TRAGEDI MINA

NASIONAL
Berkas laporan Badan
Anggaran DPR mengenai
pembahasan RUU APBN
Perubahan 2015 di sela
rapat paripurna DPR,
Februari lalu.
ISMAR PATRIZKI/ANTARA FOTO
konstituen. “Bukan untuk pribadi,” ucap juru
bicara PPP kubu Romahurmuziy, Arsul Sani.
Dewan baru ramai-ramai menolak setelah
beredar kabar dari Badan Urusan Rumah Tangga
(BURT) DPR bahwa kenaikan tunjangan cair
Oktober ini. Padahal usul kenaikan tunjangan
sudah jauh hari “dilempar” ke Kementerian Keuangan.
Menteri pun sudah menanggapi lewat
surat bernomor S-520/MK.02/2015 tertanggal
9 Juli 2015, yang kemudian dipersepsikan telah
menyetujui usul tersebut, meski tak sebesar
yang diminta DPR.
Misalnya tunjangan kehormatan untuk ketua
badan dan komisi, yang saat ini Rp 4.460.000,
diusulkan naik menjadi Rp 11.150.000. Melalui
surat itu, Menteri Keuangan hanya mematok
kenaikan menjadi Rp 6.690.000.
Komunikasi intensif untuk ketua badan dan
komisi, yang awalnya Rp 14.140.000, juga diusulkan
naik menjadi Rp 18.170.000. Namun
pemerintah cuma bisa menaikkan maksimal
menjadi Rp 16.468.000.
Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan
anggaran untuk ketua badan dan komisi, yang
awalnya Rp 3.500.000, juga diusulkan naik
menjadi Rp 7.000.000. Tapi lagi-lagi pemerintah
tidak menyetujui seluruhnya. Hanya jadi
Rp 5.250.000 yang dikabulkan.
MAJALAH DETIK 28 SEPTEMBER - 4 OKTOBER 2015