sistem pembuktian dalam penanganan perkara ... - Fakultas Hukum

Sistem Pembuktian dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum … 497perkara adalah sengketa atau perselisihanhasil pemilihan umum kepala daerah.Pasal 4 PMK No. 15 Tahun 2008 tentangPedoman Beracara dalam Perselisihan HasilPemilihan Umum Kepala Daerah, dinyatakanbahwa obyek perselisihan pemilihan umumkepala daerah adalah hasil penghitungan suarayang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan UmumPropinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang mempengaruhi;penentuan pasangan calon yang dapatmengikuti putaran kedua; dan terpilihnyapasangan calon kepala daerah dan wakil kepaladaerah.Tentang objek perkara yang berupa perselisihanhasil pemilihan umum kepala daerahini, MK menerapkannya tidak secara kaku. Artinya,yang dimaksud dengan perselisihan hasilpemilihan umum kepala daerah itu tidak hanyapenghitungan angka-angka yang ditetapkanoleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota serta pengitungan angka-angkayang dilakukan oleh pasangan calonsebagai pemohon/penggugat, melainkan MKjuga menyatakan berwenangan untuk mengadilipelanggaran yang cukup serius dan bersifatterstruktur, sistematis, dan massif yang berpengaruhsecara langsung terhadap hasil penghitunganpemilihan umum kepala daerah. 27 Beralihnyakewenangan penyelesaian sengketapemilukada ke MK akan membawa harapanbaru karena penyelesaian oleh MK relatif tidakmenimbulkan konflik yang berarti. Hal ini dibuktikandari pengalaman MK dalam menanganisengketa pemilu.Hukum Acara Penanganan Perkara PHPU KepalaDaerah di Mahkamah KonstitusiSesuai dengan keberadaan, kedudukandan fungsinya, Mahkamah Konstitusi diberi wewenangsebagaimana tercantum dalam Pasal24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskankembali dalam Pasal 10 ayat (1) danayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK,yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhiryang putusannya bersifat final untuk:menguji undang-undang terhadap UUD 1945,memutus sengketa kewenangan lembaga negarayang kewenangannya diberikan oleh UUD1945, memutus pembubaran partai politik,memutus perselisihan hasil pemilihan umum,dan wajib memberi putusan atas pendapatDPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presidendan/atau wakil presiden menurut UUD1945.Untuk melaksanakan kelima kewenangantersebut, maka diperlukan pengaturan tentanghukum acara yang sudah diatur dalam Pasal 28sampai dengan Pasal 85 UU MK termasuk di dalamnyaprosedur penanganan perkara perselisihanhasil Pemilu kepala daerah/wakil kepaladaerah, yang secara tekhnis diatur lebih lanjutdalam PMK No. 15 tahun 2008. Dalam PMKtersebut telah diatur secara detail prosedurpenanganan perkara perselisihan hasil pemilukepala daerah, termasuk di antaranya adalahproses pemeriksaan persidangan yang dilakukandengan tahapan penjelasan permohonandan perbaikan apabila dipandang perlu; jawabantermohon; keterangan pihak terkait apabilaada; pembuktian oleh pemohon, termohon,dan pihak terkait; dan kesimpulan (Pasal 8ayat (2)), yang tentunya diakhiri dengan pembacaanputusan (Pasal 13).Selain harus mengikuti prosedur hukumacara sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampaidengan Pasal 85 UU No. 24 Tahun 2003 danPMK No. 15 Tahun 2008, proses penangananperkara di Mahkamah Konstitusi termasuk prosespenanganan perkara perselisihan hasil Pemilukepala daerah juga harus tunduk padaasas-asas peradilan, baik yang telah diatur dalamundang-undang, hukum acara, undang-undangkekuasaan kehakiman, maupun yang telahdiakui secara universal. Beberapa asas-asasperadilan tersebut dijelaskan di bawah ini. 28Pertama, persidangan terbuka untukumum. Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman menetukan bahwa sidangpemeriksaan pengadilan adalah terbukauntuk umum, kecuali undang-undang menentukanlain. Ketentuan ini berlaku secara uni-27 Lihat Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentangSengketan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Jawa TimurPutaran II.28 Maruarar, Siahaan, 2005. Hukum Acara Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta:Konstitusi Press, hlm. 54.