sistem pembuktian dalam penanganan perkara ... - Fakultas Hukum

More documents

Recommendations

Info

Sistem Pembuktian dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum … 491sanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. 3Oleh karena itu, Pemilukada memiliki posisiyang strategis dalam membangun demo-krasidalam masa transisi, agar Pemilukada tersebutmemiliki daya ungkit yang besar dalam menciptakandemokrasi yang bermartabat yang penyelenggaraannyaharus mengacu pada prinsipmandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertibpenyelenggara Pemilu; kepentingan umum;keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas;akunta-bilitas; efisiensi; dan efektifitas. 4Perkembangan demokrasi tersebut selarasdengan amandemen UUD 1945 yang telahmemutuskan Pemilihan Umum Presiden danWakil Presiden secara langsung. Asas pemilihankepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secaraeksplisit tidak dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai-mana asas pemilihanumum, tetapi terdapat dalam pasal 56 ayat(1) UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan:kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilihdalam satu pasangan calon yang dilaksanakansecara demokratis berdasarkan asas langsung,umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 5 Terkaitdengan pemilihan kepala daerah maka calonharuslah berdasarkan usulan partai politikatau gabungan partai politik yang memenuhisyarat minimal tertentu dalam perolehan suaradan kursi di parlemen. 6 Pasal ini juga dijadikansebagai pertimbangan dan mengambil putusandalam perkara pemilu Kepala Daerah. 7Dan juga Mahkamah Konstitusi tidak akan beranimengambil putusan dengan menggabungkankewenangan Mahkamah Konstitusi yaitupenyelesaian sengketa hasil pemilu dan pembubaranpartai politik secara sekaligus sehing-3 Didik Sukriono, ”Menggagas Sistem Pemilihan Umum DiIndonesia”, Jurnal Konstitusi PKK Universitas KanjuruhanMalang, Vol. II, No. 1, Juni 2009. hlm. 20.4 Zainal Arifin Hoesein, “Pemilu Kepala Daerah dalamTransisi Demokrasi”, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, Nomor 6,Desember 2010, hlm. 4.5 Hendra Sudrajat, “Kewenangan Mahkamah KonstitusiMengadili Perselisihan Hasil Pemilukada”, JurnalKonstitusi, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010, hlm. 175.6 Retno Saraswati, “Calon Perseorangan Dalam PilkadaSuatu Tinjauan Filosofis”, Jurnal Konstitusi PPKFakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. II, No. 1,Juni 2009, hlm. 76.7Ardilafiza, “Pemilu Yang Demokratis?”, Jurnal KonstitusiPKK-FH Universitas Bengkulu, Vol. II, No. 1, Juni2009 , hlm. 64.ga penyelesaian sengketa dapat dituntaskansecara substantif. 8Seperti lazimnya Pemilu lainnya di beberapadaerah pelaksanaan Pemilihan Umum KepalaDaerah melahirkan ketidakpuasan meluasyang berujung pada pengajuan keberatan atashasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah (Pemilukada) tersebut ke pengadilan(Mahkamah Konstitusi) dengan alasan yang beragam.Di Jawa Timur misalnya, kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan Pemilu KepalaDaerah berujung dengan gugatan atassengketa hasil pemilihan kepada MahkamahKonstitusi, diantaranya yaitu: Kabupaten Malang,Lumajang, Banyuwangi, Jember, Gresik,kota Surabaya, dan Sumenep, dengan putusanyang bermacam-macam. Ada yang putusannyamenolak permohonan secara keseluruhan, sepertidi Sumenep, Jember, Banyuwangi, danLumajang, ada pula yang putusannya mengabulkansebagian permohonan dengan memerintahkanpemungutan suara ulang dibeberapawilayah/kecamatan seperti Gresik dan Surabaya.Perhatian publik tersita dengan adalah penanganansengketa hasil Pemilihan Umum Gubernurdan Wakil Gubernur Jawa Timur padatahun 2008–2009 tahun lalu. Hal tersebut menarikkarena merupakan Pemilihan Umum Gubernurdan Wakil Gubernur pertama yang ditanganioleh Mahkamah Konstitusi (karena sebelumnyasengketa hasil Pemilihan Kepala Daerahditangani oleh Mahkamah Agung/MA) sertapenilaian Mahkamah Konstitusi yang menyatakantelah terjadi pelanggaran serius yang bersifatterstruktur, sistematis, dan massif. Dalamputusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, MKmemerintahkan KPU Propinsi Jawa timur untukmelakukan perhitungan dan pemungutan suaraulang di beberapa daerah yang frekuensi pelanggarannyacukup serius, terstruktur dan sistematis,yaitu penghitungan ulang untuk Kab.Pamekasan, dan pemungutan suara ulang untukKab. Bangkalan dan Sampang.Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008ini memicu polemik yang begitu luas khususnyadi Jawa Timur, karena dinilai MK telah8 Ibid.
492 Jurnal Dinamika HukumVol. 11 No. 3 September 2011melampaui kewenangannya dalam menanganisengketa Pemilu Kepala Daerah sebagaimanadiatur dalam UU No. 32 tahun 2004 yang telahdiubah dengan UU No. 12 tahun 2008 tentangPemerintahan Daerah. Sebelumnya di berbagaidaerah lain juga mengalami hal yang sama, diMaluku Utara misalnya, penyelenggaraan pemilihanKepala Daerah telah menimbulkan kekacauandan berakhir dengan menyisakan sejumlahpermasalahan. Bahkan, pihak KPUDMaluku Utara dipandang tidak mampu melaksanakanpemilihan Kepala Daerah sesuai denganaturan yang berlaku. Hasil penghitungansuara yang diperoleh masing-masing calon kepaladaerah menimbulkan kontroversi. Akibatnya,KPU Pusat mengambil alih peran untukmelakukan penghitungan ulang.Intervensi KPU Pusat berupa pengambilalihan kewenangan berawal dari keteranganKPU Provinsi Maluku Utara dengan KPUD Kabupaten/KotaMalut terkait kesimpangsiuranpenandatanganan dua dokumen. Ada dua dokumensertifikat perhitungan suara yang sama,tetapi dengan angka perhitungan yang berbeda.Hal ini nampak aneh karena sudah jelasangkanya berbeda tetapi penandatanganannyasama. Buah intervensi tersebut menghasilkanpenetapan hasil pemilihan kepala daerah MalukuUtara oleh KPU Pusat dan membatalkanpenetapan KPUD Provinsi Maluku Utara. 9KPU Pusat dalam soal pengambilalihan,menggunakan Pasal 122 ayat (3) UU No 22 Tahun2007 yang menyebutkan bahwa apabilaterjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsiatau KPU Kabupaten/Kota tidak dapatmenjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraanPemilu untuk sementara dilaksanakanoleh KPU setingkat di atasnya. Persoalannya,KPU Provinsi Maluku Utara berhasil menjalankantugasnya, bahkan sudah mengumumkanpemenang Pilkada. Jadi, tidak ada kriteriayang membuktikan bahwa KPU Provinsi MalukuUtara tidak dapat menjalankan tugasnya, karenatelah dibuktikan dengan selesainya semuatahapan Pilkada sampai dikeluarkannya KeputusanKPU Provinsi Maluku Utara No. 20/Kep/9Koran Sindo, 23 November 2007PGWG/2007 pada tanggal 16 November 2007,KPUD Malut yang telah menetapkan pasanganThaib-Abdul sebagai pemenang pilkada GubernurMalut.Pasal 122 ayat (3) di atas sebenarnyamemberikan celah kepada KPU Pusat untukmengambil alih tugas KPU Provinsi dan KPUKabupaten. Tetapi, pengaturannya tidak jelas.Tidak dijelaskan secara rinci dalam kondisi danalasan apa KPU Pusat dapat mengambil alihtugas KPUD tersebut. Apakah dapat dibenarkanapabila KPU Pusat bersandar pada Pasal122 ayat (3) untuk mengambil alih kewenanganKPUD dan melakukan rekapitulasi suarapemilihan Gubernur/Wakil Gubernur denganalasan rapat pleno KPUD Maluku Utara beberapakali mengalami jalan buntu. Jelas bahwadalam persoalan ini KPU Pusat bertindak atasdasar pertimbangan dan penafsiran sendiri sebabtidak ada satu pasal pun dalam UU No 32Tahun 2004, PP No 6 Tahun 2007 dan UU No 22tahun 2007 yang memberikan kewenangan kepadaKPU Pusat untuk mengadakan rekapitulasiulang, apalagi menetapkan pasangan calonterpilih Gubernur/Wakil Gubernur.Kasus sengketa pilkada yang lain terjadidi Sulawesi Selatan. Sengketa yang berujungpada putusan MA tersebut diputuskan untukdilakukan pemungutan suara ulang di daerahpemilihan Kabupaten Gowa, Bone, Bantaengdan Tana Toraja. MA menengarai telah terjadipenggelembungan suara di beberapa daerahtersebut. Namun, putusan PK dari MA menyatakanhakim keliru menerapkan hukum dalamsengketa pilkada Sulsel. Disebutkan, yang berwenanguntuk memutuskan dilakukan perhitungansuara dan pemungutan ulang adalah panitiapemilih kecamatan (PPK), penggelembunganjumlah daftar pemilih tetap pada hakikatnyamenjadi wewenang Panitia PengawasPemilihan untuk menanganinya. MA memutuskanmenolak keberatan yang disampaikan pasangancalon gubernur Amin Syam dan calonwakil gubernur Mansyur Ramly. Putusan yangdikeluarkan melalui rapat permusyawaratanMA itu dipimpin langsung Ketua MA, Bagir Manan,tertanggal 18 Maret 2008. Dengan demikian,pasangan pemenang Pilkada Sulsel ditetap-
Page 1: 490SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PENANGAN
Page 5 and 6: 494 Jurnal Dinamika HukumVol. 11 No
Page 11: 500 Jurnal Dinamika HukumVol. 11 No
Page 15: 504 Jurnal Dinamika HukumVol. 11 No

sistem pembuktian dalam penanganan perkara ... - Fakultas Hukum

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?