PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 52 ... - bappeda

− 25 −
pada masyarakat di wilayah tersebut serta pengaruh akses terhadap
fasilitas pendidikan dan kesehatan yang relatif masih sulit bagi
masyarakat tapal kuda. Hal ini dapat diartikan bahwa usaha dalam
meningkatkan IPM akan mengalami kesulitan jika dilihat dari segi
kesehatan maupun pendidikan, karena kedua komponen tersebut
berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang tidak
mudah mengalami perubahan.
Lain halnya dengan kedua komponen yang sudah dijelaskan,
komponen pendukung IPM yang ketiga adalah PPP (Purchasing Power
Parity/daya beli). Diharapkan komponen ini akan memberikan kontribusi
yang tinggi terhadap IPM. Kontribusi yang besar dari angka PPP akan
tercapai seiring dengan peningkatan kesejahteraan penduduk sebagai
dampak dari pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.
Namun demikian, kondisi yang diharapkan tersebut tampaknya juga
sulit dicapai di sebagian besar wilayah di Jawa Timur. Karena dengan
rata-rata pertumbuhan ekonomi antara 5-6%, tingkat kesejahteraan
penduduk masih berada dalam kondisi yang stagnan.
• Indeks Purchasing Power Parity PPP
Secara umum, nilai PPP di Jawa Timur dari tahun ke tahun
mengalami perbaikan meskipun mengalami beberapa kendala sebagai
akibat adanya kenaikan harga BBM pada pertengahan tahun 2007 yang
masih dirasakan di tahun 2008. Di beberapa daerah cukup mengalami
kendala itu hingga mengalami perlambatan indeks PPP-nya.
2.2.1. Evaluasi Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya
Disampimg lima indikator sebagaimana tersebut di atas, akan
disampaikan pula beberapa hasil evaluasi terhadap indikator prioritas
pembangunan lainnya yang dipandang penting sebagaimana yang
diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang diantaranya
yaitu :
a. Kinerja Indikator Prioritas Pembangunan Ekonomi
• Angka Konsumsi RT Per Kapita Jawa Timur Tahun 2008-2009
Berdasarkan data hasil Susenas 2008-2009 di Jawa Timur,
terjadi peningkatan rata-rata konsumsi per kapita dari 370.958 ribu
rupiah per kapita sebulan tahun 2008, menjadi Rp. 380.163 ribu per
rupiah