Dokumen RAN PPK 2012-2014 - Direktorat Penanggulangan ...

Program
Jaminan
Kesehatan
Masyarakat
(Jamkesmas).
Saat ini juga masih terjadi beberapa ketidaktepatan (dalam
kuantitas, kualitas, dan harga) dalam penyaluran program
Raskin. Di sebagian besar daerah, ketidaktepatan kuantitas
(jumlah beras yang diterima masyarakat lebih sedikit dari pagu
yang ditetapkan per RTS) sering dilakukan oleh masyarakat
berdasarkan kesepakatan bersama, dengan alasan untuk
membantu pula rumah tangga miskin yang tidak memperoleh
Program Raskin. Sementara, ketidaktepatan harga (RTS
membeli beras dengan harga yang lebih tinggi dari ketentuan)
sebagian besar didasarkan pada perlunya biaya tambahan
untuk transportasi dari titik distribusi ke RTS.
Cakupan jangkauan Raskin dan ketersediaan logistik untuk
dapat mendistribusikan beras Raskin tepat waktu bagi seluruh
penerima manfaat masih merupakan salah satu tantangan besar
dalam pelaksanaan program ini. Saat ini, pemerintah pusat
masih belum dapat menjamin cakupan seluruh masyarakat
miskin secara tepat. Selain itu, dalam pelaksanaan di lapangan
masih ditemukan perlunya dana tambahan terutama untuk
biaya transportasi sampai dengan rumah tangga penerima
manfaat.
Ketersediaan beras untuk program Raskin di gudang Perum
BULOG juga menjadi isu penting. Pada tingkat nasional, dengan
terjadinya harga pasar beras yang lebih tinggi daripada Harga
Pembelian Pemerintah (HPP), maka Perum BULOG mengalami
kendala dalam melakukan pembelian beras yang akan
didistribusikan pada Program Raskin ini. Pada tingkat daerah,
sebagian besar divisi regional Perum Bulog mempunyai
ketersediaan yang cukup untuk program Raskin ini, karena
perencanaan kegiatan telah dipersiapkan dengan baik. Bila
ditemukan divisi regional Perum Bulog yang tidak mempunyai
cadangan beras yang mencukupi, maka internal Perum Bulog
telah mempunyai mekanisme penyaluran beras dari divisi
regional yang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Pemerintah telah mengimplementasikan Deklarasi Universal
Hak Azasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)
Tahun 1948 dan Undang‐Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H mengenai kesehatan
sebagai hak dasar tiap individu dan warga Negara secara
bertahap sesuai kemampuan keuangan pemerintah dan
pemerintah daerah. Program dan kebijakan menyangkut
jaminan sosial terus berkembang sesuai amanat pada
perubahan UUD 1945 Pasal 34 ayat 2, yang menyebutkan
bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Sebagai perkembangan terkini pada
tataran hukum, Sistem Jaminan Sosial telah dimasukkan ke
Rencana Aksi Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012‐2014 19