Tantangan-Pembangunan-Sosial-di-Indonesia-2010

sistem akuntabilitasnya. 26 Proses pelembagaan akuntabilitas PUG
mensyaratkan dibangunnya prakondisi PUG berupa aturan, kebijakan,
mekanisme, alat analisis, data terpilah, kelembagaan, kemampuan,
tersedianya sumber daya, dukungan masyarakat sipil, dan kepemimpinan
perempuan yang berkualitas. 27 Silawati menyebut prakondisi ini sebagai
enabling tools and technical tools, yang terdiri dari 7 unsur, yaitu: dukungan
politik, kebijakan, sumber daya, sistem data dan informasi, kelembagaan, alat
analisis gender, dan dukungan masyarakat sipil. 28
Sedangkan Arivia mencatat beberapa kendala yang dihadapi dalam
implementasi PUG, antara lain: (1) belum meratanya pemahaman tentang
konsep gender dan PUG di kalangan decision makers; (2) Inpres Nomor 9
Tahun 2000 tidak cukup kuat sebagai landasan hukum; (3) masalah
pengenalan strategi PUG yang belum cukup menjawab kebutuhan sektor dan
daerah; (4) terbatasnya indikator gender yang dapat digunakan untuk
menganalisis dan menyusun kebijakan; (5) belum digunakannya analisis
gender dalam perencanaan pembangunan. 29
Ditinjau dari aturan hukum yang ada, saat ini, dasar hukum PUG
adalah Inpres Nomor 9 Tahun 2000. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam
implementasi PUG, mengingat berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Inpres tidak termasuk
dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu,
diperlukan perangkat hukum yang berkedudukan lebih tinggi dari Inpres
sebagai dasar untuk mengintegrasikan PUG sebagai strategi mencapai
kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam sistem pembangunan nasional.
Prakondisi lain yang diperlukan bagi pelembagaan akuntabilitas dalam
implementasi PUG menurut Cattleya adalah alat analisis. Secara teoritis, hal
ini sebenarnya tidak menjadi masalah, mengingat selama ini telah terdapat
26
Leya Cattleya, Laporan Independen Konsultan – Implementasi Strategi Pengarusutamaan
Gender di Indonesia: Refleksi dari Kajian Mandiri – Partisipatif dan Pembelajaran dari
Konsultasi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten, dalam Leya Cattleya: “Pelembagaan
Akuntabilitas Pengarusutamaan Gender: Bukan Sesuatu yang Mustahil, Jurnal Perempuan
No. 50: Pengarusutamaan Gender, Yayasan Jurnal Perempuan November 2006, halaman
45.
27
Leya Cattleya, ibid, halaman 55.
28
Hartian Silawati, op. cit., halaman 23.
29
Prolog Jurnal Perempuan No. 50: Pengarusutamaan Gender, Pengarusutamaan Gender:
Sebuah Penantian Panjang, Yayasan Jurnal Perempuan November 2006, halaman 4.
11