Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas - Jurnal Dinamika ...

412 Jurnal Dinamika HukumVol. 11 No. 3 September 2011city (berarti menjunjung tinggi kebenaran dankejujuran). 1Era informasi sekarang ini, setiap orangharus dan berhak atas informasi yang menyangkutdiri pribadinya. Sebagai akibat hak atasinformasi dari pasien (the right to information)terdapat pula kewajiban dokter untuk memberikaninformasi kepada pasiennya. Pasien berhakuntuk memutuskan sendiri, untuk mempergunakanhaknya atau tidak. Pemegang haklahyang berwenang untuk menentukan sebagaimanifestasi dari hak otonomi (the right to selfdetermination).Kedua hak dasar tersebut bertolakdari hak atas perawatan kesehatan (theright to health care) yang merupakan hak asasiindividu (individual human right). 2Adanya perkembangan bidang sosial danbudaya yang menyertai perkembangan masyarakattelah membawa perubahan terhadap statusmanusia sebagai obyek ilmu kedokteranmenjadi subyek yang berkedudukan sederajat.Peningkatan status pasien sebagai subjek yangsederajat ini oleh Hipokrates dituangkan dalamsuatu hubungan yang disebabkan sebagai transaksiterapeutik. Bagian penting dalam hubungandokter pasien adalah kepercayaan. 3 Untuk123Samsi Jacobalis, 2005, Pengantar Tentang PerkembanganIlmu Kedokteran, Etika Medis, dan Bioetika, CVSagung Seto bekerjasama dengan Universitas Tarumanegara,Jakarta, hlm. 75-76,; John Adam RGN “Prescribing;The Ethical Dimension”, Nurse Prescriber, 1(7),2004, hlm. 1-3; Jeryl S. Cohen, Jeanne M. Erickson,“Ethical Dilemmas and Moral Distress in OncologyNursing Practice”, Clinical Journal of Oncology Nursing,Volume 10, Number 6/December 2006, hlm 775-780,;John W. Seymour, dan Lawrence Rubin, “Principles,principals, and process (P³): A model for play therapyethics problem solving”, International Journal of PlayTherapy, Vol 15(2), 2006, hlm. 101-123,; Vicki D.Lachman, “Practical Use of the Nursing Code of Ethics:Part I”, MEDSURG Nursing,January/February 2009,Vol.18/No. 1, hlm. 56-57.Oetama dan Fred Ameln, “Hukum Kedokteran dan BeberapaHak Pasien”, Journal Cermin Dunia KedokteranNo. 22, 1981, hlm. 36. Lihat pula J. Guwandi, 2007,Hukum Medis, Jakarta: FKUI, hlm. 18,; Hargianti DiniIswandari, “Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran:Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-UndangNo.9/2004 Tentang Praktek Kedokteran”, Jurnal ManajemenPelayanan Kesehatan, Vol. 09, No.02, Juni 2006,hlm 54.John R. Williams, Medical Etics Manual, Terjemahanoleh Tim Penerjemah PSKI FK UMY, editor Sagiran,2000, Pusat Studi Kedokteran Islam, UMY, hlm. 4,;Endang Kusuma Astuti, ”Hubungan Hukum AntaraDokter dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis”,Jurnal Legality, 2010, hlm 2,; Ali Roatib dkk,menerima perawatan medis, seorang pasien harusmembuka rahasia kepada dokter mengenaiinformasi yang mungkin tidak ingin diketahuiorang lain. Mereka memiliki alasan yang kuatmempercayai dan mempercayakan dirinya padadokter, hal ini terjadi karena dokter telah dinyatakansebagai seorang profesional. Kepercayaanini mengandalkan kompetensi dan kesediaandokter untuk mempedulikan pasien,sehingga seorang pasien harus bisa dengan perasaanlega dan aman serta tidak khawatir menaruhkepercayaan kepada dokternya, bahwarahasia yang diceriterakan kepada dokter tidakakan diungkapkan lebih lanjut olehnya. Dengandemikian ia bebas dan sejujurnya mau menceriterakansegala sesuatu yang dirasakan kepadadokter.Hak atas rahasia medis adalah hak pasienyang merupakan hak pasien untuk memintabahwa rahasia yang diceriterakan kepada dokternyatidak diungkapkan lebih lanjut. Namunpasien juga bisa mengizinkan sang dokter untukmengungkapkan kepada pihak yang berkepentingan.Pasien pun bisa melepaskan haknya untukmemperoleh informasi sehingga memutuskanuntuk tidak diberitahukan apa yang dideritanya.Kasus-kasus tertentu, seorang dokteratau tenaga kesehatan bisa berada dalam keadaandilema jika penyakit yang diderita pasienitu juga membahayakan masyarakat sekitarnyaseperti HIV/AIDS, sementara pasien tidak memberikanpersetujuan untuk diungkapkan rahasianya.Kecuali sudah diwajibkan oleh undangundangatau peraturan yang lebih tinggi tingkatnya,maka dokter wajib melaporkan.Pasal 48 UU No. 29 Tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran dan Pasal 57 UU No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan mengundang dilema,di satu sisi dokter atau tenaga kesehatanharus menyimpan rahasia medis pasien, disisilain harus membuka rahasia pasien, sementaraprinsip yang dianut secara universal pada saatini dan diadopsi oleh Pemerintah Indonesia bah-“Hubungan Antara Karakteristik Perawat denganMotivasi Perawat Pelaksana dalam MenerapkanKomunikasi Terapeutik Pada Fase Kerja Di Rumah SakitIslam Sultan Agung Semarang”, Nurse Media Journal ofNursing, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2007,hlm 2,;

Perspektif Yuridis Tanggung Jawab Dokter Terhadap Rahasia Medis Pasien HIV/AIDS …413wa pemeriksaan HIV/AIDS pada setiap orang denganazas sukarela dan rahasia (KeputusanMenteri Koordinator Bidang Kesejahtaraan RakyatNo. 9//KEP/MENKO/KESRA/VI/1994 tentangStrategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS diIndonesia), artinya tidak dapat diwajibkan karenabertentangan dengan HAM sehingga perluada informed consentnya terlebih dahulu baikpemeriksaannya maupun membuka untuk diberitahukankepada orang lain. 4Menurut Jonathan Mann, AIDS meliputi tigamacam epidemi. 5 Pertama, penyebaran HIV(Human Immunodeficiency Virus) yang penularannyaterjadi melalui hubungan seksual (homodan heteroseksual), dari Ibu ke bayi dan melaluidarah yang tercemar (transfusi, produk darah,pemakaian jarum suntik, dan sebagainya).Epidemi ini berlangsung secara diam-diam danmungkin sekali telah dimulai tahun 1950-an.Darah tertua yang tercemar HIV berasal dariZaire dalam tahun 1959. Jumlah orang yangterinfeksi kini telah mencapai sepuluh jutaorang. Kedua, berjangkitnya AIDS yang mulaidikenal sejak tahun 1981 dan kini sudah mencapailebih dari setengah juta penderita. Ketiga,epidemi yang bersifat sosial, yakni stigmatisasi,prasangka dan diskriminasi yang timbulakibat AIDS. Epidemi yang ketiga ini menimbulkanberbagai dilema dalam masyarakat yangmempersulit penanggulangan AIDS secara rasional.Langkah-langkah klasik yang umum diambiluntuk menanggulangi penyakit menularhanya penemuan penderita, pelaporan danpencatatan penderita dan isolasi serta pengobatanpenderita untuk menaggulangi AIDS. Sifatpelaporan dengan tetap merahasiakan identitaspenderita. Maka dalam melakukan pemeriksaanHIV pada suatu populasi (orang-orangdengan gejala dan tanda konsisten dengan in-45Margarita M. Maramis, 2007, Konseling dan Tes SukarelaUntuk Penderita HIV & AIDS dalam Nasronudin & MargaritaM. Maramis (editor), Konseling, Dukungan, Perawatan& Pengobatan ODHA, Airlangga University Press,Surabaya, hlm. 7; Hargianti Dini Iswandari, op.cit, hlm55.Suriadi Gunawan, “Perkembangan Masalah AIDS”, JournalCermin Dunia Kedokteran, No. 75, 1992, Jakarta,hlm. 1. Lihat pula Steinbrook, M.D., “The AIDSEpidemic in 2004”, The New England Journal ofMedicine.feksi HIV) baik melalui pemeriksaan dan konselingHIV (Voluntary Counselling and Testing/VCT), pemeriksaan HIV diagnostik, diindikasikanpada pasien dengan tanda dan gejala yangsejalan dengan penyakit-penyakit yang terkaitHIV/AIDS, termasuk pemeriksaan terhadap tuberkulosissebagai pemeriksaaan rutin, pemeriksaanHIV dengan inisiatif dari tenaga kesehatan(Provider-Initiated Testing and Counselling/PITC)harus ada informed consentnya. Kecualipemeriksaan HIV wajib yang dibutuhkansebelum dilakukannya prosedur-prosedur yangberkaitan dengan pemindahan cairan atau jaringantubuh, jika hasilnya positif terkena HIVmaka identitas pemberi donor tetap harus dirahasiakan.6Instruksi Menteri Kesehatan No. 72/Men-Kes/Inst/1988 tentang Kewajiban MelaporkanPenderita Dengan Gejala AIDS. Ketentuan tersebuthanya ditujukan kepada petugas kesehatandan sarana pelayanan kesehatan saja. Tindakanyang diambil pada saat ditemuinya seseorangdengan gejala AIDS hanyalah pelaporankepada Dirjen P2MPLP (Pemberantasan PenyakitMenular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman)saja dengan memperhatikan kerahasiaanpribadi pasien sementara lingkungan tidakdiberitahu kalau ada pasien penderita HIV/AIDSdengan alasan HAM dan kemungkinan besar bisamenular berarti akan menimbulkan masalahHAM di masyarakat.Menurut Direktur Pengendalian PenyakitMenular Langsung Dirjen P2MPLP KementrianKesehatan estimasi ODHA (orang dengan HIV/AIDS) di Indonesia pada 2009 mencapai 186.000orang dimana urutan pertama DKI 42.880 orangdisusul Jatim 27.063 orang, Papua 23.439orang, Jabar 23.423 orang dan Jateng 10.816orang di urutan ke lima. 7 Dari sebagian penderitaHIV/AIDS yang berada di Jateng yang bertempattinggal di Banyumas ada yang berobatke VCT Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas67Dirjen Bina Pelayanan Medis Kementrian KesehatanRepublik Indonesia, 2010, Skrining HIV di Rumah SakitDalam Upaya Pencegahan Penyebaran HIV (Hasil KajianTahun 2009), hlm. 23-29.HM. Subuh, 2010, Achieve Universal To HIV Prevention,Treat ment, Care and Support, Disampaikan padaPertemuan Ilmiah Tahunan (PIT 1) MHKI, Jakarta, 21Nopember 2010.

414 Jurnal Dinamika HukumVol. 11 No. 3 September 2011sejumlah 180 orang.Terdiri dari 109 orang lakilakidengan distribusi usia 1-14 tahun ada tigaorang, usia 20-24 tahun ada 13 orang, usia 25-49 tahun ada 87 orang dan 50 tahun keatas ada6 orang. Sedangkan perempuan terdiri dari 71orang dengan dis-tribusi usia 1-14 tahun ada 2orang, usia 15-19 tahun ada 4 orang, usia 20-24tahun ada 17 orang, usia 25-49 tahun ada 46orang dan usia 50 tahun ke atas ada 2 orang.Mereka ter-tular melalui transmisi (InjectionDrug User/IDU) 22 orang, heteroseks 133 orang,homoseks 7 orang, WPS (wanita pekerja seks) 4orang, perinatal 6 orang dan lain-lain 9 orang.Mereka ada yang bekerja sebagai TKI/TKW 1orang, pelajar/mahasiswa 7 orang, swasta 51orang, wiraswasta 21 orang, WTS 10 orang, buruh14 orang ibu rumah tangga 17 orang, lainlain4 orang dan yang tidak bekerja 55 orang. 8Status dan keberadaan pasien HIV/AIDSyang dirahasiakan dan lingkungan tidak diberitahumenimbulkan dilema dalam menghadapipasien HIV/ AIDS baik pasien itu sendiri maupundokter yang merawat. Apabila penderita memberitahukankepada orang lain terutama kepadapasangannya, maka orang tersebut kemungkinanakan dicap sebagai orang yang tidak bermoraldan akan memperoleh hukuman sosial.Apabila penderita tidak memberitahukan kepadaorang lain, terutama kepada pasangan hubunganseks, maka berarti ia ikut menyebarkanpenyakit tersebut kepada orang lain. Apabiladokter memberitahukan kepada orang lain berartimelanggar hak pasien dan juga melanggarkode etik. Sebab dokter wajib menyimpan rahasiapasien termasuk penyakitnya. Apabiladokter tidak memberitahukan penyakit penderitakepada orang lain, terutama kepada keluargapenderita, maka berarti melanggar hakorang lain untuk dilindungi dari tertularnya penyakitdari orang lain. Dengan diberitahukan,maka mata rantai penyebaran akan bisa diputuskansehingga tidak menambah jumlahpenderita HIV/AIDS. Namun karena masalah inimenyangkut rahasia medis, maka tanpa izin pasien,dokter tidak bisa berbuat apa-apa.8Klinik VCT RSUD Banyumas (Data bulan Januari Tahun2011).PermasalahanAda dua permasalahan yang akan dibahasdalam artikel ini. Pertama, mengenai perspektifyuridis tanggung jawab dokter dalam membukarahasia medis pasien HIV/AIDS; dan kedua,mengenai implementasi hukum terhadapkerahasiaan medis pasien HIV/AIDS dalam pelayanankesehatan di Rumah Sakit Umum DaerahBanyumas.Metode PenelitianPenelitian ini merupakan penelitian kuantitatifdan kualitatif dengan pendekatan yuridissosiologis. Subjek penelitian ini adalah 30 (tigapuluh) dokter yang dipilih dengan metode pengambilansampel simple random sampling. Lokasipenelitian di RSUD Banyumas. Data yangdiperlukan dalam penelitian ini adalah dataprimer dan data sekunder. Pengumpulan dataprimer dilakukan melalui angket dan wawancara,sedangkan data sekunder dikumpulkan melaluimetode studi kepustakaan. Data dianalisisdengan menggunakan metode kuantitatif dankualitatif. Analisis kuantitaif dengan modelanalisis statistik sederhana, sedangkan analisiskualitatif dengan model content analysis.Hasil Penelitian dan PembahasanAIDS atau Aqquiired Immune DeficiencySyndrome adalah suatu sindrom (kumpulan gejala)yang menyebabkan turunnya/hilangnyasistem kekebalan tubuh manusia. AIDS adalahtahap akhir dari infeksi virus HIV ketika sistemkekebalan tubuh sangat rusak, sehingga tidakdapat melawan infeksi ringan sekalipun dan padaakhirnya menyebabkan kematian. AIDS disebabkanoleh HIV 9 (Human ImmunodefeciencyVirus), yaitu virus yang dapat merusak system9 . Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan RI.,2008, Pemberdayaan Perempuan dalam PencegahanPenyebaran HIV-AIDS, Jakarta, hlm. 17. Lihat pula Nasronudindan Margarita M. Maramis, op.cit, hlm. 192,;Ade Kusmiadi, Pengintegrasian pendidikan pencegahanHIB AIDS dalam satuan program pendidikan nonformaldan informal, Jurnal Ilmiah VISI PTK-PNF, Vol.3 No.2,2008, hlm 150. Lihat pula Farah Nurbani, “DukunganSosial Pada ODHA”, Jurnal Yayasan Spiritia UniversitasGunadarma, 2006,hlm. 36,; Ade Kusmiadi, “Pengintegrasianpendidikan pencegahan HIB AIDS dalam satuanprogram pendidikan nonformal dan informal”, JurnalIlmiah VISI PTK-PNF, Vol.3 No.2, 2008, hlm 150.

Perspektif Yuridis Tanggung Jawab Dokter Terhadap Rahasia Medis Pasien HIV/AIDS …415kekebalan tubuh manusia. HIV ditemukan padacairan-cairan tubuh terutama semen, cairanvagina dan darah. HIV hanya dapat berkembangbiak pada sel hidup. Penularan penyakit HIVmelalui kontak dengan cairan tubuh yang mengandungsel terinfeksi atau partikel virus. HIVditularkan melalui 10 hubungan seksual denganpenderita, dimana selaput lendir mulut vaginaatau rektrum berhubungan langsung dengancairan tubuh yang terkontaminasi; suntikanatau infus darah yang terkontaminasi, sepertiyang terjadi pada transfusi darah, pemakaianjarum bersama-sama atau tidak sengajatergores oleh jarum yang terkontaminasi virusHIV; pemindahan virus dari ibu yang terinfeksikepada anaknya sebelum atau selama proseskelahiran atau melalui ASI.Cara-cara pencegahan penyebaran HIV/AIDS antara lain: 11 untuk orang sehat adalahabstinens (tidak melakukan hubungan seksual)dan seks aman (terlindung); untuk penderitaHIV positif antara lain abstinens, seks aman,tidak mendonorkan darah atau organ, mencegahkehamilan, dan memberitahu mitra seksualnyasebelum dan sesudah diketahui terinfeksi;untuk penyalahguna obat-obatan adalahmenghentikan penggunaan suntikan bekas ataubersama-sama dan mengikuti program rehabilitasi;untuk professional kesehatan adalah menggunakansarung tangan lateks pada setiapkontak dengan cairan tubuh dan menggunakanjarum sekali pakai.Berdasarkan penelitian mengenai perspektifyuridis tanggung jawab dokter dalammembuka rahasia medis pasien HIV/AIDS diRSUD Banyumas diperoleh suatu gambaran dariresponden yang berjumlah 30 orang menunjukkanjawaban sangat setuju sebanyak 24 orang(80%), menunjukkan jawaban setuju sebanyak6 orang (20%), sedangkan jawaban kurang setuju,tidak setuju dan sangat tidak setuju tidakada. Dari hasil wawancara diperoleh gambaran1011Sarjaini Jamal, “Pengetahuan Masyarakat Tentang HIV/AIDS”, Jurnal Kedokteran YARSI, 13 (2) 2005, hlm. 218 –226 .Ratna Mahdiana, Ibid, hlm. 207-208. Lihat pulaDir.Jen. P2MPLP, 1997, AIDS Petunjuk Untuk PetugasKesehatan, Dep.Kes.R.I. Jakarta, hlm. 120. SeokidjoNotoatmodjo, 2010, Etika & Hukum Kesehatan, RinekaCipta, Jakarta, hlm. 130-131.bahwa perspektif yuridis tanggung jawab dokterdalam membuka rahasia medis pasien HIV/AIDS di RSUD Banyumas menunjukkan sesuaidengan undang-undang yang berlaku. Dengandemikian dapat dikatakan bahwa secara umumgambaran tentang perspektif yuridis dokterdalam membuka rahasia medis pasien HIV/AIDSadalah sangat setuju dan sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku. Berartidokter sebagai pemegang peran memiliki perspektifyuridis dalam membuka rahasia medispasien HIV/AIDS memahami hak pasien yangsekaligus merupakan kewajiban dokter.Cara pandang atau pola pikir dokter tentangpasien HIV/AIDS memiliki hak atas rahasiamedis. Dari hasil wawancara diperoleh informasi:“... kami terbiasa mendapatkan sosialisasiperaturan yang berkaitan dengantugas kami, sehigga kami memberikan pelayanansecara profesional sesuai regulasiyang berlaku dan tidak akan membedakanpasien HIV/AIDS atau bukan, hasiltest HIV/AIDS selalu kami jaga dan tidakdibocorkan kecuali kepada pasien yangbersangkutan, apabila kami membuka harusizin pasien, kami tidak berani membukarahasia medis tanpa seizin pasien.Kami harus menjaga privacy dan kerahasiaanpenyakit yang diderita pasientermasuk data medisnya.”Dokter sebagai pemegang peran dalampelayanan kesehatan wajib merahasiakan segalasesuatu yang dilihat, didengar, dimengertiatau dijabarkannya mengenai pasiennya (Pasal51 huruf e). Hak atas rahasia pada hakekatnyamilik pasien. Dokter harus menghormati privacypasien. Isi rekam medis hakekat di dalamnyaterdapat rahasia medis adalah hak pasien(Pasal 52 huruf e UU No. 29 Tahun 2004). Doktertidak memiliki hak atas rahasia medis melainkanmem-punyai kewajiban, yakni untukberdiam diri bila ia dipanggil selaku saksi dipengadilan. Di depan hakim ia mempunyai hakuntuk berdiam diri mengenai apa yang ia harusrahasiakan. Hal ini yang disebut hak mengundurkandiri.Menurut Talcot Parsons sebagai-

416 Jurnal Dinamika HukumVol. 11 No. 3 September 2011mana dikutip oleh Agus Setiaman 12 perspektifstruktural fungsional memiliki ciri pokok yaknigagasan tentang kebutuhan masyarakat (societalneeds). Masyarakat sangat serupa denganorganisme biologis, karena mempunyai kebutuhan-kebutuhandasar yang harus dipenuhiagar masyarakat dapat melangsungkan keberadaannyaatau setidaknya berfungsi denganbaik. Ciri dasar kehidupan sosial struktur sosialmuncul untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhanmasyarakat dan me-respon terhadap permintaanmasyarakat sebagai sistem sosial. Asumsinyaadalah ciri-ciri sosial yang ada memberi kontribusiyang penting dalam mempertahankan hidupdan kesejahteraan seluruh masyarakat atausubsistem utama dari masyarakat tersebut. Masyarakatmempunyai kelembagaan yang salingterkait dan tergantung satu sama lain. Setiaplembaga dalam masyarakat melaksanakan tugastertentu untuk stabilitas dan pertumbuhan masyarakattersebut. Konsep keseimbangan terhadappermintaan masyarakat untuk terjagadari tertularnya HIV/AIDS, sehingga memintadokter untuk memberitahu lingkungan dengancara membuka rahasia medis pasien HIV/AIDSdan penderita HIV/AIDS harus dijaga kerahasiannyaagar tidak diberitahukan ke lingkunganadalah menimbulkan keadaan “cognitive dissonance”.Hasil wawancara lain menyebutkan bahwa“... kami bingung harus menjaga rahasiamedis pasien HIV/AIDS sementara kamiharus membuka baik karena permintaanpenegak hukum atau atas perintah undang-undang.Namun akhirnya kami mengambilkeputusan untuk mengundurkandiri jika menjadi saksi, kami lebih baikmenjaga kepercayaan yang diberikanoleh pasien kepada kami. Persetujuanpasien sebagai dasar kami bertindak.”Menurut teori disonansi kognitif Festingersebagaimana dikutip oleh Mar’at 13 bahwa unsurkognitif adalah setiap pandangan/perspektif,pengetahuan, opini atau kepercayaan mengenaidiri sendiri atau mengenai perilakunya. Sedangkandisonansi menggambarkan inkonsistensiantara dua atau lebih unsur kognitif. Hubunganantara unsur kognitif dapat berupa hubunganrelevan atau berupa hubungan tidak relevan.Ketika manusia bergerak maju dari berpikirmengenai bersikap dengan suatu cara tertentu,membentuk intensi perilaku, menetapkantujuan perilaku dan menindaklanjuti secaraaktual perilaku tersebut. Awalnya manusia belajardengan mengamati perilaku orang lain,pemandangan belajar itu direpresentasikan kedalam pikiran, dan kemudian, akhirnya diwujudkandalam perilaku yang sama. Representasikognitif adalah jembatan mutlak antara observasiyang dilakukan individu dengan tindakantindakanmereka. Sikap seseorang konsistendan orang itu berbuat sesuatu sesuai denganpandangan/perspektif dan sikapnya. Oleh karenaitu seseorang cenderung untuk tidak akanmengambil pandangan/perspektif dan sikapyang bertentangan satu sama lain dan cenderunguntuk menghindari tindakan yang tidaksesuai dengan pandangan/perspektif dan sikapnya.Disonansi kognitif terjadi ketidaksesuaiandi antara pandangan/perspektif dan sikap denganperbuatan atau kenyataan.Ketidakseimbangan yang menyebabkandisonansi kognisi yakni adanya dua elemen kognisiyang saling tidak sesuai yang dimiliki dokterbahwa dokter harus menjaga rahasia medisdalam rangka melindungi pasien HIV/AIDS dansekaligus harus membuka rahasia medis pasienHIV/AIDS untuk melindungi masyarakat dari tertularnyaHIV/AIDS se-bagaimana diatur Pasal 48UU No. 29 Tahun 2004 jo. Pasal 57 UU No. 36Tahun 2009. Agar dokter seimbang lagi kognisiperspektif yuridis tanggung jawabnya maka12Agus Setiaman, perspektif sosiologis, http://wordpresscom/2008/11/25/ diakses tanggal 29 Desember 2010,;Bintang Hanggoro Putra, Fungsi dan Makna KesenianBarongsai Bagi Masyarakat Etnis Cina Semarang,Harmonia,Volume 9. No.1 (2009), hlm 26,; EmaKhotimah, “Analisis Kritis Teori Pembangunan dan KedudukanPerempuan dalam Perspektif Ekofeminisme”,Jurnal Kajian Gender, Vol 1, No 1 (2010) ,hlm 4613Mar’at, 1981, Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya,Bandung: Ghalia Indonesia, hlm.45; Edwin Japarianto,“Analisis Pembentukan Disonansi Kognitif KonsumenPemilik Mobil Toyota Avanza”, Jurnal ManajemenPemasaran, Vol. 1, No. 2, Oktober 2006, hlm 83,; HendraPoerwanto, “Mengevaluasi Kualitas Layanan Jasadengan Menggunakan Model 4D”, Jurnal Manajemen &Kewirausahaan Vol. 2, No. 2, September 2000, hlm 61.

Perspektif Yuridis Tanggung Jawab Dokter Terhadap Rahasia Medis Pasien HIV/AIDS …417dokter dapat mengundurkan diri apabila menjadisaksi sehingga dokter tidak membuka rahasiamedis yang harus ia jaga sementara sangdokter tidak bersalah sesuai hukum yang adasebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHAP.Hak ingkar yang dimiliki dokter pada hakekatnyamerupakan penegasan kewajiban menyimpanrahasia medis yang harus dijaga. Pengaturankewajiban menyimpan rahasia bertujuan bukanhanya melindungi kerahasiaan orang seorangsecara pribadi akan tetapi juga menjagakepentingan umum dan berlangsungnya profesikepercayaan tersebut. Sekalipun pasien dalammemberikan persetujuannya tanpa banyak pertimbanganbukan berarti bahwa yang wajib menyimpanrahasia seenaknya saja dapat meneruskannyakepada pihak lain. Di sini betul-betulyang punya kerahasiaan itu dan oleh karena itudapat juga melepaskan haknya, akan tetapi pasiensama sekali tidak mempunyai kewenanganperihal kewajiban menyimpan rahasia. Sebaliknyakewenangan ini justru ada pada dokter selakupenyandang profesi. Hanya dokter yangdapat menentukan sejauh mana persetujuanpasien dapat dimanfaatkan.Berkaitan dengan rekam medis pasienHIV/AIDS, diperoleh informasi dari informansebagai berikut:“... kami selalu mencatat hal-hal yangberkaitan dengan pasien HIV/AIDS, baikhal ikhwal gejala-gejala sakit dan penyakitnyayang dirasakannya serta tindakanyang perlu kami ambil. Kami membuatrekam medis secara lengkap dan jelasserta berkesinambungan. Rekam medisharus kami isi catatan dan dokumen mengenaiidentitas pasien, pemeriksaan,pengobatan, tindakan dan pelayanan lainyang telah diberikan kepada pasien. Rekammedis milik sarana pelayanan kesehatansedangkan isinya milik pasien.”Pemikiran dokter tentang hak pasien HIV/AIDS atas informasi adalah hak untuk mendapatinformasi mengenai penyakitnya dan tentangaturan-aturan yang berlaku di rumah sakittempat ia berobat, dan nama dan keahlian dokterlain yang dapat mengobatinya. Seorang pasienjuga mempunyai hak atas jawaban terhadappertanyaan yang ia ajukan kepada dokter.Hanya informasi tertentu yang dapat dirahasiakandokter hal itu demi kepentingan pasien.Dapat juga terjadi dokter tidak memberikanketerangan atau merahasiakan tentang penyakitpasien karena ia tidak pasti diagnosisnya. Disamping pasien mempunyai hak atas informasibaik yang diminta maupun yang tidak, jugamempunyai hak untuk mendapat keteranganyang benar. Dengan demikian dokter sebagaipemegang peran dalam pelayanan kesehatantidak saja harus memberikan informasi ataspertanyaan pasien, ia juga harus memberikanketerangan yang benar. Apabila dokter tidakmemberikan keterangan yang benar maka iawajib memper-tanggungjawab kannya. Dalamhubungan ini yang menjadi pertimbangan bahwaseorang dokter tidak wajib memberikan informasiyang benar ataupun sama sekali tidakmemberikan atau merahasiakan informasi, jikahal itu didasarkan atas suatu terapi atau jikahal itu akan merugikan pasien.Berkaitan dengan pemikiran dokter tentangpasien HIV/ AIDS mempunyai kebebasandan otonomi untuk menentukan kehendaknyasebagai dasar hak pasien dalam pelayanan kesehatan,dari hasil wawancara diperolehinformasi sebagai berikut:“... kami membebaskan pasien HIV/AIDSuntuk berhubungan dengan keluarga maupun untuk beribadah. Kami membebaskanpasien untuk minta pendapat dokterlain di rumah sakit ini. Kami memahamibahwa pasien HIV/AIDS mempunyai hakuntuk menolak pengobatan sehingga kamisebelum mengobati minta persetujuanpasien terlebih dahulu. Sebelum test dilakukankami terlebih dahulu minta persetujuanpasien. Hasil test selalu kami jagadan tidak dibocorkan kecuali kepada pasienyang bersangkutan, apabila kamimembuka harus izin pasien. Kami tidakberani membuka rahasia medis tanpaseizin pasien.”Dokter sebagai pemegang peran dalampelayanan kesehatan wajib menghormati kebebasanpasien HIV/AIDS untuk menentukan kehendak.Persetujuan yang diberikan oleh pasienmerupakan titik tolak untuk membicarakan keterangan-keteranganyang merupakan rahasiamedis dengan pihak lain semata-mata dilaku-

418 Jurnal Dinamika HukumVol. 11 No. 3 September 2011kannya karena bermanfaat bagi diri pasien. 14Kepentingan pasien tersebut harus dijadikanpedoman kerja bagi dokter dalam pembahasanpembahasan,akan tetapi hanya menyangkuthal-hal yang sungguh-sungguh perlu untuk diungkapkan dan tentunya hanya kepada merekayang berkepentingan dalam bidang pelayanankesehatan termasuk konsultasi dan penunjangpelayanan.Pasien harus dengan rasa bebas dapatmengemukakan hal ikhwal gejala-gejala sakitdan penyakitnya yang dirasakannya dengan jelasdan dalam bahasa yang dapat dimengertidemi kepentingan pasien sendiri. Sebaliknyadokter setelah mencerna informasi riil tersebut,dokter wajib menyampaikan kepada pasienpendapatnya. Dokter harus pula mengiinformasikanpasien mengenai rencana pengobatandan perawatan,berapa lama pengobatan danperawatan itu akan ber-langsung dan efek-efekyang perlu diantisipasi, seperti ketidaknyamananyang akan dialami, dan sebagainya yang merupakanhak pasien (Pasal 52 huruf (a) UU No.29 Tahun 2004). Informasi yang telah diterimaoleh kedua belah pihak - pasien atau dokter –selanjutnya dijadikan dasar keputusan yang dapatdipertanggungjawabkan dan dituangkan dalambentuk informed consent. Maka ketika dokterakan mengambil tindakan medis yang berisikotinggi memerlukan persetujuan tertulis danditandatangi oleh yang berhak memberikanpersetujuan (Pasal 3 ayat 1 Permenkes 585/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis).Implementasi Hukum terhadap KerahasiaanMedis Pasien HIV/AIDS dalam Pelayanan Kesehatandi RSUD Banyumas diperoleh suatugambaran dari responden yang berjumlah 30orang menunjukkan jawaban sebanyak 24 orang(80%) sangat baik, menunjukkan jawaban baikse-banyak 6 orang (20%), sedangkan cukup baik,tidak baik dan sangat tidak baik tidak ada. Darihasil wawancara diperoleh gambaran bahwaimplementasi hukum terhadap kerahasiaan medispasien HIV/AIDS di RSUD Banyumas menunjukkansesuai dengan undang-undang yang berlaku.Hal ini dapat dilihat dari informasi yangberkaitan pelayanan kesehatan yang diberikandengan selalu adanya persetujuan tindakan medis,rekam medis dan rahasia medis serta sanksibagi dokter yang tidak sesuai dengan peraturanyang berlaku. Dengan demikian dapat dikatakanbahwa secara umum gambaran tentang implementasihukum terhadap kerahasiaan medispasien HIV/AIDS dalam pelayanan kesehatan diRSUD Banyumas dapat dikatakan sangat baikdan sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.Setiap anggota masyarakat sebagai pemegangperan ditentukan tingkah lakunya oleh polaperanan yang diharapkan daripadanya baikoleh norma-norma hukum maupun oleh kekuatan-kekuatandi luar hukum. 15 Demikian jugadokter sebagai pemegang peran, memiliki kewajibanuntuk menjaga rahasia medis pasienHIV/AIDS merupakan aturan yang di-buat danditerapkan oleh pemerintah kepada dokter, sehinggatidak ada alasan apriori mengapa hukumtidak dapat beradaptasi dengan segera terhadapperubahan-perubahan lingkungannya. Sedangkanperanan dari kekuatan sosial, yang tidakhanya berpengalaman terhadap dokter sebagaisasaran yang diatur oleh hukum, melainkanterhadap lembaga-lembaga hukum, dalamkekuatan sosial ini termasuk kompleks suatutatanan lainnya. Hasil akhir dari implementasihukum terhadap kerahasiaan medis pasien HIV/AIDS tidak hanya dimonopoli oleh hukum. Artinya,tingkah laku dokter tidak hanya ditentukanoleh hukum, melainkan ditentukan oleh kekuatansosial lainnya, seperti perspektif yuridistanggung jawab dokter, kepentingan lingkungandan lain sebagainya.Menurut azas menghormati otonomi pasien(Principles of Primacy of Patiens’s Autono-14Freddy Tengker, 2007, Hak Pasien, Bandung: MandarMaju, hlm. 53; Setiati Widihastuti, ”Kajian PerlindunganHak Pasien Sebagai Pencegahan MalpraktekMedik”, Jurnal Penelitian Humaniora, Volume. 13, No.2, Oktober 2008, hlm 60; Harvensica Gunnara, “Perlindunganhak pasien di RS Kanker Dharmais Jakarta”,Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, Vol. 02, No. 03,2007, hlm 137,;15Adi Sulistyono et. all., “Hukum dan Kebijakan Kemiskinan”,Jurnal Jurisprudence, Volume 2. No. 1 Maret2005, hlm. 8; Khudzaifah Dimyati, “Hukum dan KebijakanKemiskinan: Studi Tentang Produk Legislatif DaerahSebagai Sarana Penanggulangan Kemiskinan”, JurnalIlmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Maret 2006, hlm 7.

Perspektif Yuridis Tanggung Jawab Dokter Terhadap Rahasia Medis Pasien HIV/AIDS …419my). 16 Bahwa pasien adalah bebas untuk menentukannasibnya sendiri (self determination),dalam arti dia oleh hukum dianggap memilikikapasitas untuk menentukan pilihannya sendirisecara rasional, karena itu dokter wajib menghormatikehendak pasiennya. Tentu saja prinsipini hanya berlaku jika pasien tersebut dalamkeadaan normal dan mempunyai kapasitas sebagaisubyek hukum yang cakap berbuat. Keinginanpasien harus dihormati oleh doktermeskipun mungkin pendapat pasien nyata-nyatasalah, tentu dengan kewajiban dokter menjelaskanapa yang benar menurut pengetahuan,profesionalisme, dan keyakinan dari dokter tersebut.Dokter harus jujur terhadap pasiennya,memberdayakan pasien untuk membuat keputusanberdasarkan informasi tentang rencanaperawatan dan pengobatannya. Keputusan pasiententang perawatannya merupakan hal yangpaling utama, selama kepatutan tersebut tidakmelanggar etik dan tidak mengarah pada permintaanyang tidak semestinya. Pada akhirnyapendapat pasien yang harus dituruti, sejauh tidakbertentangan dengan ketertiban umum. Jikapasien tidak mengijinkan sang dokter untukmengetahui lebih jauh tentang status posisitifHIV pasien melalui test maka dokter tidak bisamemaksa. Sekalipun kehendak pasien didasariatas alasan yang nyata-nyata salah dan bahkanmungkin dapat menyebab kan kematianpasiennya.Menurut azas konfidensialitas, 17 kewajibandokter untuk menjaga rahasia medis pasienHIV/AIDS bukan hanya sekedar didasarkan padasumpah saja untuk merahasiakan penyakit pasiensehingga merupakan kewajiban moral danuntuk mematuhinya sangat tergantung padapribadi masing-masing dokter. Tidak adanyasanksi yang bersifat memaksa yang dapat diterapkanbagi dokter yang melanggarnya selainsanksi pengucilan oleh masyarakat kedokteran.Timbul pemikiran untuk menjadikan kewajiban1617Munir Fuady, 2005, Sumpah Hippocrates (Aspek HukumMalpraktik Dokter), Bandung: PT. Citra Aditya, hlm. 6,;Endang Kusuma Astuti, op.cit, hlm 3, Hargianti DiniIswandari, op.cit, hlm 54.Sunny Ummul Firdaus, 2008, Rekam Medik Dalam SorotanHukum dan Etika, Surakarta: Sebelas Maret UniversityPress,hlm. 45.menyimpan rahasia kedokteran tidak hanya sekedarkewajiban moral tetapi juga kewajibanhukum. Maka masalah konfidensialitas perlu dikuatkandengan peraturan perundang-undangandan menjadi kewajiban hukum sehingga adasanksi yang bersifat paksaan dan dapat diterapkanterhadap dokter yang melanggar normatersebut, karena sanksi hukum merupakan suatucara penerapan norma atau peraturan. 18 Jadisanksi hukum sebagai sanksi-sanksi yang digariskanatau diotorisasi oleh hukum. Setiap peraturanhukum mengandung statemen konsekuensi-konsekuensihukum yang berupa sanksi agardapat dibedakan antara yang patuh denganyang melanggar peraturan hukum.Perlu disadari bahwa terwujudnya kesehatanyang baik hanya dapat dicapai jika tiaporang dengan perasaan bebas dapat pergi kedokter dan menceriterakan dengan hati terbukasegala keluhannya. Semuanya ini dimungkinkanjika setiap orang yang menaruh kepercayaankepada dokter bahwa penyakitnya tidakakan diungkapkan kepada orang lain. Jika kepercayaantidak ada mustahil orang menjadisegan berobat sehingga penyakit yang ada dimasyarakat tidak dapat diketahui dan dikontrol.Pemikiran yang berorientasi pada azasotonomi dan azas konfidensialitas tersebut diatas maka pada waktu akan melakukan testinguntuk diagnosa HIV selalu harus secara sukarela,hasilnya dirahasiakan dan disertai dengankonseling sebelum dan sesudah testing (VoluntaryCounselling and Testing). Konseling memegangperanan yang sangat penting untuk membantumereka yang takut (baik beralasan maupuntidak), mereka yang sudah terinfeksi (HIVpositif), istri/suami/pasangannya, dan bila perlukeluarga dan lingkungan pergaulannya yangterdekat sebagaimana yang dijelaskan dalamLampiran Keputusan Menko Kesra No. 9/KEP/MENKO/ KESRA/VI/1994 tentang Strategi NasionalPenanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.Berbeda dengan di negara lain seperti diAmerika Central for Disease Control and Prevention(CDC) menetapkan bahwa setiap orang18Lawrence, M. Fiedman, (alih bahasa M Khozim), 2009,Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Bandung:NusaMedia, hlm. 93.

420 Jurnal Dinamika HukumVol. 11 No. 3 September 2011yang berumur 13 tahun sampai 64 tahun yanghendak berobat di rumah sakit harus di-periksastatus HIV/AIDSnya yang sebelumnya bersifatsukarela. 19 Di India misalnya,Supreme Court Indiatelah memutuskan bahwa orang yang sadardihinggapi AIDS, akan menikah, dan menularkanpenyakit tersebut adalah pelanggaran hukumdan bisa dikenakan hukuman denda dan penjarasampai 2 tahun. 20Diberlakukannya Peraturan PemerintahNo. 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan RahasiaMedis kewajiban moral untuk menjaga rahasiamedis berubah menjadi kewajiban hukum.Pasal 48 UU No. 29 Tahun 2004 jo. Pasal 57 UUNo. 36 Tahun 2009, dengan tegas bahwa rahasiakedokteran merupakan hak pasien yang wajibdihormati. Rahasia kedokteran hanya dapatdibuka untuk kepentingan kesehatan pasien,memenuhi aparatur penegak hukum, permintaanpasien sendiri, atau berdasarkan ketentuanundang-undang, merupakan pengecualian kewajibandokter terhadap konfidensialitas pasien.Wajib simpan rahasia merupakan suatuperintah yang diperoleh atas dasar jabatanyang diemban. Namun manakala keadaan menentukanlain maka perintah inipun bisa berubahdan disimpangi. Rahasia kedokteran ini dijagadengan sangat baik oleh pelaku profesitidak semata-mata untuk kepentingan jabatansaja tetapi lebih dari itu untuk menghindarkanpasien dari hal-hal yang merugikan karena terbongkarnyastatus kesehatannya. Seperti pasienHIV terancam kehilangan pekerjaannya karenasebagian rekannya takut tertular setelah mengetahuiada seorang penderita HIV/AIDS dilingkungan mereka.Alasan kemanusiaan biasanya menjadi halutama yang digunakan sebagai landasan kewajibanmenyimpan rahasia medis pasien HIV/AIDS. Namun segala bentuk dispensasi terhadappasal ini dicari celahnya dan disalahgunakanuntuk kepentingan lain yang kurang dapatdipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perluada konsolidasi dan penyamaan perspektif antarapelaku profesi kesehatan dengan para penegakhukum, sampai sejauh mana penyimpangandapat ditoleransi dan sampai sejauhmana kewajiban harus tetap dipertahankan.Hal yang berkait dengan penyimpanganbahwa rahasia medis pasien HIV/AIDS dapat dibuka jika memenuhi beberapa syarat. 21 Pertama,keadaan memaksa (0vermacht) sebagaimanadiatur dalam Pasal 48 KUHP. Overmachtyang dimaksud di dalam Pasal 48 KUHP ini adalahovermacht nisbi, dimana terdapat konflikkejiwaan pada pelakunya ketika menghadapikondisi darurat, sehingga harus segera mengambilkeputusan meskipun keputusan tersebutmelanggar hukum untuk mengatasi konflik kejiwaannyatersebut. 22Membuka rahasia pasien HIV/AIDS berartimelanggar sumpah jabatan dan wajib simpanrahasia kedokteran. Disamping itu tindakantersebut dapat juga berarti menghilangkankesempatan pasien HIV/AIDS tersebut untukmencari nafkah dan kehidupan yang berartibertentangan dengan hak azasinya sebagai manusia.Namun tetap menjaga rahasia pasienHIV/AIDS berarti mengorbankan kesehatanorang lain yang juga me-rupakan hak azasi setiaporang.Dilema untuk tetap menyimpan rahasiakedokteran pasien HIV/AIDS adalah hal yangsangat sulit untuk diatasi meskipun secara fisikdokter tidak mendapat tekanan. Namun secarapsikis dokter akan terbebani sepanjang hidupnya.Dokter pada waktu menghadapi pasiendengan status positif HIV sementara pasien tidakmengizinkan dokter untuk memberitahukepada lingkungan terdekat seperti istrinya. Jikadokter memberitahukan kepada orang lainberarti melanggar hak pasien dan juga melanggarkode etik. Sebab dokter wajib menyimpanrahasia pasien termasuk penyakitnya. Apabila1920J. Guwandi, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Medis danBioetika, Jakarta: FKUI, hlm. 75.Ibid, hlm. 76. Lihat pula Shaukat Muhamad, 2010, “TheInterface between the Family and the Health CareSystem in the Care of People With HIV/AIDS”, Journalof Health Management, September 1. 2010.2122Alexandra Indriyani Dewi, 2008, Etika Dan HukumKesehatan, Jogjakarta: Pustaka Book Publisher, hlm.256. Lihat pula Endang Kusuma Astuti, “HubunganHukum Antara Dokter Dengan Pasien Dalam UpayaPelayanan Medis”, Jurnal Daedalus, 2008.Lihat mengenai pembagian overmacht ini pada Ibid.hlm. 257-258.

Perspektif Yuridis Tanggung Jawab Dokter Terhadap Rahasia Medis Pasien HIV/AIDS …421dokter tidak memberitahukan penyakit penderitakepada orang lain, terutama kepada keluargapenderita, maka berarti melanggar hakorang lain untuk dilindungi dari tertularnyapenyakit dari orang lain.Mendasarkan pada pendapat Talcott Parsons,Ali berpendapat bahwa dalam hubungandokter dan pasien diperlukan adanya komunikasiyang baik. Komunikasi bisa menjadi penyebabdan juga bisa menjadi solusi untuk memecahkanpersoalan. Komunikasi bertujuan untukmembangun kesamaan makna, 23 sehingga dalamhubungan dokter dan pasien ada tuntutantuntutanuntuk menunjukkan perilaku sebagaiberikut: 24 (a) Dokter sering berfungsi sebagai“pengadilan” serta sekaligus memberi legitimasiterhadap pasien yang mengadukan keluhantentang penyakitnya; (b) Dalam definisi keadaansakit adalah merupakan hal yang sangatpenting dan merupakan jembatan dokter untukme-nolongnya atas kepercayaan yang diberikanoleh pasien; (c) Keadaan sakit membawa dokterberkewajiban menolong, pasien harus dilindungi;(d) Dengan diberi kepercayaan untuk mengobatioleh pasien sekaligus dokter berkewajibanmenjaga rahasia medisnya.Brown dalam teori perannya sebagaimanadikutip oleh Willy F. Maramis 25 bahwadokter mengalami konflik antar peran, yaknidokter disatu sisi harus menjaga rahasia pasienHIV/AIDS dan di sisi lain harus memberi tahuke lingkungan sehingga hak orang lain untuk hidupsehat terlindungi. Masing-masing peran menuntutperilaku yang bertentangan satu samalain. Namun dapat terjadi bahwa dua peranyang berbeda harus dimainkan. Dokter denganbekerja secara profesional berarti dokter telahberperan sesuai dengan peraturan yang berlakudalam menjalankan tugasnya.Perspektif yuridis tanggung jawab dokterdalam membuka rahasia medis pasien HIV/AIDS, ternyata ada kecenderungan berpengaruhsecara positif terhadap tingkat implemen-232425Muhammad Mulyohadi Ali, op.cit. Lihat pula AhmadSubiyanto, “Peran Komunikasi Dalam MenjalankanProfesi Dokter Yang Berkualitas Di Masyarakat”, JurnalOnline UPT Perpustakan UNS 27 Maret 2009.Willy F. Maramis, op.cit. hlm. 279.Ibid, hlm. 278.tasi hukum pelayanan kesehatan. Artinya semakinpositif (sangat setuju) perspektif yuridistanggung jawab dokter dalam membuka rahasiamedis pasien HIV/AIDS semakin baik pula implementasihukum kerahasiaan medis pasienHIV/AIDS dalam pelayanan kesehatan tersebut.Hal ini dapat dilihat dari data di atas yangmenunjukkan bahwa yang memiliki perspektifyuridis tanggung jawab dokter dalam membukarahasia medis pasien HIV/AIDS 80% sangat setujudan 20% setuju ternyata implementasi hukumterhadap kerahasiaan medis pasien HIV/AIDS juga 80% sangat baik dan 20% baik. Olehkarena implementasi hukum terhadap rahasiamedis pada dasarnya merupakan se-rangkaiankegiatan untuk mewujudkan dan melaksanakantanggung jawab dokter dalam kenyataan yangberkaitan dengan pelayanan kesehatan, makakecenderungan berpengaruhnya secara positiffaktor perspektif yuridis tanggung jawab dokterdalam membuka rahasia medis HIV/AIDS terhadapimplementasi hukum kerahasiaan medisdalam pelayanan kesehatan inipun sangatdimungkinkan.Menurut Roscoe Pound 26 mendasarkanpada azas keseimbangan bahwa dalam konteks“laws as tool of social engineering” maka hukummempunyai fungsi menata kepentingan-kepentinganyang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingantersebut harus ditata sedemikianrupa agar tercapai keseimbangan yangproporsional. Ini berarti bahwa pelayanan kesehatanharus dilaksanakan antara kepentinganindividu dan masyarakat secara seimbang. Makauntuk mewujudkan keseimbangan antara kepentinganpen-derita/pasien HIV/AIDS agar terjagahak konfidensialitasnya dan kepentinganmasyarakat agar terjaga dari tertularnya HIV/AIDS maka cara penanggulangan HIV/AIDS harusmemperhatikan prinsip-prinsip yang telah dituangkandalam Keputusan Menko Kesra No. 9/KEP/MENKO/KESRA/VI/1994 tentang Strategi26 . Bernard L. Tanya, et. all., 2010, Teori Hukum StrategiTertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Jogjakarta:Genta Publishing, hlm. 155. Lihat pula Adi Sulistiyonoet. all., “Hukum Sebagai Instrumen Kebijakan”, JurnalJurisprudence, Volume 1 No. 2 September 2004, hlm.118. Bahwa pada hakikatnya hukum merupakanperlengkapan masyarakat untuk menjamin agarkebutuhan – kebutuhan dapat dipenuhi secara teratur.

422 Jurnal Dinamika HukumVol. 11 No. 3 September 2011Nasional Pengaggulangan HIV/AIDS di Indonesia.Prinsip-prinsip dasar penanggulangan HIV/AIDSyang dimaksud adalah: (a) Upaya penanggulanganHIV/AIDS dilaksanakan oleh masyarakatdan pemerintah. Masyarakat adalah pelakuutama dan pemerintah berkewajiban untukmengarahkan, membimbing, serta menciptakansuasana penunjang; (b) Setiap upaya penanggulanganharus mencerminkan nilai-nilai agamadan budaya yang ada di indonesia; (c) Setiapkegiatan diarahkan untuk mempertahankan danmemperkukuh ketahanan dan kesejahteraankeluarga, serta sistem dukungan sosial yangmengakar dalam masyarakat; (d) PencegahanHIV/AIDS diarahkan pada upaya pendidikan danpenyuluhan untuk memantapkan perilaku yangtidak memberikan kesempatan penularan danmerubah perilaku yang berisiko tinggi; (e) Setiaporang berhak untuk mendapat informasiyang benar untuk melindungi diri dan orang lainterhadap infeksi HIV/AIDS; (f) Setiap kebijakan,program, pelayanan dan kegiatan harus menghormatiharkat dan martabat dari para pengidapHIV/penderita AIDS dan keluarganya; (g)Setiap pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV/AIDS harus didahului dengan penjelasan yangbenar dan mendapat persetujuan yang bersangkutan(informed consent). Sebelum dan sesudahnyaharus diberikan konseling yang memadaidan hasil pemeriksaan wajib dirahasiakan;(h) Diusahakan agar peraturan perundanganmendukung dan selaras dengan strategi nasionalpenang-gulangan HIV/AIDS di semua tingkat;(i) Setiap pemberi layanan berkewajibanmemberikan layanan tanpa diskriminasi kepadapengidap HIV/penderita AIDS.Agar kepentingan penderita HIV/ AIDSdan masyarakat terlindungi maka cara programpencegahan penyebaran HIV/AIDS seharusnyadipusatkan terutama pada pendidikan masyarakatmengenai pengertian, cara penularan danpencegahan HIV/AIDS, dengan tujuan merubahkebiasaan orang-orang yang berisiko tinggi untuktertular dan menghindari stigma dalam masyarakatterhadap orang dengan HIV/AIDS (OD-HA), sekaligus memutus mata rantai penularanHIV/AIDS.Kedua, adalah berdasarkan perintah jabatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 170KUHP, yang menentukan (1) Mereka yang karenapekerjaannya, harkat martabat atau jabatannyadiwajibkan menyimpan rahasia, dapatdibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangansebagai saksi, yaitu tentang hal yangdipercayakan kepada mereka; (2) Hakim menentukansah atau tidaknya alasan untuk permintaantersebut, maka pengadilan negeri yangmemutuskan apakah alasan yang di-kemukakansaksi atau saksi ahli untuk tidak berbicara itu,layak dan dapat diterima atau tidak.Pasal ini membebaskan seorang dokterdari kewajibannya untuk menjadi saksi di pengadilanatas dasar perintah jabatan. Hakimtentu saja memegang peran penting untuk menentukanalasan yang dikemukakan untuk dapatditerima atau tidak di dalam hak untuk menolakmenjadi saksi. Hal ini bergantung pada kesaksianapa yang dibutuhkan. Jika kesaksian itu mengenaisuatu hal yang tidak ada hubungan langsungdengan seorang pasien, maka hal ini tidaktermasuk rahasia medis (kedokteran). Jika kesaksianitu ada hubungan langsung dengan seorangpasien maka dokter itu dapat menggunakanhak undur diri.Ketiga, atas dasar ketentuan undang-undang.Pengecualian terhadap wajib simpan rahasiakedokteran juga berlaku pada kondisidarurat seperti wabah dan bencana alam. Dimana seorang dokter tidak boleh membiarkanbencana terjadi tanpa penanganan yang semestinyahal ini diatur dalam UU No. 4 Tahun 1984tentang Wabah Penyakit Menular. Undang-undangini mewajibkan dokter dan petugas kesehatanlainnya untuk segera melaporkan kondisikondisiluar biasa karena wabah penyakit danpenyebarannya, sehingga bisa ditanggulangi.Namun dalam Instruksi Menteri Kesehatan No.72/MenKes/Inst/1988 tentang Kewajiban MelaporkanPenderita Dengan Gejala AIDS. Ketentuantersebut hanya ditujukan kepada petugaskesehatan dan sarana pelayanan kesehatan saja.Tindakan yang diambil pada saat ditemuinyaseseorang dengan gejala AIDS hanyalah pelaporankepada Dirjen Pemberantasan PenyakitMenular dan Penyehatan Lingkungan Pemukim-

Perspektif Yuridis Tanggung Jawab Dokter Terhadap Rahasia Medis Pasien HIV/AIDS …423an (P2MPLP) saja dengan memperhatikan kerahasiaanpribadi pasien sementara lingkungantidak diberitahu kalau ada pasien penderitaHIV/AIDS dengan alasan HAM dan kemungkinanbesar bisa menular berarti akan menimbulkanmasalah HAM di masyarakat.Pelanggaran kewajiban untuk menjagarahasia medis dapat dikenakan beberapa sanksi.Pertama, sanksi disiplin oleh Majelis KehormatanDisiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)sesuai dengan Pasal 64 sampai dengan Pasal 70UU No. 29 Tahun 2004. Dalam Peraturan KonsilKedokteran Indonesia NO. 16/KKI/PER/VIII/2006 tentang Tata Cara Penanganan PelanggaranDisiplin MKDKI, ada tiga alternatif sanksi disiplinyaitu: (a) Pemberian peringatan tertulis;(b) Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasiatau surat izin praktik; (c) Kewajiban mengikutipendidikan atau pelatihan di institusipendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.Selain sanksi disiplin, dokter yang tidak menjagarahasia medis dapat dikenakan sanksi etikoleh organisasi profesi yaitu Majelis KehormatanEtika Kedokteran (MKEK). Kedua, sanksiadministratif tetap diberikan meskipun pasienHIV/AIDS yang dirugikan telah memaafkan dantidak mengadukan kepada pihak berwajib sesuaidengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan RahasiaKedokteran. Ketiga, sanksi pidana sesuai denganPasal 322 KUHP jo. Pasal 79 huruf (c) UUNo. 29 Tahun 2004. Pembocoran rahasia medispasien HIV/AIDS oleh dokter merupakan delikaduan, di mana dokter hanya dapat dituntutjika ada pengaduan dari pasien yang bersangkutan.Keempat, sanksi Perdata sesuai denganPasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 58 UU No. 36Tahun 2009. Jika membuka rahasia medis pasienHIV/AIDS bukan inisiatif sang dokter tetapiatas kemauan rumah sakit, maka sanksi perdatasesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdata jo. Pasal46 UU No. 44 tentang Rumah Sakit.tanggung jawab dokter secara umum menunjukkansangat setuju dalam membuka rahasiamedis pasien HIV/AIDS harus seizin pasien. Halini disebabkan dokter sebagai pemegang peranmemiliki kebiasaan berpikir yang sesuai dengannorma sosial yang berlaku di lingkungan kerjanya.Kedua, secara umum rata-rata implementasihukum terhadap kerahasiaan medis pasienHIV/AIDS dalam pelayanan di Rumah SakitUmum Daerah Banyumas adalah sangat baik.Hal ini disebabkan dokter sebagai pemegangperan sadar akan mengabdi kepada kepentingansistem sosial yang berlaku, lagi pula adakecenderungan positif dari perspektif yuridistanggung jawab dokter dalam mem-buka rahasiamedis pasien HIV/AIDS yang sesuai dengannorma sosial yang berlaku di lingkungan kerjanya.SaranSaran yang dapat diberikan adalah bahwasebaiknya dalam memutus mata rantai penyebaranHIV/AIDS maka Pemerintah perlu merevisiregulasi yang ada supaya dapat melindungipasien dari stigmatisasi dan terjaminnya lingkungandari tertularnya penyakit tersebut. Regulasiyang ada dengan menganut azas sukareladan rahasia masih ada hambatan. Perlu adaregulasi tentang edukasi ke lingkungan baik melaluipendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Diharapkan akan terbangun pemahaman,sikap dan tindakan yang benar terhadaporang dengan HIV/AIDS pada khususnya dan penanggulanganHIV/AIDS pada umumnya.PenutupSimpulanAda dua simpulan yang dapat diberikanberdasarkan pada permasalahan dan pembahasantersebut di atas. Pertama, perspektif yuridis