sistem pembuktian dalam penanganan perkara ... - Fakultas Hukum

500 Jurnal Dinamika HukumVol. 11 No. 3 September 2011sebut pembuktian yang berdasarkan keyakinanhakim sampai batas tertentu atau atas alasanyang logis (la conviction raisonnee ). Menurutteori ini, hakim dapat memutuskan seseorangbersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinanyang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktiandiserta dengan suatu kesimpulan yang berlandaskankepada peraturan-peraturan pembuktiantertentu. Miskipun alat-alat bukti telahditetapkan oleh undang-undang, tetapi hakimbisa menggunakan alat-alat bukti diluaryang ditentukan oleh undang-undang, namundemikian didalam mengambil keputusan haruslahtetap didasarkan pada alasan-alasan yangjelas. Oleh karena itu maka putusan tersebutjuga harus didasarkan pada alasan yang diterimaakal sehat (reasonable). Sistem pembuktianini juga sering disebut dengan sistempembuktian bebas atau vrij bewijs.Keempat, teori pembuktian berdasarkanundang-undang secara negatif (negative wettelijk).Sistem pembuktian ini mirip dengansimtem pembuktian conviction ini raisone, hakimdalam mengambil keputusan terikat olehalat bukti yang telah ditentukan oleh undangundangdan keyakinan (nurani) hakim sendiri.Jadi di dalam sistem ini ada dua hal yang merupakansyarat untuk membuktikan dalam mengambilkeputusan, yaitu: wettelijk, artinyaharus ada alat bukti yang sah yang telah ditentukanoleh undang-undang; dan negatief artinyaadanya keyakinan hakim yang didasarkanpada alat bukti tersebut.Dari keempat sisitem pembuktian diatas,sistem pembuktian manakah yang dianut olehMK dalam penangan perkara perselisihan hasilpemilihan umum kepala daerah? Untuk menjawabpertanyaan ini tentunya harus kita lihatpada ketentuan UU No. 24 Tahun 2003 tentangMK khususnya pasal-pasal yang mengatur tentanghukum acara yang diatur dalam pasal 28sampai dengan pasal 85, PMK No. 15 Tahun2008 tentang Pedoman Beracara Dalam PerselisihanHasil Pemilihan Umum Kepala Daerahkhususnya Pasal 8 sampai Pasal 11, serta denganmelihat praktek pelaksanaan persidangandengan agenda pembuktian dalam perkaraPHPU Pemilukada di Mahkamah Konstitusi.Menurut hemat penulis paling tidak adaenam pasal dan sepuluh ayat dalam UU No. 24Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yangdapat dikaji untuk dapat mengetahui danmenentukan sistem pembuktian yang dianutoleh Mahkamah Konstitusi. Pertama, Pasal 36,yang terdiri dari Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4).Pasal 36 ayat (1) menentukan bahwa yang disebut alat bukti di antaranya adalah surat atautulisan; keterangan saksi; keterangan ahli; keteranganpara pihak; petunjuk; dan alat buktilain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan,diterima, atau disimpan secara elektronikdengan alat optik atau yang serupa denganitu. Pasal 36 ayat (4) menentukan bahwa MKmenentukan sah atau tidak sahnya alat buktidalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Dalampasal ini jelas diatur tentang macam-macamalat bukti, artinya sistem pembuktian diMahkamah Konstitusi memerlukan alat buktitidak semata-mata keyakinan hakim sematasebagaimana dalam sistem conviction intime.Selain itu Mahkamah Konstitusi juga diberi kewenanganuntuk menilai sah atau tidak sahnyasuatu alat bukti yang diajukan oleh para pihak.Jadi tidak semua alat bukti yang diajukan olehpara pihak langsung diterima begitu saja hanyakarena kesesuaianya dengan ketentuanundang-undang sebagaimana dalam sistempembuktian positif.Kedua, Pasal 37, berdasarkan pasal ini,Mahkamah Konstitusi menilai alat-alat buktiyang diajukan ke persidangan dengan memperhatikanpersesuaian antara alat bukti yang satudengan alat bukti yang lain. Di sini MahkamahKonstitusi juga diberi kewenangan untukmenilai kesesuaian alat bukti yang diajukanoleh para pihak. Jadi tidak semua alat buktiyang diajukan oleh para pihak langsung diterimabegitu saja hanya karena kesesuaianyadengan ketentuan undang-undang sebagaimanadalam sistem pembuktian positif.Ketiga, Pasal 38 ayat (1), yang menentukanbahwa para pihak, saksi, dan ahli wajibhadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi.Pasal 38 ayat (4) menegaskan bahwa jikasaksi tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipunsudah dipanggil secara patut menurut