Dokumen RAN PPK 2012-2014 - Direktorat Penanggulangan ...

Recommendations

Info

Meskipun perbaikan terus dilakukan, masih terdapat hal‐hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan manfaat yang sebesar‐ besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Berbagai kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan Jamkesmas antara lain dalam hal kepesertaan, pelaksanaan pelayanan kesehatan, pendanaan program, dan pengorganisasian peran dan fungsi Pemerintah Daerah. Dalam hal kepesertaan, basis data peserta Jamkesmas 2010 masih mengacu pada data makro Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2005, dan ditetapkan by name by address oleh Bupati/Walikota Tahun 2008. Dengan demikian masih banyak terjadi kendala perubahan‐perubahan data di lapangan seperti banyaknya kelahiran baru, kematian, pindah tempat tinggal, perubahan tingkat sosial ekonomi, dan masih terdapatnya penyalahgunaan rekomendasi dari institusi yang berwenang. Selain hal‐hal tersebut masih juga ditemukan penyalahgunaan kartu oleh yang tidak berhak. Di beberapa lokasi pelaksanaan program juga ditemukan peserta yang kesulitan mendapatkan Surat Keabsahan Peserta (SKP) bagi bayi baru lahir dari peserta Jamkesmas, masyarakat miskin penghuni panti sosial dan lapas/rutan, sertamasyarakat miskin korban bencana pascatanggap darurat. Permasalahan tersebut di atas disebabkan masih belum adanya kesamaan persepsi antara Verifikator Independen, Petugas Askes di lapangan dan fasilitas kesehatan. Berbagai kendala tersebut menyebabkan banyak daerah yang meminta tambahan kuota dan atau merubah Surat Keputusan Bupati/Walikota yang sudah diterbitkan meskipun sasaran kepesertaan 2010 adalah tetap sebesar 76,4 juta penduduk. Kendala dalam pelayanan kesehatan antara lain: (a) masih terdapat (meskipun kasusnya sangat sedikit) penolakan pasien Jamkesmas dengan alasan kapasitas RS sudah penuh; (b) sistem rujukan belum berjalan dengan optimal; (c) belum semua RS menerapkan kendali mutu dan kendali biaya; (d) peserta masih dikenakan urun biaya dalam mendapatkan obat, Alat Medis Habis Pakai (AMHP) atau darah; (e) penyediaan dan distribusi obat belum mengakomodasi kebutuhan pelayanan obat program Jamkesmas; dan (f) penetapan status kepesertaan Jamkesmas atau bukan peserta Jamkesmas sejak awal masuk Rumah Sakit, belum dipatuhi sepenuhnya oleh peserta. Dalam hal pendanaan program, pertanggungjawaban pendanaan fasilitas kesehatan pada pelaksanaan Jamkesmas 2010 masih memiliki dua permasalahan pokok yaitu mengenai teknis penerapan INA‐DRGs dan ketepatan waktu pengiriman klaim. Permasalahan teknis dalam penerapan pola pembayaran INA‐DRGs antara lain: (a) belum komprehensifnya pemahaman 22 Rencana Aksi Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012-2014
Program Subsidi Siswa Miskin (SSM, sebelumnya bantuan siswa miskin) penyelenggaraan pola pembayaran dengan INA‐DRGs terutama oleh dokter dan petugas lainnya yang menyebabkan belum terlaksananya pelayanan yang efisien dan mengakibatkan biaya pembayaran paket seringkali dianggap tidak mencukupi, (b) belum semua RS memiliki kode RS dan penetapan kelas RS, (c) belum semua RS pengampu dapat memberikan pembinaan tentang pola pembayaran dengan INA‐DRGs kepada RS di sekitarnya secara optimal. Permasalahan waktu pengiriman klaim, yaitu ketidaktepatan waktu dalam mengirimkan pertanggungjawaban klaim, bahkan masih ditemukan beberapa rumah sakit belum dapat menggunakan format INA‐DRGs secara benar. Dalah hal pengorganisasian, peran, tugas dan fungsi Tim Pengelola dan Tim Koordinasi Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2010 dirasakan masih belum dapat berjalan secara optimal. Kendala yang dihadapi adalah operasional kegiatan seperti kegiatan sosialiasi, advokasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam keuangan serta kinerja pelayanan kesehatan masih belum berjalan sebagaimana seharusnya. Kendala tersebut dapat dipahami mengingat tidak tersedianya dana operasional tahun 2010 dari Pusat dan bantuan dana dari Daerah juga tidak tersedia. Beban kerja Tim Pengelola Jamkesmas Provinsi, Kabupaten/Kota semakin tinggi dengan adanya daerah‐daerah yang melaksanakan Jamkesda termasuk pemanfaatan tenaga verifikator independen oleh daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program Jamkesmas dan Jamkesda masih dimungkinkan terjadinya duplikasi anggaran. Dalam rangka meningkatkan akses khususnya bagi masyarakat miskin usia sekolah untuk dapat bersekolah, pemerintah menyediakan subsidi siswa miskin (SSM) untuk semua jenjang pendidikan dari SD/MI hingga Pendidikan Tinggi (PT) dan Pendidikan Tinggi Agama (PTA) dengan satuan biaya yang berbeda menurut jenjang pendidikan. Kebijakan pendanaan yang berpihak pada masyarakat miskin ini memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin dalam mengakses layanan pendidikan yang berkualitas. Peningkatan jumlah subsidi untuk siswa tidak mampu terutama di daerah dengan angka partisipasi pendidikan rendah merupakan bagian dari kebijakan pendanaan yang berpihak pada masyarakat miskin. Sejalan dengan kebijakan tersebut, kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal tinggi didorong untuk menyediakan dana sejenis untuk memperluas cakupan penerima subsidi siswa miskin. Dalam upaya untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, gender, dan antar tingkat sosial ekonomi, pemerintah telah berupaya meningkatkan pemihakan pada siswa dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin melalui Rencana Aksi Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012‐2014 23
Page 1: RENNCANAA AKSI NASIO N NAL PPROGRRA
Page 4 and 5: RENCANA AKSI NASIONAL PROGRAM PENAN
Page 7 and 8: DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR
Page 9 and 10: DAFTAR TABEL Tabel 1. Jumlah dan Pe
Page 11 and 12: DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Perkembanga
Page 13 and 14: DAFTAR SINGKATAN A AMHP Alat Medis
Page 15 and 16: PNPM‐KP PNPM Kelautan dan Perikan
Page 17 and 18: 1.1 Latar Belakang Penyusunan RAN
Page 19: 5. Rencana Aksi Program Penanggulan
Page 22 and 23: Tahun Secara nasional, jumlah pendu
Page 24 and 25: Summber : Diolah ddari data Suseena
Page 26 and 27: No Provinsi Jumlah Penduduk Miskin
Page 28 and 29: Selanjutnya, untuk mempertajam foku
Page 30 and 31: Indikator Perkembangan Berdasarkan
Page 32 and 33: Program Subsidi Beras untuk Masyara
Page 34 and 35: Raskin (tonase dan jumlah RTS) dan
Page 36 and 37: dalam perubahan UUD 1945 dan telah
Page 40 and 41: 4.000.000 3.000.000 2.000.000 pembe
Page 42 and 43: hektar). Petani khususnya petani gu
Page 44 and 45: tani dan konsistensi terhadap stabi
Page 46 and 47: Program Perlindungan Tenaga Kerja d
Page 48 and 49: disusun berdasarkan kebutuhan masin
Page 50 and 51: 6. Masih lemahnya sinergi antara Pe
Page 52 and 53: masih belum sempurna; (ii) Pendataa
Page 54 and 55: Tabel10. Jumlah Kelembagaan Masyara
Page 56 and 57: umum tenaga pendamping, kosultan da
Page 58 and 59: Perkembangan Kegiatan‐ kegiatan d
Page 60 and 61: esar maupun eceran, serta pertanian
Page 62 and 63: Permasalahan dan Hambatan dalam Pel
Page 64 and 65: 2.2.4 Program‐Program Pro‐Rakya
Page 66 and 67: Permasalahan dan Hambatan dalam Pel
Page 68 and 69: Tercatat bahwa pada periode 2000‐
Page 70 and 71: 3.2.11 Proyeksi Pertumbuuhan berdas
Page 72 and 73: Summber: Bappenaas, 2011 3.2.22 Pro
Page 74 and 75: Summber: Bappenaas, 2011 pengoolaha
Page 76 and 77: Gambar 11. Proyeksi Penurunan Angka
Page 78 and 79: Berbagai indikator tersebut juga ma
Page 80 and 81: Tabel 21. Prroyeksi Jummlah Penduud
Page 83 and 84: BAB IV STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENAN
Page 85 and 86: 4.2 Strategi dan Kebijakan Klaster
Page 87 and 88: Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Ja
Page 89 and 90:
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pe
Page 91 and 92:
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terk
Page 93 and 94:
4.2.3 Strategi dan Kebijakan Penang
Page 95 and 96:
memanfaatkan lembaga yang telah ter
Page 97 and 98:
Gambar 14. Proyeksi Jumlah Penduduk
Page 99 and 100:
erikutnya adalah membantu penduduk
Page 101 and 102:
seperti misalnya mobilisasi alat be
Page 103 and 104:
4. Secara umum, Prioritas Nasional
Page 105 and 106:
BAB V RENCANA AKSI PROGRAM PENANGGU
Page 107 and 108:
Hal ini menggambarkan bahwa priorit
Page 109 and 110:
NO PROGRAM KEGIATAN HAMBATAN TINDAK
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
No PROGRAM KEGIATAN HAMBATAN TINDAK
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
5.3.4 Rencana Aksi Klaster 4 NO PRO
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
show all

Dokumen RAN PPK 2012-2014 - Direktorat Penanggulangan ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?