Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas - Jurnal Dinamika ...

More documents

Recommendations

Info

422 Jurnal Dinamika HukumVol. 11 No. 3 September 2011Nasional Pengaggulangan HIV/AIDS di Indonesia.Prinsip-prinsip dasar penanggulangan HIV/AIDSyang dimaksud adalah: (a) Upaya penanggulanganHIV/AIDS dilaksanakan oleh masyarakatdan pemerintah. Masyarakat adalah pelakuutama dan pemerintah berkewajiban untukmengarahkan, membimbing, serta menciptakansuasana penunjang; (b) Setiap upaya penanggulanganharus mencerminkan nilai-nilai agamadan budaya yang ada di indonesia; (c) Setiapkegiatan diarahkan untuk mempertahankan danmemperkukuh ketahanan dan kesejahteraankeluarga, serta sistem dukungan sosial yangmengakar dalam masyarakat; (d) PencegahanHIV/AIDS diarahkan pada upaya pendidikan danpenyuluhan untuk memantapkan perilaku yangtidak memberikan kesempatan penularan danmerubah perilaku yang berisiko tinggi; (e) Setiaporang berhak untuk mendapat informasiyang benar untuk melindungi diri dan orang lainterhadap infeksi HIV/AIDS; (f) Setiap kebijakan,program, pelayanan dan kegiatan harus menghormatiharkat dan martabat dari para pengidapHIV/penderita AIDS dan keluarganya; (g)Setiap pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV/AIDS harus didahului dengan penjelasan yangbenar dan mendapat persetujuan yang bersangkutan(informed consent). Sebelum dan sesudahnyaharus diberikan konseling yang memadaidan hasil pemeriksaan wajib dirahasiakan;(h) Diusahakan agar peraturan perundanganmendukung dan selaras dengan strategi nasionalpenang-gulangan HIV/AIDS di semua tingkat;(i) Setiap pemberi layanan berkewajibanmemberikan layanan tanpa diskriminasi kepadapengidap HIV/penderita AIDS.Agar kepentingan penderita HIV/ AIDSdan masyarakat terlindungi maka cara programpencegahan penyebaran HIV/AIDS seharusnyadipusatkan terutama pada pendidikan masyarakatmengenai pengertian, cara penularan danpencegahan HIV/AIDS, dengan tujuan merubahkebiasaan orang-orang yang berisiko tinggi untuktertular dan menghindari stigma dalam masyarakatterhadap orang dengan HIV/AIDS (OD-HA), sekaligus memutus mata rantai penularanHIV/AIDS.Kedua, adalah berdasarkan perintah jabatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 170KUHP, yang menentukan (1) Mereka yang karenapekerjaannya, harkat martabat atau jabatannyadiwajibkan menyimpan rahasia, dapatdibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangansebagai saksi, yaitu tentang hal yangdipercayakan kepada mereka; (2) Hakim menentukansah atau tidaknya alasan untuk permintaantersebut, maka pengadilan negeri yangmemutuskan apakah alasan yang di-kemukakansaksi atau saksi ahli untuk tidak berbicara itu,layak dan dapat diterima atau tidak.Pasal ini membebaskan seorang dokterdari kewajibannya untuk menjadi saksi di pengadilanatas dasar perintah jabatan. Hakimtentu saja memegang peran penting untuk menentukanalasan yang dikemukakan untuk dapatditerima atau tidak di dalam hak untuk menolakmenjadi saksi. Hal ini bergantung pada kesaksianapa yang dibutuhkan. Jika kesaksian itu mengenaisuatu hal yang tidak ada hubungan langsungdengan seorang pasien, maka hal ini tidaktermasuk rahasia medis (kedokteran). Jika kesaksianitu ada hubungan langsung dengan seorangpasien maka dokter itu dapat menggunakanhak undur diri.Ketiga, atas dasar ketentuan undang-undang.Pengecualian terhadap wajib simpan rahasiakedokteran juga berlaku pada kondisidarurat seperti wabah dan bencana alam. Dimana seorang dokter tidak boleh membiarkanbencana terjadi tanpa penanganan yang semestinyahal ini diatur dalam UU No. 4 Tahun 1984tentang Wabah Penyakit Menular. Undang-undangini mewajibkan dokter dan petugas kesehatanlainnya untuk segera melaporkan kondisikondisiluar biasa karena wabah penyakit danpenyebarannya, sehingga bisa ditanggulangi.Namun dalam Instruksi Menteri Kesehatan No.72/MenKes/Inst/1988 tentang Kewajiban MelaporkanPenderita Dengan Gejala AIDS. Ketentuantersebut hanya ditujukan kepada petugaskesehatan dan sarana pelayanan kesehatan saja.Tindakan yang diambil pada saat ditemuinyaseseorang dengan gejala AIDS hanyalah pelaporankepada Dirjen Pemberantasan PenyakitMenular dan Penyehatan Lingkungan Pemukim-
Perspektif Yuridis Tanggung Jawab Dokter Terhadap Rahasia Medis Pasien HIV/AIDS …423an (P2MPLP) saja dengan memperhatikan kerahasiaanpribadi pasien sementara lingkungantidak diberitahu kalau ada pasien penderitaHIV/AIDS dengan alasan HAM dan kemungkinanbesar bisa menular berarti akan menimbulkanmasalah HAM di masyarakat.Pelanggaran kewajiban untuk menjagarahasia medis dapat dikenakan beberapa sanksi.Pertama, sanksi disiplin oleh Majelis KehormatanDisiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)sesuai dengan Pasal 64 sampai dengan Pasal 70UU No. 29 Tahun 2004. Dalam Peraturan KonsilKedokteran Indonesia NO. 16/KKI/PER/VIII/2006 tentang Tata Cara Penanganan PelanggaranDisiplin MKDKI, ada tiga alternatif sanksi disiplinyaitu: (a) Pemberian peringatan tertulis;(b) Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasiatau surat izin praktik; (c) Kewajiban mengikutipendidikan atau pelatihan di institusipendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.Selain sanksi disiplin, dokter yang tidak menjagarahasia medis dapat dikenakan sanksi etikoleh organisasi profesi yaitu Majelis KehormatanEtika Kedokteran (MKEK). Kedua, sanksiadministratif tetap diberikan meskipun pasienHIV/AIDS yang dirugikan telah memaafkan dantidak mengadukan kepada pihak berwajib sesuaidengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan RahasiaKedokteran. Ketiga, sanksi pidana sesuai denganPasal 322 KUHP jo. Pasal 79 huruf (c) UUNo. 29 Tahun 2004. Pembocoran rahasia medispasien HIV/AIDS oleh dokter merupakan delikaduan, di mana dokter hanya dapat dituntutjika ada pengaduan dari pasien yang bersangkutan.Keempat, sanksi Perdata sesuai denganPasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 58 UU No. 36Tahun 2009. Jika membuka rahasia medis pasienHIV/AIDS bukan inisiatif sang dokter tetapiatas kemauan rumah sakit, maka sanksi perdatasesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdata jo. Pasal46 UU No. 44 tentang Rumah Sakit.tanggung jawab dokter secara umum menunjukkansangat setuju dalam membuka rahasiamedis pasien HIV/AIDS harus seizin pasien. Halini disebabkan dokter sebagai pemegang peranmemiliki kebiasaan berpikir yang sesuai dengannorma sosial yang berlaku di lingkungan kerjanya.Kedua, secara umum rata-rata implementasihukum terhadap kerahasiaan medis pasienHIV/AIDS dalam pelayanan di Rumah SakitUmum Daerah Banyumas adalah sangat baik.Hal ini disebabkan dokter sebagai pemegangperan sadar akan mengabdi kepada kepentingansistem sosial yang berlaku, lagi pula adakecenderungan positif dari perspektif yuridistanggung jawab dokter dalam mem-buka rahasiamedis pasien HIV/AIDS yang sesuai dengannorma sosial yang berlaku di lingkungan kerjanya.SaranSaran yang dapat diberikan adalah bahwasebaiknya dalam memutus mata rantai penyebaranHIV/AIDS maka Pemerintah perlu merevisiregulasi yang ada supaya dapat melindungipasien dari stigmatisasi dan terjaminnya lingkungandari tertularnya penyakit tersebut. Regulasiyang ada dengan menganut azas sukareladan rahasia masih ada hambatan. Perlu adaregulasi tentang edukasi ke lingkungan baik melaluipendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Diharapkan akan terbangun pemahaman,sikap dan tindakan yang benar terhadaporang dengan HIV/AIDS pada khususnya dan penanggulanganHIV/AIDS pada umumnya.PenutupSimpulanAda dua simpulan yang dapat diberikanberdasarkan pada permasalahan dan pembahasantersebut di atas. Pertama, perspektif yuridis
Page 2 and 3: 412 Jurnal Dinamika HukumVol. 11 No

Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas - Jurnal Dinamika ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?