Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas - Jurnal Dinamika ...

More documents

Recommendations

Info

418 Jurnal Dinamika HukumVol. 11 No. 3 September 2011kannya karena bermanfaat bagi diri pasien. 14Kepentingan pasien tersebut harus dijadikanpedoman kerja bagi dokter dalam pembahasanpembahasan,akan tetapi hanya menyangkuthal-hal yang sungguh-sungguh perlu untuk diungkapkan dan tentunya hanya kepada merekayang berkepentingan dalam bidang pelayanankesehatan termasuk konsultasi dan penunjangpelayanan.Pasien harus dengan rasa bebas dapatmengemukakan hal ikhwal gejala-gejala sakitdan penyakitnya yang dirasakannya dengan jelasdan dalam bahasa yang dapat dimengertidemi kepentingan pasien sendiri. Sebaliknyadokter setelah mencerna informasi riil tersebut,dokter wajib menyampaikan kepada pasienpendapatnya. Dokter harus pula mengiinformasikanpasien mengenai rencana pengobatandan perawatan,berapa lama pengobatan danperawatan itu akan ber-langsung dan efek-efekyang perlu diantisipasi, seperti ketidaknyamananyang akan dialami, dan sebagainya yang merupakanhak pasien (Pasal 52 huruf (a) UU No.29 Tahun 2004). Informasi yang telah diterimaoleh kedua belah pihak - pasien atau dokter –selanjutnya dijadikan dasar keputusan yang dapatdipertanggungjawabkan dan dituangkan dalambentuk informed consent. Maka ketika dokterakan mengambil tindakan medis yang berisikotinggi memerlukan persetujuan tertulis danditandatangi oleh yang berhak memberikanpersetujuan (Pasal 3 ayat 1 Permenkes 585/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis).Implementasi Hukum terhadap KerahasiaanMedis Pasien HIV/AIDS dalam Pelayanan Kesehatandi RSUD Banyumas diperoleh suatugambaran dari responden yang berjumlah 30orang menunjukkan jawaban sebanyak 24 orang(80%) sangat baik, menunjukkan jawaban baikse-banyak 6 orang (20%), sedangkan cukup baik,tidak baik dan sangat tidak baik tidak ada. Darihasil wawancara diperoleh gambaran bahwaimplementasi hukum terhadap kerahasiaan medispasien HIV/AIDS di RSUD Banyumas menunjukkansesuai dengan undang-undang yang berlaku.Hal ini dapat dilihat dari informasi yangberkaitan pelayanan kesehatan yang diberikandengan selalu adanya persetujuan tindakan medis,rekam medis dan rahasia medis serta sanksibagi dokter yang tidak sesuai dengan peraturanyang berlaku. Dengan demikian dapat dikatakanbahwa secara umum gambaran tentang implementasihukum terhadap kerahasiaan medispasien HIV/AIDS dalam pelayanan kesehatan diRSUD Banyumas dapat dikatakan sangat baikdan sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.Setiap anggota masyarakat sebagai pemegangperan ditentukan tingkah lakunya oleh polaperanan yang diharapkan daripadanya baikoleh norma-norma hukum maupun oleh kekuatan-kekuatandi luar hukum. 15 Demikian jugadokter sebagai pemegang peran, memiliki kewajibanuntuk menjaga rahasia medis pasienHIV/AIDS merupakan aturan yang di-buat danditerapkan oleh pemerintah kepada dokter, sehinggatidak ada alasan apriori mengapa hukumtidak dapat beradaptasi dengan segera terhadapperubahan-perubahan lingkungannya. Sedangkanperanan dari kekuatan sosial, yang tidakhanya berpengalaman terhadap dokter sebagaisasaran yang diatur oleh hukum, melainkanterhadap lembaga-lembaga hukum, dalamkekuatan sosial ini termasuk kompleks suatutatanan lainnya. Hasil akhir dari implementasihukum terhadap kerahasiaan medis pasien HIV/AIDS tidak hanya dimonopoli oleh hukum. Artinya,tingkah laku dokter tidak hanya ditentukanoleh hukum, melainkan ditentukan oleh kekuatansosial lainnya, seperti perspektif yuridistanggung jawab dokter, kepentingan lingkungandan lain sebagainya.Menurut azas menghormati otonomi pasien(Principles of Primacy of Patiens’s Autono-14Freddy Tengker, 2007, Hak Pasien, Bandung: MandarMaju, hlm. 53; Setiati Widihastuti, ”Kajian PerlindunganHak Pasien Sebagai Pencegahan MalpraktekMedik”, Jurnal Penelitian Humaniora, Volume. 13, No.2, Oktober 2008, hlm 60; Harvensica Gunnara, “Perlindunganhak pasien di RS Kanker Dharmais Jakarta”,Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, Vol. 02, No. 03,2007, hlm 137,;15Adi Sulistyono et. all., “Hukum dan Kebijakan Kemiskinan”,Jurnal Jurisprudence, Volume 2. No. 1 Maret2005, hlm. 8; Khudzaifah Dimyati, “Hukum dan KebijakanKemiskinan: Studi Tentang Produk Legislatif DaerahSebagai Sarana Penanggulangan Kemiskinan”, JurnalIlmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Maret 2006, hlm 7.
Perspektif Yuridis Tanggung Jawab Dokter Terhadap Rahasia Medis Pasien HIV/AIDS …419my). 16 Bahwa pasien adalah bebas untuk menentukannasibnya sendiri (self determination),dalam arti dia oleh hukum dianggap memilikikapasitas untuk menentukan pilihannya sendirisecara rasional, karena itu dokter wajib menghormatikehendak pasiennya. Tentu saja prinsipini hanya berlaku jika pasien tersebut dalamkeadaan normal dan mempunyai kapasitas sebagaisubyek hukum yang cakap berbuat. Keinginanpasien harus dihormati oleh doktermeskipun mungkin pendapat pasien nyata-nyatasalah, tentu dengan kewajiban dokter menjelaskanapa yang benar menurut pengetahuan,profesionalisme, dan keyakinan dari dokter tersebut.Dokter harus jujur terhadap pasiennya,memberdayakan pasien untuk membuat keputusanberdasarkan informasi tentang rencanaperawatan dan pengobatannya. Keputusan pasiententang perawatannya merupakan hal yangpaling utama, selama kepatutan tersebut tidakmelanggar etik dan tidak mengarah pada permintaanyang tidak semestinya. Pada akhirnyapendapat pasien yang harus dituruti, sejauh tidakbertentangan dengan ketertiban umum. Jikapasien tidak mengijinkan sang dokter untukmengetahui lebih jauh tentang status posisitifHIV pasien melalui test maka dokter tidak bisamemaksa. Sekalipun kehendak pasien didasariatas alasan yang nyata-nyata salah dan bahkanmungkin dapat menyebab kan kematianpasiennya.Menurut azas konfidensialitas, 17 kewajibandokter untuk menjaga rahasia medis pasienHIV/AIDS bukan hanya sekedar didasarkan padasumpah saja untuk merahasiakan penyakit pasiensehingga merupakan kewajiban moral danuntuk mematuhinya sangat tergantung padapribadi masing-masing dokter. Tidak adanyasanksi yang bersifat memaksa yang dapat diterapkanbagi dokter yang melanggarnya selainsanksi pengucilan oleh masyarakat kedokteran.Timbul pemikiran untuk menjadikan kewajiban1617Munir Fuady, 2005, Sumpah Hippocrates (Aspek HukumMalpraktik Dokter), Bandung: PT. Citra Aditya, hlm. 6,;Endang Kusuma Astuti, op.cit, hlm 3, Hargianti DiniIswandari, op.cit, hlm 54.Sunny Ummul Firdaus, 2008, Rekam Medik Dalam SorotanHukum dan Etika, Surakarta: Sebelas Maret UniversityPress,hlm. 45.menyimpan rahasia kedokteran tidak hanya sekedarkewajiban moral tetapi juga kewajibanhukum. Maka masalah konfidensialitas perlu dikuatkandengan peraturan perundang-undangandan menjadi kewajiban hukum sehingga adasanksi yang bersifat paksaan dan dapat diterapkanterhadap dokter yang melanggar normatersebut, karena sanksi hukum merupakan suatucara penerapan norma atau peraturan. 18 Jadisanksi hukum sebagai sanksi-sanksi yang digariskanatau diotorisasi oleh hukum. Setiap peraturanhukum mengandung statemen konsekuensi-konsekuensihukum yang berupa sanksi agardapat dibedakan antara yang patuh denganyang melanggar peraturan hukum.Perlu disadari bahwa terwujudnya kesehatanyang baik hanya dapat dicapai jika tiaporang dengan perasaan bebas dapat pergi kedokter dan menceriterakan dengan hati terbukasegala keluhannya. Semuanya ini dimungkinkanjika setiap orang yang menaruh kepercayaankepada dokter bahwa penyakitnya tidakakan diungkapkan kepada orang lain. Jika kepercayaantidak ada mustahil orang menjadisegan berobat sehingga penyakit yang ada dimasyarakat tidak dapat diketahui dan dikontrol.Pemikiran yang berorientasi pada azasotonomi dan azas konfidensialitas tersebut diatas maka pada waktu akan melakukan testinguntuk diagnosa HIV selalu harus secara sukarela,hasilnya dirahasiakan dan disertai dengankonseling sebelum dan sesudah testing (VoluntaryCounselling and Testing). Konseling memegangperanan yang sangat penting untuk membantumereka yang takut (baik beralasan maupuntidak), mereka yang sudah terinfeksi (HIVpositif), istri/suami/pasangannya, dan bila perlukeluarga dan lingkungan pergaulannya yangterdekat sebagaimana yang dijelaskan dalamLampiran Keputusan Menko Kesra No. 9/KEP/MENKO/ KESRA/VI/1994 tentang Strategi NasionalPenanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.Berbeda dengan di negara lain seperti diAmerika Central for Disease Control and Prevention(CDC) menetapkan bahwa setiap orang18Lawrence, M. Fiedman, (alih bahasa M Khozim), 2009,Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Bandung:NusaMedia, hlm. 93.
Page 2 and 3: 412 Jurnal Dinamika HukumVol. 11 No

Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas - Jurnal Dinamika ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?