Buku Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia

Recommendations

Info

terbatas, tetapi kalau UKM yang perusahaan kecil menengah penciptaannya lapangan kerjanya banyak, sayangnya yang bekerja di bawah sektor menengah gajinya itu relatif kecil. Kemiskinan dapat diatasi kalau ada penciptaan lapangan kerja, penciptaan lapangan kerja hanya dapat menolong kalau upahnya tinggi, upahnya tinggi hanya dapat terjadi pada sektor formal, yang terjadi pada industri manufaktur di Indonesia. Kedua, sebelum krisis Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan manufaktur tertinggi di Asia, tetapi sayangnya setelah krisis Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan manufaktur terendah di Asia. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan bahwa pemberian hak-hak atas tanah “dapat diperpanjang di muka sekaligus maupun kata-kata “sekaligus di muka” telah mengurangi, memperlemah, atau bahkan dalam keadaan tertentu menghilangkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi sehingga dianggap bertentangan dengan konstitusi. 35 Pendapat Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: Pertama, ketentuan yang memungkinkan negara, in casu Pemerintah, untuk menghentikan atau membatalkan hak-hak atas tanah menghadapi kesulitan, karena sudah ada perpanjangan di muka sekaligus. Kedua, kewenangan negara yang terdapat dalam Pasal 22 Ayat (4) UU PM bersifat sangat eksepsional dan terbatas. Dikatakan eksepsional dan terbatas karena negara tidak boleh menghentikan atau membatalkan hak-hak atas tanah tersebut di luar alasan-alasan yang secara terbatas (limitatif) telah ditentukan dalam Pasal 22 Ayat (4) UU PM. Dengan kata lain, negara tidak lagi bebas menjalankan kehendaknya untuk menghentikan atau tidak memperpanjang hak-hak atas tanah sebagaimana jika perpanjangan hakhak atas tanah itu tidak diberikan secara di muka sekaligus. Ketiga, negara akan menghadapi persoalan hukum, karena perusahaan penanaman modal akan mempersoalkan keabsahan tindakan negara, yang menghentikan atau membatalkan perpanjangan hak-hak atas 35 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, No.21-22/PUU-V/2007 mengenai Pengujian Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 47
tanah yang sudah diberikan perpanjangan di muka sekaligus. Keempat, pemerintah tidak dapat menggunakan alasan pemerataan kesempatan, untuk menghentikan atau membatalkan hak-hak atas tanah. Kelima, berkurang atau melemahnya kedaulatan rakyat di bidang ekonomi sebagai akibat dari adanya kata-kata “dapat diperpanjang di muka sekaligus” makin jelas jika dihubungkan dengan ketentuan tentang penyelesaian sengketa, diantaranya melalui arbitrase. Keputusan Mahkamah Konstitusi mengembalikan pengaturan izin hak atas tanah kepada UU PA menimbulkan ketidakpastian hukum, 36 dan menimbulkan kekecewaan investor lokal dan investor asing, karena akan menambah biaya investasi. 37 Keputusan ini dapat dikatakan merupakan jalan tengah atau “win-win solution”. Setidak-tidaknya, ada empat alasan, sebagai berikut: Pertama, perpanjangan di muka sekaligus hak atas tanah, sama sekali tidak mengurangi kedaulatan negara. Karena, negara masih tetap memiliki hak untuk merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuurdaad), melakukan pengelolaan (beheerdaad) dan melakukan pengawasan (toezichthoudendaad). Landasan konstitusional hak menguasai negara terdapat pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat” Ketentuan lebih lanjut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diatur dengan Pasal 2 ayat (2) UUPA, yang berbunyi: (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan halhal sebagai dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk 36 “Pengusaha Kecewa Atas Putusan Mahkamah Konstitusi”, Tempo, 27 Maret 2008. 37 Lihat “Mahkamah Konstitusi Matikan Daya Saing Ekonomi”, Media Indonesia, Senin, 7 April 2008. 48
Page 2 and 3: BAB I PENDAHULUAN Pengertian penana
Page 4 and 5: dengan penanaman modal melalui pasa
Page 6 and 7: modal dalam negeri maupun asing yan
Page 8 and 9: penjelasannya, adalah menugaskan Di
Page 10 and 11: oleh pegawai atau oleh orang lain,
Page 12 and 13: BAB III PERUSAHAAN JOINT VENTURE DA
Page 14 and 15: memanfaatkan modal dan keahlian asi
Page 16 and 17: Keputusan ini ditindaklanjuti denga
Page 18 and 19: pembangkit tenaga atom; dan mass me
Page 20 and 21: ketentuan peraturan perundang-undan
Page 22 and 23: Selain tidak membawa hasil yang sig
Page 24 and 25: Mengingat semua bidang tidak bisa d
Page 26 and 27: melindungi sumber daya alam, mengem
Page 28 and 29: kabupaten/kota juga diberi kewenang
Page 30 and 31: ada sebelum berlakunya Undang-Undan
Page 32 and 33: saat ini, China sudah menjadi inves
Page 34 and 35: BAB VI PENGATURAN TANAH UNTUK KEPEN
Page 36 and 37: Hak Guna Bangunan atas tanah yang b
Page 38 and 39: Pengaturan masalah tanah dalam UU P
Page 40 and 41: tenaga bangsa Indonesia, hendaknya
Page 42 and 43: pemasukan sebagaimana dimaksud dala
Page 44 and 45: umum, menggunakan atau memanfaatkan
Page 46 and 47: Pendapat senada disampaikan oleh Ah
Page 50 and 51: kekayaan alam yang terkandung di da
Page 52 and 53: publiekrechteijk. Dalam bentuk ini
Page 54 and 55: Mahkamah Konstitusi mempermasalahka
Page 56 and 57: tinggi dan membangun infrastruktur.
Page 58 and 59: memberikan insentif kepada penanam
Page 60 and 61: g. pendapatan dari perseorangan war
Page 62 and 63: satu negara yang layak dikunjungi u
Page 64 and 65: persaingan, maka faktor tenaga kerj
Page 66 and 67: keringanan pajak dan perusahaan yan
Page 68 and 69: menyebutkan Perusahaan penanaman mo
Page 70 and 71: memudahkan teknologi dengan memberi
Page 72 and 73: di negara penerima yang merupakan p
Page 74 and 75: posisi organisasi di dalam sebuah k
Page 76 and 77: unjuk rasa dari para buruh. Ini ber
Page 78 and 79: penting yang menjadi perubahan, yak
Page 80 and 81: Penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang
Page 82 and 83: BAB XI PENYELENGGARAAN URUSAN PENAN
Page 84 and 85: melalui pelayanan terpadu satu pint
Page 86 and 87: internasional dan memperkuat konsis
Page 88 and 89: nonperizinan penanaman modal baik b
Page 90 and 91: Kemungkinan besar sengketa akan dis
Page 92 and 93: Vietnam perlindungan investasi diat
Page 94 and 95: Sebagai tindak lanjut UU PMA, Indon
Page 96 and 97: 2006 kepada ICSID yang berkedudukan
Page 98 and 99:
pemerintah melakukan kejahatan korp
Page 100 and 101:
sampai dengan 2014. Lima Kawasan te
Page 102 and 103:
mengeluarkan Undang-undang Nomor 37
Page 104 and 105:
Pengembangan Daxie (Ningbo, Provins
Page 106 and 107:
Bowie, Alasdair and Unger, Danny. T
Page 108 and 109:
Giddens, Anthony, The Consequence o
Page 110 and 111:
Juwana, Hikmahanto. Bunga Rampai Hu
Page 112 and 113:
Modelski, George. Transnational Cor
Page 114 and 115:
Robinson, Joan, Aspects of Developm
Page 116 and 117:
Soebagjo, Felix O. “Deregulasi, K
Page 118 and 119:
Stelwagon, William M., “Financing
Page 120 and 121:
Berg-Schlosser, Siegel and Samuel H
Page 122 and 123:
Gray, Cherl, “Reformasi Hukum di
Page 124 and 125:
Nasution, Bismar,”Implikasi AFTA
Page 126 and 127:
Trent, Rebecca “Implications For
Page 128 and 129:
Republik Indonesia, Undang-Undang N
Page 130:
Republik Indonesia. Keputusan Presi
show all

Buku Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?