sistem pembuktian dalam penanganan perkara ... - Fakultas Hukum

Sistem Pembuktian dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum … 495an permasalahan hukum pemilu. 18 Mekanimecrime process seperti yang dikenal dengan penyelesaianpelanggaran atau sengketa pemilumelalui mekanisme hukum yang berlaku, baikpidana, administrasi maupun kode etik, sesuaidengan hukum acara yang berlaku. 19Berbeda dengan pemilu yang berlangsungsebelum Perubahan UUD 1945 yang tidakdapat dipersoalkan hasilnya oleh Peserta Pemilu,sesudah Perubahan UUD 1945, Pemiluyang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihanumum yang bersifat nasional, tetap, danmandiri, dapat dipersoalkan hasilnya olehpeserta pemilu di forum MK sebagai “perselisihanhasil Pemilu” 20 . Dalam sistem peradilanperselisihan hasil pemilihan umum ini, penetapanKomisi Pemilihan Umum (KPU) atas hasilperhitungan suara dari pemilihan umum menjadiobjectum litis atau objek sengketanya. 21Dengan demikian, dalam sistem peradilan ini,yang diperkarakan bukan mengenai tindak pelanggaranatau kecurangan yang terjadi selamaproses pemilihan umum itu berlangsung.Melalui UU Nomor 22 Tahun 2007 tentangPenyelenggaraan Pemilihan Umum, terminologipemilihan kepala daerah diubah menjadipemilihan umum kepala daerah. Bab IPasal 1 angka 4 UU Nomor 22 Tahun 2007mempunyai maksud bahwa Pemilu Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah adalah Pemiluuntuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepaladaerah secara langsung dalam negara KesatuanRepublik Indonesia berdasarkan Pancasiladan UUD 1945. Dengan demikian, apabila pemilihankepala daerah sebelumnya menjadiperdebatan apakah masuk dalam rezim pemiluatau rezim pemerintahan daerah, maka denganditerbitkannya UU Nomor 22 Tahun 2007sudah jelas bahwa pemilihan kepala daerahsecara langsung masuk dalam rezim Pemilu.18 Ibid.19 Ibid.20 A. Mukhtie Fajar, “Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas:Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu danPHPU”, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 Nomor 1, April 2009,hlm. 12.21 Widodo Ekatjahjana, “Tinjauan Tentang Mekanisme PenyelesaianPerselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPDdan DPRD berdasarkan Peraturan Mk No. 16 Tahun2009”, Jurnal Konstitusi PKKKD-FH Universitas MuhammadiyahMagelang, Vol. II, No. 1, Juni 2009, hlm. 8.Konsekwensi yuridis penanganan sengketahasil pemilihan kepala daerah menjadi kewenanganMahkamah Konstitusi sesuai denganPasal 24C ayat (1) Perubahan UUD 1945. Peralihankewenangan penyelesaian sengketa Pemilukadatersebut sebagaimana diatur dalamPasal 236C UU Nomor 12 tahun 2008 yang menyatakanbahwa “Penanganan sengketa hasilpenghitungan suara pemilihan kepala daerahdan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agungdialihkan kepada Mahkamah Konstitusi palinglama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”Sebelum kewenangan tersebut dialihkan,MK mengeluarkan Putusan No. 72-73/PUU-II/2004 tentang pengujian Undan-undang PemerintahanDaerah yang mana MK menyatakan,“...secara konstitusional, pembuat undangundangdapat saja memastikan bahwa Pilkadalangsung itu merupakan perluasan pengertianPemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22EUUD 1945 sehingga karena itu, perselisihanmengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenanganMK dengan ketentuan Pasal 24C ayat(1) UUD 1945. 22 Namun pembentuk undangundangjuga dapat menentukan bahwa Pilkadalangsung itu bukan Pemilu dalam arti formalyang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehinggaperselisihan hasilnya ditentukan sebagaitambahan kewenangan MA sebagaimana dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945…”. 23Tindak lanjut dari putusan MK tersebut, Pilkadadimasukkan oleh pembuat UU (DPR-Presiden)sebagai bagian dari Pemilu dalam UU 22Tahun 2007 tentang Penyelenggara PemilihanUmum. Pada Bab I Pasal 1 angka 4 UU 22/2007dinyatakan, “Pemilu Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah adalah Pemilu untuk memilihkepala daerah dan wakil kepala daerah secaralangsung dalam Negara Kesatuan RepublikIndonesia berdasarkan Pancasila dan UUD1945”. 24Jika ditelaah isi Pasal 236C UU No. 12Tahun 2008 tersebut dari sudut bahasa hukum22 Abdul Ghoffar, “Kejujuran dalam Bingkai Hak Memilih-Dipilih (Pelajaran dari Pemilukada Bengkulu Selatan)”,Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No. 1, Februari 2011, hlm. 74.23 Ibid.24 Ibid.