Buku Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia

Recommendations

Info

modal dalam negeri maupun asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dapat dilakukan dengan mengambil bagian saham atau membeli saham. Dengan demikian, Pasal 5 ayat (2) UU PM mensyaratkan penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, bukan dalam bentuk CV atau bentuk yang lain. Dasar hukum pembentukan PT mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pembentukan PT sebagai pilihan dalam melakukan usaha dipengaruhi oleh perkembangan PT dalam perekonomian di banyak negara. Secara historis PT telah ikut meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, sehingga PT merupakan salah satu pilar pekonomian nasional. Pertimbangan lain dipilihnya PT sebagai bentuk perusahaan dibandingkan dengan bentuk yang lain adalah PT merupakan asosiasi modal dan sekaligus sebagai badan hukum yang mandiri. Sebagai asosiasi modal maka ada kemudahan bagi pemegang saham PT untuk mengalihkan sahamnya kepada orang lain, sedangkan sebagai badan hukum yang mandiri berdasarkan UU PT menentukan bahwa pertanggungjawaban pemegang saham hanya terbatas pada nilai saham yang dimiliki. Unsur pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham PT tersebut merupakan faktor yang penting sebagai pendorong bagi kesediaan para calon penanam modal untuk menanamkan modalnya dalam PT. Perusahaan yang berbentuk PT secara fungsional dituntut memberikan nilai tambah (value added), baik berbentuk financial return bagi para pemegang saham (shareholders) maupun socialwelfare, yang sekurang-kurangnya value added bagi stakeholders. Pertimbangan yang sangat menonjol orang lebih memilih PT sebagai bentuk hukum bagi kegiatan bisnisnya adalah dikarenakan pemegang saham PT hanya 5
ertanggung jawab sebesar nilai saham yang diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. UU PT menegaskan prinsip tanggung jawab terbatas tersebut dengan menetapkan bahwa pemegang saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Namun demikian prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham tidak berlaku mutlak. Dalam hukum positif Indonesia, kemungkinan untuk mengecualikan prinsip tanggung jawab terbatas tersebut dimungkinkan jika: (a) persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; (b) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi; (c) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; (d) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Organ PT yang memiliki kedudukan strategis adalah Direksi. Direksi dituntut untuk menjadi organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan PT serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan. Secara umum Direksi merupakan agent dari PT. UUPT menetapkan hal demikian dalam pasal-pasal berikut: pertama, Pasal 1 butir 4 jo. Pasal 82 UUPT, yang berbunyi: “Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”. Kedua, Pasal 79 ayat (1) UUPT yang berbunyi “Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi”. Ketentuan ini, sebagaimana disebutkan dalam 6
Page 2 and 3: BAB I PENDAHULUAN Pengertian penana
Page 4 and 5: dengan penanaman modal melalui pasa
Page 8 and 9: penjelasannya, adalah menugaskan Di
Page 10 and 11: oleh pegawai atau oleh orang lain,
Page 12 and 13: BAB III PERUSAHAAN JOINT VENTURE DA
Page 14 and 15: memanfaatkan modal dan keahlian asi
Page 16 and 17: Keputusan ini ditindaklanjuti denga
Page 18 and 19: pembangkit tenaga atom; dan mass me
Page 20 and 21: ketentuan peraturan perundang-undan
Page 22 and 23: Selain tidak membawa hasil yang sig
Page 24 and 25: Mengingat semua bidang tidak bisa d
Page 26 and 27: melindungi sumber daya alam, mengem
Page 28 and 29: kabupaten/kota juga diberi kewenang
Page 30 and 31: ada sebelum berlakunya Undang-Undan
Page 32 and 33: saat ini, China sudah menjadi inves
Page 34 and 35: BAB VI PENGATURAN TANAH UNTUK KEPEN
Page 36 and 37: Hak Guna Bangunan atas tanah yang b
Page 38 and 39: Pengaturan masalah tanah dalam UU P
Page 40 and 41: tenaga bangsa Indonesia, hendaknya
Page 42 and 43: pemasukan sebagaimana dimaksud dala
Page 44 and 45: umum, menggunakan atau memanfaatkan
Page 46 and 47: Pendapat senada disampaikan oleh Ah
Page 48 and 49: terbatas, tetapi kalau UKM yang per
Page 50 and 51: kekayaan alam yang terkandung di da
Page 52 and 53: publiekrechteijk. Dalam bentuk ini
Page 54 and 55: Mahkamah Konstitusi mempermasalahka
Page 56 and 57:
tinggi dan membangun infrastruktur.
Page 58 and 59:
memberikan insentif kepada penanam
Page 60 and 61:
g. pendapatan dari perseorangan war
Page 62 and 63:
satu negara yang layak dikunjungi u
Page 64 and 65:
persaingan, maka faktor tenaga kerj
Page 66 and 67:
keringanan pajak dan perusahaan yan
Page 68 and 69:
menyebutkan Perusahaan penanaman mo
Page 70 and 71:
memudahkan teknologi dengan memberi
Page 72 and 73:
di negara penerima yang merupakan p
Page 74 and 75:
posisi organisasi di dalam sebuah k
Page 76 and 77:
unjuk rasa dari para buruh. Ini ber
Page 78 and 79:
penting yang menjadi perubahan, yak
Page 80 and 81:
Penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang
Page 82 and 83:
BAB XI PENYELENGGARAAN URUSAN PENAN
Page 84 and 85:
melalui pelayanan terpadu satu pint
Page 86 and 87:
internasional dan memperkuat konsis
Page 88 and 89:
nonperizinan penanaman modal baik b
Page 90 and 91:
Kemungkinan besar sengketa akan dis
Page 92 and 93:
Vietnam perlindungan investasi diat
Page 94 and 95:
Sebagai tindak lanjut UU PMA, Indon
Page 96 and 97:
2006 kepada ICSID yang berkedudukan
Page 98 and 99:
pemerintah melakukan kejahatan korp
Page 100 and 101:
sampai dengan 2014. Lima Kawasan te
Page 102 and 103:
mengeluarkan Undang-undang Nomor 37
Page 104 and 105:
Pengembangan Daxie (Ningbo, Provins
Page 106 and 107:
Bowie, Alasdair and Unger, Danny. T
Page 108 and 109:
Giddens, Anthony, The Consequence o
Page 110 and 111:
Juwana, Hikmahanto. Bunga Rampai Hu
Page 112 and 113:
Modelski, George. Transnational Cor
Page 114 and 115:
Robinson, Joan, Aspects of Developm
Page 116 and 117:
Soebagjo, Felix O. “Deregulasi, K
Page 118 and 119:
Stelwagon, William M., “Financing
Page 120 and 121:
Berg-Schlosser, Siegel and Samuel H
Page 122 and 123:
Gray, Cherl, “Reformasi Hukum di
Page 124 and 125:
Nasution, Bismar,”Implikasi AFTA
Page 126 and 127:
Trent, Rebecca “Implications For
Page 128 and 129:
Republik Indonesia, Undang-Undang N
Page 130:
Republik Indonesia. Keputusan Presi
show all

Buku Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?