DARI PEMBUATAN KEPUTUSAN KE PERUMUSAN ...

pola bertindaksederhanan hal tersebut tidak sepenuhnya dapat mengatasi masalahnya
malah ustru mungkin menimbulkan masalah-masalahnya baru, pejabat pemerintah mungkin
ada yang menolak “pola bertindak yang sederhana’ ini tetapi selalu saja membuat
pemecahan masalahnya secara sederhana. Padahal tidak ada satu masalahpun (apalagi
masalah yang besar/fundamental) dapat dipecahkan dengan pola bertindak yang sederhana
ini.
d. Terlampau mengantungkan pada pengalaman satu orang (overreliance on one’s own
experience)
Pada umumnya banyak orang meletakan bobot yang besar pada pengalaman mereka
diwaktu yang lalu dan penilaian pribadi mereka. Walaupun seorang pejabat yang
berpenglaman akan mampu membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dibanding
dengan yang tidak berpengalaman, tetapi mengadalkan pada pengalaman dari seseorang
saja bukanlah pedoman yang terbaik. Hal ini disebabkan karena keberhasilan seseorang
diwaktu yang lampau bukannya karena ia tidak membuat keputusan yang tepat tetapi
hanyalah karena adanya faktor keneruntungan saja.
Sehubungan dengan itu, maka pembuat keputusan perlu berkonsoltasi dengan rekanrekannya,
bawahannya dan orang-orang lain unutk menimba pengalaman-pengalaman
mereka. Dan yang jelas: pembuatan keputusan bersama akan menghasilkan keputusankeputusan
yang lebih bijaksana.
e. Keputusan-keputusan yang dilandasi oleh pra konsepsi pembuat keputusan (shared
decision produces wiser decisions)
Dalam banyak kasus, keputusan-keputusan seringkali di landaskan pada prakonsepsinya
pembuat keputusan. Hal ini tidak terlalu salah tetapi jelas tidak jujur. Keputusan-keputusan
administratif akan lebih baik hasilnya kalau didasarkan pada penemuan-penemuan ilmu
sosial. Sayangnya penemuan-penemuan ini sering diabaikan bila bertentangan dengan
gagasan-gagasan/konsepsi-konsepsi pembuat keputusan. Pemikiran-pemikiran yang
prakonsepsional akan membatasi pemanfaatan penemuan-penemuan ilmu sosial dalam
membuat keputusan di lembaga-lembaga pemerintahan. Fakta-akta yang ditemukan oleh
ilmu sosial akan sangat berguna bagi pembuatan keputusan pemerintah.
f. Tidak adanya keinginan untuk melakukan percobaan (unwillingness to experiment).
Cara untuk mengetahui apakah suatu keputusan itu dapat diimplikasikan atau tidak adalah
dengan mengetesnya secara nyata pada ruang lingkup yang kecil (terbatas). Adanya tekanan
waktu, pekerjaan yang menumpuk dan sebagainya menyebabkan pembuat keputusan tidak
punya kesempatan melakukan proyek percobaan (pilot project). Atau mungkin ada
kecurigaan sementara pihak (anggota-anggota legislatif) bahwa apabila pejabat pemerintah
melakukan kegiatan percobaan pada suatu program berarti bahwa landasan pemikiran
dalam penyusunan program tersebut kurang baik.
Selain itu kegiatan-kegiatan percobaan dianggap memboros-boroskan uang saja. Pejabat
pemerintah kurang berani bereksperimen karena takut menanggung resiko dan
beranggapan bahwa bereksperimen sama saja halnya dengan berjudi. Karena problema-