Tantangan-Pembangunan-Sosial-di-Indonesia-2010

Terhadap pemerintah, Dewan Pendidikan dapat berfungsi sebagai pressure group atau
oposisi. Sejak diberlakukan udang-undang otonomi daerah, terjadi kecenderungan kekuasaan
bupati/walikota yang amat besar di daerahnya. Akibatnya, di satu sisi sering terjadi konflik
antara kepala daerah dan kepala dinas pendidikan. Dalam kurun waktu relatif pendek sejak
dicanangkan otonomi daerah, kepala dinas pendidikan di suatu daerah di Jawa Tengah telah
diganti sampai tiga kali antara lain karena kurang mampu menjalin kerja sama dengan kepala
daerah setempat. Di sisi lain ada kepala dinas yang suka main kuasa, karena dimungkinkan
dengan berlindung di balik wibawa kepala daerah.
Dewan Pendidikan juga bisa berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan
dunia pendidikan di suatu daerah dengan pihak luar, misalnya menyampaikan informasi dan
aspirasi pendidikan di daerahnya kepada tamu-tamu dari luar daerah atau luar negeri.
Diakui bahwa kehadiran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tentu tidak dengan
sendirinya akan meningkatkan mutu atau mengatasi semua persoalan pendidikan di suatu
daerah. Sebagai lembaga yang bersifat sukarela, kinerja Dewan Pendidikan amat dipengaruhi
kualitas masing-masing anggotanya. Terkadang keberadaan Dewan Pendidikan dapat
menimbulkan kekisruhan karena Dewan Pendidikan cenderung bersaing dengan kepala
daerah, kepala dinas pendidikan, atau kepala sekolah dan berusaha mengintervensi tugas-
tugas mereka.
Terlepas dari terjadinya penyimpangan dan kekurangsempurnaan di lapangan,
kalangan pelaksana pendidikan khususnya di lembaga-lembaga negeri memandang positif
kehadiran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai sejenis instrumen baru untuk
memberdayakan masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan di daerah.
Berbeda dengan Dewan Pendidikan yang merupakan lembaga yang sama sekali baru
di tingkat kabupaten/kotamadya atau provinsi, kehadiran Komite Sekolah cenderung
dipersepsikan memiliki kesinambungan dengan lembaga-lembaga sejenis yang pernah ada
sebelumnya, khususnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3). Pihak sekolah
menilai kehadiran Komite Sekolah amat bermanfaat dalam mendukung program-program
sekolah, khususnya dalam pencarian dana. Namun tetap ada pendapat bahwa Komite Sekolah
hanya merupakan lembaga BP3 dengan baju baru. Perannya belum optimal, masih bersifat
konsultatif sebagai pemberi saran-pertimbangan belaka. Ada harapan agar Komite Sekolah
lebih proaktif menjalankan fungsinya dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
pendidikan disekolah, serta mengusahakan pendanaannya termasuk menetapkan alokasi
untuk tambahan kesejahteraan para guru dan personel sekolah lainnya. Selama ini Komite
Sekolah hanya bertugas jika dipanggil sekolah.
13