22.02.2013 Views

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 52 ... - bappeda

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 52 ... - bappeda

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 52 ... - bappeda

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

- 1 -<br />

<strong>PERATURAN</strong> <strong>GUBERNUR</strong> <strong>JAWA</strong> <strong>TIMUR</strong><br />

<strong>NOMOR</strong> : 53 TAHUN 2010<br />

TENTANG<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)<br />

PROVINSI <strong>JAWA</strong> <strong>TIMUR</strong> TAHUN 2011<br />

<strong>GUBERNUR</strong> <strong>JAWA</strong> <strong>TIMUR</strong><br />

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Nomor<br />

38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka<br />

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun<br />

2009-2014, yang mengamanatkan bahwa Gubernur harus<br />

menjabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah<br />

(RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011;<br />

b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)<br />

Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 ini disusun sebagai<br />

pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran<br />

(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara<br />

(PPAS) APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2011;<br />

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu<br />

mengatur Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)<br />

Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 dengan Peraturan<br />

Gubernur.<br />

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan<br />

Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Tahun 1950<br />

Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran<br />

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);<br />

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang<br />

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari<br />

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik<br />

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran<br />

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);<br />

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan<br />

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003<br />

Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor<br />

2286);<br />

4. Undang

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!