Buku Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia

Recommendations

Info

2006 kepada ICSID yang berkedudukan di Washington DC untuk menggugat KPC, Kalimantan Coal Limited, BP International Limited, dan Sanggata Kolding Ltd. 77 Keempat, Karaha Bodas vs. Pertamina. Sengketa ini bermula dari adanya Kontrak Operasi Bersama (Joint Operatioan Contract) dimana Karaha Bodas Company, suatu perusahaan yang didirikan di Cayman Islands, diberikan kuasa untuk mengembangkan proyek Geotremal Karaha Bodas di Jawa Barat. Karena krisis ekonomi, dengan Keputusan Presiden No.5 Tahun 1998, proyek tersebut ditunda. Penundaan proyek inilah yang kemudian dijadikan dasar Karaha Bodas mengajukan masalah tersebut ke badan arbitrase. Pada 18 Desember 2000, Dewan Arbitrase di Jenewa memenangkan Karaha Bodas dan mewajibkan Pertamina membayar ganti kerugian US$ 2666,166,654 berikut bunga 4% setahun. Selanjutnya, Pertamina mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase Jenewa tersebut kepada Pengadilan Negeri. Tanggal 27 Agustus 2002, Pengadilan Negeri mengabulkan tuntutan Pertamina. Namun demikian, keputusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan bahwa, pengadilan yang berwenang membatalkan putusan arbitrase adalah pengadilan di tempat mana putusan tersebut diambil. Kelima, Pemerintah Indonesia vs Cemex Sengketa antara pemerintah Indonesia dan Cemex, suatu perusahaan semen Mexico adalah berkaitan dengan PT. Semen Gresik. Perselisihan ini terjadi karena, pertama, Semen Padang dan Semen Tonasa ingin melepaskan diri dari PT. Semen Gresik, dengan alasan agar dapat lebih berkembang. PT. Semen Gresik keberatan 77 Erman Rajagukguk, ibid, hal.113. 95
dengan rencana ini, karena pemisahan tersebut menyangkut pemilikan saham kedua perusahaan tersebut oleh PT. Semen Gresik. Kedua, gugatan Cemex untuk membeli sebagian saham Pemerintah dalam PT.Semen Gresik. Menurut Cemex berdasarkan hak opsi dalam Perjanjian Jual Beli Saham, tahun 1998. Untuk menyelesaikan sengketa ini, Cemex mengajukan ke Arbitrase ICSID, 10 Desember 2003[] BAB XIV SANKSI BAGI PENANAM MODAL Sanksi bagi penanam modal diatur pada Pasal 33 ayat (1) dalam UU PM, yang berbunyi: Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. 78 Ayat (2) menyebutkan bahwa, dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya, ayat (3) menyebutkan bahwa, dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan 78 Lihat Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain. 96
Page 2 and 3:
BAB I PENDAHULUAN Pengertian penana
Page 4 and 5:
dengan penanaman modal melalui pasa
Page 6 and 7:
modal dalam negeri maupun asing yan
Page 8 and 9:
penjelasannya, adalah menugaskan Di
Page 10 and 11:
oleh pegawai atau oleh orang lain,
Page 12 and 13:
BAB III PERUSAHAAN JOINT VENTURE DA
Page 14 and 15:
memanfaatkan modal dan keahlian asi
Page 16 and 17:
Keputusan ini ditindaklanjuti denga
Page 18 and 19:
pembangkit tenaga atom; dan mass me
Page 20 and 21:
ketentuan peraturan perundang-undan
Page 22 and 23:
Selain tidak membawa hasil yang sig
Page 24 and 25:
Mengingat semua bidang tidak bisa d
Page 26 and 27:
melindungi sumber daya alam, mengem
Page 28 and 29:
kabupaten/kota juga diberi kewenang
Page 30 and 31:
ada sebelum berlakunya Undang-Undan
Page 32 and 33:
saat ini, China sudah menjadi inves
Page 34 and 35:
BAB VI PENGATURAN TANAH UNTUK KEPEN
Page 36 and 37:
Hak Guna Bangunan atas tanah yang b
Page 38 and 39:
Pengaturan masalah tanah dalam UU P
Page 40 and 41:
tenaga bangsa Indonesia, hendaknya
Page 42 and 43:
pemasukan sebagaimana dimaksud dala
Page 44 and 45:
umum, menggunakan atau memanfaatkan
Page 46 and 47: Pendapat senada disampaikan oleh Ah
Page 48 and 49: terbatas, tetapi kalau UKM yang per
Page 50 and 51: kekayaan alam yang terkandung di da
Page 52 and 53: publiekrechteijk. Dalam bentuk ini
Page 54 and 55: Mahkamah Konstitusi mempermasalahka
Page 56 and 57: tinggi dan membangun infrastruktur.
Page 58 and 59: memberikan insentif kepada penanam
Page 60 and 61: g. pendapatan dari perseorangan war
Page 62 and 63: satu negara yang layak dikunjungi u
Page 64 and 65: persaingan, maka faktor tenaga kerj
Page 66 and 67: keringanan pajak dan perusahaan yan
Page 68 and 69: menyebutkan Perusahaan penanaman mo
Page 70 and 71: memudahkan teknologi dengan memberi
Page 72 and 73: di negara penerima yang merupakan p
Page 74 and 75: posisi organisasi di dalam sebuah k
Page 76 and 77: unjuk rasa dari para buruh. Ini ber
Page 78 and 79: penting yang menjadi perubahan, yak
Page 80 and 81: Penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang
Page 82 and 83: BAB XI PENYELENGGARAAN URUSAN PENAN
Page 84 and 85: melalui pelayanan terpadu satu pint
Page 86 and 87: internasional dan memperkuat konsis
Page 88 and 89: nonperizinan penanaman modal baik b
Page 90 and 91: Kemungkinan besar sengketa akan dis
Page 92 and 93: Vietnam perlindungan investasi diat
Page 94 and 95: Sebagai tindak lanjut UU PMA, Indon
Page 98 and 99: pemerintah melakukan kejahatan korp
Page 100 and 101: sampai dengan 2014. Lima Kawasan te
Page 102 and 103: mengeluarkan Undang-undang Nomor 37
Page 104 and 105: Pengembangan Daxie (Ningbo, Provins
Page 106 and 107: Bowie, Alasdair and Unger, Danny. T
Page 108 and 109: Giddens, Anthony, The Consequence o
Page 110 and 111: Juwana, Hikmahanto. Bunga Rampai Hu
Page 112 and 113: Modelski, George. Transnational Cor
Page 114 and 115: Robinson, Joan, Aspects of Developm
Page 116 and 117: Soebagjo, Felix O. “Deregulasi, K
Page 118 and 119: Stelwagon, William M., “Financing
Page 120 and 121: Berg-Schlosser, Siegel and Samuel H
Page 122 and 123: Gray, Cherl, “Reformasi Hukum di
Page 124 and 125: Nasution, Bismar,”Implikasi AFTA
Page 126 and 127: Trent, Rebecca “Implications For
Page 128 and 129: Republik Indonesia, Undang-Undang N
Page 130: Republik Indonesia. Keputusan Presi
show all

Buku Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?