Buku Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia

Recommendations

Info

keringanan pajak dan perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut mendapat sanksi berupa kewajiban membayar 50% dari biaya training. 57 Sedangkan Malaysia, ketentuan memperkerjakan tenaga kerja antara lain sebagai berikut: perusahaan dengan modal disetor US$ 2 juta diijinkan untuk lima posisi tenaga kerja asing, perusahaan dengan modal disetor kurang dari US$ 2 juta akan dipertimbangkan dalam pemakaian tenaga kerja asing berdasarkan kriteria tertentu dan tenaga kerja asing diperbolehkan untuk sektor konstruksi, perkebunan dan jasa. Kemudian, Cina memperbolehkan perusahaan penanaman modal asing mempekerjakan tenaga kerja asing dengan syarat mendapat persetujuan labor administrative department dan pada posisi serta kualifikasinya belum mampu diisi oleh tenaga lokal. 58 [] BAB IX KEWAJIBAN ALIH TEKNOLOGI BAGI PENANAM MODAL Dalam era pembangunan dan modernisasi, Negara Dunia Ketiga memiliki hasrat besar untuk menguasai teknologi, selayaknya yang terjadi di negara-negara 57 Lihat, Alien Business Act 1999, yang diamandemen pada tahun 2000. 58 The Investment Promotion Act of 1997. 65
maju. Teknologi sering disamakan dengan teknik-teknik produksi atau alat-alat semata. Diasumsikan bahwa jika teknologi tersebut berhasil dalam negara tempat teknologi tersebut diciptakan dan dikembangkan, maka teknologi tersebut akan berhasil pula di daerah lain manapun. Asumsi tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab teknologi tidak berfungsi dalam sebuah ‘vacuum social‘. Tetapi bergantung pada kondisi sosial, infrastruktur baik fisik maupun tenaga kerja, serta ketersediaan bahan baku. Menyederhanakan alih teknologi menjadi sekadar alih alat-alat dan teknik-teknik produksi sama halnya mengharapkan hal-hal tersebut cukup efektif untuk menyelesaikan segala permasalahan. Alih teknologi sama sekali bukan hal yang sederhana, karena seringkali menghadapi dilema, antara lain: Pertama, teknologi itu bukan sesuatu yang murah. Dilema terletak pada sejauh mana Negara Dunia Ketiga bersedia membayar harga teknologi yang cukup mahal itu. Untuk industri tinggi, pembelian teknologi secara terpisah (partial) hampir mustahil. Kedua, pada satu pihak Negara Dunia Ketiga ingin memelihara dan mempertahankan kemerdekaan, tetapi di pihak lain, dengan alih teknologi ini bukan mustahil negara akan melepaskan sebagian kemerdekaan tersebut. Sangat besar kemungkinan, teknologi yang dimasukkan tersebut menimbulkan ketergantungan teknologi (technological dependency). Ketiga, apabila ketergantungan teknologi ini sudah semakin tinggi, maka kreativitas masyarakat dan anak sekolah akan merosot. Kemalasan untuk bersusah payah pun muncul. Akibat yang paling jelek adalah berkurangnya lapangan pekerjaan sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan. Inilah wajah tidak manusiawi dari alih teknologi. Ketentuan tentang alih teknologi dalam UU PM disebutkan pada Pasal 15. Ayat (3) menyebutkan bahwa perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selanjutnya pada ayat (4) 66
Page 2 and 3:
BAB I PENDAHULUAN Pengertian penana
Page 4 and 5:
dengan penanaman modal melalui pasa
Page 6 and 7:
modal dalam negeri maupun asing yan
Page 8 and 9:
penjelasannya, adalah menugaskan Di
Page 10 and 11:
oleh pegawai atau oleh orang lain,
Page 12 and 13:
BAB III PERUSAHAAN JOINT VENTURE DA
Page 14 and 15:
memanfaatkan modal dan keahlian asi
Page 16 and 17: Keputusan ini ditindaklanjuti denga
Page 18 and 19: pembangkit tenaga atom; dan mass me
Page 20 and 21: ketentuan peraturan perundang-undan
Page 22 and 23: Selain tidak membawa hasil yang sig
Page 24 and 25: Mengingat semua bidang tidak bisa d
Page 26 and 27: melindungi sumber daya alam, mengem
Page 28 and 29: kabupaten/kota juga diberi kewenang
Page 30 and 31: ada sebelum berlakunya Undang-Undan
Page 32 and 33: saat ini, China sudah menjadi inves
Page 34 and 35: BAB VI PENGATURAN TANAH UNTUK KEPEN
Page 36 and 37: Hak Guna Bangunan atas tanah yang b
Page 38 and 39: Pengaturan masalah tanah dalam UU P
Page 40 and 41: tenaga bangsa Indonesia, hendaknya
Page 42 and 43: pemasukan sebagaimana dimaksud dala
Page 44 and 45: umum, menggunakan atau memanfaatkan
Page 46 and 47: Pendapat senada disampaikan oleh Ah
Page 48 and 49: terbatas, tetapi kalau UKM yang per
Page 50 and 51: kekayaan alam yang terkandung di da
Page 52 and 53: publiekrechteijk. Dalam bentuk ini
Page 54 and 55: Mahkamah Konstitusi mempermasalahka
Page 56 and 57: tinggi dan membangun infrastruktur.
Page 58 and 59: memberikan insentif kepada penanam
Page 60 and 61: g. pendapatan dari perseorangan war
Page 62 and 63: satu negara yang layak dikunjungi u
Page 64 and 65: persaingan, maka faktor tenaga kerj
Page 68 and 69: menyebutkan Perusahaan penanaman mo
Page 70 and 71: memudahkan teknologi dengan memberi
Page 72 and 73: di negara penerima yang merupakan p
Page 74 and 75: posisi organisasi di dalam sebuah k
Page 76 and 77: unjuk rasa dari para buruh. Ini ber
Page 78 and 79: penting yang menjadi perubahan, yak
Page 80 and 81: Penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang
Page 82 and 83: BAB XI PENYELENGGARAAN URUSAN PENAN
Page 84 and 85: melalui pelayanan terpadu satu pint
Page 86 and 87: internasional dan memperkuat konsis
Page 88 and 89: nonperizinan penanaman modal baik b
Page 90 and 91: Kemungkinan besar sengketa akan dis
Page 92 and 93: Vietnam perlindungan investasi diat
Page 94 and 95: Sebagai tindak lanjut UU PMA, Indon
Page 96 and 97: 2006 kepada ICSID yang berkedudukan
Page 98 and 99: pemerintah melakukan kejahatan korp
Page 100 and 101: sampai dengan 2014. Lima Kawasan te
Page 102 and 103: mengeluarkan Undang-undang Nomor 37
Page 104 and 105: Pengembangan Daxie (Ningbo, Provins
Page 106 and 107: Bowie, Alasdair and Unger, Danny. T
Page 108 and 109: Giddens, Anthony, The Consequence o
Page 110 and 111: Juwana, Hikmahanto. Bunga Rampai Hu
Page 112 and 113: Modelski, George. Transnational Cor
Page 114 and 115: Robinson, Joan, Aspects of Developm
Page 116 and 117:
Soebagjo, Felix O. “Deregulasi, K
Page 118 and 119:
Stelwagon, William M., “Financing
Page 120 and 121:
Berg-Schlosser, Siegel and Samuel H
Page 122 and 123:
Gray, Cherl, “Reformasi Hukum di
Page 124 and 125:
Nasution, Bismar,”Implikasi AFTA
Page 126 and 127:
Trent, Rebecca “Implications For
Page 128 and 129:
Republik Indonesia, Undang-Undang N
Page 130:
Republik Indonesia. Keputusan Presi
show all

Buku Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?