sistem pembuktian dalam penanganan perkara ... - Fakultas Hukum

More documents

Recommendations

Info

Sistem Pembuktian dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum … 493kan kepada Syahrul Yasin Limpo dan Agus ArifinNu'mang (Sayang) yang terpilih pada November2007. 10Berbeda dengan sengketa pilkada Depok.Awal konflik pilkada Depok ketika salah satupasangan dari lima pasangan, yaitu BadrulKamal-Syihabuddin Ahmad mengajukan keberatanke Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada 11Juli 2005 dengan menggugat KPU Kota Depok.Alasannya, terdapat kesalahan perhitungansuara sehingga pasangan itu dirugikan. Sebelumnya,KPU Depok mengumumkan hasil perhitungansuara pilkada 2005. Pasangan NurMahmudi Isma’il-Yuyun Wirasaputra meraih232.610 suara atau 43,90 persen, disusul pasanganBadrul Kamal-Syihabuddin Ahmad 206.781 suara (39,03 persen), Yus Ruswandi-SoetadiDipowongso 34.096 (6,44 persen), AbdulWahab Abidin-Ilham Wijaya 32.481 suara (6,13persen) dan Harun Heryana-Farkhan 23.850(4,5 persen). 11Pada 4 Agustus 2005, Pengadilan TinggiJawa Barat mengeluarkan putusan No 01/Pilkada/2005/PTBandung yang mengabulkanpermohonan dari pemohon dan menyatakanbatal hasil perhitungan suara 6 Juli 2005 sertamenetapkan jumlah perhitungan suara yangbenar, yaitu suara Badrul Kamal-SihabuddinAhmad menjadi 269.551, sedangan suara NurMahmudi Isma’il turun menjadi 204.828. Keputusaninipun menganulir kemenangan pasanganNur Mahmudi-Yuyun W dan memenangkan pasanganBadrul Kamal-Syihabuddin.Atas putusan PT Jabar tersebut, KPU Depokmenolak dan mengajukan memori PeninjauanKembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA)pada 16 Agustus 2005. Pada 8 September 2005MA mengumumkan pembentukan Majelis PKperkara sengketa Pilkada Depok dan menetapkanlima hakim agung. MA akhirnya memutuskanmengabulkan permohonan PK dari KPUDepok, membatalkan putusan PT Jabar di Bandungtanggal 4 Agustus 2005, dan menolak keberatandari permohonan Badrul Kamal-Syihabuddinihwal pilkada Depok. Dengan putusanMA ini berarti Nur Mahmudi Isma’il-Yuyun Wi-10 Koran Jawa Pos, 19 Maret 200811 Kompas Cibermedia 26 juli 2006rasaputra sah dan punya kekuatan hukum yangtetap sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok.Pada 3 Januari 2006, pasangan Badrul Kamalmengajukan permohonan keberatan atasputusan MA ke Mahmakah Konstutusi (MK).Oleh MK, sengketa (pilkada) ini merupakanwewenang MA.UU No 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah menyatakan bahwa penyelesaiansengketa pilkada diserahkan melalui proseshukum di Mahkamah Agung di satu sisi. Sementara,di sisi lain putusan sengketa pemilihankepala daerah oleh Mahkamah Agung di beberapadaerah menuai kontroversi. Sebagai contoh,putusan sengketa Pilkada Sulawesi Selatan(Sulsel), Maluku Utara (Malut) dan pilkadaDepok yang berbuntut kontroversi tersebutmenunjukkan ketidakjelasan putusan hukumyang di-keluarkan oleh Mahkamah Agung (MA).Padahal putusan itu seharusnya mencerminkanpenye-lesaian terakhir sengketa pilkada.Harapan adanya putusan hukum yangmengikat dan bisa dihormati semua pihak yangbersengketa nampaknya sulit dicapai. PutusanMahkamah Agung yang memerintahkan dilakukannyapilkada ulang atau perhitungan ulanghasilnya digugat lagi. Tentu saja persoalanakan bertambah runyam. Hal ini mengingatprosedur beracara di Mahkamah Agung berjenjangdan putusan yang diambil masih memungkinkandilakukan upaya hukum yang lain.Wajar apabila banyak orang yang menggugatputusan MA. Hal ini yang menyebabkan tingkatkepercayaan publik terhadap MA agak rendah,dan banyak pihak yang berkeinginan agar penyelesaiansengketa pilkada dialihkan kepadaMahkamah Konstitusi sebagaimana sengketahasil pemilihan umum lainnya. Agar putusanpenyelesaian perkara pemilihan umum kepaladaerah tersebut cepat terselesaikan denganputusan yang berfinal dan mengikat. Sifat putusanMahkamah Konstitusi yang final diartikanbahwa tidak ada upaya hukum lain lagi, olehkarenanya putusan tersebut telah memiliki kekuatanmengikat secara umum dimana semuapihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusantersebut, walaupun ada pihak‐pihak tertentuyang merasa keadilannya terganggu. Pu-
494 Jurnal Dinamika HukumVol. 11 No. 3 September 2011tusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikatakan dikaji dari aspek makna hukum,kekuatan memaksa dan akibat hukumnya. 12Perbedaan rezim pilkada antara Pemdadan Pemilu kemudian melebur, ketika MK mengeluarkanPutusan No. 72 – 73/PUU/2004 tentangPengujian UU No. 32 Tahun 2004. 13 Putusantersebut menjadi penengah antara perbedaanpendapat tentang rezim Pilkada, apakahdikategorikan sebagai rezim Pemilu atau justruRezim Pemda. 14 Pilkada kemudian dimasukandalam rezim Pemilu. Perubahan rezim tersebutyang kemudian mendasari kewenangankonstitusional MK dalam menyelesaikan perselisihanhasil pemilukada. Dengan masuknya kewenanganpilkada dalam rezim pemilu, makamenjadi logis jika kewenangan perselisihanhasil pemilukada diserahkan kepada MK.Harapan tersebut akhirnya menjadi kenyataansetelah lahirnya UU Nomor 22 Tahun2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, padapasal 1 angka 4 telah dengan tegas mendefinisikanpemilihan kepala daerah secara langsungsebagai pemilihan umum kepala daerah.Artinya dengan terbitnya UU No. 22 tahun2007 ini pemilihan kepala daerah secara langsungsudah dengan tegas dimasukkan sebagaibagian dari rezim pemilihan umum, bukanseperti sebelumnya yang menjadi bagian darirezim pemerintahan daerah. Hal tersebut kemudiandipertegas dengan terbitnya UU Nomor12 tahun 2008 tentang Perubahan UU Nomor32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,khususnya pasal 236C yang dengan tegas mengaturbahwa kewenangan mengadili sengketahasil penghitungan suara pemilihan kepaladaerah dialihkan dari MK menjadi kewenanganMK. Dengan demikian walaupun MK baru dibentuk pada era reformasi, namun lembaganegara ini mempunyai kedudukan yang sederajatatau sama dengan lembaga negara yanglain yang telah ada sebelumnya, seperti Pre-12 Malik, “Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusiyang Final dan Mengikat”, Jurnal Konstitusi, Vol.6, Nomor 1, April 2009, hlm. 81.13 Veri Junaidi, “Pelanggaran Sistematis, Terstruktur danMasif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalamPemilihan Kepala Daerah Tahun 2010”, Jurnal Konstitusi,Vol. 7, Nomor 5, Oktober 2010, hlm. 42.14 Ibid.siden, DPR, dan MPR serta MA. Dengan kedudukanMK yang sederajat atau sama denganlembaga negara lain dan adanya kesederajatanatau kesamaan kedudukan antarlembaga negara,maka pelaksanaan tugas konstitusionalMK menjadi jauh lebih mudah dan lancar dalammemperkuat sistem checks and balancesantarcabang kekuasaan negara. 15Perdebatan dan kontroversi terhadapputusan pengadilan dalam penanganan perkaraPHPU Kepala Daerah baik waktu masih ditanganioleh Mahkamah Agung maupun waktu sudahmenjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi,diantaranya terkait dengan prosedurdan sistem pembukktian dalam penangan perkaraPHPU Kepala Daerah tersebut, sehingga,bertolak dari latar belakang tersebut diatas,maka rumusan masalah yang akan dikaji melaluiartikel ini adalah sebagai berikut: bagaimanakahsistem pembuktian dalam penangananperkara perselisihan hasil pemilihan umum(PHPU) kepala daerah di Mahkamah Konstitusi?.PembahasanKewenangan MK dalam Menangani PerkaraPerselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)Kepala DaerahMenurut Topo Santoso, penegakan hukumpemilu, dapat ditempuh melalui 2 cara,yaitu civil process dan crime processs. 16 Civilprocess merupakan mekanisme koreksi terhadaphasil pemilu, yang diajukan oleh pesertapemilu kepada lembaga peradilan yang berwenang.17 Mekanisme ini banyak ditempuholeh peserta pemilu karena prosesnya yangcepat. Civil process cenderung lebih menarikdan membuka peluang yang besar untuk tercapainyatujuan penegakan hukum pemilu, karenadapat menganulir keputusan hasil pemilu.Bentuk kedua mekanisme penegakan hukumadalah crime process, yaitu proses penyelesai-15 Mariyadi Faqih, “Nilai-Nilai Filosofi Putusan MahkamahKonstitusi Yang Final dan Mengikat”, Jurnal Konstitusi,Vol. 7, Nomor 3, Juni 2010, hlm. 109.16 Veri Junaidi, “Menata Sistem Penegakan Hukum PemiluDemokratis Tinjauan Kewenangan MK atas PenyelesaianPerselisihan Hasil Pemilu”, Jurnal Konstitusi, Vol. 6,Nomor 3, September 2009, hlm. 109.17 Ibid.
Page 1 and 2: 490SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PENANGAN
Page 3: 492 Jurnal Dinamika HukumVol. 11 No
Page 7 and 8: 496 Jurnal Dinamika HukumVol. 11 No
Page 9 and 10: 498 Jurnal Dinamika HukumVol. 11 No

sistem pembuktian dalam penanganan perkara ... - Fakultas Hukum

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?