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)

berada di level 2 (satisfactory).

Upaya perbaikan selalu dilakukan oleh Divisi Kepatuhan

dalam rangka meminimalisir Risiko Kepatuhan antara

lain:

a. Melakukan identifikasi, pemantauan, dan sosialisasi

secara periodik terhadap pemenuhan kewajiban

dan hal-hal yang dilarang oleh regulasi sebagai

langkah preventif;

b. Mengingatkan unit organisasi yang menjadi unit

in charge terhadap pemenuhan kewajiban secara

periodik/berkala;

c. Membuat langkah-langkah perbaikan (corrective

action) berdasarkan database risiko kepatuhan;

d. Menjadikan sanksi dari regulator/pengawas yang

merupakan salah satu sumber risiko kepatuhan

ke dalam parameter Compliance Index, serta

compliance index sebagai Key Performance

Indicators (KPI) unit.

3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan

prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh


Keuangan/BI serta peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Sebagai salah satu langkah preventif

untuk mencegah timbulnya risiko kepatuhan

serta mendukung pertumbuhan yang sehat dan

berkelanjutan maka Divisi Kepatuhan melakukan

upaya-upaya preventif (ex-ante) dengan melakukan

uji kepatuhan untuk memastikan seluruh ketentuan

internal maupun aktivitas perbankan tertentu telah

mematuhi kaidah perbankan yang berlaku, adapun

aktivitas uji kepatuhan tersebut antara lain:


778

a. Uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan,

sistem dan prosedur baru maupun pengembangan

(updating);

b. Uji kepatuhan/review terhadap kebijakan, sistem

dan prosedur yang berlaku (existing);

c. Uji kepatuhan terhadap rancangan penerbitan atau

pengembangan produk/aktivitas baru;

d. Compliance checklist untuk penilaian kemampuan

dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham

pengendali, anggota Direksi, dan/atau Dewan

Komisaris;

e. Compliance checklist terhadap rencana pelaksanaan

aktivitas baru berupa bancassurance dan agen

penjual reksa dana;

f. Uji kepatuhan/Credit Compliance Review (C2R) atas

usulan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK);

g. Uji kepatuhan/Procurement Compliance Review

(PCR) atas usulan Dokumen Pengadaan Barang

dan/atau Jasa;

h. Uji kepatuhan/review terhadap rencana pembukaan

dan relokasi kantor bank (kantor wilayah, kantor

cabang, kantor cabang pembantu dan kantor

fungsional);

i. Uji kepatuhan/review terhadap aktivitas operasional

cabang dan sentra.

4. Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang

dibuat oleh bank kepada Otoritas Jasa Keuangan/

BI dan otoritas pengawas lain yang berwenang.

Pemantauan komitmen terhadap otoritas pengawas

dilakukan bersama dengan Satuan Audit Internal (SAI).

5. Pengembangan Organisasi Divisi Kepatuhan

dilakukan sebagai respon terhadap perubahan dan

perkembangan bisnis BNI yang meningkat seiring

dengan penambahan jumlah unit organisasi di BNI,

sehingga diharapkan dapat meningkatkan peran Divisi

Kepatuhan sebagai second line of defense mengawal

tujuan organisasi BNI yang berpegang pada pilar

prudential banking.

6. Perluasan pelaksanaan C2R yang dilakukan oleh Divisi

Kepatuhan dengan kriteria:

a. Penyediaan dana baru dan tambahan dengan

kewenangan Komite Menengah, Wilayah, Divisi,

dan Kantor Pusat;

b. Restrukturisasi dengan kewenangan komite

Menengah, Wilayah, Divisi, dan Kantor Pusat;

c. Review penyediaan dana, dimana minimal 1 (satu)

anggota Komite Kredit adalah Direksi;

d. Modifikasi antara lain, namun tidak terbatas pada

perubahan struktur, pelepasan agunan, perubahan

syarat dimana minimal 1 (satu) anggota Komite

Kredit adalah Direksi;

e. Usulan penyediaan dana yang harus dikonsultasikan

ke Dewan Komisaris atau penyediaan dana kepada

pihak terkait Bank yang harus mendapat izin Dewan

Komisaris.

7. Mengembangkan BNI AML System sebagai

implementasi POJK tentang penerapan program APU

dan PPT dengan memastikan adanya sistem yang

dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau

dan menyediakan laporan secara efektif mengenai

karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah

yang dilakukan secara otomasi.

Pelaksanaan Program Kerja Satuan Kerja

Kepatuhan Terintegrasi Tahun 2021

Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi tersebut di atas,

Divisi Kepatuhan telah melaksanakan hal-hal antara lain

sebagai berikut:

1. Melakukan analisa ketentuan eksternal terkini yang

berdampak bagi Perusahaan Anak, dan menyampaikan

kepada Perusahaan Anak untuk ditindaklanjuti, antara

lain yaitu SEOJK No. 1/SEOJK.05/2021 tentang Penilaian

Tingkat Kesehatan Asuransi, Perusahaan Asuransi

Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan

Reasuransi Syariah, SEOJK No. 3/SEOJK.03/2021

tentang Pelaporan Dan Permintaan informasi Debitur

melalui Sistem layanan Informasi Keuangan, POJK No.

9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status Dan tindak

Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Non-

Bank, POJK No. 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan

POJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali

Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, POJK No.

12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, dan SEOJK No.

20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan

Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan

Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar

Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019;

2. Melakukan review kecukupan kebijakan/prosedur

terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Perusahaan

Anak yaitu terhadap Kebijakan Sistem Layanan

Informasi Keuangan/SLIK dari BNI Multifinance,

Kebijakan Penanganan Pengaduan Nasabah dari BNI

Asset Management, Standar Prosedur Operasional

(SPO) Penanganan Pengaduan Nasabah dari

BNI Asset Management, Kebijakan Penanganan

Pelayanan Nasabah & Pengaduan Nasabah dari

BNI Life Insurance, Standar Operasional Prosedur

Layanan Pengaduan Nasabah dari BNI Sekuritas, BPP

Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

dari BNI Multifinance, Kebijakan dan/atau Prosedur

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dari

seluruh Perusahaan Anak dan Kebijakan Pemantauan

dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD)

sebagai Regulatory Business Conduct yang wajib

dikelola BNI Sekuritas dan BNI Asset Management;



779

3. Melakukan pemantauan secara bulanan terhadap

business conduct dari Perusahaan Anak berdasarkan

regulasi masing-masing Perusahaan Anak, yang

dilakukan dengan metode self assessment yang

dilaporkan secara periodik sebagai sarana pemantauan

kepatuhan Anak atas pemenuhan parameter business

conduct;

4. Menerapkan Compliance Index (CIX) di Perusahaan

Anak sebagai salah satu sarana monitoring

pelaksanaan fungsi kepatuhan di Perusahaan Anak

dengan menggunakan parameter Fraud, Kasus

Kelalaian, Sanksi dan Denda Regulator, Pending

Temuan Auditor Eksternal dan Internal, Pengkinian

Data Nasabah dan Regulatory Business Conduct dari

masing-masing Perusahaan Anak BNI;

5. Melakukan analisa terhadap Laporan Pelaksanaan

Fungsi Kepatuhan yang disampaikan oleh Perusahaan

Anak kepada Divisi Kepatuhan BNI secara triwulanan

mengenai Pelaksanaan fungsi kepatuhan Perusahaan

terhadap Regulasi Eksternal, dan Penerapan APU-PPT;

6. Melakukan supervisi ke masing-masing Perusahaan

Anak dalam Konglomerasi Keuangan BNI dengan

objek pembahasan yaitu progress Tindak Lanjut

Perusahaan Anak atas Rekomendasi BNI terhadap

Pelaksanaan fungsi kepatuhan, dan Anti Pencucian

Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU

dan PPT), Action plan Tindak Lanjut Rekomendasi

fungsi kepatuhan Terintegrasi BNI dan Komite TKT

BNI atas Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, dan APU-

PPT, dan Pembahasan issue-issue Pelaksanaan fungsi

kepatuhan, dan APU dan PPT di Perusahaan Anak

yang terjadi di beberapa Perusahaan Anak;

7. Melakukan upaya peningkatan kompetensi Sumber

Daya Manusia Kepatuhan di Perusahaan Anak melalui

Sharing pelaksanaan SMAP ISO 37001 kepada

seluruh Perusahaan Anak sebagai upaya asistensi

pelaksanaan sertifikasi Pelaksanaan SMAP ISO 37001

di Perusahaan Anak, webinar berupa sharing session

berjudul “Integrasi Kepatuhan Dalam Konglomerasi

Keuangan BNI” kepada pegawai di Perusahaan Anak

dengan materi yaitu Implementasi GoAML di BNI,

Kebijakan / Prosedur Pengadaan dalam Penerapan,

Credit Compliance Review (C2R) dan Procurement

Compliance Review (PCR), Penerapan Whistleblowing

System (WBS) di BNI, dan menyiapkan rencana kerja

sama pelatihan dalam Konglomerasi Keuangan BNI

melalui platform pelatihan bersama berbasis otomasi

bagi Perusahaan Anak.

Evaluasi Efektivitas Fungsi Kepatuhan

Secara umum pelaksanaan fungsi kepatuhan telah

dilaksanakan dengan baik, dengan penjelasan sebagai

berikut:

Governance Structure

1. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan telah dilaksanakan

secara independen dan terpisah terhadap satuan kerja

operasional. Hubungan kerja dengan unit organisasi

lainnya adalah sebagai partner yang independen dalam

rangka melakukan review kepatuhan terhadap aktivitas

operasional untuk memastikan kebijakan, prosedur,

sistem serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan

ketentuan eksternal yang berlaku.

2. Manajemen telah memenuhi kebutuhan sumber

daya manusia yang berkualitas sebagai Satuan Kerja

Kepatuhan, antara lain dilakukan dengan:

a. Menetapkan kualifikasi dan kompetensi tertentu

pada anggota Satuan Kerja Kepatuhan;

b. Mengikutsertakan Satuan Kerja Kepatuhan dalam

berbagai pelatihan, program sertifikasi kompetensi,

maupun seminar.

Governance Process

Divisi Kepatuhan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan telah

melaksanakan fungsi kepatuhan sesuai dengan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yang

meliputi:

1. Membangun budaya kepatuhan kepada segenap

lini organisasi BNI, antara lain melalui Compliance

Awareness Program, Uji Pemahaman Pegawai melalui

Daily Exercise Employee Program (DEEP), dan

penerapan Compliance Index (CIX);

2. Pengelolaan Risiko Kepatuhan di BNI mengacu

pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/

POJK.03/2016 dan SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016

tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank

Umum;

3. Berperan aktif memantau dan menjaga agar kebijakan,

prosedur, sistem dan kegiatan usaha Bank tidak

menyimpang dari ketentuan;

4. Memastikan hasil pemeriksaan regulator telah

ditindaklanjuti sesuai dengan komitmen yang dibuat

dan melaporkan hasil tindak lanjut tersebut kepada

regulator.

Governance Outcome

Sebagai monitoring pelaksanaan fungsi kepatuhan, Satuan

Kerja Kepatuhan menyampaikan Laporan Kepatuhan

kepada Direktur Human Capital & Kepatuhan, Direktur

Utama, Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan

pihak terkait lainnya yang meliputi:

1. Laporan Rencana Kerja Kepatuhan yang dimuat dalam

Rencana Bisnis Bank ke Otoritas Jasa Keuangan;

2. Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan disampaikan

setiap triwulanan kepada Direktur Human Capital &

Kepatuhan, Direktur Utama, dan Dewan Komisaris,

serta setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.


780

Satuan Audit Internal

Sistem Pengendalian Intern di BNI senantiasa bertujuan

untuk mendukung pencapaian tujuan kinerja bank,

meningkatkan nilai bagi stakeholder, meminimalisir

potensi kerugian dan menjaga kepatuhan pada peraturan

dan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena

itu BNI menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang

telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien melalui

pemisahan fungsi antara Risk Taking Unit (1 st Line of

Defense) dan Risk Control Unit (2 nd Line of Defense)

serta Risk Assurance Unit (3 rd Line of Defense).

Satuan Audit Internal (SAI) memegang peran sebagai

Third Line of Defense, memastikan bahwa pengelolaan

risiko dan kecukupan dan efektivitas pengendalian

intern di setiap lini. Oleh karena itu, SAI terus melakukan

penyempurnaan metodologi audit dan inovasi dalam

penggunaan tools audit agar pelaksanaan assurance

dan konsultasi sesuai dengan perkembangan bisnis,

sehingga memberikan dampak baik dalam mendorong

perbaikan kualitas dan efektivitas pengelolaan risiko serta

kecukupan dan efektivitas pengendalian intern, termasuk

memastikan kualitas pencapaian kinerja.

Pelaksanaan Fungsi Assurance mencakup pelaksanaan

audit secara Risk Based Audit atas dasar hasil analisis

risk assessment, sedangkan untuk pelaksanaan fungsi

konsultasi dilakukan secara formal maupun informal

antara lain dengan melakukan independent review atas

peluncuran produk atau aktivitas baru (sesuai ketentuan

OJK) dan penugasan khusus atas permintaan manajemen

maupun atas inisiatif dari SAI.

Di sisi lain, dalam rangka penguatan sistem pengendalian

intern BNI, SAI tidak hanya senantiasa melakukan

penyempurnaan metodologi serta tools audit terkait

pelaksanaan audit namun juga ikut berperan dalam

memperkuat fungsi pengendalian internal melalui

standarisasi metodologi kerja dan supporting tools

Kontrol Internal (1 st Line of Defense).

Selain itu, sehubungan dengan implementasi POJK

No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit

Intern Bank Umum dan POJK No. 18/POJK.03/2014 serta

SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata

Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, fungsi

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dilaksanakan oleh

SAI. Berkaitan dengan peran tersebut, SAI telah rutin

menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja

Audit Intern Perusahaan Anak antara lain melalui forum

komunikasi bersama, pelaksanaan sharing knowledge

metodologi audit dan integrasi perencanaan, pelaksanaan

dan pelaporan audit untuk mendukung penerapan tata

kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan BNI.

Kedudukan Satuan Audit Internal

Kedudukan SAI dalam organisasi BNI berada langsung di

bawah Direktur Utama, dengan jalur komunikasi langsung

(dotted line) kepada Dewan Komisaris/Komite Audit,

sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi

No. KP/347/DIR/R tanggal 30 Juli 2021 tentang Penataan

Organisasi Direksi BNI dan Surat Keputusan Direksi No.

KP/068/DIR/R tanggal 18 Februari 2021 tentang Penataan

Organisasi Satuan Audit Internal.

Pemimpin SAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur

Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan

Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi

Komite Audit serta dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan

(OJK). Direktur Utama dapat memberhentikan Pemimpin

SAI setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris

dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.



781

Struktur Organisasi Satuan Audit Internal

Dewan Komisaris

Rapat Umum

Pemegang Saham

Direktur Utama

Komite Audit

Pemimpin Satuan Audit

Pemimpin Audit

Area

Pemimpin Audit Bisnis

Banking & Fungsional

Pemimpin Audit Bisnis

Konsumer

& TI

Kelompok

Surveillance

Kelompok Audit

Investigasi

Kelompok

Perencanaan &

Pengembangan

Kelompok

Pengendalian

Mutu

Kontrol

Internal

Kontrol

Wilayah/

Internal

Divisi/Unit

Wilayah/

Divisi/Unit

Kelompok Audit Audit Area

Area

Kelompok Audit Bisnis

Banking


Konsumer

Pengelolaan Pengkajian

Audit Area


Internasional, Treasuri &

Perusahaan Anak

Kelompok Audit

Operasional TI

Kelompok Audit

Fungsional

Kelompok Audit

Strategi TI

Kontrol Internal KCLN

Pengelolaan Penunjang

Audit & Hubungan

Eksternal

Bagian Umum

Profil Pemimpin Satuan Audit Internal

Satuan Audit Internal dipimpin oleh Anang Basuki, CIA efektif sejak tanggal 16 Februari 2021, dengan jabatan Executive

Vice President sesuai Surat Keputusan Direksi No. KP/057/DIR/R. Profil ringkas Pemimpin SAI sebagai berikut:

Anang Basuki, CIA

Chief Audit Executive Satuan Audit Internal

Saat ini berusia 52 tahun, memiliki pengalaman di Industri Perbankan, baik di bidang Internal Audit, Information Technology (IT) Audit, Credit

Risk Management dan Operational Banking.

Mengawali karier sebagai seorang Auditor di BNI pada tahun 1996, kemudian di Tahun 2011, Beliau menjabat sebagai Deputy General Manager

Internal Audit yang membidangi IT Audit, Strategic Function Audit serta Fraud Investigation, setelah sebelumnya menjadi Branch Manager

di Cabang Mojokerto dan Malang. Beliau memiliki peran penting bagi pengembangan organisasi Internal Audit BNI mulai dari perencanaan

jangka panjang, Pengembangan Sistem Audit dan Quality Assurance, sehingga pada Tahun 2015, Beliau ditugaskan sebagai Chief Audit

Executive (CAE) pada Satuan Audit Internal. Di sepanjang karier di BNI, selain memiliki pengalaman pada bidang Internal Audit, beliau memiliki

pengalaman pada operasional Bisnis BNI, baik sebagai Pemimpin Cabang maupun sebagai Pemimpin Kantor Wilayah, serta menjabat menjadi

Pemimpin Divisi Administrasi Kredit (2015-2017) dan Beliau memiliki passion yang kuat dalam pengembangan Human Capital sehingga

ditugaskan sebagai Chief Learning Officer di BNI Corporate University (2017-2021). Dengan pengalaman, keahlian dan wawasan yang dimiliki

olehnya sehingga pada Februari 2021, Beliau ditugaskan kembali sebagai CAE pada Satuan Audit Internal BNI.


782

Pengembangan Pemimpin Satuan Audit Internal

Materi Pengembangan


Anang Basuki

Waktu Pelaksanaan


Pemimpin SAI menjadi narasumber terkait Audit/Internal Control, Governance, Risk & Compliance bagi lingkungan internal BNI dan

sebagai pembicara dalam Konferensi Organisasi Profesi Internal Audit

Speaker in Pelatihan untuk Pemimpin

Wilayah

• Session: Operational Risk & Leadership

Sharing

Speaker in Supplement Pengetahuan untuk

BNI Hi Movers session : Story Telling Leader

BNI

Speaker in IIA Conference 2021 “Internal

audit Back To The Future – Emerging From

The Crisis”

• Session: Fostering an Innovative Internal

Audit Function for The Future

Public Training

BUMN Digital Academy Program Product

Validation (PV) Phase

In House Online Training

Learning Moduls Development

• Instructional System Design & Module

Developer Digital Learning

Personal Competency Development For

Leaders

Juni 2021

Agustus 2021

Oktober 2021

Maret 2021

Januari 2021

April 2021



The Institute of Internal Auditor

Indonesia Telecommunication & Digital

Research Institute



Risk Management Refresher Program September 2021 BNI Corporate University

Data Influence Mindset Desember 2021 BNI Corporate University

Piagam Audit Internal

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Audit Internal

memedomani Piagam Audit Internal yang ditandatangani

oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta

ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. KP/139/

DIR/R tanggal 14 April 2021. Piagam Audit Internal

disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan


Intern Pada Bank Umum dan standar professional audit

yang berlaku, yang memuat tentang Visi dan Misi SAI,

Struktur dan Kedudukan SAI, Tugas dan Tanggung

Jawab SAI, Wewenang, Kode Etik, Independensi dan

Objektivitas, Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan Audit,

Persyaratan dan Pengembangan Auditor, Risiko Audit

dan Perlindungan Hukum kepada Pemimpin dan Auditor,

Program Pengendalian Mutu Audit, Fungsi SAI dalam Tata

Kelola Terintegrasi dan Hubungan SAI dengan auditor

eksternal.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan

Audit Internal

Pelaksanakan fungsi audit intern sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada

Bank Umum, merupakan tanggung jawab Direksi,

Dewan Komisaris dan Komite Audit melalui Satuan Audit

Internal, dengan tugas sebagai berikut:

1. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam

melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan

secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan,

maupun pemantauan hasil audit;

2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan

efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional,

sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi,

dan kegiatan lainnya melalui audit;

3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk

memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan

sumber daya dan dana;

4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang

objektif terhadap hasil pemeriksaan dalam bentuk

Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan

tersebut kepada Direktur Utama, dan Dewan Komisaris

dengan salinannya kepada Komite Audit dan Direktur

yang membawahkan fungsi Kepatuhan;

5. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern

BNI untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan

terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko, dan

tata kelola perusahaan sepanjang tidak mempengaruhi

independensi dan objektivitas SAI, serta tersedia

sumber daya yang memadai;



783

6. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit

serta menyampaikan Laporan Pending Tindak Lanjut

Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan

Komisaris dengan salinannya kepada Komite Audit,

serta Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan

secara periodik; dan

7. Melakukan audit pendalaman sesuai permintaan

Direksi dan/atau Komisaris, atau sebagai tindak lanjut

hasil audit umum terhadap suatu objek atau peristiwa

yang diduga mengandung indikasi pelanggaran dan/

atau fraud apabila diperlukan.

Selain itu, tugas dan tanggung jawab Pemimpin SAI,

sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai

dengan Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank

Umum dan Kode Etik Audit Intern;

2. Mengalokasikan sumber daya audit, menentukan

tujuan, ruang lingkup, dan rencana atau jadwal serta

teknik audit;

3. Menetapkan strategi, metodologi, perangkat,

pendekatan audit serta pelaksanaan pengendalian

mutu dalam melaksanakan tugas pokok yang telah

ditetapkan termasuk terhadap Perusahaan Anak/

afiliasi/lembaga jasa keuangan yang dimiliki BNI, yang

berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi;

4. Memastikan Auditor SAI mengikuti pengembangan

profesional berkelanjutan serta pelatihan yang cukup

di bidangnya agar dapat mengikuti perkembangan

perusahaan;

5. Menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara

periodik;

6. Menyusun Rencana Audit Tahunan dan Konsultasi

Tahunan berserta alokasi anggaran yang disetujui

oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan

mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, serta

memantau realisasi pelaksanaannya;

7. Melaporkan segera atas setiap temuan audit yang

diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha

BNI kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris,

dengan tembusan kepada Komite Audit dan direktur

yang membawahkan fungsi kepatuhan, serta

memantau tindak lanjutnya;

8. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit

serta menyampaikan Laporan Pending Tindak Lanjut

Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan

Komisaris secara periodik; dan

9. Memastikan dalam penggunaan jasa pihak ekstern

aktivitas audit intern hanya bersifat sementara untuk

tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas

fungsi SAI, serta telah sesuai dengan piagam audit

intern BNI.

Wewenang Satuan Audit Internal

Agar tugas dan tanggung jawabnya dapat berjalan dengan

hasil yang optimal, SAI diberikan wewenang untuk:

1. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak

terbatas terhadap catatan, informasi, karyawan, dana,

aset, lokasi/area, dan sumber daya lain BNI termasuk

terhadap Perusahaan Anak/afiliasi/lembaga jasa

keuangan yang dimiliki BNI, yang berkaitan dengan

pelaksanaan audit dan konsultasi;

2. Melakukan verifikasi, wawancara, konfirmasi, dan teknik

pemeriksaan lainnya kepada nasabah atau pihak lain

berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi;

3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi,

Dewan Komisaris, dan Komite Audit;

4. Melakukan rapat secara berkala dan insidentil dengan

Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;

5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis;

6. Meminta bantuan dari unit kerja lain atau menggunakan

jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit apabila

dipandang perlu; dan

7. Melakukan koordinasi dan membangun hubungan

sinergis dengan unit/fungsi penyelenggaraan

assurance lainnya (compliance unit dan manajemen

risiko) guna memperoleh hasil audit yang komprehensif

dan optimal.

OBJEKTIVITAS Satuan Audit Internal

Satuan Audit Internal telah memiliki ketentuan yang

mengatur pelaksanaan penugasan audit yang mampu

menjaga objektivitas, sebagai berikut:

1. Diatur dalam Kode Etik yang harus dipatuhi oleh

segenap auditor;

2. Tidak diperkenankan terlibat/melakukan kegiatan

bisnis/operasional, meliputi:

a. Mempunyai wewenang dan tanggung jawab atau

terlibat/melakukan kegiatan operasional BNI atau

Perusahaan Anak/afiliasi/lembaga jasa keuangan

yang dimiliki BNI;

b. Merangkap tugas dan jabatan dengan pelaksanaan

kegiatan operasional termasuk Perusahaan Anak/

afiliasi/Lembaga jasa keuangan yang dimiliki BNI;

dan

c. Terlibat dalam pengambilan keputusan atas suatu

kegiatan operasional BNI.

3. Tidak memiliki hubungan yang menimbulkan potensi

benturan kepentingan, seperti:

a. Memiliki hubungan keluarga dengan pegawai di

unit auditee sampai dengan derajat kedua baik

hubungan horizontal maupun vertikal;

b. Auditor pernah menjadi pegawai di unit auditee,

baik sebagai pimpinan maupun non pimpinan;

c. Melakukan audit terhadap suatu objek audit dimana

auditor intern tersebut sebelumnya terlibat dalam

memberikan jasa konsultasi/tugas lain atas objek

tersebut.


784

4. Tidak menerima apapun yang berdampak atau diduga

akan berdampak terhadap professional judgement;

5. Diatur dalam kebijakan masa tunggu (cooling-off

period), yaitu:

a. Penugasan kembali auditor pada unit/auditee

yang memiliki potensi benturan kepentingan dapat

diberikan minimal setelah dilakukan audit terhadap

unit auditee dimaksud sebanyak 1 (satu) kali dan/

atau setelah melewati periode 1 (satu) tahun; dan

b. Tidak diperkenankan melakukan audit terhadap

suatu auditee 2 (dua) kali berturut-turut sebagai

ketua tim.

Selain itu, Satuan Audit Internal memiliki kode etik yang

harus dipatuhi oleh segenap auditor, sebagai berikut:

1. Integritas

a. Melakukan tugasnya dengan jujur, tekun, dan

bertanggung jawab;

b. Mematuhi hukum dan membuat pengungkapan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dan profesinya;

c. Tidak dengan sengaja/sadar terlibat dalam aktivitas

yang dilarang/tidak sah, tidak melakukan tindakan

yang dapat merusak kredibilitas SAI dan profesi

audit intern; dan

d. Mendukung tujuan BNI dan SAI.

2. Kerahasiaan

a. Bersikap hati-hati dalam menggunakan dan menjaga

informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas;

dan

b. Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan

siapapun dan/atau dengan cara apapun yang akan

bertentangan dengan hukum dan/atau ketentuan

perusahaan.

3. Kompetensi

a. Melaksanakan tugas sesuai dengan pengetahuan,

keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki;

b. Melaksanakan audit sesuai dengan Penerapan

Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum dan/atau

standar audit lain yang berlaku; dan

c. Meningkatkan kompetensi secara terus-menerus.

Pengendalian Mutu Audit

Program pengendalian mutu audit (Quality Assurance)

dan Improvement Program yang didesain untuk evaluasi

kesesuaian aktivitas Audit Intern dengan standar dan

evaluasi penerapan kode etik, antara lain dilakukan

dalam bentuk pengembangan metodologi audit dan

menyempurnakan audit programnya agar sesuai dengan

perkembangan proses bisnis yang ada serta best practice.

Pengendalian mutu Satuan Audit Internal dilakukan oleh

pihak internal dan eksternal. Pengendalian mutu yang

dilakukan oleh pihak internal dilakukan dengan dibentuk

unit tersendiri yaitu Kelompok Pengendalian Mutu,

dengan tugas antara lain melakukan review terhadap

kualitas pelaksanaan dan hasil audit serta memastikan

penerapan kode etik auditor telah dipatuhi.

Pengendalian mutu eksternal, dilakukan oleh pihak

independen yaitu Akuntan Publik yang dilakukan 3 (tiga)

tahunan. Review terakhir pada tahun 2021 dilakukan oleh

PT RSM Indonesia Konsultan dengan hasil:

1. “Kegiatan Audit Intern Secara Umum Telah Sesuai

Dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan


Intern Pada Bank Umum, Serta Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No.38/POJK.03/2016 dan Surat Edaran

Otoritas Jasa Keuangan No. 21/SEOJK.03/2017 tentang

Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan

Teknologi Informasi Oleh Bank Umum Khususnya

terkait Proses Internal Audit”;

2. Efektivitas penggunaan aplikasi Audit Management

System (FAST) terhadap Pengendalian Aplikasi

(Application Controls) dan Pengendalian Umum

(General Controls) telah berjalan dengan baik, di

mana aplikasi tersebut menjadi katalisator proses

pelaksanaan audit berbasis digital.

Selain itu, telah dilakukan review kesesuaian dengan

Standard Internasional IPPF (International Professional

Practices Framework).

Metodologi Audit SAI

Visi SAI menjadi mitra bisnis profesional, independen dan

objektif bagi manajemen untuk mendukung terwujudnya

BNI sebagai lembaga keuangan yang terunggul dalam

layanan dan kinerja. SAI telah menyusun Rencana

Kerja Audit dan Konsultasi yang sejalan dengan fokus

utama BNI, yang bertujuan untuk memastikan kualitas

pertumbuhan bisnis BNI yang diimbangi dengan

penetapan tata kelola Perusahaan yang kuat di seluruh

area operasional. Penyusunan Rencana Audit dan

Konsultasi, dilakukan melalui tahapan Macro Assessment

dan Micro Assessment.

Macro Assessment dilakukan terhadap indikator kinerja

dan risiko BNI secara keseluruhan, dengan tujuan untuk

mengidentifikasi tema/topik tertentu yang akan menjadi

fokus audit dengan orientasi pada business process

improvement, sejalan dengan Kebijakan Umum Direksi

(KUD) BNI, mempertimbangkan Risk Profile BNI sesuai

Risk Management Committee (RMC), masukan atau

concern Direksi dan Senior Management, kondisi/issue

yang terjadi sesuai perkembangan bisnis BNI.



785

Micro Assessment adalah proses assessment tingkat

risiko unit-unit auditee yang dilakukan melalui pengkajian

level risiko unit berdasarkan risk parameter yang telah

ditetapkan. Identifikasi objek audit yang berisiko tinggi

(high risk), untuk menetapkan prioritas audit.

Beberapa inisiatif penyempurnaan dan pengembangan

perangkat audit yang telah dilaksanakan SAI sebagai

berikut:

1. Pengembangan berkelanjutan terhadap aplikasi

Audit Management System (FAST) untuk menunjang

aktivitas audit;

2. Program transformasi SAI untuk penguatan fungsi

Satuan Audit Internal dan peningkatan kualitas output,

baik dari sisi Organisasi, Metodologi, Environment dan

Capability serta Rating SAI untuk Divisi;

3. Pengkinian audit tools antara lain re-design Perangkat

Pelaporan Hasil Audit untuk mengkomunikasikan hasil

audit kepada manajemen secara lebih efektif dan fokus

terhadap masalah signifikan;

4. Penguatan pelaksanaan audit terintegrasi melalui

pembuatan Nota Kesepahaman (MoU) Tata Kelola

Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan BNI guna

melaksanakan pengembangan kualitas audit pada

konglomerasi keuangan BNI.

Selain itu, sesuai dengan SK Perubahan Organisasi SAI

No. KP/068/DIR/R tanggal 18 Februari 2021 dalam

rangka penguatan sistem pengendalian intern BNI

antara lain telah dilakukan penataan organisasi SAI yaitu

memigrasikan Dedicated Auditor yang sebelumnya dalam

supervisi SAI menjadi Kontrol Internal dalam supervisi

Kantor Wilayah, guna memperkuat fungsi pengendalian

internal dengan higher ownership atas risiko serta higher

responsiveness dan flexibility dalam pengambilan

keputusan dan penyelesaian masalah.

Untuk mendukung hal tersebut, SAI ikut berperan dalam

menyempurnakan fungsi dan peran Kontrol Internal

terkait Metodologi Kontrol Internal antara lain:

1. Standardisasi proses kerja;

2. Kompetensi SDM;

3. Alur pelaporan;

4. Implementasi Audit Management System (FAST) for

KI termasuk melaksanakan pelatihan penggunaan

aplikasi dan pengembangan berkelanjutan terkait

aktivitas review KI.

Program Kerja Satuan Audit

Internal Tahun 2021

Dalam rangka mendukung pencapaian strategi BNI tahun

2021, SAI telah menyusun strategi inisiatif yang dituangkan

dalam Business Plan SAI Tahun 2021 dan program kerja

dalam Rencana Audit Tahunan 2021, sebagai berikut:

1. Melaksanakan audit untuk mengawal risiko bisnis yang

berpotensi signifikan melalui pemenuhan coverage

audit berdasarkan risk-based audit;

2. Melakukan pengawalan ekspansi Program Pemulihan

Ekonomi Nasional (PEN) dan program-program

pemerintah lainnya;

3. Melaksanakan audit aktivitas/tematik untuk business

process improvement sesuai dengan isu kritikal dan

risiko terkini serta Audit Aktivitas IT sesuai dengan

Major Risk IT dan IT Transformation;

4. Melaksanakan audit mandatory sesuai dengan

ketentuan regulator;

5. Melaksanakan value-added services melalui fungsi

Konsultasi sesuai dengan kebutuhan user dalam bentuk

pelaksanaan Independen Review sebagai bentuk

pengawalan SAI terhadap penerbitan produk baru

sebagai salah satu pemenuhan syarat dari regulator

(Otoritas Jasa Keuangan), dan bentuk konsultatif non

formal lainnya;

6. Program transformasi SAI dalam rangka penguatan

fungsi Satuan Audit Internal dan peningkatan

kualitas output, baik dari sisi Organisasi, Metodologi,

Environment dan Capability serta Rating SAI untuk

Divisi;

7. Berperan serta dalam menyempurnakan fungsi dan

peran Kontrol Internal terkait Metodologi Kontrol

Internal antara lain Standarisasi proses kerja &

Kompetensi SDM, Alur pelaporan, Independensi

Kontrol Internal dan melakukan pengembangan

berkelanjutan atas Audit Management System (FAST)

Kontrol Internal termasuk melaksanakan pelatihan

penggunaan aplikasi;

8. Mengoptimalkan fungsi Surveillance untuk membantu

pelaksanaan audit melalui deteksi ini potensi risiko

sebagai Early Warning System atau Continuous Audit/

Monitoring;

9. Mengoptimalkan efektivitas Satuan Kerja Audit Intern

Terintegrasi dengan Perusahaan Anak;

10. Meningkatkan learning and growth melalui

penyempurnaan metodologi dan perangkat audit,

penyempurnaan aplikasi dan infrastruktur penunjang

TI SAI yang saat ini telah dilakukan secara digitalisasi

melalui Aplikasi Audit Management System (AMS)

dan terus dilakukan enhancement secara periodik

serta meningkatkan kompetensi kapabilitas pegawai.


786

SAI melaksanakan fungsi assurance dan konsultasi secara independen serta objektif dan berintegrasi dengan SKAI

Perusahaan Anak, dengan tetap menjadi mitra bisnis profesional, independen dan objektif bagi manajemen untuk

mendukung terwujudnya visi BNI. Pengawalan percepatan bisnis BNI dilakukan melalui alignment antara strategi

SAI dan strategi bisnis BNI, untuk memberikan nilai tambah dalam peningkatan efektivitas risk management, control

dan governance process.

Berdasarkan hasil kajian terhadap arah Perusahaan pada tahun 2021, risk assessment, prioritas pelaksanaan audit,

serta ketersediaan SDM, dan sehubungan dengan kondisi pandemi, antara lain adanya pembatasan mobilitas auditor,

maka SAI menetapkan strategi pelaksanaan audit tahun 2021, sebagai berikut:

1. Melaksanakan Off-Site Audit unit delivery channel (Kantor Cabang, Sentra Kredit dan Kantor Wilayah) dengan

memanfaatkan data-data sistem melalui optimalisasi data Exception Report (ER) Unit Surveillance SAI;

2. Melakukan pengawalan ekspansi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan program-program pemerintah

lainnya;

3. Memperbanyak fungsi konsultatif antara lain dalam bentuk Independent Review terhadap penerbitan produk baru

sebagai syarat izin dari regulator (Otoritas Jasa Keuangan) dan review aktivitas digital.

Rencana audit dan konsultasi tahun 2021 ditetapkan sebagai berikut.

1. Audit Aktivitas atau Tematik pada aktivitas kredit usaha kecil, aktivitas kredit segmen menengah, aktivitas kredit

segmen konsumer, aktivitas network & services, aktivitas kredit korporasi dan efektivitas proses pengadaan;

2. Audit Mandatory;

3. Audit Unit terdiri dari audit divisi, cabang dalam negeri dan luar negeri, kantor wilayah, Sentra Kredit Kecil, Sentra

Kredit Menengah dan Consumer Loan Centre; dan

4. Aktivitas Information & Technology dan Audit Aplikasi; serta

5. Konsultasi baik yang dilakukan secara informal maupun formal antara lain melalui Independent Review peluncuran

produk/aktivitas baru.

Realisasi Pelaksanaan Audit & Konsutasi SAI Tahun 2021

Realisasi audit tahun 2021 mencapai 100,88% dari target, dengan realisasi audit delivery channel, Divisi, KCLN dan

Perusahaan Anak mencapai 100,7% serta realisasi Audit Tematik, Aktivitas IT, Aplikasi Non IT, Aplikasi IT, Independent

Review, dan Audit Mandatory mencapai 101,16%, sebagai berikut:

Realisasi Audit 2021

Delivery

Channel

KCLN

Mandatory

Audit Divisi Subsidiaries

Tematik/

Aktivitas TI

incl. Aplikasi IT

& Non IT

Independent

Review

130

70

5

12

5

3

5



787

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit

Sebagai bagian dari proses/tahapan audit, setelah pelaporan audit, kegiatan audit yang harus dilakukan adalah

pemantauan hasil audit. Kegiatan pemantauan merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui dan meyakini pelaksanaan

tindak lanjut hasil audit termasuk penyelesaian Rekomendasi SAI dan Disposisi Direksi, baik oleh auditee maupun

pihak terkait lainnya.

Setiap Triwulan, SAI menyampaikan perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil audit dalam bentuk Laporan

Pending Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Berikut data tindak lanjut penyelesaian pending Hasil Audit, Rekomendasi SAI dan Disposisi Direksi atas hasil audit

SAI tahun 2021.

98,12% 99,60% 98,89% 99,67%

26,850

26,551

29,886

29.787

52,421

51,438

59,510

59,269

Des 2019 Des 2020 Jun 2021 Des 2021

Total Jatuh Tempo Total Selesai Progres Penyelesaian

Di samping melakukan pemantauan terhadap hasil audit SAI, sehubungan dengan fungsi SAI sebagai liaison bagi

pihak eksternal (OJK, BI, BPK dan KAP), SAI juga melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit pihak

eksternal. Selama tahun 2021, tindak lanjut hasil audit eksternal, tercermin pada tabel berikut:

Periode Desember 2021

Audit

Selesai Dalam Progress

Bank Indonesia (BI) 17 -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 748 23

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) 287 57

Kantor Akuntan Publik (KAP) 51 1

Komposisi dan Pengembangan Kompetensi SDM SAI

Personil SDM SAI

Satuan Audit Internal didukung oleh 209 (dua ratus sembilan) Pegawai sebagaimana tergambar pada diagram berikut:

EVP - Pemimpin SAI

VP - Wakil Pemimpin SAI

AVP - Pemimpin Kelompok Audit

AVP - Pemimpin Kelompok Non Audit

MGR - Audit

MGR - Unit Supporting Audit

AMGR - Audit

AMGR - Unit Supporting Audit

Asisten Administrasi

1

5

12

3

70

14

95

5

4


788

Pengembangan Kompetensi SDM SAI

Satuan Audit Internal berkomitmen untuk melakukan pengembangan kompetensi dan kapabilitas bagi para auditor.

Untuk mendukung pengembangan kompetensi tersebut, SAI menetapkan kebijakan pelatihan/refreshment period

minimal setiap tahun yaitu seluruh auditor diharuskan mengikuti program pengembangan kapabilitas secara serentak.

Pelaksanaan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan SAI selama tahun 2021, sebagai berikut:

Materi Pengembangan


Annual Training


Waktu Pelaksanaan

Pelatihan Tahunan Auditor Reguler BCV Januari-Februari 2021

Pelatihan Tahunan Dedicated Auditor BCV Januari-Februari 2021

Online Workshop & Webinar

Webinar “Audit Report Writing: Bring Your

Report to Management’s Attention”

Webinar “Digital Banking: The Basic,

Environment, and Challenges’s”

Workshop “Audit Internal dan Audit

Forensik”

Public Training “Urgensi dan Pelaksanaan

Audit Keuangan dan Pemeriksaan atas

Kerugian Negara serta Pemeriksaan Pajak

di Lingkungan BUMN/BUMD & Kementerian

Swasta serta GCG sebagai Langkah

Strategis dan Kongkrit dalam Mencegah

Tipikor”

IIA Conference “Internal Audit for The

Future – Emerging from the Crisis”

Seminar “Risk Forum: Asset Liability

Management in Uncharted New Normal –

Strategy & Optimization”

Certification Training Programs

Online Course Sertifikasi Manajemen Risiko

lv. 1 s.d 3

Online Course Sertifikasi Audit Intern Bank

lv. 1 s.d 2

Coaching Clinic Sertifikasi CIA (Certified

Information System Auditor)

Online Review Course Sertifikasi CISA

(Certified Information System Auditor)

Online Training IT IL (Teknologi Informasi

Infrastructure Library)

IAIB Maret 2021

IAIB April 2021

Lemiknas April 2021

BCV September 2021

IIA Indonesia Oktober 2021

BARA Oktober 2021

SMR/LSPP September-Desember 2021

IAIB September-Desember 2021

IIA Indonesia November 2021

Learning Platform CISA Oktober-Desember 2021

Graha Karya Informasi September-November 2021

Online Training ISO 9001 : 2015 SGS September-November 2021

In House Online Training

Mandatory e-Learning

• Gratifikasi & Anti Suap

• Anti Fraud Awareness

• Anti Pencucian Uang

• Budaya Kerja

• Good Corporate Governance

• Risk Culture

• Sustainability Finance

BCV Januari-Desember 2021



789

Materi Pengembangan



Waktu Pelaksanaan

Selain pengembangan kompetensi auditor di atas, SAI senantiasa melakukan peningkatan kompetensi Auditor melalui internal sharing

session yang secara rutin dilakukan setiap minggu. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan kemampuan audit dan mengakselerasi

pengetahuan auditor akan perkembangan bisnis BNI terkini.

Internal Sharing Session

Lesson Learned Fraud IT Series 1 SMS

Banking Presented

Pelatihan Teknik Audit

Aktivitas Kredit dan Communication Skill

Pengelolaan Infrastruktur Cabang

Menghitung Kerugian Keuangan Akibat

Peristiwa Fraud

Internal Control COSO Framework

Offsite Audit in Pandemic Circumstances

Pengenalan Olah Data & RC dengan

Aplikasi IDEA

Risk Awareness – Pahami Tindakan Pidana

Kategori Korupsi

Komunikasi Efektif Mengatasi Kendala-

Kendala Pelaksanaan Audit

Audit Value Chain

Fraud Awareness (Account Take Over)

Standarisasi & Pengamanan Kantor Cabang

dan ATM

Pemeriksaan Single Customer View (SCF)

Fraud Skimming

Budaya Disiplin Eksekusi

Account Take Over

Sosialisasi Transaksi In-Absentia Nasabah

Lesson Learned Terkait Operasional Cabang

Sentra

Review Penyalur KUR – Tani/Musiman

Optimalisasi Pendapatan Bunga BNI

Top 5 Issues Aktivitas Kredit Segmen

Korporasi

Review Pembukuan Hasil Klaim Askrindo &

Fraud Awareness Aktivitas Kartu Kredit Pre

Embossed

Asset dalam Penyelesaian dan Prepurchase

Sertifikasi Satuan Audit Internal

SAI bekerja sama dengan BNI Corporate

University

Juni-Desember 2021

(Setiap Minggu)

a. Sertifikasi Pemimpin Satuan Audit Internal

SAI berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan pengetahuan auditor, melalui pendidikan

dan pelatihan berkelanjutan sehingga mampu memenuhi kualifikasi yang memadai. Sertifikasi yang dimiliki oleh

Pemimpin Satuan Audit Internal sebagai berikut:

• Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1-4;

• Certified Internal Auditor dari The Institute of Internal Audit;

• Certified Six Sigma (Green Belt) dari Pivotal Resources Asia;

• Silver Certificate 4 Disciplines of Execution (4DX) Leader;

• ISO 9001:2015 Interpretation & Documented Information.


790

b. Sertifikasi Auditor Satuan Audit Internal

Sertifikasi yang telah diperoleh pegawai SAI selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Sertifikasi Nasional

SERTIFIKASI NASIONAL AUDITOR SAI s.d. Desember 2021

92 80 15 3 61 41 8 15 13 3 10 1 9 2

SMR Lv. 1

SMR Lv. 2

SMR Lv. 3

SMR Lv. 4

CBIA Lv. 1

CBIA Lv. 2

LSPP Kepatuhan 1

CA

Credit Skill OMEGA

CITPE

ISO 9001 – 2015

ISO 2001 – 2015

ISO 37001 : 2016

ISO 30301 : 2019

Sertifikasi Internasional

SERTIFIKASI INTERNASIONAL AUDITOR SAI s.d. Desember 2021

2 3 3 5 2 4 6 9 1 1 1 1

CIA

CBA

CISA

CFE

CISM

CEP-PM

CHFI

IT IL Foundation R

CDSM

CRISC

CGEIT

Six Sigma (Green Belt)



791

Rapat Satuan Audit Internal dengan Dewan Komisaris, Direksi,

dan Komite Audit

Sepanjang tahun 2021, Satuan Audit Internal menyelenggarakan 22 (dua puluh dua) rapat dengan agenda dan

tingkat kehadiran masing-masing anggota Satuan Audit Internal sebagai berikut:

No. Tanggal Rapat Agenda Rapat Keterangan

1 12 Januari 2021 • Evaluasi Pelaksanaan RKAT SAI Semester II tahun 2020

• Evaluasi Pokok-Pokok Hasil Audit

• Tindak Lanjut Pemeriksaan SAI

• Tindak Lanjut Pemeriksaan Auditor Eksternal

Komite Audit

2 18 Februari 2021 Rencana Kerja Satuan Audit Internal (SAI) dan Piagam Audit Intern SAI Dewan Komisaris

3 21 April 2021 Diskusi dengan DIR KM Direksi

4 3 Mei 2021 Pembentukan Satuan Anti Fraud Direksi

5 7 Mei 2021 Updating terkait Satuan Anti Fraud Direksi

6 20 Mei 2021 Pembahasan terkait dengan Persetujuan Penunjukan Jasa Kaji Ulang Fungsi

SAI Tahun 2021 Cfm. Surat SAI No. SAI/16/1003/R tanggal 16 April 2021

7 8 Juni 2021 • Evaluasi Pelaksanaan RKAT SAI Triwulan I tahun 2021




• Laporan mengenai pemeriksaan OJK kepada BNI KCU Tangerang

• Laporan Mengenai Rekening Transitoris WEM

Dewan Komisaris

Komite Audit

8 15 Juli 2021 Evaluasi Pengendalian Intern BNI termasuk efektivitas SAI BNI Dewan Komisaris

9 28 Juli 2021 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan SAI (Updating dan Tindak Lanjut Kasus

Makassar)

10 9 Agustus 2021 Rapat Komite Audit Agenda Pembahasan Pokok-Pokok Hasil Audit SM I

2021

Komite Audit

Komite Audit

11 27 Agustus 2021 Paparan dan diskusi hasil kaji ulang SAI oleh Konsultan RSM Komite Audit

12 1 September 2021 Pemaparan Hasil Kaji Ulang Fungsi Satuan Audit Internal BNI (Persero)

Periode 1 Juli 2018 - 30 Juni 2021 bersama PT RSM Indonesia Konsultan

13 3 September 2021 Rapat Komite Audit Agenda Pembahasan Pokok-Pokok Hasil Audit TW II

2021

14 5 September 2021 Pembahasan Bahan BPK:

• Pembahasan kinerja keuangan BNI posisi terakhir

• Pembahasan kredit bermasalah (Pra NPL, NPL dan Hapus Buku)

• Pembahasan Pelaksanaan Program PEN di BNI

Direksi

Komite Audit

Direksi

15 9 September 2021 Paparan hasil kaji ulang fungsi Satuan Audit Internal di BNI oleh RSM Dewan Komisaris

16 16 September 2021 Update Komite Audit mengenai Pemberian KUR di Kantor Cabang Mataram

dan Pemaparan Satuan Audit Internal (SAI) kepada Dewan Komisaris

perihal Progress penyelesaian tindak lanjut hasil Audit SAI, Rekomendasi

SAI perihal Laporan Hasil Audit (LHA)

Dewan Komisaris

17 19 Oktober 2021 Pembahasan hasil audit khusus SAI atas AYDA, PSB dan DAS Komite Audit

18 4 November 2021 • Meeting Persiapan Radekom

• Hasil audit khusus Satuan Audit Internal atas Aset yang Diambil Alih

(AYDA), Penyertaan Sementara Bank (PSB) dan Debt to Aset Swap (DAS)

Direksi

Dewan Komisaris

19 23 November 2021 Pembahasan aplikasi FAST serta aplikasi pendukung SAI Komite Audit

20 14-15 Desember 2021 Pertemuan Dewan Komisaris dengan Kantor Wilayah Dalam Negeri, Divisi,

dan Kantor Cabang Luar Negeri (SAI sebagai pendamping):

• Pemaparan Kinerja

• Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Intern/Ekstern Pembahasan

21 21 Desember 2021 • Evaluasi Pelaksanaan RKAT SAI Triwulan III tahun 2021




22 22 Desember 2021 Pembahasan Progress Audit Laporan Keuangan BNI Konsolidasi Tahun Buku

2021 bersama Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

(firma anggota jaringan global PwC)

Dewan Komisaris

Komite Audit

Komite Audit


792

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Satuan Audit Internal

Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat Satuan Audit Internal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tingkat Kehadiran Rapat Satuan Audit Internal

No. Tanggal Rapat Kehadiran No. Tanggal Rapat Kehadiran

1 12 Januari 2021 SAI Hadir 13 3 September 2021 SAI Hadir

2 18 Februari 2021 SAI Hadir 14 5 September 2021 SAI Hadir

3 21 April 2021 SAI Hadir 15 9 September 2021 SAI Hadir

4 3 Mei 2021 SAI Hadir 16 16 September 2021 SAI Hadir

5 7 Mei 2021 SAI Hadir 17 19 Oktober 2021 SAI Hadir

6 20 Mei 2021 SAI Hadir 18 4 November 2021 SAI Hadir

7 8 Juni 2021 SAI Hadir 19 23 November 2021 SAI Hadir

8 15 Juli 2021 SAI Hadir 20 14-15 Desember 2021 SAI Hadir

9 28 Juli 2021 SAI Hadir 21 21 Desember 2021 SAI Hadir

10 9 Agustus 2021 SAI Hadir 22 22 Desember 2021 SAI Hadir

11 27 Agustus 2021 SAI Hadir Jumlah Rapat 22

12 1 September 2021 SAI Hadir Jumlah Kehadiran 22

% Kehadiran 100%

Rekapitulasi Kehadiran Satuan Audit Internal pada Rapat

Satuan Audit Internal Jumlah Wajib Rapat Jumlah Kehadiran % Kehadiran

SAI 22 22 100%

Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT)

Dalam rangka implementasi fungsi SKAI Terintegrasi

sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan

Surat Edaran No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei

2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi

Konglomerasi Keuangan, maka pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab Audit Intern Terintegrasi telah dilakukan

oleh SKAI Terintegrasi.

Untuk mendukung Konglomerasi Keuangan BNI tumbuh

secara sehat, prudent dan berkelanjutan serta memiliki

daya saing yang tinggi, BNI sebagai Entitas Utama

telah membentuk komitmen antara SAI dengan SKAI

Perusahaan Anak untuk menjalankan fungsi audit intern

terintegrasi dan menjaga pengembangan kualitas audit

Konglomerasi Keuangan untuk memastikan pelaksanaan

fungsi internal control berjalan efektif di seluruh kegiatan

operasional Perusahaan Anak pada semua tingkatan

manajemen.

SKAIT memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang

dalam pedoman TKT sebagai berikut:

1. Mengevaluasi serta memberikan masukan terhadap

kecukupan metodologi, kebijakan dan prosedur

audit SKAI Perusahaan Anak sesuai dengan ukuran,

karakteristik dan kompleksitas Perusahaan Anak baik

pada tahapan perencanaan audit, pelaksanaan audit,

pelaporan hasil audit maupun pemantauan tindak

lanjut penyelesaiannya;

2. Menyampaikan laporan pokok-pokok hasil audit

terintegrasi kepada Direktur Utama dan Dewan

Komisaris Entitas Utama dengan tembusan kepada

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

Entitas Utama;

3. Memantau tindak lanjut hasil audit intern secara

terintegrasi dan melaporkan hasilnya kepada Direktur

Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama dengan

tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi

Kepatuhan pada Entitas Utama;

4. Menyampaikan laporan audit intern terintegrasi

kepada Direktur Utama, Direktur yang ditunjuk untuk

melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam

Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas

Utama serta Direktur yang membawahkan Fungsi

Kepatuhan Entitas Utama;

5. Melakukan pemantauan serta monitoring tindak lanjut

rekomendasi dari Komite Tata Kelola Terintegrasi;



793

6. SAI sebagai Third Line of Defense memastikan

pengendalian internal di setiap lini di lingkungan

Konglomerasi Keuangan BNI, melalui pelaksanaan

audit dan konsultasi pada Perusahaan Anak. SAI dapat

melakukan audit dan konsultasi terhadap Perusahaan

Anak tanpa memerlukan izin Dewan Komisaris

Perusahaan Anak terlebih dahulu;

7. SAI melakukan pengawasan internal atas semua area,

kegiatan operasional dan bisnis serta berkoordinasi

dengan fungsi pengawasan internal di Perusahaan

Anak yang dituangkan dalam piagam audit internal.

Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut

termasuk melaksanakan pengembangan kualitas audit,

maka SAI dan SKAI Perusahaan Anak melakukan integrasi

terhadap fungsi audit intern dengan ruang lingkup

meliputi:

1. Metodologi Audit

SAI bersama SKAI Perusahaan Anak melakukan

penyelarasan/evaluasi sesuai dengan ukuran,

karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak

antara lain mencakup metodologi risk based audit

serta kebijakan dan prosedur audit masing-masing

Perusahaan Anak, melalui:

a. SAI mengkoordinasikan keselarasan metodologi

risk-based audit yang digunakan oleh SKAI

Perusahaan Anak;

b. SAI memberikan masukan terhadap kecukupan

policy dan SOP Audit Perusahaan Anak.

2. Perencanaan Audit

SAI bersama SKAI Perusahaan Anak menyusun

perencanaan Audit tahunan Terintegrasi dengan

mekanisme:

a. SAI memberikan masukan terhadap rencana audit

tahunan yang disusun oleh SKAI Perusahaan Anak;

b. Informasi mengenai hasil audit SKAI Perusahaan

Anak digunakan oleh SAI sebagai bahan evaluasi

dalam menyusun rencana audit terintegrasi;

c. SAI mengkonsolidasikan rencana audit tahunan

yang bersifat terintegrasi dan menyampaikan

kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris

Entitas Utama.

3. Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan audit terintegrasi dapat dilaksanakan

dengan mekanisme:

a. Audit dilaksanakan secara individual;

b. Join Audit;

c. SAI menempatkan auditornya sebagai Pemimpin

SKAI di Perusahaan Anak;

d. SKAI Perusahaan Anak menyampaikan laporan

pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit ke SAI

yang berisikan realisasi hasil audit, pokok-pokok

hasil audit dan progress penyelesaian tindak lanjut

hasil audit internal maupun eksternal yang telah

dilaksanakan oleh SKAI Perusahaan Anak.

4. Pelatihan Bersama

SAI bersama SKAI Perusahaan Anak melakukan

pengembangan auditor antara lain melalui:

a. Pelatihan bersama SAI dan SKAI Perusahaan Anak;

b. Pelaksanakan workshop bersama;

c. Memberikan kesempatan magang auditor baik di

Perusahaan Anak maupun di SAI.

Komite-KOMITE di Bawah Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi membentuk komite-komite dalam rangka membantu Direksi terkait efektivitas

dan efisiensi termasuk dalam hal pengambilan keputusan strategis terhadap aktivitas operasional Perseroan. Komitekomite

di bawah Direksi adalah sebagai berikut:

1. Komite Kredit;

2. Komite Kebijakan Perkreditan dan Bisnis;

3. Komite Produk;

4. Komite Asset & Liability (ALCO);

5. Komite Human Capital (SDM);

6. Komite Manajemen Kinerja;

7. Komite Manajemen Risiko dan Anti Fraud;

8. Komite Manajemen Teknologi;

9. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.


794

KOMITE KREDIT

Struktur dan Keanggotaan Komite Kredit

Komite Kredit (KK) terdiri dari KK Tingkat Kantor Pusat, KK Tingkat Divisi, KK Tingkat Wilayah, dan KK Segmen Kecil

dengan tingkatan sebagai berikut:

1. Komite Kredit tingkat Kantor Pusat

a. KK Pusat – 4 (KKP – 4)

b. KK Pusat – 3 (KKP – 3)

c. KK Pusat – 2 (KKP – 2)

d. KK Pusat – 1 (KKP – 1)

2. Komite Kredit tingkat Divisi

a. KK Divisi (KKD)

3. Komite Kredit tingkat Wilayah

a. KK Kantor Wilayah (KK Kanwil)

b. KK Menengah

4. Komite Kredit Tingkat Sentra Bisnis SME (SBE)

a. KK Kecil 2

b. KK Kecil 1

5. KK Tingkat Kantor Cabang (KC)

a. KK KC 2

b. KK KC 1

Komite Kredit Tingkat Kantor Pusat

Komite Kredit

(KK)

KK Pusat-4

(KK P-4)

Maksimal

kredit

s.d. BMPK

Bisnis

Anggota Komite Kredit

Risiko

Radisi

Dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi ditambah SEVP

dengan komposisi:

Minimal 50% fungsi bisnis include

Direktur Sektor pengusul/Direktur

Pengemban fungsi bisnis ditambah

SEVP pengemban fungsi bisnis

KK P-4 atau Radisi merupakan Komite Kredit tingkat tertinggi di BNI

KK Pusat-3

(KK P-3)

KK Pusat-2

(KK P-2)

KK Pusat-1

(KK P-1)

s.d. Rp10 triliun

s.d. Rp2 triliun

s.d. Rp750 miliar

• Direktur Sektor pengusul/Direktur

pengemban fungsi bisnis

• Direktur pengemban fungsi bisnis

atau SEVP pengemban fungsi bisnis


pengemban fungsi bisnis

• Direktur pengemban fungsi bisnis

atau SEVP/SCO pengemban fungsi

bisnis


pengemban fungsi bisnis atau

SEVP*)

Minimal 50% fungsi risiko include Direktur

MR/Direktur Pengemban fungsi risiko

ditambah SEVP pengemban fungsi risiko

2 Bisnis + 3 Risiko

• Direktur MR/Direktur pengemban fungsi

risiko

• 2 Direktur pengemban fungsi risiko atau

SEVP pengemban fungsi risiko

2 Bisnis + 2 Risiko


risiko


SEVP/SCO pengemban fungsi risiko

1 Bisnis + 2 Risiko


risiko


SEVP/SCO pengemban fungsi risiko

*) Khusus usulan kredit dari unit RR, maka pejabat yang bertindak sebagai direktur sektor pengusul adalah SEVP RR (SRR)



795

Komite Kredit Tingkat Divisi

Komite

Kredit (KK)

Segmen Korporasi

KK Divisi

(KKD)

Maksimal

Kredit

s.d.

Rp300 miliar

Baru atau Tambahan

Review

Anggota Komite Kredit Maksimal Anggota Komite Kredit

Bisnis Risiko Kredit Bisnis Risiko

• Pemimpin

Divisi Bisnis/

SCO

• Wakil

Pemimpin

Divisi Bisnis

Segmen Menengah-Large Commercial

KK Divisi

(KKD)

s.d.

Rp200 miliar

Segmen Menengah Commercial

KK Divisi

(KKD)

s.d.

Rp100 miliar

• Pemimpin

Divisi Bisnis/

SCO

• Wakil

Pemimpin

Divisi Bisnis

• Pemimpin

Divisi Bisnis/

SCO

• Wakil

Pemimpin

Divisi Bisnis

• Direktur MR/

Direktur

Pengemban

fungsi risiko

• Pemimpin Divisi

Risiko/SCO

• Wakil Pemimpin

Divisi Risiko

• Direktur MR/

Direktur

Pengemban

fungsi risiko

• Pemimpin Divisi

Risiko/SCO

• Wakil Pemimpin

Divisi Risiko

• Pemimpin Divisi

Risiko/SCO

• Wakil Pemimpin

Divisi Risiko

s.d.

BMPK

s.d.

Rp500 miliar

• Pemimpin

Divisi Bisnis/

SCO

• Wakil

Pemimpin

Divisi Bisnis

• Pemimpin

Divisi Bisnis/

SCO

• Wakil

Pemimpin

Divisi Bisnis

• Pemimpin Divisi

Risiko/SCO

• Wakil Pemimpin

Divisi Risiko

• Pemimpin Divisi

Risiko/SCO

• Wakil Pemimpin

Divisi Risiko

Kewenangan review sama dengan kewenangan

pemberian baru & tambahan

Komite Kredit Tingkat Wilayah

Baru atau Tambahan

Review

Komite

Kredit (KK)

Maksimal Anggota Komite Kredit Maksimal Anggota Komite Kredit

Kredit Bisnis Risiko Kredit Bisnis Risiko

Segmen Menengah Commercial

KK Kantor Wilayah

(Kanwil)

KK Menengah

Segmen Kecil

KK Kantor Wilayah

(Kanwil)

s.d.

Rp40 miliar

s.d.

Rp20 miliar

s.d.

Rp15 miliar

• Wakil

Pemimpin

Wilayah

Bisnis

Komersial

• Pemimpin

SBK

• Pemimpin

SBK

• Pemimpin

Wilayah

• RBW

Kewenangan review sama dengan kewenangan


• RBW Kewenangan review sama dengan kewenangan


Wakil Pemimpin Wilayah Bisnis

Komersia/Wakil Pemimpin Wilayah

Bisnis SME & Consumer (sesuai

Supervisi)

RBW


796

Komite Kredit Bisnis Banking segmen kecil

Komite Kredit

(KK)

Segmen Kecil

Maks. Kredit

Bisnis

Anggota Komite Kredit*)

KK Kecil - 2 sd. Rp.15 Miliar Pemimpin SBE RBC

KK Kecil- 1 sd. Rp.1 Miliar Wakil Pemimpin SBE RBC

Risiko

Komite Kredit Tingkat Cabang

Komite Kredit (KK) Kelas Cabang Maks. Kredit

Anggota Komite Kredit*)

Bisnis

Risiko

Segmen kecil

KK Cabang -2 Kelas I sd. Rp.15 Miliar Pemimpin Cabang RBC

KK Cabang -1

Kelas II

Kelas III

Kelas I

Kelas II

Kelas III

sd. Rp.10 Miliar

sd. Rp.5 Miliar

sd. Rp.1 Miliar

Pemimpin Bidang

Pemasaran Bisnis

(PBP)

*)

Apabila Cabang belum memiliki PBP maka kewenangan memutus kredit berada pada Pemimpin Cabang + Pemimpin RBC

RBC

Profil dan Sertifikasi Anggota Komite Kredit

Profil dan sertifikasi masing-masing anggota komite dapat dilihat pada pembahasan Profil Direksi dan Profil Senior

Executive President.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit

Uraian Tugas Komite Kredit sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan kredit sesuai dengan limit kewenangan atau jenis kredit

yang ditetapkan oleh Direksi;

2. Bertanggung jawab atas keputusan kredit yang didasarkan pada hal-hal yang meliputi kelayakan usaha yang

dibiayai, pertimbangan keamanan kredit, kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit serta

ketentuan limit kredit;

3. Melakukan koordinasi dengan divisi terkait dalam aspek pendanaan perkreditan;

4. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit yang memberikan

kredit yang hanya bersifat formalitas;

5. Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit sesuai kewenangannya

berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat, dan seksama.

Pelaksanaan Tugas Komite Kredit Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Komite Kredit telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai berikut:

Kewenangan Memutus Kredit Segmen Korporasi KK Pusat

Komite Kredit Maksimum Kredit Jumlah Rapat

KK Pusat – 4 (KKP – 4) s.d. BMPK 63

KK Pusat – 3 (KKP – 3) s.d. Rp10 triliun 50


KK Pusat – 1 (KKP – 1) s.d. Rp750 miliar 41

Total 197



797

Kewenangan Memutus Kredit Segmen Menengah Large Commercial KK Pusat






Total 60

Kewenangan Memutus Kredit Segmen Menengah Commercial KK Pusat






Total 218

KK Divisi


KKD segmen korporasi s.d. Rp300 miliar 11

KKD segmen menengah Large

Commercial-1

s.d. Rp200 miliar 9

Total 20

Kewenangan Memutus Kredit Segmen Konsumer

Pejabat Pemutus Kredit

(PPK)

Komite Kredit Tingkat Direktur

• Direktur Utama, Wakil Direktur Utama,

Direktur Bisnis Konsumer, Direktur

Manajemen Risiko

• Wakil Direktur Utama, Direktur Direktur

Bisnis Konsumer, Direktur Manajemen

Risiko

Maksimum Kredit

Jumlah Rapat

> Rp150 miliar -

s.d. Rp150 miliar 1

• Direktur Bisnis Konsumer dan Direktur

s.d. Rp75 miliar 4

Manajemen Risiko

Total 5

Kewenangan Memutus Kredit Segmen Bank Financial Institution


KK BL Pusat – 4 s.d. BMPK -

KK BL Pusat – 3 s.d. Rp10 triliun -

KK BL Pusat – 2 s.d. Rp2 triliun -

KK BL Pusat – 1 s.d. Rp750 miliar -

KK BL Divisi s.d. 300 miliar 1

Total 1


798

Kewenangan Memutus Kredit Segmen Kantor Cabang Luar Negeri






KK Divisi (KKD) s.d. Rp300 miliar 17

Total 24

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

BNI sebagai Entitas Utama telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT), cfm SK No. KP/193/DIR/R

tanggal 26 Mei 2015 yang telah dilakukan perubahan susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi,

cfm. Memo REN No. REN/2/1488 tanggal 11 Desember 2018, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Dalam struktur Perusahaan, kedudukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi berada di bawah Direksi. Komite

Manajemen Risiko Terintegrasi diketuai oleh Direktur Manajemen Risiko - BNI sebagai Direktur yang menyelia fungsi

Manajemen Risiko Bank. Secara rinci, susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi sebagai berikut:

No.

Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT)

1. Ketua Direktur Manajemen Risiko - BNI sebagai Direktur yang menyelia fungsi Manajemen Risiko

Bank.

2. Sekretaris Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank – BNI

3. Anggota Tetap • Direktur Keuangan - BNI

• Direktur Human Capital & Kepatuhan - BNI

• Pemimpin Divisi Kepatuhan - BNI

• Pemimpin Satuan Audit Internal - BNI

• Pemimpin Divisi Pengembangan Perusahaan Anak - BNI

• Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis - BNI

• Pemimpin Divisi Hukum - BNI

• Pemimpin Divisi Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan - BNI

• Direktur yang menyelia Manajemen Risiko - BNI Sekuritas

• Direktur yang menyelia Manajemen Risiko - BNI Life

• Direktur yang menyelia Manajemen Risiko - BNI Multifinance

• Direktur yang menyelia Manajemen Risiko - BNI Asset Management

• Pemimpin Divisi yang menyelia Manajemen Risiko - BNI Sekuritas

• Pemimpin Divisi yang menyelia Manajemen Risiko - BNI Life

• Pemimpin Divisi yang menyelia Manajemen Risiko - BNI Multifinance

• Pemimpin Divisi yang menyelia Manajemen Risiko - BNI Asset Management

4. Anggota Tidak Tetap Direktur dan Pemimpin Divisi/Satuan/Unit yang terkait dengan materi rapat baik dari BNI

maupun Perusahaan Anak.

Profil dan Sertifikasi Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Profil dan sertifikasi masing-masing anggota komite dapat dilihat pada pembahasan Profil Direksi, Profil Senior

Executive President, dan Profil Pejabat Senior.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi

Entitas Utama dalam rangka:

1. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;

2. Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan;

3. Penetapan metodologi dan penilaian profil risiko terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan BNI.



799

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah mengadakan 2 (dua) kali rapat dengan agenda

sebagai berikut:

No. KMRT Tanggal Pelaksanaan Agenda

1 KMRT/01 Februari 2021 • Penilaian profil risiko terintegrasi

posisi 31 Desember 2020

• Perhitungan KPMM terintegrasi


2 KMRT/02 Agustus 2021 • Penilaian profil risiko terintegrasi

posisi 30 Juni 2021

• Perhitungan KPMM terintegrasi

posisi 30 Juni 2021

Komite Asset & Liability (ALCO)

Komite Asset & Liability (ALCO) merupakan komite permanen di BNI yang mempunyai kewenangan dan fungsi:

1. Penetapan kebijakan dan pengelolaan aset dan liabilitas BNI, mencakup pengelolaan kecukupan modal untuk

meng-cover risiko dan mendukung strategi bisnis bank.

2. Penetapan kebijakan dan pengelolaan aset dan liabilitas yang meliputi:

a. Manajemen Likuiditas (Liquidity Management);

b. Manajemen Suku Bunga (Interest Rate Management);

c. Manajemen Nilai Tukar (Foreign Exchange Management);

d. Manajemen Pendapatan dan Investasi (Earning & Investment Management).

Komite Asset & Liability (ALCO) di tata kembali berdasarkan Surat Keputusan Direksi No/437/DIR/R tanggal 22

September 2021 perihal Penataan Komite Asset & Liability (ALCO).

Struktur dan Keanggotaan Komite Asset dan Liability (ALCO)

No.

1. Ketua Direktur Utama

2. Wakil Ketua Wakil Direktur Utama

Susunan Anggota Komite Asset & Liability (ALCO)

3. Sekretaris Pemimpin Divisi Tresuri (merangkap anggota tetap)

4. Anggota tetap setingkat

Direksi & SEVP (Voting

member)

Anggota tidak tetap

setingkat Direksi (Nonvoting

member)

Anggota tidak tetap

setingkat Direksi & SEVP

(Non-voting member)

• Direktur Treasury & Internasional


• Direktur Hubungan Kelembagaan

• Direktur Bisnis UMKM

• Direktur Layanan & Jaringan



• Direktur Keuangan

• SEVP Treasury

Direktur Human Capital & Kepatuhan

• Direktur IT & Operasi






800

No.

Anggota tetap setingkat

Divisi/Satuan (Non-voting

member)

Anggota tidak tetap (Nonvoting

member)

Susunan Anggota Komite Asset & Liability (ALCO)

• Pemimpin Divisi Internasional

• Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi 1



• Pemimpin Divisi Sindikasi & Solusi Korporasi

• Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan 1


• Pemimpin Divisi Bisnis Komersial 1

• Pemimpin Divisi Bisnis Komersial 2

• Pemimpin Divisi Bisnis SME

• Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil & Program

• Pemimpin Divisi Solusi Wholesale

• Pemimpin Divisi Solusi Ritel

• Pemimpin Divisi Manajemen Produk Konsumer

• Pemimpin Divisi Manajemen Wealth

• Pemimpin Divisi Risiko Kredit Korporasi

• Pemimpin Divisi Risiko Kredit Komersial & SME

• Pemimpin Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumer

• Pemimpin Divisi Remedial & Recovery Kredit Korporasi

• Pemimpin Divisi Remedial & Recovery Kredit Komersial & SME

• Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan

• Pemimpin Divisi Pengembangan Perusahaan Anak

• Pemimpin Office of Chief Economist

• Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis

• Pemimpin Divisi Penganggaran & Pengendalian Keuangan

• Pemimpin Divisi Tata Kelola Kebijakan

• Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank

• Pemimpin Divisi Kepatuhan

• Pemimpin Satuan Audit Internal

Pemimpin Divisi/Satuan dan Direksi Perusahaan Anak yang terkait dengan topik pembahasan.

Pelaksanaan Tugas Komite Asset dan Liability (ALCO) Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, ALCO telah mengadakan 8 (Delapan) kali rapat dengan agenda sebagai berikut:

No. Tanggal Rapat Usulan Agenda Rapat

1 26 Januari 2021 • Lesson Learned 2020

• Highlight Assets & Liabilities dan Rencana Kerja 2021

• Review Suku Bunga Dana

• Kesimpulan dan Usulan

2 23 Februari 2021 • Minutes of Meeting ALCO Direksi

• Perkembangan Kondisi Internal

• Strategi Banking Book : Pengelolaan Surat Berharga dan

Pengelolaan NOP


3 9 Maret 2021 • Minutes of Meeting ALCO


• Program Akuisisi CASA


4 1 April 2021 • Minutes of Meeting ALCO


• Kebutuhan Kas Tunai Idul Fitri & Proyeksi Cashflow

• Review Deposito Counter Rate


5 16 Juni 2021 • Monitoring Keputusan ALCO

• Perkembangan Assets & Liabilities

• Review Suku Bunga DPK

• Hedging Fixed Rate




801

No. Tanggal Rapat Usulan Agenda Rapat

6 3 Agustus 2021 • Monitoring Keputusan ALCO


• Strategi Efisiensi Cost of Fund


• Update Program Race Uo Deposito via E-Channel

7 11 Oktober 2021 • Monitoring Keputusan ALCO


• Perkembangan CASA

• Review Deposito Counter Rate


8 23 Desember 2021 • Lesson Learned 2021

• Proyeksi Asset & Liability

• Strategi Asset & Liability

• Proyeksi Cashflow


Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA)

Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA) merupakan komite permanen di BNI yang mempunyai kewenangan

dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai perumusan, penetapan kebijakan dan pengelolaan risiko

yang meliputi: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko

Stratejik, dan Risiko Kepatuhan; penetapan kebijakan dan pengelolaan strategi anti fraud di seluruh unit organisasi,

serta penetapan kebijakan dan pengelolaan Environmental, Social & Governance (ESG).

Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA) di tata kembali berdasarkan Surat Keputusan Direksi No/484/DIR/R

tanggal 26 Oktober 2021 perihal Penataan Komite Manajemen Risiko dan Anti Fraud.

Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud memiliki 3 (tiga) sub Komite, yaitu:

1. Sub Komite Manajemen Risiko (RMC);

2. Sub Komite Anti Fraud;

3. Sub Komite Environmental, Social & Governance (ESG).

Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud - Sub Komite Manajemen Risiko

(KRA-RMC)

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud - Sub Komite Manajemen Risiko (RMC)

Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA) -

No.

Sub Komite Manajemen Risiko

1. Ketua Wakil Direktur Utama

2. Wakil Ketua Direktur Manajemen Risiko

3. Sekretaris Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank (merangkap anggota tetap)

4. a. Anggota tetap setingkat

Direksi dan SEVP

(Voting member)









• SEVP Treasury




802

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud - Sub Komite Manajemen Risiko (RMC)

No.


Direksi (Non-voting

member)

b. Anggota tetap setingkat

Divisi/Satuan

(Non-voting member)

c. Anggota tidak tetap

(Non-voting member)


Sub Komite Manajemen Risiko

Direktur Human Capital & Kepatuhan*

• Pemimpin Divisi Tresuri








• Pemimpin Divisi Hukum

• Pemimpin Divisi Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan


• Pemimpin Divisi Operasional Kredit

• Pemimpin Divisi Sindikasi & Solusi Korporasi

• Pemimpin Satuan Anti Fraud

Direktur/SEVP/Pemimpin Divisi yang terkait dengan topik pembahasan.

Keterangan:

*) Khusus Direktur Human Capital & Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab khusus yang diatur pada pedoman kerja komite.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud - Sub Komite

Manajemen Risiko (KRA-RMC)

Tugas dan tanggung jawab KRA-RMC adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terkait Manajemen

Risiko, yang paling kurang meliputi:

1. Menyusun Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko serta perubahannya;

2. Menyusun kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak

normal;

3. Menyempurnakan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu

perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan Permodalan, Profil Risiko Bank,

dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi;

4. Menetapkan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan

ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya

atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan;

5. Menetapkan kebijakan pengelolaan kecukupan modal untuk melindungi risiko dan mendukung strategi bisnis

Bank, mencakup pengukuran, struktur (tier 1/tier 2), alokasi dan rencana kontijensi permodalan.

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud Sub Komite

Manajemen Risiko (KRA-RMC) Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, KRA-RMC telah mengadakan 4 (empat) kali rapat dengan agenda sebagai berikut:

No. Forum Tanggal Agenda

1 RMC/01 19 Januari 2021 • Tingkat kesehatan BNI secara individu


• Profil risiko BNI secara individu posisi 31

Desember 2020

• Review Risk Appetite Statement BNI tahun

2021

2 RMC/02 20 April 2021 Profil risiko BNI posisi secara individu 31 Maret

2021

3 RMC/03 21 Juli 2021 • Tingkat kesehatan BNI secara individu

posisi 30 Juni 2021

• Profil risiko BNI secara individu posisi 30

Juni 2021

4 RMC/04 25 Oktober 2021 Profil risiko BNI posisi secara individu 30

September 2021



803

Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud - Sub Komite Anti Fraud (KRA - KAF)

Sesuai dengan POJK No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 mengenai Penerapan Strategi Anti Fraud

bagi Bank Umum, sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan efektivitas penerapan Strategi Anti Fraud, maka

BNI membentuk Komite Anti Fraud untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian Anti Fraud pada seluruh jajaran

organisasi.

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud Sub Komite Anti Fraud

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/484/DIR/R tanggal 26 Oktober 2021 perihal Penataan Komite Manajemen

Risiko dan Anti Fraud (KRA), Struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud Sub Komite Anti

Fraud adalah sebagai berikut:

No.


Sub Komite Anti Fraud



3. Sekretaris Pemimpin Satuan Anti Fraud (merangkap anggota tetap)


Direksi dan SEVP

(Voting member)


Direksi (Non-voting

member)

c. Anggota tetap setingkat

Divisi/Satuan (Nonvoting

member)

d. Anggota tidak tetap

(Non-voting member)











• Pemimpin Human Capital Strategy

• Pemimpin Human Capital Services




Keterangan:


Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud Sub Komite Anti

Fraud

Tugas dan tanggung jawab Komite Anti Fraud yaitu:

1. Mengidentifikasi, mengevaluasi dan menetapkan tindak lanjut atas kejadian Fraud yang berasal dari kegiatan/

aktivitas di segenap unit kerja BNI;

2. Mengembangkan budaya dan kepedulian terhadap Anti Fraud pada seluruh jajaran organisasi;

3. Menetapkan kebijakan dan Strategi Anti Fraud;

4. Memantau penerapan kebijakan dan Strategi Anti Fraud di BNI serta melakukan review dampak dari kebijakan

dan strategi yang diimplementasikan secara periodik.


804

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Anti Fraud dibantu oleh Satuan Anti Fraud yang

memiliki fungsi:

1. Mengelola kebijakan dan pelaksanaan Strategi Anti Fraud berkoordinasi dengan unit/divisi terkait;

2. Mereview SOP Strategi Anti Fraud;

3. Melaporkan secara berkala maupun insidentil ke pihak Internal (Direktur Utama dan Dewan Komisaris) dan pihak

eksternal (Otoritas Jasa Keuangan) terkait dengan Strategi Anti Fraud;

4. Sebagai liaison data dan pelaporan dengan Divisi/Unit lain serta pihak eksternal terkait Strategi Anti Fraud dan

mengelola data base terkait Fraud yang ada di BNI;

5. Memonitor inisiasi dan implementasi Strategi Anti Fraud serta perbaikannya.

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud Sub

Komite Environmental, Social, & Governance (ESG)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/484/DIR/R tanggal 26 Oktober 2021 perihal Penataan Komite Manajemen

Risiko dan Anti Fraud (KRA), Struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud Sub

Komite Environmental, Social, & Governance (ESG) adalah sebagai berikut

No.


Sub Komite Environmental, Social, & Governance (ESG)



3. Sekretaris Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank (merangkap anggota tetap non-voting member)


Direksi dan SEVP

(Voting member)


Direksi (Non-voting

member)


Divisi/Satuan (Nonvoting

member)

c. Anggota tidak tetap

(Non-voting member)






• Direktur Konsumer


• SEVP Treasury



• Pemimpin Divisi Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan


• Pemimpin Divisi Investor Relations

• Pemimpin Divisi Manajemen Data & Analytics



• Pemimpin Divisi International

• Pemimpin Divisi Pengembangan Perusahaan Anak



• Pemimpin Human Capital Strategy

• Pemimpin Divisi Korporasi 1



• Pemimpin Divisi Komersial 1

• Pemimpin Divisi Komersial 2






• Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil & Program


Keterangan:




805

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud Sub Komite

Environmental, Social, & Governance (ESG)

Tugas dan tanggung jawab Komite Anti Fraud yaitu:

1. Menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan Environmental, Social, & Governance (ESG) serta perubahannya;

2. Mengidentifikasi potensi risiko ESG yang berdampak baik pada BNI maupun stakeholders BNI;

3. Memantau implementasi strategi Sustainability Finance;

4. Melakukan pemantauan, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap hasil ESG Assessment BNI;

5. Mengevaluasi penerapan strategi ESG pada seluruh lini bisnis BNI.

Komite Produk

Komite Produk (PRC) merupakan wadah pengelolaan kebijakan dan pemantauan produk/aktivitas di BNI untuk

memastikan keberhasilannya dalam menciptakan keuntungan yang maksimal. Komite Produk dibentuk berdasarkan

Surat Keputusan Direksi No. KP/448/DIR/R tanggal 20 September 2012 telah dilakukan perubahan susunan keanggotaan

PRC cfm. Memo REN No. REN/2/819 tanggal 9 Juli 2020 perihal Updating Keanggotaan Komite Produk.

Struktur dan Keanggotaan Komite Produk

No.


2. Ketua Pengganti

merangkap Anggota Tetap

Susunan Keanggotaan Komite Produk (PRC)

Wakil Direktur Utama

3. Anggota Tetap • Direktur Keuangan




• Direktur Human Capital & Kepatuhan






• Pemimpin Divisi Solusi & Keamanan Teknologi Informasi

• Pemimpin Divisi Operasional



4. Anggota Tidak Tetap Anggota Direksi/SEVP yang bertindak sebagai Direktur/SEVP Sponsor, Pemimpin Divisi/

Satuan/Unit terkait dengan topik yang dibahas

5. Sekretaris Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis

Profil dan Sertifikasi Anggota Komite Produk




806

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Produk

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Produk antara lain:

1. Menetapkan strategi besaran dan pengembangan bisnis melalui produk/aktivitas BNI;

2. Melakukan pengujian komprehensif dan memutuskan “kelayakan” produk/aktivitas baru khususnya terkait aliansi

yang bersifat lintas sektoral/segmen dan aliansi strategis dengan Perusahaan Anak/Perusahaan lain di luar BNI

dengan mengundang Direktur Sektor terkait;

3. Melakukan monitoring produk/aktivitas yang terimplementasi di BNI dan membuat keputusan atas keberlangsungan

produk/aktivitas atas rekomendasi Supporting Staff Group/product owner;

4. Sebagai lembaga arbitrase dalam masalah-masalah lintas sektoral terkait dengan Performance Management

System (PMS) dalam implementasi produk/aktivitas baru.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat Komite Produk Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Komite Produk telah mengadakan 2 (dua) kali rapat dengan agenda sebagai berikut:

No. Tanggal Rapat Agenda Rapat

1. 20 Mei 2021 Monitoring Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru serta Usulan Produk Aktivitas Baru

untuk Revisi RBB 2021

2. 19 Oktober 2021 Usulan Rencana Penyelenggaraan Produk Bank Tahun 2022

Komite Manajemen Kinerja

Komite Manajemen Kinerja (PMC) merupakan komite permanen di BNI sebagai wadah pengelolaan kebijakan

pemantauan anggaran dan memperlancar proses manajemen kinerja (performance management) di BNI untuk

memastikan keselarasan strategic planning, memfasilitasi proses target setting dan penilaian kinerja, sesuai dengan

Surat Keputusan Direksi No. KP/353/DIR/R tanggal 21 Juni 2017 perihal Penataan Performance Management Committee

(PMC) dan telah dilakukan perubahan susunan keanggotaan PMC cfm. Memo REN No. REN/2/842 tanggal 16 Juli

2020 perihal Updating Keanggotaan Komite Manajemen Kinerja.

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Kinerja

No.


2. Ketua Pengganti

merangkap Anggota Tetap

Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Kinerja


3. Anggota Tetap • Seluruh Anggota Direksi & SEVP



• Pemimpin Divisi Human Capital Strategy











4. Anggota Tidak Tetap Pemimpin Divisi/Satuan/Unit yang terkait dengan materi rapat

5. Sekretaris 1

(Bidang Target Setting)

6. Sekretaris 2

(Bidang Strategic Planning

dan Bidang Penilaian

Kinerja)

Pemimpin Divisi Penganggaran & Pengendalian Keuangan

Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis



807

No.

Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Kinerja

7. Supporting Staff Group • Pemimpin Kelompok Anggaran Perusahaan - Divisi Penganggaran & Pengendalian

Keuangan

• Pemimpin Kelompok Analisa Kinerja Keuangan -Divisi Penganggaran & Pengendalian

Keuangan

• Pemimpin Kelompok Perencanaan Strategis - Divisi Perencanaan Strategis

• Pemimpin Kelompok Sistem Manajemen Kerja - Divisi Perencanaan Strategis

• Pemimpin Kelompok Pemantauan Kinerja Bisnis - Divisi Pengelolaan Jaringan

• AVP Sistem Modal Manusia – Divisi Human Capital Strategy

• Pemimpin Kelompok Perencanaan & Pengembangan - Satuan Audit Internal

• Pemimpin Kelompok Strategi & Kualitas Data - Divisi Manajemen Data & Analytics

• Pemimpin Kelompok dari Divisi/Satuan/Unit yang terkait dengan topik yang dibahas -

Anggota Tidak Tetap

Profil dan Sertifikasi Anggota Komite Manajemen Kinerja


Executive President dan Profil Pejabat Eksekutif.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Kinerja

Uraian Tugas Komite Manajemen Kinerja sebagai berikut:

1. Bidang Target Setting

a. Menyetujui dan menetapkan jadwal tahunan dan bertanggung jawab dalam planning dan budgeting;

b. Mengawasi dan memantau perkembangan dari kegiatan planning and budgeting;

c. Memutuskan proposal CAPEX dengan kriteria tertentu (business cases).

2. Bidang Strategic Planning

a. Meninjau dan memastikan keselarasan antara RBB, Corporate Plan dan anggaran, dan menyarankan penyesuaian

bila diperlukan;

b. Meninjau dan menyetujui target yang disarankan/penyesuaian anggaran (forecasting), dan merekomendasikan

perubahan RBB/Corporate Plan apabila diperlukan sebagai lembaga arbitrase atas permasalahan yang berkaitan

dengan pengukuran kinerja.

3. Bidang Penilaian Kinerja

a. Meninjau dan menyetujui KPI pada level sektor;

b. Meninjau dan memberikan rekomendasi KPI BNI;

c. Memberikan rekomendasi kepada sektor dan Divisi selama proses penentuan dan penurunan KPI dan target;

d. Meninjau proses Performance Management secara berkelanjutan/menyarankan inisiatif/amandemen kebijakan

untuk meningkatkan efisiensi;

e. Memberikan insight desain KPI Business Unit & Fungsional Unit;

f. Mereview dan memutuskan skor PMS (Q1, Q2 dan Q3);

g. Mereview feedback dari Direktur Sektor dan memberikan insight skor PMS Q4 sebelum diputus dalam Forum

PMC.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat Komite Manajemen Kinerja

Sepanjang tahun 2021, Komite Manajemen Kinerja telah mengadakan sebanyak 1 (Satu) kali Rapat Komite Manajemen

Kinerja, dengan agenda:

No. Tanggal Rapat Agenda Rapat

1. 26 Januari 2021 Finalisasi Skor PMS Unit Q4 2020

KOMITE MANAJEMEN TEKNOLOGI

Komite Manajemen Teknologi merupakan salah satu komite permanen di BNI yang memiliki kewenangan dalam

memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai perumusan, penetapan kebijakan dan strategi pengembangan

teknologi informasi BNI. Komite ini dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan

pengawasan terhadap kegiatan Teknologi Informasi (TI).

Komite Manajemen Teknologi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/364/DIR/R tanggal 13 Agustus

2021 perihal Penataan Komite Manajemen Teknologi (KMT).


808

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Teknologi

No

Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Teknologi


2. Wakil Ketua Direktur IT & Operasi

3. Sekretaris Pemimpin Divisi Strategi & Arsitektur TI (merangkap sebagai

Anggota Tetap non-voting member)

4. Anggota tetap setingkat Direktur & SEVP (Voting

member)

• Wakil Direktur Utama



• Direktur Treasury & International







• SEVP Treasury




5. Anggota tetap setingkat Direktur (Non voting member) Direktur Human Capital & Kepatuhan*

6. Anggota tetap setingkat Pemimpin Divisi/Satuan

(Non voting member)

• Pemimpin Divisi Strategi & Arsitektur TI

• Pemimpin Divisi Pengembangan TI

• Pemimpin Divisi Pengembangan Digital

• Pemimpin Divisi Operasional TI

• Pemimpin Divisi Keamanan Informasi



• Pemimpin Divisi Solusi Wholesale


• Pemimpin Divisi Manajemen Risko Bank


• Pemimpin Divisi Human Capital Strategy


• Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset & Pengadaan


7. Anggota Tidak Tetap Pemimpin Divisi/Satuan dan Direksi Perusahaan Anak yang

terkait dengan topik yang dibahas

Keterangan :


Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Teknologi

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Teknologi terdiri atas berbagai bidang, yaitu:

1. Bidang Formulasi Strategi dan Kebijakan TI

a. Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai kebijakan, standar dan prosedur TI yang utama, khususnya

terkait aspek pengembangan dan pengadaan sistem TI, aktivitas operasional TI dan jaringan komunikasi,

pengamanan informasi, end user computing, aktivitas e-banking, penggunaan pihak penyedia jasa TI, serta

kebijakan dan prosedur terkait penerapan manajemen risiko penggunaan TI BNI;

b. Memberikan rekomendasi mengenai Rencana Strategis TI (RSTI)/Information Technology Strategic Plan serta

Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (RPTI) yang sejalan dengan rencana strategis usaha BNI, dengan

mempertimbangkan faktor efisiensi, efektivitas serta rencana pelaksanaan (roadmap), sumber daya (resources)

yang dibutuhkan, serta cost and benefit yang akan diperoleh saat rencana diterapkan;

c. Melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap kesesuaian proyek-proyek yang disetujui dengan Rencana

Strategis Teknologi Informasi (RSTI) dan Recana Pengembangan Teknologi Informasi (RPTI);

d. Memberikan persetujuan atas rekomendasi anggaran TI dan keamanan informasi;

e. Menetapkan dan mengevaluasi TI Governance.



809

2. Bidang Manajemen Portofolio Proyek TI

a. Melakukan evaluasi atas portofolio proyek TI, mencakup proyek yang diusulkan, proyek yang telah disetujui

secara prinsip, proyek yang sedang berlangsung (on going progress) dan proyek yang tekah selesai;

b. Menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal yang berdampak signifikan terhadap kegiatan

operasional BNI;

c. Membuat keputusan atas kelanjutan, de-prioritize atau pengakhiran suatu proyek;

d. Melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki;

e. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan proyek, memastikan timeline dan kebutuhan sumber daya terpenuhi;

f. Melakukan evaluasi dan rekomendasi atas proyek yang bermasalah atau berisiko;

g. Melakukan review aspek finansial atas proyek TI yang sedang berlangsung (total project cost, profit & loss

project, realisasi anggaran).

3. Bidang Pengelolaan Risiko TI

a. Memberikan rekomendasi terkait langkah langkah meminimalkan risiko atas investasi BNI pada sektor TI sehingga

investasi tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis BNI;

b. Melakukan evaluasi dan rekomendasi atas upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat

diselesaikan oleh satuan pengguna & penyelenggara TI;

c. Mengidentifikasi key issues, rencana mitigasi dan next step/actions yang dibutuhkan.

4. Bidang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja TI

a. Melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap kesesuaian antara TI dengan kebutuhan Sistem Informasi

Manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha BNI;

b. Melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana

proyek (project charter) yang disepakati;

c. Melakukan pemantauan atas kinerja dan upaya peningkatan TI.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat Komite Manajemen Teknologi

Sepanjang tahun 2021, Komite Manajemen Teknologi telah mengadakan 2 (dua) kali rapat dengan agenda sebagai

berikut:

No Tanggal Agenda

1 16 Agustus 2021 Organisasi TI, Proyek TI, dan Arsitektur TI.

2 13 Desember 2021 IT Project & Portofolio 2021-2022, Inisiatif Standarisasi TI, Strategi

Pengembangan TI & Pengembangan Digital, IT Performance Management &

Monitoring, dan Laporan Cybersecurity.

Komite Kebijakan Perkreditan & Bisnis

Komite Kebijakan Perkreditan & Bisnis merupakan Komite permanen di BNI yang mempunyai kewenangan dan

fungsi menetapkan Kebijakan Perkreditan Bank, Kebijakan Bisnis Tresuri dan Internasional, menetapkan prosedur

dan ketentuan operasional perkreditan, serta menetapkan/memutus bundling pricing atas bisnis nasabah sesuai

kewenangan yang berlaku.

Komite Kebijakan Perkreditan & Bisnis di dalamnya terdapat Sub Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), Sub Komite

Prosedur Perkreditan (KPP) dan Sub Komite Bisnis (KBI). Komite Kebijakan Perkreditan & Bisnis (KRB) dibentuk

berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/333/DIR/R tanggal 21 Agustus 2019 dengan keanggotaan yang

diperbaharui melalui Memo REN/2/828 tanggal 13 Juli 2020.

Komite Kebijakan Perkreditan & Bisnis diketuai oleh Direktur Utama. Dalam struktur Bank, kedudukan Komite Kebijakan

Perkreditan & Bisnis berada di bawah Direksi.

Susunan Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan & Bisnis (KRB)

No

Susunan Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan & Bisnis


2. Wakil Ketua Wakil Direktur Utama


810

• Struktur dan Keanggotaan Sub Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

No

Susunan Keanggotaan Sub Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

1. Ketua Direktur Human Capital & Kepatuhan

2. Sekretaris Pemimpin Divisi Tata Kelola Kebijakan

3. Anggota Tetap • Direktur Corporate Banking












4. Anggota Tidak Tetap Direktur/SEVP/Pemimpin Divisi/Satuan yang terkait dengan materi rapat

• Struktur dan Keanggotaan Sub Komite Prosedur Perkreditan (KPP)

No

Susunan Keanggotaan Sub Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

1. Ketua Direktur Human Capital & Kepatuhan

2. Sekretaris Pemimpin Divisi Tata Kelola Kebijakan

3. Anggota Tetap • Direktur Corporate Banking (khusus materi terkait segmen Korporasi)

• Direktur Bisnis Konsumer (khusus materi terkait segmen Konsumer)

• Direktur Bisnis UMKM (khusus materi terkait segmen Menengah & Usaha

Kecil)


• Direktur IT & Operasi (khusus materi terkait Operasional Perkreditan)

• Direktur Treasury & International (khusus materi terkait Bisnis Tresuri dan

Internasional)

• SEVP Remedial & Recovery (khusus materi terkait penyelamatan &

penyelesaian kredit)

4. Anggota Tidak Tetap Direktur/SEVP/Pemimpin Divisi/Satuan yang terkait dengan materi rapat

• Struktur dan Keanggotaan Sub Komite Bisnis (KBI)

No

Struktur dan Keanggotaan Sub Komite Bisnis (KBI)

1. Ketua Direktur Corporate Banking/Direktur Hubungan Kelembagaan*

2. Sekretaris Pemimpin Divisi Sindikasi & Solusi Korporasi

3. Anggota Tetap • Direktur Corporate Banking/Direktur Hubungan Kelembagaan*






• Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi 1 (KPS1)/Divisi Bisnis Korporasi 2

(KPS2)/Divisi Bisnis Korporasi 3 (KPS3)/Divisi Hubungan Kelembagaan 1

(HLB1)/Divisi Hubungan Kelembagaan 2 (HLB2)

• Pimpinan Divisi Tresuri

• Client Service Team (CST) Leader

• Pimpinan Divisi/Unit Bisnis yang terkait dalam materi dan/atau keputusan

dalam rapat komite

4. Anggota Tidak Tetap Direktur/SEVP/Pemimpin Divisi/Satuan/Kantor Wilayah/Cabang/Sentra

yang terkait dengan materi dan/atau Keputusan dalam rapat komite

keterangan:

*disesuaikan dengan divisi pengelola nasabah CST yang akan dibahas dalam komite, di mana:

• Nasabah CST dikelola oleh KPS 1/KPS 2/KPS 3 maka ketua komitenya adalah Direktur Corporate Banking dan Direktur Hubungan

Kelembagaan sebagai anggota tetap.

• Nasabah CST dikelola oleh HLB 1/HLB 2 maka ketua komitenya adalah Direktur Hubungan Kelembagaan dan Direktur Corporate

Banking sebagai anggota tetap.



811

Profil dan Sertifikasi Anggota

Komite Kebijakan Perkreditan dan

Bisnis

Profil dan sertifikasi masing-masing anggota komite

dapat dilihat pada pembahasan Profil Direksi dan Profil

Senior Executive President.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Kebijakan Perkreditan dan

Bisnis

A. Sub Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

Adapun tugas dan tanggung jawab Sub Komite Kebijakan

Perkreditan sebagai berikut:

1. Menetapkan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB)

terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip

kehati-hatian dalam perkreditan untuk selanjutnya

dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris;

2. Menetapkan Kebijakan Bisnis Tresuri dan Internasional/

Financial Institution terutama yang berkaitan dengan

perumusan prinsip kehati-hatian;

3. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan

dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta

melakukan review apabila terdapat hambatan/kendala

dalam penerapan KPB;

4. Melakukan review secara berkala selama-lamanya

3 (tiga) tahun sekali terhadap KPB dan apabila

diperlukan menetapkan perubahan/perbaikan KPB;

5. Memantau dan mengevaluasi:

a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan

secara keseluruhan;

b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus

kredit;

c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan

kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang

terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar

tertentu;

d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK, Good

Corporate Governance, dan Penerapan Manajemen

Risiko;

e. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan

dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian

kredit;

f. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang

ditetapkan dalam KPB;

g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah

penyisihan penghapusan kredit.

6. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada

Dewan Komisaris, mengenai hasil pengawasan atas

penerapan dan pelaksanaan KPB dan hasil pemantauan

dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam

butir 4 di atas;

7. Merumuskan dan merekomendasikan langkahlangkah

penyempurnaan dalam pelaksanaan aktivitas

Perkreditan Bank.

B. Sub Komite Prosedur Perkreditan (KPP)

Sedangkan tugas dan tanggung jawab sub Komite

Prosedur Perkreditan sebagai berikut:

1. Menetapkan Prosedur dan ketentuan operasional

Perkreditan.

2. Menetapkan Lending Model

Lending Model adalah kebijakan operasional dan

prosedur perkreditan yang spesifik terkait skema

pembiayaan dengan syarat dan kondisi khusus

yang telah disesuaikan untuk segmen pasar, industri

atau daerah tertentu dengan tetap memperhatikan

prudential Banking principles dan Good Corporate

Governance.

3. Menetapkan prosedur dan ketentuan operasional

Bisnis Tresuri dan Internasional/Financial Institution.

4. Menyampaikan laporan/report secara berkala

keputusan Sub Komite Prosedur Perkreditan ke Komite

Kebijakan Perkreditan dan Prosedur Perkreditan.

C. Sub Komite Bisnis (KBI)

Adapun tugas dan tanggung jawab sub Komite Bisnis sebagai berikut:

1. Menetapkan nasabah yang masuk dalam pengelolaan dengan pola kerja Client Service Team (CST) dan tier

nasabah sesuai dengan potensi dan size bisnis nasabah;

2. Menetapkan strategi bisnis value chain nasabah Client Service Team (CST);

3. Menyepakati dan berkomitmen atas pelaksanaan strategi dan pencapaian target bisnis nasabah CST;

4. Memutuskan bundling pricing atas bisnis nasabah CST sesuai dengan kewenangan yang berlaku;

5. Menetapkan mekanisme konversi profitabilitas produk yang lose dalam bundling pricing;

6. Memantau serta mengevaluasi inisiatif strategis dan inisiatif bisnis/proyek terkait pengembangan value chain

termasuk supply chain bisnis nasabah CST;

7. Membahas dan menyelesaikan permasalahan bisnis yang bersifat strategis termasuk aliansi antar unit kerja dan

aliansi dengan Wilayah/Sentra/Cabang dan Perusahaan Anak;

8. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang

bersifat bisnis operasional.


812

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat Komite Kebijakan Perkreditan

& Bisnis 2021

Sepanjang tahun 2021, Komite Kebijakan dan Prosedur Perkreditan telah mengadakan 10 (Sepuluh) kali rapat dengan

agenda sebagai berikut:

No Tanggal Agenda

1 1 April 2021 Limit siginifikansi penjualan surat berharga FVOCI

2 14 April 2021 Kewenangan memutus kerja sama pemberian kredit konsumer dengan channel pemasaran dan

dengan Institusi

3 5 Mei 2021 Kewenangan memutus Counterparty Limit dan Bilateral Loan

4 16 Juli 2021 Pemberian kredit dalam rangka akuisisi dan pembiayaan kepada holding

5 28 Juli 2021 Ketentuan Cashtrade Counterparty Limit

6 24 September 2021 Advisory dalam pemberian kredit segmen korporasi, commercial dan international

7 27 September 2021 Izin prinsip pengelolaan debitur di luar Segmentasi oleh segmen komersial (dhi. SBK) dalam masa

transisi

8 27 Oktober 2021 1. Kewenangan memutus restrukturisasi kredit konsumer organik yang di proses melalui SKK

Jakarta

2. Kewenangan Memutus Hapus Tagih Non Pokok/BDO (Bunga, Denda, dan Ongkos) atas

pinjaman Pra NPL, NPL dan Hapus Buku:

a. Diproses di SKK Jakarta;

b. Diproses di SKK di Luar Jakarta atau Kantor Cabang Pemroses Kredit Konsumer Di Jakarta

dan Di Luar Jakarta.

3. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai mitigasi dalam pengajuan permohonan keringanan

BDO (Bunga, Denda, dan Ongkos).

9 8 Desember 2021 Ketentuan mengenai Divisi PDM menjadi Inkubator untuk kerja sama Digital Consumer Lending

dengan Skema Kerja Sama Penyaluran BNI Fleksi melalui Fintech/Multifinance berbasis Digital,

e-Commerce dan P2P Lending

10 22 Desember 2021 Kewenangan transaksi pasar uang (money market) trading book

Komite Human Capital (SDM)

Komite Human Capital (SDM) merupakan salah satu komite permanen di BNI yang beranggotakan seluruh Direksi

dan beberapa pemimpin Divisi dengan kewenangan sebagai berikut:

1. Memutuskan kebijakan/ketentuan dalam bidang manajemen sumber daya manusia terkait:

a. Perencanaan Pegawai;

b. Rekrutmen dan Seleksi;

c. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi;

d. Penilaian Kinerja Pegawai;

e. Jalur Karier dan Suksesi;

f. Remunerasi;

g. Hubungan Industrial;

h. Budaya Kerja.

2. Memutuskan persetujuan atas usulan pelaksana program mutasi/promosi tenaga pimpinan posisi Pemimpin Divisi

dan Pemimpin Wilayah;

3. Mengevaluasi kinerja tenaga pimpinan posisi Pemimpin Divisi dan Pemimpin Wilayah;

4. Memutuskan persetujuan atas usulan pemberian sanksi administratif untuk tenaga pimpinan posisi Pemimpin

Divisi dan Pemimpin Wilayah;

5. Menyetujui pendelegasian kewenangan di bidang pengelolaan sumber daya manusia.

Komite Human Capital (SDM) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/235/DIR/R tanggal 18 Juli 2011

perihal Perubahan Komite Human Capital (SDM) yang telah diperbarui melalui memo No. REN/2/254/R tanggal

03 Juni 2016.



813

Struktur dan Susunan Keanggotaan Komite Human Capital (SDM)

No.


Susunan Keanggotaan Komite Human Capital (SDM)

2. Anggota Tetap • Direktur yang mensupervisi Divisi Human Capital Strategy (Merangkap Ketua Pengganti)*

• Direktur yang mensupervisi Divisi Kepatuhan*

3. Anggota Tidak Tetap Direktur Sektor dan/atau Pejabat yang mensupervisi Divisi/Satuan/Unit (jika tidak terdapat

Direktur Sektor) yang terkait dengan materi rapat*

4. Sekretaris Pemimpin Divisi Human Capital Strategy (HCT)

Keterangan:

*Dalam hal tidak terdapat posisi Direktur, maka posisi tersebut digantikan oleh SEVP atau Pejabat yang mensupervisi Divisi/Satuan/Unit

yang terkait dengan bidang tersebut

Profil dan Sertifikasi Anggota Komite Human Capital (SDM)



Tugas dan Tanggung Jawab Komite Human Capital (SDM)

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Human Capital (SDM) adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa kebijakan/ketentuan dalam bidang sumber daya manusia konsisten dan selaras dengan

perencanaan strategis kebijakan. Adapun yang dimaksud dengan kebijakan/ketentuan dalam bidang sumber

daya manusia antara lain meliputi pengelolaan SDM, Pengelolaan Sistem Remunerasi, serta mekanisme Reward

and Punishment bagi segenap pegawai BNI;

2. Memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan menempatkannya pada jabatan yang tepat

termasuk untuk tenaga pimpinan posisi Pemimpin Divisi dan Pemimpin Wilayah;

3. Melakukan evaluasi kinerja terhadap tenaga pimpinan posisi Pemimpin Divisi;

4. Memastikan bahwa pendelegasian kewenangan di bidang pengelolaan sumber daya manusia telah sesuai dengan

kebutuhan dan peruntukannya.

Tim di Bawah Komite Human Capital (SDM)

Tim Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

No.

Susunan Keanggotaan Tim di Bawah Komite Human Capital (SDM)

1. Ketua Pemimpin Divisi Human Capital Strategy (HCT)

2. Anggota Tetap • Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis (REN) (Merangkap Ketua Pengganti)

• Pemimpin Divisi Kepatuhan (KPN)

3. Anggota Tidak Tetap Pemimpin Divisi/Satuan/Unit yang terkait dengan materi rapat

4. Sekretaris Pemimpin Kelompok di Divisi Human Capital Strategy (HCT) yang terkait dengan agenda

pembahasan (Tidak Merangkap Anggota)

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengkajian & Perumusan Kebijakan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia,


1. Mengelola aktivitas penelitian, pengkajian dan evaluasi efektivitas dan kualitas serta merekomendasikan usulan

perubahan/penyempurnaan kebijakan maupun mekanisme operasionalisasi implementasi kebijakan manajemen

sumber daya manusia terkait:

a. Perencanaan pegawai;

b. Rekrutmen dan seleksi;

c. Pelatihan dan pengembangan kompetensi;

d. Penilaian Kinerja Pegawai;

e. Jalur Karier dan suksesi;

f. Remunerasi;

g. Hubungan Industrial;

h. Budaya kerja.

2. Mengelola usulan pendelegasian kewenangan di bidang pengelolaan sumber daya manusia.


814

Tim Pertimbangan Mutasi Tenaga Pimpinan

No.

Susunan Keanggotaan Tim Pertimbangan Mutasi Tenaga Pimpinan

1. Ketua Pemimpin Divisi Human Capital Strategy (HCT)

2. Anggota Tetap • Pemimpin Divisi/Satuan/Unit yang mensupervisi unit terkait (Merangkap Ketua

Pengganti)

• Pemimpin Divisi/Satuan/Unit yang terkait dengan materi rapat

3. Anggota Tidak Tetap Pemimpin Kelompok di Divisi Human Capital Strategy (HCT) yang terkait dengan agenda

pembahasan (Tidak Merangkap Anggota)

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pertimbangan Mutasi Tenaga Pimpinan yaitu mengelola aktivitas perencanaan dan

pencarian kandidat berdasarkan syarat yang telah ditetapkan serta merekomendasikan kandidat bersangkutan untuk

dimutasikan/dipromosikan sebagai tenaga pimpinan.

Tim Pertimbangan Sanksi Administratif

Kantor Pusat

No.

Susunan Keanggotaan Tim Pertimbangan Sanksi Administratif

1. Ketua Pemimpin Divisi Human Capital Services (HCE) (Merangkap Anggota)

2. Anggota Tetap • Pemimpin Divisi Kepatuhan (KPN)

• Pemimpin Divisi Hukum (HUK)

• Pemimpin Divisi/Satuan yang terkait dengan peristiwa/kasus atau kuasanya

3. Anggota Tidak Tetap Pemimpin Satuan Audit Internal (SAI) (Tidak Merangkap Anggota)

Kantor Wilayah

No.

Susunan Keanggotaan Tim Pertimbangan Sanksi Administratif

1. Ketua Pemimpin Wilayah (CEO Region)

2. Anggota Tetap • Wakil Pemimpin Wilayah yang mensupervisi unit terjadinya peristiwa/kasus

• Satu orang Wakil Pemimpin Wilayah Lainnya yang ditunjuk oleh Pemimpin Wilayah

(CEO Region)

• Pemimpin Divisi/Satuan yang terkait dengan peristiwa/kasus atau kuasanya

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pertimbangan Sanksi Administratif yaitu mengelola aktivitas analisa dan pengkajian

atas rekomendasi sanksi administratif yang diterima dari unit pemroses kasus untuk kemudian merekomendasikan

kepada pemutus atau memberikan putusan sanksi administratif terhadap pegawai yang terkait kasus sesuai dengan

matriks kewenangan yang berlaku.

Pelaksanaan Tugas Komite Human Capital (SDM) 2021

Selama tahun 2021, Tim Pertimbangan Mutasi Tenaga Pimpinan (TPMTP) telah menjadwalkan rapat secara reguler

sebanyak minimal 2 (dua) kali seminggu untuk pembahasan mutasi tenaga Pimpinan Cabang dan Sentra. Sementara

itu, keputusan mutasi pada jabatan Pemimpin Divisi dan Pemimpin Wilayah telah dilakukan melalui Rapat Direksi

yang berjumlah 9 (sembilan) kali pertemuan. Tim Pertimbangan Sanksi Administratif telah melakukan 4 (empat)

kali rapat pembahasan.



815

Auditor Eksternal Independen

BNI telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menjalankan fungsi pengawasan independen terhadap

aspek keuangan Bank. Auditor Eksternal yang memeriksa laporan keuangan BNI tahun buku 2021 yang ditetapkan

melalui RUPS Tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris serta wajib memperhatikan rekomendasi

Komite Audit. Proses pemilihannya dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki

benturan kepentingan dengan Bank.

Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Dalam menjalankan aktivitas operasional, selain auditor internal, Otoritas Jasa Keuangan, Bank juga diawasi oleh

auditor ekstern, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kantor Akuntan Publik.

Penunjukan Akuntan Publik

Menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) tahun buku 2020, Dewan Komisaris

menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)

sebagai auditor eksternal dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Bank dan Laporan lainnya tahun buku

2021. Tahun buku 2021, merupakan periode tahun audit pertama bagi Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana,

Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC).

Dasar penetapan di atas adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan

Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan pada pasal 16 ayat 1 disebutkan

Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan

historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara

berturut-turut;

2. Berdasarkan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi

Laporan Keuangan jo Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan

Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional pada penjelasan pasal 4 ayat (2) disebutkan Bank mencantumkan

nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan berikut nama Akuntan Publik yang

bertanggung-jawab dalam audit (partner in charge) disertai dengan opini yang diberikan pada pengumuman

Laporan Publikasi Triwulanan untuk posisi akhir bulan Desember;

3. Proses Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global

PwC) sebagai auditor eksternal dilakukan melalui mekanisme Pelelangan.


816

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee

Informasi mengenai daftar Kantor Akuntan Publik, nama akuntan, fee, dan izin KAP selama 5 (lima) tahun terakhir

sebagai berikut:

Tahun

2021

2020

2019

2018

2017

Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,

Wibisana, Rintis & Rekan (firma

anggota jaringan global PwC)

KAP Purwantono, Sungkoro dan

Surja (Ernst and Young)







Nama Akuntan

(Partner

Penanggung

Jawab)

Periode

Fee Jasa Audit

(Rupiah)

Izin KAP

M. Jusuf Wibisana 1 Tahun 14.525.000.000 241/KM.1/2015

Danil Setiadi Handaja 1 Tahun 12.650.000.000



Yasir 1 Tahun 7.200.000.000

603/KM.1/2015

603/KM.1/2015

603/KM.1/2015

603/KM.1/2015

Selain audit atas laporan keuangan konsolidasi BNI, ruang lingkup pekerjaan audit Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,

Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) untuk Tahun Buku 2021 adalah:

1. Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (Audited);

2. Audit atas Laporan Keuangan Publikasi (Format Koran-Audited);

3. Audit atas Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan UMK Tahunan (Program Pendanaan Usaha

Mikro dan Usaha Kecil);

4. Audit atas Laporan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Audited) dan Laporan Investasi Dana Pensiun

Lembaga Keuangan DPLK (Audited);

5. Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang disepakati bersama sehubungan dengan kegiatan

Unit Kerja Kustodian;

6. Audit atas Laporan Keuangan PSA 62 (Kepatuhan);

7. Audit atas Laporan Keuangan Entitas Anak yaitu BNI Sekuritas (termasuk BNI Asset Management), BNI Life, dan

BNI Multifinance;

8. Review atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja BNI;

9. Surat Komentar/Management Letter.

Hasil Pemeriksaan

Hasil Pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh auditor eksternal disampaikan dalam bentuk Opini Audit Laporan

Keuangan. Untuk tahun 2021, Laporan Keuangan Konsolidasian BNI memperoleh opini audit, “menyajikan secara

wajar, dalam semua hal yang material”. Hal ini menunjukkan BNI telah menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasian

secara akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku serta lepas dari salah saji yang material.



817

Imbalan Jasa Audit

Fee jasa audit Laporan Keuangan Tahunan BNI, Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK),

dan jasa audit lainnya untuk Tahun Buku 2021 adalah sebesar Rp12,8 miliar (belum termasuk fee jasa audit Entitas

Anak sebesar Rp1,7 miliar). Atas total imbalan jasa audit tersebut sudah termasuk Out of Pocket Expense (OPE)

dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Jasa Lain yang Diberikan Akuntan Publik

Sepanjang tahun 2021, Jasa lain yang diberikan Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan Tier 2 Capital Bond 2021 dengan perincian sebagai berikut:

Audit dan menerbitkan kembali laporan Auditor Independent atas Laporan Keuangan Konsolidasian BNI dan

Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan Comfort Letter untuk mendukung corporate action

BNI Dalam Rangka Penerbitan Tier 2 Capital Bond 2021 oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (member of

Ernst and Young).

2. Penerbitan Additional Tier 1 Capital Bond 2021 dengan perincian sebagai berikut:

a. Audit dan menerbitkan kembali laporan Auditor Independent atas Laporan Keuangan Konsolidasian BNI dan

Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan tanggal 30 Juni 2020 dan Comfort Letter untuk

mendukung corporate action BNI dalam rangka penerbitan Additional Tier 1 Capital Bond 2021 oleh KAP

Purwantono, Sungkoro dan Surja (member of Ernst and Young);

b. Laporan Keuangan Konsolidasian BNI, Laporan Keuangan Publikasi Audit dan menerbitkan kembali laporan

Auditor Independent atas Laporan Keuangan Konsolidasian BNI dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021 untuk

mendukung corporate action BNI dalam rangka penerbitan Additional Tier 1 Capital Bond 2021 oleh Kantor

Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC).

Sepanjang tahun 2021, total biaya jasa Akuntan Publik dalam rangka penerbitan Tier 2 dan penerbitan Additional

Tier 1 Capital Bond 2021 adalah sebesar Rp25.225.000.000,-

Profil Perusahaan Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,

Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC),

WTC 3

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31

Jakarta 12920

INDONESIA

Telp: +62 21 50992901/31192901

Faks: +62 21 52905555/52905050


818

Koordinasi Auditor Eksternal dan Komite Audit

Dalam rangka pelaksanaan fungsi monitoring terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditor eksternal,

yaitu Bank Indonesia (BI)/Otoritas Jasa keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan KAP, Komite Audit telah melakukan evaluasi

terhadap tindak lanjut yang dilakukan Manajemen terhadap hasil audit auditor eksternal dimaksud.

Koordinasi selengkapnya dapat dilihat pada uraian Laporan Komite Audit.

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal dan Kepatuhan

Bank Terhadap Ketentuan Mengenai Hubungan Antara

Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia

BNI telah menyelenggarakan pelaksanaan audit eksternal dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan

mengenai hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia bagi Bank dengan efektif, antara

lain sebagai berikut:

1. Sebagaimana disebutkan dalam PBI No. 7/50/PBI/2005 tentang Perubahan atas PBI No. 3/22/PBI/2001

tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, dalam memberikan penugasan audit terhadap Laporan

Keuangan, BNI wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di

Bank Indonesia. Melalui surat Dewan Komisaris No. DK/21 tanggal 26 Februari 2021, Dewan Komisaris

menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan

global PwC) sebagai auditor eksternal dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan

dan Laporan lainnya tahun buku 2021;

2. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang

Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan pada pasal

16 ayat 1 disebutkan Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib membatasi penggunaan

jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode audit

selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut;

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang sama oleh BNI wajib didasarkan

pada perjanjian kerja;

4. Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank wajib melakukan

audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta sesuai dengan perjanjian kerja dan ruang

lingkup audit. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajib memperhatikan ketentuan rahasia

Bank sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998;

5. Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit, Akuntan Publik dapat meminta informasi kepada Bank

Indonesia mengenai kondisi Bank yang akan diaudit;

6. Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi kepada Akuntan Publik

meskipun perjanjian kerja telah berakhir.



819

Manajemen Risiko

Untuk mengantisipasi berbagai tantangan ekonomi, baik domestik maupun global, serta

peningkatan eksposur risiko yang mungkin muncul dalam menjalankan kegiatan usahanya, BNI

membentuk suatu sistem untuk mengelola risiko dan permodalan yang efektif dan terintegrasi.

Selain untuk meminimalisir dampak tantangan yang dihadapi oleh BNI, pembentukan sistem ini

juga bertujuan dalam mendukung pencapaian dan pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan

sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan.

Penerapan manajemen risiko yang dilakukan BNI bersifat proaktif dan forward looking agar

dapat memaksimalkan nilai tambah kepada para pemegang saham, mengelola modal secara

komprehensif, serta memastikan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Selain

menerapkan manajemen risiko secara individu, BNI selaku salah satu Lembaga Jasa Keuangan

yang memiliki sejumlah entitas anak yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan BNI juga

menerapkan sistem manajemen risiko secara terintegrasi.


820

Adapun regulasi yang mengatur terkait penerapan

manajemen risiko yang diterapkan oleh BNI, yaitu:

1. Penerapan Manajemen Risiko

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/

POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang

Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;

b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/

SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang

Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

2. Penerapan Manajemen Risiko Konsolidasi dengan

Perusahaan Anak


POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang

Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi

bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap

Perusahaan Anak;

b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 43/

SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Prinsip

Kehati-hatian dan Laporan dalam rangka Penerapan

Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank

yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan

Anak.

3. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi

Konglomerasi Keuangan


POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi

Konglomerasi Keuangan;

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26/


Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi

bagi Konglomerasi Keuangan;

c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/

SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi

Konglomerasi Keuangan.

4. Manajemen Risiko bagi Produk dan/atau Aktivitas

Bank Umum



Agen Penjual Efek Reksa Dana;

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/

POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang

Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Aktivitas

Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank

Umum;

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/


Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang

Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan

Pekerjaan Kepada Pihak Lain;

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/


Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum

yang Melakukan Layanan Nasabah Prima;

e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/


Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan

Structured Product bagi Bank Umum sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No. 6/POJK.03/2018 tanggal 19 April

2018;

f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/

POJK.03/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang

Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh

Bank Umum;

g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/

POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa

Keuangan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23 /

POJK.01/2019;

h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/


Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum;

i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/


Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan

Teknologi Informasi oleh Bank Umum sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No. 13/POJK.03/2020 tanggal 24 Maret

2020;

j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/

POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang

Penyelenggaraan Produk Bank Umum;

k. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 33/

SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang

Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang

Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan

Perusahaan Asuransi (Bancassurance) ;

l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.4/

SEOJK.03/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang

Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang

Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana;

m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/


Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang

Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan

Pekerjaan Kepada Pihak Lain;

n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 21/

SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang

Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan

Teknologi Informasi oleh Bank Umum;

o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/

SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juli 2017 tentang

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.



821

5. Sistem Pengendalian Intern

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi

Audit Intern pada Bank Umum;

b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata


c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 07 Juli 2017 tentang Pedoman Standar

Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Struktur Organ Manajemen Risiko

Struktur organisasi dan fungsi manajemen risiko BNI serta manajemen risiko terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan

BNI disajikan sebagai berikut:

Komite Audit

Direksi

Dewan Komisaris

Direktur Utama




Komite Tata Kelola Terintegrasi

Direktur

Direktur yang Membawahkan

Fungsi Manajemen Risiko dan

Manajemen Risiko

Terintegrasi

Memberikan

Rekomendasi


(Non Struktural)


Terintegrasi (Non Struktural)

Satuan Kerja Manajemen

Risiko merangkap Satuan

Kerja Manajemen Risiko

Terintegrasi

Lembaga Jasa Keuangan

Anggota Konglomerasi

Keuangan BNI

Adapun Konglomerasi Keuangan BNI telah disusun dan ditetapkan sebagai berikut:

1. Direksi dan Dewan Komisaris BNI berwenang dan bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen

Risiko BNI secara Individu maupun Manajemen Risiko secara Terintegrasi;

2. Dalam menjalankan fungsinya melakukan pengawasan penerapan Manajemen Risiko BNI dan Manajemen Risiko

Terintegrasi, Dewan Komisaris BNI dalam pelaksanaannya dibantu oleh Komite Pemantau Risiko, Komite Audit,

Komite Nominasi & Remunerasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi;

3. Direktur BNI yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko selain menjalankan fungsi penerapan Manajemen Risiko

bagi BNI juga melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan BNI;

4. Dalam menjalankan fungsinya menerapkan manajemen risiko yang efektif, Direksi dibantu oleh Komite Manajemen

Risiko & Anti Fraud Sub Komite Manajemen Risiko (KRA-RMC) dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT);

5. Jika diperlukan, Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dapat membahas permasalahan terkait

Manajemen Risiko dalam rapat komite lainnya di tingkat Direksi atau Rapat Direksi;

6. Dalam pelaksanaan Manajemen Risiko BNI, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang juga

menjalankan fungsinya sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT);


822

7. Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan unit pengelola

risiko yang berada di BNI maupun segenap LJK anggota Konglomerasi Keuangan dalam mengelola 8 (delapan)

jenis risiko di BNI, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko

Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi, serta 10 (sepuluh) jenis risiko pada Konglomerasi Keuangan BNI,

termasuk risiko Transaksi Intra-Grup dan Risiko Asuransi;

8. Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam menjalankan fungsi serta wewenang dan tanggung jawabnya independen terhadap

Satuan Kerja Operasional (Risk Taking Unit) dan tidak melakukan aktivitas yang terkait dengan bisnis Bank.

Dalam menjalankan fungsinya, Satuan Kerja Manajemen Risiko dapat melakukan eskalasi atas permasalahan yang

terjadi kepada Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud Sub Komite Manajemen Risiko (KRA-RMC) atau Direktur yang

membawahkan fungsi Manajemen Risiko. Sedangkan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi melakukan eskalasi

permasalahan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi atau Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen

Risiko Terintegrasi.

Divisi Manajemen Risiko Bank

Divisi Manajemen Risiko Bank (ERM) berperan sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja

Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) di BNI. Jika dilihat berdasarkan struktur organisasinya, Divisi Manajemen

Risiko Bank berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Manajemen Risiko yang membawahi

fungsi Manajemen Risiko maupun fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.

Divisi Manajemen RIsiko Bank

Divisi Manajemen

Risiko Bank

Wakil Pemimpin Bidang

Risiko Pasar & Risiko Kredit

Wakil Pemimpin Bidang

Risiko Operasional &

Integrasi Risiko

Kelompok

Manajemen

Risiko Kredit

& Portfolio

Kelompok

Permodalan

Peringkat

Nasabah &

Industri

Kelompok

Skoring dan

Modelling

Kredit

Konsumer &

Ritel

Kelompok

Manajemen

Risiko Pasar

& Likuiditas

Kelompok

Pengembangan

& Kebijakan

Risiko Pasar dan

Likuiditas

Kelompok

Integrasi

Risiko

Kelompok

Manajemen

Risiko

Operasional

Bisnis

Banking

Kelompok

Manajemen

Risiko

Operasional

Konsumer

Kelompok

Manajemen

Risiko

Operasional &

Kelangsungan

Usaha

Validasi

Modal

Pengelolaan

Manajemen

Risiko Kredit

& Portfolio

Pengelolaan

Pemodelan

Peringkat

Nasabah &

Industri

Pengelolaan

Skoring &

Modelling

Kredit

Konsumer &

Ritel

Pengelolaan

Manajemen

Risiko Pasar

& Likuiditas

Pengelolaan

Pengembangan

Kebijakan

Risiko Pasar

& Likuiditas

Pengelolaan

Integrasi

Risiko

Pengelolaan

Manajemen

Risiko

Operasional

Bisnis

Banking

Pengelolaan

Manajemen

Risiko

Operasional

Konsumer

Pengelolaan

Manajemen

Risiko

Operasional

Pengelolaan

Middle

Office

Pengelolaan

Risiko

Terintegrasi

Konglomerasi

Pengelolaan

Manajemen

Kelangsungan

Usaha

Bagian

Umum

Perwakilan

Modal

Manusia



823

Profil Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank

Divisi Manajemen Risiko Bank bertanggung jawab langsung kepada Direktur Manajemen Risiko. Divisi Manajemen

Risiko Bank dipimpin oleh Fitri Windari, ST, MM sejak 23 Juni 2021.

Fitri Windari, ST, MM

Pgs. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank

Menjabat Sejak 23 Juni 2021 - saat ini

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, memperoleh gelar S1 dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Gajah Mada (1994), dan gelar S2 dari

Magister Manajemen Internal Auditing Universitas Gajah Mada (1997). Menjabat sebagai Pgs. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank

berdasarkan surat Keputusan Direksi No.KP/285/DIR/R tanggal 25 Juni 2021. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Pemimpin

Divisi Bidang Risiko Operasional & Integrasi Risiko - Divisi Manajemen Risiko Bank.

Pengembangan Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank

MATERI PENGEMBANGAN KOMPETENSI/PELATIHAN

WAKTU PELAKSANAAN

Fitri Windari

Instructional System Design & Modul Developer Digital 12-14 Januari 2021 BCV

Enterprise Risk Scorecard 22 April 2021 BCV

Integrated GRC 23 April 2021 BCV

Refreshment of Risk Management Certification Series 2 23 September 2021 BCV

OJK Mengajar – Perkembangan Inovasi Keuangan Digital dan

Waspada Investasi Ilegal di Indonesia

7 Oktober 2021 OJK

LEMBAGA

PENYELENGGARA

Developing Indonesian Future Leaders 16-17 November 2021 Kementerian BUMN


Divisi Manajemen Risiko

Divisi Manajemen Risiko Bank yang merupakan Satuan

Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja

Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) memiliki tugas

dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Manajemen Risiko

a. Menyiapkan usulan strategi dan kebijakan

manajemen risiko bank;

b. Memantau posisi risiko secara keseluruhan

(composite), per jenis risiko, per jenis aktivitas

fungsional serta melakukan stress testing;

c. Mengembangkan dan mengevaluasi akurasi model

yang digunakan untuk mengukur risiko;

d. Mengkaji usulan produk dan aktivitas baru dari

aspek risiko;

e. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja

operasional (risk taking unit) sesuai kewenangan

yang dimiliki;

f. Mengevaluasi independensi dan efektivitas infrastruktur

pengelolaan risiko bank secara rutin;

g. Mengawasi pelaksanaan manajemen risiko antara lain

melalui penerapan sistem pengendalian risiko yang

terintegrasi serta penetapan limit eksposur risiko;

h. Menyusun dan menyampaikan laporan risiko secara

berkala kepada Direksi melalui Direktur yang

membawahkan fungsi manajemen risiko;

i. Independen dari risk taking unit dalam menjalankan

fungsi pengawasan manajemen risiko. Fungsi

pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa

risiko dan portofolio bank telah dikelola dengan

baik antara lain melalui penetapan parameter risiko

dan limit;

j. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan 4

(empat) risiko utama yaitu risiko kredit, risiko pasar,

risiko likuiditas dan risiko operasional, termasuk

melakukan pengukuran risiko kredit, pasar dan

operasional, antara lain melalui Internal Rating

System, Market Risk Management Model dan

Perangkat Risiko Operasional.


824

2. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

a. Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama

antara lain dalam penyusunan kebijakan Manajemen

Risiko Terintegrasi;

b. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko

Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur

dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan,

dan pengendalian Risiko;

c. Melakukan pemantauan Risiko pada Konglomerasi

Keuangan BNI berdasarkan hasil penilaian:

i) Profil Risiko setiap Lembaga Jasa Keuangan (LJK)

dalam Konglomerasi Keuangan;

ii) Tingkat Risiko masing-masing risiko secara

terintegrasi;

iii) Profil Risiko Terintegrasi.

d. Menyiapkan usulan penetapan Risk Appetite

Statement secara terintegrasi;

e. Melakukan stress testing;

f. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk

memastikan kecukupan penerapan Manajemen

Risiko Terintegrasi dan penerapan Manajemen

Risiko di masing-masing LJK anggota Konglomerasi

Keuangan;

g. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat

strategis dan berpengaruh signifikan terhadap

eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan;

h. Memberikan informasi kepada Komite Manajemen

Risiko Terintegrasi tentang hal-hal yang perlu

ditindaklanjuti dari hasil evaluasi penerapan


i. Memberikan masukan kepada Komite Manajemen

Risiko Terintegrasi dalam penyusunan dan

penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko

Terintegrasi.

Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko

Terintegrasi secara berkala kepada Direktur Entitas Utama

yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi

dan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Bank

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dalam menjalankan Manajemen Risiko di lingkungan perusahaan, Divisi

Manajemen Risiko Bank telah mengikuti sejumlah kegiatan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan

secara internal maupun eksternal. Adapun pengembangan kompetensi yang dilakukan pada tahun 2021 adalah

sebagai berikut:

No. Nama Pendidikan dan Pengembangan Nama Penyelenggara Tanggal Pelaksanaan

1 Brevet Dealer BCV Februari-Maret 2021

2 Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 BNSP 09-10 April 2021

3 FRTB Basel 4-Market Risk PT Pasar Jasa Profesional 26 April 2021

4 ISO 37001:2016 Awareness Understanding Anti-Bribery

Management System

Robere & Associates Learning,

Consulting & Research

25 Mei 2021

5 Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 BCV 04-07 Juni 2021

6 Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 BNSP 11-12 Juni 2021

7 Workshop Penilaian Risiko dan Cyber Security (CSM)

Sektor Perbankan oleh BSSN

BSSN 16-17 Juni 2021

8 Powerful Presentation Skill Strategic Learning Consulting 25-26 Juni 2021

9 Literasi Internasional Banking (LIB) Level Intermediate BCV 14-16 Juli 2021

10 Leadership in Digital Era PPM School of Management 17 Juli 2021

11 BARa Risk Forum – Loan Covid Restructurisation After

Implementation of POJK No. 48 Tahun 2020

Bankers Assosiation for Risk

Management

05 Agustus 2021

12 DigiLearn Telkom 12 Agustus 2021

13 Visionary Leadership BUMN Digital behaviour and

Mindset

Telkom Indonesia –ITDRI 05 September 2021

14 Literasi International Banking – Level Beginner BCV 11 September 2021

15 Fraud Awareness dalam Digital environment BCV 23 September 2021

16 Sosialisasi dan Workshop KPSP & MRSI Bank Indonesia 23 September 2021

17 Refreshment Of Risk Management Certification Series 2 BCV 23 September 2021

18 6 Hours of Risk Management Certification Refreshment BCV 23-30 September 2021

19 Intrapreneur Fundamental in Digital Mindset Telkom Indonesia -ITDRI 27 September 2021

20 IT Maturity Assessment - Training & Workshop Delloite 04-05 Oktober 2021



825

No. Nama Pendidikan dan Pengembangan Nama Penyelenggara Tanggal Pelaksanaan

21 Building Business Acumen for Bankers BNI-NuPMK Consulting-

Industry Masters

09-16 Oktober 2021

22 Business Acumen for Bankers NuPMK Consulting 09 Oktober 2021

23 Sistem Manajemen Anti Penyuapan BCV 21 Oktober 2021

24 Fasilitator Daring 2021 Learning Resources 21-22 Oktober 2021

25 Asset Liability Management in Uncharted New Normal-

Strategy & Optimization

Bara Risk Forum 26 Oktober 2021

26 Strategic ALM and Balance Sheet Optimisation BARa 26 Oktober 2021

27 Introduction to FX Functionalities Bloomberg 03 November 2021

28 Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 BCV 5-8 November 2021

29 Dampak Pandemi terhadap Perkononian dan Sistem

Keuangan, serta Peran OJK dalam Pemulihan Ekonomi

Nasional

OJK 12 November 2021

30 Module Developer Program BCV dan Learning Resources 18 November 2021

31 Sosialisasi Kebijakan Manajemen Risiko Keamanan

Siber Bank Umum

OJK 18 November 2021

32 Strategi Mitigasi BNI BCV 24 November 2021

33 Forum Manajemen Risiko Oprasional (FRO-3) Strategi

Mitigasi BNI dalam Menghadapi Cuaca Ekstrim (La

Nina)

ERM, BNPB & BCV 24 November 2021

34 Derivatives & Structured Products Training PT Sedya Abiwara Inggil 25-26 November 2021

35 Worskhop Persiapan Implementasi Perangkat Pembaca

Biometrik dan KTP Elektronik

Divisi JAL dan PT. IDPay Asia

Jaya

03-04 Desember 2021

36 Anti Gratifikasi dan Suap BCV 12 Desember 2021

37 Anti Pencucian Uang BCV 12 Desember 2021

38 Anti Fraud Awareness BCV 12 Desember 2021

39 Sustainability Finance BCV 12 Desember 2021

40 Risk Culture BCV 12 Desember 2021

41 Good Corporate Governance BCV 12 Desember 2021

42 Implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan GRC Academy 13 Desember 2021

43 Getting Started: Bloomberg Basics Bloomberg 16 Desember 2021

44 Refleksi Akhlak BUMN BCV TV 30 Desember 2021


Sepanjang tahun 2021, telah dilaksanakan sertifikasi manajemen risiko dalam rangka meningkatkan profesionalisme,

kinerja, mengembangkan potensi diri serta untuk menunjang pelaksanaan tugas manajemen risiko. Sertifikasi yang

dilakukan adalah sebagai berikut:

Level

Sertifikasi

Jabatan

Jumlah Pegawai

1 Asisten 79

Assistant Manager 1526

Manager 95

Assistant Vice President 12

2 Asisten 1

Assistant Manager 210

Manager 467



826

Level

Sertifikasi

Jabatan

Jumlah Pegawai

3 Manager 43


4 Manager 1


Vice President 14

Senior Vice President 4

5 Executive Vice President 1

Sistem Manajemen Risiko

Target dan Inisiatif Strategis

Pelaksanaan Manajemen Risiko

Tahun 2021

Berikut disampaikan sejumlah target dan inisiatif strategis

pelaksanaan manajemen risiko yang telah ditetapkan

oleh BNI pada tahun 2021.

1. Risiko Kredit

––

Menyusun dokumen review Kebijakan dan Prosedur

Manajemen Risiko Kredit;

––

Menyusun review standar rasio keuangan per

industri untuk tahun 2021;

––

Menyusun review Industry Risk Rating (IRR) tahun

2021;

––

Menyusun review Risiko Industri pada Sektor

Ekonomi Prioritas;

––

Menyusun Loan Exposure Limit (LEL) BNI 2021;

––

Mengimplementasikan Internal Rating System (IRS)

untuk Financial Institution (FI)/Bank;

––

Melakukan sinkronisasi Early Warning System (EWS)

dan IRS;

––

Melakukan pemantauan sistem pemeringkatan

debitur Business Banking di segmen Korporasi

dan Menengah;

––

Mengembangkan dan mengimplementasikan model

serta sistem pemeringkatan debitur di segmen

Korporasi, Menengah dan Kecil;

––

Melakukan perhitungan Aset Tertimbang Menurut

Risiko (ATMR) Risiko Kredit dengan menggunakan

metode Standar;

––

Menyusun disclosure (pengungkapan) kuantitatif

eksposur Risiko Kredit;

––

Melakukan stress testing risiko kredit;

––

Melakukan pengembangan credit risk measurement–

review model impairment PSAK 71;

––

Melakukan review perhitungan Credit Risk Premium

(CRP);

––

Melakukan analisis/kajian portofolio pinjaman

termasuk kajian 25 debitur inti dan Non Performing

Loan (NPL) analysis;

––

Melakukan pemantauan space available pinjaman

secara berkala;

––

Melakukan analisis performance monitoring,

review, kalibrasi serta pengembangan scoring dan

modelling baru untuk produk kredit konsumer (a.l.

Kartu Kredit dan BNI Griya) dan mass ritel (a.l. BNI

Wirausaha dan KUR) melalui pemanfaatan data

internal (customer level) dan eksternal;

––

Implementasi (piloting/full implementation)

atas application/behavior/collection scorecard

untuk produk kredit konsumer mass ritel (a.l. BNI

Wirausaha dan KUR) pada loan application system/

Integrated Decision Automated System (IDEAS);

––

Mengembangkan scorecard governance terkait

monitoring serta review scoring dan modelling

untuk produk kredit konsumer dan mass ritel (a.l.

BNI Wirausaha dan KUR) dan segmen Kecil hingga

Rp3 miliar;

––

Melakukan pengembangan Impairment Model

terkait penerapan standar akuntansi terbaru (IFRS

9);

––

Melakukan validasi model Risiko Kredit Segmen

Business Banking (Korporasi, Menengah dan Kecil)

dan Segmen Konsumer (konsumer dan mass retail)

baik untuk model rating/scoring baru ataupun

model eksisting yang diajukan untuk divalidasi;

––

Melakukan analisis/assessment Risiko Kredit pada

produk, aktivitas dan transaksi baru/eksisting Bank;

––

Melakukan review Risk Appetite Risiko Kredit;

––

Melakukan review parameter, pengukuran/

metodologi Profil Risiko Kredit;

––

Melakukan pemantauan implementasi perbaikan

Profil Risiko Kredit;

––

Mengembangkan dan mengimplementasikan model

IRB serta sistem pemeringkatan debitur di segmen

Korporasi, Menengah dan Kecil;

––

Melakukan validasi stress testing Risiko Kredit;

––

Mendukung penyusunan dokumen Recovery Plan;

––

Mempersiapkan Laporan Sustainability Finance atau

Environment, Social & Governance (ESG);

––

Melakukan penyusunan Model Unsecured dan

Secured LGD pada perhitungan IFRS 9;

––

Melakukan Analisa Perhitungan ATMR Risiko Kredit

BNI;

––

Implementasi Application Credit Scorecard untuk

Kredit Segmen Kecil hingga Rp3 miliar;

––

Menyusun analytical report untuk portofolio

konsumer dan ritel.



827

2. Risiko Pasar

––


Manajemen Risiko Pasar;

––

Melakukan review dan pengembangan Kebijakan,

Prosedur dan Metodologi Pengelolaan Risiko Pasar;

––

Melakukan review dokumen kebijakan, prosedur,

metodologi dan pelaporan IRRBB (Interest Rate

Risk in Banking Book) secara BNI Individu dan

Konsolidasi;

––

Menyusun review limit risiko pasar, untuk portofolio

BNI, yang meliputi:

a) Limit Risiko Pasar (VaR, Budget Loss, Stress VaR);

b) Review parameter Early Warning System (EWS)

Forex;

c) Review parameter Early Warning System (EWS)

Surat Berharga;

d) Review parameter Off Market Price;

e) Review parameter Kewajaran Kuotasi JIBOR.

––

Melakukan pemantauan transaksi dan limit

signifikansi surat berharga;

––

Melakukan pemantauan dan review budget loss

limit Tresuri dan KCLN;

––

Melakukan pemantauan kewenangan transaksi/

deal size dealer tresuri dan KCLN;

––


eksposur Risiko Pasar;

––

Melakukan stress testing nilai tukar dan suku bunga

sesuai jadwal (business as usual), pemantauan dan

analisis perkembangan parameter stress testing

risiko pasar insidentil serta scenario analysis

recovery plan;

––

Melakukan backtesting atas Value at Risk (VaR);

––

Melakukan perhitungan Aset Tertimbang Menurut

Risiko (ATMR) Risiko Pasar dengan menggunakan

metode Standar;

––

Melakukan validasi model Risiko Pasar;

––

Melakukan analisis/assessment Risiko Pasar pada


––

Melakukan evaluasi perhitungan Net Open Position

(NOP);

––

Melakukan evaluasi perhitungan Interest Rate Risk

in Banking Book (IRRBB);

––

Melakukan review perhitungan tingkat risiko

transaksi forex, derivatif dan reverse repo;

––

Melakukan monitoring limit-limit terkait konsentrasi

surat berharga;

––

Menyusun laporan dan evaluasi batasan investasi

dan jangka waktu investasi per instrumen Dana

Pensiun Lembaga Keuangan (DLK);

––

Menyusun laporan dan evaluasi limit counterpart

per instrument;

––

Menyusun laporan dan evaluasi limit per counterpart;

––

Menyusun laporan dan evaluasi rating obligasi (saat

pembelian dan harian);

––

Menyusun laporan dan pemantauan likuiditas Dana

Pensiun Lembaga Keuangan (DLK);

––

Menyusun laporan dan pemantauan Mark to Market

investasi obligasi dan reksadana;

––

Menyusun laporan dan pemantauan Value at Risk

(VaR) investasi obligasi dan reksadana;

––

Melakukan review Risk Appetite Risiko Pasar;

––

Melakukan review parameter dan pengukuran Profil

Risiko Pasar;

––

Mendukung penyusunan dokumen Recovery Plan;

––

Implementasi aplikasi Market Risk;

––

Pengembangan VaR metode historical KCLN.

3. Risiko Likuiditas

––


Manajemen Risiko Likuiditas;

––

Melakukan review limit dan pengembangan

Kebijakan, Prosedur dan metodologi Pengelolaan

Risiko Likuiditas, yang meliputi:

a) Pagu kas Rupiah dan Valas BNI Wide dan

Wilayah;

b) Limit SR Ideal;

c) Limit Profil Maturitas;

d) Indikator Peringatan Dini.

––

Melakukan review dan pengembangan Kebijakan,

Prosedur dan metodologi Pengelolaan Risiko

Likuiditas Dalam Negeri dan Kantor Cabang Luar

Negeri;

––

Menyusun dokumen kebijakan, prosedur, metodologi

dan pelaporan Liquidity Coverage Ratio (LCR) BNI

individu dan konsolidasi;

––

Menyusun dokumen kebijakan, prosedur, metodologi

dan pelaporan Net Stable Funding Ratio (NSFR) BNI

secara individu dan konsolidasi;

––

Melakukan pemantauan dan analisis pengelolaan

kas per wilayah;

––


eksposur Risiko Likuiditas;

––

Melakukan stress testing Risiko Likuiditas sesuai

jadwal (business as usual), pemantauan dan

analisis perkembangan parameter stress testing

Risiko likuiditas insidentil serta scenario analysis

Recovery Plan;

––

Melakukan analisis/assessment Risiko Likuiditas

pada produk, aktivitas dan transaksi baru/eksisting

Bank;

––

Melakukan review Risk Appetite Risiko Likuiditas;

––


Risiko Likuiditas;

––

Memantau likuiditas secara periodik;

––

Menyusun dokumen Recovery Plan BNI;

––

Pemantauan Likuiditas DLK.

4. Risiko Operasional

––

Melakukan review Risk Appetite Risiko Operasional;

––


Manajemen Risiko Operasional;

––

Melakukan analisis/assessment Risiko Operasional


Bank;


828

––

Melakukan review/perhitungan Aset Tertimbang

Menurut Risiko (ATMR) Risiko Operasional dengan

menggunakan metode Pendekatan Indikator Dasar;

––

Menyusun disclosure (pengungkapan) eksposur

Risiko Operasional;

––

Mengimplementasikan Risk Control Self Assessment

(RCSA), Loss Event Database (LED), Key Risk

Indicator (KRI) dan Business Continuity Management

(BCM) operasionalisasinya di Divisi/Satuan, Wilayah,

Cabang Dalam Negeri, Kantor Cabang Pembantu,

Kantor Kas, Sentra dan Kantor Cabang Luar Negeri

yang terkait;

––

Mendukung pengkinian dokumen Recovery Plan;

––

Mengkoordinasikan Penyusunan dokumen

Resolution Plan;

––


Business Continuity Management (BCM);

––

Pengkinian dokumen Business Continuity

Management/BCM (Call Tree dan Organisasi Crisis

Management Team (CMT)/Emergency Task Force

(ETF), Threat and Risk Analysis/TRA), Business

Impact Analysis/BIA dan Pemeliharaan BCM);

––

Melakukan analisa identifikasi risiko operasional

dengan melakukan review risk issues di segenap

unit organisasi;

––

Melakukan analisis Risiko Operasional untuk

kebutuhan Internal dan Eksternal;

––

Menyusun hasil Pemantauan Risiko Operasional di

segenap unit organisasi;

––

Menyusun Quick Review dan Kajian Risiko

Operasional;

––

Menyelenggarakan Forum Manajemen Risiko

Operasional (FRO) dan mengelola tindak lanjut

hasilnya;

––


Risiko Operasional;

––

Menyusun hasil pemantauan dan evaluasi terhadap

implementasi BCM terkait kejadian bencana di

segenap unit organisasi;

––

Menyusun hasil pemantauan dan evaluasi

optimalisasi fungsi Data Centre (DC), Data Recovery

Center (DRC), BCM Centre dan Gedung BCM serta

review alternate site unit kritikal;

––

Melakukan site visit, simulasi dan sosialisasi BCM di

segenap unit dan membuat laporan hasil kegiatan

BCM;

––

Melakukan pengujian sistem dan aplikasi unit kerja

kritikal;

––

Pengembangan dan Implementasi Fraud Scorecard

merchant;

––

Melakukan review dan penguatan mitigasi card

skimming;

––

Perbaikan dan review bisnis proses data leads

sebagai mitigasi kebocoran data;

––

Perbaikan dan review bisnis proses Fraud kartu

kredit;

––

Perbaikan dan review proses bisnis opening account

digital;

––

Penyusunan framework, kebijakan dan prosedur

risiko digital;

––

Perbaikan dan review end to end proses bisnis

merchant;

––

Melakukan assessment pemberian akses VPN RAS

bagi pegawai WFH;

––

Berperan aktif memberikan analisa risiko operasional

pada berbagai project initiative bank seperti

Transformasi Outlet – BCG, Himbara-Jalin, dll.

5. Risiko Hukum

––

Melakukan review Kebijakan Manajemen Risiko

Hukum;

––

Melakukan review Kebijakan Hukum;

––

Melakukan analisis/kajian hukum dalam bentuk

pemberian advis tertulis dan lisan;

––

Melaksanakan penyuluhan/pelatihan hukum;

––

Melakukan legal review terhadap perjanjian non

standar dengan menggunakan metode perhitungan

scoring system;

––

Melakukan pendampingan terhadap unit bisnis

terkait dengan aktivitas bisnis;

––

Menangani dan menyelesaikan perkara hukum;

––

Melakukan supervisi penanganan perkara;

––

Melakukan analisis/assessment Risiko Hukum pada


––


Risiko Hukum;

––

Melakukan legal review dan mengikuti Komite Kredit

terhadap usulan kredit yang diputus oleh Direksi.

6. Risiko Reputasi

––


Reputasi;

––

Menyampaikan surat jawaban/tanggapan kepada

media massa terkait komplain/keluhan nasabah

terhadap BNI;

––

Menjaga reputasi dan image BNI terhadap seluruh

stakeholders;

––

Melakukan analisis/assessment Risiko Reputasi pada


––


Risiko Reputasi.

7. Risiko Stratejik

––


Stratejik;

––

Melakukan penajaman strategi dan target jangka

panjang dalam Corporate Plan 2021-2023 yang fokus

pada pengembangan bisnis berbasis digital;

––

Menyusun rencana jangka pendek dalam Kebijakan

Umum Direksi (KUD) dengan mempertimbangkan

kondisi makroekonomi dan persaingan industri,

serta competitive assessment terhadap peers;

––

Menyusun rencana jangka menengah dalam

Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan memperkuat

alignment strategi unit dalam upaya mencapai

strategi dan target corporate;



829

––

Melakukan sosialisasi strategi dan target yang sudah

ditetapkan dalam KUD dan RBB kepada segenap

Divisi/Satuan/Wilayah;

––

Melakukan penyempurnaan organisasi yang

berkesinambungan, khususnya dengan penguatan

kantor cabang dan wilayah, penataan fungsi

pendukung bisnis, dan review proses bisnis yang

berkaitan dengan model bisnis digital;

––

Mempertajam informasi dan ulasan mengenai

kondisi ekonomi dan bisnis dunia, nasional, wilayah

dan potensi bisnis Perusahaan Anak terkini untuk

memperluas wawasan dan membantu dalam

pengambilan keputusan strategis;

––

Menyusun kajian terkait sektor prioritas BNI (meliputi

Overview Industri, karakteristik industri, Key Success

Factor & Key Risk Factor, perkembangan Industri

yang dikaji, portofolio pembiayaan BNI dan lesson

learned atas pembiayaan tersebut, serta Outlook

Industri);

––

Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap

realisasi pencapaian strategi dan target yang sudah

ditetapkan dalam KUD, RBB dan Business Plan Unit;

––

Melakukan review serta monitoring produk dan

aktivitas baru khususnya terkait produk dan

aktivitas digital;

––

Melakukan penilaian/assessment Risiko Stratejik


Bank;

––


Risiko Stratejik.

8. Risiko Kepatuhan

––


Kepatuhan;

––

Mewujudkan Budaya Kepatuhan pada semua

tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank;

––

Memastikan Kebijakan, Ketentuan, Sistem dan

Prosedur serta Kegiatan Usaha yang dilakukan oleh

Bank telah sesuai dengan Ketentuan Regulator

dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

––

Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap

komitmen kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa

Keuangan dan Otoritas lainnya;

––

Mengelola Whistleblowing System (WBS) dan

Strategi Anti Fraud;

––

Menyusun dan menyempurnakan compliance tools/

system dan media komunikasi (Compliance Forum);

––

Mengimplementasikan dan mengevaluasi

compliance index;

––

Melakukan penilaian/assessment Risiko Kepatuhan


Bank;

––


Risiko Kepatuhan;

––

Mengelola risiko kepatuhan;

––

Pengendalian Gratifikasi dan Anti Suap;

––

Memantau fungsi kepatuhan di Perusahaan Anak.

9. Integrasi Risiko

––

Melakukan review Kebijakan Manajemen Risiko:

Kebijakan Umum Manajemen Risiko, dan Sistem

Pengendalian Intern;

––

Melakukan review dan mengembangkan Prosedur

Integrasi Risiko: Penilaian Profil Risiko, Tingkat

Kesehatan Bank, Risk Appetite, Budaya Risiko,

Internal Capital Adequacy Assessment Process

(ICAAP), dan pengungkapan Manajemen Risiko;

––

Melakukan analisis dan penilaian Tingkat Kesehatan

BNI secara individu;

––

Melakukan analisis dan penilaian Profil Risiko

BNI serta memberikan saran dan rekomendasi

perbaikan;

––

Melakukan perhitungan Kewajiban Penyediaan

Modal Minimum (KPMM) BNI sesuai Profil Risiko;

––

Melakukan analisis 8 (delapan) jenis risiko dalam

Internal Risk Report (IRR);

––

Optimalisasi penyusunan strategi risiko dan Risk

Appetite yang selaras dengan sasaran dan strategi

bisnis;

––

Penyusunan dokumen penerapan manajemen Risiko

BNI dalam Rencana Bisnis Bank;

––

Melakukan pemantauan Risk Appetite dan Risk

Tolerance;

––

Menyusun disclosure (pengungkapan) Penerapan

Manajemen Risiko Bank;

––

Melakukan analisis/assessment risiko pada produk,

aktivitas dan transaksi baru/eksisting Bank;

––

Mengelola dan mengembangkan Risk Management

Information Systems (RMIS) serta database

Manajemen Risiko Bank;

––

Melakukan review pedoman perusahaan Recovery

Plan;

––

Melakukan analisis dan pemantauan threshold

Recovery Plan;

––

Meningkatkan budaya risiko;

––

Melakukan review parameter dan metodologi

pengukuran Profil Risiko BNI;

––

Melakukan pengembangan inisiatif Profil

Risiko Tingkat Cabang (mencakup metodologi

perhitungan, parameter, dan implementasi).

10. Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI

––

Melakukan review kebijakan Manajemen Risiko

Terintegrasi: Kebijakan Umum Manajemen Risiko

Terintegrasi (KUMRT) dan Permodalan Terintegrasi;

––

Melakukan review dan pengembangan prosedur

penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi (MRT):

a) Prosedur MRT;

b) Prosedur Penilaian Profil Risiko Terintegrasi;

c) Prosedur Permodalan Terintegrasi.

––

Melakukan review Risk Appetite Statement

Terintegrasi 2021 dan Limit Risiko Terintegrasi;

––

Melakukan analisis dan pemantauan limit risiko

terintegrasi;


830

––

Melakukan analisis dan pemantauan Risk Appetite terintegrasi;

––

Melakukan analisis dan penilaian Tingkat Kesehatan BNI secara Konsolidasi;

––

Melakukan analisis dan penilaian Profil Risiko BNI secara Konsolidasi dan Terintegrasi serta memberikan saran

dan rekomendasi perbaikan;

––

Melakukan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BNI secara Konsolidasi dan Terintegrasi;

––

Melakukan analisis dan pemantauan Risiko utama dari segenap LJK anggota Konglomerasi Keuangan BNI melalui

Leading Risk Indicator (LRI);

––

Menyusun dokumen pemantauan dan kaji ulang penerapan manajemen Risiko terintegrasi pada Konglomerasi

Keuangan (KK) BNI;

––

Memastikan segenap Lembaga Jasa Keuangan (LJK)/Perusahaan Anak memiliki kebijakan dan prosedur terkait

penerapan Manajemen Risiko;

––

Memberikan panduan serta masukan kepada Perusahaan Anak dalam menerapkan Manajemen Risiko;

––

Menyelenggarakan rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan memberikan masukan kepada

KMRT dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi.

Penerapan Manajemen Risiko BNI

Tujuan penerapan manajemen risiko BNI antara lain:

1. Mengelola risiko yang melekat pada produk, aktivitas dan kegiatan usaha/bisnis BNI yang relatif kompleks;

2. Memberikan gambaran kepada Manajemen mengenai kemungkinan kerugian yang dialami pada masa mendatang;

3. Meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan

informasi;

4. Memelihara dan meningkatkan penilaian Profil Risiko BNI secara individu, konsolidasi maupun terintegrasi sebagai


5. Mengelola struktur permodalan yang memadai untuk meng-cover risiko yang mungkin timbul;

6. Memberikan dasar pengukuran kinerja yang lebih akurat;

7. Menciptakan dan memelihara posisi strategis dan reputasi BNI;

8. Menciptakan keunggulan kompetitif dan memelihara pertumbuhan yang berkesinambungan sehingga dapat

meningkatkan nilai (shareholder value) BNI.

Penerapan manajemen risiko BNI telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator, yakni

berdasarkan 4 (empat) pilar penerapan manajemen risiko yang pelaksanaannya adalah sebagai berikut:



831

Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Pengawasan aktif Direksi dilaksanakan dengan cara:

1. Menyusun kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko termasuk limit risiko, dengan memperhatikan tingkat

risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) sesuai kondisi BNI serta memperhitungkan

dampak risiko terhadap kecukupan permodalan;

2. Menyusun, menetapkan dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan

mengendalikan risiko di BNI;

3. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan

untuk setiap jenjang jabatan;

4. Melakukan evaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan dan strategi manajemen risiko;

5. Menetapkan struktur organisasi BNI termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang

jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;

6. Melaksanakan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris,

serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja

Manajemen Risiko termasuk Penilaian Profil Risiko BNI;

7. Memastikan seluruh risiko BNI yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti;

8. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan yang ditemukan oleh Satuan Kerja Audit

Intern (SKAI);

9. Memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen

risiko BNI secara efektif;

10. Mengembangkan budaya manajemen risiko di BNI termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi;

11. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen.

Pelaksanaan fungsi pengawasan Direksi dilakukan melalui sejumlah cara, yakni Forum Rapat Direksi (Radisi), Rapat

Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA) Sub Komite Manajemen Risiko (RMC), Sub Komite Anti Fraud (KAF),

Forum Rapat Komite Kebijakan Perkreditan, dan Komite Prosedur Perkreditan (KPP).

Sementara, pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan dengan cara:

1. Menyetujui kebijakan manajemen risiko BNI termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan

sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance);

2. Mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko;

3. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan

manajemen risiko BNI;

4. Memastikan kebijakan dan proses manajemen risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses

manajemen risiko BNI secara keseluruhan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui Forum Rapat Komisaris (Radikom) mengundang

Direksi, maupun dalam Rapat Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite Audit.

Dalam mewujudkan penerapan manajemen risiko yang efektif, maka pelaksanaannya didasarkan pada tata kelola

risiko yang telah ditetapkan oleh Bank. Tata kelola risiko telah mengatur secara jelas mengenai peran, tanggung

jawab, proses pengambilan keputusan, keterkaitan antar fungsi-fungsi pengelolaan risiko, serta penetapan kebijakan

untuk memastikan bahwa risiko yang dihadapi oleh BNI telah dikelola dengan baik.


832

Tata Kelola Risiko di BNI

Oversight

Board of

Commissioners

Memastikan bahwa penerapan Manajemen

Risiko telah memadai dan sesuai dengan

karakteristik, kompleksitas dan profil risiko

Bank. Dalam implementasinya dibantu oleh

Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata

Kelola Terintegrasi

Implementation &

Control Mechanism

Escalation

Oversight &

Execution

Board of Directors

Risk Management

Committee

Risk Taking Unit, Risk Control Unit,

Risk Assurance Unit

Bertanggung jawab untuk menerapkan

manajemen risiko yang memadai

dan sesuai dengan karakteristik,

kompleksitas dan profil risiko Bank

Membantu Direksi dalam penetapan

kebijakan, pengembangan dan

implementasi pengelolaan risiko serta

ekskalasi ke Direksi

Mengimplementasikan pengelolaan

risiko sesuai peran masing masing:

• Risk owner (risk taking) mengelola

risiko yang melekat pada bisnis

dan fungsinya masing-masing

• Risk control menyusun framework,

kebijakan prinsip dan metodologi

pengelolaan risiko bank

• Risk assurance, menilai secara

independen terhadap efektivitas

penerapan manajemen risiko dan

pengendalian intern

INTERNAL CONTROL PROCESS

Proses Pengendalian Internal (Internal Control Process) yang efektif merupakan komponen penting dalam

manajemen Bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman serta dapat

membantu Direksi dan Dewan Komisaris menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan

dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan

pelanggaran aspek kehati-hatian.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Dalam menjalankan usahanya, BNI telah menyusun kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang komprehensif

dan terintegrasi guna mendukung implementasi manajemen risiko secara efektif. BNI memiliki Kebijakan Umum

Manajemen Risiko dan Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris,

dan berfungsi sebagai acuan dasar yang bersifat strategis dan komprehensif. Kebijakan Umum tersebut dijabarkan

ke dalam suatu Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko.

Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko merupakan tata cara yang menjadi panduan dalam pelaksanaan Manajemen

Risiko. Dalam menerapkan manajemen risiko, BNI secara individu wajib mengelola 8 (delapan) jenis risiko yaitu

Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan,

dan Risiko Reputasi. Sedangkan secara Terintegrasi BNI mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu 8 (delapan) jenis

risiko sebagaimana yang dikelola secara Individu ditambah Risiko Transaksi Intra-Grup dan Risiko Asuransi. BNI telah

memiliki kebijakan dan prosedur sebagai dasar melakukan pengelolaan terhadap masing-masing risiko, di mana

ketentuan secara detail dari masing-masing kebijakan dan prosedur diatur dalam petunjuk teknis. Adapun hierarki

penetapan kebijakan, prosedur, dan petunjuk teknis digambarkan pada bagan berikut:



833

Kebijakan

Prosedur

Petunjuk Teknis

Di samping itu, BNI juga memiliki limit risiko yang

merupakan ambang batas untuk menentukan tingkat

intensitas mitigasi risiko yang akan dilaksanakan oleh

manajemen sebagai salah satu metode pengendalian

risiko. Penetapan limit tersebut telah mencakup sejumlah

limit, seperti limit per risiko (risiko kredit, risiko pasar, dan

risiko likuiditas), limit per aktivitas fungsional, maupun

limit secara keseluruhan.

Kebijakan, prosedur, serta limit risiko dalam manajemen

risiko yang dilakukan oleh BNI telah di-review secara

berkala dengan persetujuan hingga ke tingkat Direksi

melalui Rapat Komite atau sirkulasi kepada Direksi sesuai

tingkat kewenangannya.

Kecukupan Proses Identifikasi,

Pengukuran, Pemantauan, dan

Pengendalian Risiko, serta Sistem

Informasi Manajemen Risiko

BNI mengimplementasikan proses manajemen risiko

mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan,

dan pengendalian risiko secara berkesinambungan

terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material

dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen

Risiko.

Proses identifikasi risiko dilakukan guna menganalisa

sumber, tingkat kemungkinan timbulnya risiko, maupun

dampak yang dialami perusahaan. Adapun hal-hal yang

diperhatikan dalam proses identifikasi risiko, yaitu:

1. Identifikasi seluruh risiko dilakukan secara berkala;

2. Memiliki metode atau sistem untuk melakukan

identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas

bisnis BNI;

3. Secara khusus melakukan identifikasi risiko terhadap

produk dan aktivitas baru, sebelum produk/aktivitas

baru diperkenalkan atau dijalankan.

Proses pengukuran risiko dilakukan untuk mengetahui

besarnya eksposur risiko sebagai acuan dalam

melakukan pengendalian risiko dan memenuhi

Kecukupan Permodalan. Pengukuran risiko dilakukan

secara kuantitatif dan/atau kualitatif sesuai metode

pengukuran yang ditetapkan oleh regulator atau dengan

menggunakan metode internal untuk metode yang belum

ditetapkan secara khusus. Pengukuran risiko di BNI juga

dilengkapi dengan stress testing untuk risiko kredit, risiko

pasar, dan risiko likuiditas untuk mengantisipasi kondisi

yang bersifat ekstrem.

Proses pemantauan risiko dilakukan untuk memastikan

bahwa risiko telah dikelola dengan baik antara lain melalui

pemantauan terhadap mitigasi dan limit risiko yang telah

ditetapkan. Pemantauan risiko dilakukan baik oleh Satuan

Kerja Operasional (Risk Taking Unit) sebagai pemilik risiko

(risk owner) maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko

sebagai (Risk Control Unit).

Proses pengendalian risiko yang dilakukan BNI bertujuan

untuk mengelola risiko yang dapat mengganggu

kelangsungan usaha perusahaan. Strategi pengendalian

risiko yang dilakukan oleh BNI adalah mengurangi risiko

(risk mitigation), menerima risiko (risk acceptance),

menghindari risiko (risk avoidance), dan memindahkan

risiko (risk transfer).

Selain itu, BNI juga mengembangkan Sistem Informasi

Manajemen Risiko guna mendukung pelaksanaan proses

identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian

risiko, dan memastikan tersedianya informasi yang akurat,

lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan

sehingga dapat digunakan dalam rangka proses

pengambilan keputusan oleh Manajemen.


834

Sistem Pengendalian Intern

Penerapan Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan perusahaan menggunakan model Three Lines of Defense

yang terdiri atas:

1. First Line of Defense atau Risk Taking Unit

Dilakukan oleh Satuan Kerja Operasional sebagai risk owner yang melakukan pengelolaan terhadap risiko yang

melekat pada bisnis dan fungsinya (day-to-day risk management and control).

2. Second Line of Defense atau Risk Control Unit

Dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko Bank, Divisi Tata Kelola Kebijakan, dan Divisi Kepatuhan yang bertugas

untuk mendorong seluruh jajaran organisasi dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan internal.

3. Third Line of Defense atau Risk Assurance Unit

Dilakukan oleh Satuan Audit Intern (SAI) sebagai Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Risk Assurance Unit bertugas

untuk melakukan penilaian secara independen terhadap kesesuaian proses penerapan Manajemen Risiko dan

Sistem Pengendalian Intern dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan secara internal serta kesesuaian

dengan ketentuan regulator.

Strategi Manajemen Risiko

Dalam mengimplementasikan manajemen risiko di perusahaan, BNI menganggap perlunya keselarasan antara strategi

dan tujuan bisnis terhadap strategi risiko dan risk appetite. Untuk itu, strategi risiko dan risk appetite kemudian

diterjemahkan ke dalam tata kelola, proses, kebijakan, serta perangkat dan metodologi yang didukung oleh teknologi

informasi, sumber daya manusia, dan budaya risiko yang kuat.

Strategi dan tujuan bisnis

Alignment

Strategi Risiko dan Risk Appetite

Tujuan

• Growth & earning

• Growth & target segment, customer products

Menetapkan risk tolerance berdasarkan risk

capacity yang diselaraskan dengan strategi bisnis

Risk Operating Model

• Penilaian risiko dan mekanisme kontrol

• Potret risiko melekat

• Alokasi modal

• Risk based performance

Governance Proses Kebijakan

Tool dan

Method

Teknologi Informasi

Efisiensi Operasional

SDM & Risk Culture

• Kompetensi dan Integritas

• Risk Awareness dan Perilaku

Strategi manajemen risiko dirumuskan sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko

yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance). Tujuan penetapan strategi manajemen risiko adalah

untuk memastikan bahwa eksposur risiko telah dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern

serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Strategi manajemen risiko disusun mencakup beberapa prinsip yakni:

1. Berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha BNI;

2. Bersifat komprehensif, dapat mengendalikan dan mengelola risiko BNI baik secara individu maupun secara konsolidasi

dengan Perusahaan Anak dan terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BNI;

3. Terpenuhinya kecukupan modal yang dipersyaratkan serta alokasi sumber daya yang memadai.



835

Strategi manajemen risiko disusun dengan

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya

pada eksposur risiko BNI;

2. Organisasi BNI, termasuk kecukupan sumber daya

manusia dan infrastruktur pendukung;

3. Kondisi keuangan termasuk kemampuan untuk

menghasilkan laba, dan kemampuan BNI dalam

mengelola risiko yang timbul sebagai akibat perubahan

faktor eksternal dan internal;

4. Bauran serta diversifikasi portofolio internal.

Strategi manajemen risiko dirumuskan sesuai dengan

strategi bisnis dan harus mampu memberikan arahan

secara keseluruhan dalam aktivitas pengelolaan risiko.

Strategi manajemen risiko terdiri atas 4 (empat)

komponen utama yaitu:

1. Tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan

toleransi risiko (risk tolerance);

2. Prinsip dan kebijakan manajemen risiko;

3. Tata kelola risiko;

4. Jenis eksposur risiko dan kondisi pasar.

Jenis dan besarnya eksposur risiko diukur dengan

menggunakan metodologi pengukuran risiko yang sesuai

dengan ketentuan Regulator, dan harus dikaitkan dengan

risk appetite, risk tolerance, limit yang telah ditetapkan serta

ketersediaan dan perencanaan modal.

Tata kelola penetapan strategi manajemen risiko terdiri dari:

1. Strategi manajemen risiko menjadi salah satu dasar

(acuan) dalam penetapan strategi bisnis yang dituangkan

dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) BNI yang ditetapkan

secara tahunan dan disampaikan kepada Regulator;

2. Strategi manajemen risiko disusun dan dipersiapkan

oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, diputus oleh

Direksi melalui Rapat Komite Manajemen Risiko &

Anti Fraud Bidang Manajemen Risiko dan dimintakan

persetujuan kepada Dewan Komisaris.

Strategi manajemen risiko dikomunikasikan oleh Direksi

kepada Divisi/Satuan Kerja dan di-review secara berkala

sejalan dengan perubahan strategi bisnis, dengan

memperhatikan kondisi perekonomian, bisnis perbankan,

adanya perubahan ketentuan oleh regulator serta

dampaknya terhadap kinerja keuangan Bank.

Profil Risiko dan

Pengelolaannya

Jenis Risiko

Jenis risiko yang harus dikelola oleh BNI sebagai

Konglomerasi Keuangan sekurang-kurangnya terdapat

10 jenis, yaitu:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain

dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk

risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi

kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk.

Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas

bisnis bank, seperti pemberian kredit, pembelian surat

berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi

pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan

derivatif, serta kewajiban komitmen dan kontinjensi,

dimana pemberian kredit merupakan sumber risiko

kredit yang terbesar.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan

rekening administratif termasuk transaksi derivatif,

akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi

pasar, termasuk risiko perubahan harga option.

Risiko pasar meliputi risiko suku bunga (interest rate

risk), risiko nilai tukar (foreign exchange risk), risiko

ekuitas (equity risk), dan risiko komoditas (commodity

risk).

Sebagai Bank, BNI dilarang melakukan transaksi ekuitas

(saham) dan komoditas. Penerapan manajemen risiko

untuk risiko ekuitas dan komoditas diterapkan dalam

hal melakukan konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan

Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo

dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset

likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan,

tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan

bank. Risiko Likuiditas BNI dapat terjadi akibat

ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan

arus kas yang disebabkan oleh:


836

a. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang

berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari

penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau

b. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang

berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar

Bank, dan pinjaman yang diterima.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan

dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan

manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadiankejadian

eksternal yang mempengaruhi operasional

bank. Risiko operasional bersumber antara lain dari

proses internal, sumber daya manusia (SDM), sistem

dan infrastruktur teknologi informasi, serta kejadian

eksternal.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum

dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko Hukum BNI

dapat timbul antara lain karena Ketiadaan/Perubahan

Peraturan Perundang-undangan yang mendukung

atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya

syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang

tidak sempurna.

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat

kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang

bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Risiko

reputasi BNI dapat timbul antara lain karena adanya

pemberitaan media dan/atau rumor mengenai BNI yang

bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi BNI

yang kurang efektif.

7. Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan

dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan

suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam

mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Risiko stratejik BNI dapat terjadi antara lain karena

penetapan strategi yang kurang sejalan dengan visi

dan misi BNI, analisis lingkungan stratejik yang tidak

komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian

rencana stratejik (strategic plan) antar level. Selain itu,

risiko stratejik BNI juga dapat timbul karena kegagalan

dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis

mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan

teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika

kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas

terkait.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi

dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundangundangan

dan ketentuan. Risiko kepatuhan BNI dapat

bersumber antara lain dari perilaku hukum yakni perilaku/

aktivitas BNI yang menyimpang atau melanggar dari

ketentuan atau peraturan perundang-undangan dan

perilaku organisasi yakni perilaku/aktivitas BNI yang

menyimpang atau bertentangan dari standar secara umum.

9. Risiko Transaksi Intra-Group

Risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara

langsung maupun tidak langsung terhadap entitas

lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka

pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian

tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau

tidak diikuti perpindahan dana.

10. Risiko Asuransi

Risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi

kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari

ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting),

penetapan premi (pricing), penggunaan reasuransi,

dan/atau penanganan klaim.

Upaya Pengelolaan Risiko BNI

Untuk mengelola risiko secara efektif dan komprehensif

diperlukan infrastruktur manajemen risiko yang mencakup

Tata Kelola dan Organisasi (termasuk SDM), Kebijakan

dan Prosedur, Proses Manajemen Risiko, Perangkat dan

Metode Pengukuran (termasuk Kuantifikasi Model Risiko),

dan didukung oleh Teknologi Informasi serta Budaya Risiko

yang kuat.

Proses Manajemen Risiko untuk masing-masing risiko

yang telah dikembangkan dan diimplementasikan di BNI


Risiko Kredit

Identifikasi risiko kredit dilakukan dalam rangka

menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya

risiko kredit berikut dampaknya, yang dilaksanakan

berkala disesuaikan dengan karakteristik produk dan

jenis aktivitasnya. Identifikasi risiko kredit juga dilakukan

dengan penyusunan analisa Risiko Industri pada sektor

ekonomi prioritas.



837

Pengukuran risiko kredit merupakan bagian dan

rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses penerapan

manajemen risiko kredit dan digunakan sebagai acuan

untuk melakukan pengendalian risiko. Untuk pemrosesan

pada eksposur individu segmen business banking, BNI

telah memiliki model pemeringkatan (rating) debitur

berupa internal rating system, sementara untuk segmen

konsumer digunakan sistem skoring debitur untuk

membantu menganalisa kualitas debitur dalam proses

perkreditan.

Untuk mengatur komposisi portofolio, BNI telah memiliki

Loan Exposure Limit (LEL) yang berfungsi membatasi

risiko konsentrasi eksposur pinjaman setiap sektor

ekonomi pada masing-masing segmen, dan menjadi

pedoman unit bisnis untuk melakukan ekspansi pinjaman.

Untuk menilai risiko setiap jenis industri, BNI telah memiliki

Industry Risk Rating (IRR) serta Standar Rasio Keuangan

yang digunakan sebagai salah satu faktor dalam penilaian

kualitas debitur dari sisi industri.

BNI menggunakan metode Standardized Approach untuk

perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Risiko Kredit dalam menilai kecukupan pemenuhan

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Dalam rangka melengkapi sistem pengukuran risiko

kredit, dilakukan stress testing yaitu dengan mengestimasi

potensi kerugian bank pada kondisi pasar yang tidak

normal dengan menggunakan skenario tertentu guna

melihat sensitivitas kinerja BNI terhadap perubahan

faktor risiko dan mengidentifikasi faktor yang berdampak

signifikan terhadap portofolio dan kecukupan permodalan

BNI. Stress testing dilakukan secara berkala atau dapat

juga dilakukan setiap saat disesuaikan dengan kebutuhan

dengan memperhatikan kondisi perekonomian atau sesuai

kebutuhan/permintaan regulator.

Divisi ERM menyusun metodologi/model stress testing

risiko kredit dengan memperhatikan karakteristik produk

atau aktivitasnya serta diselaraskan dengan aturan/

kebutuhan regulator.

Pemantauan risiko kredit bertujuan untuk melihat dan

memastikan pelaksanaan seluruh proses pengelolaan

risiko kredit berjalan baik dan potensi risiko kredit

yang ada masih dalam limit risiko yang diperkenankan.

Pemantauan risiko kredit antara lain dilakukan melalui

pemantauan portofolio pinjaman yaitu pertumbuhan,

kualitas dan konsentrasi pinjaman, pemantauan eksposur

pinjaman dibandingkan dengan Loan Exposure Limit,

maupun pemantauan Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Pengendalian Risiko Kredit dilakukan dalam rangka

mencegah terjadinya kerugian yang lebih dalam akibat

Risiko Kredit yang didukung dengan beberapa perangkat

manajemen risiko kredit baik pada tataran eksposur

individu maupun portofolio.

Risiko Pasar

Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian

risiko pasar dilakukan oleh unit yang independen dari unit

bisnis. Identifikasi Risiko Pasar terutama dilakukan untuk

setiap produk atau aktivitas baru.

Tujuan Identifikasi Risiko Pasar adalah:

1. Menentukan transaksi/produk yang terekspos Risiko

Pasar;

2. Mengelompokkan Risiko Pasar berdasarkan kriteria

yang ada;

3. Memudahkan pengukuran Risiko Pasar dan

pengendaliannya.

Pengukuran Risiko Pasar secara periodik dilakukan

terhadap seluruh portofolio trading book dan banking

book yang terekspos Risiko Pasar. BNI melakukan

pengukuran Risiko Pasar dengan menggunakan Metode

Standar dan Metode Internal. Metode Standar digunakan

untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

(KPMM) Risiko Pasar, sementara pengelolaan risiko pasar

harian menggunakan Metode Internal (Value at Risk).

Cakupan portofolio yang dihitung dalam KPMM dengan

menggunakan Metode Standar adalah portofolio trading

book untuk risiko suku bunga serta portofolio trading book

dan banking book untuk Risiko Nilai Tukar Dalam Negeri

dan Kantor Cabang Luar Negeri.

Proses pemantauan dan pelaporan Risiko Pasar dilakukan

secara periodik, mencakup:

1. Pemantauan dan pelaporan besarnya Risiko Pasar atas

seluruh portofolio Bank yang terekspos Risiko Pasar;

2. Pemantauan dan pelaporan terhadap kepatuhan

limit Risiko Pasar (realisasi eksposur Risiko Pasar

dibandingkan limitnya);

3. Rekomendasi tindak lanjut atas terjadinya pelampauan

limit dan/atau terjadinya kondisi pasar yang tidak

normal, dan/atau terjadinya kondisi lainnya yang

mengarah pada peningkatan potensi Risiko Pasar.

Pengendalian Risiko Pasar dilakukan dalam rangka

mencegah terjadinya kerugian yang lebih dalam akibat

Risiko Pasar melalui penetapan limit-limit risiko pasar di

Divisi Tresuri maupun Kantor Cabang Luar Negeri antara



838

1. Value at Risk Limit (VaR Limit), yang merupakan

maksimum potensi kerugian yang mungkin terjadi

pada waktu tertentu di masa datang dengan tingkat

kepercayaan tertentu;

2. Stress Value at Risk Limit (SVaR Limit), yang merupakan

pengukuran risiko pasar yang disesuaikan dengan kondisi

tidak normal di pasar atau maksimum potensi kerugian

saat pasar tidak normal;

3. Budget Loss Limit yang dipergunakan untuk membatasi

realisasi kerugian aktivitas bisnis;

4. Management Action Trigger (MAT), yaitu batasan untuk

melakukan tindakan terhadap risiko perubahan nilai

yang merugi (early warning signal). MAT melengkapi

budget loss limit berupa persentase tertentu dari

budget loss limit;

5. Limit pembelian surat berharga yang digunakan untuk

membatasi konsentrasi pembelian surat berharga

korporat berdasarkan rating dan jenis mata uang surat

berharga;

6. Limit Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

menggunakan metode Pendapatan Bunga Bersih (NII)

dan Pendekatan Nilai Ekonomis dari Ekuitas (EVE)

untuk membatasi risiko suku bunga dalam banking

book;

7. Nominal open position limit, yaitu batas maksimum

nominal open position yang dapat dilakukan dealer;

8. Limit internal PDN keseluruhan (absolut), yaitu batas

maksimum pengelolaan PDN.

Risiko Likuiditas

Identifikasi Risiko Likuiditas merupakan proses

memperoleh dan menganalisis sumber-sumber risiko

likuiditas yang melekat pada seluruh aktivitas bisnis/

transaksi/produk yang dapat memberikan dampak

finansial bagi Bank. Setiap aktivitas/produk/transaksi

dianalisis dan dibedakan untuk memastikan bahwa

setiap risiko likuiditas telah diidentifikasi, diukur secara

akurat, dikelola sesuai dengan metode yang tepat, dan

dikendalikan dengan baik.

Pengelolaan risiko likuiditas bertujuan untuk

meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank

dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas, dan

membangun kekuatan likuiditas struktural neraca bank

untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang yang

berkesinambungan.

Metode Pengukuran Risiko Likuiditas meliputi rasio

likuiditas termasuk Liquidity Coverage Ratio (LCR)

dan Net Stable Funding Ratio (NSFR), profil maturitas,

proyeksi arus kas, stress testing dan proses pemantauan

dan/atau pelaporan Risiko Likuiditas dilakukan secara

periodik, mencakup:

1. Pemantauan dan pelaporan besarnya Risiko Likuiditas

atas seluruh aktivitas/produk Bank yang terekspos

Risiko Likuiditas;

2. Pemantauan dan pelaporan terhadap kepatuhan limit

Risiko Likuiditas (realisasi eksposur Risiko Likuiditas

dibandingkan limitnya);

3. Pemantauan indikator (internal dan eksternal)

peringatan dini untuk mengetahui potensi peningkatan

Risiko Likuiditas;

4. Rekomendasi tindak lanjut atas terjadinya pelampauan

limit dan/atau terjadinya kondisi pasar yang tidak

normal, dan/atau terjadinya kondisi lainnya yang

mengarah pada peningkatan potensi Risiko Likuiditas.

Dalam mengelola likuiditas, selain mengelola

primary reserve (kas dan GWM), BNI menjaga dan

mempertahankan secondary reserve untuk memastikan

likuiditas berada pada level yang aman. Sebagai cadangan

secondary reserve, BNI menjaga dan mempertahankan

tertiary reserve. Penetapan dan pemantauan limit, yaitu

limit Pagu Kas BNI Wide, limit Secondary Reserve Ideal (SR

Ideal), limit Profil dan pembatasan Kredit Valas berdasarkan

Ketersediaan Likuiditas Valas dilakukan secara berkala

oleh Divisi Manajemen Risiko Bank (ERM). Sedangkan

ketersediaan atas keseluruhan reserve dipantau secara

harian, mingguan, dan bulanan oleh Divisi TRS dan Divisi

ERM.

Risiko Operasional

Manajemen risiko operasional BNI terdiri dari 5 (lima)

proses utama yang berkesinambungan yaitu identifikasi,

penilaian, pengukuran, pemantauan dan pengendalian.

1. Identifikasi Risiko

Metode yang digunakan untuk melakukan identifikasi

dan pengukuran risiko operasional, antara lain: Risk

Control Self Assessment (RCSA), risk mapping, Key

Risk Indicators (KRI), scorecards, event analysis,

macro process mapping, matriks frekuensi dan

dampak, metodologi kuantitatif, dan metodologi

kualitatif. Implementasi dari metode-metode

identifikasi dan pengukuran risiko operasional

tersebut di BNI terangkum dalam suatu aplikasi,

yaitu New PERISKOP (Perangkat Risiko Operasional).

New PERISKOP merupakan suatu tools atau

perangkat yang digunakan dalam pengelolaan risiko

operasional termasuk untuk melakukan pencatatan

kejadian kerugian, menyusun tindak lanjut serta

melakukan mitigasinya.



839

2. Penilaian Risiko

Dilakukan oleh masing-masing unit pemilik risiko

melalui metode operational risk self assessment,

mencakup penilaian atas dampak, frekuensi dan

penyebab risiko serta solusinya, serta mekanisme

kontrol atas risiko yang ada.

3. Pengukuran Risiko

Sesuai dengan aturan Regulator, pengukuran risiko

operasional saat ini menggunakan metode Pendekatan

Indikator Dasar (Basic Indicator Approach).

4. Pemantauan Risiko

Dilakukan oleh seluruh unit sebagai first line of

defense terhadap risiko utama pada saat aktivitas

operasional sedang berlangsung. Divisi Manajemen

Risiko Bank melakukan evaluasi dan laporan/feedback

atas penilaian risiko berdasarkan hasil self assessment

serta realisasi atas kerugian risiko operasional yang

terjadi, meliputi:

a. Feedback report untuk seluruh divisi/satuan/

wilayah/cabang;

b. Laporan bulanan Pemantauan Beban Risiko

Operasional, disampaikan kepada Direksi;

c. Laporan Profil Risiko Operasional.

5. Pengendalian Risiko

Mekanisme mitigasi risiko operasional tergambar pada

proses pengendalian internal dengan menerapkan

4 (empat) strategi mitigasi risiko, yaitu hindari,

kurangi, transfer dan terima, dengan tujuan untuk

meminimalkan kerugian akibat tidak berfungsinya

proses internal, faktor manusia, sistem dan teknologi,

serta kejadian eksternal. Keempat strategi mitigasi

risiko tersebut tertuang dalam prosedur mitigasi Risiko

Operasional yang meliputi prosedur pengendalian,

prosedur penyelesaian dan monitoring (rekonsiliasi)

transaksi, prosedur akuntansi, prosedur penyimpanan

aset dan kustodian, prosedur penyediaan produk dan

prosedur pencegahan fraud.

Business Continuity Management

BNI menyadari bahwa gangguan atau bencana yang

diakibatkan oleh faktor alam, perbuatan manusia,

maupun sistem dapat terjadi pada fungsi-fungsi usaha

yang kritikal dan dapat mengganggu aktivitas bisnis

dan layanan Bank. Untuk itu, BNI telah menerapkan

Manajemen Keberlangsungan Usaha/Business Continuity

Management (BCM) di segenap unit baik di dalam maupun

di luar negeri, yang diharapkan dapat meminimalisir risiko

operasional pada saat terjadinya kondisi darurat atau

bencana.

Proses penerapan BCM dilakukan sebagai berikut:

1. Pembentukan struktur organisasi BCM di segenap

unit kerja BNI;

2. Menilai potensi risiko dan ancaman untuk mendapatkan

gambaran atas kejadian bencana yang memiliki

kemungkinan terjadinya (likelihood) paling tinggi dan

dampak (impact) paling besar, serta memperkirakan

tindakan maupun fasilitas yang harus dipersiapkan;

3. Mengidentifikasi proses bisnis yang kritikal (Business

Impact Analysis – BIA) bagi kelangsungan bisnis

BNI bilamana terjadi kondisi darurat/bencana. BIA

merupakan acuan bagi unit dalam menyusun prioritas

dan strategi pemulihan (recovery) serta kerangka

waktu pemulihan untuk aktivitas bisnis utamanya;

4. Membuat rencana penanganan kondisi darurat sebagai

acuan bagi unit dalam pencegahan dan penanganan

kondisi darurat serta sebagai acuan implementasi

standar keamanan dan keselamatan gedung;

5. Membuat Strategi Pemulihan (Recovery Strategy)

dengan tujuan mempersiapkan cara yang terorganisir

untuk membuat keputusan jika terjadi kondisi darurat

yang mengganggu aktivitas bisnis bank;

6. Membuat Strategi Pengembalian (Return Strategy)

dengan tujuan menyediakan cara mengembalikan

fungsi dan aktivitas ke tingkat layanan sebelum terjadi

bencana.

Pengembangan perangkat tersebut sejalan dengan

peraturan Regulator yang mewajibkan bank untuk

melaksanakan proses pengendalian risiko dalam

mengelola risiko yang dapat membahayakan kelangsungan

usaha bank, serta selaras dengan persyaratan pada

dokumen Basel II yang mewajibkan Bank untuk memiliki

pengelolaan keberlangsungan usaha dan rencana darurat

(Business Continuity Management dan Contingency Plan)

guna memastikan kemampuan Bank untuk dapat tetap

beroperasi dan membatasi kerugian jika terjadi gangguan

terhadap aktivitas bisnisnya. Selain peraturan Regulator

dan Basel II, untuk Kantor Cabang Luar Negeri, BCM

diimplementasikan dengan memenuhi regulasi BCM di

negara setempat.


840

Risiko Hukum

Proses identifikasi risiko hukum dilakukan dengan

menganalisis seluruh sumber risiko hukum yang sekurangkurangnya

dilakukan terhadap risiko hukum dari produk

dan aktivitas usaha BNI serta risiko hukum dari produk dan

aktivitas baru melalui proses pengendalian manajemen

risiko hukum sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

Proses identifikasi risiko hukum yang melekat pada Bank

dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter:

1. Faktor Litigasi;

2. Faktor Kelemahan Perikatan;

3. Faktor Ketiadaan/Perubahan Peraturan Perundangundangan.

Pengukuran risiko hukum dilakukan berdasarkan

perhitungan menggunakan indikator/parameter dalam

identifikasi risiko hukum yang dibandingkan dengan

modal Bank. Hasil pengukuran risiko hukum tercermin

dalam Profil risiko hukum. Pemantauan risiko hukum

dilakukan guna mengevaluasi eksposur risiko hukum

yang melekat terutama yang bersifat material atau yang

berdampak pada permodalan Bank. Hasil pemantauan

yang mencakup evaluasi terhadap eksposur risiko hukum

tersebut dilaporkan secara berkala termasuk tindak lanjut

yang diperlukan.

Pelaksanaan proses pengendalian risiko hukum digunakan

BNI untuk mengelola risiko hukum terutama yang

dapat membahayakan kelangsungan usaha BNI. Proses

pengendalian risiko hukum, dilakukan antara lain dengan:

1. Melakukan penilaian/assessment berupa kajian yuridis

dalam hal terdapat produk baru atau aktivitas baru

atau terdapat penambahan/perubahan fitur atas

produk Bank;

2. Memberikan advice hukum dan/atau pendampingan

hukum dalam hal terdapat risiko hukum dalam aktivitas

operasionalnya;

3. Melakukan review berkala terhadap format standar

perjanjian, khususnya perjanjian kredit, guna

memastikan kesesuaian dengan peraturan perundangundangan

serta ketentuan lain yang berlaku;

4. Melakukan review secara berkala terhadap kontrak dan

perjanjian antara BNI dengan pihak lain, khususnya

untuk perjanjian non standar atau perjanjian yang

belum dibakukan dalam Pedoman Perusahaan;

5. Melakukan pemantauan secara intensif atas

permasalahan hukum, khususnya gugatan dengan

dasar Perbuatan Melawan Hukum yang melibatkan

BNI sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat.

Risiko Reputasi

Untuk melakukan identifikasi dan mengukur dampak Risiko

Reputasi, BNI menggunakan beberapa sumber informasi

antara lain pemberitaan media massa, situs Bank dan analisis

jejaring sosial, serta pengaduan nasabah melalui layanan

nasabah dan kuesioner kepuasan nasabah.

Pemantauan terhadap pemberitaan (news management)

dan pengelolaan krisis komunikasi serta monitoring

opini/komentar news media atau sosial media dilakukan

secara berkoordinasi antara Divisi Manajemen Risiko

Bank dengan Divisi Komunikasi Perusahaan dan

Kesekretariatan, sedangkan pengelolaan komplain/

keluhan nasabah dilakukan bekerja sama dengan BNI

Contact Center (BCC).

Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan (KMP)

melakukan pemantauan dan melaporkan Risiko Reputasi

yang terjadi kepada Direksi baik secara insidentil pada

saat terjadinya risiko reputasi maupun secara berkala

termasuk tindak lanjut yang diperlukan. BNI telah

mengembangkan mekanisme dalam melakukan tindakan

pengendalian risiko reputasi yang efektif. Secara umum,

pengendalian risiko reputasi dilakukan melalui 2 (dua)

hal, yaitu:

1. Pencegahan terjadinya kejadian yang menimbulkan

risiko reputasi;

2. Pemulihan reputasi Bank setelah terjadi kejadian yang

menimbulkan risiko reputasi.

Risiko Kepatuhan

Identifikasi risiko kepatuhan dilakukan dengan

menganalisis beberapa faktor yang dapat meningkatkan

eksposur risiko kepatuhan seperti jenis dan kompleksitas

kegiatan usaha BNI, termasuk produk dan aktivitas baru,

jumlah (volume) dan materialitas ketidakpatuhan Bank

terhadap kebijakan dan prosedur intern, peraturan

perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta

praktik dan standar etika bisnis yang sehat.

Pengukuran Risiko Kepatuhan dilakukan dengan

menggunakan indikator/parameter berupa:

1. Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;

2. Frekuensi pelanggaran (track record kepatuhan Bank);

3. Pelanggaran terhadap ketentuan transaksi keuangan

tertentu.

Sebagai bagian dari pengukuran risiko kepatuhan,

indikator/parameter serta besarnya bobot dan rasio

yang digunakan untuk mengukur profil risiko kepatuhan

ditetapkan oleh Divisi Kepatuhan dengan memperhatikan

masukan dari Direksi, Divisi Manajemen Risiko Bank (ERM)

dan Unit lainnya maupun regulator, bila ada.



841

Divisi Kepatuhan melakukan pemantauan dan melaporkan

Risiko Kepatuhan yang terjadi kepada Direksi baik secara

insidentil pada saat terjadinya Risiko Kepatuhan maupun

secara berkala.

Pengendalian risiko kepatuhan dilakukan dengan tindakan

atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk

memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan

prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BNI

telah sesuai dengan ketentuan regulator dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan

kepatuhan BNI terhadap komitmen yang dibuat kepada

regulator dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Pengendalian risiko kepatuhan tidak hanya dilakukan

terhadap unit organisasi yang ada di dalam negeri tetapi

termasuk juga unit organisasi yang ada di luar negeri.

Risiko Stratejik

Identifikasi risiko stratejik dilakukan untuk mengetahui

faktor-faktor risiko stratejik yang melekat pada setiap

aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan BNI

misal karena adanya kebijakan yang tidak tepat, kurang

responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi,

implementasi kebijakan yang tidak sesuai rencana,

atau karena implementasinya tidak sesuai dengan

jadwal yang telah ditetapkan. Pendekatan pengukuran

risiko digunakan untuk mengukur Profil Risiko Stratejik

menggunakan empat parameter, yaitu: kesesuaian strategi

dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko tinggi

dan strategi berisiko rendah, posisi bisnis BNI terhadap

pesaing dan pencapaian realisasi Rencana Bisnis Bank

(RBB).

Divisi Perencanaan Strategis (REN) dan Divisi Penganggaran

dan Pengendalian Keuangan (PKU) melakukan pemantauan

realisasi strategi bisnis baik secara bank wide maupun

pada tiap-tiap Divisi/Satuan sehingga dapat diidentifikasi

permasalahan implementasi strategi dan program kerja

untuk segera diperbaiki agar target keuangan yang telah

ditetapkan dapat tercapai.

Risiko Transaksi Intra-Grup

Identifikasi risiko transaksi intra-grup dilakukan analisis

terhadap jenis produk dan/atau transaksi antar LJK dalam

Konglomerasi Keuangan BNI yang dapat menimbulkan

risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan

BNI.

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk

memperoleh peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup

Konglomerasi Keuangan. Hal-hal yang perlu dilakukan

oleh BNI sebagai entitas utama dalam melakukan

pengukuran risiko transaksi intra-grup adalah menyusun

metodologi pengukuran risiko transaksi intra-grup serta

melakukan evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber

data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur

risiko transaksi intra-grup.

Pemantauan risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan

evaluasi terhadap eksposur Risiko Transaksi Intra-grup

yang bersifat material atau yang berdampak pada kondisi

permodalan Konglomerasi Keuangan; serta melakukan

penyempurnaan proses dan cakupan pelaporan antara

lain apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk,

transaksi, dan faktor Risiko yang bersifat material.

Untuk menilai hubungan keuangan yang material secara

intra-grup antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan BNI

diukur berdasarkan nilai transaksi keuangan BNI dengan

LJK anggota Konglomerasi Keuangan BNI, maupun antar

sesama LJK dalam Konglomerasi Keuangan BNI.

Pengendalian risiko transaksi intra-grup pada

Konglomerasi Keuangan BNI dilakukan dengan

memperhatikan:

1. Komposisi parameter risiko inheren transaksi intra-grup

pada penilaian profil risiko terintegrasi;

2. Pemenuhan asas arm’s length (kewajaran transaksi)

terkait transaksi intra-grup;

3. Ketersediaan dan kelengkapan dokumentasi transaksi

intra-grup; dan

4. Pemenuhan ketentuan hukum/regulator yang berlaku

untuk setiap transaksi intra-grup.

Risiko Asuransi

Identifikasi risiko asuransi grup dilakukan dengan

analisis terhadap faktor yang dapat meningkatkan

eksposur risiko asuransi seperti ketidakcukupan proses

seleksi risiko (underwriting), penetapan premi (pricing),

penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

Adapun pengukuran risiko asuransi yang dihadapi BNI

dapat dilakukan dengan menggunakan parameter Risiko

Teknikal, Dominasi Risiko Asuransi terhadap Keseluruhan

Lini Usaha, Bauran Risiko Produk dan Jenis Manfaat serta

Struktur Reasuransi.

Penilaian Profil Risiko BNI

Penilaian Profil Risiko merupakan penilaian terhadap

Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

dalam aktivitas operasional Bank. Risiko yang wajib dinilai

terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko. Selain itu, Bank juga

wajib memperhatikan cakupan penerapan manajemen

risiko sebagaimana ketentuan regulator dalam menilai

Profil Risiko.


842

Penilaian Risiko Inheren

Penilaian Risiko Inheren merupakan penilaian atas risiko

yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat

dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi

mempengaruhi posisi keuangan Bank.

Karakteristik risiko inheren Bank ditentukan oleh faktor

internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis,

karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas

Bank, industri di mana Bank melakukan kegiatan usaha,

serta kondisi makro ekonomi.

Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan

memperhatikan parameter/indikator yang bersifat

kuantitatif maupun kualitatif. Penetapan tingkat risiko

inheren atas masing-masing jenis Risiko mengacu pada

prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Umum. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masingmasing

jenis risiko dikategorikan ke dalam peringkat

1 (low), peringkat 2 (low to moderate), peringkat 3

(moderate), peringkat 4 (moderate to high), dan

peringkat 5 (high).

Penilaian Kualitas Penerapan

Manajemen Risiko

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko

mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem

pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar

penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur

dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai

penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Penerapan

Manajemen Risiko Bank sangat bervariasi menurut skala,

kompleksitas dan tingkat Risiko yang dapat ditoleransi oleh

Bank. Dengan demikian, dalam menilai Kualitas Penerapan

Manajemen Risiko perlu diperhatikan karakteristik dan

kompleksitas usaha Bank. Penilaian kualitas penerapan

Manajemen Risiko merupakan penilaian terhadap 4

(empat) aspek yang saling terkait yaitu:

1. Tata kelola Risiko;

2. Kerangka Manajemen Risiko;

3. Proses Manajemen Risiko, kecukupan sumber daya

manusia dan kecukupan sistem informasi manajemen;

serta

4. Kecukupan sistem pengendalian Risiko, dengan

memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha

Bank.

Hasil Penilaian Profil Risiko

Implementasi Basel III

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/

POJK.03/2016 tanggal 02 Februari 2016 tentang Kewajiban

Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (KPMM),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 bahwa bank wajib

menyediakan modal minimum sesuai Profil Risiko.

Selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai Profil

Risiko, Bank juga wajib membentuk tambahan modal sebagai

penyangga (buffer) yang meliputi Capital Conservation

Buffer, Countercyclical Buffer, dan Capital Surcharge untuk

Bank Systemic. Berdasarkan hasil perhitungan kecukupan

modal BNI posisi 31 Desember 2021, CAR BNI sebesar

19,74% masih berada di atas kewajiban permodalan yang

dipersyaratkan sebesar 11,25%, yaitu persyaratan sesuai Profil

Risiko (peringkat 2) dan tambahan modal penyangga (buffer)

yaitu Conservation Buffer 0% (berdasarkan POJK No. 11/

POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional

Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran

Coronavirus Disease 2019 yang telah mengalami perubahan

beberapa kali terakhir dengan POJK No. 17/POJK.03/2021,

Bank Umum Konvensional yang termasuk dalam kelompok

Bank BUKU 3 dan Bank BUKU 4 dapat tidak memenuhi capital

conservation buffer sebesar 2,5% dari ATMR dan berlaku

sampai dengan tanggal 31 Maret 2022), Countercyclical Buffer

0%, dan Capital Surcharge 1,5%.

Selain itu, untuk implementasi Basel III terkait likuiditas

BNI juga telah melakukan penyempurnaan manajemen

risiko likuiditas berupa penerapan perhitungan

Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan perhitungan Net

Stable Funding Ratio (NSFR) yang bertujuan untuk

memperkuat dan meningkatkan kualitas manajemen

risiko likuiditas. Perhitungan LCR bertujuan untuk

meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek bank

dengan memelihara High Quality Liquid Assets (HQLA)

yang memadai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas

selama periode 30 hari ke depan dalam kondisi krisis,

sedangkan NSFR bertujuan untuk mengurangi risiko

likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu

yang lebih panjang dengan mensyaratkan BNI mendanai

aktivitas dengan sumber dana stabil yang memadai dalam

rangka memitigasi risiko kesulitan pendanaan pada masa

depan. Berdasarkan hasil perhitungan posisi 31 Desember

2021, LCR BNI sebesar 230,21% dan NSFR BNI sebesar

151,76%, masih berada di atas kewajiban minimal yang

dipersyaratkan sebesar 100%.

Hasil self assessment Profil Risiko BNI secara Individu

posisi 31 Desember 2021 adalah peringkat 2 (low to

moderate) dengan Peringkat Risiko Inheren low to

moderate dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen

Risiko (KPMR) Satisfactory.



843

Perbaikan dan peningkatan pengelolaan risiko untuk

pengembangan ke depan, BNI telah merencanakan

beberapa inisiatif untuk meningkatkan kapabilitas dan

kualitas penerapan manajemen risiko, antara lain:

1. Peningkatan Kapabilitas Risiko Kredit

a. Membenahi manajemen risiko dan proses kredit

– inline dengan Proyek Pengembangan Internal

Rating Based (IRB) Model beserta Rating System

Structure, yang bertujuan sebagai solusi untuk:

• Memberikan hasil terbaik (best return),

mengevaluasi dan menganalisis strategi dan

menopang proses pengambilan keputusan

dengan mengembangkan risk based pricing, risk

based performance dan portfolio management;

• Melakukan pemantauan (tools monitoring)

terhadap performance debitur Korporasi,

Menengah, dan Kecil;

• Perhitungan CKPN sesuai dengan PSAK 71.

Manfaat pengembangan IRB Model bagi BNI adalah

untuk:

• Meningkatkan kualitas kredit BNI;

• Membantu unit bisnis dalam melakukan seleksi

calon debitur;

• Menjadi early warning signal dalam memantau

debitur kelolaan, sehingga mengurangi provision

yang perlu dibentuk.

b. Implementasi Integrated Decision Automated System

(IDEAS) yang dapat menjadi tools bagi BNI untuk

bergerak lebih fleksibel dan cepat dalam menangkap

perubahan pasar yang dinamis dan kompetitif, dengan

tetap meminimalkan risiko melalui implementasi credit

scorecard melalui penggunaan data customer yang

lebih komprehensif pada seluruh customer life cycle.

c. Perbaikan end to end credit process untuk

pelaksanaan proses kredit yang lebih prudent,

terukur dengan pengendalian yang konsisten dan

disiplin sebagai upaya membangun credit risk

culture yang lebih baik, yaitu sebagai berikut:

• Menetapkan panduan ekspansi yang selektif

untuk mengarahkan portofolio kredit pada sektor

yang lebih kuat menghadapi kondisi Pandemi

Covid-19;

• Menetapkan Risk Acceptance Criteria yang

mempertimbangkan faktor Lingkungan, Sosial

dan Tata kelola (LST) pada tingkatan Debitur

maupun pada tingkat industri (Industry Risk

Appetite). Menetapkan ekspansi BNI yang agresif,

selektif dan berkualitas. Hal ini dimaksudkan agar

BNI dalam melakukan ekspansi tetap dapat

menjaga kualitas kreditnya;

• Melakukan mekanisme kontrol yang lebih

baik terhadap debitur untuk memastikan

tools monitoring dilaksanakan dengan

konsisten, disiplin dan berkualitas agar BNI

dapat menetapkan action plan yang tepat

untuk masing-masing debitur dan dimonitor

pelaksanaannya;

• Pelaksanaan remedial action yang lebih cepat

dan lebih awal untuk mempercepat perbaikan

kinerja debitur yang berpotensi bermasalah serta

dapat memitigasi potensi risiko;

• Melakukan pelatihan kredit secara berkala dan

mendalam guna meningkatkan pengetahuan

dan kemampuan kredit serta meningkatkan

kesadaran risk culture.

2. Peningkatan Kapabilitas Risiko Operasional

Untuk memenuhi ketentuan regulator dan mendukung

pengelolaan risiko operasional BNI yang lebih

baik, diperlukan suatu perangkat/solusi yang

dapat melakukan proses identifikasi, pengukuran,

pemantauan dan pengendalian risiko operasional

secara komprehensif, termasuk Business Continuity

Management (BCM).

Perangkat/solusi tersebut berupa aplikasi solusi

Operational Risk Management (ORM) dan Business

Continuity Management (BCM) yang memiliki

kapabilitas:

a. Risk Control Self Assessment (RCSA);

b. Loss Event Database (LED);

c. Key Risk Indicator (KRI);

d. Business Continuity Management (BCM).

Dengan adanya perangkat/solusi manajemen risiko

operasional, maka dapat memberikan manfaat besar

bagi BNI, sebagai berikut:

a. Melakukan proses pengelolaan risiko operasional

di segenap unit BNI dalam suatu solusi yang

terintegrasi yang diharapkan akan dapat

meningkatkan kualitas manajemen risiko Bank;

b. Memiliki basis data risiko operasional yang

komprehensif, akurat dan tepat waktu;

c. Menyediakan analisa data dan pelaporan Manajemen

Risiko Operasional;

d. Pengelolaan risiko operasional dan BCM yang lebih

baik.

3. Peningkatan Kapabilitas Risiko Pasar

Dalam rangka peningkatan kapabilitas risiko

pasar, telah dikembangkan perangkat pendukung

pemantauan yang dapat meningkatkan kualitas dan

akurasi hasil pemantauan, antara lain sebagai berikut:

a. Sesuai ketentuan regulator, Bank melakukan

pengukuran dampak perubahan suku bunga

pada Banking Book (Interest Rate Risk in The

Banking Book/IRRBB). Metode perhitungan


844

dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu

metode Net Interest Income (NII) dan metode

Economic Value of Equity (EVE). Bank diminta

untuk melakukan simulasi shock suku bunga

dengan 6 (enam) skenario sesuai Basel dan melihat

dampaknya terhadap profitabilitas dan modal Bank.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas data,

produk, dan model yang digunakan, saat ini telah

dikembangkan aplikasi perhitungan IRRBB sehingga

diharapkan hasil yang diperoleh menjadi lebih

akurat;

b. Aplikasi pemantauan Off Market Price Limit

merupakan aplikasi untuk memantau kewajaran harga

transaksi (likely and reasonable) yaitu sesuai dengan

kisaran fluktuasi harian rate/harga pasar (expected

daily fluctuations possible) saat itu;

c. Aplikasi pemantauan limit kewenangan transaksi

merupakan aplikasi untuk memantau Transaction

Limit (Deal Ticket Size), Position Limit, dan Stop

Loss Limit (Budget Loss Limit);

d. Aplikasi pemantauan Credit Counterparty Limit di

mana terdapat pengembangan perhitungan Forex

Counterparty Limit dengan menggunakan Faktor

Konversi Kredit (FKK);

e. Aplikasi pemantauan Value at Risk (VaR) untuk

HO maupun KCLN dengan menggunakan metode

historical simulation sehingga diharapkan lebih

akurat karena dapat mengcover risiko non linier.

4. Peningkatan Kapabilitas Integrasi (IRS)

Salah satu inisiatif untuk peningkatan Kualitas

Penerapan Manajemen Risiko adalah melalui

pengembangan budaya risiko yang kuat. Budaya risiko

merupakan bentuk kolektif tata nilai, sikap dan persepsi

dari setiap individu atau kelompok di perusahaan

terhadap risiko dan pengelolaannya.

Keberadaan Budaya Risiko sangat mempengaruhi

efektivitas implementasi manajemen risiko dan pada

akhirnya pencapaian kinerja perusahaan secara

berkelanjutan. Hal-hal yang akan dilakukan adalah

melakukan evaluasi budaya risiko di BNI saat ini dengan

menggunakan metode survei, mengidentifikasi gap atau

kelemahan berdasarkan hasil survei, serta menyusun

strategi upaya perbaikan.

Salah satu inisiatif untuk meningkatkan pemantauan

Manajemen Risiko yang akan dilakukan mencakup

enhancement Risk Management Information System

(RMIS) khususnya pada modul perhitungan Tingkat

Kesehatan Bank (TKB) dan perhitungan Profil Risiko

Tingkat Cabang. Diharapkan, enhancement tersebut akan

memberikan potret Risiko BNI yang lebih detail sampai

ke tingkat Kantor Cabang sehingga dapat berguna dalam

pengambilan keputusan Manajemen.

Penerapan Manajemen Risiko

Terintegrasi

Secara umum, cakupan pengaturan Manajemen Risiko

Terintegrasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan

Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi

Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

No. 14/SEOJK.03/2015 antara lain:

1. Konglomerasi Keuangan (KK) wajib menerapkan

Manajemen Risiko Terintegrasi.

2. Konglomerasi Keuangan meliputi jenis Lembaga Jasa

Keuangan (LJK) sebagai berikut:

a. Bank;

b. Perusahaan Asuransi/Reasuransi;

c. Perusahaan Efek;

d. Perusahaan Pembiayaan.

3. Konglomerasi Keuangan wajib memiliki Entitas Utama.

Dalam hal struktur KK terdiri dari LJK induk dan LJK

anak, Entitas Utama adalah LJK induk.

BNI telah membentuk Struktur Konglomerasi Keuangan,

BNI sebagai perusahaan induk merupakan Entitas Utama

serta memiliki 4 (empat) Lembaga Jasa Keuangan

sebagai anggota Konglomerasi Keuangan BNI yaitu

BNI Multifinance, BNI Life, BNI Sekuritas dan BNI Asset

Management.



845

Struktur Konglomerasi Keuangan BNI telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan cfm. Surat Direksi No. DIR/128

tanggal 19 Februari 2021, sebagai berikut:

Struktur Konglomerasi Keuangan BNI

Entitas Utama

Pembiayaan

Sekuritas

Asuransi Jiwa

1983 99,99% 1995 75,00%

1996

60,00%

Asset Management

2011

99,90%

Dalam menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi,

Konglomerasi Keuangan BNI memiliki komitmen

bersama untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab

masing-masing LJK yang dituangkan dalam Corporate

Charter yang telah disetujui dan ditandatangani oleh

Direktur Utama/Presiden Direktur segenap LJK Anggota


Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/

POJK.03/2014, suatu Konglomerasi Keuangan wajib

menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi yang efektif,

mencakup 4 (empat) pilar, yaitu:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas

Utama;

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit


3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran,

pemantauan, pengendalian Risiko secara terintegrasi,

dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi;

dan

4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap

penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, BNI

sebagai Entitas Utama telah melakukan hal-hal berikut:

1. Pilar I: pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris

Entitas Utama, yaitu:

a. Membentuk Struktur Konglomerasi Keuangan BNI;

b. Menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi


c. Membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi;

d. Menyusun Corporate Charter yang telah

ditandatangani oleh Direktur Utama/Presiden

Direktur segenap LJK Anggota Konglomerasi

Keuangan BNI;

e. Melaksanakan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

(KMRT) sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam

setahun;

f. Direksi menyusun Kebijakan Umum Manajemen

Risiko Terintegrasi (KUMRT) dan Kebijakan

Permodalan Terintegrasi serta melakukan review

paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

g. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas

Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi

(KUMRT) dan Kebijakan Permodalan Terintegrasi

serta melakukan evaluasi paling kurang 1 (satu) kali

dalam 1 (satu) tahun;

h. Menetapkan risk appetite dan risk tolerance

terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNI.

2. Pilar II: Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan

limit Manajemen Risiko Terintegrasi, yaitu:

a. Menyusun dan melakukan review Kebijakan Umum

Manajemen Risiko Terintegrasi (KUMRT) dan

Manajemen Permodalan Terintegrasi;


846

b. Menyusun Prosedur Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk Prosedur Pengelolaan Risiko Transaksi Intra-grup;

c. Menyusun Prosedur Penilaian Profil Risiko Terintegrasi;

d. Menyusun Prosedur Manajemen Permodalan Terintegrasi; serta

e. Menetapkan limit risiko terintegrasi dan mekanisme eskalasi pelampauan limit.

3. Pilar III: Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko secara terintegrasi dan

sistem informasi Manajemen Risiko terintegrasi, yaitu:

a. Menetapkan metodologi Profil Risiko Terintegrasi serta melakukan penilaian setiap semester dan dilaporkan

kepada Otoritas Jasa Keuangan;

b. Menetapkan metodologi perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi, melakukan

perhitungan setiap semester dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

c. Menetapkan parameter dan metodologi risk appetite terintegrasi, melakukan pemantauan tiap triwulan dan

dilaporkan kepada Direktur yang membawahkan Manajemen Risiko Terintegrasi;

d. Menetapkan parameter dan metodologi Limit Risiko Terintegrasi, melakukan pemantauan setiap triwulan dan

dilaporkan kepada Direktur yang membawahkan Manajemen Risiko Terintegrasi;

e. Menetapkan parameter dan metodologi penilaian Leading Risk Indicator (LRI), melakukan pemantauan secara

bulanan dan dilaporkan kepada Direktur yang membawahkan Manajemen Risiko Terintegrasi;

f. Melakukan stress testing terintegrasi volatilitas nilai tukar dan suku bunga pada Konglomerasi Keuangan BNI;

g. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi berbasis teknologi.

4. Pilar IV: Sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, yaitu:

a. Melakukan sosialisasi Manajemen Risiko Terintegrasi kepada segenap LJK Anggota Konglomerasi Keuangan

BNI secara berkelanjutan;

b. Melakukan pemantauan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi segenap LJK anggota Konglomerasi Keuangan

BNI.

Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi

Hasil penilaian Profil Risiko Terintegrasi dilakukan terhadap 10 (sepuluh) jenis Risiko posisi 31 Desember 2021 adalah

peringkat 2 (Low to Moderate) dengan Peringkat Risiko Inheren Low to Moderate dan Penilaian Kualitas Penerapan

Manajemen Risiko (KPMR) Satisfactory, hal tersebut berarti bahwa:

1. Kemungkinan kerugian yang dihadapi Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan tergolong rendah selama

periode waktu tertentu di masa datang;

2. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko secara komposit memadai, meskipun terdapat kelemahan minor yang

perlu mendapat perhatian manajemen tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.



847

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh

manajemen Bank secara berkesinambungan dan dilaksanakan oleh seluruh manajemen serta pegawai

di setiap jenjang organisasi. Oleh karena itu, SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam

manajemen Bank sekaligus menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal di lingkungan Bank menjadi tanggung jawab semua pihak

yang terlibat sebagaimana yang telah dituangkan dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing

pihak.

Tujuan Pengendalian

Tujuan Sistem Pengendalian Intern di BNI adalah:

1. Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan (Tujuan Kepatuhan)

Dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha BNI telah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan yang dikeluarkan pemerintah, Otoritas

Jasa Keuangan maupun kebijakan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh BNI.

2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat

waktu (Tujuan Informasi)

Dimaksudkan untuk menjamin tersedianya laporan yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu

yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.


848

3. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha BNI

(Tujuan Operasional)

Dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan

efisiensi terhadap penggunaan aset dan sumber

daya lainnya dalam rangka melindungi BNI dari risiko

kerugian.

4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko pada organisasi

BNI secara menyeluruh (Tujuan Budaya Risiko)

Dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan

menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali

kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di BNI

secara berkesinambungan.

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan

komitmen, perilaku, kepedulian serta langkah-langkah

Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan

kegiatan pengendalian operasional BNI.

Unsur-unsur lingkungan pengendalian di BNI meliputi:

1. Struktur organisasi yang memadai;

2. Gaya kepemimpinan dan filosofi manajemen BNI;

3. Integritas dan nilai-nilai etika serta kompetensi

pegawai;

4. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia;

5. Atensi dan arahan manajemen BNI dan komite lainnya,

seperti Komite Manajemen Risiko;

6. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi

operasional BNI dan penerapan manajemen risiko.

Sistem Pengendalian Intern BNI meliputi:

1. Pengendalian stratejik, bertujuan untuk memastikan

bahwa setiap strategi ataupun kebijakan yang

ditetapkan telah sesuai dengan tujuan, visi dan misi

BNI;

2. Pengendalian operasional, bertujuan untuk mencapai

efisiensi dan efektivitas operasional;

3. Pengendalian pelaporan, bertujuan memastikan

kualitas setiap informasi/pelaporan yang dihasilkan

dan digunakan dalam pengambilan keputusan baik

internal maupun eksternal;

4. Pengendalian ketaatan, bertujuan untuk memastikan

tingkat ketaatan terhadap hukum, peraturan dan

perundangan yang terkait dengan operasional.

Penilaian Risiko

Sistem penilaian (pengukuran) risiko digunakan

untuk mengukur eksposur risiko sebagai acuan dalam

melakukan pengendalian risiko. Penilaian risiko terhadap

8 (delapan) jenis risiko yang wajib dikelola oleh BNI yaitu:

1. Penilaian Risiko Kredit

Penilaian Risiko Kredit dilakukan antara lain mencakup

aspek-aspek sebagai berikut:

a. Jumlah, kualitas serta komposisi eksposur neraca

(on balance sheet) dan rekening administratif (off

balance sheet);

b. Tingkat risiko kredit debitur/pihak lawan transaksi;

c. Karakteristik kredit yang diberikan;

d. Kondisi lingkungan bisnis dan industri;

e. Internal Rating System dan Scoring System;

f. Stress testing risiko kredit;

g. Penggunaan pemeringkatan internal untuk

menentukan kualitas aset dan besarnya cadangan

melalui perhitungan nilai Expected Credit Loss

(ECL), yang mencerminkan estimasi potensi

kerugian kredit melalui perhitungan 3 parameter

dasar yaitu Probability of Default (PD), Loss Given

Default (LGD), Exposure at Default (EAD).

2. Penilaian Risiko Pasar

Penilaian risiko pasar dilakukan terhadap seluruh

portofolio trading book dan banking book. Penilaian

risiko pasar pada trading book antara lain mencakup:

a. Pengukuran sensitivitas risiko pasar – metode

standar;

b. Agregasi menggunakan Value at Risk (VaR) – model

internal;

c. Stress Testing risiko pasar;

d. Budget loss;

e. Back testing.

Penilaian risiko pasar pada banking book antara lain

mencakup:

a. Pengukuran risiko suku bunga pada banking book;

b. Pengukuran risiko nilai tukar pada banking book.

3. Penilaian Risiko Likuiditas

Penilaian risiko likuiditas dilakukan untuk mengukur

dan memantau kebutuhan pendanaan bersih (net

funding) secara berkelanjutan.

Proses penilaian risiko likuiditas mencakup:

a. Penilaian rasio likuiditas, antara lain Liquidity

Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding

Ratio (NSFR);

b. Penilaian profil maturitas;

c. Proyeksi arus kas masuk dan keluar;

d. Stress Testing risiko likuiditas;

e. Ketersediaan alat likuid (Kas), Secondary Reserve

(SR);

f. Rasio Likuiditas.

4. Penilaian Risiko Operasional

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk

menilai risiko operasional di BNI adalah Risk & Control

Self Assessment (RCSA), yaitu rangkaian kegiatan

yang dilakukan secara independen oleh setiap unit

(risk owner) dalam rangka mengidentifikasi potensi

risiko operasional yang terdapat di unitnya, mencari

penyebabnya, mengukur potensi kerugian (dampak

dan frekuensi) yang mungkin timbul dan mencarikan

solusi untuk mengatasinya, serta mekanisme kontrol

terhadap risiko yang ada.



849

Risiko operasional diklasifikasikan dalam kategori

dan sub-kategori untuk memfasilitasi penilaian,

pengendalian dan pelaporan risiko atas 7 (tujuh)

peristiwa risiko operasional, yakni:

a. Kecurangan internal;

b. Kejahatan eksternal;

c. Praktik ketenagakerjaan dan keselamatan kerja;

d. Klien, produk dan praktek bisnis;

e. Kerusakan aset fisik;

f. Gangguan bisnis dan kegagalan sistem; serta

g. Eksekusi, pengiriman dan manajemen proses.

5. Penilaian Risiko Hukum

Penilaian/pengukuran risiko hukum dapat


a. Potensi kerugian yang timbul akibat tuntutan litigasi;

b. Kelemahan perikatan; serta

c. Ketiadaan/terjadinya perubahan peraturan/

perundang-undangan yang mendasari penerbitan

suatu produk atau jasa.

6. Penilaian Risiko Stratejik

Penilaian/pengukuran risiko stratejik dapat


a. Kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan

bisnis;

b. Strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah;

c. Posisi bisnis BNI terhadap pesaing; dan

d. Pencapaian realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB).

7. Penilaian Risiko Kepatuhan

Penilaian/pengukuran risiko kepatuhan dapat


a. Jenis, signifikansi dan frekuensi pelanggaran

terhadap ketentuan yang berlaku; serta

b. Pelanggaran terhadap ketentuan transaksi keuangan

tertentu;

c. Frekuensi pelanggaran (track record kepatuhan

BNI).

8. Penilaian Risiko Reputasi

Penilaian/pengukuran risiko reputasi dapat


a. Pengaruh reputasi dari pemilik BNI dan perusahaan

terkait;

b. Pelanggaran etika bisnis;

c. Kompleksitas produk dan kerja sama bisnis BNI;

d. Frekuensi dan materialitas pemberitaan negatif

Bank; serta

e. Frekuensi dan materialitas keluhan nasabah.

Kesesuaian dengan Kerangka

COSO

Sistem Pengendalian Internal BNI mengacu pada Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK.03/2017

tanggal 07 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem

Pengendalian Intern bagi Bank Umum, serta sejalan

dengan kerangka COSO dan Basel Committee – Internal

Control, dengan mencakup 5 (lima) elemen utama yang

saling berkaitan dalam sistem pengendalian internal bank,

yaitu:

1. Pengawasan manajemen dan budaya pengendalian;

2. Identifikasi dan penilaian risiko;

3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi;

4. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi;

5. Kegiatan Pemantauan dan tindakan koreksi

penyimpangan/kelemahan.

Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian dilakukan untuk memastikan

bahwa tindakan yang tepat telah dilakukan dalam

mengendalikan suatu risiko.

Kegiatan Pengendalian

1. Kegiatan Pengendalian secara Umum

Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh

pegawai termasuk Direksi, direncanakan dan dilakukan

untuk memastikan arahan manajemen telah dilaksanakan.

Kegiatan pengendalian harus tertuang dalam kebijakan

dan prosedur untuk memastikan bahwa setiap aktivitas

dilakukan secara efektif dan mendorong tindakan

antisipasi risiko-risiko yang melekat pada setiap aktivitas

operasional.

2. Kegiatan Pengendalian sesuai Fungsi Organisasi

Sistem Pengendalian Intern yang efektif membutuhkan

penetapan struktur pengendalian sesuai dengan

struktur organisasi, yang mencakup:

a. Kaji Ulang Manajemen (Top Management Reviews)

Direksi aktif meminta presentasi dan laporan kinerja

secara berkala, sehingga dapat mengevaluasi

perkembangan BNI terhadap target yang telah

ditetapkan. Berdasarkan kaji ulang tersebut, Direksi

segera mendeteksi permasalahan seperti kelemahan

pengendalian, kesalahan laporan keuangan, atau

fraud. Penetapan target harus sesuai dengan

kebijakan manajemen risiko yang disusun dengan

memperhatikan tingkat risiko yang bersedia

diambil (risk appetite), tingkat dan jenis risiko yang

secara maksimum ditetapkan (risk tolerance) dan

penetapan limit.


850

b. Kaji Ulang Kinerja Operasional (Functional Reviews)

Kaji ulang dilaksanakan oleh Satuan Audit Intern

secara periodik.

c. Pengendalian Sistem Informasi

Mencakup verifikasi terhadap akurasi dan

kelengkapan transaksi serta otorisasi, pengendalian

umum dan pengendalian aplikasi.

d. Pengendalian Aset Fisik

Aktivitas pengendalian mencakup pengamanan

aset, membatasi akses terhadap komputer dan

file data.

e. Dokumentasi, mencakup dokumentasi kebijakan,

prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses

audit secara memadai.

3. Kegiatan Pengendalian sesuai Jenis Risiko

Aktivitas pengendalian telah dituangkan

dalam dokumen kebijakan dan prosedur untuk

mengidentifikasi risiko-risiko (dhi. Risiko pasar,

likuiditas, kredit, operasional, hukum, kepatuhan,

reputasi dan stratejik).

a. Pengendalian Risiko Kredit

• Pengawasan kredit meliputi semua aspek

perkreditan serta semua objek pengawasan

tanpa pengecualian;

• Pengendalian intern perkreditan.

b. Pengendalian Risiko Pasar

Untuk tujuan pengendalian, proses identifikasi

dan pengukuran risiko pasar dilakukan oleh unit

yang independen dari kegiatan bisnis, dalam hal

ini dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja

Manajemen Risiko dalam pengendalian risiko pasar

adalah:

• Menyetujui dan memvalidasi usulan model/

metode yang digunakan dalam pengukuran

risiko pasar;

• Melakukan pengembangan model-model

pengukuran risiko pasar;

• Memeriksa kebenaran perhitungan risiko pasar

berdasarkan laporan risiko yang diterima;

• Menentukan confidence level yang dipergunakan;

• Menetapkan parameter untuk stress testing risiko

pasar;

• Mengusulkan model dan parameter yang

digunakan dalam pengukuran risiko pasar oleh

Divisi Tresuri;

• Melakukan pengukuran risiko pasar;

• Melakukan back testing dan stress testing.

c. Pengendalian Risiko Operasional

Pengelolaan dan pengendalian risiko operasional

dilakukan melalui koordinasi Satuan Kerja

Manajemen Risiko dengan Satuan Kerja Operasional

secara berjenjang. Selain itu, BNI juga memiliki

Forum Manajemen Risiko Operasional (FRO)

sebagai sarana koordinasi formal antar Satuan

Kerja untuk membahas permasalahan/isu risiko

operasional serta tindak lanjut mitigasi yang harus

dilakukan. Peran dan dukungan yang dibutuhkan

dari Satuan Kerja Operasional adalah:

• Menyampaikan laporan eksposur risiko secara

periodik/insidentil kepada Satuan Kerja

Manajemen Risiko;

• Memastikan bahwa pengelolaan risiko berada

pada masing-masing Satuan Kerja Operasional

(risk taking unit/risk owner), sehingga unit

tersebut harus bertanggung jawab terhadap

pengelolaan risiko yang melekat pada transaksi/

aktivitas secara harian.

Pengendalian risiko operasional juga mencakup

Prosedur Rencana Kelangsungan Usaha (Business

Continuity Plan/BCP). BCP adalah suatu mekanisme

formal/rencana yang merupakan kombinasi antara

strategi, kebijakan, prosedur dan organisasi yang

dikembangkan untuk memastikan kelangsungan

operasional dari fungsi-fungsi usaha yang kritikal

pada tingkat layanan tertentu pada saat terjadinya

gangguan atau bencana.

d. Pengendalian Risiko Likuiditas

Pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan:

• Melakukan pemantauan serta mengambil

langkah alternatif strategi pada setiap traffic

light Secondary Reserve (SR) yakni: Dark Green,

Light Green, Light Yellow, Dark Yellow dan Red;

• Melakukan strategi pendanaan, pengelolaan

posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian,

pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas

intra-group yang diatur dalam Kebijakan Global

Funding, Kebijakan Pengelolaan Aset dan

Kebijakan Asset serta Liability Management.

e. Pengendalian Risiko Hukum

Pengendalian risiko hukum dilakukan dengan

memastikan bahwa perjanjian BNI dengan pihak

ketiga telah mengamankan kepentingan BNI.

Pengendalian risiko hukum dilaksanakan oleh

Satuan Kerja yang berfungsi mengelola risiko

hukum, antara lain melalui:

• Penilaian/assessment berupa kajian yuridis, dalam

hal adanya rencana penambahan/pengembangan

produk dan/atau aktivitas baru;

• Pemberian advice hukum, dan/atau

pendampingan hukum dalam hal terdapat risiko

hukum dalam aktivitas operasional;

• Review secara berkala terhadap kontrak dan

perjanjian/agreement dengan pihak lain.



851

f. Pengendalian Risiko Stratejik

Pengendalian risiko stratejik dilakukan dengan:

• Melakukan kaji ulang yang efektif, independen dan objektif terhadap kebijakan-kebijakan strategis yang

dituangkan antara lain dalam bentuk review terhadap implementasi dan pencapaian kinerja terhadap target

yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank melalui pertemuan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi

(Radikom), Rapat Direksi (Radisi), Rapat Sektor dan Business Review;

• Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen.

g. Pengendalian Risiko Kepatuhan

Pengendalian risiko kepatuhan dilakukan melalui tindakan yang bersifat ex-ante (preventif) yang bertujuan:

• Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha di BNI telah sesuai dengan

ketentuan Regulator dan peraturan yang berlaku;

• Memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang telah ditetapkan.

h. Pengendalian Risiko Reputasi

Pengendalian risiko reputasi dilakukan dengan:

• Mengelola, menindaklanjuti dan mengatasi keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan

risiko reputasi dengan segera;

• Mengembangkan mekanisme yang handal dalam melakukan tindakan pengendalian risiko reputasi yang efektif.

Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko

dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.

Informasi tersebut meliputi:

1. Informasi internal dan eksternal yang diperoleh dan disampaikan kepada Manajemen terkait dengan kinerja

pencapaian tujuan Perusahaan;

2. Informasi yang dihasilkan mencukupi dan tepat waktu sehingga dapat melaksanakan tanggung jawab secara

efektif dan efisien.

Sistem informasi yang diperlukan meliputi:

1. BNI mengorganisasikan rencana pemulihan darurat (contingency recovery plan) dan sistem rekam cadang (backup)

untuk mencegah kegagalan usaha yang berisiko tinggi;

2. BNI memiliki dan memelihara sistem informasi manajemen yang diselenggarakan, baik dalam bentuk elektronik

maupun bukan elektronik.

Komunikasi yang diperlukan meliputi saluran komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa semua pegawai

memahami, mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta

saluran komunikasi eksternal yang efektif untuk mengkomunikasikan informasi yang diperlukan kepada shareholders,

regulator, nasabah, dan pihak ketiga lainnya.

Pada saat memproses informasi dalam format elektronik, sistem yang digunakan harus memiliki jejak audit (audit

trail) yang memadai.


852

Aktivitas Pemantauan

Pemantauan aktivitas BNI pada unit bisnis maupun unit fungsional dilakukan melalui three lines of defenses, yakni:

#1

Risk Taking Unit

or 1st Line of Defense

Risk Owner, bertanggung jawab

terhadap risiko yang diambil,

eksekusi dan hasilnya (Day to day risk

management & control)

• Bertanggung jawab terhadap

pengelolaan dan pengendalian

risiko yang melekat pada aktivitas

keseharian (day-to-day) bisnis

atau fungsinya

• Mengidentifikasi, mengukur,

memitigasi, memantau dan

melaporkan risiko yang melekat

pada aktivitas bisnis/fungsi

sesuai dengan strategi/kebijakan/

parameter risiko yang telah

ditetapkan oleh 2nd line of

defense

#2

Risk Control Unit

or 2nd Line of Defense

Risk Control, bertanggung jawab dalam penyusunan

framework, kebijakan, prinsip, dan metodologi

pengelolaan risiko Bank

• Menyiapkan usulan strategi dan kebijakan

manajemen risiko, termasuk risk appetite & limits

• Menyusun kerangka, kebijakan, prinsip, perangkat,

metodologi dan standar pengelolaan risiko

• Sebagai risk oversight unit, melakukan agregasi

dan pelaporan risiko secara keseluruhan

• Advice atau rekomendasi ke 1 st line of defense

dalam mengimplementasikan kebijakan risiko

sesuai kewenangan

• Melakukan eskalasi permasalahan/keputusan

penting kepada Senior Management/Direksi dan/

atau Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud

Sub Komite Manajemen Risiko dan/atau Komite

Manajemen Risiko Terintegrasi (Risk Management

Committee)

#3

Risk Assurance

or 3rd Line of Defense

Risk Assurance, bertanggung jawab

dalam menilai secara independen

efektivitas implementasi manajemen

risiko dan pengendalian intern

• Melakukan audit intern secara

independen dan periodik terhadap

implementasi manajemen risiko

dan pengendalian intern

• Menyusun rekomendasi

corrective action dan memonitor

pelaksanaannya

• Melaporkan hasil audit ke Komite

Audit dan key stakeholder sesuai

kewenangan

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

Pedoman Perusahaan (PP) Sistem Pengendalian Intern dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun atau dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha BNI secara signifikan.

Hasil self assessment kecukupan Sistem Pengendalian Intern BNI secara Individu untuk tahun 2021 adalah sebagai

berikut:

BNI

Individu

Risiko

Kredit

Risiko

Pasar

Risiko

Likuiditas

Risiko

Operasional

Risiko

Hukum

Risiko

Stratejik

Risiko

Kepatuhan

Risiko

Reputasi

Risiko

Komposit

Peringkat 2,73 2,00 2,00 2,87 2,00 2,00 2,60 2,00 2,39

Kecukupan Sistem Pengendalian Intern BNI secara komposit pada peringkat 2 (Low to Moderate), yang berarti

memadai. Dalam hal masih terdapat kelemahan minor yang perlu mendapatkan perhatian manajemen untuk tindak

lanjut perbaikan ke depannya.



853

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas

Kecukupan Sistem Pengendalian Intern

Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab dan telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

Sistem Pengendalian Intern (SPI), termasuk menyetujui dan memantau kebijakan Direksi yang

menetapkan pengendalian intern tersebut. Dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung

jawab melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko,

Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang handal

dan efektif serta telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif

di setiap level organisasi. Sementara itu Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan berperan

aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan

kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.

Satuan Audit Internal (SAI) telah melakukan evaluasi efektivitas SPl secara berkesinambungan,

berkaitan dengan pelaksanaan operasional dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Perseroan,

antara lain melalui kegiatan pemeriksaan terhadap unit maupun aktivitas.

Hasil evaluasi selalu disampaikan kepada Direksi dan unit terkait untuk ditindaklanjuti dan dimonitor

pelaksanaannya. Terhadap permasalahan yang muncul selalu diupayakan perbaikan dan dilakukan

monitoring secara konsisten untuk memastikan SPI telah berjalan secara efektif. Dewan Komisaris

melalui Komite Audit telah berperan aktif dalam mengevaluasi SPI melalui penelaahan atas hasil

pemeriksaan yang dilakukan oleh SAI.

Kebijakan Transaksi Intra-Grup pada Konglomerasi

Keuangan BNI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan sejumlah peraturan mengenai penerapan manajemen

risiko secara terintegrasi dalam konglomerasi di industri jasa keuangan, di mana salah satunya adalah

kewajiban Konglomerasi Keuangan dalam melakukan pengelolaan Risiko transaksi intra-grup. BNI

telah memiliki dan menerapkan kebijakan manajemen risiko secara terintegrasi tersebut.

Adapun informasi mengenai kebijakan transaksi Intra-Grup pada Konglomerasi keuangan BNI yang

meliputi pengertian risiko, manajemen risiko, prinsip-prinsip manajemen risiko, jenis transaksi yang

dapat menimbulkan risiko, serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan

pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup, disajikan secara

lengkap pada pembahasan “Kebijakan Transaksi Intra-Grup pada Konglomerasi Keuangan BNI”, Sub-

Bab “Penerapan Tata Kelola Terintegrasi”, Bab “Tata Kelola Perusahaan” ini.


854

Perkara Penting

Sepanjang tahun 2021, BNI menghadapi sejumlah perkara penting berupa perkara perdata yang disertai tuntutan

ganti rugi terhadap BNI serta perkara pidana yang meliputi perkara tindak pidana khusus dan tindak pidana umum,

baik yang telah selesai (berkekuatan hukum tetap/inkracht) maupun yang masih dalam proses penyelesaian. Secara

rinci, informasi mengenai perkara penting yang dihadapi BNI sebagai berikut:

Jumlah

No.

Perkara Hukum

Perdata

Pidana

1. Perkara selesai (telah berkekuatan hukum tetap) 69 15

2. Perkara dalam proses penyelesaian 266 4

Total 335 19

Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

Selama periode tahun 2021, beberapa perkara penting yang dihadapi BNI dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Perkara Perdata

No.

Perkara

Pokok

Perkara

Status

Perkara

Risiko yang

dihadapi

oleh Bank

Upaya

Manajemen

Bank

Sanksi yang

dikenakan

oleh

Otoritas

Nilai Perkara

1. ––

Perkara

No. 16/

Pdt.G/2018/

PN.Klk

Antara:

Penggugat:

Dr. HM

Rosihan

Anwar selaku

Direktur CV

Insan Cipta

Karya

Melawan

Tergugat:

BNI

Gugatan

permohonan

pembayaran

ganti rugi

kepada Bank

terkait dugaan

adanya

tindakan

Perbuatan

Melawan

Hukum

berupa

pemindahan

barang

jaminan kredit

oleh Bank

yang dikuasai

Penggugat.

Perkara

telah selesai

di tingkat

Peninjauan

Kembali

dengan amar

putusan

yang pada

pokoknya

menyatakan

Gugatan

Penggugat

tidak dapat

diterima.

Risiko

pembayaran

ganti rugi

sebesar nilai

perkara.

Namun, dengan

adanya Putusan

Mahkamah

Agung RI

yang telah

berkekuatan

hukum tetap,

maka Bank

terlepas

dari risiko

pembayaran

ganti rugi

tersebut.

Bank telah

mengikuti

proses

persidangan

secara optimal

sehingga Bank

dinyatakan

menang

sesuai Putusan

Mahkamah

Agung RI.

Tidak ada

Materiil:

Rp1.631.713.390.541,60

Immateriil:

-



855

No.

Perkara

Pokok

Perkara

Status

Perkara

Risiko yang

dihadapi

oleh Bank

Upaya

Manajemen

Bank

Sanksi yang

dikenakan

oleh

Otoritas

Nilai Perkara

––

Perkara

No. 20/

Pdt.G/2021/

PN.Klk

Antara:

Penggugat:

Dr. HM

Rosihan

Anwar selaku

Direktur CV

Insan Cipta

Karya

Melawan

Tergugat:

BNI

Rosihan

Anwar

kembali

mengajukan

Gugatan

permohonan

pembayaran

ganti rugi

kepada Bank

terkait dugaan

adanya

tindakan

Perbuatan

Melawan

Hukum

berupa

pemindahan

barang

jaminan kredit

oleh Bank

yang dikuasai

Penggugat.

Dalam proses

pemeriksaan

di Pengadilan

Negeri Kuala

Kapuas.

Risiko

pembayaran

ganti rugi

sebesar nilai

perkara.

Bank telah

mengajukan

Memori

Jawaban atas

Gugatan yang

mendukung

posisi Bank,

antara lain

mendalilkan

bahwa Gugatan

dimaksud

adalah ne bis in

idem (perkara

dengan pihak

yang sama

tidak boleh

diajukan untuk

kedua kalinya).

Hal tersebut

mengingat

perkara ini

diajukan oleh

pihak yang

sama untuk

objek Gugatan

yang sama pula

dengan perkara

sebelumnya

yang telah

inkracht

(berkekuatan

hukum tetap).

Tidak ada

Materiil:

Rp1.282.449.634.111,50

Immateriil:

-

2. Perkara No. 390/

Pdt.G/2019/

PN.Jkt.Pst

Antara:

Penggugat:

Anton Bambang

Soegiarto

Melawan

Tergugat:

BNI

Gugatan

Perbuatan

Melawan

Hukum karena

adanya

penolakan

dari Bank

terhadap

permohonan

tambahan

fasilitas

kredit yang

diajukan oleh

Perusahaan

milik

Penggugat

sehingga

menyebabkan

kerugian bagi

Penggugat.

Berdasarkan

informasi

dari website

Informasi

Perkara

Mahkamah

Agung RI,

telah terdapat

Putusan Kasasi

tertanggal

26 Juli 2021

yang pada

intinya

menolak

permohonan

Kasasi

Penggugat.

Saat ini

menunggu

Relaas

Pemberitahuan

Isi Putusan

Kasasi.

Risiko

pembayaran

ganti rugi

sebesar nilai

perkara.

Namun, dengan

adanya Putusan

Mahkamah

Agung RI

yang telah

berkekuatan

hukum tetap

maka Bank

terlepas

dari risiko

pembayaran

ganti rugi

tersebut.

Bank telah

mengikuti

proses

persidangan

secara optimal

sehingga Bank

dinyatakan

menang sesuai

informasi

dari website

Informasi

Perkara

Mahkamah

Agung RI.

Tidak ada

Materiil:

Rp1.189.113.614.671,-

Immateriil:

Rp2.000.000.000.000,-


856

No.

Perkara

Pokok

Perkara

Status

Perkara

Risiko yang

dihadapi

oleh Bank

Upaya

Manajemen

Bank

Sanksi yang

dikenakan

oleh

Otoritas

Nilai Perkara

3. Perkara No. 776/

Pdt.G/2020/

PN.Jkt.Brt

Antara:

Penggugat:

Opap Investment

Limited

Melawan

Tergugat:

1. Hendrian

Baehaki

2. Bayu

Andriana

3. Nurul Ainulia

4. M. Deni

Setiawan

5. Irfan Maulana

6. BNI

Turut Tergugat:

1. OJK

2. PPATK

Gugatan

Perbuatan

Melawan

Hukum terkait

dugaan tidak

diterapkannya

prinsip kehatihatian

oleh

Bank dalam

melakukan

identifikasi

dan verifikasi

saat Tergugat

I dan Tergugat

II melakukan

pembukaan

rekening

atas nama

CV Opap

Investment

Limited

dan tidak

melakukan

kewajiban

untuk

melakukan

pemantauan

dan pelaporan

terhadap

kegiatan

transaksi

dana nasabah

pada rekening

atas nama

CV Opap

Investment

Limited yang

memenuhi

kriteria

sebagai

transaksi

keuangan

mencurigakan.

Dalam proses

pemeriksaan

di Pengadilan

Negeri Jakarta

Barat.

• Risiko

pengembalian

dana sebesar

nilai perkara.

• Risiko

Reputasi.

Bank telah

mengikuti

proses

persidangan

secara optimal

dan saat ini

menunggu

Putusan

Pengadilan

Negeri Jakarta

Barat.

Tidak ada

Materiil:

€6.900.000,-

Immateriil:

Rp500.000.000.000,-

4. Perkara No. 204/

Pdt.G/2020/

PN.Amb

Antara:

Penggugat:

1. Imran

Laisouw

2. Sitti Laila

Latuapo, S.P.

3. Risman

4. Suriani

5. Faisal

Kotalima

Melawan

Tergugat:

BNI

Gugatan

Perbuatan

Melawan

Hukum terkait

dugaan

kelalaian

Bank yang

menyebabkan

terjadinya

pembobolan

dana

Nasabah yang

dilakukan

oleh oknum

pegawai Bank

yang telah

dinyatakan

bersalah

melakukan

tindak pidana

berdasarkan

Putusan

Pengadilan.

Dalam proses

pemeriksaan

tingkat Kasasi

di Mahkamah

Agung RI.

• Risiko

pengembalian

dana sebesar

nilai perkara.

• Risiko

Reputasi.

Bank telah

menyerahkan

Memori

Kasasi yang

mendukung

posisi Bank

dan saat ini

menunggu

Putusan Kasasi.

Tidak ada

Materiil:

Rp2.866.250.000,-

Immateriil:

-



857

No.

Perkara

Pokok

Perkara

Status

Perkara

Risiko yang

dihadapi

oleh Bank

Upaya

Manajemen

Bank

Sanksi yang

dikenakan

oleh

Otoritas

Nilai Perkara

5. Perkara No. 112/

Pdt.G/2021/

PN.Amb

Antara:

Penggugat:

1. Johny

Widjaya

2. Elya Puspita

3. Jovelin

Jaguenetta

Widjaya ahli

waris Alm.

Jongkie

Widjaya

4. Fajar Madya

5. Muhamad La

Bawe

6. Dustin Fendi

Earja

7. Edwin

Dorsalam

Gugatan

Perbuatan

Melawan

Hukum terkait

dugaan

kelalaian

Bank yang

menyebabkan

terjadinya

pembobolan

dana

Nasabah yang

dilakukan

oleh oknum

pegawai Bank

yang telah

dinyatakan

bersalah

melakukan

tindak pidana

berdasarkan

Putusan

Pengadilan.

Dalam proses

pemeriksaan

di Pengadilan

Tinggi Ambon.

• Risiko

pengembalian

dana sebesar

nilai perkara.

• Risiko

Reputasi.

Bank telah

menyerahkan

Memori dan

Kontra Memori

Banding yang

mendukung

posisi Bank.

Saat ini

menunggu

Putusan

Banding.

Tidak ada

Materiil:

Rp29.777.316.513,-

Immateriil:

-

Melawan

Tergugat:

BNI


858

No.

Perkara

Pokok

Perkara

Status

Perkara

Risiko yang

dihadapi

oleh Bank

Upaya

Manajemen

Bank

Sanksi yang

dikenakan

oleh

Otoritas

Nilai Perkara

6. ––

Perkara

No. 170/

Pdt.G/2021/

PN.Mks

Antara:

Penggugat:

1. Hendrik

2. Heng Pao

Tek

Melawan

Tergugat:

1. BNI

2. Melati B.

Sombe

Gugatan

Wanprestasi

karena adanya

penolakan

dari Bank

untuk

mencairkan

deposito atas

nama Para

Penggugat,

di mana pada

faktanya

terdapat

dugaan

pemalsuan

bilyet

deposito yang

dilakukan

oleh oknum

(Tergugat II)

yang telah

dilaporkan

secara pidana

oleh Bank.

Perkara

telah selesai

di tingkat

Pengadilan

Negeri dengan

amar putusan

yang pada

pokoknya

menyatakan

Gugatan Para

Penggugat

tidak dapat

diterima.

Risiko

pembayaran

ganti rugi

sebesar nilai

perkara.

Namun, dengan

adanya Putusan

Pengadilan

Negeri

Makassar

yang telah

berkekuatan

hukum tetap

maka Bank

terlepas

dari risiko

pembayaran

ganti rugi

tersebut.

Bank telah

mengikuti

proses

persidangan

secara optimal

sehingga Bank

dinyatakan

menang

sesuai Putusan

Pengadilan

Negeri

Makassar.

Tidak ada

Materiil:

Rp17.000.000.000,-

Immateriil:

Rp4.500.000.000,-

––

Perkara

No. 471/

Pdt.G/2021/

PN.Mks

Antara:

Penggugat:

1. Hendrik

2. Heng Pao

Tek

Melawan

Tergugat:

BNI

Sdr. Hendrik

dan Sdr.

Heng Pao

Tek kembali

mengajukan

Gugatan

dengan

dalil Bank

melakukan

Perbuatan

Melawan

Hukum karena

menolak

permintaan

pencairan

deposito atas

nama Para

Penggugat,

di mana pada

faktanya

terdapat

dugaan

pemalsuan

bilyet

deposito yang

dilakukan

oleh oknum

pegawai Bank

yang telah

dilaporkan

secara pidana

oleh Bank.

Dalam proses

pemeriksaan

di Pengadilan

Negeri

Makassar.

• Risiko

pembayaran

ganti rugi

sebesar nilai

perkara.

• Risiko

Reputasi.

Bank akan

mengajukan

Memori

Jawaban atas

Gugatan yang

mendukung

posisi Bank.

Tidak ada

Materiil:

Rp16.250.000.000,-

Immateriil:

-



859

Perkara Pidana

No.

Para

Pihak

Pokok Perkara

Status Perkara

Risiko yang

Dihadapi oleh

Bank

Upaya Manajemen

Bank

Sanksi yang

Dikenakan

oleh

Otoritas

1. Pelapor:

BNI

Terlapor:

Sdri. FJ

(Oknum

Pegawai

BNI)

Pada Oktober 2019,

terdapat selisih kurang

kas pada 3 Kantor

Cabang Pembantu di

bawah supervisi KC

Ambon (KCP Aru, KCP

Tual, dan KCP Masohi)

dengan jumlah sebesar

± Rp58.950.000.000,-.

Terjadinya selisih

dikarenakan adanya

beberapa setoran tunai/

RTGS tanpa cover dana

kepada pihak lain/

Nasabah yang dilakukan

atas permintaan dari

oknum pegawai (Sdri.

FJ) yang terkait dengan

investasi bodong (jual

beli cengkeh) yang

ditawarkan oleh oknum

pegawai tersebut

dengan imbal hasil

keuntungan 2% s/d 10%

per bulan.

Hasil investigasi internal

menunjukan bahwa

investasi dimaksud

dijalankan dengan

skema ponzi di mana

dana investor baru

digunakan untuk

menutup investor

berikutnya dan

pada saat oknum

pelaku tersebut

tidak mendapatkan

investor baru, pelaku

menggunakan uang

kas bank dengan cara

melakukan setoran

tunai/RTGS tanpa cover

dana.

Terhadap 8 orang

Terdakwa telah

mendapat Putusan

Pengadilan

Negeri Ambon/

Pengadilan

Tinggi Ambon/

Mahkamah Agung

RI sehingga saat

ini seluruh perkara

telah inkracht

(berkekuatan

hukum tetap),

dengan pidana

penjara antara 9

sampai dengan 20

tahun.

• Risiko Hukum.

• Risiko Reputasi.

Melakukan upaya-upaya

corrective action agar

perkara serupa tidak

terulang kembali yang

antara lain berupa:

1. Penguatan

implementasi Know

Your Employee (KYE).

2. Memperkuat

pengawasan melekat

(waskat) terhadap

kegiatan operasional

dan review aktivitas/

transaksi pada outlet di

remote area.

3. Perbaikan business

process terkait RTGS

antara lain terkait

dengan limit transaksi.

4. Penyempurnaan

teknologi informasi

alert tools pagu kas.

5. Refreshment kepatuhan

pada prosedur

transaksi.

6. Penguatan penerapan

strategi anti fraud.

Tidak ada


860

No.

Para

Pihak

Pokok Perkara

Status Perkara

Risiko yang

Dihadapi oleh

Bank

Upaya Manajemen

Bank

Sanksi yang

Dikenakan

oleh

Otoritas

2. Pelapor:

BNI

Terlapor:

Sdri. MBS

(Oknum

Pegawai

BNI)

Pemalsuan bilyet

deposito milik Bank

untuk kepentingan pihak

ketiga yang diduga

dilakukan oleh oknum

pegawai Kantor Cabang

Makassar an. Sdri. MBS

sehingga terdapat

9 bilyet deposito

yang menyerupai

bilyet deposito

Bank dengan total

Rp110.000.000.000,-

yang tidak tercatat

dalam sistem Bank.

Modus yang dilakukan

menduplikasi bilyet

deposito secara printed

scan pada kertas biasa

(nomor seri bilyet sama)

dan diduga memalsukan

seluruh tanda tangan

pejabat Bank.

Bank telah

melaporkan

permasalahan ini

ke Bareskrim Polri.

Status perkara saat

ini, perkara Sdri.

MBS dalam proses

persidangan

di Pengadilan

Negeri Makassar,

sedangkan

tersangka lainnya

masih dalam

proses penyidikan

di Bareskrim Polri.

• Risiko Hukum.

• Risiko Reputasi.

1. Memonitor proses

penyidikan dan

persidangan.

2. Melakukan upaya-upaya

corrective action agar

perkara serupa tidak

terulang kembali yang

antara lain berupa:

a. Penguatan

implementasi Know

Your Employee

(KYE).

b. Memperkuat

pengawasan

melekat (waskat)

terhadap kegiatan

operasional dan

review aktivitas/

transaksi berisiko.

c. Penyempurnaan

teknologi informasi

terkait dokumentasi

transaksi nasabah.

d. Refreshment

kepatuhan pada

prosedur transaksi.

Tidak ada

Perkara Pajak

No. Perkara Pokok Perkara

Status

Perkara

Risiko

yang

Dihadapi

oleh Bank

Upaya

Manajemen

Bank

Sanksi yang

Dikenakan

oleh

Otoritas

Nilai Perkara

1. Perkara No.

007718.15/

2019/PP

Antara:

Pemohon

Banding:

BNI

Melawan

Termohon

Banding:

Direktorat

Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal

Pajak telah

mengeluarkan

Surat Ketetapan

Pajak Kurang

Bayar kepada Bank

terkait koreksi tarif

PPh Badan Tahun

Pajak 2015 antara

lain terkait dengan

pendapatan

bunga NPL dan

pembebanan

piutang yang

nyata-nyata tidak

dapat ditagih.

Dalam

proses

pemeriksaan

Banding di

Pengadilan

Pajak.

Risiko

pembayaran

kekurangan

PPh Badan

Tahun Pajak

2015 sesuai

Keputusan

Direktorat

Jenderal

Pajak.

Bank telah

melakukan

upaya-upaya

yang dianggap

perlu terkait

dengan kewajiban

pembayaran

pajak sesuai

ketentuan yang

berlaku dan telah

mengikuti proses

persidangan

secara optimal.

Saat ini menunggu

Putusan

Pengadilan Pajak.

Tidak ada

Materiil:

Rp1.212.516.578.432,-

Immateriil:

-



861

Dampak Permasalahan Hukum

Terhadap Perusahaan

Kebijakan/policy maupun Standar Operasional Prosedur BNI

cukup memadai dan prudent dalam melindungi kepentingan

bisnis BNI, sehingga seluruh permasalahan hukum tersebut

di atas baik perdata maupun pidana, tidak memberikan

dampak finansial yang signifikan terhadap BNI. Hal tersebut

tercermin dari Profil Risiko Hukum selama periode tahun

2021 yang secara konsisten berada pada predikat Low to

Moderate.

Upaya Meminimalisir Risiko

Hukum

BNI secara berkesinambungan selalu berupaya untuk

terus meminimalisir risiko hukum bagi Bank dalam

menjalankan kegiatan bisnisnya yang tercermin dalam

kegiatan-kegiatan yang secara garis besar terbagi

dalam 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

1. Pra-Transaksi

a. Memberikan kajian hukum dan pendampingan

hukum melalui assessment atas rencana

pengembangan produk dan aktivitas baru, guna

terlindunginya kepentingan BNI, khususnya dari

aspek risiko hukum. Hal ini juga merupakan

pemenuhan atas ketentuan regulator yang

mempersyaratkan adanya analisa hukum terhadap

setiap rencana pengembangan produk dan

aktivitas baru;

b. Melaksanakan program Forum Legal Discussion

secara konsisten sebagai salah satu upaya

pencegahan risiko hukum yang dilakukan melalui

pertemuan virtual dengan unit-unit pengelola

kredit dan operasional, guna mencegah terjadinya

fraud dan mendukung pencapaian target bisnis

yang telah ditetapkan;

c. Memberikan layanan edukasi hukum dalam bentuk

Legal Blast, Infografis, Reels dan Video Learning

yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja oleh

segenap pegawai BNI pada situs yang dikelola oleh BNI

Corporate University dan/atau platform yang dikelola

oleh Divisi Hukum yaitu Instagram @divisihukum_bni.

Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir potensi risiko

unit bisnis dalam menjalankan bisnisnya;

d. Bekerja sama dengan BNI Corporate University

menyelenggarakan pembelajaran, webinar atau

sharing session terkait isu-isu Hukum Bidang

Perkreditan, Skim Hukum dalam Upaya Penyelamatan

dan/atau Penyelesaian Kredit Bermasalah dan

Pencegahan Penyimpangan Dana Nasabah di

Perbankan;

e. Mengikutsertakan pegawai Divisi Hukum dalam

berbagai sertifikasi dan pelatihan yang bekerja sama

dengan BNI Corporate University maupun lembaga

pelatihan eksternal lainnya. Bentuk sertifikasi

atau pelatihan yang diberikan antara lain berupa

Sertifikasi Manajemen Risiko, Sertifikasi Pengadaan

Barang & Jasa, Pendidikan Khusus Profesi Advokat,

Pendidikan Kurator dan Pengurus, Pendidikan

Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, Pendidikan

Auditor Hukum, serta pelatihan hukum lainnya,

dalam rangka menciptakan corporate lawyer yang

profesional dan kompeten;

f. Memberikan pelatihan bagi masing-masing pegawai

Divisi Hukum disesuaikan dengan profil dan hasil

assessment kompetensi, kebutuhan pegawai,

dan perkembangan bisnis, yang bertujuan untuk

meningkatkan kompetensi core, personal, dan

kepemimpinan pegawai, guna menunjang bisnis

BNI.

2. Transaksi

a. Memberikan advis atau kajian hukum atas suatu

transaksi dan kegiatan operasional sesuai dengan

kebutuhan Divisi/Satuan/Kantor Wilayah/Cabang/

Sentra;

b. Melakukan legal review terhadap dokumentasi

kredit serta memberikan solusi/mitigasi yang

memadai atas risiko hukum yang mungkin timbul

dalam transaksi kredit, pada saat proses pengusulan

kredit ke Komite Kredit, guna menjaga terlaksananya

transaksi kredit yang prudent khususnya dari

aspek hukum, meningkatkan kualitas kredit, serta

mendukung pencapaian target bisnis;

c. Meningkatkan kualitas advis atau kajian hukum

pada satuan kerja hukum di BNI, guna mendukung

kelancaran kegiatan bisnis/transaksi maupun

operasional seluruh Divisi/Satuan/Kantor Wilayah/

Cabang/Sentra di BNI, yang dilaksanakan melalui

supervisi advis hukum kepada segenap satuan kerja

hukum.

3. Post-Transaksi

a. Melaksanakan Program Legal Review Perjanjian

yang dilakukan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan

sekali yang bertujuan untuk mengoptimalkan

pengelolaan risiko hukum melalui proses identifikasi

risiko, analisa risiko, evaluasi risiko dan pemantauan

guna pengukuran risiko hukum yang dapat timbul

dari suatu perjanjian;

b. Melakukan koordinasi penanganan perkara secara

rutin dengan seluruh satuan kerja hukum pada

seluruh Kantor Wilayah BNI sebagai bentuk

monitoring atau supervisi perkara di seluruh satuan

kerja hukum.


862

Permasalahan Hukum Yang Sedang Dihadapi Direksi Dan Dewan

Komisaris

Selama periode tahun 2021, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris BNI yang sedang menjabat terlibat

perkara hukum baik perdata maupun pidana sehubungan dengan kegiatan bisnis BNI.

Perkara yang Dihadapi Entitas Anak

Sepanjang tahun 2021, Entitas Anak menghadapi beberapa perkara berupa perkara perdata yang disertai tuntutan

ganti rugi terhadap Entitas Anak serta perkara pidana yang meliputi perkara tindak pidana umum yang telah masuk

ke dalam proses persidangan, baik yang telah selesai (berkekuatan hukum tetap/inkracht) maupun yang masih

dalam proses penyelesaian. Adapun jumlah perkara yang dihadapi Entitas Anak selama tahun 2021 dimaksud adalah

sebagai berikut:

Entitas Anak

Perkara Hukum

Jumlah

Perdata Pidana

PT BNI Life Insurance Perkara selesai (telah berkekuatan hukum tetap) 3 1

Perkara dalam proses penyelesaian 3 1

Total 6 2

PT BNI Sekuritas Perkara selesai (telah berkekuatan hukum tetap) - -

Perkara dalam proses penyelesaian - -

Total - -

PT BNI Multifinance Perkara selesai (telah berkekuatan hukum tetap) - -


Total - -

BNI Remittance Ltd Perkara selesai (telah berkekuatan hukum tetap) - -


Total - -

Perkara Penting yang Dihadapi Entitas Anak

Berdasarkan tabel jumlah perkara yang dihadapi Entitas Anak tersebut di atas, berikut ini adalah uraian perkara

penting yang dihadapi Entitas Anak selama periode 2021:

No.

Para Pihak

1. Perkara No. 660/

Pdt.G/2021/

PA.Ska

Antara:

Penggugat:

Nur Farida

Melawan

Tergugat:

1. Bank BSI

Kantor

Cabang

Surakarta

2. PT BNI Life

Insurance Unit

Syariah

Entitas

Anak

PT BNI Life

Insurance

Pokok Perkara Nilai Perkara Status Perkara Pengaruh/

Risiko

Gugatan Perbuatan Melawan

Hukum terkait penolakan

pencairan klaim asuransi oleh

PT BNI Life Insurance yang

diajukan oleh Penggugat

(ahli waris Debitur) karena

penyebab meninggalnya

Debitur termasuk penyakit

yang dikecualikan di dalam

polis asuransi.

Materiil:

Rp3.300.000.000,-

Immateriil:

-

Telah terdapat

Putusan Pengadilan

Tinggi Agama

Semarang tertanggal

27 Desember 2021

yang pada intinya

menguatkan Putusan

Pengadilan Agama

Surakarta yang

menolak Gugatan

Penggugat untuk

seluruhnya. Saat

ini PT BNI Life

Insurance melakukan

monitoring dalam

hal terdapat upaya

hukum Kasasi dari

Penggugat.

Risiko bagi

PT BNI Life

Insurance

adalah

pembayaran

klaim sesuai

dengan uang

pertanggungan,

namun hal

tersebut tidak

berdampak

signifikan

terhadap Bank.



863

Sanksi Administratif

Sepanjang periode tahun 2021, BNI tidak mendapatkan sanksi administratif dari otoritas terkait (perbankan, pasar

modal, dan lainnya) yang berdampak pada kegiatan usaha.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Dalam upaya memberikan informasi yang transparan kepada publik berkaitan dengan perkembangan dan pelaksanaan

pengelolaan usaha Bank, BNI secara berkala memperbaharui informasi dan memberikan kemudahan akses informasi

mengenai aktivitas dan kinerja Bank kepada pada pemangku kepentingan agar mengetahui kondisi Bank secara

jelas dan terbuka. BNI juga menyediakan beberapa sarana yang berfungsi sebagai saluran pengungkapan informasi,

melalui berbagai media seperti situs website (dalam dua bahasa), media massa, mailing list, buletin, pertemuan

dengan analis, situs resmi BEI dan sebagainya. Terkait dengan hal ini, Bank memiliki Investor Relation yang senantiasa

membangun citra baik Bank melalui pengembangan hubungan dengan investor/analis baik secara interaktif maupun

penyampaian informasi secara berkala, terutama terkait kinerja Bank.

Akses Informasi Perseroan maupun data terkait corporate action dapat diakses melalui situs resmi website Perseroan

di http://bni.co.id/. Pihak yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait corporate action maupun data Perseroan

dapat menghubungi via telepon di 021-5728387, Fax di 6221-5728053 atau e-mail ke: ir@bni.co.id.

Siaran Pers

Sepanjang tahun 2021, BNI telah melakukan siaran pers yang membahas berbagai hal terkait dengan Bank, sebagai

berikut:

No. Tanggal Judul Tempat

1 2 Januari 2021

Nasabah Emerald BNI tumbuh 12% didukung layanan Wealth

Manajemen

Jakarta

2 4 Januari 2021 Uji coba Smartfarming BNI ditebar di 5 Provinsi Jakarta

3 10 Januari 2021

4 14 Januari 2021

BNI Tetap Penuhi Kebutuhan Transaksi Keuangan di Wilayah

PPKM

Genjot Bisnis Konsumer di Tengah Pandemi BNI Andalkan

Kekuatan Digitalisasi

Jakarta

Jakarta

5 15 Januari 2021 BNI Bantu Korban Gempa Mamuju Jakarta

6 15 Januari 2021 Kelola Aset Taspen Percayakan pada Kustodian BNI Jakarta

7 19 Januari 2021

Bencana Sulut dan Jabar Berlanjut Bantuan BNI untuk Korban

Banjir

Jakarta

8 20 Januari 2021 Kaum Muda Menjanjikan BNI Siap Tebar KPR Bagi Milenial Jakarta

9 27 Januari 2021 Hadapi Pandemi BNI Bertransformasi Jakarta

10 29 Januari 2021

Sambut 2021 BNI Perkuat Fundamental dan Gulirkan

Transformasi

Jakarta

11 01 Februari 2021 BNI Gandeng Agung Sedayu Group Jakarta

12 08 Februari 2021

13 12 Februari 2021

Plasma BUMN untuk Indonesia Diluncurkan Direksi BNI Ikutan

Donor

Kian Bergairah, Ini Tantangan dan Peluang BNI Garap Pasar

Milenial

Jakarta

Jakarta


864


14 15 Februari 2021

Kerja Sama BNI & BKPM Mudahkan Investasi ke Dalam dan ke

Luar Negeri

Jakarta

15 18 Februari 2021 BNI Sempurnakan Pengelolaan Kartu Tani Jakarta

16 21 Februari 2021

BNI dan Satgas Covid-19 Sosialisasikan Penanganan Limbah

Masker

Jakarta

17 23 Februari 2021 Kisah Bahagia di Tengah Pandemi UKM Masih Tetap Ekspor Jakarta

18 25 Februari 2021

Tangkap Potensi Bisnis 2021 BNI Lakukan Konsolidasi dan

Transformasi

Jakarta

19 28 Februari 2021 Bantu UMKM Bertahan, Ini Peran Penting BNI Jakarta

20 03 Maret 2021

21 04 Maret 2021

22 09 Maret 2021

23 09 Maret 2021

Dukung Pemerintah Pulihkan Ekonomi BNI Pangkas Suku

Bunga

Genap 22 Tahun Serikat Pekerja BNI, Solid dan Siap Dukung

Transformasi

BNI Siapkan UMKM Binaan Jadi Pemain Global di Tengah

Pandemi

Kartu Kredit BNI JCB Raih Dua Penghargaan JCB Indonesia

Award 2020

Jakarta

Jakarta

Jakarta

Jakarta

24 10 Maret 2021 Millenial Smartfarming Upaya BNI Kawal Pertanian Masa Depan Jakarta

25 15 Maret 2021 Waspada Akun Palsu, Ini Akun Resmi BNI Jakarta

26 19 Maret 2021 Ciptakan UKM Mendunia BNI dan Pemda Padukan Dukungan Semarang

27 19 Maret 2021

Kerja bareng BNI Pertashop, Kini lebarkan sayap bisnisnya di

Lampung

Lampung

28 22 Maret 2021 BNI - Pertamina Tawarkan Pertashop ke Nasabah Potensial Jakarta

29 24 Maret 2021 Lagi BNI Gelar Akad KPR Massal Tangerang Selatan

30 25 Maret 2021 Travel Fair BNI Tebar Diskon Tiket & Hotel Hingga Rp 5 Juta Jakarta

31 25 Maret 2021

32 25 Maret 2021

Sinergi Bersama untuk Pemulihan Ekonomi dan Reformasi

Struktural

Perkuat Modal BNI Akan Menerbitkan Tier 2 Subordinated

Notes

Jakarta

Jakarta

33 29 Maret 2021 BNI Bagi Dividen 25% Tahun 2020 Jakarta

34 30 Maret 2021

BNI Gelar Akad Kredit Massal 4.675 Debitur KPR Sejahtera

FLPP

Jakarta

35 05 April 2021 Berdayakan Pelaku UKM Mitra – SIG Jakarta

36 05 April 2021

Ringankan Duka Korban Bencana NTT BNI Salurkan Bantuan

Darurat

Jakarta

37 06 April 2021 BNI Siap Relaksasi Kredit Korban Bencana NTT Jakarta

38 07 April 2021

Korlantas Polri Gandeng BNI Kembangkan Sim Online Presisi di

Era Pandemi

Jakarta

39 08 April 2021 BNI berikan KUR pada Alumni Prakerja Jakarta

40 10 April 2021 BNI Tetap Layani Nasabah Pasca Gempa Malang Jakarta

41 11 April 2021

Targetkan Pertumbuhan Dua Digit di Kantor Cabang Luar

Negeri BNI Kembangkan Bisnis Internasional

Jakarta

42 12 April 2021 BNI Gandeng J.P. Morgan Kirim Uang Kian Mudah Jakarta

43 13 April 2021

Perpanjang SIM dari Rumah Aja dengan SINAR Bayar Lewat

VA BNI

Jakarta

44 14 April 2021 Program Millenial Smartfarming BNI Kini Sasar Klaten Klaten

45 15 April 2021 Laba Bisnis BNI di Korea Tumbuh 73,9% Jakarta

46 16 April 2021

47 21 April 2021

Resmikan Kantor Baru di Seoul dan Korea Desk BNI Siap

Pertemukan Pengusaha RI & Korea

Srikandi BNI Jadi 'Support System' UMKM Perempuan Go

Export

Seoul

Jakarta



865


48 22 April 2021

Hari Kartini Srikandi BNI Salurkan Bantuan ke Korban

Kebakaran di Wilayah Tambora

Jakarta

49 26 April 2021 Transformasi Digital Dorong Kinerja BNI Jakarta

50 26 April 2021 BNI GOTF 2021 Hadirkan Harga Menarik Ke Berbagai Destinasi Jakarta

51 04 Mei 2021

BNI Mobile Banking Terbaik Di antara Mobile Apps Bank

Nasional

Jakarta

52 05 Mei 2021 Permudah Bayar Zakat Baznas Gaet BNI Jakarta

53 06 Mei 2021

Penuhi Kebutuhan Lebaran BNI Siapkan Uang Tunai Rp 12.9

Triliun

Jakarta

54 07 Mei 2021 Dukung Ekspor Tanaman Hias BNI Berikan KUR Jakarta

55 12 Mei 2021 Ekosistem Digital BNI Makin Bisa Diandalkan Jakarta

56 14 Mei 2021 Libur Lebaran BNI Tebar Promo Staycation di Jakarta Jakarta

57 15 Mei 2021

Heboh! Jerome Polin Buka Rekening di Bank BUMN Cabang

Tokyo

Jakarta

58 18 Mei 2021 Exim Bank Taiwan Gandeng BNI Berikan Relending Facility Jakarta

59 23 Mei 2021 Tak Hanya Gratis Transaksi di Mobile Banking Ini Berhadiah Jakarta

60 24 Mei 2021 Gratis! Yuk Intip Biaya Transaksi di ATM BNI Jakarta

61 25 Mei 2021 BNI Jadi Pendukung Resmi Bulu Tangkis Nasional Jakarta

62 25 Mei 2021

Kembangkan Smart City Pemkot Medan Gandeng BNI

Terapkan Solusi Terintegrasi

Jakarta

63 26 Mei 2021 Transaksi Gratis di ATM Himbara Bisa Banget! Jakarta

64 28 Mei 2021 Apresiasi UMKM BNI gelar UMKM heroes Jakarta

65 30 Mei 2021 Secepat Kilat BNI Mudahkan Mahasiswa Bertransaksi Jakarta

66 01 Juni 2021 Himbara Tunda Penyesuaian Biaya ATM Link Jakarta

67 02 Juni 2021 Sambut HUT ke-75 BNI Siap Tebar Kejutan Menarik Jakarta

68 04 Juni 2021 Aktif Dukung Ekspor BNI Raih Consulate Award 2020 Jakarta

69 05 Juni 2021

Menko Airlangga apresiasi KUR BNI melanjutkan estafet

program Kartu Prakerja

Jakarta

70 05 Juni 2021 Fiki Naki Kaget Ada Lithuanian di BNI London Jakarta

71 06 Juni 2021 Petani Mitra Binaan IPB Kini Tersentuh KUR BNI Jakarta

72 10 Juni 2021

73 11 Juni 2021

Sisihkan Peserta US dan Rusia BNI CorpU Raih Predikat Gold

Internasional

Millenial Smartfarming di Bali Cetak Petani Berkapasitas

Ekspor

Jakarta

Jakarta

74 12 Juni 2021 Misi BNI Selamatkan Alam Rayakan HUT Tanam Ribuan Pohon Jakarta

75 14 Juni 2021

HUT ke-75 BNI Release Lagu dan Bikin #DanceChallenge

Berhadiah Jutaan Rupiah

Jakarta

76 16 Juni 2021 Tanggapan BNI Atas Pemberitaan Kasus Makassar Jakarta

77 16 Juni 2021

Kembangkan Smart City Pemkot Palu Gandeng BNI Terapkan

Solusi Terintegrasi

Jakarta

78 19 Juni 2021 Peduli Kelestarian Alam BNI Kembangkan Hutan Organik Jakarta

79 23 Juni 2021 Realisasikan Proyek Geo Dipa BNI Biayai 2 PLTP Jakarta

80 24 Juni 2021 Rayakan HUT BNI Tanam 1.946 Terumbu Karang di Likupang Jakarta

81 25 Juni 2021

Inklusi Keuangan BNI Agen46 Tak Akan Mati Meski Digitalisasi

Kian Meluas

Jakarta

82 27 Juni 2021 Youtuber Rosidah Jajal Remittance Paling Murah Sedunia Jakarta

83 28 Juni 2021

Raih Rekor MURI Akad Massal Secara Virtual 750 BNI Agen46

Penerima KUR BNI

Jakarta

84 29 Juni 2201 BNI Bank BUMN Terbaik 2021 Jakarta


866


85 30 Juni 2021

86 04 Juli 2021

87 05 Juli 2021

Gandeng GP Ansor dan Pos Indonesia BNI Perluas Jaringan

BNI Agen46

BNI Siapkan Modal Usaha sampai Rp500 Juta bagi Pekerja

Migran RI

Memasuki Usia Berlian BNI Menuju Bank Internasionalnya

Indonesia

Jakarta

Jakarta

Jakarta

88 05 Juli 2021 HUT Ke-75 BNI Sandiaga Berbagi Kiat Memulai Bisnis Jakarta

89 05 Juli 2021

90 08 Juli 2021

91 12 Juli 2021

92 12 Juli 2021

Tampil Beda BNI Hadirkan New BNI Mobile Banking di HUT

ke-75

Indonesia Bazaar 2021 BNI Boyong Produk Kreatif UMKM ke

Tokyo

The New BNI Mobile Banking Pengguna dan Transaksi Terus

Tumbuh

BNI – PLN Luncurkan Buku Pintar Hedging Strategi Redam

Volatilitas Pasar Keuangan

Jakarta

Jakarta

Jakarta

Jakarta

93 26 Juli 2021 BNI Percepat Penyaluran Bansos PKH & Sembako Jakarta

94 28 Juli 2021

BNI Gelar Festival Ide Bisnis 10 UMKM Akan Berbagi Kiat

Berbisnis Hingga Ekspor

Jakarta

95 28 Juli 2021 Potensi Bisnis Besar BNI Bantu UMKM RI Tembus Pasar Inggris Jakarta

96 29 Juli 2021 BNI Siap Bawa UMKM RI ke Pasar Eropa Jakarta

97 31 Juli 2021

BNI Kembali Salurkan Program Bantuan Presiden Produktif

untuk Usaha Mikro

Jakarta

98 02 Agustus 2021 Kembali ke Alam Merengkuh Pasar Dunia Jakarta

99 03 Agustus 2021 KICK OFF Campus Financial Ecosystem BNI di UGM Jakarta

100 03 Agustus 2021

Gandeng Komunitas Petani 3 Bisnis Indonesia ini Jadi

Primadona Mancanegara

Jakarta

101 04 Agustus 2021 Inovasi Kunci 2 Brand Lokal ini Bisa Bersaing di Pasar Global Jakarta

102 07 Agustus 2021 Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi Himbara Perkuat Sinergi Jakarta

103 09 Agustus 2021 Mengantarkan UMKM Indonesia ke Pasar Global Jakarta

104 09 Agustus 2021 BNI Terapkan Ekosistem Keuangan Perguruan Tinggi di Usakti Jakarta

105 12 Agustus 2021

Gandeng UMKM Ansor BNI - Pertamina Genjot Pertashop dan

Agen46

Jakarta

106 19 Agustus 2021 Gokil BNI Guyur Kontingen Bulu Tangkis Rp6,4 Miliar Jakarta

107 21 Agustus 2021

108 22 Agustus 2021

Program Kartu Prakerja Kembali Dibuka Cek Promo Menarik

dari BNI

Ada KUR BNI Buat Petani Porang Nih Gabung di Ekosistem

Porang Kredit Cair

Jakarta

Jakarta

109 23 Agustus 2021 Genjot Bansos BNI Dorong Realisasi Penarikan Dana Jakarta

110 24 Agustus 2021 BNI Luncurkan Platform Transaksi Valas Berbasis Web BNIFX Jakarta

111 25 Agustus 2021 Ajak Generasi Muda Nabung Sampah BNI Raih Rekor MURI Jakarta

112 26 Agustus 2021

113 02 September 2021


Gernas BBI #PelangiSulawesi Diluncurkan BNI Bantu Kurasi

dan Digitalisasi UMKM

Himbara Tegaskan Komitmen Jadi Mitra Strategis Pemerintah

Percepat Ekonomi Nasional

Topang Pertumbuhan Ekonomi BNI Konsisten Dorong

Peningkatan Kredit

Jakarta

Jakarta

Jakarta

115 03 September 2021 BNI XPORA Jakarta

116 04 September 2021 Harpelnas 2021 BNI Sajikan Ekosistem Layanan Digital Jakarta

117 06 September 2021 Konsisten Cetak Kinerja Solid BBNI Layak Dikoleksi Jakarta

118 07 September 2021 Upgrade Layanan Digital BNI Perkuat Tiga Produk Champion Jakarta

119 09 September 2021 Pertajam Penyaluran KUR BNI Andalkan Klasterisasi Jakarta



867


120 10 September 2021 IMI Gandeng BNI Penuhi Kebutuhan Transaksi Kekinian Jakarta






Penjelasan Kuasa Hukum BNI Terhadap Pemberitaan tentang

BNI Cabang Makassar

BNI dan Buka Warung Kolaborasi Dorong Transaksi QRIS untuk

Merchant UMKM

Traveloka Gandeng BNI untuk Metode Pembayaran Terbaru

Traveloka PayLater ‘Virtual Card Number’

Team RRQ Hadirkan BNI King of School 2021 Turnamen

Esports Pelajar Terbesar di Indonesia

Perbankan Makassar Bilyet Deposito Nasabah Meragukan

Hanya Berupa Cetakan Scan

Jakarta

Jakarta

Jakarta

Jakarta

Jakarta

126 15 September 2021 BNI Securities Pte. Ltd. Resmi Beroperasi di Singapura Jakarta

127 16 September 2021 Perkuat Bisnis Transactional Banking BNI Hadirkan 3 Inovasi Jakarta

128 24 September 2021 Airlangga Puji Program Millennial Smartfarming BNI Klaten


130 01 Oktober 2021

131 02 Oktober 2021

132 02 Oktober 2021

133 03 Oktober 2021

Sudirman Cup BNI Wujudkan Pengiriman Tim ke Vantaa-

Finlandia

Sigi Wimala Bocorin Rahasia Dapetin Mobil Hanya dengan

Selfie di BNI Mobile Banking!

Sinergi dengan Dirjen Pajak dan Peruri BNI Dukung Peluncuran

e-Materai

Software Engineer Lokal Mesti Ambil Peran dalam Ekonomi

Digital RI 2025

Komunitas Cyclist Srikandi BNI Dukung Digitalisasi UMKM di

Kawasan Wisata

Jakarta

Jakarta

Jakarta

Jakarta

Jakarta

134 04 Oktober 2021 Pertama di Indonesia BNI Terbitkan AT - 1 Bond Jakarta

135 05 Oktober 2021

Chandra Asri Raih Fasilitas Balloon Payment USD 250 Juta

dari BNI dengan Tenor Hingga 10 tahun Untuk Ekspansi dan

Pertumbuhan Bisnis

Jakarta

136 06 Oktober 2021 Regional Qualifier BNI King of School Dimulai Jakarta

137 07 Oktober 2021 BI Gandeng BNI Tebar Manfaat LCS Untuk Pebisnis Jakarta

138 09 Oktober 2021

139 10 Oktober 2021

140 11 Oktober 2021

Aplikasi Perseroan Perorangan Diluncurkan Pembayaran Lewat

BNI

Piala Thomas & Uber 2020 BNI Berada Dibalik Kemenangan

Tim Indonesia

BNI Digitalkan Layanan Kepabeanan Cukai dan Ekosistem

Logistik Nasional

Jakarta

Jakarta

Jakarta

141 13 Oktober 2021 BNI Perkuat Bisnis Pelumas Pertamina Jakarta

142 14 Oktober 2021 Gandeng Koni BNI Luncurkan TapCash Edisi Olahraga Jakarta

143 17 Oktober 2021 BNI Serukan Penggantian Kartu Debit Chip untuk Keamanan Jakarta

144 17 Oktober 2021 Kolaborasi ini Upayakan Himpun 1.000 Kantong Darah Jakarta

145 17 Oktober 2021 Analis Sebut BNI Layak Akuisisi Bikin Bank Digital Jakarta

146 19 Oktober 2021 Dukung TEI Digital Edition 2021 BNI Siapkan Beragam Inovasi Jakarta

147 21 Oktober 2021 Melalui Campus Financial Ecosystem BNI Digitalkan UNPAD Jakarta

148 21 Oktober 2021 Dukung TEI 2021 BNI Xpora Resmi Diluncurkan Jakarta

149 24 Oktober 2021

Dukungan Materazzi BNI dan PBSI Sukses Juarai Piala Thomas

2020

Jakarta

150 25 Oktober 2021 Kinerja 3Q21 BBNI Solid Digitalisasi Tumbuh Optimal Jakarta

151 28 Oktober 2021

152 28 Oktober 2021

BNI Dukung UI Goes Digital Melalui Campus Financial

Ecosystem

Animo Berbisnis Tinggi Aku Saudagar Muda 2021 Terima 2.510

Pendaftar

Jakarta

Jakarta


868


153 30 Oktober 2021

154 31 Oktober 2021

155 02 November 2021

Apresiasi! Kemenkumham Ganjar Direktur Hubungan

Kelembagaan BNI dengan Penghargaan Bhakti Sosial

Tembus Pasar Ekspor Jepang dan Malaysia Nelayan Sikka

Sukses lewat BNI Xpora

BNI dan Shopee Buka Jalan Ekspor Bagi 10.000 UKM

Indonesia

Jakarta

Jakarta

Jakarta

156 03 November 2021 Transaksi EDC BNI Tembus Rp50 Triliun Jakarta

157 05 November 2021 Dukung PMI BNI Optimalkan Program KAMI Jakarta

158 06 November 2021 Mantap BNI Antarkan UMKM Tembus Pasar Dubai Jakarta

159 07 November 2021 Pelaku UKM: Agresifitas BNI Mampu Membuka Pasar Baru Jakarta

160 10 November 2021 Peringati Hari Pahlawan BNI Santuni Keluarga Prajurit Jakarta



Transformasi INACRAFT Pameran Kerajinan International

Terbesar di ASEAN

BNI Luncurkan Kartu Kredit E-Commerce Kolaborasi Dengan

JD.ID

Jakarta

Jakarta

163 11 November 2021 Wisata Luar Negeri Fiki Naki bersama BNI Emerald Jakarta



Hutan Organik Megamendung BNI Bantu Kelompok Tani

Bangun Ekowisata

BNI Luncurkan Kartu Kredit untuk Penggemar Golf

berkolaborasi dengan Asosiasi Pemilik Lapangan Golf

Indonesia (APLGI)

Jakarta

Jakarta

166 17 November 2021 BNI Raih Penghargaan Gold Sustainability Report Jakarta

167 18 November 2021 Dobrak Pasar Filipina BNI Ajak UMKM Business Meeting Jakarta


Wujudkan Campus Financial Ecosystem 4.500 Pelari Siap

Ramaikan BNI-UI Half Marathon 2021

Jakarta

169 19 November 2021 Muda Mapan dan Tua Sejahtera Bisa kok Lewat Dana Pensiun! Jakarta



Rayakan Kemenangan Merebut Piala Thomas 2020 BNI

Apresiasi PBSI

Dukung Bisnis BNI Digitalkan UMKM dan Koperasi lewat

Jaringan Agen

Jakarta

Jakarta

172 24 November 2021 Berkat BNI Xpora kinerja UMKM naik dua kali lipat Jakarta


Semarak Smart City BNI Tawarkan Solusi Keuangan

Terintegrasi

174 27 November 2021 Xpora Virtual Golf Tour 2021 Bali


Xpora Bantu Makanan dan Minuman Indonesia Tembus

Malaysia

Jakarta

Jakarta

176 30 November 2021 Kredit Bilateral GOOD Jakarta

177 02 Desember 2021





Piala Thomas Kembali Setelah 19 Tahun Pergi Jokowi

Sampaikan Apresiasi Di Bali

BNI dukung IPB University Dorong Percepatan Campus

Financial Ecosystem melalui Aplikasi IPB Cashless

BNI Asset Management Luncurkan Reksa Dana BNI 30G

sebagai Alternatif Investasi Unggulan di Tahun 2022

Dukung Pemulihan Pariwisata Nasional Garuda Indonesia

Travel Fair (GATF) Kembali Digelar Hadirkan Diskon Tiket

Hingga 80%

BNI Raih Penghargaan Most Trusted Company di Ajang CGPI

Award 2020

Bali

Jakarta

Jakarta

Jakarta

Jakarta



869

Majalah Sinergi 46

Media Internal khusus BNI Hi-Movers dalam bentuk majalah cetak yang berperan sebagai sarana berbagi informasi,

pengalaman, dan pengetahuan serta untuk meningkatkan engagement dan rasa kebanggan BNI Hi-Movers terhadap

BNI. Tema yang diangkat menjadi sajian utama majalah ini disesuaikan dengan kondisi terkini BNI. Beberapa tema

yang diangkat berdasarkan edisi terakhir majalah Sinergi 46 antara lain: BNI Hi-Movers Covid Rangers: Gerakan

#AyoBerubah menuju New Normal; Jangan Abai Protokol Kesehatan; BNI Hi-Movers, Yuk Ikutan #MaskerBNIHiMovers!,

Kompetisi Twibbon Konser Satukan Energi untuk Indonesia untuk BNI Hi-Movers; serta Menyiapkan Fondasi untuk

Tumbuh, Sehat, dan Berkelanjutan di Era Baru.

E-Sinergi 46

Media Internal khusus BNI Hi-Movers dalam bentuk mobile apps dan web based yang berperan sebagai sarana

berbagi informasi, pengalaman, dan pengetahuan realtime. Aplikasi e-sinergi46 dapat di download melalui Google

Play Store dan App Store oleh BNI Hi-Movers. Konten yang terdapat di e-sinergi46 ini tidak hanya dalam bentuk

tulisan namun juga disajikan dalam bentuk foto dan video.

Dalam memudahkan pembaca mencari berita sesuai yang diinginkan, aplikasi e-sinergi46 memiliki beberapa News

Category, antara lain Bank Think; Berita Wilayah & Cabang; Beyond; BNI Berbagi; BNI Go Green; Hot News; HUT BNI;

Info Khusus; Info Mudik; Inspirasi; Jalan-Jalan; Keluarga; Kesehatan; Keuangan; Kuis; Layanan; Life Style; Motivasi;

Promo; Resensi & Film; SDM; Sela; Selintas; Sosok; Teknologi.

Aplikasi ini sangat menarik karena materi-materi yang ada di e-sinergi46 tidak hanya dapat dibaca namun dapat

juga di-share ke media sosial seperti aplikasi chatting seperti Whatsapp; Facebook; Twitter dan lain-lain. Untuk

mengetahui respon dari pembaca, aplikasi ini juga memiliki menu like post dan comment.

Untuk dapat lebih menarik downloader pada Aplikasi e-sinergi46 ini juga terdapat program reward point yang

merupakan program loyalty di mana untuk setiap aktifitas di aplikasi e-sinergi46 dapat memperoleh point di mana

pointnya dapat diredeem atau ditukarkan dengan: Pembelian Pulsa, Pembelian Paket Data, Pembelian voucher atau

pembayaran tagihan PLN, Top Up Link Aja, Top Up Go Pay, dan Top Up OVO. Aplikasi ini juga memberikan insentif

bagi pegawai yang berkontribusi mengirimkan berita dari masing-masing unit kerja. Aplikasi ini hanya dapat diakses

oleh BNI Hi-Movers.

No.

Headline

1. Sinergi BNI dan Pemprov Lampung Dukung Pemberdayaan UMKM Go Ekspor

2. Pelaksanaan Work From Home Untuk Kantor Pusat BNI

3. Economic Outlook Update: 1st Race Against the Pandemic

4. Live Streaming BNI CorpU : “Dancing with the New Normal”

5. BNI Hi-Movers Covid Rangers: Gerakan #AyoBerubah menuju New Normal

6. Live Talk Show : Share Energy to Unite

E-Mail & SMS BNI Menyapa

Tools komunikasi internal berupa e-mail dan SMS BNI Menyapa, terdiri dari:

1. Informasi korporat yang bersifat bank wide dan high level yang disampaikan oleh Direksi kepada segenap pegawai

(Newsletter);

2. Informasi korporat yang bersifat bank wide dan lebih teknis yang disampaikan oleh Divisi KMP kepada segenap

pegawai (Info Korporat);

3. Informasi terkait dengan SDM dan bersifat teknis yang harus disampaikan segera oleh Divisi HCT kepada segenap

pegawai (Pesan SDM);

4. Informasi lainnya yang bersifat bank wide terkait dengan pemasaran, produk maupun layanan.


870

Sepanjang tahun 2021, jumlah E-mail BNI Menyapa sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kali. Adapun daftar topik

email BNI Menyapa antara lain sebagai berikut:

No.

Subject Email

1 BNI Menyapa - Jangan Abai Protokol Kesehatan

2 BNI Menyapa - Leadership Series: Elevating First Line Leadership to The Next Level

3 BNI Menyapa - BNI Hi-Movers #SukseskanVaksinasi

4 BNI Menyapa - Money Talks Power Lunch : Strategi BNI Dorong Bisnis Konsumer 2021

5 BNI Menyapa - BNI Berbagi : Bersama-sama Membantu Masyarakat Yang Terdampak Bencana Alam

6 BNI Menyapa - Panduan Penggunaan Media Sosial

7 BNI Menyapa - Live Streaming BNI CorpU : Upaya Pencegahan Penyimpangan Dana Nasabah di Perbankan

8 BNI Menyapa - Yakin Pertumbuhan Ekonomi Membaik, BNI Andalkan Sektor Ini di 2021

9 BNI Menyapa - Tantangan Transformasi dan Fokus BNI di Tengah Pandemi

10 BNI Menyapa - Ada Pandemi, BNI Siap Transformasi Digital Banking

11 BNI Menyapa - Langkah Transformasi BNI Agar Tetap Tumbuh Sehat Berkelanjutan

12 BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan Periode 3-5 Februari 2021

13 BNI Menyapa - Torehkan Prestasi, IPO Pasar Modal RI Tertinggi di ASEAN

14 BNI Menyapa - Live Streaming BNI CorpU : Investment: Sosialisasi Virtual ORI019

15 BNI Menyapa - Jadi Garda Terdepan, Erick Thohir Ajak Karyawan BUMN Donor Plasma Covid-19

16 BNI Menyapa - Nikmati Fitur Terbaru BNI Mobile Banking dan Update BNI Mobile Kamu Sekarang Juga

17 BNI Menyapa - Dukungan BNI Hi-Movers Donor Plasma Konvalesen Pulihkan Indonesia

18 BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan Periode 16-19 Februari 2021

19 BNI Menyapa - BKPM Gandeng BNI Fasilitasi Investasi ke Dalam dan Luar Negeri

20 BNI Menyapa - Dukungan BNI Hi Movers Sembuhkan Indonesia Lewat Screening Donor Plasma

21 BNI Menyapa - BNI Dukung Satgas Covid-19 untuk Program Penanganan Limbah Masker

22 BNI Menyapa - Yuk Ikut 7 Hari #BNIGoGreenChallenge

23 BNI Menyapa - Majalah Sinergi 46 Kembali Raih Penghargaan InMa 2021

24 BNI Menyapa - Lewat Konsolidasi dan Transformasi, BNI Siap Tangkap Potensi Bisnis 2021

25 BNI Menyapa - Lewat UMKM, BNI Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi RI

26 BNI Menyapa - Live Streaming BNI CorpU : Webinar UMKM: Survive di Tengah Tantangan Perubahan

27 BNI Menyapa - Bantu UMKM Adaptasi Kebiasan Baru, Ini Yang Dilakukan BNI

28 BNI Menyapa - Peringati HUT, Serikat Pekerja BNI Tetap Solid dan Siap Mendukung Program Transformasi

29 BNI Menyapa - Live Streaming BNI CorpU : Sosialisasi Sukuk Ritel Seri SR014

30 BNI Menyapa - Wisuda LDP ke-V Serikat Pekerja, Bukti BNI Serius Lakukan Kaderisasi

31 BNI Menyapa - Kartu Kredit BNI JCB Raih Dua Penghargaan pada JCB Indonesia Award 2021

32 BNI Menyapa - Kuliah Umum Kebangsaan

33 BNI Menyapa - IT'S TIME TO SHARE : AKHLAK Seri #2 "Sadar Kompeten dan Harmonis

34 BNI Menyapa - Waspada Akun Media Sosial yang Mengaku BNI

35 BNI Menyapa - Tetap Hati-Hati Walau Sudah Vaksin Covid-19 Dua Kali

36 BNI Menyapa - AKHLAK Series: Why TRUST Matters?

37 BNI Menyapa - Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1442 H

38 BNI Menyapa - UKM Semarang Go Global

39 BNI Menyapa - Sentra Vaksinasi Bersama BUMN Untuk Jawa Tengah Resmi Dibuka di Semarang!

40 BNI Menyapa - BNI Emerald Market Outlook 2021

41 BNI Menyapa - Sosialisasi Vaksin Covid-19

42 BNI Menyapa - Gelar Akad KPR Massal, BNI Tawarkan Banyak Promo Menarik!

43 BNI Menyapa - Perkuat Modal, BNI Akan Menerbitkan Tier 2 Subordinated Notes



871

No.

Subject Email

44 BNI Menyapa - Earth Hour, Satu Jam Untuk Bumi

45 BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan Periode 31 Maret dan 1 April 2021

46 BNI Menyapa - BNI Bagi 25% Dividen Tahun 2020

47 BNI Menyapa - Komitmen BNI Hi-Movers Melestarikan Bumi

48 BNI Menyapa - Strategi dan Roadmap QRIS sebagai Solusi Pembayaran Berbasis QR Code

49 BNI Menyapa - Waspada! Jangan Main Klik, Begini Cara Bedain Email Resmi dan Palsu

50 BNI Menyapa - Mau Hadiah & Pintar Cari Cuan, Yuk Ikut BNI Investime Week!

51 BNI Menyapa - Berdayakan UKM, BNI & SIG Kembangkan Solusi Digital Value Chain Terintegrasi

52 BNI Menyapa - Bantu Pulihkan NTT, BNI Serahkan Bantuan Tanggap Darurat untuk Korban Bencana

53 BNI Menyapa - Pengelolaan & Penyelamatan Arsip Penanganan Covid-19 dan Arsip Statis di BNI

54 BNI Menyapa - Perhatian, Perhatian! Jangan Lupa Lakukan Protokol Kesehatan Setelah Vaksin COVID-19

55 BNI Menyapa - Yuk Cek Insight Industri Kreatif Indonesia di BNI Creativepreneur Conference

56 BNI Menyapa - BNI CorpU : Appreciation and Motivation Awards for Learning Resources & Learner

57 BNI Menyapa - Selamat Menjalankan Ibadah Ramadhan 1442 H

58 BNI Menyapa - Perpanjang SIM dari Rumah Aja dengan SINAR dan Virtual Account BNI

59 BNI Menyapa - AKHLAK Series: Perilaku Harmonis & Kolaboratif

60 BNI Menyapa - Sasar Petani Muda, BNI Perluas Milenial Smartfarming di Klaten, Jawa Tengah

61 BNI Menyapa - Laba Bisnis BNI di Korea Tumbuh 73,9%

62 BNI Menyapa - Resmikan Kantor Baru di Seoul dan Korea Desk, BNI Siap Pertemukan Pengusaha RI & Korea

63 BNI Menyapa - Srikandi BNI Sebagai Role Model Pencapaian Prestasi Talenta Perempuan BNI

64 BNI Menyapa - Srikandi BNI Jadi 'Support System' UMKM Perempuan Go Export

65 BNI Menyapa - Healthy Talk: Tetap Sehat dan Energic Saat Bulan Puasa dengan Menu yang Tepat & Sehat

66 BNI Menyapa - Dharma Shanti Tahun Baru Saka 1943 : Mulat Sarira untuk Mencapai Harmonisasi Diri

67 BNI Menyapa - Top! Bisnis Digital Genjot Kinerja BNI

68 BNI Menyapa - Audit Awareness:What Color is Your Certification & Why It is Important for Your Career

69 BNI Menyapa - Tik-Tok Challenge Bersama #RamadannyaBNI

70 BNI Menyapa - 8 Kawasan yang Diperbolehkan Mudik Lokal, Mana Aja?

71 BNI Menyapa - Masih Pandemi Bukber di Luar? Makan di Rumah Aja Yuk!

72 BNI Menyapa - AKHLAK Series: Change & Happiness

73 BNI Menyapa - Permudah Bayar Zakat, BAZNAS Gaet BNI

74 BNI Hi-Movers Rayakan Idul Fitri Dengan Penuh Khidmat & Tetap Bijak Menerapkan Protokol Kesehatan

75 BNI Menyapa - Dorong Tanaman Hias Tembus Pasar Ekspor, BNI Salurkan KUR Florist

76 BNI Menyapa - Live Streaming BNI CorpU : Penegakan Integritas dalam Proses Perkreditan

77 BNI Menyapa - Menuju Perbankan Digital, Mewujudkan Transformasi e-Branch BNI

78 BNI Menyapa - Heboh! Jerome Polin Buka Rekening di BNI Cabang Tokyo

79 BNI Menyapa - 75 Tahun Akselerasi Prestasi untuk Indonesia

80 BNI Menyapa - Lebih Praktis, Mudah, dan Murah, Himbara Ajak Nasabah Transaksi Secara Cashless

81 BNI Menyapa - Tidak Perlu ke Cabang, 45.000 ATM Link Siap Layani Transaksi Finansial Nasabah

82 BNI Menyapa - BNI Jadi Pendukung Resmi Bulu Tangkis Nasional

83 BNI Menyapa - Sambut HUT ke 75 , BNI Siapkan Ajang Apresiasi untuk UMKM

84 BNI Menyapa - Kembangkan Smart City, Pemkot Medan Gandeng BNI Terapkan Solusi Terintegrasi

85 BNI Menyapa - Selamat Hari Raya Tri Suci Waisak 2565 BE/2021

86 BNI Menyapa - Transaksi Gratis di ATM Himbara, Bisa Banget!

87 BNI Menyapa - Mengenal BUMN Berakhlak di Lingkungan Bank Negara Indonesia

88 BNI Menyapa - Secepat Kilat, BNI Mudahkan Mahasiswa Bertransaksi


872

No.

Subject Email

89 BNI Menyapa - Grand Final BNI Business Innovation Award (BINNOVA) League

90 BNI Menyapa - IICD 2021, BNI Raih The Best SOE & Top 50 Big Capitalization Public Listed Company

91 BNI Menyapa - BNI R.A.C.E Wujudkan BNI #LompatLebihTinggi

92 BNI Menyapa - Fiki Naki Kaget, Ada Warga Lithuania Magang di BNI London

93 BNI Menyapa -Buruan Belanja! BNI Tebar Promo Awal Bulan

94 BNI Menyapa - Petani Mitra Binaan IPB Kini Tersentuh KUR BNI

95 BNI Menyapa - Aktif Dukung Ekspor, BNI Raih Consulate Award 2020

96 BNI Menyapa - Menko Airlangga Apresiasi KUR BNI Melanjutkan Estafet Program Kartu Prakerja

97 BNI Menyapa - Live Streaming BNI CorpU : Fraud Awareness Series

98 BNI Menyapa - Webinar WAJIB bagi segenap BNI Hi-Movers, #OneTreeOneEmployee Series

99 BNI Menyapa - BNI CorpU Raih Predikat Gold dalam GCCU Award 2021

100 BNI Menyapa - Lomba Video #OneTreeOneEmployee

101 BNI Menyapa - Millenial Smartfarming di Bali Cetak Petani Berkapasitas Ekspor

102 BNI Menyapa - #LompatLebihTinggiDance Challenge

103 BNI Menyapa - Fast Break Menuju Generasi Emas BUMN

104 BNI Menyapa - Live Streaming BNI CorpU : Leadership Series: Innovation Leader

105 BNI Menyapa - Challenge Twibbon Rangkai Cerita bersama BNI

106 BNI Menyapa - Promo Seru! Banyak Cuan Belanja Dengan BNI

107 BNI Menyapa - Webinar WAJIB : Good Corporate Governance: Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

108 BNI Menyapa - Meski Sudah Vaksinasi Covid-19: Masih Bisa Tertular Tidak?

109 BNI Menyapa - Apa Yang Harus Diketahui Orangtua Tentang Covid-19 Pada Anak?

110 BNI Menyapa - Untuk Mencegah Cluster Perkantoran, Apa Saja yang Harus Disiapkan?

111 BNI Menyapa - Lewat BNI Xpora, BNI Dorong UMKM RI Mendunia

112 BNI Menyapa - Rayakan HUT, BNI Tanam 1.946 Terumbu Karang di Likupang

113 BNI Menyapa - Webinar WAJIB : Semarak BNI Agen46: Peran BNI Agen46 Literasi dan Inklusi Keuangan

114 BNI Menyapa - Kenali 4 Manfaat Vaksin Covid-19 yang Tidak Boleh Dilewatkan

115 BNI Menyapa - BNI Corporate Transformation

116 BNI Menyapa - Youtuber Rosidah Jajal Remittance Paling Murah Sedunia

117 BNI Menyapa - Promo Gajian Hemat, Weekend Belanja Bareng BNI

118 BNI Menyapa - Podcast Leadership and Talent (Wajib bagi segenap BNI Hi-Movers)

119 BNI Menyapa - Cegah Covid-19, Ini Cara Gunakan Masker Dobel Yang Benar

120 BNI Menyapa - Webinar Asa UMKM Merajai Pasar Internasional

121 BNI Menyapa - Corona Melonjak: Catat 6 Aktivitas Paling Berisiko Penularan Covid-19

122 BNI Menyapa - Xpora, Ekspor Jadi Mudah

123 BNI Menyapa - BNI Kucurkan Kredit Sindikasi, Biayai Pertamina International Shipping

124 BNI Menyapa - Webinar WAJIB : Pinjaman Online & Mata Uang Kripto agar Prudent & Proporsional

125 BNI Menyapa - Gandeng GP Ansor dan Pos Indonesia, BNI Perluas Jaringan Agen46

126 BNI Menyapa - Seragam Batik Korporat Baru, Bawa Semangat Transformasi untuk BNI

127 BNI Menyapa - Webinar Srikandi Diaspora Lompat Lebih Tinggi

128 BNI Menyapa - Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Menjalankan Isoman

129 BNI Menyapa - Pulang Kampung, Pekerja Migran RI Sukses jadi Agen46

130 BNI Menyapa - Yuk Atasi Varian Delta dengan Perketat Protokol Kesehatan

131 BNI Menyapa - Sudah Vaksin Masih Bisa Kena Covid-19, Sia-sia?

132 BNI Menyapa - Global Mindset Journey : Pengantar Launching Global Mindset Learning Game

133 BNI Menyapa - Ayo Pulihkan Indonesia, Disiplin Terapkan 5M dan 3T



873

No.

Subject Email

134 BNI Menyapa - Diskonan Weekend! Belanja Bareng BNI Yuk

135 BNI Menyapa - Panduan Isolasi Mandiri Anak dengan COVID-19

136 BNI Menyapa - Cerdik & Bijak Tanggapi Isu Terkait BNI, Cek!

137 BNI Menyapa - Konsultasi dan Obat Gratis dari Telemedicine Kemenkes RI untuk Kamu yang Lagi Isoman

138 BNI Menyapa - Orang Rumah Kena Covid-19, Kita Harus Gimana?

139 BNI Menyapa - Tracing : Efektif Deteksi Sebaran Penularan Covid-19

140 BNI Menyapa - Testing : Solusi Efektif Cegah Penularan Corona

141 BNI Menyapa - Semua Wajib Pakai Masker

142 BNI Menyapa - Yuk Di Rumah Dulu Aja, Biar COVID-19 Ga Nyebar Lagi

143 BNI Menyapa - Isoman Starter Pack

144 BNI Menyapa - CEO Talk BNI "People First: The Key Aspect toward BUMN Go Global"

145 BNI Menyapa - Kenali Risiko Penyebaran Covid-19 di Ruang Tertutup dan Cara Mencegahnya

146 BNI Menyapa - Transformasi BNI, Siapkan SDM Berkelas Dunia

147 BNI Menyapa - Tips WFH Produktif & Efektif, Check!

148 BNI Menyapa - Wirausaha Minuman Kekinian di Era Pandemi, Untung atau Buntung?

149 BNI Menyapa - #1TahunAKHLAKBUMN

150 BNI Menyapa - Sales Championship Award 2021

151 BNI Menyapa - UK SME's Business Summit 2021: UMKM Go Global Bersama BNI

152 BNI Menyapa - BNI Seoul Pertemukan Eksportir Indonesia dengan Buyer Korea Selatan

153 BNI Menyapa - Jelajah BUMN "Bukan Jago Kandang"

154 BNI Menyapa - Yuk Lebih Waspada, Ini Dia Gejala Covid-19 yang Sering Terjadi Pada Anak-Anak

155 BNI Menyapa - Festival Ide Bisnis

156 BNI Menyapa - Dua Direksi BNI Ini Awalnya Sales. Bagaimana Kiatnya Menuju Puncak Karir?

157 BNI Menyapa - BNI Kembali Salurkan Program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro

158 BNI Menyapa - Hobi Belanja #GakPakeNanti, Wajib Cek Ini!!!!

159 BNI Menyapa - Story Telling Leader BNI (eSTeler BNI)

160 BNI Menyapa - Hebat, Rengkuh Sulap Pelepah Pinang Jadi Barang Bernilai Ekspor Tinggi

161 BNI Menyapa - Podcast Series SP Academy "Bangga Berkarir di BNI”

162 BNI Menyapa - New BNI Mobile Banking Challenge Bawa Rejeki #GaPakeNanti Kembali Lagi!

163 BNI Menyapa - Healthy Talk: Komorbid Rentan Terpapar COVID-19

164 BNI Menyapa - UGM Jadi Kampus Pertama Pengguna Campus Financial Ecosystem BNI

165 BNI Menyapa - Gandeng Komunitas Petani, 3 Bisnis Indonesia ini Jadi Primadona di Mancanegara

166 BNI Menyapa - Sudah Negatif Covid-19 Tapi Masih Ada Gejala?

167 BNI Menyapa - Doa Bersama, Serikat Pekerja BNI dan BNI Hi-Movers untuk Bangsa Indonesia

168 BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan periode 13 Agustus 2021

169 BNI Menyapa - BNI Terapkan Ekosistem Keuangan Perguruan Tinggi di Usakti

170 BNI Menyapa - Kenali Gejala Happy Hypoxia pada COVID-19 dan Penanganannya

171 BNI Menyapa - Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, Himbara Perkuat Sinergi

172 BNI Menyapa - Mengantarkan UMKM Indonesia ke Pasar Global

173 BNI Menyapa - Apa Ya Jenis Masker yang Efektif Cegah Covid-19?

174 BNI Menyapa - Sukses jadi Global Banking, Ini Sederet Fakta Keunggulan BNI

175 BNI Menyapa - Kolaborasi Majukan UMKM, BNI, Pertamina dan GP Ansor Tawarkan Pertashop

176 BNI Menyapa - Welcome Onboard bagi 50 Mahasiswa Hebat peserta Magang Kampus Merdeka 2021!

177 BNI Menyapa - Jangan Sampai Bocor, Jaga Keamanan Data Pribadi!

178 BNI Menyapa - Siapa Lagi yang Peduli Lingkungan, Kalau Bukan Kita!


874

No.

Subject Email

179 BNI Menyapa - Dukung Kemdikbud Ristek, BNI Techship Berikan Fleksibilitas Magang Merdeka “Work From Anywhere”

180 BNI Menyapa - BNI Sajikan Ekosistem Layanan Digital

181 BNI Menyapa - SOENERGY - TALK : Sinergi BNI Membangun UMKM Digital Bersama PaDi UMKM

182 BNI Menyapa - Leadership Series: Empathic Leadership

183 BNI Menyapa - Kinerja Solid di Tengah Pandemi, Saham BBNI Layak Dikoleksi

184 BNI Menyapa - BNI, BCA, blu by BCA Digital, Jenius dari Bank BTPN, dan Twitter Indonesia Kolaborasi Kampanyekan Edukasi

Keamanan #DatamuRahasiamu

185 BNI Menyapa - Scan Barcode di PeduliLindungi, Punya Kamu Warna Apa

186 BNI Menyapa - Solusi Keuangan Digital BNI untuk UMKM Bersama Buku Warung

187 BNI Menyapa - Jaga Citra BNI, ini yang Harus Dilakukan BNI Hi Movers

188 BNI Menyapa - Webinar Global Mindset Journey 3 : “Collaborate and Create with Culturally Different People”

189 BNI Menyapa - Live Streaming BNI CorpU : Leadership & Soft Skill Series: Growth Mindset

190 BNI Menyapa - BNI Securities Pte. Ltd. Resmi Beroperasi di Singapura

191 BNI Menyapa - Perkuat Bisnis Transactional Banking, BNI Hadirkan 3 Inovasi

192 BNI Menyapa - Dukung BNI Jadi Juara Favorit Dev Portal Awards 2021

193 BNI Menyapa - Terapkan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, Indonesia siap jadi anggota FATF

194 BNI Menyapa - Webinar Wajib! Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Sektor Perbankan

195 BNI Menyapa - Gandeng KPK, BNI Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Kalangan BNI Hi-Movers

196 BNI Menyapa - Berpartisipasi Dalam Penyelenggaraan TEI 2021, BNI Dukung Penuh Pemerintah Dorong Ekspor Non Migas di

Masa Pandemi

197 BNI Menyapa - Sudirman Cup, BNI Wujudkan Pengiriman Tim ke Vantaa-Finlandia

198 BNI Menyapa - Andalkan Solusi Keuangan Digital Terintegrasi melalui BNI Smart City, BNI Siap Bermitra dengan Pemerintah

Daerah Layani Masyarakat Modern di Era Society 5.0

199 BNI Menyapa - Penguatan UMKM Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui BNI Xpora

200 BNI Menyapa - Komunitas Cyclist Srikandi BNI Dukung Ekosistem Digital & UMKM Taman Mini Indonesia Indah di Masa

Pandemi

201 BNI Menyapa - Dorong Ekspor, Jurus BNI Comblangi UMKM dan Pembeli Global

202 BNI Menyapa - Bangga, 2 Pemuda RI Kuasai Pasar Eropa Berkat BNI Xpora

203 BNI Menyapa - Pertama di Indonesia, BNI Terbitkan AT - 1 Bond

204 BNI Menyapa - BNI Berikan Pembiayaan USD 250 Juta kepada Chandra Asri Petrochemical

205 BNI Menyapa - BNI Dukung Bank Indonesia Sosialisasikan LCS

206 BNI Menyapa - Healthy Talk: Talk Show Penyakit Dalam & Fitur Layanan Rawat Jalan BNI Life di Aplikasi Halodoc

207 BNI Menyapa - Time To Share BNI Corporate University : AKHLAK Seberapa Kompetenkah Saya?

208 BNI Menyapa - Regional Qualifier BNI King of School Dimulai, 1.024 Sekolah Perebutkan Gelar Juara

209 BNI Menyapa - PeduliLindungi dan BNI Mobile Banking Segera Terintegrasi

210 BNI Menyapa - BNI Guyur Promo, Serba 50 Persen Belanja Kebutuhan

211 BNI Menyapa - Hebat! BNI Bawa Pulang Tiga Penghargaan AHI 2021

212 BNI Menyapa - BNI Digitalkan Layanan Kepabeanan, Cukai dan Ekosistem Logistik Nasional

213 BNI Menyapa - Live Streaming BNI CorpU : Healthy Talk with Srikandi BNI: Deteksi Dini Kanker Payudara

214 BNI Menyapa - Tetap Waspada, Ganti Kartu Debit BNI Kamu dengan Kartu Debit Berbasis Chip dan Ganti PIN Secara Berkala

215 BNI Menyapa - Tingkatkan Profit Bisnis, Pertamina Lubricants Optimalkan Supply Chain Financing BNI

216 BNI Menyapa - Pulang dari Luar Negeri, Apa Aja Sih Aturan Karantinanya?

217 BNI Menyapa - Live Streaming BNI CorpU : Talkshow Ngobrol Santuy bersama BNI Agen46 & UMKM Muda dari Papua

218 BNI Menyapa - Dukung TEI 2021, BNI Xpora Resmi Diluncurkan

219 BNI Menyapa - Kinerja 3Q21 BBNI Solid, Digitalisasi Tumbuh Optimal

220 BNI Menyapa - Podcast Series SP Academy Live Youtube WAJIB bagi segenap BNI Hi-Movers : "Bergerak Gak Pake Nanti”



875

No.

Subject Email

221 BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan BCV Fraud Awareness Series "Pengawalan Risiko dan Pengembangan Bisnis

Internasional"

222 BNI Menyapa - Di Hari Sumpah Pemuda 2021, BNI Ajak Milenialpreneur Luncurkan Program ‘Muda Pasti Bisa'

223 BNI Menyapa - Tembus Pasar Ekspor Jepang dan Malaysia, Nelayan Sikka Maumere Sukses lewat BNI Xpora

224 BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan Sinergy BNI – Sarinah: Peluang Tumbuh dan Berkembang: Bisnis dengan Platform

Digital

225 BNI Menyapa - Waspada Third Wave Covid-19, Jangan Lalai Prokes!

226 BNI Menyapa - Ayo Dukung Gitaswara 46

227 BNI Menyapa - Mantap, BNI Antarkan UMKM Tembus Pasar Dubai

228 BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan - Graduasi Kewirausahaan Masyarakat melalui Program Kartu Prakerja dan KUR

Prakerja BNI

229 BNI Menyapa - Peringati Hari Pahlawan, BNI Santuni Keluarga Prajurit

230 BNI Menyapa - BNI Luncurkan Kartu Kredit E-Commerce Kolaborasi Dengan JD.ID

231 BNI Menyapa - BNI Zero Fraud, Let's Race!

232 BNI Menyapa - Bangun Tol Cijago, BNI dan PT SMI Salurkan Kredit Sindikasi Rp2,6 Triliun pada Translingkar Kita Jaya

233 BNI Menyapa - Bangga! BNI Kembali Raih Penghargaan Most Trusted Company di Ajang CGPI Award 2021

234 BNI Menyapa - BNI – UI Half Marathon 2021

235 BNI Menyapa - BNI Luncurkan Kartu Kredit untuk Penggemar Golf

236 BNI Menyapa - BNI Merebut Gold Rank pada ASRRAT 2021

237 BNI Menyapa - Harus Tahu! Begini Hindari Modus Social Engineering

238 BNI Menyapa - Ibadah Perayaan Natal BNI dan Perusahaan Anak Tahun 2021 dengan tema "Jesus, The Greatest Gift"

239 BNI Menyapa - SAI Awareness Letter – Trade Finance

240 BNI Menyapa - Rayakan Kemenangan Merebut Piala Thomas 2020, BNI Apresiasi PBSI

241 BNI Menyapa - Environmental, Social, and Governance di BNI

242 BNI Menyapa - Strategi Mitigasi BNI dalam Menghadapi Cuaca Ekstrim (La Nina)

243 BNI Menyapa - Berkat BNI Xpora, kinerja UMKM naik dua kali lipat

244 BNI Menyapa - BNI Hi-Movers Anti Gratifikasi

245 BNI Menyapa - Perkuat Ekosistem Diaspora, BNI Xpora Jalin Kerja Sama dengan House of Indonesia Econesia

246 BNI Menyapa - Selamat Natal 2021 & Tahun Baru 2022, Lompat Lebih Tinggi Meraih Kedamaian

247 BNI Menyapa - Momen Natal, BNI Dorong Semangat Kreatif Berwirausaha

248 BNI Menyapa - Tetap Seru di Tahun Baru dengan Menjaga Protokol Kesehatan

249 BNI Menyapa - Semangat Transformasi Bisnis Internasional

250 BNI Menyapa - BNI Rewind 2021


876

Program Anti Pencucian

Uang (APU) dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme (PPT)

Struktur Organisasi dalam Penerapan Program APU dan PPT

Dalam rangka mendukung penerapan program APU dan PPT, Divisi Kepatuhan ditetapkan sebagai Unit Kerja

Khusus (UKK) sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU dan PPT. Divisi Kepatuhan

melapor dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan di BNI (Direktur

Human Capital dan Kepatuhan). Program APU dan PPT juga diterapkan oleh Regional Compliance Officer (RCO)

di segenap kantor Wilayah. RCO memiliki fungsi supervisi penerapan Program APU dan PPT di segenap Kantor

Cabang di bawah kelolaan masing-masing wilayah dan memastikan kegiatan operasional cabang telah sesuai dengan

penerapan program APU dan PPT.

Adapun Struktur organisasi APU dan PPT pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

PEMIMPIN DIVISI

KEPATUHAN

WAKIL PEMIMPIN DIVISI

KELOMPOK

KEPATUHAN BISNIS

& OPERASIONAL

BANK 1

KELOMPOK

KEPATUHAN BISNIS

& OPERASIONAL

BANK 2

KELOMPOK

KEPATUHAN

PERATURAN &

KEBIJAKAN

KELOMPOK

KEBIJAKAN &

PENGEMBANGAN

APU PPT

KELOMPOK

ANALISIS

TRANSAKSI APU

PPT

KELOMPOK GCG

& MANAJEMEN

ETIKA

KEPATUHAN

BISNIS &

OPERASIONAL

BANK 1

KEPATUHAN

BISNIS &

OPERASIONAL

BANK 2

PENGELOLAAN

KEPATUHAN DIGITAL

BANKING

PENGELOLAAN

KEBIJAKAN &

PENGEMBANGAN APU

PPT

PENGELOLAAN

ANALISIS TRANSAKSI

APU PPT

PENGELOLAAN GCG

PENGELOLAAN

KEPATUHAN

WILAYAH*

PENGELOLAAN

KEPATUHAN

WILAYAH*

PENGELOLAAN

KEPATUHAN

PERATURAN &

KEBIJAKAN

PENGELOLAAN

MANAJEMEN ETIKA

PENGELOLAAN TATA

KELOLA KEPATUHAN

TERINTEGRASI

PENGELOLAAN RISIKO

KEPATUHAN

BAGIAN UMUM

* Pengelolaan Kepatuhan Wilayah memiliki fungsi memastikan penerapan APU dan PPT di Kantor Wilayah, Cabang dan Sentra.

Program dalam Penerapan Program APU dan PPT

Sebagai upaya mencegah dan meminimalisasi penggunaan Bank sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan

terorisme, maka BNI menerapkan program APU dan PPT melalui:

1. Penilaian risiko TPPU dan TPPT Bank dengan pendekatan berbasis risiko (Risk Based Approach/RBA) yang direview

secara berkala;

2. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Peran aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris sangat diperlukan dalam menciptakan efektivitas penerapan Program

APU dan PPT, mengingat peranan Direksi dan Dewan Komisaris akan mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan

organisasi dalam penerapan Program APU dan PPT. Bentuk pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris antara




877

a. Persetujuan Direksi atas penetapan Divisi Kepatuhan

sebagai Unit Kerja Khusus (UKK) yang bertanggung

jawab terhadap penerapan Program APU dan PPT;

b. Persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris atas

Kebijakan APU dan PPT;

c. Laporan berkala (bulanan, triwulanan dan

semesteran) terkait kewajiban pelaporan dan

implementasi Program APU dan PPT kepada Direksi

dan Dewan Komisaris;

d. Persetujuan Direksi atas Laporan rencana dan

realisasi pengkinian data nasabah;

e. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris untuk

membahas pelaksanaan Program APU dan PPT.

3. Kecukupan dan Efektivitas Kebijakan & Prosedur

Divisi Kepatuhan telah menyusun Kebijakan dan Prosedur

APU dan PPT yang secara berkala dilakukan review/

updating/penyempurnaan sesuai ketentuan yang

berlaku. Untuk memperkuat penerapan APU dan PPT,

maka di setiap prosedur produk dan aktivitas perbankan

diatur pula prosedur pelaksanaan APU dan PPT, guna

mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko

tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana

pendanaan terorisme untuk masing-masing produk atau

aktivitas. Untuk memastikan implementasi Program APU

dan PPT telah berjalan sebagaimana mestinya maka

dilakukan supervisi oleh Divisi Kepatuhan. Kebijakan

dan prosedur penerapan program APU PPT sejalan dan

sesuai dengan rekomendasi FATF dan Peraturan OJK

(POJK) No. 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah

dengan POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan

Program APU dan PPT di sektor jasa keuangan, yang

antara lain mengatur:

a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris;

b. Prosedur Customer Due Diligence (CDD) dan/atau

Enhanced Due Diligence (EDD) terhadap Calon

Nasabah/ Nasabah/ Beneficial Owner (BO)/ Walk

in Customer (WIC) termasuk memastikan Calon

Nasabah Nasabah/ Nasabah/ Beneficial Owner

(BO)/ Walk in Customer (WIC) tidak masuk dalam

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

(DTTOT) dan/atau Daftar Proliferasi Senjata

Pemusnah Massal (DPPSPM); dan daftar watchlist

lainnya (OFAC List, UN List);

c. Penerapan Program APU PPT berdasarkan

pendekatan berbasis risiko (Risk-Based Approach);

d. Prosedur Pemantauan Profil dan Transaksi Nasabah;

e. Pelaksanaan sistem Prosedur Transfer Dana;

f. Penatausahaan Dokumen Nasabah dan Transaksi;

g. Penerapan Program APU dan PPT di Jaringan

Kantor dan Entitas Anak dalam Konglomerasi

Keuangan;

h. Pengendalian Internal; dan

i. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

4. Pengendalian intern yang efektif dalam penerapan

APU dan PPT antara lain dilakukan dengan:

a. Dimilikinya kebijakan dan prosedur APU dan PPT

serta pemantauan internal yang memadai;

b. Adanya batasan wewenang dan tanggung jawab

yang jelas terhadap satuan kerja terkait dengan

penerapan program APU dan PPT baik melalui

firstline of defense (risk taking unit), second line

of defense maupun third line of defense; dan

c. Dilakukannya pemeriksaan untuk memastikan

efektivitas pelaksanaan Program APU dan PPT oleh

Satuan Kerja Audit Intern.

5. Sistem Manajemen Informasi

Untuk mengoptimalkan pemantauan transaksi dalam

pelaksanaan Program APU dan PPT, BNI secara

berkelanjutan mengembangkan teknologi system

informasi, antara lain:

a. Melakukan penyempurnaan sistem dan aplikasi

pendukung untuk Anti Money Laundering Detection

System, Filtering & Screening Terrorist (DTTOT

List), PEP Screening Detection dan Customer Due

Diligence (CDD) Risk Scoring, baik secara batch

maupun realtime, dalam suatu BNI AML System.

BNI AML System digunakan untuk mendukung

pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah yang

lebih Optimal, khususnya dalam pendeteksian/

pemantauan transaksi nasabah yang memiliki pola

perilaku dan pola transaksi pencucian uang dan

pendanaan terorisme.

b. Pengembangan dan penyempurnaan sistem

Suspect Account to Verify (SAV).

c. Pengembangan sistem aplikasi Walk in Customer.

d. Pengembangan aplikasi pemanfaatan data

Politically Exposed Person (PEP) PPATK.

e. Pengembangan aplikasi KYC on Board untuk

melakukan filtering dan screening calon nasabah

terhadap Data Teroris/Terrorist List (DTTOT), Daftar

Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM), PEP

List, OFAC List, UN List dan Fraudulent List.

f. Pengembangan sistem aplikasi internal pendukung

kewajiban pelaporan sesuai dengan requirement

format pelaporan GoAML PPATK.

g. Pengembangan system interface GoAML dalam

mendukung kewajiban pelaporan yang telah

disesuaikan dengan ketentuan GoAML

6. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

BNI secara berkesinambungan menyelenggarakan

pelatihan, sosialisasi dan Reminder mengenai

penerapan Program APU dan PPT kepada seluruh

pegawai secara berkesinambungan, antara lain meliputi:

a. Pelatihan, metode pelatihan dapat dilakukan secara

elektronik/Online base, maupun melalui tatap muka,

yaitu:


878

i) Pelatihan secara elektronik/Online base, yaitu

dengan media e-Learning APU PPT pada BNI

Smarter dengan passing grade kelulusan dan

dilengkapi dengan pre-test dan post-test kepada

seluruh peserta serta video pembelajaran,

webinar dan podcast.

ii) Pelatihan melalui tatap muka, dengan pendekatan

yaitu:

• Dilakukan secara interaktif (antara lain:

workshop), diberikan untuk pegawai yang

mendapatkan prioritas secara berkala, dengan

topik disesuaikan dengan kebutuhan peserta;

• Dilakukan secara satu arah (antara lain:

seminar) diberikan untuk pegawai yang

tidak mendapatkan prioritas, dan dilakukan

apabila terdapat perubahan ketentuan yang

signifikan, dengan topik berupa gambaran

umum penerapan Program APU dan PPT.

b. Pelaksanaan Supervisi dan Sosialisasi penerapan

Program APU dan PPT pada Kantor Cabang

sampling (berdasarkan hasil penilaian Branch Risk

Rating), dan Divisi terkait.

c. Penyampaian Surat Reminder terkait tipologi,

modus terbaru dan lesson learned terkait APU dan

PPT kepada seluruh Kantor Cabang, Wilayah, Divisi,

Unit dan Satuan.

7. Melaksanakan program Peningkatan kualitas data

nasabah kepada pegawai dan nasabah dilakukan

melalui video pembelajaran e-learning awareness

peningkatan kualitas data nasabah, email blast, flyer,

dan pemanfaatan media digital, seperti: Instagram,

video digital disetiap Banking Hall.

8. Menjalin dan membina kerja sama maupun koordinasi

dengan pihak regulator dan Aparat Penegak Hukum,

khususnya dalam pemenuhan permintaan data dan/

atau informasi nasabah.

9. Penerapan Program APU dan PPT pada Perusahaan

Anak dan kantor cabang di luar negeri

sebagai bentuk tanggung jawab bagi Bank yang

memiliki jaringan kantor secara internasional, maka

untuk memastikan penerapan APU dan PPT telah

berjalan efektif di seluruh jaringan kantor, Divisi

Kepatuhan juga memantau dan menganalisa serta

melakukan supervisi atas penerapan Program APU

dan PPT di:

a. Perusahaan Anak di dalam negeri, yaitu BNI Asset

Manajemen, BNI Sekuritas, BNI Multifinance dan

BNI Life;

b. Kantor Cabang Luar Negeri, yaitu: BNI New York,

BNI London, BNI Tokyo, BNI Hong Kong, BNI Seoul,

dan BNI Singapore.

10. Berperan aktif dalam program kerja dan kegiatan

rezim APU PPT yang diselenggarakan oleh regulator/

pemerintah, antara lain:

a. Penyusunan Penilaian Risiko TPPU dan TPPT

Nasional (National Risk Assessment/NRA) dan

Sektoral (Sectoral Risk Assessment/SRA);

b. Pelaksanaan Financial Integrity Rating (FIR) PPATK;

c. Narasumber/piloting Bank untuk pelaporan APOLO,

GoAML, dan terlibat dalam berbagai project

regulator, antara lain: Public Private Partnership

(PPP), dan Penyediaan Database PEP.

Penguatan Program APU PPT

Dengan semakin kompleksnya produk dan jasa/layanan

perbankan, serta meningkatnya penggunaan teknologi

digital, hal ini berpotensi meningkatkan risiko perbankan

untuk digunakannya sebagai sarana pencucian uang

oleh para pelaku kejahatan. Sehubungan dengan hal

tersebut, Bank perlu memastikan bahwa implementasi

APU dan PPT telah berjalan dengan baik dan sesuai

dengan ketentuan, selain itu perlu dilakukan upaya-upaya

perbaikan dalam pelaksanaannya.

Beberapa inisiatif perbaikan yang dilakukan Bank BNI,

antara lain:

1. Meningkatkan awareness dan kompetensi pegawai

terkait implementasi APU PPT;

2. Memperbaiki kualitas data nasabah melalui program

peningkatan kualitas data nasabah, melalui email

blast, flyer, dan pemanfaatan media digital, seperti:

Instagram, video digital disetiap Banking Hall;

3. Mengembangkan BNI AML system dan aplikasi lainnya

untuk mendukung optimalisasi implementasi APU PPT;

4. Meningkatkan kualitas data nasabah dan analisis

pelaporan kepada regulator sesuai dengan ketentuan;

5. Menindaklanjuti seluruh hasil audit baik dari internal

maupun eksternal terkait dengan implementasi APU

PPT sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;

6. Melakukan koordinasi secara aktif dengan Regulator

dan Aparat Penegak Hukum dalam pemenuhan

permintaan data dan pemberian keterangan dalam

upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme;

7. Melakukan updating atas kebijakan dan prosedur

serta penyesuaian ketentuan internal sesuai dengan




879

Perlindungan Hak Kreditur

BNI menerapkan sistem keterbukaan informasi secara jujur dan transparan serta persamaan perlakuan (equal treatment)

kepada seluruh kreditur tanpa adanya diskriminasi guna melindungi hak-hak kreditur. Hal ini sejalan dengan salah

satu prinsip Tata Kelola yang diterbitkan oleh ASEAN Corporate Governance Scorecard.

Melalui keterbukaan informasi, seluruh kreditur maupun mitra usaha dapat memperoleh informasi yang relevan sesuai

kebutuhannya sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan yang objektif atas dasar pertimbangan

yang adil, wajar dan akurat.

BNI senantiasa memastikan terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Bank. Bank menjamin

hak-hak kreditur dilaksanakan dengan baik, yang dituangkan dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah

pihak. Sebagai bagian dari pelaksanaan dari hak-hak kreditur, Bank menjalankan kewajibannya sebagaimana yang

diperjanjikan dengan tepat waktu dan berupaya untuk menghindari keterlambatan maupun kelalaian yang berpotensi

menimbulkan kerugian kedua belah pihak.

Program Anti Korupsi

BNI memiliki program anti korupsi yang tertuang dalam berbagai pedoman antara lain meliputi Kode Etik, Pedoman

Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan Whistleblowing System. Berbagai

pedoman tersebut telah diterapkan dengan baik dan dievaluasi efektivitasnya setiap tahun. Setiap tahun Direksi,

Dewan Komisaris dan seluruh Pegawai BNI menandatangani Pakta Integritas yang salah satu isinya berupa komitmen

untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi. Atas pelanggaran terhadap program anti korupsi di

BNI dikenakan sanksi administratif.


880

Kode Etik Perusahaan

BNI memiliki Kode Etik (Code of Conduct) sebagai

salah satu bentuk komitmen dalam menjalankan fungsi

kepatuhan dan menjadi pedoman perilaku bagi seluruh

pegawai Bank. Kode Etik Bank menggunakan prinsipprinsip

dasar yang mengacu kepada visi, misi, dan nilainilai

utama Bank serta regulasi internal dan eksternal

yang berlaku prinsip-prinsip dasar yang mengacu kepada

visi, misi, dan nilai-nilai utama Bank serta regulasi internal

dan eksternal yang berlaku. Kode Etik juga menjadi

prinsip dan dasar yang memandu hubungan di antara

BNI Hi-Movers dengan para pemangku kepentingan

dalam berbisnis. Kode Etik berisikan sistem nilai, etika

bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap

peraturan-peraturan perusahaan dalam menjalankan

bisnis dan aktivitas lainnya, serta interaksi dengan para

pemangku kepentingan.

BNI senantiasa berupaya menjalankan usaha sesuai

dengan prinsip-prinsip GCG. Kode Etik BNI diberlakukan

sejak tanggal 1 Desember 2010 yang merupakan hasil

revitalisasi dari Code of Conduct sebelumnya (tahun

2001). Kode Etik BNI wajib dipatuhi dan dilaksanakan

oleh segenap BNI Hi-Movers (Dewan Komisaris, Direksi,

Pegawai BNI) yang ditandai dengan pembubuhan

tanda tangan oleh segenap BNI Hi-Movers pada surat

Pernyataan Sikap BNI Hi-Movers sebagai wujud nyata

komitmen dalam melaksanakan Kode Etik BNI.

Pokok-Pokok Kode Etik

Pokok-pokok Kode Etik BNI terdiri dari 14 butir yang pada

prinsipnya mewajibkan segenap BNI Hi-Movers untuk:

1. Bertindak profesional, dengan mengedepankan nilainilai

budaya kerja Prinsip 46;

2. Menjadi panutan dan saling mengingatkan kepada

bawahan, atasan, rekan kerja dan mitra kerja untuk

melaksanakan Kode Etik BNI;

3. Menjaga hubungan baik antar sesama BNI Hi-Movers;

4. Menjaga kerahasiaan bank dan kerahasiaan jabatan;

5. Menjaga keamanan kerja;

6. Melindungi kesehatan, sumber daya alam dan

lingkungan hidup;

7. Melakukan pencatatan, pelaporan dan

pengadministrasian pekerjaan dengan baik, jujur dan

akurat;

8. Mencegah terjadinya benturan kepentingan yang

dapat merugikan kepentingan BNI;

9. Tidak memberi atau menerima hadiah dalam bentuk

apapun, secara langsung maupun tidak langsung

dari pihak manapun, yang terkait dengan tugas dan

tanggung jawab kami;

10. Bertindak sebagai Narasumber, sepanjang untuk

kepentingan BNI;

11. Tidak menjadi anggota dan donatur Partai Politik;

12. Tidak mengungkapkan informasi yang tidak benar

mengenai BNI;

13. Tidak menggunakan aset BNI untuk kepentingan

pribadi;

14. Tidak menyalahgunakan Corporate Identity BNI, untuk

kepentingan pribadi.

Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Kode Etik adalah salah satu bentuk komitmen BNI

untuk patuh pada ketentuan hukum dan standar etika

tertinggi di mana saja BNI melakukan kegiatan bisnis/

operasionalnya. Pengelolaan Perseroan selain harus

mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku

juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika.

Code of Conduct berlaku bagi seluruh insan Perseroan,

yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Karyawan.

Seluruh insan Perseroan mempunyai kesadaran untuk

menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan

memperkuat reputasi Bank.

Penyebarluasan Kode Etik

Dalam rangka sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Kode

Etik BNI tersebut, telah diterbitkan buku saku Kode Etik

BNI dan telah didistribusikan kepada segenap BNI Hi-

Movers. Selain itu secara berkesinambungan dilakukan

sosialisasi Kode Etik melalui seminar internal/sosialisasi

BNI, sharing session melalui webinar series, internal media

BNI (DigiHC, BNI Smarter, BNI CorpuTV, BNI Menyapa,

Majalah Sinergi dan website BNI Forum) yang dapat

diakses oleh seluruh pegawai BNI, pelatihan GCG dan

Kode Etik bagi pegawai BNI baik pegawai baru maupun

lama serta coaching yang dilakukan oleh atasan pegawai.

Pelanggaran terhadap Kode Etik BNI akan dikenakan

sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan dan kebijakan

perusahaan yang berlaku di BNI.



881

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Penerapan dan penegakan Kode Etik sebagai bagian dari pelaksanaan implementasi GCG senantiasa dilakukan

melalui program awareness dan internalisasi. BNI berkomitmen untuk mengembangkan dan menerapkan prinsip

GCG dalam setiap kegiatan Perseroan di semua tingkatan atau struktur organisasi mulai dari level dasar sampai

kepada top management. Untuk itu keberadaan Kode Etik menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi

dan pekerja sebagai bagian dari usaha pencapaian Visi dan Misi Perseroan. Penegakan terhadap Kode Etik dilakukan

dengan upaya pemantauan secara berkala terhadap kepatuhan Kode Etik dan menyediakan fasilitas bagi pengaduan

terhadap pelanggaran Kode Etik yang diatur tersendiri dalam mekanisme pelaporan pelanggaran (Whistleblowing

System). Setiap BNI Hi-Movers dapat melaporkan penyimpangan atas Kode Etik tersebut dan identitas pelapor akan

dilindungi. Seluruh laporan tersebut harus disertai data dan/atau bukti-bukti akurat sehingga pelanggaran dapat

diproses lebih lanjut. Setiap pelanggaran atas Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

dan pengenaan sanksi tersebut tidak bersifat diskriminatif.

Jenis dan Bentuk Sanksi Pelanggaran Kode Etik

BNI Hi-Movers dalam tingkatan apapun apabila jelas terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik BNI

maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

Sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

Sanksi Pokok

Jenis dan Bentuk Pelanggaran

Surat Pembinaan (SP) • Kelalaian terhadap tata tertib di lingkungan kerja

• Pelanggaran sistem prosedur/kewajiban karena kelalaian yang tidak menimbulkan kerugian

Surat Teguran (STE) • Pelanggaran tata tertib dan ketertiban lingkungan kerja

• Pelanggaran sistem prosedur/kewajiban karena kelalaian yang menimbulkan kerugian yang

tidak material

Surat Teguran Keras (STK) • Pelanggaran sistem prosedur/kewajiban karena kelalaian yang menimbulkan kerugian

material

• Pelanggaran yang tidak memenuhi unsur fraud/kecurangan/fiktif/rekayasa dan/atau

gratifikasi

Demosi • Pelanggaran sistem prosedur/kewajiban yang mengandung unsur kesengajaan dan

menimbulkan kerugian yang tidak material

• Pelanggaran berat yang tidak memenuhi unsur fraud/kecurangan/fiktif/rekayasa dan/atau

gratifikasi

Pemutusan Hubungan Kerja • Pelanggaran sistem prosedur/kewajiban yang mengandung unsur kesengajaan dan

menimbulkan kerugian material

• Pelanggaran yang memenuhi unsur fraud/kecurangan/fiktif/rekayasa dan/atau gratifikasi

Jumlah dan Tren Pelanggaran Kode Etik 2021

Selama tahun 2021, telah terjadi 76 (tujuh puluh enam) pelanggaran kode etik dengan rincian sebagai berikut:

Sanksi Pokok 2021 2020

Surat Pembinaan (SP) 6 2

Surat Teguran (STE) 3 4

Surat Teguran Keras (STK) 3 14

Demosi 4 2

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 60 38

Total 76 60


882

Budaya Perusahaan

Budaya BNI diidentikkan dengan “AKHLAK” yang merupakan tuntutan Perilaku BNI Hi-Movers, terdiri dari:

Budaya Kerja BNI yang disebut dengan “AKHLAK” merupakan tuntunan

perilaku BNI Hi-Movers

Nilai Utama

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif

Panduan Perilaku

1. Memenuhi janji dan komitmen;

2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang diambil;

3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika;

4. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;

5. Membantu orang lain belajar;

6. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik;

7. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;

8. Suka menolong orang lain;

9. Membangun lingkungan kerja yang kondusif;

10. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara;

11. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar;

12. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika;

13. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi yang lebih baik;

14. Terus menerus melakukan perbaikan;

15. Bertindak proaktif;

16. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;

17. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;

18. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.



883

Kebijakan Anti Gratifikasi & Anti Suap

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

(Good Corporate Governance) dan Kode Etik (Code of

Conduct) di BNI diantaranya adalah dengan penerapan

Pengendalian Gratifikasi dan Sistem Manajemen Anti

Penyuapan (SMAP). Sebagai tahap awal dalam penerapan

program Pengendalian Gratifikasi, telah dilakukan

penandatanganan “Komitmen Pengendalian Gratifikasi”

oleh Direktur Utama yang disaksikan oleh Ketua Komisi

Pemberantasan Korupsi (Ketua KPK) pada tanggal

17 Oktober 2016, dan dihadiri oleh Dewan Komisaris,

Dewan Direksi, Senior Leaders, serta Nasabah, Debitur,

dan Notaris.

Selanjutnya dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi

(UPG) yang ditempatkan di Divisi Kepatuhan. Pedoman

Perusahaan Pengendalian Gratifikasi telah disusun dan

dapat diakses oleh segenap BNI Hi-Movers melalui BNI

ePP. Pedoman Perusahaan (PP) Pengendalian Gratifikasi

tersebut menambah pedoman BNI terkait dengan

ketentuan gratifikasi yang sebelumnya diatur dalam

Kode Etik BNI.

Sebagai salah satu upaya meningkatkan pengendalian

gratifikasi dan suap di BNI pada tanggal 11 Agustus

2020, BNI telah memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016

tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP/

Anti Bribery) pada ruang lingkup Pengadaan Barang

dan/atau Jasa di Divisi PFA serta saat ini sedang dalam

proses perluasan ruang lingkup sertifikasi. Perolehan

sertifikasi ini menunjukkan telah terkelolanya dengan baik

sistem pengendalian gratifikasi, suap dan whistleblowing

system di BNI sesuai dengan standar dan praktik di dunia

Internasional yang telah ditetapkan oleh ISO.

Pengelolaan Pengendalian

Gratifikasi & Anti Suap

Sejak penandatanganan komitmen Anti Gratifikasi, BNI

telah menerapkan pengendalian Gratifikasi di dalam

aktivitas operasionalnya. Laporan Penerimaan/Penolakan

Gratifikasi yang dilaporkan ke Unit Pengendalian

Gratifikasi (UPG) BNI, telah diteruskan ke KPK melalui

aplikasi Gratifikasi Online (GOL). Divisi Kepatuhan juga

telah memberikan konsultasi secara lisan dan tertulis atas

pertanyaan Divisi/Satuan/Unit terkait dengan Gratifikasi.

Setiap awal tahun seluruh BNI Hi-Movers melakukan

penandatanganan Pakta Integritas Pegawai yang salah

satu poinnya adalah komitmen untuk : “Tidak memberikan,

menjanjikan dan/atau menerima imbalan dalam bentuk

apapun kepada atau dari nasabah dana maupun debitur,

vendor, rekanan, mitra kerja dan/atau pihak lainnya baik

eksternal maupun internal.”

Selanjutnya BNI Hi-Movers melaksanakan Deklarasi

Anti Gratifikasi & Suap, sebagai salah satu reminder ke

segenap pegawai untuk melaporkan setiap gratifikasi dan/

atau suap yang diterimanya kepada Unit Pengendalian

Gratifikasi (UPG) BNI serta sanksi yang akan dikenakan

kepada pegawai atas pelanggaran ketentuan gratifikasi

dan anti suap di BNI.

Sebagai upaya digitalisasi pelaporan gratifikasi secara

paperless, sejak Desember 2018, BNI Hi-Movers dapat

melaporkan gratifikasi melalui portal Compliance

Information Management System (CIMS) dengan alamat

www.cims.bni.co.id. yang terintegrasi dengan aplikasi

Gratifikasi Online (GOL) KPK. Petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk teknis terkait dengan pelaporan tersebut dapat

di akses melalui BNI ePP maupun BNI Forum.


884

Sosialisasi Kebijakan Anti Gratifikasi & Anti Suap

Sosialisasi dan edukasi terkait Gratifikasi & Anti Suap telah dilakukan melalui webinar, website bni.co.id, media cetak,

serta media internal BNI antara lain BNI Forum, BNI Digi-HC, e-mail BNI Menyapa, Instagram Quickpose dan Instagram

BNI46. Adapun aktivitas yang telah dilakukan UPG BNI selama periode 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemberian penghargaan “Pegawai Berintegritas” yang ditandatangani oleh Direktur Human Capital & Kepatuhan

(DIR. HN) kepada Pelapor Gratifikasi;

2. Penayangan video AKHLAK series dengan tema “BNI Hi-Movers Tolak Gratifikasi dan Suap” pada website BNI

Corpu dan diikuti dengan uji pemahaman pegawai;

3. Himbauan kepada Segenap Direksi, Divisi/Satuan serta Kantor Wilayah untuk tidak memberi/menerima gratifikasi

terkait dengan hari raya keagamaan (Imlek, Idul Fitri & Natal) serta Tahun Baru yang juga ditayangkan melalui

Aplikasi BNI Forum yang dapat diakses oleh segenap pegawai;

4. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan SMAP dalam acara Sharing Session Topik Integritas C-1 yang dihadiri oleh

seluruh Pemimpin Divisi/Satuan;

5. Sosialisasi ke segenap Head of Region (HoR) seluruh Indonesia terkait Pengendalian Gratifikasi & Sistem Manajemen

Anti Penyuapan dalam acara Pelatihan Pengendalian Risiko Operasional untuk Pemimpin Wilayah;

6. Pengisian Deklarasi Gratifikasi dan Anti pada Aplikasi Digi-HC BNI sebagai reminder kepada seluruh pegawai

terkait dengan kewajiban pelaporan dan ketentuan pengendalian gratifikasi di BNI;

7. Pelaporan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi Triwulan I 2021 s.d. Triwulan IV 2021 melalui memo ke segenap

Divisi/Satuan/Wilayah serta ditayangkan dalam BNI Forum;

8. Himbauan terkait dengan Penerimaan & Pemberian Gratifikasi pada hari raya keagamaan (Imlek, Idul Fitri & Natal)

kepada stakeholder BNI melalui poster, website bni.co.id dan media massa nasional;

9. Webinar wajib bagi segenap BNI Hi Movers mengenai Good Corporate Governance – Sistem Manajemen Anti

Penyuapan (SMAP) yang disampaikan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) & Konsultan;

10. Webinar wajib bagi segenap mitra bisnis/Rekanan BNI mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

termasuk di dalamnya materi Pengendalian Gratifikasi melalui Live Youtube BNICorpu, diikuti dan disaksikan oleh

segenap mitra bisnis/rekanan dan BNI Hi-Movers;

11. Pemasangan video & digital banner di Kantor BNI dan website BNI terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan

(SMAP) dan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) sebagai sarana sosialisasi kepada pihak internal

dan eksternal;

12. Webinar dengan tema “Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Sektor Perbankan”, disampaikan oleh Ketua Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diikuti oleh segenap Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Senior Leaders dan

segenap BNI Hi-Movers;

13. Penyampaian materi dan soal-soal Pengendalian Gratifikasi dan Anti Suap sebagai Daily Exercise Employee Program

(DEEP46) yang diakses oleh segenap BNI Hi-Movers melalui Aplikasi BNI SMARTER & Digi-HC;

14. Penyampaian materi Program Anti Korupsi dalam acara Temu Aksi Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangun

Integritas (TAPAKSIAPI) Tahun 2021 dengan tema “Satukan Aksi Padukan Kolaborasi Untuk Indonesia” yang

diselenggarakan oleh KPK pada tanggal 16 Desember 2021;

15. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Anti Suap ke segenap Vendor PFA dalam acara Vendor Gathering pada


16. Penayangan Video Himbauan Direktur Utama terkait Gratifikasi dalam Peringatan Hari Raya Natal & Tahun Baru

pada BNI Menyapa, Instagram Quickpose, media komunikasi digital BNI dan majalah E-Sinergi.



885

Monitoring & Evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi

oleh KPK

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) BNI melakukan pelaporan atas Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi

kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara Triwulanan, selanjutnya KPK melakukan penilaian pengendalian

gratifikasi berdasarkan 12 kriteria yang telah ditetapkan.

UPG BNI menjadi satu-satunya Bank BUMN yang mendapatkan nilai sempurna atas penilaian tersebut.

MONITORING DAN EVALUASI

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI TAHUN 2021

Klasifikasi: BUMN/Anak Perusahaan BUMN/BUMD

(1)

Nama Instansi: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

(1)

Komponen Nilai 2021

1. GOL UPG 100

2. Elearning 100

3. Sosialisasi 100

4. Bimtek 100

5. Mitigasi Risiko 100

6. Stakeholder 100

7. Pelaporan 100

8. Penanganan Pelaporan 100

9. Titik Rawan 100

10. Diseminasi 100

11. SK UPG 100

12. Aturan 100

Terima kasih kepada UPG yang telah melaksanakan implementasi Program Pengendalian Gratifikasi.

Semoga semangat anti gratifikasi dan upaya pencegahan korupsi tetap ada dalam diri kita.


886

Laporan Gratifikasi Tahun 2021

Laporan penerimaan/penolakan gratifikasi disampaikan oleh pelapor (dhi. Pegawai BNI) kepada Divisi Kepatuhan,

yang selanjutnya laporan tersebut diteruskan kepada KPK melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL). Laporan

penerimaan/penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Pelapor telah diteruskan kepada KPK dengan rata-rata

pelaporan paling lambat 3,5 hari kerja dari tenggat waktu 30 hari kerja.

Berikut merupakan tren pelaporan gratifikasi BNI dalam 2 (dua) tahun terakhir:

Trend Pelaporan Gratifikasi BNI Tahun 2020–2021

Frekuensi Pelaporan Gratifikasi

365

218

2020 2021

Nominal Pelaporan Gratifikasi

407.333.400

308.323.750

2020 2021

Pada tahun 2021 pelaporan gratifikasi ke UPG mengalami penurunan sebesar 40,3% dari 365 pelaporan pada tahun

2020 menjadi 218 pelaporan pada tahun 2021, sedangkan nominal pelaporan meningkat sebesar 32,1% yaitu dari

Rp308.323.750 pada tahun 2020 menjadi Rp407.333.400 pada tahun 2021.



887

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan GCG, manajemen Perseroan berkomitmen menjalankan perusahaan

secara profesional dengan berlandaskan pada perilaku perusahaan yang sesuai dengan kode etik dan budaya kerja,

guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, Perseroan telah membangun Whistleblowing

System (WBS).

Keberadaan dan Tujuan Whistleblowing System

Implementasi Whistleblowing System (WBS) dengan nama “WBS to CEO” merupakan salah satu mekanisme deteksi

dini atas terjadinya suatu tindak pelanggaran di BNI yang dapat menimbulkan kerugian finansial termasuk hal-hal

yang dapat merusak image BNI. Pengelolaan WBS dilakukan bekerja sama dengan pihak eksternal yaitu Deloitte.

Dengan demikian, WBS merupakan komitmen untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas

dalam bentuk partisipasi aktif BNI Hi-Movers untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BNI.

Pengelolaan Whistleblowing System

Penanggung Jawab WBS di BNI adalah Direktur Utama yang dibantu oleh Wakil Direktur Utama dalam pelaksanaan

tugasnya sebagai penanggung jawab WBS, Direktur Utama menunjuk Pemimpin Satuan Anti Fraud sebagai Pengelola

WBS. Pengelola WBS adalah penanggung jawab pelaksanaan WBS di BNI yang bertanggung jawab kepada Direktur

Utama melalui Wakil Direktur Utama. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Pengelola WBS dibantu oleh Petugas

WBS BNI yang mempunyai kompetensi dan integritas untuk menjalankan aktivitas harian WBS. Penunjukan/

pengangkatan Petugas WBS BNI tersebut dilakukan oleh Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama atas usul

dari Pengelola WBS.

Tugas dan Wewenang Pengelola WBS sebagai berikut:

Tugas Pengelola WBS

1. Mengelola pelaksanaan WBS;

2. Mengkoordinasikan penanganan tindak lanjut atas laporan yang masuk melalui WBS;

3. Mengkoordinasikan pemberian perlindungan terhadap Pelapor dengan unit terkait baik di Kantor Pusat maupun

di luar Kantor Pusat;

4. Melakukan pemantauan terhadap penanganan penyelesaian laporan yang masuk melalui WBS;

5. Melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan terhadap efektivitas WBS BNI.

Wewenang Pengelola WBS

1. Memberikan usulan kepada Penanggung Jawab WBS terkait dengan tindak lanjut penanganan Laporan;

2. Menetapkan tindak lanjut atas laporan khususnya laporan yang putusan tindak lanjutnya berada pada kewenangan

Pengelola WBS;

3. Memberikan usulan kepada kepada Penanggung Jawab WBS terkait dengan adanya permintaan perlindungan

dari Pelapor;

4. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan WBS.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Pelaporan pelanggaran melalui WBS dapat dilakukan dengan sarana:

Telepon : 021-57853377

E-mail : bni-transparan@tipoffs.com.sg

Surat : BNI Transparan PO BOX 2646/JKP 10026

Website : http://bni-transparan.tipoffs.com.sg

SMS/Whatsapp : 081-1970-1946


888

Penanganan Pengaduan

Adapun penanganan pengaduan pelaporan melalui WBS, yaitu:

• Tim WBS konsultan akan mengirimkan e-mail kepada Pengelola WBS BNI dan/atau Petugas WBS BNI

yang telah ditunjuk mengenai adanya laporan penyingkapan baru yang masuk ke dalam e-room.

• Jangka waktu untuk memberikan tanggapan mengenai tindak lanjut laporan penyingkapan adalah sebagai

berikut:

a. Tanggapan pertama: paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan penyingkapan masuk ke

e-room;

b. Tanggapan berikutnya: setiap akhir bulan berikutnya setelah tanggapan pertama.

• Guna menjaga independensi, apabila terdapat laporan tindak pelanggaran yang menyebutkan nama atau

melibatkan salah seorang anggota e-room maka anggota e-room tersebut tidak dapat mengakses e-room.

Perlindungan bagi Whistleblower

Perlindungan utama terhadap Pelapor adalah perlindungan terhadap kerahasiaan identitas dan laporan yang

disampaikan oleh Pelapor. Bentuk perlindungan terhadap Pelapor disesuaikan dengan bentuk ancaman/

tindakan yang diterima. Pemberian perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan

dan ketentuan terkait yang berlaku di BNI.

Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Laporan yang disampaikan melalui WBS adalah laporan tindak pelanggaran sebagai berikut:

Kecurangan

Kecurangan, yaitu perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain penipuan, pemerasan, pemalsuan,

penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan atau menggunakan dokumen palsu, yang dilakukan

oleh seseorang/sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap

perusahaan.

Pelanggaran peraturan/hukum

Melakukan tindakan/perbuatan pelanggaran yang diancam sanksi menurut ketentuan hukum yang berlaku

baik internal maupun eksternal.

Benturan kepentingan

Situasi di mana anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite, pegawai tetap/non tetap/

outsourcing (BNI Hi-Movers) karena kedudukan, jabatan atau wewenang yang dimilikinya di BNI mempunyai

kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi tugas yang diamanatkan oleh BNI secara objektif, sehingga

menimbulkan adanya pertentangan antara kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan/atau keluarga

dengan kepentingan ekonomis BNI.

Penyuapan/gratifikasi

Menerima sesuatu dalam bentuk apapun dan berapapun jumlah/nilainya dari pihak lain terkait dengan jabatan/

wewenang/tanggung jawabnya di BNI.

Kelakuan tidak etis

Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh BNI Hi-Movers yang tidak dapat dibenarkan secara etika yang berlaku

seperti pelanggaran kepada Code of Conduct BNI.



889

Sosialisasi Whistleblowing System

Pelaksanaan sosialisasi WBS dilakukan secara berkesinambungan antara lain kepada pegawai Cabang/Wilayah/

Divisi, pegawai baru, SP (Serikat Pekerja) baik secara online maupun offline. Selain itu sosialisasi WBS juga

dilakukan melalui video, poster dan media internal BNI lainnya (e-sinergi, buletin, Instagram) dalam rangka

meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui WBS

sehingga dapat mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas.

Jumlah Pengaduan

Sampai dengan 31 Desember 2021, laporan dugaan tindak pelanggaran yang diterima melalui WBS

sebanyak 54 (lima puluh empat) laporan dengan pengaduan terbanyak melalui saluran e-mail. Laporan

tindak pelanggaran tersebut ditindaklanjuti dengan proses penelitian yang dilakukan oleh Kontrol Internal

(KI) dan/atau oleh Satuan Audit Internal (SAI).

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan di Tahun 2021

Jenis Pelanggaran

Status Laporan

5%

17%

11%

52%

15%

Benturan Kepentingan

Kecurangan

Kelakuan Tidak Etis

Pelanggaran Peraturan

Penyuapan/Gratifikasi

37%

63%

Dalam Proses

Selesai

Laporan berupa pengaduan melalui WBS selalu ditindaklanjuti oleh manajemen BNI. Laporan yang terbukti

kebenarannya berdasarkan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi administratif

berupa pemberian Surat Peringatan sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun tindakan

manajemen lainnya diantaranya mutasi dan konseling.

Pengaduan yang masuk selama tahun 2021 sebanyak 63% telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh Kontrol

Internal atau Satuan Audit Internal, atas pelaporan yang sudah selesai diperiksa dan terbukti terdapat

pelanggaran maka BNI telah memberikan sanksi tegas sesuai bobot kesalahan, diantaranya berupa PHK

kepada 8 orang pegawai yang terbukti fraud.

Laporan WBS yang masih dalam proses pemeriksaan selalu disampaikan perkembangannya kepada

pelapor melalui sistem WBS.


890

Penyimpangan Internal

Penyimpangan Internal (Internal Fraud) adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai

tetap dan tidak tetap (honorer dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang

mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

Informasi jumlah penyimpangan internal tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh

Internal Fraud dalam 1

Tahun

Anggota Direksi

dan Anggota Dewan

Komisaris

Pegawai Tetap

Pegawai tidak Tetap

dan Tenaga Kerja Alih

Daya

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Total Fraud 0 0 9 Fraud 6 Fraud 3 Fraud 2 Fraud

Telah Diselesaikan 0 0 9 Fraud 6 Fraud 3 Fraud 2 Fraud

Dalam Proses Penyelesaian di

Internal Bank

0 0 0 0 0 0

Belum Diupayakan

Penyelesaiannya

Telah Ditindaklanjuti Melalui

Proses Hukum

0 0 0 0 0 0

0 0 4 Fraud 3 Fraud 1 Fraud 1 Fraud

Keterangan:

Kasus penyimpangan/fraud dengan kerugian di atas Rp100 juta.



891

Penyediaan Dana untuk

Pihak-Pihak Terkait dan Nasabah Besar

BNI telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pemberian kredit

kepada Pihak Terkait dengan Bank serta memiliki kebijakan yang mengatur limit kredit per sektor industri, berikut

pemantauan dan penyelesaiannya. Secara berkala BNI melakukan Rapat Komite Prosedur Perkreditan dan Komite

Kebijakan Perkreditan maupun Rapat Direksi untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kebijakan, prosedur dan

pelaksanaan operasional bidang perkreditan.

Untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehatihatian,

BNI telah memiliki sistem internal control yang memadai sebagai berikut:

1. Telah ada kebijakan dan prosedur dalam proses pemberian kredit;

2. Telah ada review ex-ante pada proses pemberian kredit baru maupun tambahan dengan nominal >Rp5 miliar

berupa Credit Compliance Review (C2R) atas usulan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) yang dilakukan oleh Satuan

Kerja Kepatuhan dan pada proses pengadaan barang dan jasa dengan nominal ≥ Rp1 miliar berupa Procurement

Compliance Review (PCR);

3. Telah ada review ex-post yang dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Internal;

4. Penyediaan dana kepada pihak terkait harus dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris;

5. Penyediaan dana besar dimintakan persetujuan kepada manajemen dan untuk jumlah tertentu harus dikonsultasikan


6. SAI melakukan pemeriksaan terhadap sentra kredit berdasarkan risk assessment untuk memastikan kecukupan

pengelolaan risk management dan internal control termasuk dalam proses pemberian kredit.

Dalam penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait atau penyediaan dana besar:

1. Manajemen memberikan perhatian terhadap pemberian kredit dalam jumlah besar antara lain yang menyangkut

penyediaan dana kepada debitur melalui Internal Rating System (corporate, commercial, and small business), Loan

Portofolio Management, Loan Exposure Limit (per segmen, per sektor ekonomi dan per regional), BMPK (untuk

internal BNI melalui Internal House Limit), dan Country Exposure Limit;

2. Jumlah modal dan rasio CAR selalu dilaporkan kepada Manajemen dan segenap unit untuk dipedomani dalam

melaksanakan kegiatan bisnis Bank terutama yang menyangkut penyediaan dana.

Penyampaian laporan ke BI telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah penyediaan dana kepada

pihak terkait dapat dilihat ada pada tabel di bawah ini:

Penyediaan Dana

Debitur

Jumlah

Nominal

(Rp-juta)

Kepada Pihak Terkait 364 5.151

Kepada Debitur Individu Group 20 176.552


892

Pemberian Kredit

Kepada Pihak Terkait

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik

Indonesia No. 32/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember

2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan

Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum sebagaimana

telah diubah dengan POJK No. 38/POJK.03/2019

tanggal 19 Desember 2019, Pasal 5 menyebutkan antara

lain bahwa seluruh portfolio Penyediaan Dana kepada

Pihak Terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10%

(sepuluh persen) dari Modal Bank. Pengertian Penyediaan

Dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk antara

lain kredit, surat berharga, penempatan, tagihan atas

surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali

(reverse repo) dan lain-lain.

Kebijakan mengenai Pemberian Kredit Kepada Pihak

Terkait di BNI tertuang dalam Pedoman Perusahaan No.

IN/551/PGV/002 tanggal 22 Juli 2021, yang mengatur

bahwa Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana

(untuk selanjutnya disebut sebagai “Pemberian Kredit”)

kepada Pihak Terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris.

Pihak Terkait sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/

POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebagaimana

telah diubah dengan POJK No. 38/POJK.03/2019 tanggal

19 Desember 2019, meliputi:

a. Perorangan atau perusahaan yang merupakan

pengendali Bank;

b. Badan hukum dalam hal Bank bertindak sebagai

pengendali;

c. Perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertindak

sebagai pengendali;

d. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan

Pejabat Eksekutif Bank; Yang dimaksud Pejabat

Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung

jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/

atau operasional Bank, yaitu kepala divisi, kepala

kantor wilayah, kepala kantor cabang,kepala kantor

fungsional yang kedudukannya paling kurang setara

dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja

manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan

kepala satuan kerja audit intern dan/atau pejabat lain

yang setara;

e. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga secara

horizontal maupun vertikal:

1. Dari perseorangan yang merupakan pengendali

Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a.; dan

2. Dari anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris pada Bank sebagaimana dimaksud dalam

huruf d. Hubungan keluarga secara horizontal atau

vertikal yaitu:

• Orang tua kandung/tiri/angkat;

• Saudara kandung/tiri/angkat;

• Anak kandung/tiri/angkat;

• Kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;

• Cucu kandung/tiri/angkat;

• Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;

• Suami atau istri;

• Mertua;

• Suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat.

f. Anggota Direksi dan/atau anggota dewan Komisaris,

pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf

a, b dan/atau c;

g. Perusahaan yang anggota direksi dan/atau anggota

dewan komisaris merupakan anggota Dewan Komisaris

pada Bank;

h. Perusahaan/badan yang 50% (lima puluh persen)

atau lebih anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris dan merupakan direksi dan/atau Komisaris

pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf

a, b dan/atau c;

i. Perusahaan/badan di mana:

1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,dan/

atau Pejabat Eksekutif Bank sebagaimana dimaksud

pada huruf d. bertindak sebagai pengendali; dan

2. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, b

dan/atau c, bertindak sebagai pengendali;

j. Kontrak investasi kolektif di mana Bank dan atau pihakpihak

sebagaimana dimaksud pada huruf a. sampai

dengan huruf i. memiliki 10% (sepuluh persen) atau

lebih saham pada Manager Investasi kontrak investasi

kolektif tersebut;

k. Perusahaan yang memiliki hubungan keuangan dengan

Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam

huruf a. sampai dengan huruf i; Hubungan keuangan

dianalisis dari beberapa faktor yaitu:



893

1. Terdapat bantuan keuangan dari Bank dan/atau Pihak Terkait atau bantuan keuangan kepada Bank dan/atau

Pihak Terkait lain dengan persyaratan yang menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai

kemampuan untuk menentukan (controlling influence) kebijakan strategis perusahaan yang menerima bantuan

keuangan;

2. Terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha Bank atau Pihak Terkait dengan

perusahaan lain sehingga terdapat ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lain yang mengakibatkan:

• Salah satu pihak tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis kepada pihak lain; dan

• Ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis menyebabkan arus kas (cash flow) salah satu

pihak mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau

3. Terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan di mana pihak yang menjamin akan mengambil alih

sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari pihak yang dijamin.

l. Peminjam berupa perorangan atau perusahaan bukan bank yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian

jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k;

m. Peminjam memiliki hubungan keuangan melalui penjaminan yang diberikan oleh pihak sebagaimana dimaksud

dalam huruf a sampai dengan huruf k;

n. Bank lain yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud

dalam huruf a sampai dengan huruf k dalam hal terdapat penjaminan kembali (counter guarantee) dari Bank dan/

atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k kepada bank lain tersebut; dan

o. Perusahaan lain yang didalamnya terdapat kepentingan berupa kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen)

atau lebih secara sendiri atau bersama-sama, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

Pemberian Kredit kepada debitur yang bukan merupakan Pihak Terkait yang disalurkan dan/atau digunakan untuk

keuntungan Pihak Terkait digolongkan sebagai Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait.

Penyediaan Dana untuk

Kegiatan Sosial dan Politik

BNI memiliki kebijakan untuk melarang BNI Hi-Movers menjadi anggota dan/atau donatur partai politik. Selama tahun

2021, tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan politik. Sedangkan dana yang telah dikeluarkan dalam aktivitas

sosial melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sepanjang tahun 2021 sebesar Rp93,23 miliar.


894

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Prinsip Dasar dan Etika

Pengadaan Barang dan/atau

Jasa

Prinsip dasar Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Bank

sebagai berikut:

1. Efisien: Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus

diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan

terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan

dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar

dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah.

2. Efektif: Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus

sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai

dengan sasaran yang ditetapkan.

3. Kompetitif: Pengadaan Barang dan/atau Jasa

harus terbuka bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa

yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui

persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan/

atau Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria

tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang

jelas dan transparan.

4. Transparan: semua ketentuan dan informasi mengenai

Pengadaan Barang dan/atau Jasa, termasuk syarat

teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil

evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan/atau

Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang

dan/atau Jasa yang memenuhi syarat.

5. Adil dan Wajar: memberikan perlakuan yang sama

bagi semua calon Penyedia Barang dan/atau Jasa

yang memenuhi syarat.

6. Terbuka: Pengadaan Barang dan/atau Jasa dapat

diikuti oleh semua calon penyedia barang dan jasa

yang memenuhi syarat.

7. Akuntabel: harus mencapai sasaran dan dapat

dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari

potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Etika dalam menerapkan Pengadaan Barang dan/atau

Jasa di BNI adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa

tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran,

dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan/atau

Jasa;

2. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga

kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus

dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan

Pengadaan Barang dan/atau Jasa;

3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun

tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak

sehat;

4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala

keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan

tertulis pihak yang terkait;

5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan

kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung

maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan

usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan/atau

Jasa;

6. Menghindari dan mencegah pemborosan dan

kebocoran keuangan negara/perusahaan;

7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan

wewenang dan/atau kolusi; dan/atau

8. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak

menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah,

imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada

siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan

dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

Metode Pengadaan Barang

dan/atau Jasa

Pengadaan barang dan/atau jasa di BNI dilaksanakan

melalui metode Tender, Tender Terbatas, Penunjukan

Langsung, Pengadaan Langsung dan Swakelola.

Kriteria untuk metode pengadaan dimaksud adalah

sebagai berikut:



895

Tender

Tender

Terbatas

Penunjukan

Langsung

Pengadaan

Langsung

Swakelola

1. Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang diumumkan secara luas dan terbuka minimal 2 HK untuk setiap Penyedia

Barang dan/atau Jasa.

2. Apabila diperlukan dapat juga dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Pemberitahuan tertulis kepada asosiasi penyedia barang/jasa/principal;

b. Pengiriman undangan tender kepada rekanan yang diperkirakan memenuhi persyaratan.

3. Diikuti sekurang-kurangnya 3 (tiga) penyedia yang mendaftar dan memenuhi syarat dalam pengumuman tender.

4. Proses negosiasi harga dilaksanakan dengan penggunaan modul e-auction kecuali yang tidak memungkinkan untuk

dilakukan.

5. Untuk kebutuhan tertentu maka pemenang dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu) Penyedia Barang dan/atau Jasa.

1. Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang ditawarkan kepada beberapa pihak terbatas dengan nilai yang ditentukan

oleh Perusahaan.

2. Apabila dibutuhkan, dimungkinkan untuk mengundang calon peserta dengan cara pengumuman.

3. Sekurang-kurangnya diikuti 2 (dua) calon peserta yang memenuhi syarat.

• Barang dan Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja Utama BNI dan tidak dapat ditunda keberadaannya (business critical

asset).

• Hanya terdapat satu Penyedia yang dapat melaksanakan pekerjaan sesuai kebutuhan pengguna (user requirement)

atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

• Barang dan Jasa yang bersifat knowledge intensive di mana untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut

membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia.

• Bila pelaksanaan Pengadaan dengan menggunakan cara Tender atau Tender Terbatas telah 2 (dua) kali dilakukan

dan tidak mendapatkan Penyedia yang dibutuhkan atau tidak ada pihak yang memenuhi kriteria atau tidak ada

pihak yang mengikuti Tender.

• Barang dan Jasa yang dimiliki oleh pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau yang memiliki jaminan

(warranty) dari Original Equipment Manufacturer.

• Penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan aset strategis perusahaan.

• Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang merupakan pembelian atau pengadaan ulang (repeat order).

• Penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional (force majeure).

• Pekerjaan tambah atau lanjutan yang tidak dapat dihindari dalam rangka penyelesaian Pengadaan Barang dan/atau

Jasa.

• Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah BUMN, Anak Perusahaan BUMN atau Perusahaan Terafiliasi BUMN sepanjang

Barang dan/atau Jasa dimaksud adalah merupakan produk atau layanan dari BUMN, Anak Perusahaan BUMN,

Perusahaan Terafiliasi BUMN dan/atau usaha kecil dan mikro dan sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat

dipertanggungjawabkan.

• Konsultan yang tidak direncanakan sebelumnya untuk menghadapi permasalahan tertentu yang sifat pelaksanaan

pekerjaannya harus segera dan tidak dapat ditunda.

• Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan nilai yang ditentukan oleh Perusahaan.

1. Dengan cara Pengadaan Langsung kepada Penyedia atau penjual langsung.

2. Dapat dilakukan tanpa Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak.

3. Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan nilai tertentu dapat dilakukan dengan Metode Pengadaan Langsung

apabila memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:

a. Barang yang dirancang/diciptakan/dibuat khusus oleh pihak tertentu atau memiliki nilai seni/karya seni (art

work) antara lain patung, lukisan, hasil kerajinan; atau

b. Barang berlangganan (subscription/membership) berdasarkan hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan

antara lain gartner, forrester; atau

c. Pengadaan yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat antara lain

listrik, telepon/komunikasi, air bersih, bahan bakar minyak, bahan bakar gas; atau

d. Pengadaan yang dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan antara lain: biaya hotel, tiket

transportasi.

1. Pekerjaan renovasi bangunan/rumah jabatan, perbaikan/maintenance peralatan/perabotan.

2. Swakelola dilaksanakan untuk pekerjaan yang bersifat insidentil dan/atau sederhana dan mudah diawasi/dimonitor.

Pelaksanaan pekerjaan tersebut apabila dengan tenaga borongan atau tenaga harian harus bersifat perorangan/

individu.

3. Pengadaan dengan cara Swakelola harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemimpin unit pelaksana.

4. Jenis Swakelola:

a. Seluruh kegiatan murni dikerjakan sendiri oleh pegawai BNI; atau

b. Sebagian pekerjaan dapat dilakukan melalui upah borongan, harian/mingguan; atau

c. Sebagian pekerjaan dapat dibantu oleh tenaga ahli (konsultan) perorangan.

5. Untuk memenuhi kebutuhan bahan, alat, dan/atau tenaga ahli yang tidak tersedia di BNI, proses Pengadaan tetap

mengacu cara Pengadaan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada butir 1, 2, 3 dan 4.

6. Pengadaan Swakelola dilaksanakan dengan nilai tertentu.


896

Gambaran Umum Pengadaan Barang & Jasa

KETENTUAN

SENTRALISASI

PENGADAAN

STRATEGI

PENGADAAN

PEMISAHAN

FUNGSI

LEVELING

KEWENANGAN

MEMUTUS

Pengadaan Barang dan/

atau Jasa mengacu

kepada ketentuan

eksternal dan internal

(Pedoman Perusahaan)

Pada prinsipnya

Pengadaan Barang dan/

atau Jasa menganut

Sistem Sentralisasi

pengadaan dengan

pertimbangan efisiensi,

efektivitas dan

keamanan. Namun pada

beberapa hal dapat

dilakukan Desentralisasi

pengadaan dengan

pertimbangan

optimalisasi fungsi

dan kewenangan

yang berada di

segenap unit serta

memberi kesempatan

rekanan lokal untuk

berpartisipasi dalam

pengadaan Barang dan/

atau Jasa

1. Peningkatan mutu

pengelolaan

2. Penajaman

spesifikasi

3. Pemaketan

berdasarkan

pekerjaan/jenis

barang

4. Selektif akuisisi

vendor

5. Enhancement

E-Procurement

Pemisahan fungsi antara

unit yang memproses

pengadaan dengan:

1. Unit yang

membutuhkan

pengadaan

2. Unit Vendor

Management

yang melakukan

seleksi terhadap

rekanan dan

merekomendasikan

daftar rekanan

3. Unit yang membuat

Harga Perkiraan

Sendiri

4. Unit yang membuat

kontrak

5. Unit yang melakukan

pembayaran

6. Unit yang melakukan

pengawasan

Kewenangan memutus

pengadaan dibuat

berjenjang dengan

pertimbangan tingkat

risiko maupun tingkat

nilai pengadaan dengan

metode pengambilan

keputusan melalui

mekanisme Komite

Pengadaan

pengadaan melalui Aplikasi Electronic Procurement (E-Proc)

Sebagai salah satu sarana untuk menunjang strategi BNI bertransformasi menjadi digital banking dalam rangka

menghadapi persaingan bisnis, meningkatkan kepuasan stakeholder dan prinsip GCG. Sejak tahun 2017 BNI telah

menggunakan Aplikasi Electronic Procurement (e-Proc) untuk melakukan proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa,

berupa modul Procurement Management, Vendor Management, Contract Management dan Payment Management.

Penggunaan Aplikasi e-Proc (https://e-proc.bni.co.id) menjamin proses pengadaan dapat dilakukan melalui proses

digital. Melalui modul-modul e-procurement, baik Peserta, Panitia dan Petugas Administrasi yang memproses pengadaan

terhubung secara digital di dalam suatu platform end to end, dimulai dari pendaftaran rekanan, penerima proses

pengadaan sampai kontrak dan pembayaran. Dengan penggunaan Aplikasi e-Proc, menjamin proses pengadaan

yang efisien, akuntabel, efektif, kompetitif, transparan, terbuka, dengan governance yang terjaga.



897

Pengadaan Melalui Aplikasi Electronic Procurement (E-PROC)

Alur Proses Pengadaan melalui Aplikasi Electronic Procurement (E-Proc)

BNI E-Procurement

Rekanan Pengadaan E-Auction

Penerbitan

Kontrak

Pembayaran

• Pendaftaran

• Pengisian form

pendaftaran

• Checklist

pendaftaran dan

verifikasi

• OTS

• Interview

• Usulan

• Penertiban TDR

• Laporan dan

permintaan data

• Update dan renewal

• Performance

vendor

• Requirement

• Usulan rencana pengadaan

• Pengumuman

• Pendaftaran

• Seleksi DRTU

• Aanwijzing

• Evaluasi Teknis

• Klarifikasi Struktur Finansial

• HPS

• Evaluasi Finansial

• Klarifikasi (opsi)

• Usulan nominator

• Checklist kepatuhan

• Masa sanggah

• Surat Penunjukan/SPK

• Metode penilaian

dan HPS

• Pelaksanaan

auction

DELIVERY

MONITORING

• Penyusunan draft

kontrak/perjanjian

• Penyampaian draft

ke vendor

• Penyampaian final

kontrak ke vendor

• Maintenance

kontrak

Payment Voucher

Compliance

Pembayaran

MONITORING

VENDOR

MANAGEMENT

PROCUREMENT

MANAGEMENT

CONTRACT

MANAGEMENT

PAYMENT

MANAGEMENT


898

ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti

Penyuapan

berkelanjutan Sistem Manajemen Anti Penyuapan,

serta untuk mengambil tindakan tegas sesuai dengan

kewenangannya atas pelanggaran Sistem Manajemen

Anti Penyuapan yang terjadi.

Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Ini

dikomunikasikan dan disosialisasikan di lingkungan

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan stakeholder

lainnya untuk menjamin penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik, yang bebas dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme (KKN), serta dilakukan peninjauan secara

berkala sesuai dengan komitmen Perseroan.

Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti

Penyuapan dalam ruang lingkup Pengadaan Barang dan

Jasa di Divisi Pengelolaan Aset dan Pengadaan) Anti-

Bribery Management System (Procurement of Good and

Services at Procurement and Fixed Asset Division) telah

diperoleh BNI pada tanggal 11 Agustus 2020.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam

menjalankan seluruh aktivitas perusahaan senantiasa

melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik, benar

dan penuh tanggung jawab serta menerapkan AKHLAK

sebagai nilai-nilai utama BUMN, Prinsip 46, Kode Etik

BNI, mematuhi ketentuan internal perusahaan, hukum

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good

Corporate Governance) serta berkomitmen untuk:

1. Menjalankan perilaku jujur, tulus dan ikhlas serta

disiplin, konsisten dan bertanggung jawab serta

mengimplementasikan peraturan perundangundangan

dan peraturan Internal terkait Sistem

Manajemen Anti Penyuapan dalam setiap tindakan

dan pengambilan keputusan;

2. Bersikap tegas terhadap segala bentuk penyuapan

untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik

serta bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (KKN);

3. Berperan aktif dalam memastikan Implementasi Sistem

Manajemen Anti Penyuapan, diantaranya dengan

melaporkan dugaan pelanggaran kebijakan anti

penyuapan sesuai dengan mekanisme yang berlaku

di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;

4. Bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan oleh

perusahaan apabila terbukti melanggar kebijakan anti

penyuapan.

Untuk mendukung komitmen tersebut, perusahaan

menunjuk fungsi kepatuhan anti penyuapan sebagai

fungsi yang Independen, untuk mengembangkan,

mengawasi implementasi, dan mendorong peningkatan

ISO 30301:2019 Sistem Manajemen

Arsip

Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan

sesuai standar internasional serta menunjang operasional

dalam hal Sistem Manajemen Arsip, BNI melakukan inisiasi

sertifikasi ISO 30301:2019 Sistem Manajemen Arsip

dengan ruang lingkup BNI Record Center (BRC) Cikupa

- Gedung Utama. Dengan diperolehnya Sertifikasi ISO

30301:2019 Sistem Manajemen Arsip BNI pada tanggal

21 Oktober 2020 maka kebijakan Sistem Manajemen

Arsip menjadi sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab dalam menyediakan Sasaran

Manajemen Kearsipan yang sesuai dengan visi misi BNI;

2. Responsif dalam memberikan pelayanan yang excellent

dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk

meningkatkan penerapan Sistem Manajemen Arsip

ISO 30301:2019 secara efektif dan efisien;

3. Cermat dalam memenuhi seluruh peraturan dan

perundangan terkait manajemen arsip di BNI Record

Center.

Pada tahun 2021 telah dilakukan Audit Surveillance tahun

pertama dan BNI berhasil mempertahankan Sertifikasi

Manajemen Arsip ISO 30301:2019 tersebut.



899

BNI Record Center (BRC) Cikupa

Unit Kearsipan BNI memiliki Record Center di daerah

Cikupa, Tangerang yang merupakan salah satu Record

Center terbesar yang dimiliki BNI, dengan luas area 3,4

Ha dan total luas bangunan 1,3 Ha serta memiliki kapasitas

penyimpanan sebanyak 337.200 box.

Prestasi BRC Cikupa BNI dalam pengelolaan kearsipan:

1. Merupakan BUMN dengan kategori perbankan yang

pertama kali mendapatkan Akreditasi Kearsipan

dengan Nilai “A” (Istimewa) dari Arsip Nasional

Republik Indonesia (ANRI);

2. Mendapatkan predikat juara 2 pada Lomba Unit

Kearsipan Terbaik Nasional kategori BUMN yang

diselenggarakan oleh ANRI;

3. Menjadi tujuan studi tiru institusi/lembaga baik dari

pemerintah maupun swasta, antara lain : BRI, Bank

Mandiri, BTN, Bank DKI, BJB, Mabes Polri, Pelindo

III, Pertamina, Kementerian ESDM, Bank Panin, Bank

Danamon, Bank Bukopin, Bank Muamalat, Bank Sinar

Mas.

ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu

pada Bagian HPS (Harga Perkiraan

Sendiri)


pertama dan BNI berhasil mempertahankan Sertifikasi

ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu) tersebut.

ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu

pada Bagian Vendor Manajemen

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan

vendor manajemen sesuai standar internasional maka

BNI melakukan inisiasi sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem

Manajemen Mutu bidang Vendor Manajemen. Dengan

diperolehnya sertifikasi dimaksud pada tanggal 12 November

2020 maka BNI berkomitmen untuk menjadi penyedia

layanan vendor yang handal dalam mendukung proses

pengadaan barang dan/atau jasa dengan memberikan

rekomendasi vendor yang berkualitas dan terbaik di

bidangnya serta senantiasa melakukan perbaikan yang

berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dari layanan.


pertama dan BNI berhasil mempertahankan Sertifikasi ISO

9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu) tersebut.

PENGELOLAAN GEDUNG KANTOR

Dalam rangka meningkatkan kualitas dalam pengelolaan

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) maka BNI berinisiasi

melaksanakan standarisasi layanan internasional melalui

sertifikasi ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu).

Dengan diperolehnya sertifikasi dimaksud pada tanggal 2

November 2020 maka Kebijakan Mutu Pengelolaan Harga

Perkiraan Sendiri adalah menjadi penyedia layanan yang

dapat diandalkan oleh pelanggan dengan memberikan

harga yang wajar, tepat waktu, mematuhi peraturan dan

perundangan yang berlaku serta berupaya melakukan

perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan

kualitas layanan.

BNI memiliki gedung-gedung kantor yang dikelola dengan

mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang

diprioritaskan kepada Kesehatan dan keselamatan seluruh

pegawai/tamu/nasabah serta memastikan keselamatan,

ketahanan dan kesiapan gedung.


900

Dalam masa pandemi dan adaptasi terhadap kebiasaan

baru (New Normal), dilakukan pada 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Area Masuk Gedung

• Pemeriksaan suhu tubuh;

• Penyemprotan disinfektan pada handle pintu mobil;

• Rekomendasi kepada vendor sebelum melakukan

pekerjaan di dalam gedung.

2. Fasilitas Gedung

• Beberapa gedung BNI telah dilengkapi dengan

Face Recognition untuk keamanan dan pencegahan

penyebaran virus Covid-19 yang dilengkapi dengan

Thermal Scanner yang canggih untuk pengukuran

suhu tubuh yang akurat sebagai pengganti Thermo

Gun;

• Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara

berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi

fasilitas umum yang sering disentuh publik setiap

4 jam sekali);

• Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai

dan mudah diakses;

• Memasang media informasi untuk mengingatkan

pegawai/tamu agar mengikuti ketentuan

pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai

sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta

kedisiplinan menggunakan masker;

• Melakukan pemasangan signage/tanda jaga jarak

minimal 1 meter di tempat umum;

• Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1

meter dengan cara memberikan tanda khusus

yang ditempatkan di lantai area padat seperti

lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar

pegawai, pengaturan jumlah pekerja yang masuk

agar memudahkan penerapan menjaga jarak dan

pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak

minimal 1 meter;

• Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak

dengan pelanggan: dengan menggunakan

pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja

sebagai perlindungan tambahan untuk pegawai;

• Mencegah kerumunan dengan cara menerapkan

sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak

minimal 1 meter;

• Melakukan pemasangan Aplikasi PeduliLindungi

sebagai upaya untuk meminimalisir penyebaran

pandemi COVID-19.

3. Sistem Gedung

• Sistem Plumbing, meliputi pemeriksaan/pembersihan

Roof Water Tank (RWT) dan Ground Water Tank

(GWT) agar kualitas air tetap terjaga, dan kondisi

ruang GWT dan RWT harus selalu terkunci, tim

housekeeping dan engineering (plumbing) melakukan

flushing toilet (wastafel dan urinal) pada H-3, termasuk

membuka keran-keran di janitor dan pantry terutama

pada lantai-lantai Pemilik/Penyewa yang sebelumnya

memberlakukan WFH, pemeriksaan sump pit, pompa

transfer, booster pump serta pembersihan water

features (pond/fountain);

• Sistem HVAC (Heating, Ventilation, and Air

Conditioning) meliputi pembersihan filter FCU/

AHU dan indoor unit lainnya, pembersihan ducting

serta meningkatkan volume intake udara bersih di

dalam gedung termasuk basement.



901

Rencana Strategis Bank

Revisi Corporate Plan BNI

2019-2023

Coronavirus Disease atau lebih dikenal dengan Covid-19

telah menyebar luas hampir di seluruh dunia pada tahun

2020 yang menyebabkan wabah tersebut dikategorikan

sebagai “Pandemi”. Pandemi Covid-19 telah menciptakan

kondisi extraordinary yang berdampak terhadap seluruh

sektor industri. Dampak tersebut antara lain:

1. Penurunan perekonomian

Pada saat Pandemi Covid-19 melanda sebagian

besar kawasan dunia, beberapa lembaga dunia

seperti World Bank, IMF, S&P, Fitch, melakukan revisi

terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang

terkoreksi negatif pada tahun 2020. Pada kondisi

nasional, perekonomian Indonesia juga mengalami

koreksi negatif. Penurunan perekonomian merupakan

dampak dari ketidakseimbangan demand dan supply

perekonomian akibat kebijakan lockdown di berbagai

wilayah dunia.

Perekonomian kembali membaik sejak awal tahun

2021 yang ditopang dengan adanya program vaksinasi

massal. Dengan program vaksinasi, diharapkan

masyarakat memiliki herd immunity untuk lebih kebal

terhadap Covid-19, sehingga mobilitas masyarakat

menuju normal kembali.

2. Kondisi industri perbankan

Kondisi penurunan perekonomian berdampak pada

industri perbankan. Salah satu dampak yang cukup

signifikan adalah peningkatan risiko perbankan,

terutama risiko kredit (NPL). Peningkatan risiko

kredit diikuti dengan penurunan permintaan kredit

perbankan. Hal ini diakibatkan pelaku usaha mengalami

kesulitan akibat penurunan permintaan, serta kesulitan

cashflow pembayaran angsuran kredit akibat usaha

bisnis yang tidak lancar atau bahkan penutupan usaha

bisnis.

Penurunan permintaan kredit berbanding terbalik

dengan kondisi Dana Pihak Ketiga (DPK) yang

meningkat akibat konsumsi masyarakat cenderung

turun. Hal ini mengakibatkan Loan to Deposit Ratio

(LDR) perbankan menurun yang mengakibatkan

beban Cost of Fund (CoF) perbankan semakin besar.

CoF yang meningkat diikuti dengan penurunan

permintaan kredit mengakibatkan NIM perbankan

mengalami tekanan. Penurunan NIM juga distimulus

dari penurunan suku bunga yang dilakukan secara

bertahap dan diproyeksikan akan tetap stabil di kisaran

3%.

Tekanan pada NIM perbankan yang diikuti dengan

peningkatan risiko kredit yang berdampak pada

peningkatan pencadangan kerugian perbankan

mengakibatkan laba perbankan di tahun 2020

mengalami penurunan yang cukup signifikan.

3. Perubahan perilaku masyarakat

Pembatasan mobilitas masyarakat, terutama di

Indonesia berupa PSBB dan PPKM untuk menekan

penyebaran Covid-19 menyebabkan aktivitas bisnis

masyarakat menurun. Hal ini mendorong masyarakat

untuk melakukan perubahan perilaku. Salah satu

perubahan yang sangat mendasar adalah perilaku

transaksi yang berubah dari cash menjadi cashless.

Melalui kebijakan “stay at home”, masyarakat didorong

bertransaksi bisnis melalui channel digital. Semakin

banyaknya masyarakat yang memanfaatkan saluran

digital mendorong berkembangnya digital attacker yang

menawarkan kebutuhan dan solusi transaksi cashless.

Selain itu, tren bisnis kredit konsumen ditandai dengan

meningkatnya penyaluran Peer to Peer (P2P) Lending.

Tidak sedikit perusahaan merespon dampak Pandemi

Covid-19 dengan melakukan penyesuaian atau fine tunning

terhadap arah strateginya, termasuk BNI. BNI melakukan

review Corporate Plan yang telah ditetapkan sebelumnya

dengan pertimbangan arah strategi dan sasaran finansial

untuk tahun 2021-2023 sudah tidak relevan untuk menjadi

acuan bisnis BNI di masa mendatang, sehingga BNI perlu

menyesuaikan terhadap perubahan kondisi eksternal

tersebut.

Dalam review Corporate Plan ini, BNI juga

mempertimbangkan kondisi fundamental yang

mempengaruhi arah strategi dan sasaran ke depannya,

seperti perubahan lanskap perbankan Indonesia, arahan

Kementerian BUMN, dan perubahan tren digital. BNI juga

memperhatikan beberapa kondisi internal yang menjadi

concern untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan di

masa mendatang. Dengan mempertimbangan kondisikondisi

tersebut, BNI menyusun Revisi Corporate Plan

2019-2023 (hingga tahun 2025) dengan arah strategi

sebagai berikut:


902

Vision

Menjadi lembaga keuangan yang terunggul

dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan

DNA | Penyedia solusi finansial terintegrasi berbasis digital dengan keunggulan internasional

Target 2021-2025 | ROE, NPL, dll; selaras dengan kebijakan strategis

Corporate

Banking

Institutional

Banking

International

Banking

Commercial &

SME Banking

Consumer

Banking

Solusi

holistik untuk

nasabah

top-tier

dan BUMN

dengan

kapabilitas

advisory

dan global

mindset

Penyedia

ekosistem

pilihan

utama untuk

kelembagaan

dan klaster

usaha kecil

Solusi

terintegrasi

untuk

nasabah

Indonesiarelated

&

diaspora

Solusi

komprehensif

untuk

nasabah

komersial

di sektor/

wilayah

prioritas dan

ekosistem

UMKM ekspor

Solusi produk

dan layanan

digital

dengan

journey bestin-class

untuk

nasabah

Digital | Ecosystem orchestrator untuk retail dan platform terintegrasi untuk wholesale

IT | Arsitektur IT generasi masa depan didukung pengembangan IT yang cepat dan agile dalam menunjang open banking business

Operation | Model operasi masa depan didukung teknologi untuk mewujudkan pengalaman nasabah terbaik & zero defects

Network & Services | Jaringan & layanan multi-channel yang hybrid/bionic untuk memberikan solusi & layanan terbaik di Indonesia

Risk Management | Pengelolaan risiko & credit process yang prudent berbasis data dan sistem teknologi terdepan, dengan budaya risiko yang menyeluruh

Finance | Pengelolaan Kinerja keuangan yang sehat dan prudent serta evaluasi perusahaan yang optimal didukung sinergi yang berkelanjutan dan data analytic

Human Capital | Organisasi dan talent yang berkinerja tinggi dan budaya kolaborasi, eksekusi serta agile

Dalam mencapai visi BNI, telah ditetapkan value proposition yang akan dicapai di tahun 2025, yaitu penyedia solusi

finansial terintegrasi berbasis digital dengan keunggulan internasional, dengan target yang ditetapkan hingga tahun

2025 yang selaras dengan kebijakan strategis tahunan. Dalam mencapai target tersebut, telah disusun strategi pada

5 (lima) pilar bisnis yang didukung oleh 7 (tujuh) enablers. Setiap pilar bisnis dan enablers memiliki strategi inisiatif

yang akan dikembangkan dan diimplementasikan mulai tahun 2021 untuk mendukung pencapaian strategi masingmasing

pilar dan enablers.

Kebijakan Strategis 2021

Mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal yang terjadi pada tahun 2020 yang diselaraskan dengan arah

strategi dan sasaran BNI di masa mendatang yang tercantum dalam Revisi Corporate Plan BNI 2019-2023, BNI

memiliki 7 (tujuh) kebijakan strategis di tahun 2021, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kredit melalui perbaikan manajemen risiko

Meningkatkan risk culture bagi seluruh pegawai BNI melalui transformasi end to end proses kredit, restrukturisasi

kredit, optimalisasi proses Remedial & Recovery, serta peningkatan kapabilitas pegawai.

2. Meningkatkan digital capability dalam memenuhi kebutuhan nasabah

Mengembangkan inovasi dan solusi berbasis digital yang didukung dengan peningkatan kapabilitas data, partnership

melalui pemanfaatan API Management, platform blockchain, dan business process re-engineering.

3. Meningkatkan ekspansi bisnis secara berkelanjutan

Meningkatkan ekspansi kredit pada top tier industri, selektif pada sektor ekonomi prioritas, supply chain, dan

penguatan UMKM.

4. Meningkatkan FBI dan CASA melalui peningkatan transaksi

Memperkuat CASA dengan menawarkan total solution dan optimalisasi account serta meningkatkan transaksi

bisnis melalui pengembangan ekosistem bisnis, cross selling, dan optimalisasi channel-channel lainnya.

5. Optimalisasi jaringan dan bisnis Internasional dengan memperkuat kerja sama partnership

Meningkatkan peran dan produktivitas Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) serta memperluas hubungan kerja

sama partnership dalam mendukung pengembangan bisnis Internasional.



903

6. Optimalisasi kontribusi Perusahaan Anak

Memperkuat sinergi BNI Group untuk mendukung

posisi Perusahaan Anak dalam mencapai market leader

pada masing-masing industri.

7. Optimalisasi HC dalam mendukung bisnis Bank

Optimalisasi talent management serta meningkatkan

kapabilitas pegawai terkait credit process, industry

skill, global & digital mindset, dan risk culture.

Kebijakan Strategis dan

Transformasi

Dalam upaya mendukung arah strategi pada Revisi Corporate

Plan BNI 2019-2023 dan Kebijakan Strategis tahun 2021 di

tengah kondisi Pandemi Covid-19, BNI dituntut melakukan

perbaikan dan inovasi proses bisnis untuk menjawab

beberapa tantangan yang dihadapi di industri perbankan

melalui Program BNI Corporate Transformation. Beberapa

inisiatif strategis pada program BNI Corporate Transformation

yang dikembangkan BNI dalam merespon kondisi tersebut,

antara lain:

1. Perbaikan kualitas kredit

Pandemi Covid-19 secara tidak langsung menyebabkan

debitur mengalami gangguan cashflow yang

berdampak pada kesulitan pembayaran kewajiban

kepada perbankan, sehingga kualitas kredit perbankan

memburuk. Perlu adanya kebijakan dan proses bisnis

dalam melakukan percepatan dan perbaikan kualitas

kredit. Salah satu upaya BNI dalam menjaga ketahanan

bisnis debitur adalah pengelolaan kualitas kredit. BNI

melakukan upaya menjaga kualitas kredit dengan

membentuk Tim Optimalisasi Pengelolaan LaR.

Tim Optimalisasi Pengelolaan LaR dibentuk dengan

fokus kepada proses pengelolaan, keputusan,

action plan dan monitoring terhadap debitur LaR.

Tim Optimalisasi Pengelolaan LaR juga menjadi

penghubung antara Business as Usual (BaU) yang

fokus mengelola serta menjaga good debt dan

Remedial Recovery (RR) yang fokus pada perbaikan

kredit bermasalah atau bad debt.

Melalui implementasi Tim Optimalisasi Pengelolaan

LaR, kualitas kredit BNI berhasil dijaga dan mengalami

perbaikan. Hingga Desember 2021, rasio NPL Gross

BNI mengalami perbaikan dibandingkan akhir tahun

2020, yaitu dari 4,3% menjadi 3,7% atau membaik

0,6%. Hal yang sama juga terlihat pada rasio LaR (incl.

COVID-19) yang membaik 5,4% (YoY) dari Desember

2020 sebesar 28,7% menjadi 23,3% di Desember

2021. Dengan perbaikan kualitas kredit, BNI juga

mencatatkan penurunan pencadangan kerugian

sebesar 17,0%.

2. SME Exporter Hub (BNI XPORA)

Dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia,

bisnis UMKM berperan penting dalam mempengaruhi

dan mengendalikan kondisi perekonomian nasional.

Hampir seluruh bisnis dalam perekonomian Indonesia

(>99%) digerakkan oleh UMKM dengan kontribusi

mencapai 60,3% terhadap pendapatan negara dan

penyerapan tenaga kerja mencapai 97%.

Di sisi lain, BNI mendapatkan arahan dari Kementerian

BUMN untuk mendukung ekspansi ke pasar

internasional. Hingga saat ini, bisnis UMKM baru

berkontribusi sebesar 14,4% dari transaksi ekspor dan

memiliki potensi besar untuk dapat dikembangkan

lebih lanjut.

SME Exporter Hub merupakan upaya BNI dalam

membantu UMKM untuk memperluas pasar dan akses

menuju pasar global. Hal ini sesuai dengan aspirasi

Kementerian BUMN kepada BNI untuk fokus ekspansi

ke pasar global dengan membantu pengusaha lokal

untuk penetrasi ke pasar internasional.

Melalui BNI Xpora, BNI membantu dalam menyediakan

solusi-solusi keuangan dan non keuangan terintegrasi

kepada UMKM melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:

a. Go Productive

BNI memberikan solusi bagi peningkatan

produktivitas UMKM melalui kerja sama dengan start

up untuk penyediaan aplikasi pengelolaan bisnis

dan pelaporan keuangan secara digital, kerja sama

dengan instansi dan lembaga dalam pendampingan,

pelatihan untuk peningkatan kapabilitas UMKM.

b. Go Digital

BNI memfasilitasi UMKM untuk memanfaatkan

teknologi digital dengan solusi transaksi non

tunai dan advisory melalui multi-channel approach

dengan dukungan digital platform terintegrasi &

aktivasi digital berupa layanan telekomunikasi

maupun konektivitas jaringan.

c. Go Global

Dalam rangka penetrasi ke pasar global, BNI

memberikan solusi pendampingan & pengembangan

UMKM, advisory khusus, akses kepada pembeli

internasional dengan memperkuat peran Kantor

Cabang Luar Negeri (KCLN). Salah satu bentuknya

adalah dengan cara bermitra dengan global

e-commerce, tradeclub, dan business matchmaking

untuk mempertemukan nasabah UMKM dengan

pembeli atau supplier internasional melalui kerja

sama dengan partner yang memiliki jangkauan

global.


904

Hingga saat ini BNI telah mendirikan 7 hub yang

tersebar di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung,

Solo, Surabaya, Medan, Denpasar dan Makassar untuk

menangkap potensi pasar segmen UMKM yang memiliki

orientasi bisnis ke pasar internasional. Pengembangan

ekosistem BNI Xpora mendapatkan antusiasme yang

tinggi dari pelaku usaha untuk merekomendasikan

layanan BNI Xpora kepada pelaku usaha lainnya.

Sinyal positif tersebut memberikan dampak kinerja

bisnis dengan meningkatnya kredit ekspor di segmen

UMKM sebesar Rp2,5 trilun, peningkatan dana murah

(CASA) sebesar Rp2,2 triliun, dan trade finance yang

meningkat Rp2,3 triliun.

3. Capital Management - Additional Tier 1

Berdasarkan kondisi kinerja di awal tahun 2021, BNI

memiliki permodalan (terutama tier 1 capital) yang

kurang mendukung dalam melakukan ekspansi bisnis.

Rasio modal inti BNI yang rendah disebabkan oleh

pertumbuhan modal yang lebih rendah dibandingkan

dengan pertumbuhan ATMR.

Beberapa lembaga pemeringkat juga menaruh

perhatian terkait potensi yang dapat menurunkan

rating BNI apabila modal BNI tidak diperkuat. Pada

umumnya lembaga pemeringkat menyatakan bahwa

kondisi permodalan BNI telah berada di batas yang

memungkinkan lembaga pemeringkat melakukan

koreksi terhadap rating BNI.

Strategi penguatan tier 1 capital dilakukan melalui Right

Issue dan Additional Tier 1. Right Issue akan dijalankan

BNI melalui penerbitan saham baru yang akan

dilaksanakan pada tahun 2022. Sedangkan Additional

Tier 1 dijalankan BNI dengan penerbitan instrument

setara Tier 1, yaitu perpetual bond Additional Tier 1,

pada kuartal 3 tahun 2021.

BNI menjadi bank pertama di Indonesia yang

menjalankan penguatan permodalan melalui Additional

Tier 1 untuk memperkuat struktur permodalan BNI.

Investor sangat antusias dengan produk Additional Tier

1 BNI ini, tercermin dengan permintaan yang melebihi

penawaran (oversubscribed 2.7x). Selain itu, BNI juga

berhasil menetapkan harga penawaran ulang dengan

yield 4,3%. Additional Tier 1 BNI telah meningkatkan

CAR Tier 1 BNI sebesar 140 bps menjadi 17,8% pada

posisi triwulan III 2020. Sampai dengan posisi triwulan

IV 2021, BNI tetap dapat mempertahankan CAR di

level 19,7%.

Inisiatif strategis pada Program BNI Corporate

Transformation memiliki karakteristik implementasi

mulai dari quick win, mid term, long term, dan

pengembangan enablers. Inisiatif strategis

dimungkinkan berkembang mengikuti perubahan arah

bisnis serta kondisi eksternal dan melanjutkan inisiatif

strategis sebelumnya untuk mencapai tujuan BNI di

masa mendatang, sehingga inisiatif strategis bersifat

multiyear dan kontinu.



905

Transparansi Penyampaian Laporan

Dalam rangka pemenuhan prinsip keterbukaan informasi yang mempunyai arti penting bagi masyarakat sebagai

bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan investasi, Perseroan melakukan penyampaian dan laporan

keterbukaan Informasi atau Fakta Material kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan keterbukaan

Informasi atau Fakta Material tersebut kepada publik.

Perseroan menyampaikan informasi kepada publik melalui sarana website Perseroan, Sarana Pelaporan Elektronik

Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik IDX dan OJK, serta media massa.

Laporan

Perubahan Anggota

Komite Audit

Laporan Bulanan

Registrasi Efek Posisi 31

Desember 2020

Perubahan Komite

Audit

Laporan Keuangan

Konsolidasi Posisi 31

Desember 2020

Laporan Keuangan

Publikasi Posisi 31

Desember 2020

Penyampaian Laporan

Keuangan Tahunan

Tanggal

Penyampaian

Laporan

7 Januari 2021

7 Januari 2021

26 Januari 2021

Penyampaian Laporan

OJK IDX Website

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Media

Massa

Referensi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

No. 55/POJK.04/2015 tentang

Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan

Kerja Komite Audit

Peraturan Bursa Efek Indonesia No.

I-E Tentang Kewajiban Penyampaian

Informasi

POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang


Kerja Komite Audit

30 Januari 2021 ✓ ✓ • POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang

Transparansi dan

Publikasi Laporan Bank

• Surat Edaran OJK No. 9/

SEOJK.03/2020 tentang

Transparansi

dan Publikasi Laporan Bank Umum

Konvensional jo. Peraturan Nomor

X.K.2 Lampiran

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

No. Kep-346/BLJ2011 tentang

Penyampaian Laporan Keuangan

Berkala Emiten Atau Perusahaan

Publik

30 Januari 2021

3 Februari 2021

✓

✓

✓ ✓ ✓

• POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang

Transparansi dan

Publikasi Laporan Bank

• SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020

tentang Transparansi Publikasi

Laporan Bank Umum Konvensional jo.

Peraturan Nomor X.K.2 Lampiran


No. Kep-346/BLJ2011 tentang

Penyampaian Laporan Keuangan

Berkala Emiten Atau Perusahaan

Publik


906

Laporan

Tanggal

Penyampaian

Laporan

Penyampaian Laporan

OJK IDX Website

Media

Massa

Referensi

Transaksi Afiliasi 3 Februari 2021 ✓ ✓ ✓ • POJK No, 42/POJK.04/2020 Tentang

Transaksi Afiliasi Dan Transaksi

Benturan Kepentingan

• POJK No. 31/POJK/04/2015 Tentang

Keterbukaan Atas Informasi Atau

Fakta Material Oleh Emiten Atau

Perusahaan Publik

Pengumuman RUPS

Tahunan Tahun Buku

2020

Publikasi Pengumuman

RUPS Tahunan Tahun

Buku 2020

Laporan Bulanan

Registrasi Pemegang

Efek Posisi 31 Januari

2021

Pemanggilan RUPS

Tahunan Tahun Buku

2020

Penyampaian Bukti

Iklan Pemanggilan

RUPS Tahunan Tahun

Buku 2020

Laporan Keberlanjutan/

Sustainability Report

BNI Tahun Buku 2020

Laporan Tahunan Tahun

Buku 2020

Ralat Judul

Pemanggilan RUPS

Tahunan

Pemanggilan Ulang

RUPS Tahunan Tahun

Buku 2020

09 Februari

2021 ✓ ✓ ✓ ✓

09 Februari

2021

10 Februari

2021 ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

24 Februari

2021 ✓ ✓ ✓ ✓

24 Februari

2021 ✓ ✓ ✓ ✓

24 Februari

2021 ✓ ✓

24 Februari

2021

26 Februari

2021

05 Maret 2021

POJK No. 15/POJK.04/2020

tentang Rencana dan Penyelenggaraan


Perusahaan Terbuka

• Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar

Perseroan

• POJK No. 15/POJK.04/2020

tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum

Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka

Peraturan Bursa Efek Indonesia

No. I-E Tentang Kewajiban Penyampaian

Informasi

• Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan

• POJK No. 15/POJK.04/2020

tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum

Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka

• Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar

Perseroan

• Pasal 17 ayat (1) Peraturan OJK No.

15/POJK.04/2020 tentang Rencana

dan Penyelenggaraan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan

Terbuka


Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi

Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan

Perusahaan Publik

✓ ✓ POJK No. 29/POJK.04/2016

tentang Laporan Tahunan Emiten atau

Perusahaan Publik jo. Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan 37/POJK.03/2019

tentang Transparansi Dan Publikasi

Laporan Bank.

✓ ✓ ✓ ✓ Pasal 17 ayat (1) POJK No. 15/

POJK.04/2020 tentang Rencana

dan Penyelenggaraan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

✓ ✓ ✓ ✓

Pasal 19 ayat (2) POJK No. 15/

POJK.04/2020 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan RUPS Perusahaan

Terbuka



907

Laporan

Penyampaian Bukti

Iklan Pemanggilan

Ulang RUPS Tahunan

Tahun Buku 2020

Penyampaian Laporan

Tahunan (Koreksi)

Laporan Bulanan

Registrasi Pemegang

Efek Posisi 28 Februari

2021

Portofolio Review

Period 1Q21

Laporan Informasi atau

Fakta Material

Ringkasan Risalah

RUPS Tahunan Tahun

Buku 2020

Laporan Penunjukan

Akuntan Publik dan/

atau Kantor Akuntan

Publik


Fakta Material

Penyampaian Bukti

Iklan Hasil RUPS

Tanggal

Penyampaian

Laporan

Penyampaian Laporan

OJK IDX Website

Media

Massa

Referensi

05 Maret 2021 ✓ ✓ • Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar

Perseroan

• Pasal 17 ayat (1) jo. Pasal 19 Peraturan

OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat

Umum Pemegang Saham Perusahaan

Terbuka

05 Maret 2021

10 Maret 2021

19 Maret 2021

✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

• Peraturan Bapepam & LK No. X.K.2

Perihal Penyampaian Laporan

Keuangan Berkala Emiten Atau

Perusahaan Publik

• Peraturan Bursa Efek Indonesia No.


Informasi



Informasi



Informasi

24 Maret 2021 ✓ ✓ • POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang

Keterbukaan atas Informasi atau

Fakta Material oleh Emiten atau

Perusahaan Publik


I-E Kep-00015/BE1/01-2021 tentang

Kewajiban Penyampaian Informasi


Transparansi dan Publikasi Laporan

Bank

31 Maret 2021 ✓ ✓ ✓ ✓ • Pasal 24 ayat (4) Anggaran Dasar

Perseroan




Terbuka

31 Maret 2021

✓

✓

• Ketentuan Nomor IV.9.4 Peraturan

No. I-E tentang Kewajiban

Penyampaian Informasi


Penggunaan Jasa Akuntan Publik

dan Kantor Akuntan Publik Dalam

Kegiatan Jasa Keuangan

31 Maret 2021 ✓ ✓ ✓ • POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang

Keterbukaan atas Informasi atau


Perusahaan Publik


I-E Kep-00015/BEI/01-2021 tentang


• POJK No. 37/POJK.03/2019 Tentang


Bank

31 Maret 2021 ✓ ✓ Peraturan Bursa Efek Indonesia No.


Informasi


908

Laporan

Pemberitahuan

Pelaksanaan

Pembayaran Dividen

Tunai Tahun Buku 2020

Laporan Keterbukaan

Informasi yang Perlu

DIketahui Publik -

Perubahan Kepala

Satuan Kerja Audit

Internal

Laporan Bulanan

Registrasi Pemegang

Efek (Koreksi)

Laporan Bulanan

Registrasi Pemegang

Efek Posisi 31 Maret

2021

Laporan Keuangan

Konsolidasi Posisi Maret

2021 (unaudited)

Penyampaian Bukti

Iklan Informasi Laporan

Keuangan Interim

Laporan Perubahan

Anggaran Dasar

Laporan Bulanan

Registrasi Pemegang

Efek Posisi 30 April

2021

Penjelasan Atas

Pemberitaan di Media

Massa

Laporan Perubahan


Laporan Bulanan

Registrasi Pemegang

Efek Posisi 31 Mei 2021

Permintaan Penjelasan

atas Pemberitaan di

Media Massa dengan

Judul Berita “Deposito

Diduga Raib Rp20,1

Miliar, Bank BNI

Tempuh Jalur Hukum”

Laporan Perubahan


Asset Quality Review

Third Survey –

Portofolio Review

Period 2Q21

Tanggal

Penyampaian

Laporan

Penyampaian Laporan

OJK IDX Website

Media

Massa

Referensi

31 Maret 2021 ✓ POJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang



Terbuka

31 Maret 2021

7 April 2021

✓

✓

✓

✓

Pasal 11 Peraturan OJK No. 56/

POJK.04/2015 tentang Pembentukan

dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit

Audit Internal



Informasi

8 April 2021 ✓ ✓ Peraturan Bursa Efek Indonesia No.


Informasi

27 April 2021

28 April 2021

29 April 2021

5 Mei 2021

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Peraturan Nomor X.K.2 Lampiran

Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.

Kep-346/BLJ2011 tentang Penyampaian

Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau

Perusahaan Publik



Informasi

Pasal 63 POJK No. 15/POJK.04/2020

tentang Rencana dan Penyelenggaraan


Perusahaan Terbuka



Informasi

18 Mei 2021 ✓ Peraturan Bursa Efek Indonesia No.


Informasi

31 Mei 2021

8 Juni 2021

✓

✓

✓

✓



Kerja Komite Audit



Informasi

22 Juni 2021 ✓ Peraturan Bursa Efek Indonesia No.


Informasi

6 Juli 2021

6 Juli 2021

✓

✓

✓



Kerja Komite Audit



Informasi



909

Laporan

Penyampaian Hasil

Pemeringkatan

Tahunan Atas Obligasi

Berkelanjutan Tahun

2017 dan MTN

Subordinasi Tahun 2018

Periode 5 Juli s.d. 1 Juli

2022

Laporan Bulanan

Registrasi Pemegang

Efek Posisi 30 Juni 2021

Investor Updates on

Digital Banking

Keterbukaan Informasi

Dalam Rangka

Pembelian Kembali

Saham Dalam Kondisi

Pasar yang Berfluktuasi

Secara Signifikan PT


(Persero) Tbk

Informasi

Pelaksanaan Audit

Laporan Keuangan

Konsolidasian tanggal

30 Juni 2021

Laporan Bulanan

Registrasi Pemegang

Efek Posisi 31 Juli 2021

Laporan Keuangan

Konsolidasi Posisi 30

Juni 2021 (Audited)

Tanggal

Penyampaian

Laporan

Penyampaian Laporan

OJK IDX Website

Media

Massa

Referensi

7 Juli 2021 ✓ ✓ POJK No. 49/POJK.04/2020 tentang

Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/

atau Sukuk

8 Juli 2021

✓

✓



Informasi

9 Juli 2021 ✓ Peraturan Bursa Efek Indonesia No.


Informasi

21 Juli 2021

23 Juli 2021

06 Agustus

2021

16 Agustus 2021

✓ ✓ ✓

✓

✓


Pembelian Kembali Saham Yang

Dikeluarkan Oleh Emiten atau

Perusahaan Publik Dalam Kondisi

Pasar Yang Berfluktuasi Secara

Signifikan


tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi


Signifikan Dalam Pelaksanaan


Dikeluarkan Oleh Emiten Atau

Perusahaan Publik

• Ketentuan 111.1.1.5.2. Peraturan Nomor

1-E tentang Kewajiban Penyampaian

Informasi

• Keputusan Direksi PT Bursa Efek

Jakarta No. KEP-00015/BE1/01-2021

tanggal 29 Januari 2021

✓ ✓ Peraturan Bursa Efek Indonesia No.


Informasi

✓

✓



Bank


tentang Transparansi dan Publikasi

Laporan Bank Umum Konvensional

• Peraturan Nomor X.K.2 Lampiran


No. Kep-346/BLJ2011 tanggal 5 Juli

2011 tentang Penyampaian Laporan

Keuangan Berkala Emiten Atau

Perusahaan Publik

• Peraturan Nomor I-E Lampiran

Keputusan Direksi PT Bursa Efek

Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-

2021 tanggal tentang Kewajiban

Penyampaian Informasi


910

Laporan

Laporan Informasi

atau Fakta Material:

Pemaparan Kinerja oleh

Perusahaan Tercatat

Kepada Pihak Tertentu

(Analyst Meeting)

Informasi Rencana

Penyelenggaraan

Public Expose Tahunan

Tahun 2021

Penyampaian Materi

Public Expose Tahunan

Tahun 2021

Laporan Bulanan

Registrasi Pemegang

Efek Posisi 31 Agustus

2021

Penyampaian

Penjelasan atas


Massa Pasardana

dengan Judul Berita

Anak Usaha PSAB

Dikabarkan Gagal

Bayar Utang Kepada

BBNI


atas Gugatan Pada

Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat dan

Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan

Penyampaian Laporan

Hasil Public Expose

Tahunan Tahun 2021


Fakta Material Informasi

Operasional Entitas BNI

Securities Ptd. Ltd

Penjelasan Atas


Massa


Fakta Material Rencana

Penerbitan Additional

Tier-1 Perpetual Non-

Cumulative Capital

Securities

Tanggal

Penyampaian

Laporan

Penyampaian Laporan

OJK IDX Website

Media

Massa

Referensi

16 Agustus 2021 ✓ ✓ • POJK Nomor 31/POJK.04/2015

tentang Keterbukaan Informasi atau


Perusahaan Publik



Indonesia No. Kep-00015/BE1/01-

2021 tentang Kewajiban Penyampaian

Informasi

23 Agustus

2021 ✓

01 September

2021 ✓

08 September

2021 ✓ ✓

09 September

2021 ✓

09 September

2021

09 September

2021

10 September

2021 ✓

15 September

2021

17 September

2021 ✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

Ketentuan 111.3 Peraturan No. I-E tentang




Informasi



Informasi



Informasi



Informasi



Informasi


Keterbukaan Atas Informasi atau


Perusahaan Publik



Bank



Informasi




Perusahaan Publik





Informasi



Bank



911

Laporan

Laporan Transaksi

Afiliasi

Laporan Informasi

atau Fakta Material

sehubungan dengan

Informasi kepada

Pemegang Saham

sehubungan dengan

Penyelesaian

Penerbitan BNI

Additional Tier 1

Perpetual Non-

Cumulative Capital

Securities

Laporan Informasi

atau Fakta Material

sehubungan dengan

Persetujuan OJK

terkait Pencatatan BNI

Additional Tier-1 Capital

Bond 2021 sebagai

Komponen Modal Inti

Tambahan

Laporan Bulanan

Registrasi Pemegang

Efek Posisi 30

September 2021

Penyampaian


atas Gugatan pada

Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat


atas Pemberitaan di

Media Massa

Laporan Informasi

atau Fakta Material

sehubungan dengan

Berakhirnya Periode

Pembelian Saham

Kembali Perseroan

Tanggal

Penyampaian

Laporan

20 September

2021

Penyampaian Laporan

OJK IDX Website

Media

Massa

Referensi

✓ ✓ POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang

Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan

Kepentingan

27 September

2021 ✓ ✓ ✓

01 Oktober

2021 ✓ ✓ ✓

06 Oktober

2021 ✓ ✓

18 Oktober 2021

19 Oktober 2021

21 Oktober 2021

✓

✓

✓ ✓ ✓




Perusahaan Publik





Informasi



Bank




Perusahaan Publik





Informasi



Bank



Informasi



Informasi



Informasi




Perusahaan Publik



Dikeluarkan Oleh Emiten atau

Perusahaan Publik Dalam Kondisi


Signifikan


tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi


Signifikan Dalam Pelaksanaan


Dikeluarkan Oleh Emiten Atau

Perusahaan Publik


912

Laporan

Laporan Keuangan

Konsolidasi Posisi

September 2021

(unaudited)

Laporan Informasi

atau Fakta Material:

Pemaparan Kinerja oleh

Perusahaan Tercatat

Kepada Pihak Tertentu

(Analyst Meeting)

Tindak Lanjut


Bursa


atas Gugatan Pada

Pengadilan Negeri

Surabaya

Laporan Bulanan

Registrasi Pemegang

Efek Posisi 31 Oktober

2021


atas Pemberitaan di

Media Masa

Laporan Bulanan

Registrasi Pemegang

Efek Posisi 31

November 2021

Tanggal

Penyampaian

Laporan

25 Oktober

2021

25 Oktober

2021 ✓ ✓

26 Oktober

2021 ✓

08 November

2021

08 November

2021 ✓ ✓

07 Desember

2021

07 Desember

2021 ✓ ✓

Penyampaian Laporan

OJK IDX Website

Media

Massa

Referensi

✓ ✓ Peraturan Nomor X.K.2 Lampiran

Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.

Kep-346/BL/2011 tentang Penyampaian

Laporan Keuangan Berkala Emiten atau

Perusahaan Publik

✓

✓




Perusahaan Publik



Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-


Informasi



Informasi



Informasi



Informasi



Informasi



Informasi



913

Perlakuan yang Sama Terhadap

Seluruh Pemegang Saham

Seluruh Pemegang Saham termasuk Pemegang Saham Minoritas dan Pemegang Saham Asing diperlakukan setara

dan diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi tentang Perseroan. Perseroan aktif melakukan

keterbukaan atau pengungkapan yang tepat waktu dan akurat mengenai segala aspek material Perseroan, termasuk

situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan governance Perseroan. Hak-hak Pemegang Saham dilindungi sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Pasar Modal. Hak-hak para pemangku kepentingan (stakeholders) diakui sesuai peraturan

perundangan yang berlaku, dan kerja sama aktif antara perusahaan dan para stakeholders harus dikembangkan

dalam upaya bersama menciptakan kekayaan, pekerjaan, dan keberlanjutan Perseroan.

Kebijakan Benturan Kepentingan

(Termasuk Insider Trading)

Bank telah memiliki dan menerapkan kebijakan Benturan Kepentingan dan kebijakan Transaksi Efek bagi Orang

Dalam (Insider Trading) sebagaimana tertuang dalam Pedoman Perusahaan Transaksi Efek yang Dilarang dan Tidak

Dilarang Bagi Orang Dalam No. IN/500/KMP/001 tanggal 23 September 2019 dan Pedoman Perusahaan Prosedur

Penanganan Benturan Kepentingan No. IN/695/KMP/001 tanggal 29 Oktober 2014.

Kebijakan Benturan Kepentingan bertujuan untuk menetapkan aturan, mengidentifikasi, mengurangi dan mengelola

adanya potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul dalam Bank akibat dari pelaksanaan kegiatan oleh unit

bisnis Bank yang memperoleh informasi mengenai Bank, nasabah Bank maupun BNI Group.

Bank menegaskan larangan penggunaan Informasi Orang Dalam (Insider Trading) dalam transaksi pribadi oleh

karyawan dan manajemen (dalam hal ini anggota Direksi dan Dewan Komisaris). Dengan adanya kebijakan ini

diharapkan penggunaan informasi orang dalam untuk kepentingan pribadi karyawan maupun manajemen (orang

dalam) dapat dimitigasi.

Pada tahun 2021, BNI melakukan aksi korporasi berupa pembelian kembali (buyback) saham BNI. Untuk mencegah

terjadinya insider trading maka sesuai peraturan yang berlaku, Perseroan menetapkan kebijakan agar Dewan Komisaris,

Direksi, Pegawai, Pemegang Saham Utama, orang perseorangan yang karena kedudukannya atau profesinya atau

karena hubungan usahanya dengan perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam

atau, pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak tersebut, dilarang melakukan transaksi

atas saham Perseroan dalam jangka waktu pembelian kembali saham.


914

Pembelian Kembali (Buyback)

Saham dan Obligasi

Di tengah lonjakan kasus positif Covid-19 (second wave) yang terjadi pada Juli 2021, IHSG cenderung

bergerak fluktuatif dan berdampak pada saham BNI yang mengalami penurunan signifikan mencapai - 25,0%

(ytd) ke level Rp4.630 per 30 Juni 2021. Tekanan jual di pasar akibat sentimen Covid-19 tersebut membuat

saham BNI undervalued dengan Price to Book Value (PBV) per 30 Juni 2021 sebesar 0,75x atau telah jauh

berada di bawah rata-rata PBV selama 10 tahun yang sebesar 1,60x. Menindaklanjuti hal tersebut, Perseroan

merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat

di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp1.700.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus

miliar Rupiah). Sesuai dengan SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak

akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal disetor dan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5%

(tujuh koma lima persen) dari modal disetor Perseroan. Perseroan meyakini bahwa Pembelian Kembali Saham

tidak mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan karena sampai dengan saat ini, Perseroan mempunyai

modal yang memadai untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

Pembelian Kembali Saham Perseroan dilaksanakan selama periode 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 22

Juli 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021. Selama periode tersebut, Perseroan telah melakukan pembelian

24.682.600 lembar saham, senilai Rp128.026.122.396 (seratus dua puluh delapan miliar dua puluh enam juta

seratus dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah). Biaya Pembelian Kembali Saham berasal

dari kas internal Perseroan, maka dampak terhadap biaya operasional Perseroan tidak material, sehingga Laba

Rugi masih sejalan dengan target Perseroan. Pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan

tidak memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan, mengingat Perseroan

memiliki modal dan cash flow yang cukup untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan

kegiatan usaha Perseroan. Aksi korporasi ini semakin meyakinkan investor bahwa BNI memiliki fundamental

keuangan yang kuat.



915

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (LHKPN)

Kebijakan LHKPN

Perseroan memiliki kebijakan mengenai pelaksanaan

pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN) berdasarkan:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi jo.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi;

3. Peraturan KPK No. 07 Tahun 2016 sebagaimana telah

diubah melalui peraturan KPK No. 2 Tahun 2020

tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan

Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

4. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara RI No.

SE-12/MBU/10/2021 tentang Kewajiban Penyampaian

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha

Milik Negara.

Kebijakan ini mengatur mengenai Posisi Penyelenggara

Negara di BNI untuk melaporkan harta kekayaannya, tata

cara penyampaian, unit kerja pengelola dan administrator

LHKPN, hingga sanksi yang dapat dijatuhkan bagi yang

tidak melaksanakan kewajiban pelaporannya.

Wajib Lapor LHKPN

Berdasarkan Kebijakan LHKPN di atas, Wajib Lapor

LHKPN adalah Pejabat Struktural di lingkungan Bank

yaitu:

1. Komisaris;

2. Direksi;

3. Senior Executive Vice President;

4. Pejabat Eksekutif yang dilaporkan kepada OJK, yaitu:

• Pemimpin Divisi/Satuan atau yang setingkat;

• Pemimpin Wilayah;

• Kepala Cabang Luar Negeri.

5. Pegawai aktif yang ditempatkan sebagai Komisaris/

Direksi di Entitas Anak.

Pengelola LHKPN

Pengelola pelaporan LHKPN terdiri dari Koordinator

Pengelolaan LHKPN dan Admin Pengelola e-LHKPN

dengan rincian sebagai berikut:

1. Koordinator Pengelolaan LHKPN adalah Group Head

Corporate Secretary dan Group Head Human Capital

Services dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut:

a. Berkoordinasi dengan KPK dalam pemantauan,

pengisian, dan penyampaian LHKPN serta sosialisasi

kewajiban LHKPN;

b. Berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha

Milik Negara dan KPK mengenai pengelolaan dan

administrasi Aplikasi Wajib LHKPN.

2. Admin Pengelola e-LHKPN adalah pejabat Corporate

Secretary Group dan Human Capital Services Group

dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut:

a. Mengelola dan melakukan pemutakhiran data wajib

lapor LHKPN;

b. Mengelola dan memonitor kewajiban pelaporan

LHKPN.

Pelaporan LHKPN Tahun 2021

Pelaporan LHKPN hingga akhir periode 2021, dari jumlah

wajib lapor sebanyak 99 orang terdapat 99 orang atau

100% yang telah memenuhi kewajiban pelaporannya.


916

Transparansi Kondisi Keuangan

dan Non Keuangan

BNI memenuhi kewajiban transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai ketentuan

yang berlaku, melalui penyampaian dan publikasi informasi baik melalui media cetak maupun situs website

sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Bulanan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui sistem pelaporan OJK dan

situs website BNI;

2. Laporan Keuangan Triwulan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui sistem pelaporan OJK,

situs website BNI, dan surat kabar atau media elektronik lain;

3. Laporan Keuangan Tahunan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui sistem pelaporan OJK,

situs website BNI, dan sistem pelaporan emiten atau perusahaan publik;

4. Laporan Tahunan BNI yang disampaikan kepada regulator, rating agency, lembaga pengembangan

perbankan, lembaga/institusi riset dan majalah keuangan dan dipublikasikan melalui situs website BNI;

5. Laporan berkala dan insidentil dalam rangka memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal, dipublikasikan

di website Perseroan dan Bursa Efek Indonesia, dan dilaporkan kepada OJK, Bursa Efek Indonesia,

Kementerian BUMN, dan regulator terkait;

6. Informasi Tata Kelola Perusahaan, yang diantaranya adalah Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan,

Visi, Misi, Nilai Perusahaan, Kode Etik, Komposisi dan Profil Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan

internal terkait tata kelola mulai dari Anggaran Dasar hingga Piagam Korporasi yang juga dipublikasikan

melalui situs website BNI;

7. Informasi Produk dan Layanan Perusahaan termasuk jaringan kantornya dipublikasikan melalui Laporan

Tahunan dan situs website BNI, agar nasabah, investor dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses

informasi atas produk dan layanan BNI;

8. Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan, Tips Aman BNI bagi Nasabah untuk menjaga kerahasiaan data

dalam menggunakan layanan perbankan, yang dipublikasikan melalui situs website BNI untuk pelaksanaan

ketentuan perlindungan konsumen;

9. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan

kepada masyarakat.



917

Transparansi Tata Cara Pengaduan

Nasabah dan Penyelesaian

Sengketa kepada Nasabah

Kemudahan Akses Layanan

BNI Contact Center Sebagai Touch Point BNI

Sejalan dengan salah satu misi BNI untuk memberikan layanan prima dan solusi digital yang bernilai tambah

kepada seluruh nasabah dan selaku mitra pilihan utama, BNI Call 1500046 terus berupaya untuk memberikan

layanan terbaik bagi para nasabah BNI.

Mengedepankan layanan yang mudah, cepat dan murah untuk nasabah, BNI Contact Center terus melakukan

shifting ke digital. Nasabah dapat dengan mudah mengakses layanan BNI Call 1500046, layanan media

sosial resmi BNI di Facebook, Instagram dan Twitter, layanan Live Chat di website BNI serta aplikasi BNI Call

Virtual Assistant yang dapat diunduh melalui Playstore dan Appstore. Selain itu nasabah dapat mengirimkan

pengaduan secara tertulis ke BNI melalui email dan fax.

1500046

(tanpa kode area)

TELEPON

Akses dari Dalam Negeri (seluruh wilayah Indonesia)

Telepon PSTN (Fixed Phone)

Pulsa Lokal

Telepon Seluler (Mobile Phone)

Sesuai tarif penyedia layanan seluler (provider)

Akses dari Luar Negeri

+62-21-30500046

Fixed Phone/Mobile Phone

Sesuai tarif penyedia layanan dari masingmasing

negara

BNI Call Virtual Assistant

1500046 Virtual Assistant

FAKSIMILE

021-25541203

LIVE CHAT

www.bni.co.id

Menu: Chat with Us

TELEPON

Social Media

IG @bni46

Twitter @bni

Facebook BNI

EMAIL

bnicall@bni.co.id

Sebagai wujud komitmen dalam memberikan layanan yang unggul, BNI Call 1500046 terus meningkatkan

kualitas layanan bagi nasabah dengan memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2015 di tahun 2016 dan dilakukan

pembaharuan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, BNI Call 1500046 meraih peringkat 1 (satu) untuk 3 (tiga)

kategori yaitu Performa Terbaik Call Center, Phone Banking dan Pelayanan Prima Contact Center berdasarkan

hasil survei Bank Service Excellent Monitor (BSEM) dari Marketing Research Indonesia (MRI).


918

Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

BNI

BNI Contact Center sebagai salah satu garda terdepan BNI terus berupaya memberikan layanan terbaik, termasuk

penyelesaian atas setiap pengaduan nasabah baik untuk layanan perbankan, kartu kredit, merchant, serta Trade &

Remittance. Nasabah BNI diberikan kemudahan mengakses layanan pengaduan dengan berbagai pilihan media baik

melalui lisan maupun tertulis.

Media Penyampaian Pengaduan Nasabah BNI

Lisan

Nasabah Menghubungi BNI Call

Domestik: 1500046

Luar Negeri: +62-21-30500046

Nasabah Mendatangi BNI Cabang

Terdekat

Nasabah Mengunjungi

Website : www.bni.co.id

Pada menu Chat With Us

Nasabah Mendatangi

BNI Cabang terdekat

Tertulis

Nasabah Mengirimkan

Email: bnicall@bni.co.id

Fax: 021-25541203

Twitter: @bni

Facebook: BNI

IG: @bni46

Nasabah Menggunakan

aplikasi yang dapat

di-download melalui

AppStore/PlayStore:

BNI Call Virtual Assistant

Solusi penyelesaian pengaduan nasabah yang disampaikan secara lisan dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima)

hari kerja sedangkan penyelesaian pengaduan tertulis dalam waktu maksimal 20 (dua puluh) hari kerja. Apabila

diperlukan dokumen pendukung atas pengaduan nasabah yang disampaikan secara lisan, maka BNI akan meminta

nasabah menyampaikan pengaduan secara tertulis. Nasabah dapat melengkapi dokumen atas pengaduan yang

disampaikan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja.

Dalam kondisi tertentu penyelesaian pengaduan tertulis dapat diperpanjang dalam waktu 20 (dua puluh) hari

kerja berikutnya sesuai POJK No. 1/POJK.07/2013 dan diperbaharui melalui POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang

Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Informasi perpanjangan waktu penyelesaian pengaduan

diberitahukan secara tertulis kepada nasabah melalui sarana telepon, e-mail, surat ataupun pesan singkat (short

message service/SMS).



919

Alur Penyampaian dan Penyelesaian Pengaduan

1

Menyampaikan

pengaduan

NASABAH

PETUGAS

BNI

Melakukan

registrasi

pengaduan

Memberikan nomor

registrasi pengaduan

Menindaklanjuti

pengaduan

Menyampaikan

hasil penyelesaian

pengaduan

Apabila diperlukan,

Bank menyampaikan

notifikasi

perpanjangan waktu

2 3 4 5 6 7

Menyampaikan

hasil penyelesaian

pengaduan

Apabila nasabah merasa solusi penyelesaian yang diberikan oleh BNI tidak memenuhi harapan, maka nasabah

dapat melanjutkan proses penyelesaian pengaduan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang

dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.


920

Praktik Bad Corporate Governance

BNI menyadari bahwa praktik-praktik bad corporate governance akan mengganggu penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang baik (GCG). Dalam rangka mendukung hal tersebut, BNI sepanjang tahun 2021 berkomitmen

untuk tidak melakukan tindakan serta kebijakan yang berkaitan dengan praktik yang ditunjukkan pada tabel

sebagai berikut:

Keterangan

Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan

Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Bank, Entitas Anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan

Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan

Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan

Standar Akuntansi Keuangan

Kasus terkait buruh dan karyawan

Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan listed

Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan hardcopy dengan Laporan Tahunan softcopy

Praktik

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil



921

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

Sebagai wujud transparansi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNI, serta sebagai

tindak lanjut ketentuan yang tercantum pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal

18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan jo. Surat Edaran Otoritas

Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi

Keuangan, pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI tahun 2021 terdiri dari:

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2021;

2. Struktur Konglomerasi Keuangan BNI;

3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan BNI posisi sampai dengan Desember 2021;

4. Struktur Kepengurusan Konglomerasi Keuangan BNI;

5. Prinsip Dasar Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI;

6. Kebijakan Transaksi Intra-Grup pada Konglomerasi Keuangan BNI;

7. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance BNI selaku Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan BNI.

Berikut Pelaksanaan Good Corporate Governance BNI selaku Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan BNI.

Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola

Terintegrasi Selama Tahun 2021

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola

Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal

25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, antara lain telah mewajibkan

Konglomerasi Keuangan untuk menyusun laporan penilaian sendiri (Self Assessment) Tata Kelola Terintegrasi secara

periodik (Juni dan Desember) kepada Otoritas Jasa Keuangan dan disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan

kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan (tanggal 15 Agustus dan tanggal 15 Februari).

Self Assessment terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNI,

paling kurang harus diwujudkan dan difokuskan dalam 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

yang terdiri dari:

Faktor Penilaian

No.

1. Direksi Entitas Utama

2. Dewan Komisaris Entitas Utama

3. Komite Tata Kelola Terintegrasi

4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Faktor Penilaian


922

Penilaian sendiri tersebut dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat dengan penjelasan masing-masing peringkat

sebagai berikut:

Peringkat

Definisi

1 Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat

baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi.

Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak

signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

2 Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal

ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat

kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan

dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

3 Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum cukup baik.

Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila

terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut cukup

signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Entitas Utama dan/atau LJK.

4 Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum kurang

baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi.

Terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut signifikan dan

memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

5 Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum tidak baik.

Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Terdapat

kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit

untuk diperbaiki oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Pada periode 2021, BNI telah menyusun penilaian sendiri terkait dengan implementasi Tata Kelola Terintegrasi

Konglomerasi Keuangan BNI sebagai berikut:

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Peringkat

Definisi Peringkat

Juni 2021 Desember 2021

2 2 Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi

yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas

penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam

penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang

signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/

atau LJK.

Berdasarkan hasil Self Assessment terhadap 7 (tujuh)

faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

untuk periode Desember 2021 dapat kami simpulkan

sebagai berikut:

1. Direksi Entitas Utama

a. Dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi seluruh

Direksi BNI telah memenuhi kualifikasi yang

ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku;

b. Proses Tata Kelola Terintegrasi telah dijalankan

dan ditindaklanjuti sesuai dengan arahan Dewan

Komisaris BNI;

c. Direksi BNI telah menindaklanjuti masukan Dewan

Komisaris BNI atas evaluasi terhadap Pedoman

Tata Kelola Terintegrasi, serta memastikan bahwa

temuan audit baik dari internal maupun eksternal

telah ditindaklanjuti dengan baik.

2. Dewan Komisaris Entitas Utama

a. Dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi seluruh

Dewan Komisaris BNI telah memenuhi kualifikasi

yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang

berlaku. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang

berjumlah 10 (sepuluh orang) telah lulus penilaian

kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh

surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

(OJK);

b. Dalam proses Tata Kelola Terintegrasi sesuai tugas

dan tanggung jawab Dewan Komisaris BNI telah

memberikan masukan kepada Direksi BNI dalam

rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola

Terintegrasi;

c. Dewan Komisaris BNI telah memberikan masukan

dan arahan serta evaluasi terhadap temuan

audit baik dari internal maupun eksternal untuk

ditindaklanjuti dengan baik oleh Direksi BNI.



923

3. Komite Tata Kelola Terintegrasi

a. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah terbentuk

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Selama periode Januari-Desember 2021 Komite

Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan rapat

sebanyak 6 (enam) kali guna memberikan masukan

terkait pelaksanaan Tata Kelola pada Konglomerasi

Keuangan BNI.

4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

a. Divisi Kepatuhan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan

Terintegrasi bersifat independen sesuai dengan


b. Dalam rangka penyempurnaan fungsi kepatuhan

terintegrasi, Divisi Kepatuhan telah melaksanakan

koordinasi dan pertemuan rutin dengan segenap

satuan kerja pada masing-masing LJK;

c. Divisi Kepatuhan telah melakukan pemantauan, dan

evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan di

masing-masing LJK serta senantiasa memberikan

saran dan rekomendasi terhadap pelaksanaan

fungsi kepatuhan di masing-masing LJK guna

mengembangkan penerapan fungsi kepatuhan

pada masing-masing LJK agar berjalan dengan baik.

5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

a. Satuan Audit Internal sebagai Satuan Kerja Audit

Intern Terintegrasi yang independen sesuai dengan


b. Satuan Audit Internal sebagai Satuan Kerja Audit

Intern Terintegrasi memantau pelaksanaan audit

intern mencakup:

• Pelaksanaan audit ke masing-masing Perusahaan

Anak dengan tetap memperhatikan ukuran,

karakteristik, dan kompleksitas usaha Perusahaan

Anak, serta melakukan koordinasi antara SKAI

LJK secara periodik (triwulanan) dengan

melibatkan Divisi Pengembangan Perusahaan

Anak (PPA);

• Evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern

(SKAI) pada masing-masing LJK;

• Koordinasi dengan SKAI LJK secara periodik

melibatkan Divisi Pengembangan Perusahaan

Anak (PPA) setiap triwulanan, dengan materi

pembahasan Rencana Kerja Audit LJK, Pokokpokok

Hasil Audit setiap LJK dan Tindak lanjut

Hasil Audit Internal & Eksternal masing-masing

LJK.

c. Satuan Audit Internal sebagai Satuan Kerja Audit

Intern Terintegrasi bertindak objektif dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan

tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dan

Dewan Komisaris Entitas Utama dengan tembusan

kepada Direktur yang membawahkan Fungsi

Kepatuhan Entitas Utama.

6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

a. Divisi Manajemen Risiko Bank sebagai Satuan Kerja

Manajemen Risiko Terintegrasi yang independen

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Divisi Manajemen Risiko Bank telah menetapkan

serta melakukan updating terhadap Kebijakan dan

penetapan limit risiko yang berlaku bagi segenap

LJK;

c. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah

mengakomodasi 4 (empat) pilar penerapan

Manajemen Risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan.

7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

a. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi

Keuangan BNI telah disusun, di-review dan

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan No. 18/POJK/POJK.03/2014

sebagaimana yang diatur dalam surat Direksi dan

Dewan Komisaris masing-masing No. DIR/947

tanggal 1 Desember 2021 dan No. DK/22 tanggal

8 Desember 2021;

b. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi

Keuangan BNI telah dikomunikasikan kepada

segenap LJK pada Konglomerasi Keuangan BNI

dan akan terus dilakukan evaluasi sesuai dengan



924

Struktur Konglomerasi Keuangan BNI

Melalui Surat Direksi No. DIR/128 tanggal 19 Februari 2021, BNI telah melaporkan perubahan struktur Konglomerasi

Keuangan BNI menjadi sebagai berikut:

Entitas Utama

Pembiayaan

Sekuritas

Asuransi Jiwa

1983 99,99% 1995 75,00%

1996

60,00%

Asset Management

Anggota Konglomerasi Keuangan

2011

99,90%

Konglomerasi Keuangan BNI telah memenuhi persyaratan administratif dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan

Otoritas Jasa Keuangan cfm. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-48/PB.313/2015 tanggal 15 April 2015 dan Surat

OJK No. S-26/PB.312/2021 tanggal 25 Februari 2021 (setelah BNI Syariah bergabung dalam Bank Syariah Indonesia),

selain itu Konglomerasi Keuangan BNI juga telah memiliki Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) sebagai berikut:

Posisi

Ketua

Anggota

Agus Dermawan Wintarto Martowardojo (BNI)

Askolani (BNI)

Susyanto (BNI)

Parikesit Suprapto (BNI Life)

Utang Ranuwijaya (BNI Life)

Rosa De Lima Dwi Mutiari (BNI Multifinance)

Eddy Siswanto (BNI Asset Management)

Boyke Wibowo Mukiyat (BNI Sekuritas)

Bambang Setyogroho (Pihak Independen Komite TKT)

Indrayeti (Pihak Independen Komite TKT)

Nama

BNI juga telah memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang disusun dan di-review sesuai dengan ketentuan perundangundangan

yang berlaku. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi diperbaharui dan di-review terakhir kali melalui Surat Keputusan

Dewan Komisaris No. DK/22 tanggal 8 Desember 2021. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi BNI dapat diakses melalui

www.bni.co.id.



925

Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Entitas Utama Konglomerasi Keuangan BNI

Negara Indonesia

60%

Publik

40%

Struktur Kepemilikan Saham Lembaga Jasa Keuangan yang berada pada Konglomerasi Keuangan BNI, yaitu:

1. PT BNI Life Insurance

PT Bank Negara

Indonesia (Persero)

Tbk

60%

Yayasan Danar Dhana

Swadharma (YDD)

0,000003%

Yayasan

Kesejahteraan

Pegawai BNI

0,000003%

Sumitomo Life

Insurance

39,999993%

2. PT BNI Sekuritas


(Persero) Tbk

75%

SBI Financial Services Co.Ltd

25%


926

3. PT BNI Multifinance


(Persero) Tbk

99,99%

Kop. Kar. BNI Multifinance

0,01%

4. PT BNI Asset Management

PT BNI Sekuritas

99,90%

Kop. Kar. BNI Sekuritas

0,1%

Struktur Kepengurusan Konglomerasi Keuangan BNI

Struktur Dewan Komisaris

Nama


Pradjoto

Sigit Widyawan

Septian Hario Seto

Asmawi Syam

Erwin Rijanto Slamet

Iman Sugema

Askolani

Susyanto

Ratih Nurdiati

Jabatan


Wakil Komisaris Utama/Independen






Komisaris

Komisaris

Komisaris



927

Struktur Direksi

Nama

Royke Tumilaar

Adi Sulistyowati

Novita Widya Anggraini

David Pirzada

Henry Panjaitan

Corina Leyla Karnelies

Muhammad Iqbal

Y.B. Hariantono

Bob Tyasika Ananta

Sis Apik Wijayanto

SIlvano Winston Rumantir

Ronny Venir

Jabatan

Direktur Utama


Direktur Keuangan

Direktur Manajemen Risiko

Direktur Treasury & International

Direktur Bisnis Konsumer

Direktur UMKM

Direktur IT & Operasi

Direktur Human Capital & Kepatuhan

Direktur Hubungan Kelembagaan

Direktur Corporate Banking

Direktur Layanan dan Jaringan

PT BNI Life Insurance


Nama

Parikesit Suprapto

Kazuhiko Arai

Iwan Abdi

Henry Cratein Suryanaga

Alwi Abdurrahman Shihab

Jabatan

Komisaris Utama/Komisaris Independen

Komisaris

Komisaris



Struktur Direksi

Nama

Shadiq Akasya

Eben Eser Nainggolan

Neny Asriany

Naoto Oda

Hiroshi Ono

Direktur Utama

Direktur Keuangan

Direktur

Direktur

Direktur

Jabatan

Struktur Dewan Pengawas Syariah

Nama

Ir. Agus Haryadi, AAAIJ, FIIS, ASAI

Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, MA

Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH

PT BNI Sekuritas

Ketua

Anggota

Anggota

Jabatan


Nama

Boyke Wibowo Mukiyat

Yoshihiro Ishiwata

I Made Sukajaya *

Keterangan:

* menunggu persetujuan OJK atas fit & proper test

Jabatan

Komisaris Utama & Independen

Komisaris

Komisaris


928

Struktur Direksi

Nama

Agung Prabowo

Reza Benito Zahar

Putu Bagus Kresna

Nieko Kusuma *

Vera Ongyono *

Yoga Mulia *

Keterangan:

* menunggu persetujuan OJK atas fit & proper test

Direktur Utama

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

Jabatan

PT BNI Multifinance


Nama

Rosa De Lima Dwi Mutiari

Wiwi Suprihatno

Jabatan

Komisaris Utama/Komisaris Independen

Komisaris

Struktur Direksi

Nama

Hasan Gazali Pulungan

Linda Saragih

Antonius Anung Fajar Nugroho

PT BNI Asset Management

Direktur Utama

Direktur

Direktur

Jabatan


Nama

Eko Priyo Pratomo *

Eddy Siswanto

Teddy Erdius E. Saputra

Efrizal **

Keterangan:

* Menunggu pengesahan RUPSLB

** Masih menunggu fit & proper test

Jabatan

Presiden Komisaris/Komisaris Independen


Komisaris

Komisaris

Struktur Direksi

Nama

Putut Endro Andanawarih

Donny Susantio Adjie

Ade Yusriansyah

Presiden Direktur

Direktur Bisnis

Direktur Operasional

Jabatan



929

Prinsip Dasar Tata Kelola

Terintegrasi Konglomerasi

Keuangan BNI

Guna menunjang bisnis dan operasional Konglomerasi

Keuangan BNI, diperlukan prinsip-prinsip dasar Tata

Kelola Terintegrasi yang mengacu pada GCG Roadmap

yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta

ASEAN Corporate Governance Scorecard yang menjadi

acuan implementasi penerapan GCG.

Sesuai dengan hal tersebut prinsip dasar Tata Kelola

Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI adalah sebagai

berikut:

1. Implementasi Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi

Keuangan BNI bertujuan untuk menciptakan kinerja

yang unggul dan menambah nilai ekonomi bagi

pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya,

serta menjamin operasional Konglomerasi Keuangan

BNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, etika bisnis, serta prinsip-prinsip Tata

Kelola Perusahaan yang Baik;

2. Mengacu pada ketentuan perundang-undangan

yang berlaku Perusahaan Anak merupakan badan

hukum yang terpisah dari BNI sehingga memiliki tugas

dan tanggung jawab tersendiri dalam pengelolaan

perusahaan;

3. Perusahaan Anak merupakan badan hukum yang

independen sesuai dengan ketentuan perundangan

yang berlaku, di mana dalam pengelolaannya BNI

merupakan Pemegang Saham Pengendali pada

Konglomerasi keuangan BNI;

4. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Anak dalam

pedoman ini berlaku bagi Perusahaan Anak sepanjang

tidak diatur berbeda menurut peraturan perundangundangan

yang berlaku. Anggaran Dasar Perusahaan

Anak yang belum sesuai dengan Pedoman ini, maka

wajib disesuaikan.

Kebijakan Transaksi Intra-

Grup pada Konglomerasi

Keuangan BNI

Pengertian Risiko Transaksi Intra-

Grup

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di

berbagai sektor jasa keuangan akan mempengaruhi

kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan (LJK)

yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul baik

secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan

usaha entitas yang tergabung dalam suatu Konglomerasi

Keuangan. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) telah mengeluarkan sejumlah peraturan mengenai

penerapan Manajemen Risiko secara terintegrasi dalam

konglomerasi di industri jasa keuangan, di mana salah

satunya adalah kewajiban Konglomerasi Keuangan dalam

melakukan pengelolaan risiko transaksi intra-grup.

Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat

ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung

maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam

satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan

kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak

tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak

diikuti perpindahan dana.

Tujuan Manajemen Risiko Transaksi

Intra-Grup

Penerapan Manajemen Risiko transaksi intra-grup pada

Konglomerasi Keuangan BNI bertujuan untuk:

1. Mengatur dan mengawasi risiko transaksi intra-grup

Konglomerasi Keuangan berdasarkan prinsip kehatihatian;

2. Memastikan bahwa proses manajemen risiko

terintegrasi dapat meminimalkan kemungkinan

dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan

suatu LJK baik secara langsung maupun tidak langsung

terhadap LJK lainnya dalam satu Konglomerasi

Keuangan, maupun dampak negatif terhadap kondisi

bisnis Konglomerasi Keuangan BNI secara keseluruhan.

Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko

Transaksi Intra-Grup

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh BNI sebagai entitas

utama dalam menerapkan Manajemen Risiko transaksi

intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan BNI antara lain:

1. Memiliki kecukupan proses manajemen risiko transaksi

intra-grup untuk Konglomerasi Keuangan secara

keseluruhan;

2. Melakukan pemantauan transaksi intra-grup dalam

Konglomerasi Keuangan dan menyusun laporan secara

berkala;

3. Mendorong pengungkapan publik terkait transaksi

intra-grup;

4. Mempertimbangkan dampak transaksi intra-grup

terhadap kinerja LJK anggota Konglomerasi Keuangan

secara langsung maupun terhadap Konglomerasi

Keuangan BNI secara keseluruhan.


930

Jenis Transaksi yang Dapat

Menimbulkan Risiko Transaksi

Intra-Grup

Jenis transaksi yang dapat menimbulkan terjadinya risiko

transaksi intra-grup di Konglomerasi Keuangan BNI,

antara lain sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:

1. Kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi

Keuangan;

2. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek dalam


3. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau

diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi

Keuangan;

4. Eksposur kepada pemegang saham pengendali,

termasuk eksposur pinjaman dan off-balance sheet

seperti jaminan dan komitmen;

5. Pembelian atau penjualan aset dari satu LJK kepada

LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan;

6. Transfer risiko melalui reasuransi; dan

7. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak

ketiga di antara LJK dalam konglomerasi keuangan.

Kecukupan Proses Identifikasi,

Pengukuran, Pemantauan, dan

Pengendalian Risiko serta Sistem

Informasi Manajemen Risiko

Transaksi Intra-Grup

Dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intragrup,

BNI selaku Entitas Utama melakukan proses

identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian

risiko terhadap seluruh faktor risiko (risk factors) yang

bersifat material secara terintegrasi, dan didukung oleh

sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup

yang memadai.

1. Identifikasi Risiko Transaksi Intra-Grup

Identifikasi risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan

melakukan analisis terhadap jenis produk dan/atau

transaksi antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan

BNI yang dapat menimbulkan risiko transaksi intragrup

dalam Konglomerasi Keuangan BNI.

2. Pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk

memperoleh peringkat tingkat risiko transaksi intragrup

Konglomerasi Keuangan. Hal-hal yang perlu

dilakukan oleh BNI sebagai entitas utama dalam

melakukan pengukuran risiko transaksi intra-grup

adalah menyusun metodologi pengukuran risiko

transaksi intra-grup serta melakukan evaluasi terhadap

kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang

digunakan untuk mengukur risiko transaksi intra-grup.

3. Pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup

Pemantauan risiko transaksi intra-grup dilakukan

dengan melakukan evaluasi terhadap eksposur Risiko

Transaksi Intra-grup yang bersifat material atau yang

berdampak pada kondisi permodalan Konglomerasi

Keuangan serta melakukan penyempurnaan proses

dan cakupan pelaporan antara lain apabila terdapat

perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan

faktor risiko yang bersifat material.

Untuk menilai hubungan keuangan yang material

secara intra-grup antar LJK dalam Konglomerasi

Keuangan BNI diukur berdasarkan nilai transaksi

keuangan BNI dengan LJK anggota Konglomerasi

Keuangan BNI, maupun antar sesama LJK dalam


4. Pengendalian Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam rangka melaksanakan pengendalian risiko, BNI

sebagai Entitas Utama memastikan Konglomerasi

Keuangan BNI memiliki metode pengendalian atas

risiko transaksi intra-grup yang dapat membahayakan

kelangsungan usaha Konglomerasi Keuangan.

Pengendalian risiko transaksi intra-grup pada

Konglomerasi Keuangan BNI dilakukan dengan

memperhatikan:

a. Komposisi parameter risiko inheren transaksi intragrup

pada penilaian profil risiko terintegrasi;

b. Pemenuhan asas arm’s length (kewajaran transaksi)

terkait transaksi intra-grup;

c. Ketersediaan dan kelengkapan dokumentasi

transaksi intra-grup; dan

d. Pemenuhan ketentuan hukum/regulator yang

berlaku untuk setiap transaksi intra-grup.

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-

Grup

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intragrup

meliputi:

a. Laporan profil risiko transaksi intra-grup yang

merupakan bagian dari laporan profil risiko

terintegrasi;

b. Laporan transaksi intra-grup, yang memuat:

• Rekapitulasi transaksi dengan pihak berelasi;

• Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak

berelasi.

BNI sebagai Entitas Utama menyusun dan

menyampaikan Laporan profil risiko transaksi

intra-grup sebagai bagian dari laporan profil risiko

terintegrasi dan Laporan transaksi intra-grup kepada

Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran untuk

posisi pelaporan Juni dan Desember.



931

Sepanjang tahun 2021, seluruh transaksi intra-grup telah dilakukan secara wajar (memenuhi asas

arm’s length).

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance

BNI Selaku Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan

BNI

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola

Bagi Bank Umum jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat

Kesehatan Bank Umum, antara lain telah diwajibkan bagi setiap Bank untuk melakukan penilaian

sendiri (self assessment) atas pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) paling

kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.


932

Pelaksanaan Penerapan Aspek dan

Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai

Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

BNI senantiasa menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada setiap aspek bisnisnya dengan mengacu

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola

Perusahaan Terbuka, terdapat 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan

aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan

yang baik dalam Pedoman Tata Kelola merupakan standar penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang

baik yang harus diterapkan Bank untuk mengimplementasikan prinsip tata kelola. BNI menerapkan aspek, prinsip,

dan rekomendasi tersebut berdasarkan pendekatan “comply or explain” pada tahun 2021 sebagai berikut:

No. Prinsip Rekomendasi

I

Keterangan Rekomendasi


Penjelasan Penerapan

di BNI

Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham;

Prinsip 1

Meningkatkan Nilai


Perusahaan Terbuka

memiliki cara atau

prosedur teknis

pengumpulan suara

(voting) baik secara

terbuka maupun

tertutup yang

mengedepankan

independensi,

dan kepentingan

pemegang saham.

Setiap saham dengan hak suara

yang dikeluarkan mempunyai

satu hak suara (one share one

vote). Pemegang Saham dapat

menggunakan hak suaranya pada

saat pengambilan keputusan,

terutama dalam pengambilan

keputusan dengan cara

pengumpulan suara (voting).

Namun demikian, mekanisme

pengambilan keputusan dengan

cara pengumpulan suara (voting)

baik secara terbuka maupun

tertutup belum diatur secara

rinci. Perusahaan Terbuka

direkomendasikan mempunyai

prosedur pengambilan suara dalam

pengambilan keputusan atas

suatu mata acara RUPS. Adapun

prosedur pengambilan suara

(voting) tersebut harus menjaga

independensi ataupun kebebasan

Pemegang Saham. Sebagai contoh,

dalam pengumpulan suara (voting)

secara terbuka dilakukan dengan

cara mengangkat tangan sesuai

dengan instruksi pilihan yang

ditawarkan oleh pimpinan RUPS.

Sedangkan, dalam pengumpulan

suara (voting) secara tertutup

dilakukan pada keputusan yang

membutuhkan kerahasiaan ataupun

atas permintaan Pemegang Saham,

dengan cara menggunakan kartu

suara ataupun dengan penggunaan

electronic voting.

Prosedur Pengambilan Suara

dalam pengambilan keputusan

atas suatu mata acara RUPS BNI

dilakukan dengan cara voting

secara tertutup yakni dengan

cara menggunakan kartu suara

ataupun dengan menggunakan

electronic voting. Prosedur dan

Tata cara penghitungan kuorum,

Tanya jawab serta mekanisme

pengambilan keputusan rapat

telah dituangkan dalam Tata

Tertib RUPS yang merujuk

pada Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No. 32/POJK.04/2014

sebagaimana diubah terakhir

dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No. 10/POJK.04/2017.

Keterangan: Comply



933


Prinsip 2

Meningkatkan Kualitas

Komunikasi Perusahaan

Terbuka dengan

Pemegang Saham atau

Investor.

Seluruh anggota

Direksi dan anggota

Dewan Komisaris

Perusahaan Terbuka

hadir dalam RUPS

Tahunan.

Ringkasan risalah

RUPS tersedia

dalam Situs Web

Perusahaan Terbuka

paling sedikit selama

1 (satu) tahun.

Perusahaan Terbuka

memiliki suatu

kebijakan komunikasi

dengan pemegang

saham atau investor.



Kehadiran seluruh anggota Direksi

dan anggota Dewan Komisaris

Perusahaan Terbuka bertujuan

agar setiap anggota Direksi dan

anggota Dewan Komisaris dapat

memperhatikan, menjelaskan

dan menjawab secara langsung

permasalahan yang terjadi atau

pertanyaan yang diajukan oleh

Pemegang Saham terkait mata acara

dalam RUPS.

Perusahaan Terbuka wajib membuat

ringkasan risalah RUPS dalam

Bahasa Indonesia dan bahasa asing

(minimal dalam Bahasa Inggris),

serta diumumkan 2 (dua) hari kerja

setelah RUPS diselenggarakan

kepada masyarakat, yang salah

satunya melalui Situs Web

Perusahaan Terbuka. Ketersediaan

ringkasan risalah RUPS pada

Situs Web Perusahaan Terbuka

memberikan kesempatan bagi

Pemegang Saham yang tidak hadir

untuk mendapatkan informasi

penting dalam penyelenggaraan

RUPS secara mudah dan cepat.

Oleh karena itu, ketentuan tentang

jangka waktu minimal ketersediaan

ringkasan risalah RUPS di Situs Web

dimaksudkan untuk menyediakan

kecukupan waktu bagi Pemegang

Saham untuk memperoleh informasi

tersebut.

Adanya komunikasi antara

Perusahaan Terbuka dengan

Pemegang Saham atau investor

dimaksudkan agar para Pemegang

Saham atau investor mendapatkan

pemahaman lebih jelas atas

informasi yang telah dipublikasikan

kepada masyarakat, seperti laporan

berkala, keterbukaan informasi,

kondisi atau prospek bisnis dan

kinerja, serta Pelaksanaan Tata

Kelola Perusahaan Terbuka.

Di samping itu, Pemegang

Saham atau investor juga dapat

menyampaikan masukan dan opini

kepada manajemen Perusahaan

Terbuka. Kebijakan komunikasi

dengan para Pemegang Saham

atau investor menunjukkan

komitmen Perusahaan Terbuka

dalam melaksanakan komunikasi


atau investor. Dalam kebijakan

tersebut dapat mencakup strategi,

program, dan waktu pelaksanaan

komunikasi, serta panduan yang

mendukung Pemegang Saham atau

investor untuk berpartisipasi dalam

komunikasi tersebut.


di BNI

Dengan memperhatikan protokol

kesehatan maka pada RUPS

Tahunan BNI 2021 ini dihadiri oleh

11 (sebelas) orang anggota Direksi

dan 7 (tujuh) orang anggota

Dewan Komisaris.

Keterangan: Explain

Ringkasan risalah RUPS Tahunan

telah diumumkan dalam waktu

maksimal 2 (dua) hari kerja

setelah RUPS diselenggarakan

baik di situs Web Perusahaan

maupun di media cetak serta

melalui sistem pelaporan

elektronik IDXnet dan Otoritas

Jasa Keuangan e-reporting.

Keterangan: Comply

Kebijakan komunikasi dengan


tertuang dalam pedoman

perusahaan Hubungan Investor

No. IN/41/KMP/001 tanggal

26 Januari 2015 yang mencakup

kebijakan aktivitas hubungan

investor seperti analyst meeting,

penyusunan annual report,

investor meeting, public expose,

dan roadshow. Dalam kebijakan

tersebut mencakup strategi,

program, dan waktu pelaksanaan

komunikasi, serta panduan

yang mendukung Pemegang

Saham atau investor untuk

berpartisipasi dalam komunikasi.

Adanya kebijakan komunikasi


atau investor menunjukkan BNI

sebagai Perusahaan Terbuka

berkomitmen melaksanakan

komunikasi dengan para

Pemegang Saham atau investor.

Keterangan: Comply


934


II

Perusahaan Terbuka

mengungkapkan

kebijakan komunikasi

Perusahaan Terbuka

dengan pemegang

saham atau investor

dalam Situs Web.

Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris;

Prinsip 3

Memperkuat

Keanggotaan dan

Komposisi Dewan

Komisaris

Penentuan

jumlah anggota

Dewan Komisaris

mempertimbangkan

kondisi Perusahaan

Terbuka.

Penentuan

komposisi anggota

Dewan Komisaris

memperhatikan

keberagaman

keahlian,

pengetahuan, dan

pengalaman yang

dibutuhkan.



Pengungkapan kebijakan komunikasi

merupakan bentuk transparansi

atas komitmen Perusahaan Terbuka

dalam memberikan kesetaraan

kepada semua Pemegang Saham

atau investor atas pelaksanaan

komunikasi. Pengungkapan

informasi tersebut juga bertujuan

untuk meningkatkan partisipasi

dan peran Pemegang Saham atau

investor dalam pelaksanaan program

komunikasi Perusahaan Terbuka.

Jumlah anggota Dewan Komisaris

dapat mempengaruhi efektivitas

pelaksanaan tugas dari Dewan

Komisaris. Penentuan jumlah

anggota Dewan Komisaris

Perusahaan Terbuka wajib mengacu

kepada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku,

yang paling kurang

terdiri dari 2 (dua) orang

berdasarkan ketentuan peraturan

Otoritas Jasa Keuangan tentang

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten

atau Perusahaan Publik. Selain itu,

perlu juga mempertimbangkan

kondisi Perusahaan Terbuka

yang antara lain yang meliputi

karakteristik, kapasitas, dan

ukuran, serta pencapaian tujuan

dan pemenuhan kebutuhan

bisnis yang berbeda di antara

Perusahaan Terbuka. Namun

demikian, jumlah anggota Dewan

Komisaris yang terlalu besar

berpotensi mengganggu efektivitas

pelaksanaan fungsi Dewan

Komisaris.


merupakan kombinasi karakteristik

baik dari segi organ Dewan

Komisaris maupun anggota Dewan

Komisaris secara individu, sesuai

dengan kebutuhan Perusahaan

Terbuka. Karakteristik tersebut dapat

tercermin dalam penentuan keahlian,

pengetahuan, dan pengalaman yang

dibutuhkan dalam pelaksanaan

tugas pengawasan dan pemberian

nasihat oleh Dewan Komisaris

Perusahaan Terbuka. Komposisi yang

telah memperhatikan kebutuhan

Perusahaan Terbuka merupakan

suatu hal yang positif, khususnya

terkait pengambilan keputusan

dalam rangka pelaksanaan fungsi

pengawasan yang dilakukan dengan

mempertimbangkan berbagai aspek

yang lebih luas.


di BNI

Pengungkapan kebijakan

komunikasi serta agenda

komunikasi dengan Pemegang

Saham atau investor telah diupload

ke dalam Situs Web

bagian Hubungan Investor.

Keterangan: Comply

Jumlah anggota Dewan Komisaris

di BNI sampai dengan tanggal

31 Desember 2021 adalah

10 (sepuluh) orang dengan

memperhatikan keberagaman

komposisi, jumlah ini dipandang

cukup dan sesuai dengan kondisi

BNI serta disesuaikan dengan

ketentuan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No 33/POJK.04/2014.

Keterangan: Comply


saat ini telah memenuhi unsur

keberagaman yaitu perpaduan

dari sisi independensi, keahlian/

pendidikan, pengalaman kerja,

usia dan jenis kelamin dengan

mempertimbangkan kebutuhan

dan kompleksitas BNI. Hal ini

telah dipaparkan pada Sub Bab

Keberagaman Komposisi Dewan

Komisaris pada Laporan Tata

Kelola ini.

Keterangan: Comply



935


Prinsip 4


Pelaksanaan Tugas dan

Tanggung Jawab Dewan

Komisaris.

Dewan Komisaris

mempunyai kebijakan

penilaian sendiri (Self

Assessment) untuk

menilai kinerja Dewan

Komisaris.

Kebijakan penilaian

sendiri (Self

Assessment) untuk

menilai kinerja

Dewan Komisaris,

diungkapkan melalui

Laporan Tahunan

Perusahaan Terbuka.



Kebijakan penilaian sendiri (Self

Assessment) Dewan Komisaris

merupakan suatu pedoman

yang digunakan sebagai bentuk

akuntabilitas atas penilaian kinerja

Dewan Komisaris secara kolegial.

Self Assessment atau penilaian

sendiri dimaksud dilakukan oleh

masing-masing anggota untuk

menilai pelaksanaan kinerja Dewan

Komisaris secara kolegial, dan bukan

menilai kinerja individual masingmasing

anggota Dewan Komisaris.

Dengan adanya Self Assessment

ini diharapkan masing-masing

anggota Dewan Komisaris dapat

berkontribusi untuk memperbaiki

kinerja Dewan Komisaris secara

berkesinambungan. Dalam kebijakan

tersebut dapat mencakup kegiatan

penilaian yang dilakukan beserta

maksud dan tujuannya, waktu

pelaksanaannya secara berkala,

dan tolok ukur atau kriteria

penilaian yang digunakan sesuai

dengan dengan rekomendasi yang

diberikan oleh fungsi nominasi dan

remunerasi Perusahaan Terbuka, di

mana adanya fungsi tersebut telah

diwajibkan dalam Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan tentang Komite

Nominasi dan Remunerasi Emiten

atau Perusahaan Publik.

Pengungkapan kebijakan Self

Assessment atas kinerja Dewan

Komisaris dilakukan tidak

hanya untuk memenuhi aspek

transparansi sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugasnya, namun

juga, untuk memberikan keyakinan

khususnya kepada para Pemegang

Saham atau investor atas upayaupaya

yang perlu dilakukan

dalam meningkatkan kinerja

Dewan Komisaris. Dengan adanya

pengungkapan tersebut Pemegang

Saham atau investor mengetahui

mekanisme check and balance

terhadap kinerja Dewan Komisaris.


di BNI


Assessment) untuk menilai kinerja

Dewan Komisaris berdasarkan

pencapaian realisasi program

kerja Dewan Komisaris sesuai

Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) Dewan Komisaris dan

melalui Self Assessment GCG

yang di dalamnya terdapat

indikator tugas dan tanggung

jawab Dewan Komisaris.


Assessment) untuk menilai kinerja


pencapaian realisasi program

kerja Dewan Komisaris sesuai

Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) Dewan Komisaris

digambarkan melalui indikator

advisory atas kinerja, penguatan

fungsi eksekutif, dan pemantauan

kepatuhan. Sedangkan penilaian

yang terdapat pada Self

Assessment GCG dibagi menjadi 3

(tiga) tolok ukur yaitu Governance

Structure, Governance Process

dan Governance Outcome.

Governance structure terdiri

dari 16 (enam belas) indikator,

governance process terdiri dari 17

(tujuh belas) indikator sedangkan

governance outcome terdiri dari 6

(enam) indikator.

Keterangan: Comply


Assessment atas kinerja Dewan

Komisaris Kebijakan penilaian

sendiri yang tertuang dalam

RKA disampaikan melalui

Laporan Tahunan Perusahaan

Terbuka, sedangkan hasil Self

Assessment GCG atas tugas dan

tanggung jawab Dewan Komisaris

disampaikan kepada pihak

regulator.

Keterangan: Comply


936


Dewan Komisaris

mempunyai kebijakan

terkait pengunduran

diri anggota Dewan

Komisaris apabila

terlibat dalam

kejahatan keuangan.

Dewan Komisaris

atau Komite yang

menjalankan

fungsi Nominasi

dan Remunerasi

menyusun kebijakan

suksesi dalam proses

Nominasi anggota

Direksi.



Kebijakan pengunduran diri

anggota Dewan Komisaris yang

terlibat dalam kejahatan keuangan

merupakan kebijakan yang dapat

meningkatkan kepercayaan para

pemangku kepentingan terhadap

Perusahaan Terbuka, sehingga

integritas perusahaan akan tetap

terjaga. Kebijakan ini diperlukan

untuk membantu kelancaran

proses hukum dan agar proses

hukum tersebut tidak mengganggu

jalannya kegiatan usaha. Selain

itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini

membangun budaya beretika di

lingkungan Perusahaan Terbuka.

Kebijakan tersebut dapat tercakup

dalam Pedoman ataupun Kode Etik

yang berlaku bagi Dewan Komisaris.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan


merupakan adanya status terpidana

terhadap anggota Dewan Komisaris

dari pihak yang berwenang.

Kejahatan keuangan dimaksud

seperti manipulasi dan berbagai

bentuk penggelapan dalam kegiatan

jasa keuangan serta Tindakan Pidana

Pencucian Uang sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang

No. 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan ketentuan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan tentang


Emiten atau Perusahaan Publik,

komite yang menjalankan fungsi

nominasi mempunyai tugas

untuk menyusun kebijakan dan

kriteria yang dibutuhkan dalam

proses Nominasi calon anggota

Direksi. Salah satu kebijakan

yang dapat mendukung proses

Nominasi sebagaimana dimaksud

adalah kebijakan suksesi anggota

Direksi. Kebijakan mengenai

suksesi bertujuan untuk menjaga

kesinambungan proses regenerasi

atau kaderisasi kepemimpinan di

BNI dalam rangka mempertahankan

keberlanjutan bisnis dan tujuan

jangka panjang BNI.


di BNI


Dewan Komisaris tertuang dalam

Anggaran Dasar yaitu Pasal 14

ayat 16 c yang menyatakan bahwa

pemberhentian anggota Dewan

Komisaris antara lain bila terlibat

dalam tindakan yang merugikan

Perseroan dan/atau Negara,

Pasal 14 ayat 18 yang menyatakan

bahwa Keputusan pemberhentian

karena alasan tersebut diambil

setelah yang bersangkutan

diberi kesempatan membela diri

dalam RUPS, serta Pasal 14 ayat

26 f yang menyatakan bahwa

jabatan anggota Dewan Komisaris

dengan sendirinya berakhir

apabila tidak lagi memenuhi

persyaratan sebagai anggota


Anggaran Dasarini dan peraturan

perundang-undangan.

Keterangan: Comply

Salah satu organ Dewan

Komisaris adalah Komite


(saat ini anggotanya seluruh

Komisaris) yang menjalankan

fungsi nominasi, diantaranya

membantu Dewan Komisaris

dalam melakukan penilaian

kinerja anggota Direksi dan/

atau anggota Dewan Komisaris

berdasarkan tolok ukur yang telah

disusun sebagai bahan evaluasi,

dengan berpedoman pada

peraturan BUMN No. Per-02/

MBU/02/2015.

Keterangan: Comply



937


III

Aspek 3: Fungsi Dan Peran Direksi

Prinsip 5

Memperkuat

Keanggotaan dan

Komposisi Direksi.

Penentuan jumlah

anggota Direksi

mempertimbangkan

kondisi BNI Terbuka

serta efektivitas

dalam pengambilan

keputusan.

Penentuan komposisi

anggota Direksi

memperhatikan,

keberagaman

keahlian,

pengetahuan, dan

pengalaman yang

dibutuhkan.

Anggota Direksi yang

membawahi bidang

akuntansi atau

keuangan memiliki

keahlian dan/atau

pengetahuan di

bidang akuntansi.



Sebagai organ perusahaan yang

berwenang dalam pengurusan BNI,

penentuan jumlah Direksi sangat

mempengaruhi jalannya kinerja

Perusahaan Terbuka. Dengan

demikian, penentuan jumlah

anggota Direksi harus dilakukan

melalui pertimbangan yang matang

dan wajib mengacu pada ketentuan

Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku, di mana berdasarkan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

tentang Direksi dan Dewan

Komisaris Emiten atau Perusahaan

Publik paling sedikit terdiri dari 2

(dua) orang. Di samping itu, dalam

penentuan jumlah Direksi harus

didasarkan pada kebutuhan untuk

mencapai maksud dan tujuan

Perusahaan Terbuka dan disesuaikan

dengan kondisi Perusahaan Terbuka,

meliputi karakteristik, kapasitas dan

ukuran Perusahaan Terbuka serta

bagaimana tercapainya efektivitas

pengambilan keputusan Direksi.

Seperti halnya Dewan Komisaris,

keberagaman komposisi

anggota Direksi merupakan

kombinasi karakteristik yang

diinginkan baik dari segi organ

Direksi maupun anggota Direksi

secara individu, sesuai dengan

kebutuhan Perusahaan Terbuka.

Kombinasi tersebut ditentukan

dengan cara memperhatikan

keahlian, pengetahuan dan

pengalaman yang sesuai pada

pembagian tugas dan fungsi

jabatan Direksi dalam mencapai

tujuan Perusahaan Terbuka.

Dengan demikian, pertimbangan

kombinasi karakteristik dimaksud

akan berdampak dalam ketepatan

proses pencalonan dan penunjukan

individual anggota Direksi ataupun

Direksi secara kolegial.

Anggota Direksi yang membawahi

bidang akuntansi atau keuangan

memiliki keahlian dan/atau

pengetahuan di bidang akuntansi.


di BNI

Jumlah dan kapasitas anggota

Direksi didasarkan pada

ketentuan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No. 33/POJK.04/2014.

Jumlah anggota Direksi sampai

dengan 31 Desember 2021 adalah

12 (dua belas) orang.

Keterangan: Comply

Komposisi Direksi BNI saat

ini telah memenuhi unsur

keberagaman yaitu perpaduan

dari sisi independensi, keahlian/

pendidikan, pengalaman kerja,

usia dan jenis kelamin dengan

memperimbangkan kebutuhan

dan kompleksitas BNI. Hal ini

telah dipaparkan pada Sub Bab

Keberagaman Komposisi Direksi

pada Laporan Tata Kelola ini.

Keterangan: Comply

Direktur Keuangan atas nama

Novita Widya Anggraini memiliki

latar belakang pendidikan

ekonomi akuntansi serta

sepanjang tahun 2021 melakukan

peningkatan kompetensi

dibidang keuangan dan akuntansi

sebagaimana tercantum dalam

Pendidikan dan/atau Pelatihan

Direksi dalam Laporan Tahunan

ini.

Keterangan: Comply


938


Prinsip 6


Pelaksanaan Tugas dan

Tanggung Jawab Direksi.

Direksi mempunyai

kebijakan penilaian

sendiri (Self

Assessment) untuk

menilai kinerja

Direksi.

Kebijakan penilaian

sendiri (Self

Assessment) untuk

menilai kinerja Direksi

diungkapkan melalui

laporan tahunan

Perusahaan Terbuka.



Seperti halnya pada Dewan

Komisaris, kebijakan penilaian sendiri

(Self Assessment) Direksi merupakan

suatu pedoman yang digunakan

sebagai bentuk akuntabilitas atas

penilaian kinerja Direksi secara

kolegial. Self Assessment atau

penilaian sendiri dimaksud dilakukan

oleh masing-masing anggota

Direksi untuk menilai pelaksanaan

kinerja Direksi secara kolegial, dan

bukan menilai kinerja individual

masing-masing anggota Direksi.

Dengan adanya Self Assessment ini

diharapkan masing-masing anggota

Direksi dapat berkontribusi untuk

memperbaiki kinerja Direksi secara

berkesinambungan. Dalam kebijakan

tersebut dapat mencakup kegiatan

penilaian yang dilakukan beserta

maksud dan tujuannya, waktu

pelaksanaannya secara berkala, dan

tolak ukur atau kriteria penilaian

yang digunakan sesuai dengan

dengan rekomendasi yang diberikan

oleh fungsi nominasi dan remunerasi

Perusahaan Terbuka, di mana

pembentukan fungsi tersebut telah

diwajibkan dalam Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan tentang Komite

Nominasi dan Remunerasi Emiten

atau Perusahaan Publik.


Assessment atas kinerja Direksi

dilakukan tidak hanya untuk

memenuhi aspek transparansi

sebagai bentuk pertanggung

jawaban atas pelaksanaan tugasnya,

namun juga untuk memberikan

informasi penting atas upaya-upaya

perbaikan dalam pengelolaan

Perusahaan Terbuka. Informasi

tersebut sangat bermanfaat

untuk memberikan keyakinan

kepada Pemegang Saham atau

investor bahwa terdapat kepastian

pengelolaan perusahaan terus

dilakukan ke arah yang lebih baik.

Dengan adanya pengungkapan

tersebut Pemegang Saham atau

investor mengetahui mekanisme

check and balance terhadap kinerja

Direksi.


di BNI

Kebijakan penilaian kinerja Direksi

dimuat dalam Guiding Principle

Key Perfomance Indicator (KPI)

BOD. Pengukuran kinerja Direksi

terdiri dari beberapa KPI yang

diukur secara kolegial pada

seluruh Direktur dan bersifat

kuantitatif maupun kualitatif.

Kebijakan tersebut mencakup

kegiatan penilaian yang dilakukan

terhadap beberapa faktor yaitu

kapitalisasi market, laba, market

share serta kepemimpinan.

Komite Remunerasi dan Nominasi

telah melakukan evaluasi serta

menyusun dan memberikan

rekomendasi kepada Dewan

Komisaris mengenai sistem/

kebijakan nominasi dan

remunerasi bagi Komisaris,

Direksi, pejabat eksekutif dan

pegawai secara menyeluruh.

Keterangan: Comply

Tiap tahunnya Penilaian Kinerja

Direksi telah diungkapkan dalam

Laporan Tahunan yang dapat

diakses oleh Pemegang Saham/

investor maupun stakeholder

lainnya melalui website BNI

sehingga informasi tersebut

sangat bermanfaat untuk

memberikan keyakinan kepada


bahwa terdapat kepastian

pengelolaan perusahaan terus

dilakukan ke arah yang lebih baik.

Keterangan: Comply



939


Direksi mempunyai

kebijakan terkait

pengunduran diri

anggota Direksi

apabila terlibat dalam

kejahatan keuangan.




anggota Direksi yang terlibat

dalam kejahatan keuangan

merupakan kebijakan yang dapat

meningkatkan kepercayaan para

pemangku kepentingan terhadap

Perusahaan Terbuka, sehingga

integritas perusahaan akan tetap

terjaga. Kebijakan ini diperlukan

untuk membantu kelancaran proses

hukum dan agar proses hukum

tersebut tidak mengganggu jalannya

kegiatan usaha. Selain itu, dari

sisi moralitas, kebijakan ini akan

membangun budaya beretika di

lingkungan Perusahaan Terbuka.

Kebijakan tersebut dapat tercakup

dalam Pedoman ataupun Kode

Etik yang berlaku bagi Direksi.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan


merupakan adanya status terpidana

terhadap anggota Direksi dari

pihak yang berwenang. Kejahatan

keuangan dimaksud seperti

manipulasi dan berbagai bentuk

penggelapan dalam kegiatan jasa

keuangan serta Tindakan Pidana

Pencucian Uang sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2010 tentang




di BNI

Perseroan akan bertindak

aktif apabila terjadi kejahatan

keuangan, tertuang dalam

Anggaran Dasar yaitu Pasal 11

ayat 13 jo. Pasal 11 ayat 14 d yang

menyatakan bahwa anggota

Direksi dapat diberhentikan

sewaktu-waktu dengan alasan

antara lain bila terlibat dalam

tindakan yang merugikan

Perseroan dan/atau Negara,

Pasal 11 ayat 15 yang menyatakan

bahwa Keputusan pemberhentian

karena alasan tersebut diambil

setelah yang bersangkutan diberi

kesempatan

membela diri dalam RUPS,

dan Pasal 11 ayat 24 f yang

menyatakan bahwa jabatan

anggota Direksi dengan

sendirinya berakhir apabila tidak

lagi memenuhi persyaratan

sebagai anggota Direksi

berdasarkan Anggaran Dasar

ini dan peraturan perundangundangan.

Selain itu Anggaran

Dasar juga menyatakan

bahwa anggota Direksi dapat

diberhentikan untuk sementara

waktu oleh Dewan Komisaris

dengan menyebutkan alasannya

apabila yang bersangkutan

bertindak bertentangan dengan

Anggaran Dasar atau terdapat

indikasi melakukan kerugian

Perseroan atau melalaikan

kewajibannya atau terdapat

alasan yang mendesak bagi

Perseroan. Perseroan telah

memiliki BNI Anti-Money

Laundering and Countering

Financing of Terrorism (AML &

CFT) Policy Statement dalam

rangka penegakan Undang-

Undang No. 8 Tahun 2010 tentang



Keterangan: Comply

IV

Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan

Prinsip 7

Meningkatkan Aspek Tata

Kelola Perusahaan melalui

Partisipasi Pemangku

Kepentingan.

Perusahaan Terbuka

memiliki kebijakan

untuk mencegah

terjadinya insider

trading.

Seseorang yang mempunyai

informasi orang dalam dilarang

melakukan suatu transaksi Efek

dengan menggunakan informasi

orang dalam sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang mengenai

Pasar Modal. Perusahaan Terbuka

dapat meminimalisir terjadinya

insider trading tersebut melalui

kebijakan pencegahan, misalnya

dengan memisahkan secara tegas

data dan/atau informasi yang

bersifat rahasia dengan yang bersifat

publik, serta membagi tugas dan

tanggung jawab atas pengelolaan

informasi dimaksud secara

proporsional dan efisien.

BNI telah memiliki Kebijakan

terkait informasi orang dalam

untuk mencegah terjadinya

insider trading. Kebijakan tersebut

dituangkan dalam Pedoman

Perusahaan Online (e-PP).

Keterangan: Comply


940


Perusahaan Terbuka

memiliki kebijakan

anti korupsi dan anti

Fraud.

Perusahaan Terbuka

memiliki kebijakan

tentang seleksi

dan peningkatan

kemampuan

pemasok atau

vendor.



Kebijakan anti korupsi bermanfaat

untuk memastikan agar kegiatan

usaha Perusahaan Terbuka dilakukan

secara legal, prudent, dan sesuai

dengan prinsip-prinsip tata kelola

yang baik. Kebijakan tersebut dapat

merupakan bagian dalam kode etik,

ataupun dalam bentuk tersendiri.

Dalam kebijakan tersebut dapat

meliputi antara lain mengenai

program dan prosedur yang

dilakukan dalam mengatasi praktik

korupsi, balas jasa (kickbacks),

Fraud, suap dan/atau gratifikasi

dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup

dari kebijakan tersebut harus

menggambarkan pencegahan

Perusahaan Terbuka terhadap segala

praktik korupsi baik memberi atau

menerima dari pihak lain.

Kebijakan tentang seleksi pemasok

atau vendor bermanfaat untuk

memastikan agar Perusahaan

Terbuka memperoleh barang

atau jasa yang diperlukan dengan

harga yang kompetitif dan kualitas

yang baik. Sedangkan kebijakan

peningkatan kemampuan pemasok

atau vendor bermanfaat untuk

memastikan bahwa rantai pasokan

(supply chain) berjalan dengan

efisien dan efektif. Kemampuan

pemasok atau vendor dalam

memasok/memenuhi barang atau

jasa yang dibutuhkan perusahaan

akan mempengaruhi kualitas output

perusahaan. Pelaksanaan kebijakankebijakan

tersebut dapat menjamin

kontinuitas pasokan, baik dari segi

kuantitas maupun kualitas yang

dibutuhkan Perusahaan Terbuka.

Adapun cakupan kebijakan ini

meliputi kriteria dalam pemilihan

pemasok atau vendor, mekanisme

pengadaan yang transparan, upaya

peningkatan kemampuan pemasok

atau vendor, dan pemenuhan hakhak

yang berkaitan dengan pemasok

atau vendor.


di BNI

Dalam rangka kepatuhan

terhadap peraturan OJK No. 39/

POJK.03/2019 tentang Penerapan

Strategi Anti Fraud Bagi Bank

Umum untuk menumbuhkan

budaya dan kepedulian anti Fraud

pada seluruh jajaran organisasi.

Kebijakan dan Prinsip no Fraud

for our bank diselenggarakan

melalui Penerapan Strategi

Anti Fraud. Untuk mengukur

terwujudnya budaya kepatuhan,

Divisi Kepatuhan telah

mengembangkan suatu tools

yang bernama Compliance Index

(CIX). Sedangkan kebijakan anti

korupsi telah diatur dalam kode

etik, Pedoman Gratifikasi dan

Whistleblowing System. BNI yang

dapat diakses oleh seluruh

pegawai maupun stakeholder

melalui situs web BNI.

Keterangan: Comply

Perseroan telah memiliki

kebijakan seleksi dan peningkatan

kemampuan pemasok atau

vendor yang dituangkan dalam

bentuk Pedoman Perusahaan

Online (e-PP) Pengadaan.

Kebijakan tersebut juga mengatur

Prosedur

Pengadaan termasuk metode

dan alur prosesnya. Pelaksanaan

kebijakan tersebut senantiasa

diterapkan dalam proses

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

dan dipedomani bagi seluruh

pegawai. Pengadaan Barang dan/

atau Jasa yang dibutuhkan BNI

wajib telah terdaftar dalam sistem

manual atau dalam sistem aplikasi

e-Procurement. Pemberitahuan

pemenang pengadaan barang

dan/atau jasa pun dilakukan

dengan transparan.

Keterangan: Comply



941


Perusahaan Terbuka

memiliki kebijakan

tentang pemenuhan

hak-hak kreditur.

Perusahaan

Terbuka memiliki

kebijakan sistem

whistleblowing.



Kebijakan tentang pemenuhan hakhak

kreditur digunakan sebagai

pedoman dalam melakukan

pinjaman kepada kreditur. Tujuan

dari kebijakan dimaksud adalah

untuk menjaga terpenuhinya hakhak

dan menjaga kepercayaan

kreditur terhadap Perusahaan

Terbuka. Dalam kebijakan tersebut

mencakup pertimbangan dalam

melakukan perjanjian, serta tindak

lanjut dalam pemenuhan kewajiban

Perusahaan Terbuka kepada kreditur.

Kebijakan sistem whistleblowing

yang telah disusun dengan baik akan

memberikan kepastian perlindungan

kepada saksi atau pelapor atas

suatu indikasi pelanggaran

yang dilakukan karyawan atau

manajemen Perusahaan Terbuka.

Penerapan kebijakan sistem

tersebut akan berdampak pada

pembentukan budaya tata kelola

perusahaan yang baik. Kebijakan

sistem whistleblowing mencakup

antara lain jenis pelanggaran yang

dapat dilaporkan melalui sistem

whistleblowing, cara pengaduan,

perlindungan dan jaminan

kerahasiaan pelapor, penanganan

pengaduan, pihak yang mengelola

aduan, dan hasil penanganan dan

tindak lanjut pengaduan.


di BNI

Kebijakan terkait hak kreditur

telah tertuang dalam perjanjian

dalam hal BNI melakukan

kesepakatan Pinjaman dengan

Kreditur. Dalam perjanjian

tersebut telah dicantumkan

hak dan kewajiban para pihak,

terkait dengan hak kreditur

misalnya berupa memberikan

informasi secara transparan,

akurat, dan tepat waktu baik

pada saat permintaan maupun

penggunaan Pinjaman, menjaga

rasio keuangan (Current Ratio,

DeR, Debt to Service Ratio) sesuai

dengan rasio yang disepakati

dengan kreditur, menyampaikan

laporan keuangan audited

tahunan pada jangka waktu yang

telah disepakati dengan Kreditur,

dan sebagainya.

Keterangan: Comply

Pengelolaan Whistleblowing

System (WBS) di BNI dengan

nama “WBS to CEO”. WBS

merupakan komitmen untuk

mewujudkan lingkungan kerja

yang bersih dan berintegritas

dalam bentuk partisipasi aktif

BNI Hi-Movers untuk melaporkan

pelanggaran yang terjadi

di lingkungan BNI. Laporan

pelanggaran melalui WBS dapat

dilakukan dengan sarana telepon,

email, surat, SMS/Whatsapp

maupun website.

Keterangan: Comply


942


V

Aspek 5: Keterbukaan Informasi

Prinsip 8

Meningkatkan

Pelaksanaan Keterbukaan

Informasi.

Perusahaan Terbuka

memiliki kebijakan

pemberian insentif

jangka panjang

kepada Direksi dan

karyawan.

Perusahaan Terbuka

memanfaatkan

penggunaan

teknologi informasi

secara lebih luas

selain Situs Web

sebagai media

keterbukaan

informasi.



Insentif jangka panjang merupakan

insentif yang didasarkan atas

pencapaian kinerja jangka panjang.

Rencana insentif jangka Panjang

mempunyai dasar pemikiran bahwa

kinerja jangka panjang perusahaan

tercermin oleh pertumbuhan nilai

dari saham atau target-target

jangka panjang perusahaan lainnya.

Insentif jangka panjang bermanfaat

dalam rangka menjaga loyalitas dan

memberikan motivasi kepada Direksi

dan karyawan untuk meningkatkan

kinerja atau produktivitasnya yang

akan berdampak pada peningkatan

kinerja perusahaan dalam jangka

panjang. Adanya suatu kebijakan

insentif jangka Panjang merupakan

komitmen nyata Perusahaan Terbuka

untuk mendorong pelaksanaan

pemberian insentif jangka panjang

kepada Direksi dan Karyawan

dengan syarat, prosedur dan

bentuk yang disesuaikan dengan

tujuan jangka Panjang Perusahaan

Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat

mencakup, antara lain: maksud dan

tujuan pemberian insentif jangka

panjang, syarat dan prosedur dalam

pemberian insentif, serta kondisi

dan risiko yang harus diperhatikan

oleh Perusahaan Terbuka dalam

pemberian insentif. Kebijakan

tersebut juga dapat tercakup dalam

kebijakan remunerasi Perusahaan

Terbuka yang ada.

Penggunaan teknologi informasi

dapat bermanfaat sebagai media

keterbukaan informasi. Adapun

keterbukaan informasi yang

dilakukan tidak hanya keterbukaan

informasi yang telah diatur dalam

peraturan perundang-undangan,

namun juga informasi lain terkait

Perusahaan Terbuka yang dirasakan

bermanfaat untuk diketahui

Pemegang Saham atau investor.

Dengan pemanfaatan teknologi

informasi secara lebih luas selain

Situs Web diharapkan perusahaan

dapat meningkatkan efektivitas

penyebaran informasi perusahaan.

Meskipun demikian, pemanfaatan

teknologi informasi yang dilakukan

tetap memperhatikan manfaat dan

biaya perusahaan.


di BNI

Kebijakan pemberian insentif

jangka panjang kepada Direksi

dan karyawan telah dituangkan

ke dalam Pedoman Long Term

Incentive tersendiri. Adapun

pemberian Long Term Incentive

(LTI) untuk Direksi dan Dewan

Komisaris total sebesar

Rp39.549.600.000,- (tiga puluh

sembilan miliar lima ratus empat

puluh sembilan juta enam ratus

ribu Rupiah) telah disetujui

dalam Rapat Dewan Komisaris.

Kebijakan insentif ini merupakan

komitmen BNI yang disesuaikan

dengan tujuan jangka panjang

perusahaan dan ketentuan

perundang-undangan.

Keterangan: Comply

Selain situs web, BNI juga

memanfaatkan teknologi

informasi lainnya seperti

email, twitter dan instagram

sebagai sarana komunikasi dan

media keterbukaan informasi.

Keterbukaan informasi

yang dilakukan tidak hanya

keterbukaan informasi yang diatur

dalam peraturan perundangundangan

namun juga info lain

terkait Perusahaan Terbuka yang

dirasakan bermanfaat untuk

diketahui Pemegang Saham/

investor.

Keterangan: Comply



943


Laporan Tahunan

Perusahaan Terbuka

mengungkapkan

pemilik manfaat akhir

dalam kepemilikan

saham Perusahaan

Terbuka paling sedikit

5% (lima persen),

selain pengungkapan

pemilik manfaat

akhir dalam

kepemilikan saham

Perusahaan Terbuka

melalui pemegang

saham utama dan

pengendali.



Peraturan perundang-undangan

di sektor Pasar Modal yang

mengatur mengenai penyampaian

Laporan Tahunan Perusahaan

Terbuka telah mengatur kewajiban

pengungkapan informasi mengenai

Pemegang Saham yang memiliki

5% (lima persen) atau lebih saham

Perusahaan Terbuka serta kewajiban

pengungkapan informasi mengenai

Pemegang Saham utama dan

pengendali Perusahaan Terbuka

baik langsung maupun tidak

langsung sampai dengan pemilik

manfaat terakhir dalam kepemilikan

saham tersebut. Dalam Pedoman

Tata Kelola ini direkomendasikan

untuk mengungkapkan pemilik

manfaat akhir atas kepemilikan

saham Perusahaan Terbuka paling

sedikit 5% (lima persen), selain

mengungkapkan pemilik manfaat

akhir dari kepemilikan saham oleh

Pemegang Saham utama dan

pengendali.


di BNI

Pemilik manfaat akhir atas

kepemilikan saham Perusahaan

Terbuka paling sedikit 5% (lima

persen) telah diungkapkan dalam

Laporan Tahunan Sub Bab Daftar

Pemegang Saham serta Sub Bab

Kepemilikan Saham Direksi dan

Dewan Komisaris.

Keterangan: Comply


944

Pelaksanaan Penerapan Asean

Corporate Governance Scorecard

Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian Penilaian Tata Kelola melalui penilaian pihak independen berdasarkan

parameter ASEAN Corporate Governance Scorecard, BNI mendapatkan predikat Very Good dengan nilai 97,33

yakni mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya mendapatkan skor 97,02. Adapun penilaian tersebut

dilaksanakan berdasarkan keterbukaan informasi BNI yang dapat diakses oleh segenap stakeholder atas parameter

ASEAN Corporate Governance Scorecard. Ketersediaan informasi berdasarkan parameter ASEAN Corporate

Governance Scorecard tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

ASEAN Corporate Governance

No. Parameter Ketersediaan Keterangan Penyajian

Prinsip A: Hak-Hak Pemegang Saham

A.1.1 Apakah perusahaan melakukan

pembayaran dividen (interim maupun

final/tahunan) secara adil dan tepat

waktu, yaitu seluruh Pemegang Saham

diperlakukan dengan sama dan dividen

dibayarkan dalam jangka waktu 30

hari setelah (i) pendeklarasian dividen

interim dan (ii) Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan (RUPST) menyetujui

pembagian dividen final.

Ya

Telah disajikan dalam Ringkasan Risalah RUPS Tahunan

yang dipublikasikan di website Perseroan, harian Investor

Daily, harian The Jakarta Post, website OJK/IDX pada

tanggal 31 Maret 2021 sebagaimana yang dipaparkan

dalam website

Apakah Pemegang Saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam:

A.2.1 Perubahan Anggaran Dasar

perusahaan?

Ya

Sebagaimana telah dimuat pada Pasal 28 Anggaran Dasar

Perseroan

A.2.2 Otorisasi penambahan modal? Ya Sebagaimana telah dimuat pada Pasal 4 ayat (6)

Anggaran Dasar Perseroan, Ya sebagaimana telah dimuat

A.2.3

A.3.1

A.3.2

A.3.3

Peralihan seluruh atau sebagian

aset, yang menyebabkan penjualan

perusahaan?

Apakah Pemegang Saham memiliki

kesempatan, yang dibuktikan oleh

agenda, untuk menyetujui remunerasi

(gaji, tunjangan, tunjangan dalam

bentuk benda, dan honorarium lainnya)

atau setiap peningkatan remunerasi

untuk Direktur/Komisaris non-

Eksekutif?

Apakah perusahaan memberikan hak

kepada Pemegang Saham Minoritas

untuk menominasikan kandidat Direksi/

Dewan Komisaris?

Apakah perusahaan memperbolehkan

Pemegang Saham untuk memilih

Direksi/Komisaris secara individual?

Ya

Ya

Ya

Ya

Sebagaimana telah dimuat pada Pasal 12 ayat 7 Anggaran

Dasar Perseroan

Sesuai dengan pelaksanaan dalam RUPS Tahunan yang

dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2021 sebagaimana

Ringkasan Risalah RUPS yang dipublikasikan pada website

Perseroan




Perseroan

Ya, sesuai dengan tata tertib RUPS yang dipublikasi

pada website Perseroan 21 (dua puluh satu) hari sebelum

pelaksanaan RUPS: https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/

Perusahaan/Docs/

Pemanggilan_Ulang_RUPST_BNI-5_Maret_2021-Id.pdf



945


A.3.4

A.3.5

A.3.6

A.3.7

A.3.8

A.3.9

A.3.10

A.3.11

A.3.12

A.3.13

A.3.14

A.3.15

Apakah perusahaan mengungkapkan

pemungutan suara? Prosedur yang

digunakan sebelum dimulainya

pertemuan?

Apakah di risalah RUPST terakhir

tercantum bahwa para Pemegang

Saham mendapat kesempatan

untuk mengajukan pertanyaan dan

pertanyaan yang diajukan oleh

Pemegang Saham serta jawaban yang

diberikan oleh perusahaan?

Apakah perusahaan menginformasikan

hasil pemungutan suara, termasuk

suara setuju, tidak setuju dan tidak

memberikan suara untuk seluruh

keputusan/setiap agenda dari RUPST

terakhir?


anggota Direksi dan Dewan Komisaris

yang menghadiri RUPST terakhir?


jika seluruh anggota Direksi dan Dewan

Komisaris serta CEO (jika beliau bukan

anggota Dewan) menghadiri RUPST

terakhir?

Apakah perusahaan mengizinkan

pemberian suara tanpa kehadiran

(voting in absentia)?

Apakah perusahaan melakukan

pemungutan suara dengan jajak

pendapat (bukan dengan cara

mengacungkan tangan) untuk semua

keputusan pada RUPST terakhir?


penunjukan pihak ketiga (Pengamat)

untuk menghitung dan/atau

memvalidasi penghitungan suara di

RUPST?

Apakah perusahaan mempublikasikan

hasil pemungutan suara seluruh

keputusan dari RUPST/RUPSLB

terakhir, satu hari kerja setelah RUPS

dilaksanakan?


pemanggilan RUPST dan RUPLB 21 hari

sebelumnya?

Apakah perusahaan menyampaikan

alasan dan penjelasan untuk masingmasing

agenda yang memerlukan

persetujuan pemegang saham, di dalam

panggilan RUPST/edaran dan/atau

pernyataan perusahaan?

Apakah perusahaan memberikan

kesempatan bagi Pemegang Saham

untuk mengusulkan agenda RUPST?

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak -

Ya

Ya

Ya

Ya, sesuai dengan tata tertib RUPS yang dipublikasi

pada website Perseroan 21 (dua puluh satu) hari sebelum

pelaksanaan RUPS: https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/

Perusahaan/Docs/

Pemanggilan_Ulang_RUPST_BNI-5_Maret_2021-Id.pdf




Perseroan




Perseroan




Perseroan




Perseroan




Perseroan




Perseroan




Perseroan

Sebagaimana Pemanggilan RUPS Tahunan 2021 yang

telah dipublikasikan pada website Perseroan

Sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Mata Acara

RUPS yang telah dipublikasikan pada website Perseroan

Sebagaimana tertuang dalam Pengumuman RUPS

Tahunan yang telah dipublikasikan pada website

Perseroan


946


A.4.1

A.5.1

Dalam hal penggabungan, akuisisi

dan/atau pengambilalihan yang

membutuhkan persetujuan Pemegang

Saham, apakah Direksi/Dewan

Komisaris perusahaan menunjuk Pihak

Independen untuk mengevaluasi

kewajaran nilai transaksi?


praktik-praktik yang dilaksanakan

perusahaan untuk mendorong para

Pemegang Saham untuk terlibat

dengan perusahaan, lebih dari RUPST?

Prinsip B: Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham

B.1.1

B.1.2

B.2.1

B.2.2

Apakah setiap saham biasa perusahaan

memiliki 1 (satu) hak voting?

Jika perusahaan memiliki lebih dari

satu jenis saham, apakah perusahaan

mempublikasikan hak voting untuk

masing-masing jenis saham (contohnya

melalui situs Web Bank/situs Web Bursa

Efek/situs Web Regulator)?

Apakah setiap keputusan dalam RUPST

terakhir hanya untuk 1 (satu) hal, yaitu

tidak terdapat penggabungan beberapa

hal dalam 1 (satu) keputusan?

Apakah panggilan RUPST terakhir

diterjemahkan ke Bahasa Inggris dan

dipublikasikan pada hari yang sama

dengan versi bahasa lokal?

Apakah panggilan RUPST memiliki detil sebagai berikut:

B.2.3

B.2.4

B.2.5

B.3.1

B.3.2

Apakah terdapat informasi profil

Direktur/Komisaris (minimal umur,

kualifikasi pendidikan, tanggal

penunjukan, pengalaman dan jabatan di

perusahaan terbuka lainnya) yang akan

dipilih/dipilih kembali?

Apakah Auditor yang akan ditunjuk/

ditunjuk ulang, teridentifikasi dengan

jelas?

Apakah dokumen surat kuasa tersedia

dan mudah didapat?

Apakah perusahaan memiliki

kebijakan dan/atau mengatur larangan

bagi Direktur/Komisaris maupun

karyawannya untuk memanfaatkan

informasi yang belum tersedia bagi

masyarakat umum?

Apakah Direktur/Komisaris perusahaan

diwajibkan melaporkan transaksinya

atas saham perusahaan dalam jangka

waktu 3 (tiga) hari kerja?

Ya -

Ya Sebagaimana Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun 2021

yang telah dipublikasikan pada website Perseroan

Ya Sebagaimana Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun 2021

yang telah dipublikasikan pada website Perseroan

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak -

Sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Perseroan: Sebagaimana tertuang dalam

risalah RUPST dalam setiap agenda diputus hanya untuk

satu hal

Sebagaimana dipublikasi pada website Perseroan dan

website IDX:

https://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/rups

Penjelasan Perseroan:

Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015

dan No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan,

Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota

Dewan Komisaris/Direksi Badan Usaha Milik Negara

mengatur bahwa bagi BUMN terbuka, daftar riwayat

hidup calon anggota Dewan Komisaris/Direksi yang akan

diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan

diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum

pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang

bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris/Direksi.

Mengingat Perseroan adalah BUMN Terbuka, maka

Perseroan tunduk pada ketentuan tersebut

Ya Sebagaimana ringkasan risalah RUPS Tahunan tanggal 31

Maret 2021 dan terdapat pada website perseroan pada

bagian RUPS, Pemanggilan:

https://www.bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/rups

Ya

Tidak

Sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pedoman

Perusahaan Transaksi yang Dilarang dan Tidak Dilarang

Bagi Orang Dalam yang dilaporkan dalam Laporan

Tahunan Tahun Buku 2021 mengenai Prinsip Tata Kelola

untuk Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan

melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan

Penjelasan perseroan:

Perseroan telah memiliki ketentuan tersebut yang

tertuang dalam ketentuan Pedoman Perusahaan Transaksi

yang Dilarang dan Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam yang

dilaporkan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2021

mengenai Prinsip Tata Kelola untuk Meningkatkan Aspek

Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku

Kepentingan



947


B.4.1

B.4.2

B.4.3

B.4.4

B.5.1

B.5.2

Apakah perusahaan memiliki kebijakan

yang mensyaratkan para Direktur/

Komisaris untuk menginformasikan

kepentingan mereka atas suatu

Transaksi dan Benturan Kepentingan

lainnya?


yang mensyaratkan Komite dari

Direktur/Komisaris Independen untuk

me-review Transaksi Material dengan

pihak terkait, untuk menentukan apakah

transaksi tersebut untuk kepentingan

perusahaan dan Pemegang Saham?


yang mensyaratkan anggota Direksi/

Dewan Komisaris untuk tidak

berpartisipasi dalam diskusi mata

acara rapat dimana mereka memiliki

kepentingan?


tentang pemberian pinjaman kepada

Direksi dan Dewan Komisaris, baik

melarang pemberian pinjaman atau

meyakinkan bahwa pemberian pinjaman

dilakukan berdasarkan arm’s length

basis dan dengan tingkat bunga pasar?


bahwa transaksi dengan pihak

terkait dilakukan dengan wajar dan

berdasarkan arm’s length?

Dalam hal terdapat transaksi dengan

pihak terkait yang membutuhkan

persetujuan Pemegang Saham,

apakah keputusan diambil oleh

Pemegang Saham yang tidak memiliki

kepentingan?

Prinsip C: Peran Pemangku Kepentingan

Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan ini?

C.1.1 Keberadaan dan ruang lingkup

usaha perusahaan untuk memenuhi

kesejahteraan Nasabah?

C.1.2

C.1.3

C.1.4

C.1.5

C.1.6

Prosedur pemilihan Pemasok/

Kontraktor?

Usaha perusahaan untuk memastikan

bahwa rantai usahanya (value chain)

ramah lingkungan atau konsisten

dengan mempromosikan pembangunan

berkelanjutan?

Usaha perusahaan untuk berinteraksi

dengan komunitas-komunitas di mana

perusahaan beroperasi?

Program dan prosedur anti korupsi

perusahaan?

Bagaimana hak-hak kreditur

terlindungi?

Ya

Ya

Ya

Tidak -

Ya -

Ya

Sebagaimana tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib

Kerja Direksi dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris





Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan:

https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/

TataKelola/Docs/GCG/Anggaran-Dasar-BNI-No-23-Tahun-

2021-Compress-v3.pdf

Ya Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Tahunan 2020

pada bagian Tanggung Jawab Sosial – Tanggung Jawab

Sosial Perusahaan Terkait dengan Tanggung Jawab

Kepada Konsumen

Ya

Ya, sebagaimana telah dimuat pada bagian Lelang

Pengadaan di website Perseroan

http://bni.co.id/id-id/beranda/berita/lelangpengadaan


pada bagian Tanggung Jawab Sosial dan pada Laporan

Keberlanjutan 2020


pada bagian Tanggung Jawab Sosial dan pada Laporan

Keberlanjutan 2020


pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait

dengan Operasi yang Adil

Ya

Sebagaimana tertuang dalam beberapa bagian dalam

Laporan Tahunan Tahun 2020 diantaranya pada bagian

Pelaksanaan Penerapan Aspek Prinsip Tata Kelola

Perusahaan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan


948


C.1.7

C.2.1

C.3.1

C.3.2

C.3.3

C.4.1

C.4.2

Apakah perusahaan memiliki laporan/

bagian terpisah yang menguraikan

tentang usaha-usaha perusahaan atas

isu-isu terkait lingkungan/ekonomi dan

sosial?

Apakah perusahaan menyediakan

kontak detil melalui website atau

Laporan Tahunan perusahaan, sehingga

para Pemangku Kepentingan (seperti

nasabah, pemasok, masyarakat, dll)

dapat menyampaikan masalah dan/atau

keluhan atas kemungkinan pelanggaran

hak mereka?

Apakah perusahaan secara eksplisit

mengungkapkan kebijakan-kebijakan

dan praktik-praktik untuk kesehatan,

keamanan dan kesejahteraan

karyawannya?


kebijakan dan praktik-praktik mengenai

program pelatihan dan pengembangan

karyawannya?


remunerasi/kompensasi yang tidak

hanya memperhitungkan kinerja

perusahaan jangka pendek?


whistleblowing yang memuat prosedur

pengaduan oleh karyawan dan

pemangku kepentingan lainnya terkait

dugaan perilaku ilegal dan tidak etis

serta memberikan rincian kontak

melalui situs web atau Laporan Tahunan

perusahaan?


atau prosedur untuk melindungi

karyawan yang mengungkapkan

perilaku ilegal atau tidak etis dari

pembalasan?

Prinsip D: Pengungkapan & Transparansi

D.1.1

D.1.2

D.1.3

D.1.4

D.1.5

Apakah informasi kepemilikan saham

mengungkapkan identitas beneficial

owners, dengan kepemilikan saham 5%

atau lebih?

Apakah perusahaan mengungkapankan

kepemilikan secara langsung/tidak

langsung dari Pemegang Saham

mayoritas?


kepemilikan saham oleh anggota Direksi

dan Dewan Komisaris, baik langsung/

tidak langsung?


kepemilikan saham oleh Manajemen

Senior, baik langsung/tidak langsung?


detil perusahaan induk, anak

perusahaan, asosiasi, perusahaan

patungan (joint ventures) dan special

purpose enterprises?

Ya

Ya

Perseroan mempublikasikan Laporan Keberlanjutan tahun

2021 dan dapat diakses melalui website Perseroan:

https://bni.co.id/id-id/perusahaan/hubunganinvestor/

laporanpresentasi

Perseroan mengumumkan detil kontak Perseroan pada

Laporan Tahunan 2021 dan website Perseroan:

https://bni.co.id/id-id/kontak/kontakbni/hubungikami

Ya Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan 2020

pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait

dengan Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan

Kerja dan Laporan Keberlanjutan 2020


pada bagian Profil dan Pengembangan Kompetensi

Karyawan

Tidak -


pada bagian Tata Kelola Perusahaan – Whistleblowing

System


pada bagian Fasilitas Bantuan Hukum


pada bagian Informasi Pemegang Saham Utama dan

Pengendali



Pengendali.



Pengendali



Pengendali


pada bagian Nama dan Alamat Entitas Anak, Entitas

Asosiasi



949


Apakah Laporan Tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut ini:

D.2.1 Tujuan perusahaan Ya Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan 2020

pada bagian Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan

D.2.2 Indikator-indikator kinerja keuangan Ya Sebagaimana tertuang dalam beberapa bagian dalam

Laporan Tahunan 2020 diantaranya pada bagian Ikhtisar

keuangan dan Laporan Manajemen

D.2.3

Indikator-indikator kinerja nonkeuangan

Ya

Sebagaimana tertuang dalam beberapa bagian dalam

Laporan Tahunan 2020 diantaranya pada bagian Ikhtisar

Operasional dan Laporan Manajemen

D.2.4 Kebijakan Dividen Tidak Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan 2020

pada bagian Kebijakan Dividen

D.2.5

D.2.6

D.2.7

D.2.8

D.3.1

D.3.2

D.4.1

D.5.1

D.5.2

Detail biografi (minimum umur,

kualifikasi pendidikan, tanggal

pengangkatan pertama kali,

pengalaman yang relevan dan jabatan

di perusahaan terbuka lainnya) dari

seluruh anggota Direksi dan Dewan

Komisaris.

Detil kehadiran dari masing-masing

anggota Direksi dan Dewan Komisaris

dalam Rapat Direksi dan/atau Dewan

Komisaris

Total remunerasi masing-masing

anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Apakah Laporan Tahunan memuat

pernyataan yang mengkonfirmasikan

kepatuhan perusahaan terhadap tata

kelola perusahaan dan jika terdapat

pelanggaran, telah teridentifikasi dan

dijelaskan alasan untuk setiap masalah?


kebijakan mengenai review dan

persetujuan atas transaksi dengan pihak

terkait yang material?


nama, hubungan dan sifat serta nilai

setiap transaksi dengan pihak terkait

yang material?


perdagangan saham perusahaan oleh

orang dalam?

Apakah biaya audit dan non-audit

diungkapkan?

Apakah biaya non-audit melebihi biaya

audit?


pada bagian Profil Direksi dan Profil Komisaris

Ya

Tidak -

Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan 2021 pada

bagian Rapat Dewan Komisaris dan Direksi


pada bagian Laporan Manajemen dan Pelaksanaan

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata kelola Perusahaan

sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta Praktik

Bad Corporate Governance

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak -


bagian Transaksi dengan Pihak Berelasi dan Larangan,

Batasan, dan/atau Hambatan Signifikan untuk Melakukan

Transfer Dana antara Bank dan Entitas Lain dalam Satu

Kelompok Usaha


bagian Transaksi dengan Pihak Berelasi dan Larangan,

Batasan, dan/atau Hambatan Signifikan untuk Melakukan

Transfer Dana Antara Bank dan Entitas Lain dalam Satu

Kelompok Usaha


bagian Laporan Kepemilikan/Perubahan Kepemilikan

Saham Dewan Komisaris dan Direksi


bagian Auditor Eksternal Independen

Apakah perusahaan menggunakan media di bawah ini untuk berkomunikasi?

D.6.1 Laporan Triwulan Ya Laporan Triwulanan telah dipublikasikan pada website

Perseroan dan website IDX.


laporanpresentasi

D.6.2 Situs web perusahaan Ya Website Perseroan adalah bni.co.id

D.6.3 Analyst meeting Ya Laporan penyelenggaraan Analyst Meeting setiap

Triwulanan dipublikasikan pada website Perseroan dan

website IDX.


laporanpresentasi


950


D.6.4 Media briefings Ya Siaran pers dipublikasikan pada website Perseroan:

http://bni.co.id/id-id/beranda/berita/siaranpers

D.7.1

D.7.2

D.7.3

Apakah Laporan Keuangan Tahunan

yang diaudit dikeluarkan dalam 120 hari

dari akhir tahun buku?

Apakah Laporan Tahunan dikeluarkan

dalam 120 hari dari akhir tahun buku?

Apakah pernyataan bahwa Laporan

Keuangan Tahunan telah disajikan

secara benar dan wajar, telah

dikonfirmasi oleh Dewan Komisaris atau

Direksi dan/atau Pejabat terkait dari

perusahaan.

Ya Laporan Tahunan yang disertai Laporan Keuangan 2020

dipublikasikan pada website Perseroan pada tanggal 24

Februari 2021

Ya Laporan Tahunan yang disertai Laporan Keuangan 2021

dipublikasikan pada website Perseroan pada tanggal

https://we.tl/t-o5XkM1f9M7

Ya

Sebagaimana dinyatakan dalam Lembar Pengesahan

Laporan Tahunan 2021

Apakah perusahaan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini mengenai hal-hal berikut:

D.8.1 Laporan Keuangan (triwulan terakhir) Ya https://bni.co.id/id-id/perusahaan/hubunganinvestor/

laporanpresentasi

D.8.2

Materi yang disampaikan dalam briefing

kepada analis dan media

Ya


laporanpresentasi

D.8.3 Laporan Tahunan yang dapat diunduh Ya https://bni.co.id/id-id/perusahaan/hubunganinvestor/

laporanpresentasi

D.8.4 Panggilan RUPS dan/atau RUPSLB Ya https://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/rups

D.8.5 Berita Acara RUPST dan/atau RUPSLB Ya https://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/rups

D.8.6

D.9.1

Konstitusi perusahaan (Undangundang,

nota dan anggaran dasar

perusahaan)


rincian kontak (misalnya telepon, faks,

dan email) dari petugas/institusi yang

bertanggung jawab atas hubungan

investor?

Prinsip E: Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris

Ya

Ya

https://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/

anggarandasarbni


kontakinvestor/kontakinformasi

Sebagaimana juga tertuang pada Laporan Tahunan 2020

pada bagian Identitas Perusahaan

Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Kebijakan CG seharusnya dinyatakan secara jelas oleh perusahaan:

E.1.1

E.1.2

E.1.3


kebijakan Tata Kelola perusahaan/

Piagam Direksi/Dewan Komisaris?

Apakah jenis keputusan yang meminta

persetujuan Direksi/Dewan Komisaris

diungkapkan?

Apakah peran dan tanggung jawab

Direksi/Dewan Komisaris jelas

disebutkan?

Ya

Ya

Ya

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan

Komisaris dipublikasikan di website Perseroan.

http://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/

pedomandantatatertib


pada bagian Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate

Governance, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan

Komisaris, serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dipublikasikan di Anggaran Dasar Perseroan.

http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/TataKelola/

Docs/

GCG/072018_resize_AD%20BNI%202118%20(dan%20

AHU).pdf


pada bagian Keputusan Dewan Komisaris dan Keputusan

Direksi 2020

Dipublikasikan di Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

dan Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar Perseroan.



https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/

TataKelola/Docs/GCG/Anggaran-Dasar-BNI-No-23-Tahun-

2021-Compress-v3.pdf


pada bagian Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

serta Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



951


Visi dan Misi Perusahaan:

E.1.4 Apakah perusahaan memiliki

pernyataan Visi dan Misi yang

dimutakhirkan

E.1.5

E.1.6

Apakah Direksi memainkan peran

utama dalam proses pengembangan

dan peninjauan strategi perusahaan

setiap tahun?

Apakah Direksi memiliki proses untuk

meninjau, memantau dan mengawasi

pelaksanaan strategi perusahaan?

Kode Etik atau Kode Perilaku:

E.2.1 Apakah rincian kode etik atau perilaku

diungkapkan?

E.2.2

E.2.3

Apakah semua Direktur/Komisaris,

Manajemen Senior dan karyawan

diharuskan mematuhi kode etik?

Apakah perusahaan memiliki proses

untuk menerapkan dan memantau

kepatuhan terhadap kode etik atau

perilaku?

Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris:

E.2.4

E.2.5

E.2.6

E.2.7

Apakah komposisi Direktur/Komisaris

independen sekurang-kurangnya

merupakan 50% dari keseluruhan

anggota Direksi/Dewan Komisaris?

Apakah perusahaan memiliki batas

waktu masa jabatan sembilan tahun

atau kurang atau 2 masa jabatan

masing-masing lima tahun untuk

Direktur/Komisaris Independennya?

Sudahkah perusahaan menetapkan

batas lima kursi Direksi dan Dewan

Komisaris yang dapat dijabat secara

serentak oleh seorang Direktur/

Komisaris independen/non-Eksekutif?

Apakah perusahaan memiliki direktur

eksekutif yang menjabat lebih dari

dua posisi sebagai Direksi dan Dewan

Komisaris di perusahaan publik lain?

Komite Nominasi:

E.2.8 Apakah perusahaan memiliki Komite

Nominasi?

E.2.9

E.2.10

Apakah Komite Nominasi sebagian

besar terdiri dari Direksi/komisaris

Independen?

Apakah ketua Komite Nominasi

merupakan direktur/komisaris

Independen?


pada Bagian Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

Ya Sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Tahunan 2020

bagian Laporan Manajemen dan Prospek Usaha

Ya

Ya

Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan

2020 pada bagian Laporan Manajemen dan Strategi

Pengembangan Usaha

Ya, diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

dan Dewan Komisaris yang dipublikasikan di website

Perseroan




pada bagian Kode Etik Perusahaan


bagian Kepatuhan terhadap Kode Etik


bagian Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Ya

Ya

Ya

Tidak -

Ya

Ya

Ya

https://bni.co.id/id-id/perusahaan/tentangbni/komisaris

Telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi/

Dewan Komisaris pada bagian Masa Jabatan Direksi/

Dewan Komisaris



Telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi/

Dewan Komisaris pada bagian Masa Jabatan Direksi/

Dewan Komisaris



Ya, Perseroan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi


komitedewankomisaris

Sebagaimana tertuang pada Laporan Tahunan 2020 pada

bagian Komite Nominasi dan Remunerasi

Sebagaimana Laporan Tahunan 2020 pada bagian Komite

Nominasi dan Remunerasi, Ketua Komite Nominasi dan

Remunerasi dijabat oleh Agus Dermawan Wintarto

Martowardojo, Komisaris Utama/Komisaris Independen.


952


E.2.11

E.2.12


kerangka acuan/struktur tata kelola/

piagam Komite Nominasi?

Apakah daftar kehadiran Rapat Komite

Nominasi diungkapkan dan, jika

demikian, apakah Komite Nominasi

mengadakan Rapat setidaknya dua kali

sepanjang tahun?

Komite Remunerasi/Komite Kompensasi:

E.2.13

E.2.14

E.2.15

E.2.16

E.2.17

Komite Audit:

E.2.18

E.2.19

E.2.20

E.2.21

E.2.22

E.2.23

E.2.24

Apakah perusahaan memiliki Komite

Remunerasi?

Apakah Komite Remunerasi sebagian

besar terdiri dari Direksi/komisaris

Independen?

Apakah ketua Komite Remunerasi

adalah Direktur/Komisaris Independen?


kerangka acuan/struktur tata kelola/

piagam Komite Remunerasi?

Apakah daftar kehadiran Rapat Komite

Remunerasi diungkapkan dan, jika

demikian, apakah Komite Remunerasi

mengadakan Rapat setidaknya dua kali

sepanjang tahun?

Apakah perusahaan memiliki Komite

Audit?

Apakah Komite Audit seluruhnya terdiri

dari direktur/komisaris non-Eksekutif

dengan sebagian besar merupakan

Direktur/Komisaris Independen?

Apakah ketua Komite Audit merupakan



kerangka acuan/tata kelola/piagam

Komite Audit?

Apakah setidaknya salah satu anggota

komite dari Direktur/Komisaris

Independen memiliki keahlian

akuntansi (kualifikasi atau pengalaman

akuntansi)?

Apakah daftar kehadiran rapat Komite

Audit diungkapkan dan, jika demikian,

apakah Komite Audit mengadakan

rapat paling sedikit empat kali

sepanjang tahun?

Apakah Komite Audit memiliki

tanggung jawab utama untuk

memberikan rekomendasi

pengangkatan dan pemberhentian

Auditor Eksternal?

Ya




bagian Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi,

serta Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite


Ya

Ya

Ya

Ya

Perseroan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi



Sebagaimana tertuang pada Laporan Tahunan 2020 pada

bagian Komite Nominasi dan Remunerasi

Sebagaimana Laporan Tahunan 2020 , Ketua Komite

Nominasi dan Remunerasi dijabat oleh Agus Dermawan

Wintarto Martowardojo, Komisaris Utama/Komisaris

Independen.




bagian Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi,

serta Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite

Nominasi dan Remunerasi.

Ya

Ya

Ya

Ya



Sebagaimana dipublikasikan pada website Perseroan


komitedewankomisaris dan Laporan Tahunan 2020 pada

bagian Komite Audit

Sebagaimana dipubilkasikan pada website Perseroan


komitedewankomisaris dan Laporan Tahunan 2020 pada

bagian Komite Audit

https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/

Piagam-Komite-Audit-2021.pdf


pada bagian Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite

Audit


pada bagian Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat

Komite Audit

Tidak -



953


Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris:

E.3.1 Apakah Rapat Direksi dijadwalkan

sebelum dimulainya tahun buku?

E.3.2

E.3.3

E.3.4

E.3.5

Apakah Direksi/Dewan Komisaris

mengadakan Rapat paling tidak enam

kali sepanjang tahun?

Apakah masing-masing Direktur/

Komisaris menghadiri setidaknya 75%

dari semua Rapat Dewan yang diadakan

sepanjang tahun?

Apakah perusahaan memerlukan

kuorum minimum paling tidak 2/3 dari

jumlah yang hadir untuk pengambilan

keputusan Direksi dan Dewan

Komisaris?

Apakah Direktur/Komisaris non-

Eksekutif perusahaan mengadakan

rapat secara terpisah setidaknya satu

kali dalam setahun tanpa kehadiran

Eksekutif?

Akses Informasi

E.3.6 Apakah kertas kerja untuk rapat

Direksi/Komisaris diberikan kepada

dewan setidaknya lima hari kerja

sebelum rapat?

E.3.7

Apakah Sekretaris Perusahaan

memainkan peran penting

dalam mendukung Direksi dalam

melaksanakan tanggung jawabnya?

Tidak Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan 2020


Tidak -

Tidak

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan


anggarandasarbni


Tidak -


pada bagian Sekretaris Perusahaan

E.3.8 Apakah Sekretaris Perusahaan terlatih Tidak -

dalam praktik hukum, akuntansi atau

kesekretariatan perusahaan dan terus

mengikuti perkembangan yang relevan?

Penunjukkan dan Pemilihan kembali Anggota Dewan Komisaris

E.3.9 Apakah perusahaan mengungkapkan

kriteria yang digunakan dalam

pemilihan Direksi/Komisaris baru?

Ya Sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 dan Pasal 14

Anggaran Dasar Perseroan

Sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan 2020

pada bagian Kriteria Anggota Dewan Komisaris dan

Kriteria & Periode Jabatan Direksi

E.3.10

E.3.11


proses yang diikuti dalam

pengangkatan Direktur/Komisaris baru?

Apakah semua direktur/komisaris dapat

dipilih kembali setiap 3 tahun; atau 5

tahun untuk perusahaan yang terdaftar

di negara yang undang-undangnya

mengatur jangka waktu masing-masing

5 tahun? Jangka waktu lima tahun harus

disyaratkan oleh undang-undang yang

telah ada sebelum pengenalan ASEAN

Corporate Governance Scorecard tahun

2011.

Perihal mengenai Remunerasi

E.3.12

E.3.13


kebijakan/praktik remunerasi (gaji,

tunjangan, benefit dan lainnya) (yaitu

penggunaan insentif dan ukuran kinerja

jangka pendek dan jangka panjang)

untuk Direktur Utama dan Direktur?

Apakah ada pengungkapan struktur

biaya untuk Direktur/Komisaris noneksekutif?

Ya Sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan 2020

pada Proses Pengangkatan Dewan Komisaris dan Proses

Pengangkatan Direksi


pada Kriteria & Periode Jabatan Direksi dan Periode

Jabatan Anggota Dewan Komisaris


pada Kebijakan Remunerasi Direksi


pada Struktur Remunerasi Anggota Direksi


954


E.3.14

E.3.15

Audit Internal

E.3.16

E.3.17

E.3.18

Apakah pemegang saham atau

Direksi menyetujui remunerasi direktur

eksekutif dan/atau eksekutif senior?

Apakah perusahaan memiliki standar

terukur untuk menyelaraskan

remunerasi berbasis kinerja direktur

eksekutif dan eksekutif senior

dengan kepentingan jangka panjang

perusahaan, seperti pencadangan

kembali dan bonus yang ditangguhkan?

Apakah perusahaan memiliki fungsi

audit internal yang terpisah?

Apakah kepala audit internal

diidentifikasi atau, jika dialihdayakan,

apakah nama perusahaan eksternal

diungkapkan?

Apakah pengangkatan dan

pemberhentian auditor internal

memerlukan persetujuan Komite Audit?

Pengawasan Risiko (Risk Oversight)

E.3.19

E.3.20

E.3.21

E.3.22

Apakah perusahaan menetapkan

prosedur pengendalian internal/

kerangka manajemen risiko yang baik

dan secara berkala meninjau efektivitas

kerangka tersebut?

Apakah Laporan Tahunan

mengungkapkan bahwa Direksi/Dewan

Komisaris telah melakukan penelaahan

atas

pengendalian material perusahaan

(termasuk pengendalian operasional,

keuangan dan kepatuhan) dan sistem

manajemen risiko?


risiko utama yang dihadapi perusahaan

secara material (yaitu keuangan,

operasional termasuk TI, lingkungan,

sosial, ekonomi)?

Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tata

Kelola Tahunan memuat pernyataan

Direksi/Dewan Komisaris atau Komite

Audit tentang kecukupan sistem

pengendalian internal/manajemen risiko

perusahaan?

Komisaris Utama Perusahaan

E.4.1 Apakah Komisaris Utama dan Direktur

Utama dijabat oleh orang yang

berbeda?

E.4.2

Apakah Komisaris Utama merupakan


Ya Sebagaimana ringkasan risalah RUPS Tahunan tanggal 31

Maret 2021


Tidak -


pada Satuan Audit Internal


pada Satuan Audit Internal


pada Satuan Audit Internal dan Komite Audit


pada Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud – Sub Komite

Manajemen Risiko (KRA-RMC)


pada Penerapan Manajemen Risiko BNI


pada Manajemen Risiko


Ya

Ya

Sebagaimana tercantum dalam website Perseroan

https://www.bni.co.id/id-id/perusahaan/tentangbni/

direktur

dan


komisaris

Sebagaimana tercantum dalam website Perseroan


komisaris


pada perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris

E.4.3

Apakah ada Direktur yang sebelumnya

menjabat sebagai Direktur Utama

sebuah perusahaan dalam 2 tahun

terakhir?

Tidak Sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan 2020

pada Profil Direksi



955


E.4.4

Apakah peran dan tanggung jawab

Komisaris Utama diungkapkan?

Komisaris Independen Senior

E.4.5 Jika Komisaris Utama tidak independen,

apakah Dewan telah menunjuk

Pemimpin/Direktur Independen Senior

dan apakah perannya telah ditentukan?

Keahlian dan Kompetensi Dewan Komisaris

E.4.6 Apakah setidaknya satu Direktur/

Komisaris non-eksekutif memiliki

pengalaman kerja sebelumnya di sektor

utama tempat perusahaan beroperasi?

Pelatihan/Pengembangan Dewan Komisaris

E.5.1 Apakah perusahaan memiliki program

orientasi bagi Direktur atau Komisaris

baru?

E.5.2

Apakah perusahaan memiliki

kebijakan yang mendorong Direksi/

Dewan Komisaris untuk mengikuti

program pendidikan profesi yang

berkesinambungan atau berkelanjutan?

Penunjukkan dan Penilaian Kinerja Direktur Utama

E.5.3 Apakah perusahaan mengungkapkan

bagaimana rencana Direksi/Dewan

Komisaris untuk suksesi Direktur Utama

dan manajemen utama?

E.5.4

Apakah Direksi/Dewan Komisaris

melakukan penilaian kinerja tahunan

terhadap Direktur Utama?

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

E.5.5 Apakah perusahaan melakukan

penilaian kinerja tahunan Direktur/

Dewan Komisaris dan mengungkapkan

kriteria dan proses yang diikuti untuk

penilaian tersebut?

E.5.6

E.5.7


penilaian kinerja tahunan masingmasing

Direktur/Dewan Komisaris dan

mengungkapkan kriteria dan proses

yang diikuti untuk penilaian tersebut?


penilaian kinerja tahunan Dewan

Komisaris dan mengungkapkan kriteria

dan proses yang diikuti untuk penilaian?


pada pembagian tanggung jawab pengawasan masingmasing

anggota Dewan Komisaris

N/A


pada Profil Direksi dan Dewan Komisaris


pada Program Orientasi dan Pengenalan Anggota

Komisaris/Direksi Baru


pada Program Orientasi dan Pengenalan Anggota

Komisaris/Direksi Baru


pada Kebijakan Suksesi Direksi


pada Penilaian Kinerja Direksi


pada Penilaian Kinerja Direksi/Dewan Komisaris

Tidak


pada Penilaian Kinerja Direksi/Dewan Komisaris


956

Laporan

Tahunan

Pelaksanaan

GCG Tahun

2021

Grha BNI

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1

Jakarta 10220, Indonesia

Online

Email: bni@bni.co.id

Website: bni.co.id

Telepon & Faks

Solution Center: 1500 046

Telepon: 021 - 2511 946, 572 8387

Twitter

Facebook

Instagram

: @BNI

: BNI

: @BNI46

bni.co.id


Laporan_Tahunan_Pelaksanaan_Tata_Kelola_2021 BNI

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?