Dokumen RAN PPK 2012-2014 - Direktorat Penanggulangan ...

Program
Pengelolaan
Pertanahan
Nasional
(Redistribusi
Tanah)
termasuk ketepatan pendataan, penentuan sasaran, dan
mekanisme penyalurannya.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga
masih belum optimal dalam proses pemberian subsidi
siswamiskin. Akibatnya, proses pencairan dana menjadi
terlambat dan dikhawatirkan bisa mengganggu proses kegiatan
belajar‐mengajar siswa yang bersangkutan. Berdasarkan
informasi yang diperoleh, diketahui bahwa terbatasnya dana
safeguarding telah menyebabkan belum optimalnya koordinasi
antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam proses
pendataan siswa miskin, verifikasi, dan penyaluran dana.
Pemberian subsidi siswa miskin juga dirasakan belum
sepenuhnya mampu untuk mengurangi angka putus sekolah,
mengulang kelas dan lama penyelesaian sekolah serta
meningkatkan angka melanjutkan sekolah. Selain itu,
optimalisasi manfaat subsidi siswa miskin belum didukung oleh
tersedianya beasiswa transisi untuk jenjang pendidikan dasar
dan menengah, sehingga upaya meningkatkan angka
melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan selanjutnya belum
optimal.
Subsidi siswa miskin yang dialokasikan oleh pemerintah selama
ini masih terbatas dan belum optimal untuk meningkatkan
kinerja pendidikan. Saat ini dukungan mekanisme pembiayaan
melalui skema Public Private Partnership (PPP) yang sangat
diperlukan untuk mendukung pemberian bantuan
siswa/mahasiswa miskin masih sangat terbatas. Dengan
demikian peran pihak swasta untuk mendukung dan
meningkatkan kuantitas dan kualitas pemberian bantuan masih
belum optimal.
Pada tahun 2011, BPS mencatat bahwa sebanyak 12,49 persen
dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 30,02 juta
penduduk hidup dibawah garis kemiskinan (BPS, 2011). Sekitar
63,20 persen dari jumlah penduduk miskin tersebut atau 18,97
juta jiwa merupakan penduduk miskin yang tinggal di
perdesaan. Mereka umumnya bekerja pada sektor pertanian.
Dari sekitar 119,4 juta angkatan kerja di Indonesia, jumlah
angkatan kerja di sektor pertanian mencapai 42,47 juta jiwa
dari total angkatan kerja.
Pada sektor pertanahan, kepemilikan tanah‐tanah pertanian
oleh petani menunjukkan angka‐angka yang memprihatinkan.
Para petani rata‐rata memiliki tanah‐tanah pertanian yang tidak
cukup produktif untuk usaha di bidang pertanian. Tidak sedikit
petani memiliki tanah tidak lebih dari 0,5 ha atau petani gurem
(petani yang mengolah tanah garapan seluas kurang dari 0,5
Rencana Aksi Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012‐2014 25