Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas - Jurnal Dinamika ...

Perspektif Yuridis Tanggung Jawab Dokter Terhadap Rahasia Medis Pasien HIV/AIDS …421dokter tidak memberitahukan penyakit penderitakepada orang lain, terutama kepada keluargapenderita, maka berarti melanggar hakorang lain untuk dilindungi dari tertularnyapenyakit dari orang lain.Mendasarkan pada pendapat Talcott Parsons,Ali berpendapat bahwa dalam hubungandokter dan pasien diperlukan adanya komunikasiyang baik. Komunikasi bisa menjadi penyebabdan juga bisa menjadi solusi untuk memecahkanpersoalan. Komunikasi bertujuan untukmembangun kesamaan makna, 23 sehingga dalamhubungan dokter dan pasien ada tuntutantuntutanuntuk menunjukkan perilaku sebagaiberikut: 24 (a) Dokter sering berfungsi sebagai“pengadilan” serta sekaligus memberi legitimasiterhadap pasien yang mengadukan keluhantentang penyakitnya; (b) Dalam definisi keadaansakit adalah merupakan hal yang sangatpenting dan merupakan jembatan dokter untukme-nolongnya atas kepercayaan yang diberikanoleh pasien; (c) Keadaan sakit membawa dokterberkewajiban menolong, pasien harus dilindungi;(d) Dengan diberi kepercayaan untuk mengobatioleh pasien sekaligus dokter berkewajibanmenjaga rahasia medisnya.Brown dalam teori perannya sebagaimanadikutip oleh Willy F. Maramis 25 bahwadokter mengalami konflik antar peran, yaknidokter disatu sisi harus menjaga rahasia pasienHIV/AIDS dan di sisi lain harus memberi tahuke lingkungan sehingga hak orang lain untuk hidupsehat terlindungi. Masing-masing peran menuntutperilaku yang bertentangan satu samalain. Namun dapat terjadi bahwa dua peranyang berbeda harus dimainkan. Dokter denganbekerja secara profesional berarti dokter telahberperan sesuai dengan peraturan yang berlakudalam menjalankan tugasnya.Perspektif yuridis tanggung jawab dokterdalam membuka rahasia medis pasien HIV/AIDS, ternyata ada kecenderungan berpengaruhsecara positif terhadap tingkat implemen-232425Muhammad Mulyohadi Ali, op.cit. Lihat pula AhmadSubiyanto, “Peran Komunikasi Dalam MenjalankanProfesi Dokter Yang Berkualitas Di Masyarakat”, JurnalOnline UPT Perpustakan UNS 27 Maret 2009.Willy F. Maramis, op.cit. hlm. 279.Ibid, hlm. 278.tasi hukum pelayanan kesehatan. Artinya semakinpositif (sangat setuju) perspektif yuridistanggung jawab dokter dalam membuka rahasiamedis pasien HIV/AIDS semakin baik pula implementasihukum kerahasiaan medis pasienHIV/AIDS dalam pelayanan kesehatan tersebut.Hal ini dapat dilihat dari data di atas yangmenunjukkan bahwa yang memiliki perspektifyuridis tanggung jawab dokter dalam membukarahasia medis pasien HIV/AIDS 80% sangat setujudan 20% setuju ternyata implementasi hukumterhadap kerahasiaan medis pasien HIV/AIDS juga 80% sangat baik dan 20% baik. Olehkarena implementasi hukum terhadap rahasiamedis pada dasarnya merupakan se-rangkaiankegiatan untuk mewujudkan dan melaksanakantanggung jawab dokter dalam kenyataan yangberkaitan dengan pelayanan kesehatan, makakecenderungan berpengaruhnya secara positiffaktor perspektif yuridis tanggung jawab dokterdalam membuka rahasia medis HIV/AIDS terhadapimplementasi hukum kerahasiaan medisdalam pelayanan kesehatan inipun sangatdimungkinkan.Menurut Roscoe Pound 26 mendasarkanpada azas keseimbangan bahwa dalam konteks“laws as tool of social engineering” maka hukummempunyai fungsi menata kepentingan-kepentinganyang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingantersebut harus ditata sedemikianrupa agar tercapai keseimbangan yangproporsional. Ini berarti bahwa pelayanan kesehatanharus dilaksanakan antara kepentinganindividu dan masyarakat secara seimbang. Makauntuk mewujudkan keseimbangan antara kepentinganpen-derita/pasien HIV/AIDS agar terjagahak konfidensialitasnya dan kepentinganmasyarakat agar terjaga dari tertularnya HIV/AIDS maka cara penanggulangan HIV/AIDS harusmemperhatikan prinsip-prinsip yang telah dituangkandalam Keputusan Menko Kesra No. 9/KEP/MENKO/KESRA/VI/1994 tentang Strategi26 . Bernard L. Tanya, et. all., 2010, Teori Hukum StrategiTertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Jogjakarta:Genta Publishing, hlm. 155. Lihat pula Adi Sulistiyonoet. all., “Hukum Sebagai Instrumen Kebijakan”, JurnalJurisprudence, Volume 1 No. 2 September 2004, hlm.118. Bahwa pada hakikatnya hukum merupakanperlengkapan masyarakat untuk menjamin agarkebutuhan – kebutuhan dapat dipenuhi secara teratur.