Kota Hijau Solusi Perubahan Iklim - Ditjen Cipta Karya

More documents

Recommendations

Info

erikan arahan bagi seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kota/kabupaten untuk bersamasama meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Di samping itu, Undang Undang 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga memberikan arahan bagi pengelolaan persampahan yang lebih ramah lingkungan, misalnya dengan mengembangkan sistem sanitary landfill dan tempat pengolahan akhir sampah secara terpadu. Di samping upaya mengantisipasi perubahan iklim, Kementerian Pekerjaan Umum juga telah merencanakan program-program pembangunan infrastruktur permukiman un tuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih baik bagi penghuninya. Programprogram tersebut meliputi pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi kawasan kumuh, revitalisasi kawasan, serta pengembangan air minum berbasis ma syarakat (Pamsimas) dan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas). Kementerian PU juga terus mendorong upaya pencapaian Millenium Development Goals 2015 dalam hal peningkatan akses air minum dan sanitasi. Secara tidak langsung, 8 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011 program-program ini berkontribusi terhadap upaya antisipasi terhadap perubahan iklim karena menambah kapasitas adaptasi masyarakat dalam menghadapi bencana alam yang dipicu oleh perubahan iklim. Beberapa upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum sampai tahun 2014 untuk menangani masalah perumahan dan permukiman adalah pembangunan rusunawa beserta infrastruktur pendukungnya sebanyak 250 twinblock, penanganan kawasan kumuh di 207 kawasan, pembangunan infrastruktur air minum di kawasan MBR Perkotaan 654 kawasan dan pembangunan infrastruktur air minum di perdesaan sebanyak 6.573 desa, pelayanan sistem air limbah 210 kawasan, penanganan drainase di 197 kabupaten/kota, serta penanganan pelayanan persampahan di 210 kawasan. “Kami menyadari bahwa usaha mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh stakeholders, termasuk masyarakat, akademisi, LSM dan dunia usaha,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua Sekrertariat Nasional BERITAUTAMA Foto : M. Agung Rajasa Habitat, Susmono menambahkan, acara peringatan Hari Habitat tahun 2011 tidak hanya dilakukan secara seremonial semata, tetapi juga dilakukan pelbagai kegiatan pendukung yang mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan. Sebagai apresiasi terhadap pengelolaan kotanya yang cukup baik, juga akan diselenggarakan berbagai kegiatan di Kota Makassar pada tanggal 15-16 Oktober 2011, berupa sarasehan pembangunan kota dan perumahan permukiman yang responsif terhadap perubahan iklim; pameran oleh berbagai instansi pusat dan daerah; peresmian berbagai proyek infrastruktur permukiman; serta pasar rakyat dan penanaman pohon. Acara tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pe rumahan Rakyat, Seknas Habitat, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar. “Diharapkan melalui serangkaian kegiatan tersebut dapat meningkatkan kepedulian masyarakat, pemerintah daerah dan dunia usaha bagi peningkatan kualitas permukiman di tanah air,” pungkasnya. (bcr/berbagai sumber)
Liputan Khusus LIPUTANKHUSUS Dari kiri kekanan : Walikota Depok Nurmahmudi Ismail, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono dalam sebuah Talk show di acara gebyar PNPM MP di Kota Depok. Mau Dibawa Kemana BKM Kita? Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri), baik yang inti maupun pendukung sudah banyak melahirkan kelembagaan masyarakat yang kokoh. Sebut satu contoh adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang menjadi ujung tombak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan (MP). Foto : Buchori Apapun namanya, baik BKM, Kelompok Sosial Masyarakat (KSM), maupun nama lain dari lingkup kecil Civil Society ini secara teori selalu digembar-gemborkan menjadi salah satu pilar pembangunan. Tapi masyarakat yang manakah yang dimaksud? Jawabannya secara teori adalah masyarakat yang berdaya, mandiri, dan berkelanjutan. Namun pada tataran praktis, sulit diwujudkan tanpa ‘Sejuta’ atau Setia, Jujur, dan Tawakal. Perannya begitu besar memberdayakan masyarakat dari nol hingga mapan. Kebe radaannya tidak sedikit yang diakui Pemerintah Daerah melalui pemberian pelatihan maupun diikutkan dalam setiap perencanaan program. Namun seiring berjalannya waktu, PNPM akan mendekati usia akhirnya. Program ini lahir dari rezim Kabinet Indonesia Bersatu dengan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai pengawalnya. Setelah 2014, PNPM dipertanyakan kelanjutannya karena SBY akan tidak Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011 9
Page 1 and 2: liPuTAn KHuSuS Mau Dibawa Kemana BK
Page 3 and 4: Foto Cover : Belajar Di Tengah Kota
Page 5 and 6: Foto : Erwin Adhi S. perti Green Bu
Page 7: Undang Penataan Ruang mengamanatkan
Page 11 and 12: Foto Atas : Dari kiri kekanan : Wal
Page 13 and 14: Foto : Haryo Satriawan Foto Atas :
Page 15 and 16: gian besar jalan raya di berbagai k
Page 17 and 18: Info Baru 3 INFOBARU 3 Ditjen Cipta
Page 19 and 20: Info Baru 5 Demikian dikatakan Dire
Page 21 and 22: Dalam era globalisasi ini diperluka
Page 23 and 24: Foto Atas : Pelantar Sekanak Belaka
Page 25 and 26: Foto : Ayu Arta Paramita demokrasi,
Page 27 and 28: Inovasi 2 Suasana Konsinyasi Penyus
Page 29 and 30: SAK IAI Yakub mengatakan, mulai tah
Page 31 and 32: nya kebanyakan orang sudah terbiasa
Page 33 and 34: Lensa CK Halal Bihalal Idul Fitri 1
Page 36: Juara I Lomba Poster dari Provinsi

Kota Hijau Solusi Perubahan Iklim - Ditjen Cipta Karya

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?