Buku Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia

mengeluarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pulau Sabang. Kendatipun sudah
ditetapkan regulasinya, kawasan Pulau Sabang dinilai lamban perkembangannya. Hal
ini disebabkan adanya kendala dalam implementasinya dan tidak terwujudnya
kepastian hukum. Di samping itu, kondisi perekonomian negara secara menyeluruh
ikut mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi di Pulau Sabang. Masalah
keamanan di Aceh juga menjadi kendala bagi pengembangan Pulau Sabang. Namun
demikian, adanya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pulau Sabang, merupakan satu
kebijakan regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum. Tugas pemerintah
selanjutnya adalah melakukan promosi yang sungguh-sungguh menjamin keamanan
dalam negeri, khususnya di Aceh (pasca MOU antara Pemerintah dengan GAM),
serta menjamin kepastian hukum dalam berinvestasi sesuai dengan Undang-undang
Nomor 36 Tahun 2000 tersebut.
Berbeda halnya dengan pengaturan Pulau Batam sebagai kawasan
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ-FP). Pembahasan RUU tentang
Penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tidak sempat
dirampungkan oleh DPR-RI periode 1999-2004, dan sampai saat ini DPR-RI maupun
pemerintah belum mengagendakan pembahasan kembali RUU tersebut dalam
Prolegnas, namun Batam sebagai FTZ-FP sudah berkembang pesat melalui kebijakan
regulasi lainnya.
Sebagai perbandingan, dalam penyelenggaraan KEK perlu diperhatikan
penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus di negara lain. Misalnya, Cina telah
memulai membentuk KEK sejak tahun 1979 di Zhuhai, Shantao dan Shenzen di
Provinsi Guangdong dan Zianen di Provinsi Fujian. Pada kawasan ini, pemerintah
setempat diizinkan untuk mengambil langkah-langkah untuk mendorong
pengembangan ekonomi tanpa perlu persetujuan. Selain itu, kepemilikan swasta dan
investasi asing disahkan di kawasan-kawasan ini. Pembangunan KEK ini membawa
101