Dokumen RAN PPK 2012-2014 - Direktorat Penanggulangan ...

Recommendations

Info

dalam perubahan UUD 1945 dan telah terbit UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Berdasarkan konstitusi dan Undang‐Undang tersebut, Kementerian Kesehatan sejak tahun 2005 telah melaksanakan program jaminan kesehatan sosial, dimulai dengan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPKMM) atau lebih dikenal dengan program Askeskin (2005‐ 2007) yang kemudian berubah nama menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. JPKMM/Askeskin, maupun Jamkesmas kesemuanya memiliki tujuan yang sama yaitu melaksanakan penjaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu dengan menggunakan prinsip asuransi kesehatan sosial. Pelaksanaan program Jamkesmas tersebut merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang merupakan masa transisi sampai dengan diserahkannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai UU SJSN. Program Jamkesmas Tahun 2011 dilaksanakan dengan beberapa perbaikan pada aspek kepesertaan, pelayanan, pendanaan dan pengorganisasian. Pada aspek kepesertaan, sejak tahun 2010 telah dilakukan upaya perluasan cakupan, melalui penjaminan kesehatan kepada masyarakat miskin penghuni panti‐panti sosial, masyarakat miskin penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan) serta masyarakat miskin akibat bencana pasca‐tanggap darurat, sampai dengan satu tahun setelah kejadian bencana. Peserta yang telah dicakup sejak tahun 2008 meliputi masyarakat miskin dan tidak mampu yang ada dalam kuota, peserta Program Keluarga Harapan (PKH), gelandangan, pengemis dan anak telantar. Kementerian Kesehatan saat ini telah mencanangkan Jaminan Kesehatan Semesta pada akhir Tahun 2014, sehingga nantinya seluruh penduduk Indonesia akan masuk dalam suatu Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (universal coverage). Dalam rangka perlindungan terhadap resiko finansial akibat masalah kesehatan, pelaksanaan Jamkesmas telah berhasil mendorong peningkatan cakupan jaminan pembiayaan/ asuransi kesehatan mencapai sekitar 59,07 persen pada akhir Desember tahun 2010. Cakupan tersebut terdiri dari asuransi kesehatan pegawai negeri sipil (PNS dan TNI/POLRI) sebesar 7,32 persen, Jamsostek sebesar 2,08 persen, asuransi perusahaan sebesar 2,72 persen, asuransi swasta lainnya sebesar 1,21 persen, 32,37 persen jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), dan 13,37 persen tercakup dalam 20 Rencana Aksi Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012-2014
Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi penduduk miskin. Jamkesmas telah mampu meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit (RS), terutama untuk daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan. Dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas, mulai tahun 2010 telah disediakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi Puskesmas dan jaringannya terutama dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan preventif dan promotif, yang mencakup Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana (KIA‐ KB), gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, pencegahan penyakit dan pembinaan upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pondok Bersalin Desa (Polindes), dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Dalam aspek pelayanan, dalam rangka mewujudkan kendali mutu dan kendali biaya pada tahun 2009 diperkenalkan prospective payment system dengan menerapkan paket “Indonesia‐Diagnosis Related Groups (INA‐DRGs)” versi 1.5. Pada tahun 2010 dilakukan penyempurnaan dengan versi 1.6 yang lebih sederhana, lebih terintegrasi serta mudah dipahami dan diaplikasikan. Pada akhir tahun 2010 telah dilakukan perubahan penggunaan software grouper dari INA‐DRG’s ke paket “Indonesia‐Case Based Groups (INA‐CBGs)” sebagai perbaikan lebih lanjut. Seiring dengan penambahan kepesertaan maka diperlukan perluasan jaringan fasilitas kesehatan rujukan dengan meningkatkan jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota dan fasilitas kesehatan rujukan setempat. Pada aspek pendanaan, Kementerian Kesehatan melalui Tim Pengelola Jamkesmas terus melakukan upaya perbaikan mekanisme pertanggungjawaban dana Jamkesmas, agar dana yang dikirimkan sebagai uang muka kepada fasilitas kesehatan dapat segera dipertanggungjawabkan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, akuntabel, efisien dan efektif. Dalam aspek pengorganisasian dan manajemen, dilakukan penguatan peran Tim Pengelola dan Tim Koordinasi Jamkesmas di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, terutama peningkatan kontribusi pemerintah daerah di dalam pembinaan dan pengawasan serta peningkatan sumber daya yang ada untuk memperluas cakupan kepesertaan melalui Jamkesda dan memberikan bantuan tambahan (suplementasi dan komplementasi) pada hal‐hal yang tidak dijamin oleh program Jamkesmas. Rencana Aksi Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012‐2014 21
Page 1: RENNCANAA AKSI NASIO N NAL PPROGRRA
Page 4 and 5: RENCANA AKSI NASIONAL PROGRAM PENAN
Page 7 and 8: DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR
Page 9 and 10: DAFTAR TABEL Tabel 1. Jumlah dan Pe
Page 11 and 12: DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Perkembanga
Page 13 and 14: DAFTAR SINGKATAN A AMHP Alat Medis
Page 15 and 16: PNPM‐KP PNPM Kelautan dan Perikan
Page 17 and 18: 1.1 Latar Belakang Penyusunan RAN
Page 19: 5. Rencana Aksi Program Penanggulan
Page 22 and 23: Tahun Secara nasional, jumlah pendu
Page 24 and 25: Summber : Diolah ddari data Suseena
Page 26 and 27: No Provinsi Jumlah Penduduk Miskin
Page 28 and 29: Selanjutnya, untuk mempertajam foku
Page 30 and 31: Indikator Perkembangan Berdasarkan
Page 32 and 33: Program Subsidi Beras untuk Masyara
Page 34 and 35: Raskin (tonase dan jumlah RTS) dan
Page 38 and 39: Meskipun perbaikan terus dilakukan,
Page 40 and 41: 4.000.000 3.000.000 2.000.000 pembe
Page 42 and 43: hektar). Petani khususnya petani gu
Page 44 and 45: tani dan konsistensi terhadap stabi
Page 46 and 47: Program Perlindungan Tenaga Kerja d
Page 48 and 49: disusun berdasarkan kebutuhan masin
Page 50 and 51: 6. Masih lemahnya sinergi antara Pe
Page 52 and 53: masih belum sempurna; (ii) Pendataa
Page 54 and 55: Tabel10. Jumlah Kelembagaan Masyara
Page 56 and 57: umum tenaga pendamping, kosultan da
Page 58 and 59: Perkembangan Kegiatan‐ kegiatan d
Page 60 and 61: esar maupun eceran, serta pertanian
Page 62 and 63: Permasalahan dan Hambatan dalam Pel
Page 64 and 65: 2.2.4 Program‐Program Pro‐Rakya
Page 66 and 67: Permasalahan dan Hambatan dalam Pel
Page 68 and 69: Tercatat bahwa pada periode 2000‐
Page 70 and 71: 3.2.11 Proyeksi Pertumbuuhan berdas
Page 72 and 73: Summber: Bappenaas, 2011 3.2.22 Pro
Page 74 and 75: Summber: Bappenaas, 2011 pengoolaha
Page 76 and 77: Gambar 11. Proyeksi Penurunan Angka
Page 78 and 79: Berbagai indikator tersebut juga ma
Page 80 and 81: Tabel 21. Prroyeksi Jummlah Penduud
Page 83 and 84: BAB IV STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENAN
Page 85 and 86: 4.2 Strategi dan Kebijakan Klaster
Page 87 and 88:
Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Ja
Page 89 and 90:
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pe
Page 91 and 92:
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terk
Page 93 and 94:
4.2.3 Strategi dan Kebijakan Penang
Page 95 and 96:
memanfaatkan lembaga yang telah ter
Page 97 and 98:
Gambar 14. Proyeksi Jumlah Penduduk
Page 99 and 100:
erikutnya adalah membantu penduduk
Page 101 and 102:
seperti misalnya mobilisasi alat be
Page 103 and 104:
4. Secara umum, Prioritas Nasional
Page 105 and 106:
BAB V RENCANA AKSI PROGRAM PENANGGU
Page 107 and 108:
Hal ini menggambarkan bahwa priorit
Page 109 and 110:
NO PROGRAM KEGIATAN HAMBATAN TINDAK
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
No PROGRAM KEGIATAN HAMBATAN TINDAK
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
5.3.4 Rencana Aksi Klaster 4 NO PRO
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
show all

Dokumen RAN PPK 2012-2014 - Direktorat Penanggulangan ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?